IMG-LOGO
Bahtsul Masail

Apakah Orang Tua Boleh Pakai Uang Amplop Lebaran Anak?

Kamis 20 Juni 2019 13:0 WIB
Share:
Apakah Orang Tua Boleh Pakai Uang Amplop Lebaran Anak?
(Foto: @moneysmart.co)
Assalamu alaikum wr. wb.
Redaksi NU Online, orang tua kerap mengambil alih uang amplop lebaran anak yang diberikan oleh saudara dan tetangga saat hari raya Idul Fitri. Orang tua kadang merasa lebih memilikinya. Pertanyaan saya, apakah mereka boleh menggunakan uang amplop lebaran anaknya tersebut? Mohon penjelasannya. Wassalamu alaikum wr. wb. (Ferdi/Bogor)

Jawaban
Penanya yang budiman, semoga dirahmati Allah SWT. Anak adalah salah satu entitas makhluk yang memiliki keterbatasan dan berhak mendapatkan perlindungan (kewalian) dari segi pribadi dan hartanya. Keterbatasan itu hadir karena yang bersangkutan tidak memiliki kalayakan dalam melindungi diri seperti anak yang belum mumayyiz atau tidak memenuhi kelayakan seperti anak dengan usia mumayyiz.

Ketika anak menerima hibah atau hadiah amplop berisi uang pada saat hari raya Idul Fitri, maka orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi uang tersebut sebagaimana keterangan sebagai berikut:

إذا كان للقاصر مال، كان للأب الولاية على ماله حفظاً واستثماراً باتفاق المذاهب الأربعة

Artinya, “Jika orang dengan ‘keterbatasan’ memiliki harta, maka seorang bapak memiliki hak kewalian atas harta anaknya berupa pemeliharaan dan pengembangan berdasarkan kesepakatan ulama empat mazhab,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, [Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1405 H], cetakan kedua, juz VII, halaman 749).

Lalu bagaimana dengan hak penggunaan yang dimiliki orang tua?

Orang tua bertanggung jawab untuk mendayagunakan uang anaknya agar berkembang. Tetapi secara minimal pihak orang tua bertanggung menjaga uang tersebut agar tidak habis sia-sia.

Secara umum, orang tua hanya boleh menggunakan uang tersebut untuk kepentingan kemaslahatan anaknya. Orang tua tidak boleh menggunakan uang tersebut untuk kepentingan dirinya. Pihak orang tua tidak boleh menggunakan uang tersebut pada transaksi atau akad yang murni merugikan anaknya.

تصرف الولي في مال القاصر مقيد بالمصلحة للمولى عليه، فلا يجوز له مباشرة التصرفات الضارة ضرراً محضاً كهبة شيء من مال المولى عليه أو التصدق به أو البيع والشراء بغبن فاحش، ويكون تصرفه باطلاً. وله مباشرة التصرفات النافعة نفعاً محضاً كقبول الهبة والصدقة والوصية، وكذا التصرفات المترددة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار والشركة والقسمة

Artinya, “Transaksi wali pada harta pihak yang diwalikan terbatas pada kemaslahatan bagi pihak yang diwalikan. Wali tidak boleh melangsungkan transaksi yang murni mudharat seperti menghibahkan sebagian harta yang diwalikan, menyedekahkannya, atau berjual-beli dengan tingkat tinggi risiko penipuan. Transaksi itu menjadi batil. Wali boleh melangsungkan transaksi yang murni maslahat seperti menerima hibah, menerima sedekah, dan menerima wasiat. Demikian juga kebolehan bagi wali untuk melakukan transaksi yang potensial maslahat dan mudarat seperti praktik jual, beli, sewa, menyewa, perserikatan saham, dan distribusi,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, [Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1405 H], cetakan kedua, juz VII, halaman 752).

Orang tua tidak boleh mendonasikan aset dalam hal ini adalah uang amplop lebaran anaknya. Pasalnya, transaksi pendonasian tidak memberikan manfaat apapun bagi pihak anak. Sedangkan donasi hanya boleh dilakukan oleh pemilik aset. Sementara orang tua hanya memiliki hak kewalian. Hak kewalian tidak sampai di sana karena wali bukan pemilik uang tersebut.

وليس للأب أن يتبرع بشيء من مال الصغير ونحوه؛ لأن التبرع تصرف ضار ضرراً محضاً، فلا يملكه الولي ولو كان أباً

Artinya, “Seorang bapak tidak berhak mendonasikan harta anaknya yang masih kecil dan seumpamanya karena pendonasian adalah transaksi yang murni mudarat. sedangkan seorang wali meskipun ayahnya sendiri bukan pemilik aset tersebut,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, [Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1405 H], cetakan kedua, juz VII, halaman 752).

Dari pelbagai keterangan ini, kita dapat menarik simpulan bahwa orang tua tidak boleh mendonasikan uang amplop lebaran anaknya dan tidak boleh menggunakannya untuk belanja kepentingan pihak orang tua.

Kami menyarankan pihak orang tua untuk berhati-hati dalam menggelola aset atau uang lebaran anaknya. Kami menyarankan agar orang tua hanya membelanjakan dan menggunakan uang tersebut untuk semata kepentingan anaknya, seperti pendaftaran sekolah, pemenuhan fasilitas pendidikan anaknya, atau pembelanjaan mainan anak sesuai kebutuhannya.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Share:
Rabu 19 Juni 2019 19:40 WIB
Apakah Uang Amplop Lebaran Milik Anak atau Orang Tua?
Apakah Uang Amplop Lebaran Milik Anak atau Orang Tua?
(Foto: @amploplebaranjumbo)
Assalamu alaikum wr. wb.
Redaksi NU Online, masyarakat Indonesia memiliki tradisi berbagi kebahagiaan kepada anak-anak saudara, tetangga, dan anak-anak dari sahabat mereka melalui angpau, amplop berisi uang, atau uang secara terbuka pada hari raya Idul Fitri. Yang saya tanyakan, bagaimana status kepemilikan uang yang diterima anak-anak tersebut? Masalahnya, orang tua mereka kerap merasa memiliki uang tersebut. Mohon penjelasannya. Wassalamu alaikum wr. wb. (Ahmad Faisal/Jakarta)

Jawaban
Penanya yang budiman, semoga dirahmati Allah SWT. Berbagi kebahagiaan dengan anak-anak pada hari raya Idul Fitri merupakan tradisi yang baik. Namun demikian, berbagi angpau ini bukan merupakan kewajiban secara syariat.

Adapun praktik berbagi amplop yang berisi uang pada hari raya Idul Fitri ini dapat dikategorikan sebagai transaksi pengalihan status kepemilikan tanpa imbalan. Secara umum, transaksi ini dikategorikan sebagai hibah dengan sejumlah variannya berikut ini:

التَّمْلِيكُ بِلَا عِوَضٍ هِبَةٌ فَإِنْ مَلَّكَ مُحْتَاجًا لِثَوَابِ الْآخِرَةِ فَصَدَقَةٌ، فَإِنْ نَقَلَهُ إلَى مَكَانِ الْمَوْهُوبِ لَهُ إكْرَامًا لَهُ فَهَدِيَّةٌ

Artinya, “Pengalihan status kepemilikan tanpa imbalan adalah hibah. Jika seseorang mengalihkan kepemilikan kepada orang yang membutuhkan, maka praktik ini disebut sedekah. Tetapi jika ia memindahkannya ke lokasi yang dihibahkan sebagai bentuk penghargaan, maka praktik ini disebut hadiah,” (Lihat Imam An-Nawawi, Minhajut Thalibin).

Bagi kalangan mazhab syafi’i, akad hibah memiliki rukun seperti akad jual beli, yaitu keharusan adanya ijab dan qabul, shigah. Jika rukun hibah itu tidak terpenuhi, maka secara normatif praktik hibah tersebut tidak sah. Konsekuensinya, pengalihan status kepemilikan tidak terjadi. Namun demikian, untuk benda dan uang dengan nilai yang rendah, praktik jual dan beli, dalam hal ini praktik hibah, dapat dianggap sah menurut Mazhab Syafi‘I meski tidak ada ijab dan qabul sebagai rukun dalam praktik tersebut.

ولو لم يوجد إيجاب وقبول باللفظ ولكن وقعت معاطاة كعادات الناس بأن يعطي المشتري البائع الثمن فيعطيه في مقابله البضاعة التي يذكرها المشتري فهل يكفي ذلك المذهب في أصل الروضة أنه لا يكفي لعدم وجود الصيغة وخرج ابن سريج قولا أن ذلك يكفي في المحقرات وبه أفتى الروياني وغيره والمحقر كرطل خبز ونحوه مما يعتاد فيه المعاطاة 

Artinya, “Seandainya tidak ada lafal ijab dan qabul, tetapi terjadi serah dan terima barang seperti kebiasaan masyarakat, yaitu seorang pembeli menyerahkan ongkos harga barang kepada penjual yang diberikannya sebagai imbalan produk yang disebutkan oleh pengganti pembeli. Apakah praktik ini dianggap memadai? Mazhab Syafi‘i dari Kitab Raudhah karya Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa praktik ini tidak memadai karena tidak ada shigah. Tetapi Ibnu Suraij mengemukakan sebuah pendapat yang menyatakan bahwa praktik ini dianggap memadai pada barang-barang yang ‘murah’. Pendapat ini dijadikan fatwa oleh Ar-Rauyani dan ulama lainnya. Sedangkan barang-barang yang ‘murah’ adalah produk seharga satu ritl roti dan barang serupa yang biasa dijadikan serah terima oleh masyarakat,” (Lihat Syekh Taqiyuddin Al-Hishni, Kifayatul Akhyar, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah: 2001 M/1422 H], halaman 327.

Adapun satu ritl Baghdad setara dengan benda seberat 408 gram. Sedangkan  satu ritl Mesir setara dengan benda seberat 450 gram.

Lalu bagaimana dengan status kepemilikan uang dan harta secara umum yang dimiliki oleh seorang anak? Apakah uang dan aset anak secara otomatis adalah milik orang tuanya?

Terkait masalah ini, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menyatakan bahwa hak kepemilikan aset anak dipegang oleh orang tuanya. Pandangan ini didasarkan pada sebuah hadits sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ إنَّ لِي مَالًا وَعِيَالًا وَإِنَّ لِأَبِي مَالًا وَعِيَالًا وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي إلَى مَالِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك... قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّ مَا كَسَبَهُ الِابْنُ مِنْ مَالٍ فَهُوَ لِأَبِيهِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الآثَارِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا مَا كَسَبَ الِابْنُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً دُونَ أَبِيهِ. وَقَالُوا قَوْلُ النَّبِيِّ هَذَا لَيْسَ عَلَى التَّمْلِيكِ مِنْهُ لِلأَبِ كَسْبُ الِابْنِ

Artinya, “Dari Jabir bin Abdillah RA bahwa seorang sahabat menemui Rasulullah SAW. Ia mengadu, ‘Saya memiliki harta dan keluarga. Ayahku pun demikian. Tetapi ia ingin mengakuisisi hartaku.’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Kau dan hartamu adalah milik ayahmu…’ Abu Ja’far mengatakan, sekelompok ulama berpendapat bahwa harta hasil usaha anak adalah milik ayahnya. Mereka menjadikan hadits tadi sebagai dalil. Tetapi sekelompok ulama lainnya menolak pandangan sebelumnya. Menurut mereka, hasil usaha anak adalah miliknya sendiri, tanpa ayahnya. Mereka menyatakan bahwa hadits nabi tersebut tidak seharusnya menandai pemberian status kepemilikan hasil usaha anak kepada ayahnya,” (Lihat Imam Abu Jafar At-Thahawi, Syarah Ma‘anil Atsar, [tanpa catatan kota, Alamul Kutub: 1994 M/1414 H] cetakan pertama, juz IV, halaman 158).

Adapun kelompok ulama lainnya menolak padangan tersebut. Mereka juga mendasarkan pandangannya pada sebuah hadits haji wada‘ yang menyatakan bahwa Islam menjamin kepemilikan harta dan keselamatan jiwa masing-masing individu. Menurut kelompok ini, setiap Muslim tanpa kecuali diharamkan untuk menganiaya harta dan jiwa Muslim lainnya.  

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ حَرُمَ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ كَمَا حَرُمَ دِمَاؤُهُمْ وَلَمْ يُسْتَثْنَ فِي ذَلِكَ وَالِدًا وَلاَ غَيْرَهُ

Artinya, “Telah diriwayatkan sebuah hadits dari Rasulullah SAW, ‘Harta umat Islam haram (diambil) sebagaimana haram (untuk menumpahkan) darah mereka.’ Di sini tidak dikecualikan pihak ayah dan pihak lainnya,” (Lihat Imam Abu Jafar At-Thahawi, Syarah Ma‘anil Atsar, [tanpa catatan kota, Alamul Kutub: 1994 M/1414 H] cetakan pertama, juz IV, halaman 158).

Dari pelbagai keterangan ini, kita dapat menarik simpulan bahwa status kepemilikan uang amplop lebaran anak lebih cenderung jatuh kepada anak daripada orang tuanya. Dari sini kemudian, mayoritas ulama berpendapat bahwa harta anak tetap milik anak. Sedangkan kedudukan orang tua hanya sebagai wali dengan hak-hak dan kewajiban yang melekat padanya. 

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Rabu 19 Juni 2019 14:0 WIB
Imam di Lantai Atas, Makmum Tahu Gerakan Imam lewat Proyektor
Imam di Lantai Atas, Makmum Tahu Gerakan Imam lewat Proyektor
Assalamu’alikum wr. wb. Izinkan saya bertanya. Di sini ada masjid dua lantai, kalau shalat Jumat penuh, sementara posisi imam ada di lantai atas, jamaah di lantai bawah tidak bisa melihat imam secara langsung. Jadi di lantai bawah dipasangi layar proyektor yang menampilkan imam di lantai atas. Bagaimana hukumnya? Mohon penjelasannya untuk al-faqir ini. (fahri***@gmail.com)

Jawaban

Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang budiman, semoga kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah dalam segala hal kebaikan.

Salah satu syarat sah shalat Jumat adalah dilaksanakan secara berjamaah, minimal di rakaat pertama. Oleh karenanya, ketentuan pelaksanaannya juga harus memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaan shalat jamaah.

Berkaitan dengan pertanyaan yang saudara kemukakan, setidaknya ada dua sudut pandang yang perlu disikapi. Pertama, terkait standar keabsahan berkumpulnya imam dan makmum dalam satu tempat. Kedua, standar keabsahan mengetahuinya makmum terhadap gerakan-gerakan imamnya.

Pertama, berkaitan standar keabsahan berkumpulnya Imam dan Makmum dalam satu tempat.

Bahwa salah satu syarat keabsahan jamaah adalah berkumpulnya imam dan makmum dalam satu tempat, tidak sah bila posisi berdiri imam dan makmum berlainan tempat. Hanya untuk menentukan berkumpul dan tidaknya, fiqih sudah memiliki batas-batas tersendiri. Karena konteks pertanyaan adalah di dalam masjid, maka tulisan ini kami fokuskan ketentuan posisi imam dan makmum di dalam masjid

Posisi imam dan makmum yang sama-sama di dalam masjid, disyaratkan tidak terpisah oleh bangunan atau benda lain yang dapat menghambat berjalan sampai ke posisi berdirinya imam. Maka, menjadi tidak sah misalkan posisi makmum terhalang oleh pintu yang ditutup secara permanen (dengan dipaku), bangunan masjid berlantai yang tidak dihubungkan oleh tangga atau bangunan kamar yang dapat menghambat berjalan sampai ke posisi imam.

Berbeda halnya bila bangunan atau benda lainnya tidak dapat menghambat berjalan sampai ke posisi imam, misalkan posisi lantai atas dan bawah masjid yang terhubung oleh tangga, maka sah dan boleh.

Pada prinsipnya, selama posisi imam dan makmum masih terhubung oleh sebuah jalan yang dapat dilewati secara normal, maka jamaahnya sah dan dinyatakan berkumpul dalam satu tempat. 

Syekh Zakariyya al-Anshari berkata:

ـ (فَإِنْ كَانَا بِمَسْجِدٍ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ وَإِنْ) بَعُدَتْ مَسَافَةٌ وَ (حَالَتْ أَبْنِيَةٌ) كَبِئْرٍ وَسَطْحٍ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (نَافِذَةً) إلَيْهِ أُغْلِقَتْ أَبْوَابُهَا أَوْ لَا لِأَنَّهُ كُلَّهُ مَبْنِيٌّ لِلصَّلَاةِ فَالْمُجْتَمِعُونَ فِيهِ مُجْتَمِعُونَ لِإِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ مُؤَدُّونَ لِشَعَارِهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَافِذَةً إلَيْهِ لَمْ يُعَدَّ الْجَامِعُ لَهُمَا مَسْجِدًا وَاحِدًا فَيَضُرُّ الشُّبَّاكُ

“Bila imam dan makmum di dalam masjid, maka sah berjamaah meski jauh jaraknya dan terhalang bagunan-bangunan seperti sumur dan atap dengan catatan yang aku tambahkan; yang terhubung sampai posisi imam, baik dikunci pintu-pintunya atau tidak, karena keseluruhan masjid dibangun untuk shalat, maka orang-orang yang berkumpul di dalamnya (dinyatakan) berkumpul mendirikan jamaah, melaksanakan syiarnya. Bila bangunan-bangunan tersebut tidak terhubung sampai posisi imam, maka tidak terhitung satu masjid, maka bermasalah (terhalang) oleh jendela,” (Syekh Zakariyya al-Anshari, Fath al-Wahhab, juz 1, hal. 323).

Mengomentari referensi di atas, Syekh Sulaiman al-Bujairimi menegaskan:

ـ (قَوْلُهُ: نَافِذَةٌ) أَيْ بِحَيْثُ يُمْكِنُ الِاسْتِطْرَاقُ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْفَذِ عَادَةً وَلَوْ لَمْ يَصِلْ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْفَذِ إلَى ذَلِكَ الْبِنَاءِ إلَّا بِازْوِرَارٍ وَانْعِطَافٍ بِحَيْثُ يَصِيرُ ظَهْرُهُ لِلْقِبْلَةِ

“Maksud ucapan Syekh Zakariyya “yang terhubung (antara imam dan makmum)” adalah terhubung dengan sekira mungkin untuk berjalan dari jalan penghubung tersebut secara adat, meski dari jalan tersebut tidak bisa sampai kepada bangunan kecuali dengan membelakangi qiblat.”

ـ (قَوْلُهُ: أُغْلِقَتْ أَبْوَابُهَا) أَيْ وَلَوْ بِقُفْلٍ أَوْ ضَبَّةٍ لَيْسَ لَهَا مِفْتَاحٌ مَا لَمْ تُسَمَّرُ فَيَضُرُّ الشُّبَّاكُ وَكَذَا الْبَابُ الْمُسَمَّرُ بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الِاسْتِطْرَاقَ وَالرُّؤْيَةَ قَالَ شَيْخُنَا: وَإِنْ كَانَ الِاسْتِطْرَاقُ مُمْكِنًا مِنْ فُرْجَةٍ مِنْ أَعْلَاهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الِاسْتِطْرَاقِ الْعَادِي وَكَذَا السَّطْحُ الَّذِي لَا مَرْقَى لَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ بِأَنْ أُزِيلَ سُلَّمُهُ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ بُطْلَانُ صَلَاةِ مَنْ يُصَلِّي بِدَكَّةِ الْمُؤَذِّنِينَ وَقَدْ رُفِعَ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ مِنْهَا إلَى الْمَسْجِدِ 

“Ucapan Syekh Zakariyya “dikunci pintu-pintunya” meski dengan gembok atau tambalan yang tidak memiliki kunci selama tidak dipaku, maka bermasalah jendela terlebih pintu yang dipaku, sebab dapat mencegah berjalan sampai posisi imam dan mencegah melihat imam. Guruku berkata, meski berjalan masih mungkin dari lubang di atas jendela, karena standarnya adalah bisa berjalan secara adat (normal), demikian pula atap (lantai atas) yang tidak memiliki tangga dari masjid, dengan sekira dihilangkan tangganya. Dari ini diketahui batalnya shalat orang yang berada di tempat naiknya muadzin yang dihilangkan jalan penghubung dari tempat tersebut menuju masjid,” (Syekh Sulaiman al-Bujairimi, al-Tajrid li Naf’il Abid, juz 1, hal. 323).

Kedua, standar keabsahan mengetahuinya makmum terhadap gerakan-gerakan imam.

Salah satu syarat berjamaah adalah makmum harus mengetahui gerakan-gerakan shalatnya imam, mulai dari berdiri, ruku’, sujud dan lain sebagainya. Pengetahuan akan hal ini bisa ditempuh dengan beberapa cara, melihat imam secara langsung, melihat shaf bagian depan, mendengar suara imam, mendengar suara muballigh (seseorang yang bertugas menirukan suara imam agar didengar luas oleh seluruh makmum) atau dengan gerakan rabith (makmum yang berdiri di jalan penghubung posisi imam dan makmum lain agar bisa diikuti gerakan-gerakan imam atau sebagian makmum yang lain). 

Pada prinsipnya, makmum harus mengetahui kapan imamnya berdiri, kapan ia ruku’, kapan ia sujud dan seterusnya. Dalam konteks pertanyaan di atas, layar proyektor yang terpasang di lantai bawah, sudah cukup untuk dijadikan media untuk mengetahui gerakan-gerakan imam, terlebih dengan dukungan pengeras suara yang dapat memberikan informasi secara akurat kapan imam berpindah pindah dari satu rukun ke rukun shalat lainnya. Yang bermasalah adalah ketika proyektor mati atau pengeras suara error, karena tidak ada media untuk mengetahui gerakan-gerakan imam, oleh karenanya usahakan pihak yang bertugas untuk betul-betul memastikan layar proyektor atau pengeras suara berfungsi dengan baik sampai selesainya jamaah Jumat.

Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi berkata:

ـ (و) الثَّالِث (عِلْمٌ بِانْتِقَالَاتِ إِمَامٍ) بِرُؤْيَتِهِ أَو رُؤْيَةِ صَفٍّ أَو بَعْضِهِ أَو سَماعِ صَوْتِهِ أَو صَوْتِ مُبَلِّغٍ ثِقَةٍ أَو بِرَابِطَةٍ وَهُوَ شَخْصٌ يَقِفُ أَمَامَ مَنْفَذٍ كَالْبَابِ لِيُرَى الْإِمَامُ أَو بعضُ الْمَأْمُومين فَيَتْبَعُهُ مَنْ بِجَانِبِهِ أَوْ خَلْفَهُ 

“Syarat yang ketiga, mengetahui gerakan-gerakan imam dengan melihatnya, melihat barisan atau sebagiannya, mendengar suara imam, suara muballigh atau dengan makmum penyambung, yaitu seseorang yang berdiri di depan jalan penghubung (imam dan makmum) seperti pintu, agar imam atau sebagiam makmum dapat dilihat gerakan-gerakannya, maka makmum yang di samping atau di belakang rabith ini dapat mengikutinya”. (Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi, Nihayah al-Zain, hal. 121)

Kesimpulannya, pelaksanaan jamaah Jumat sebagaimana ditanyakan oleh penanya di atas adalah sah dengan dua catatan. Pertama, terdapat tangga penghubung lantai atas dan bawah masjid yang bisa dilewati secara normal. Kedua, layar proyektor atau pengeras suara dipastikan berjalan dengan baik sebagai media untuk mengetahui gerakan-gerakan imam. Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, kami terbuka untuk menerima kritik dan saran. Semoga bermanfaat.


Ustadz M. Mubasysyarum Bih, Dewan Pembina Pondok Pesantren Raudlatul Quran, Geyongan, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat.


Selasa 18 Juni 2019 15:0 WIB
Tidak Wajib Menshalati Jenazah Orang Tak Pernah Shalat?
Tidak Wajib Menshalati Jenazah Orang Tak Pernah Shalat?
Ilustrasi (Shutterstock)
Assalamualaikum wr.wb. Dalam minggu kemarin terjadi peristiwa kematian, di mana orang-orang di kampung saya tidak mau menshalatkan orang yang telah meninggal dunia tersebut, padahal orang ini agamanya Islam, dan silsilah keluarganya pun semuanya Islam. Menurut mereka, seseorang yang tidak pernah shalat, lalu meninggal dunia, tidak bisa dishalatkan karena ketika kita shalatkan maka dosa-dosa orang yang meninggal tersebut ditanggung oleh orang yang menshalatkan. Apakah pemahaman seperti ini benar? Mohon pencerahan. Terima kasih atas perhatiannya. (andiizal******@yahoo.co.id)

Jawaban

Waalaikumsalam warahmatullahi wa barakatuh. Penanya budiman, semoga Anda senantiasa diberi kelimpahan nikmat dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Amin.

Sebelum menjawab pertanyaan Saudara, patut dipahami terlebih dahulu bahwa para ulama mengklasifikasikan orang yang meninggalkan shalat dalam dua macam. Pertama, orang yang meninggalkan shalat karena memang mengingkari kewajiban shalat. Ia mengerti bahwa syariat mewajibkan shalat bagi umat Islam, tapi ia tidak mempercayai dan mengingkari kewajiban itu. Dalam hal ini ia dihukumi keluar dari agama Islam atau murtad. Sebab setiap orang yang mengingkari terhadap kewajiban yang telah disepakati oleh para ulama (mujma’ alaih) maka dihukumi murtad.

Kedua, orang yang meninggalkan shalat tanpa ada maksud mengingkari kewajiban shalat. Orang dengan klasifikasi kedua ini tidak sampai dihukumi murtad, sebab ia masih mempercayai bahwa melaksanakan shalat adalah hal yang wajib, meskipun ia tidak melakukannya karena malas atau terdapat udzur (seperti lupa atau tertidur). Menurut pendapat yang shahih, ia tak sampai jatuh pada status murtad atau kafir. Meski begitu, ia tetap berkewajiban mengqadha shalatnya (lihat: (Syekh Khatib asy-Syirbini, al-Iqna’, Juz 1, Hal. 195).

Dari dua macam orang yang meninggalkan shalat di atas, orang yang masuk dalam kategori pertama yakni orang yang meninggalkan shalat karena mengingkari kewajiban shalat, ketika ia meninggal tidak boleh untuk dishalati, sebab ia dihukumi sebagai murtad karena mengingkari kewajiban shalat. Sedangkan kategori kedua, tetap wajib untuk dishalat, seperti halnya mayit muslim lainnya, karena ia masih berstatus sebagai orang muslim. Hal ini seperti dijelaskan dalam kitab al-Majmu’ ala Syarh al-Muhadzdzab:

إذا قتلنا تارك الصلاة غسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين ورفع قبره كغيره كما يفعل بسائر أصحاب الكبائر هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه الخراسانيون عن أبي العباس بن القاص صاحب التلخيص أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويطمس قبره تغليظا عليه وتحذيرا من حاله وهذا ضعيف

“Ketika orang yang meninggalkan shalat terbunuh, maka ia wajib dimandikan, dikafani, dishalati dan dikuburkan di kuburan orang-orang muslim. Kuburannya juga ditinggikan (berpunuk) seperti halnya kuburanorang lain. kewajiban ini seperti halnya yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Ketentuan ini merupakan pandangan yang kuat dalam mazhab dan diikuti oleh mayoritas ulama. Namun terdapat pandangan dari ulama Khurasan yang diriwayatkan dari Abu al-Abbas bin al-Qash, pengarang kitab at-Talkhish bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dishalati dan kuburannya diberangus. Hal ini dilakukan dalam rangka memberatkan dirinya dan memperingatkan atas perbuatannya, namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah” (Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu’ ala Syarh al-Muhadzab, juz 5, hal. 268)

Meskipun seseorang meninggalkan shalat berulang-ulang karena faktor malas, tetap saja wajib bagi umat Islam yang mengetahui kematiannya untuk menshalati jenazahnya. Hal ini ditegaskan dalam kitab Hasyiyah I’anah ath-Thalibin:

أنه إذا قتل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، إن كان تركها كسلا

“Ketika orang yang meninggalkan shalat terbunuh maka wajib dimandikan, dikafani, dishalati dan dikubur di kuburan orang-orang muslim, ketika memang ia meninggalkan shalat karena malas” (Syekh Abu Bakar Muhammad Syatha’, Hasyiyah I’anah ath-Thalibin, juz 1, hal. 30)

Maka sebaiknya bagi kita sebelum memutuskan untuk menshalati atau tidak menshalati mayit, agar mengerti terlebih dahulu tentang faktor yang mendasari seseorang semasa hidupnya meninggalkan shalat, apakah ia tidak melakukan shalat karena mengingkari terhadap kewajiban shalat atau hanya karena malas untuk melakukan shalat. Hal ini misalnya dapat diketahui dari latar belakang kepribadian, keluarga, dan lingkungannya. 

Dalam kasus di Indonesia, seseorang tidak melaksanakan shalat lebih banyak karena faktor malas atau terhalang kesibukan sehari-hari, daripada pengingkaran terang-terangan atas syariat shalat. Jika memang demikian, maka tetap wajib untuk menshalati jenazahnya. Kecuali bila memang seseorang terindikasi mengikuti ajaran atau aliran yang menyeleweng, sampai menganggap shalat tidak wajib, terlebih ketika ia mengungkapkan ke khalayak umum tentang keyakinannya tersebut, maka dalam hal ini sudah tidak wajib lagi menshalati janazahnya.

Menanggung Dosa Orang Tak Pernah Shalat?

Tidak benar bahwa menshalati jenazah orang yang semasa hidupnya tidak shalat, akan berimbas pada penanggungan dosa mayit tersebut pada orang-orang yang menshalatinya. Yang terjadi justru bisa sebaliknya: masyarakat secara keseluruhan berdosa karena tak menshalati jenazah yang seharusnya dishalati. Mengingat, shalat jenazah adalah fardhu kifayah (kewajiban kolektif).

Allah subhanahu wata'ala berfirman:

وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

“Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain." (QS al-An'am:164)

Demikian jawaban singkat dari kami, semoga dapat mencerahkan dan bermanfaat. Wallahu a’lam.


Ustadz M. Ali Zainal Abidin, pengajar di Pondok Pesantren Annuriyah, Kaliwining, Rambipuji, Jember