IMG-LOGO
Syariah

Salah Kaprah soal Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah

Selasa 25 Juni 2019 22:20 WIB
Share:
Salah Kaprah soal Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah
Ilustrasi (ist)
Kenyataan bahwa hingga saat ini masih ada sekelompok umat Islam yang gigih memperjuangkan khilafah menunjukkan kesalahapahaman dalam menerjemahkan bentuk negara dalam Islam. Khilafah diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir, dan juga ISIS yang berupaya membentuk kekhilafahan di Irak dan Suriah. Islamic state atau negara Islam menjadi tujuan utama perjuangan mereka. Namun, kondisi nyata di mana mereka melakukan kekerasan, teror, dan pembunuhan dalam memperjuangkan khilafah menjadi tanda tanya besar, benarkah sistem khilafah atau daulah Islamiyah seperti itu yang mereka perjuangkan?

Mendasarkan diri pada sejumlah hadits Nabi Muhammad SAW, keyakinan bahwa khilafah bakal terlahir kembali hanya dibaca secara tekstual, leterlek. Seperti kalimat khilafah ‘ala minhajin nubuwwah (khilafah yang menempuh jejak kenabian) dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadits yang menjelaskan potongan kalimat tersebut masih diperdebatkan statusnya. Ada yang mengatakan shahih, hasan, dan dhaif (lemah).

Berikut bunyi terjemahan hadits dimaksud, “Adalah masa kenabian itu ada di tengah-tengah kamu sekalian, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa khilafah yang menempuh jejak kenabian (khilafah ‘ala minhajin nubuwwah) adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya (menghentikannya) apabila ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa kerajaan yang menggigit (Mulkan Adhdhon) adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Ia mengehendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa kerajaan yang menyombong (Mulkan Jabariyah) adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa khilafah yang menempuh jejak kenabian. Kemudian beliau (Nabi) diam.” (HR Imam Ahmad)

Khamami Zada dalam Meluruskan Pemahaman Keagamaan Kaum Jihadis (2018) menjelaskan bahwa terlepas dari perbedaan para ahli hadits tentang status hadits di atas, khilafah ‘ala minhajin nubuwwah tidak dapat diartikan secara leterlek atau apa adanya, bahwa akan muncul khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian. Akan tetapi, khilafah di sini ialah salah satu bentuk negara yang dipraktikkan oleh umat Islam, baik bentuknya imamah, imarah, maupun mamlakah (kerajaan) dan syura (republik).

Terlihat di sini bahwa makna khilafah bukan dalam artian mendirikan negara Islam atau daulah Islamiyah. Ia lebih pada arti sistem pemerintahan. Jika sebuah sistem pemerintahan dapat membawa rakyat pada kondisi aman, adil, makmur, dan sejahtera, maka itulah sesungguhnya penerapan khilafah ‘ala minhajin nubuwwah. Karena sistem pemerintahan yang menempuh jejak kenabian ialah berdasarkan kebersamaan dan keadilan bagi semua bangsa dalam perjanjian dan kesepakatan yang termaktub dalam 47 pasal Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah) untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Mitsaq al-Madinah menjadi bukti otentik dalam sejarah peradaban Islam bahwa negara pertama yang didirikan Nabi Muhammad SAW ialah negara Madinah, negara kesepakatan atau perjanjian (Darul Mitsaq), bukan negara Islam, bukan daulah Islamiyah atau khilafah dalam pandangan kelompok Hizbut Tahrir dan ISIS. Dengan demikian, tidak otomatis khilafah ISIS atau kampanye khilafah Hizbut Tahrir adalah khilafah ‘ala minhajin nubuwwah. Karena justru yang dilakukan kelompok ISIS mencederai nilai-nilai ajaran Islam yang menjunjung tinggi kasih sayang terhadap sesama. Mereka mengangkat senjata, menumpahkan darah, dan tidak segan-segan membantai kelompok mana pun yang berbeda pandangan serta tidak mengikuti daulah yang ingin didirikannya.

Begitu juga dengan khilafah yang terus didengungkan oleh Hizbut Tahrir. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kelompok Hizbut Tahrir justru ingin mengubah dasar negara dengan menolak Pancasila dan segala sistemnya. Layaknya Piagam Madinah, Pancasila merupakan konsensus kebangsaan yang disepakati oleh para pendiri bangsa (founding fathers) Indonesia. Para pendiri bangsa di antaranya terdiri dari para ulama dan aktivis Islam. Mereka paham agama dan fiqih siyasah sehingga negara berdasarkan Pancasila tidak menyalahi syariat Islam. Justru syariat dan nilai-nilai Islam menjadi jiwa bagi Pancasila. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial merupakan nilai-nilai universal Islam yang terkandung dalam Pancasila.

Jika khilafah ‘ala minhajin nubuwwah diterjemahkan sebagai sistem pemerintahan yang mengikuti jejak kenabian, Indonesia merupakan negara yang mempraktikkannya. Ukurannya bisa dilihat bahwa Nabi Muhammad mendirikan negara kesepakatan (Darul Mitsaq) bersama umat beragama, suku, dan kabilah-kabilah di Madinah berdasarkan Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah). Serupa, Indonesia juga mempunyai konsensus kebangsaan atau kesepakatan seluruh bangsa yang mendiami tanah air Republik Indonesia berupa Pancasila. Seluruh bangsa yang ada di dalamnya, tak terkecuali, dilindungi oleh negara selama mereka tidak melanggar kesepakatan dan tidak melanggar hukum yang berlaku secara norma, etika, dan legal.

Tentu saja penulis tidak bermaksud membandingkan atau menyamakan antara produk kesepakatan Nabi Muhammad dalam Piagam Madinah dengan para ulama Indoensia dalam Pancasila. Ulama Indonesia hanya mengambil inspirasi dari praktik pendirian negara Madinah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Di sini, Nabi hanya memberikan inspirasi kepada umat Islam bagaimana membangun sistem pemerintahan Islami berdasarkan kesepakatan bersama warga bangsa. Kendati demikian, Islam tetap menjiwai praktik kepemimpinan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kala itu.

Pertanyaannya, mengapa ada sekelompok umat Islam yang menggebu-gebu mendirikan khilafah dalam artian negara Islam? Sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah mempraktikkan pendirian negara Islam. Celakanya lagi, ada orang-orang Islam yang memaknai bahwa negara khilafah adalah ajaran Islam. Pandangan ini bukan hanya salah kaprah dan leterlek, tetapi gagal paham soal khilafah. Karena khilafah hanya ‘ijtihad politik’ para pemimpin Muslim sepeninggal Nabi Muhammad. (Fathoni)
Tags:
Share:
Selasa 25 Juni 2019 20:45 WIB
Riwayat Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah Tidak Dibahas dalam Kitab Utama Bidang Aqidah, Tafsir, Hadits, Tarikh dan Fiqih
Riwayat Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah Tidak Dibahas dalam Kitab Utama Bidang Aqidah, Tafsir, Hadits, Tarikh dan Fiqih
Hizbut Tahrir masih saja koar-koar soal akan datangnya kembali khilafah ‘ala minhajin nubuwwah berdasarkan riwayat yang tercantum dalam kitab Musnad Ahmad.

Saya sudah pernah bahas problematika riwayat tersebut dari sudut sanad dan matan, sekarang kita lihat apakah riwayat ini dianggap penting atau setidaknya dibahas dalam al-kutub al-mu’tabarah (kitab yang dijadikan rujukan utama)?

I. Aqidah

HTI mengklaim bahwa masalah khilafah ini termasuk ushuluddin (pokok atau inti ajaran Islam):

والدليل على فرضية العمل لإقامة الدولة الإسلامية هو دليل قطعي في ثبوته ودلالته. ولذلك فإن منكره كافر

(dalil kewajiban melakukan penegakkan daulah islamiyah itu dalil qath’i. Siapa yang menentangnya kafir). Ini dari majalah resmi mereka https://www.al-waie.org/archives/article/2949

Padahal kita tahu tidak ada penegakkan khilafah itu dalam rukun Iman dan rukun Islam. Apakah kitab-kitab bidang Aqidah dalam ahlus sunnah wal jama’ah membahas hadits riwayat khilafah ‘ala minhajin nubuwwah?

Mari kita cek

1. Al-Fiqh al-Akbar: Imam Abu Hanifah
2. Al-Jami’ li ‘Ulum: Imam Ahmad bin Hanbal
3. Syarh Sunnah: Imam al-Muzani
4. Matan At-Thohawiyah: at-Thahawi
5. Al-Ibanah: Abul Hasan al-Asy’ari
6. Risalah ila Ahl ats-Tsaghr: Abul Hasan al-Asy’ari
7. At-Tauhid: al-Maturidi
8. Al-I’tiqad: al-Qadiri
9. Al-Iqtishad fil I’tiqad: Imam al-Ghazali
10. Qawa’id al-Aqaid: Imam al-Ghazali
11. Al-I’tiqad: Ibn Abi Ya’la
12. Al-Milal wan Nihal: Syahrastani
13. Ma’alim Ushul al-Din: Fakhruddin ar-Razi
14. Ghayatul Maram fi ‘Ilmil Kalam: al-Amidi

Kesimpulan: kitab-kitab soal aqidah di atas TIDAK menyebutkan apalagi membahas riwayat Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah

II. Kitab Tafsir

1. Tafsir at-Thabari
2. Tafsir Muqatil
3. Tafsir Qurthubi
4. Tafsir as Samarqandi
5. Tafsir al-Maturidi
6. Tafsir al-Baghawi
7. Tafsir Zamakhsyari
8. Tafsir ar-Razi
9. Tafsir Baidhawi
10. Tafsir al-Khazin
11. Tafsir al-Biqai
12. Fathul Qadir Syawkani
13. Tafsir al-Qasimi
14. Tafsir al-Maraghi
15. Tafsir Sayid Qutb
16. Tafsir Sya’rawi
17. Tafsir al-Munir
18. Tafsir Ibn Katsir

Kesimpulan: TIDAK ADA yang membahas riwayat Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah

III. Kitab Hadits

Ada 6 kitab hadits utama (kutubus
Sittah) yang dijadikan pegangan ulama:

1. Shahih Bukhari
2. Shahih Muslim
3. Sunan Abi Dawud
4. Sunan at-Tirmidzi
5. Sunan Nasa’i
6. Sunan Ibn Majah

Kesimpulan: riwayat hadits Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah TIDAK ADA dalam keenam kitab hadits utama di atas.

IV. Tarikh

Saya cek ke kitab utama ini:

1. Tarikh at-Thabari
2. Tarikh al-Khulafa: Suyuthi
3. Tuhfatul umara: Ibn Maskawaih
4. Al-Muntazham: Ibnul Jawzi
5. Al-Kamil fit tarikh: ibn al-Atsir
6. Tarikh al-Manshuriy
7. Tarikh al-Islam: imam Dzahabi
8. Tarikh Ibn Khaldun
9. Siyar A’lam an-Nubala: Imam Dzahabi
10. Al-Bidayah wan Nihayah: Ibn Katsir

Kesimpulan: dari kitab di atas TIDAK ADA yang menyebutkan riwayat khilafah ‘ala minhajin nubuwwah, kecuali Ibn Katsir dalam al-Bidayah wan Nihayah jilid 6 halaman 627.

Ternyata Ibn Katsir membahasnya dalam sub bab Isyarat Kenabian akan pemerintahan Umar bin Abdul Azis. Kenapa demikian? Seperi pernah saya bahas sebelumnya, para ulama memang memahami riwayat khilafah ‘ala minhajin nubuwwah itu maksudnya Umar bin Abdul Azis, bukan untuk periode khilafah masa sekarang.

Makanya khalifah Umar bin Abdul Azis dianggap sebagai khalifah kelima dalam al-khulafa ar-rasyidun. Jadi, Ibn Katsir tidak membahas riwayat ini seperti cara HTI membahasnya. Beda jauh!

V. Fiqih

Kitab fiqh dari berbagai mazhab saya telaah:

Mazhab Hanafi

1. Al-Ashl al-Ma’ruf: Syaybani
2. Al-Mabsuth: as-Sarkhasiy
3. An-Nukat: as-Sarkhasiy
4. Badai’ as-Shanai’: al-Kasani
5. Al-Hidayah: al-Marghinani
6. Hasyiyah Ibn Abidin

Mazhab Maliki

1. Al-Mudawwanah: Imam Malik
2. Syarh Ar-Risalah: al-Qadhi Abdul Wahab
3. Al-Muqadimat: Ibn Rusyd al-Jad
4. Bidayatul Mujtahid: Ibn Rusyd al-hafid
5. Jami’ al-Umahat: Ibn al-Hajib
6. As-Syamil fi fiqh al-Imam Malik

Mazhab Syafi’i

1. Al-Umm: Imam Syafi’i
2. Mukhtashar al-Muzani
3. Al-Hawi al-Kabir: al-Mawardi
4. Al-Majmu’ syarh muhazzab: Imam Nawawi
5. Raudhatut Thalibin: Imam Nawawi
6. Minhajut Thalibin: imam Nawawi
7. Fathul Wahab: Zakaria al-Anshori
8. Fathur Rahman: Imam ar-Ramli
9. Nihayatul Muhtaj: Imam ar-Ramli

Mazhab Hanbali

1. Al-Jami’ li Ulum: Imam Ahmad
2. Al-Irsyad: al-Hasyimiy
3. Al-Hidayah ‘ala Mazhab Imam Ahmad
4. Umdatul hazim
5. Al-Kafi fi fiqh al-Imam Ahmad
6. Al-Mughni: Ibn Qudamah

Fiqh Umum

1. Ikhtilaful fuqaha: al-Marwazi
2. Al-Fiqhul Islami wa adillatuhu: Wahbah Az-Zuhaili
3. Al-Fiqh ‘ala mazahibil arba’ah
4. Mausu’ah fiqh kuwait

Siyasah

1. As-Siyasah: Ibn Sina
2. Al-Ahkam as-Sulthaniyah: al-Mawardi
3. Tashil Nazhar: al-Mawardi
4. Siyar al-Muluk: Nizamul Muluk
5. At-Tibrul Masbuk fi Nashihatil Muluk: imam al-Ghazali
6. Sirajul Muluk: at-Thurthusyi
7. Al-Manhaj al-Masluk fi siyasat al-muluk: Syairazi
8. At-Thuruqul Hukmiyah: Ibn Qayyim
9. Al-Khilafah: Syekh Rasyid Ridha
10. As-Siyasah as-Syar’iyah: Abdul Wahab Khallaf

Kesimpulan: TIDAK satupun kitab fiqih di atas baik dari berbagai mazhab, kitab fiqh umum maupun khusus masalah siyasah, baik klasik maupun modern, yang mencantumkan hadits riwayat khilafah ‘ala minhajin nubuwwah apalagi membahas bahwa kelak akan datang lagi khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian.

KESIMPULAN:

Jadi hadits riwayat khilafah ‘ala minhajin nubuwwah tidak dianggap penting untuk dibahas dalam referensi utama yang otoritatif dalam tradisi keilmuan Islam.

Juga tidak dianggap sebagai dalil untuk penegakkan khilafah, dan tidak dianggap sebagai janji Allah dan Rasul-Nya bahwa khilafah akan kembali datang. Tuntas sudah!


Nadirsyah Hosen, Rais Syuriyah PCI Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School


Selasa 25 Juni 2019 18:30 WIB
Hukum Mengonsumsi Daging Buaya
Hukum Mengonsumsi Daging Buaya
Ketertarikan masyarakat dalam mencoba berbagai macam kuliner semakin lama tampak semakin meningkat. Banyak dari mereka yang rela merogoh kocek cukup tinggi hanya untuk mencoba aneka masakan baru yang jarang ditemui di tempat-tempat makan pada umumnya. Salah satu jenis masakan yang cukup langka dan hanya dapat ditemui di tempat-tempat tertentu adalah masakan daging buaya. 

Hal yang patut dipertanyakan, apakah daging buaya memang tergolong sebagai makanan yang halal, sehingga boleh untuk dimakan? Atau justru tergolong sebagai makanan yang tidak halal, sehingga haram untuk mengonsumsinya?

Dalam istilah Arab, buaya dikenal dengan nama timsah. Syekh Kamaluddin ad-Damiri mendeskripsikan hewan ini dengan berbagai macam sifat yang dijelaskan dalam kitab Hayat al-Hayawan al-Kubra berikut ini:

التمساح- وهذا الحيوان على صورة الضب وهو من أعجب حيوان الماء ، له فم واسع وستون ناباً في فكه الأعلى وأربعون في فكه الأسفل ، وبين كل نابين سن صغيرة مربعة ويدخل بعضها في بعض عند الانطباق . وله لسان طويل ، وظهر كظهر السلحفاة لا يعمل الحديد فيه ، وله أربع أرجل وذنب طويل

“Timsah (buaya), hewan ini berbentuk seperti biawak dan tergolong sebagai salah satu hewan menakjubkan yang hidup di air. Ia memiliki mulut yang lebar dan memiliki 60 gigi taring di rahang atas dan 40 gigi taring di rahang bawah. Di setiap celah di antara dua gigi taringnya terdapat gigi-gigi kecil berbentuk kotak yang saling masuk satu sama lain ketika dirapatkan. Ia memiliki lidah yang panjang dan punggung (yang keras) seperti punggungnya kura-kura yang tak mempan ditusuk besi biasa. Ia memiliki empat kaki dan ekor yang panjang,” (Syekh Kamaluddin ad-Damiri, Hayat al-Hayawan al-Kubra, juz 1, hal. 237).

Dalam menjelaskan status halal-haramnya daging buaya ini, Ibnu Ruslan menjelaskan dalam nadzamnya:

وما بِمِخْلَبٍ ونابٍ يَقْوَى * يَحْرُمُ كالتِّمسَاحِ وابْنِ آوَى

“Hewan yang memiliki kuku (cakar) dan gigi taring yang kuat, haram (dikonsumsi) seperti buaya dan hewan jakal (anjing hutan berbulu kuning),” (Ibnu Ruslan, Matan az-Zubad, hal. 43).

Berdasarkan referensi di atas dapat dipahami bahwa mengonsumsi daging buaya adalah haram dengan alasan berupa adanya gigi taring yang kuat dalam sosok hewan tersebut. Sebab segala hewan yang memiliki taring yang kuat maka dihukumi haram untuk dikonsumsi.

Namun demikian, alasan keharaman buaya rupanya masih menjadi perdebatan di antara ulama. Sebab jika alasan keharamannya adalah wujudnya gigi yang bertaring kuat dalam hewan tersebut maka mestinya ikan hiu juga tergolong hewan yang haram untuk dikonsumsi. Padahal sangat jelas sekali bahwa hewan hiu tergolong sebagai ikan laut yang halal untuk dikonsumsi. Maka tak heran jika Imam ar-Rafi’i memiliki alasan lain dalam keharaman buaya, yakni dikarenakan hewan tersebut tergolong sebagai hewan yang menjijikkan dan membahayakan untuk dikonsumsi. Hal ini seperti dijelaskan dalam lanjutan referensi di kitab Hayat al-Hayawan al-Kubra di atas:

وحكمه : تحريم الأكل للعدو بنابه كذا علله جماعة من الأصحاب . وقال الشيخ محب الدين الطبري ، في شرح التنبيه : القرش حلال . ثم قال : فإن قلت أليس هو مما يتقوى بنابه . فهو كالتمساح . والصحيح تحريم التمساح . قلت لا نسلم أن ما يتقوى بنابه من حيوان البحر حرام . وإنما حرم التمساح كما قال الرافعي في الشرح للخبث والضرر

“Hukum mengonsumsi buaya adalah haram, karena ia memperkuat diri dengan taringnya, alasan ini merupakan yang disampaikan oleh sebagian ashab (pengikut Imam Syafi’i). Syekh Muhibbuddin at-Thabari berkata dalam kitab Syarh at-Tanbih: hiu adalah hewan yang halal (untuk dikonsumsi). Lalu beliau berkata: jika engkau bertanya ‘Bukankah hiu termasuk hewan yang mendapatkan kekuatan dari taringnya? Berarti ia seperti buaya, padahal menurut pendapat yang shahih buaya adalah haram’ maka aku akan menjawab: ‘Aku tidak menerima kesimpulan bahwa hewan yang menjadi kuat dengan taringnya dari hewan laut adalah haram, sebab haramnya buaya karena dianggap menjijikkan dan membahayakan, seperti halnya alasan yang diungkapkan Imam ar-Rafi’i dalam kitab as-Syarh  al-Wajiz,” (Syekh Kamaluddin ad-Damiri, Hayat al-Hayawan al-Kubra, juz 1, hal. 237).

Sedangkan Imam Ibnu Hajar memiliki alasan lain mengenai keharaman hewan buaya ini, yakni karena hewan buaya dianggap mampu untuk hidup di dua alam. Sedangkan hewan yang mampu hidup di dua alam adalah hewan yang haram untuk dimakan. Dalam kitabnya beliau menjelaskan: 

ومنه القِرْشُ - ولا نظر إلى تقويه بنابه ومن نظر لذلك في تحريم التمساح فقد تساهل وإنما العلة الصحيحة عيشه في البر

“Termasuk dari bagian ikan laut (yang halal) adalah ikan hiu. Gigi taring yang dimiliki hiu tidak dipertimbangkan (untuk dijadikan alasan keharamannya). Ulama yang memandang keharaman buaya dari aspek tersebut, sungguh ia telah teledor, sebab alasan yang benar tentang keharaman hewan tersebut adalah kemampuannya untuk hidup di daratan” (Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj, juz 14, hal. 212) 

Terlepas dari berbagai perbedaan alasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa mengonsumsi buaya adalah hal yang diharamkan menurut pandangan mayoritas ulama. Sehingga wajib untuk menghindari mengonsumsi daging ini. Wallahu a’lam.


Ustadz M. Ali Zainal Abidin, pengajar di Pondok Pesantren Annuriyah, Kaliwining, Rambipuji, Jember

Sabtu 22 Juni 2019 14:30 WIB
Wanita Haid Boleh ke Majlis Taklim
Wanita Haid Boleh ke Majlis Taklim

Apa susahnya bikin perkumpulan? Ibu-ibu di negeri ini biasa berkumpul untuk arisan, PKK, gerakan lingkungan hidup, kesejahteraan keluarga dan lain-lain. Patut dinilai positif gerakan kaum ibu ini. Mereka cukup punya militansi luar biasa terhadap perkumpulannya.<>Perkumpulan kaum ibu sangat efektif untuk sosialisasi program-program yang menyangkut kemaslahatan umum. Bagaimana tidak? Kaum ibu adalah jantung dari komunitas terkecil kehidupan sosial. Mereka mudah masuk ke pihak bapak dan anak mengingat posisinya yang sangat strategis di tengah keluarga.

Majelis taklim, bukan perkecualian untuk dibentuk oleh kaum ibu. Hampir setiap kampung di negeri ini, majelis taklim kaum ibu berdiri. Layaknya transportasi kota, majelis taklim adalah patas AC. Penumpang di dalamnya menemukan kesejukan. Perkumpulan kaum ibu yang satu ini memiliki keistimewaan dan hukum tersendiri meskipun sama penting dengan perkumpulan kaum ibu di bidang yang lain.

Sebelum wejangan berhamburan dari mulut para ustadzah, lantunan shalawat dan rupa-rupa dzikir membahana aula majelis. Pengeras suara semacam perangkat yang mendekati wajib untuk digunakan. Ini satu keistimewaan tersendiri. Mereka yang berada dalam masa suci, tak lupa mengambil air sembahyang terlebih dahulu meski bukan untuk melakukan sembahyang. Ibu dari beragam latar belakang sosial dan pendidikan, tak peduli suaminya memeluk profesi apapun, masuk lebur dalam perkumpulan ini.

Perkumpulan kaum ibu dalam wadah majelis taklim ini, tak pernah tersandung hukum sehingga kehadirannya tak membutuhkan izin birokrasi pemerintah yang berbelit. Mereka jauh dari agenda politik bawah tanah. Apalagi niat kudeta, sungguh sama sekali tak terbesit. Singkat cerita, perkumpulan ini murni gerakan kultural-keagamaan. Tetapi adakah perkumpulan ini dimaksudkan untuk ibu yang suci saja, tidak bagi ibu yang tengah haid atau nifas?

Dilihat dari sudut fiqih, ulama berbeda pendapat perihal ini. Sebagian ulama seperti mazhab Syafi’I menyatakan haram jika dzikir itu diniatkan membaca Alquran. Tetapi jika lafal itu diniatkan dzikir, maka boleh. Ibu yang sedang haid atau nifas, boleh langsung sambar sandalnya untuk menuju majelis taklim tanpa perlu mengambil air sembahyang. Keduanya boleh ikut berdzikir apa saja tanpa menyentuh tulisannya. Untuk bacaan yang terkait ayat Al-Qur'an, keduanya boleh membacanya dengan niat dzikir, bukan niat membaca Al-Qur'an.

Kalau majelis taklim diselenggarakan di dalam masjid, maka ulama berbeda pendapat perihal kebolehan masuknya orang junub ke dalam masjid. Ulama Syafiiyah mengharamkannya. Sementara ulama mazhab Hanbali membolehkannya sebagaimana diterangkan oleh Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zain:

ومذهب الإمام أحمد جواز المكث في المسجد للجنب بالوضوء لغير ضرورة فيجوز تقليده

Artinya, “Madzhab Imam Ahmad membolehkan orang junub berdiam di masjid hanya dengan berwudhu tanpa darurat sekalipun. Pendapat ini boleh diikuti,” (Lihat Syekh M Nawawi Al-Bantani, Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi’in, جBeirut, Darul Fikr], halaman 34).

Boleh dibilang bahwa haid dan nifas bukan alasan untuk libur beraktivitas, termasuk kegiatan perkumpulan majelis taklim. Karena, kaum ibu sangat baik terlibat dalam kegiatan yang menyangkut maslahat umum, terlebih lagi perkumpulan majelis taklim. Perkumpulan ini punya catatan tersendiri di sisi Allah SWT.


Catatan: Naskah ini terbit pertama kali di NU Online pada Selasa, 27 Maret 2012 pukul 13:07. Redaksi mengunggahnya ulang dengan sedikit penyuntingan.