IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Apakah Cryptocurrency Bisa Disebut Harta?

Jumat 28 Juni 2019 20:0 WIB
Share:
Apakah Cryptocurrency Bisa Disebut Harta?

Cryptocurrency atau mata uang digital itu ibarat sebuah komoditas. Ia adalah 'produk yang dihasilkan'. Nah, dialektika fiqih dari crypto itu adalah berfokus pada 'nilai manfaat produk' ini. Layak tidak ia disebut harta yang bermanfaat dan bisa ditransaksikan?

Salah satu syarat bahwa sebuah komoditas layak untuk dijual-belikan adalah apabila ia memiliki nilai manfaat. Oleh karena itu pula, sebuah harta bisa disebut harta, manakala ia memiliki manfaat. Dalam ranah fiqih, ketiadaan manfaat merupakan pembatal dari akad pertukarannya.

Menelusuri akan nilai manfaat cryptocurrency, kita bisa menyimak terhadap alur bagaimana ia digunakan dan dihasilkan. Pertama, kita telusuri terlebih dahulu terhadap alur bagaimana ia digunakan termasuk bila dikonversi menjadi mata uang konvensional.

Baca juga: Cryptocurrency (Mata Uang Digital) dalam Sejarah Alat Tukar
Setelah cryptocurrency itu dihasilkan, ia bisa ditransfer dari satu blockchain ke blockchain yang lain atau dari satu peer ke peer yang lain. Saat ditransfer ini, crypto sudah memiliki nilai. Nilainya bergantung pada nilai tukarnya terhadap USD atau IDR atau mata uang negara lain, di mana ia hendak digunakan. Jika ia digunakan di Indonesia, ia bisa dikonversi ke rupiah. Jika digunakan di Amerika, maka ia dikonversi ke USD. Menariknya, konversi ini dihasilkan dari jalan pembelian. Harga beli crypto tergantung pada pasar. Ketika pasar mempercayainya sebagai harta dan media tukar, maka nilainya menguat. Namun, ketika pasar tidak mempercayainya sebagai harta dan media tukar, jatuhlah harganya.

Kedua, kita fokus bagaimana cryptocurrency dihasilkan, untuk itu berarti kita harus meminjam teori produksi. Salah satu teori produksi yang dipergunakan dalam timbangan ekonomi Islam adalah teori produksinya Baqir al Shadr. Teori produksinya diakui sebagai salah satu mazhab ekonomi Islam dunia, karena dinilai sifat realistis dan sistematisnya. Dalam Iqtishâdunâ, halaman 613, Baqir al-Shadr menyampaikan bahwa:

عملية الإنتاج لها جانبان: أحدهما الجانب الموضوعي المتمثل في الوسيلة التي تستخدم والطبيعة التي تمارس والعمل الذي ينفق خلال الإنتاج. والآخر الججانب الذاتي الذي يتمثل في الدافع النفسي والغاية التي تستهدف من تلك العملية وتقييم العملية تبعا للتصورات المتبناة عن العدلة

Artinya: "Di dalam produksi termuat dua aspek, pertama adalah aspek objektif, yang terdiri dari sarana-sarana yang digunakan, kekayaan alam yang diolah, dan kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. Kedua, adalah aspek subjektif, yang terdiri atas motif psikologis, tujuan yang hendak dicapai lewat aktivitas produksi dan evaluasi aktivitas produksi menurut beberapa konsep keadilan yang dianut." (Al Shadr, Iqtishâdunâ, Beirut: Dâr al-Ta'âruf li al-Mathbû'ât, 1987: 613).

Adapun garis besar tujuan diadakannya produksi menurut Abdurrahman Dzaka Ibrahim, dalam tulisannya yang berjudul Ba'dlu Malâmikhi al-Intâj wa al-Tauzî' wa al-Tabâdul fi al-Iqtishâdi al-Islamy, halaman 113, adalah: 

الإنتاج هو إيجاد المنافع التي تشبع الرغبات السرية للإنسان

Artinya: "Produksi merupakan proses menghasilkan manfaat guna memuaskan kebutuhan bathin manusia."

Berangkat dari definisi teori produksi di atas, maka dalam produksi crypto adalah memiliki dua aspek. Pertama adalah aspek objektif, yang mencakup sarana yang dipakai untuk produksi (berupa komputer jaringan), kekayaan alam yang diolah (berupa algoritma sebagai bahan dasar cryptography), dan kerja yang dicurahkan lewat proses mining (menambang/berupa memecahkan sandi cryptography itu). Cryptography berupa angka-angka algoritma dipecahkan melalui aktivitas robotic dari PC atau GPU (Global Processing Unit) yang terdapat pada jaringan peer dan kecepatannya tergantung pada seberapa bagus processor yang dipergunakan. Semakin bagus speed jaringan, maka semakin cepat produk crypto akan dihasilkan. Jadi, dalam hal ini, proses pemecahan tidak melibatkan aktivitas manusia sama sekali, karena komputer merupakan alat selaku miner (penambangnya).

Kedua, ada aspek subjektif yang terdiri atas motif psikologis dari diproduksinya cryptocurrency dan sekaligus tujuan yang hendak dicapai. Dilihat dari sisi motif diproduksinya cryptocurrency, setidaknya ada dua motif mengapa ia diproduksi.

  1. Menciptakan alat baru sebagai wasilah jual beli. Terkait dengan motif ini, nampaknya crypto terjerat dalam kasus legalitas. Mengapa? Karena setiap orang bisa memproduksinya, asalkan ia memiliki komputer dengan speech berapa pun dan sekaligus terhubung dengan internet dan terhubung dengan listrik. Ketiadaan jaringan dan listrik, meniscayakan diproduksinya cryptocurrency.

Terkait dengan potensinya bisa diproduksi oleh semua pihak, menjadikan cryptocurrency ini memiliki nilai kritis, yang mana nilai ini memiliki ambang batas bisa menimbulkan inflasi sehingga suatu ketika antara barang produksi dengan nilai tukar, lebih banyak nilai tukarnya.

Kita ambil contoh saja produksi mata uang rupiah dalam negeri. Bagaimanapun juga, keandalan mata uang rupiah adalah ditentukan berdasarkan regulasi yang berlaku, antara lain mencakup:

  1. Jumlah yang bisa dicetak oleh Bank Indonesia
  2. Kemampuan rupiah bisa berada di dalam negeri
  3. Keberadaan rupiah yang ada di luar negeri
  4. Aturan perundang-undangan yang membolehkan pemakaian mata uang tertentu sebagai alat tukar di suatu negara.

Jadi, hubungan antara keandalan suatu mata uang di suatu negara dan perdagangan adalah ditentukan oleh jumlahnya saat ia dicetak dan regulasi negara tersebut dalam membatasi bahwa jual beli hanya boleh diperantarai dengan mata uang tertentu.

Sekarang bandingkan dengan cryptocurrency, yang tidak memiliki regulasi siapa yang boleh memproduksi, sudah barang tentu potensinya dalam menimbulkan gejolak krisis akan sangat besar. Allah SWT berfirman:

انا كل شيء خلقناه بقدر

Artinya: "Sesungguhnya, segala sesuatu telah Kami ciptakan dengan ukuran." QS. Al-Qamar: 49


Maksud "ukuran" di sini adalah bahwa jumlah produk (dalam hal ini adalah: produksi keping mata uang) harus bersifat terbatas jumlahnya dan harus ditentukan berdasar regulasi. Karena sifat terbatas inilah, maka berlaku daya tawar. Ketiadaan batasan, adalah akar dari krisis karena antara mata uang dengan produk yang dibeli bersifat tidak seimbang.

  1. Motif kedua adalah bahwa cryptocurrency diciptakan sebagai upaya mempersingkat relasi peer to peer (P2P). Peer itu adalah jaringan personal. Jadi transaksi P2P itu adalah ibarat transaksi dari satu orang ke orang lain.

Untuk memahami motif terakhir ini, kita buat pengandaian. A tidak punya uang cash. B juga tidak punya uang cash. A dan B keduanya menambang cryptocurrency. Lalu keduanya melakukan transaksi jual-beli dengan perantara mata uang crypto. Misalnya, A mengirim mata uang cryptocurrency ke B, sehingga nilai crypto-nya bertambah. Lalu B mengirimkan barang ke A, berbekal transfer crypto tersebut. Sesaat kemudian, si B datang ke ATM cryptocurrency untuk mengkonversi crypto menjadi IDR (rupiah). Setelah dikonversi, lalu ia menerima mata uang IDR. Pertanyaannya, dari mana IDR itu berasal? Jawabnya ada dua:

  1. Jika cryptocurrency sifatnya terbatas, maka benar bahwa IDR itu berasal dari pertukaran nilai manfaat antara crypto dengan IDR. Keterbatasan jumlah dapat membentuk daya dukung dan daya tawar. Daya tawar merupakan akar dari terbentuknya daya tukar. Karena daya tukar inilah, ia bisa disebut harta dan bisa dikuasai.
  2. Jika cryptocurrency sifatnya tidak terbatas, maka crypto terakhir ini tidak bisa disebut sebagai harta, karena ia memiliki nilai ambang kritis. Saat jumlahnya banyak kelak, di situlah kelak ia menjadi biang krisis ekonomi dunia. Keberadaannya yang tanpa batas dapat diumpamakan uang kertas mainan, yang hanya bernilai sesaat ketika dibutuhkan untuk permainan, dan kelak akan ditinggalkan bila sudah terlalu jenuh dimiliki oleh banyak orang. Sama persis dengan uang mainan. Berharga saat dibeli, ditinggalkan setelah bosan.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah, apakah cryptocurrency ini memenuhi kriteria pertama atau kedua. Dari hasil penelusuran penulis lewat sejumlah media, cryptocurrency yang memiliki jumlah terbatas saat ini adalah Bitcoin. Jumlah yang resmi beredar adalah sejumlah 21 juta keping coin. Adapun mata uang crypto yang dinyatakan tidak berbatas saat ini adalah Etherium. Untuk mata uang crypto yang lain, tampaknya masih membutuhkan penelusuran dan penelitian lebih lanjut. Wallahu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Share:
Rabu 26 Juni 2019 22:45 WIB
Cryptocurrency (Mata Uang Digital) dalam Sejarah Alat Tukar
Cryptocurrency  (Mata Uang Digital) dalam Sejarah Alat Tukar
Mengingat kembali sejarah perkembangan alat tukar, tampaknya penting guna mendudukkan posisi mata uang elektronik cryptocurrency saat ini sebagai wasilah transaksi. Dulu, garam (salarium) pernah dijadikan sebagai perantara transaksi. 

Penggunaan salarium ini sebagai alat tukar diawali dari pemikiran bahwa dalam sistem barter, kesulitan pertukaran terjadi saat barang yang harus ditukarkan dalam jumlah banyak, dan risiko keamanan di jalan. Untuk itu dibutuhkan media yang praktis sebagai wasilah. Apalagi kebutuhan individu dalam tingkat rumah tangga, tidak melulu pada satu barang. Untuk bahan makanan saja, mereka juga butuh beras, sayuran, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Apabila barang yang ditukar hanya satu jenis dengan kapasitas yang besar, akan ada berapa transaksi pertukaran saja untuk terpenuhinya satu kebutuhan individu itu. 

Dengan keberadaan alat tukar ini, mereka menjadi praktis. Mereka bebas pergi ke suatu tempat, lalu dengan perantara alat tukar, mereka mendapat semua kebutuhan. Efeknya, alat tukar menjadi satu kebutuhan. Ada kerja dan tenaga yang harus dikerahkan demi menguasai dan mendapatkan alat tukar tersebut. 

Menimbang kelemahan salarium, lalu beralih ke kulit binatang, beralih lagi ke logam mulia, beralih lagi ke tembaga sebagai bentuk pecahan uang kecil, lalu beralih lagi ke kertas yang menyatakan suatu jaminan kepemilikan, dan selanjutnya beralih ke kertas berharga. Yang terbaru, karena bahan pembuat kertas semakin berkurang, lalu beralih lagi ke penggunaan kartu digital.

Baca juga:
Sejarah Uang sebagai Alat Tukar
Sejarah Mata Uang Logam dan Uang Kertas
Artinya, perubahan yang terjadi pada mata uang dan modelnya, adalah tidak lepas dari sebuah kebutuhan, kepraktisan, keamanan dan daya tukar. Daya tukar lahir dari adanya kepercayaan bahwa uang yang terbentuk memiliki jaminan bisa digunakan dalam pertukaran dan punya daya dukung. Kita percaya dengan notifikasi transfer lewat ATM, atau Kartu Kredit, disebabkan karena kebenaran yang teruji dan berulang. Meskipun fisik uang tidak kita lihat. 

Dengan teknologi mesin transfer ini, kita pun bisa menghargai arti 1 nilai rupiah. Saya bisa transfer ke pihak manapun, dengan bekal e-banking, meskipun uang itu berbunyi 12 rupiah. Padahal, andai kita cari wujud fisik uang senilai 12 rupiah itu, kita yakin tidak menemukannya. Atau mungkin menemukan, tapi betapa sulitnya. Walhasil, kartu elektronik dan e-banking ini menjadi bernilai manfaat sebab menjadikan uang senilai 1 rupiah itu menjadi berharga kembali. 

Hari ini kita memasuki era teknologi digital. Berbagai belahan bumi mana pun dapat kita jangkau dengan mudah berbekal teknologi internet. Laju perdagangan menjadi semakin dipercepat dengan keberadaan fisik masih di tempat. Yang cepat adalah pergerakan pemikirannya dan datanya. Sementara fisik tetap sama berada di lokasi rekreasi atau di mana pun berada. Bahkan, mungkin anda bisa mengontak satu marketplace dan melakukan transaksi jual beli, sementara anda (maaf!) masih berada di kamar kecil, atau bahkan sedang menyuapi seorang bayi. 

Tapi, laju ini masih belum melewati tol arus yang lengang dari lalu lintas data. Anda sedang mentransfer uang ke rekening tabungan lain, hakikatnya anda sedang berjalan ke bank, lalu mengisi dokumen transfer ke bank, lalu mendebit uang untuk dikirimkan ke sejumlah rekening tertentu itu. Jadi, masih tiga alur atau bahkan lebih. Dari anda, ke bank anda, ke bank kawan anda, lalu baru ke kawan anda. Empat poin jalur. Padahal transaksi, sudah bisa dilakukan dengan kontak langsung. Mengapa tidak langsung saja ada wasilah media tukar yang menghubungkan anda secara langsung ke kawan anda? Jika anda adalah blockchain dan kawan anda juga seorang blockchain, kenapa tidak langsung saja transaksi dari blockchain ke blockchain, atau peer to peer (P2P)? Bukankah ini lebih menyingkat?

Untuk itulah diciptakan sebuah wasilah pertukaran P2P dengan kesepakatan berupa alat tukar yang disepakati kedua block tersebut. Lalu, bentuk alat tukar seperti apa yang tepat guna menjadikan P2P itu tetap berlangsung tentunya dengan basis digital? Sudah pasti dalam hal ini, jika wasilah terakhir ini diciptakan, maka harus ada sifat bisa terjaga atas keamanan perantara tersebut, dan sekaligus tidak mudah dipalsukan secara elektronik. Akhirnya ditemukan yaitu sebuah sandi khusus cryptography yang selanjutnya menjadi basic dari  cryptocurrency

Bagaimana Cryptocurrency Memiliki Nilai Tukar?

Agaknya, kasus cryptocurrency ini kedudukan 'ainiyah-nya menyerupai era di mana uang kertas masih berjamin emas. Cryptocurrency memiliki nilai tukar dengan tetap mengacu pada nilai mata uang konvensional. Misalnya kita ambil contoh Bitcoin. 1 BTC misalnya berharga 1000 USD. Secara fiqih kita membacanya bahwa 1 BTC merupakan bukti kepemilikan atas 1000 USD. Kita sebut sebagai bukti kepemilikan, karena yang berlaku sebagai alat tukar dalam transaksi bisnis adalah mata uang konvensionalnya dan bukan Bitcoinnya. Mengapa? Karena Bitcoin merupakan mata uang virtual yang tidak bisa dicetak, tapi diakui sebagai alat bantu kepemilikan yang bisa diuangkan.

Hari ini, setidaknya sudah ada tiga lokasi mesin ATM. Beberapa sumber yang sempat dirujuk oleh penulis, mesin ATM ini berfaedah sebagai alat pengonversi dari BTC ke USD, atau IDR (rupiah). Berangkat dari sini, jelas sudah kedudukan BTC yang merupakan salah satu dari contoh cryptocurrency. Dalam bahasa pasar modal, tampaknya BTC ini menyerupai efek yang diterbitkan. Sebagai efek, maka ia memiliki nilai jaminan. Dan sayangnya, kali ini cryptocurrency masih menunjukkan gejala fluktuatifnya yang tinggi. Harga crypto hari ini, bisa jadi berbeda dengan harga crypto pada hari esok. Wallahu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Selasa 25 Juni 2019 22:45 WIB
Menabung Emas di Pegadaian dalam Pandangan Islam
Menabung Emas di Pegadaian dalam Pandangan Islam
Ilustrasi (via kaaz.ml)
Tidak diragukan lagi bahwa ada dua pendapat yang menyatakan membeli emas secara kredit hukumnya adalah (1) ada yang membolehkan dan (2) ada yang tidak membolehkan. Perbedaan hukum ini didasarkan pada illat (alasan dasar) bahwa: 

1. emas adalah termasuk barang ribawi dan 
2. status uang yang diperselisihkan bahwa ia masuk atau tidak sebagai barang ribawi

Sebenarnya tidak hanya emas, melainkan juga jual beli perak dan bahan yang masuk kelompok makanan. Kesemua barang ribawi ini, tidak diperbolehkan untuk ditempo atau dikredit. Sekali lagi, dengan asumsi "uang adalah barang ribawi." Adapun jika uang diasumsikan sebagai bukan barang ribawi, maka akan lain lagi ceritanya.

Nah, akhir-akhir ini, pihak pegadaian mengeluarkan sebuah produk baru yang diberi nama Tabungan Emasku. Merujuk pada situs yang dirilis oleh pegadaian, disampaikan bahwa program ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Nasabah memiliki buku rekening Tabungan Emasku di Pegadaian dengan jalan mendaftar menjadi nasabah

2. Nasabah menabung emas dengan jalan membeli emas seberat 0.1 gram yang harganya disesuaikan dengan besaran harga emas per gramnya pada hari itu. Suatu misal, harga emas 1 gram adalah senilai Rp650 ribu, maka untuk harga 0.01 gram emas, harganya adalah 6.500 rupiah. Jika harga emas mengalami penurunan senilai Rp500 ribu per gram, maka harga 0.01 gram emas menjadi senilai 5.000 rupiah. 

3. Setelah tabungan itu terkumpul senilai harga 1 gram emas atau harga 5 gram emas, nasabah bisa memesan agar emas tersebut dicetak dalam wujud fisik. 

Berdasar ciri khas karakteristik produk ini, dengan tetap pada asumsi bahwa "uang adalah barang ribawi", ada masyarakat yang mengatakan bahwa produk tabungan emas adalah sama dengan kredit emas atau logam mulia. Benarkah semacam itu? Mari kita telusuri!

Kata kunci utama adalah pada keberadaan syarat bermuamalah dengan barang ribawi. Ada dua model bermuamalah dengan barang ribawi, yaitu:

1. Muamalah pertukaran barang ribawi yang sejenis. Di dalam akad muamalah jenis  ini, syarat yang harus dipenuhi oleh kedua orang yang saling bertransaksi adalah:

a. Harus kontan (yadan bi yadin/hulul)
b. Harus sepadan (tamatsul), yaitu tidak boleh beda timbangan atau takaran.
c. Harus taqabudl (saling menerima). Tidak boleh salah satu menunda penyerahan bagi barang yang lainnya.

2. Muamalah pertukaran barang ribawi tidak sejenis. Di dalam akad muamalah jenis ini, yang wajib dilakukan hanya dua, yaitu:

a. Saling taqâbudl (serah terima)
b. Harus kontan (hulul)

Jual beli kredit emas, dengan asumsi bahwa "uang dianalogikan sebagai barang ribawi berupa emas," menjadikan muamalah kredit emas sebagai salah satu bentuk pertukaran model muamalah yang pertama, yaitu pertukaran barang ribawi yang sejenis. Untuk itu harus memenuhi syarat kontan, harus sama takarannya, kalibrasinya, ukurannya, dan harus saling diserahterimakan. Nah, ketiga syarat ini tidak mampu dipenuhi oleh jual beli sistem kredit. 

Jual beli kredit (bai al-taqshith) mensyaratkan adanya penangguhan harga dan barang dan penyerahan salah satunya di awal. Untuk itu, jual beli kredit barang ribawi ini menjadi tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat taqâbudl (saling serah terima harga dan barang). 

Sekarang mari kita cermati pada produk tabungan emas! 

Dalam produk tabungan emas, berlaku hal-hal sebagai berikut:

1. Berat emas yang dibeli sudah diketahui, hanya saja belum dicetak. 
2. Harga per gramnya juga diketahui dengan pasti dan real time (saat itu juga). 
3. Penyerahannya juga real time, dan emasnya dititipkan ke pegadaian. 

Dengan mencermati karakteristik tabungan ini, maka dalam akad tabungan ini sudah memenuhi ketiga syarat pertukaran barang ribawi yang sejenis, yaitu: 

1. harus kontan 
2. sejenis 
3. saling serah terima 

Walhasil, hukum tabungan emas ini adalah sah secara fiqih sehingga tidak sama dengan hukum jual beli kredit. Pencetakan emas, setelah 1 gram, 5 gram atau 10 gram, adalah merupakan akad yang baru dan tidak ada hubungannya dengan akad tabungan. Akad pencetakan tersebut sama halnya dengan akad istishna', yaitu akad pesan cetak barang dengan ujrah (upah) yang baru. 

Bagaimana jika uang dianggap sebagai bukan barang ribawi?

Jika uang dianggap sebagai bukan barang ribawi, jangankan akad tabung emas, mau mengkredt emas pun juga boleh. Mengapa?

Asumsi yang menganggap uang bukan barang ribawi, menjadikan muamalah di atas sebagai bentuk pertukaran barang ribawi dengan barang non-ribawi. Pertukaran antara barang ribawi dengan non-ribawi bisa dilakukan dengan jalan apapun dan bagaimanapun. Mau kredit emas 1 gram dengan cicilan 10 ribu per 0.1 gramnya juga boleh. Syarat yang harus diketahui hanya dua, yaitu:

1. Harga emasnya harus maklum (diketahui secara jelas)
2. Masa tutup pelunasan juga maklum (diketahui secara jelas)

Tanpa keberadaan pemenuhan dua syarat ini, menjadikan jual belinya menjadi tidak sah disebabkan rusak akadnya atau bahkan jatuh pada riba al-yad, yaitu jual beli barang ribawi dengan barang non-ribawi tanpa adanya kepastian waktu pelunasan yang disebutkan. 

Walhasil, kata kunci pada jual beli kredit emas terletak pada status uang. Namun, pendapat yang masyhur saat ini adalah menganggap bahwa uang adalah masuk rumpun barang ribawi dengan asumsi bahwa ia setara emas. Pendapat bahwa uang bukan barang ribawi merupakan pendapat yang shahih juga, namun tidak dipilih sebagai yang mashlahat bila diterapkan, karena rawan dengan fluktuasi harga. Wallahu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Senin 24 Juni 2019 15:0 WIB
Menjual Barang yang Dibeli secara Tunai ke Penjualnya Lagi secara Kredit
Menjual Barang yang Dibeli secara Tunai ke Penjualnya Lagi secara Kredit
Ada seorang individu yang membutuhkan uang. Ia tidak berani berutang kepada orang lain disebabkan kebutuhannya kali ini jumlahnya besar. Sebut saja misalnya Rp200 juta. Sementara mau utang ke bank, ia takut bunga bank karena dalam keyakinannya bunga bank itu riba. Lalu ia berpikir, apa solusinya? 

Selintas sulit dibenaknya untuk memecahkan jawabannya. Kemudian ia menghubungi saudaranya agar sudi kiranya membeli rumah yang dimilikinya. Terjadilah permufakatan, bahwa rumah tersebut dibeli. Harganya pas 200 juta. Kemudian terjadilah dialog, mengapa rumah tersebut dijual? Setelah ditelusuri, si saudara ini ternyata baru tahu bahwa akar masalahnya adalah kebutuhan dana yang tidak bisa ditunda. Pinjam ke bank tidak berani karena takut bunga. Pinjam ke dirinya, juga tidak berani lantaran jumlahnya besar. Mau dibatalkan akad jual belinya juga tidak enak karena akad jual beli sudah terlanjur terjadi.

Lalu si saudara ini memberi solusi, bahwa rumah tersebut akan dijualnya kembali kepada pemilik pertama, karena bagaimanapun itu adalah saudaranya sendiri. Tapi pemilik pertama tidak mau karena jumlah uangnya itu besar dan ia butuh dana itu dalam bentuk cash. Antara kebutuhan dan rasa tidak enak, lalu terbitlah solusi, bahwa rumah tersebut akan dijual secara kredit kepadanya. Selisih cash dan kredit disepakati sebesar Rp25 juta yang akan dilunasi selama 2 tahun. Tercapailah kesepakatan deal antara keduanya. 

Yang jadi masalah pokok antara kedua orang tersebut, adalah bahwa:

  1. Kejadian peralihan antara menjual dan membeli tadi terjadi dalam hari yang sama
  2. Kejadian akad jual beli yang kedua terjadi setelah tahu akar masalahnya
  3. Apakah akad kedua ini bisa disebut sebagai hilah (rekayasa menghindari riba yang diharamkan)?
Tidak diragukan lagi bahwa akad jual beli di atas adalah masuk kategori akad bai'ul 'inah. Abu 'Ubaid Ahmad ibn Muhammad al-Harawy menjelaskan bahwasanya:

العينة هو أن يبيع الرجل من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به قال وإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمى ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة وهي أهون من الأولى وهو جائز عند بعضهم 

Artinya: "Al-'Inah merupakan transaksi jual beli suatu barang oleh pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua (pembeli) dengan harga yang diketahui sampai suatu tempo yang telah ditentukan kemudian pihak pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih sedikit dibanding ketika menjualnya, dengan harga yang diketahui juga. Disampaikan juga bahwa bai'u al-inah adalah jika seorang thalibu al-'înah meminta orang lain membeli suatu barang darinya dengan harga yang maklum, lalu diserahkannya barang tersebut, kemudian meminta agar pembeli menjual kembali barang ke dia dengan harga yang lebih tinggi dibanding saat dia membeli darinya, dengan tempo yang disebutkan (disepakati). Lalu pembeli (melakukan apa yang diperintahkannya) dengan menjual barang tersebut ke penjual pertama dengan harga yang lebih sedikit dari saat dia membelinya. Hal sebagaimana disebutkan terakhir ini juga termasuk akad 'înah, meskipun kelihatannya lebih ringan dari akad yang pertama. Dan hal semacam ini adalah boleh menurut sebagian ulama'." (Al-Nawawy, al-Majmu' Syarah Al-Muhadźab, Jedah: Maktabah al-Irsyâd, tt.: Juz 10/143 )

Ada dua model bai'u al-'inah dalam keterangan di atas, yaitu: 

1. Jual beli 'inah dengan inisiatif pemilik harta (shahibu al-tsaman), dan 
2. Jual beli 'inah dengan inisiatif pemilik barang (shahibu al-sil'ah)

Bai' 'inah dengan inisiator shahibu al-tsaman biasanya dipraktikkan dalam produk pembiayaan, sementara orang yang mencari pembiayaan (kredit) tidak memiliki barang apapun yang bisa dijadikan jaminan. Lain halnya dengan yang kedua, meskipun juga diterapkan pada produk pembiayaan yang sama. Pada bank konvensional, akad ini umumnya diterapkan pada produk kredit dengan agunan. Anda pernah pinjam uang di bank konvensional dengan agunan bukan? Nah, pola itu berubah jadi akad bai'u al-'înah pada bank syariah, tentunya dengan basis akad jual beli.

Ada kontroversi dalam praktik bai'u al-'înah ini. Dari keempat mazhab besar yang masyhur, hanya Imam Syafii dan ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa praktik tersebut adalah boleh. Tiga mazhab lainnya menghukumi tidak boleh dengan alasan bahwa praktik tersebut hanyalah berusaha menghindar dari praktik riba utang (riba qardly). Hakikatnya pelaku hendak mencari pinjaman dan berusaha melepaskan diri dari jebakan pasal كل قرض جرى نفعا للمقرض فهو ربا (segala utang piutang yang mensyaratkan manfaat bagi pihak yang memberi utang, adalah riba), oleh karena itu ia bersiasat dengan wasilah jual beli 'inah ini. Dasar dalil yang dipergunakan tiga kelompok mazhab di atas adalah hadits Nabi SAW. 

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُـمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَيَنْزِعُهُ شَيْئٌ حَتَّى تَرْجِعُواْ إِلَى دِيْنِكُمْ

Artinya: “Apabila kalian melakukan jual beli dengan cara ‘inah, berpegang pada ekor sapi, kalian ridha dengan hasil tanaman dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan yang tidak ada sesuatu pun yang mampu mencabut kehinaan tersebut (dari kalian) sampai kalian kembali kepada agama kalian.” (HR. Abu Dawud dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu anhuma).

Lalu pertanyaannya, adalah mengapa justru Imam Syafii radliyallâhu 'anhu dan pengikut mazhabnya justru membolehkan bai' 'înah? Apakah mereka tidak tahu akan hadits tersebut? 

Pertanyaan ini dijawab oleh Syeikh Yahya Syaraf al Nawàwy rahimahullah

Bahwa dalam pandangan Imam al-Syafii, hadits/atsar yang dipegang oleh Abu Hanifah (sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud) tersebut perlu ditafshil. Titik tekan pendapat Imam Abu Hanifah adalah larangan jual beli secara tangguh. 'Inah yang dilarang dalam pendapat Abu Hanifah adalah yang diawali dengan jual beli tangguh dan tidak disebutkan sampai kapan waktu jatuh temponya. Itu pula yang melatarbelakangi mengapa Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal juga melakukan pelarangan yang sama dan menganggapnya sebagai akad yang rusak. Kedua imam mazhab yang terakhir mendasarkan diri pada upaya mencegah terjadinya perselisihan akibat praktik jual beli tangguh tersebut (bai' bi al-ajal). Jadi, dalam hal ini mereka berdua memakai peran saddu al-dzarî'ah. (Al-Zuhaili, al-Mu'amalatu al-Mâliyah al-Mu'âshirah, Beirut: Dâr al-Fikr, 2007: 45).

Dalam pandangan al-Syafii, atsar sahabat di atas justru bertentangan dengan ayat tentang dihalalkannya jual beli (QS. Al-Baqarah: 275). Keraguan Imam Syafii muncul terhadap dhahir teks yang berisi celaan terhadap praktik 'inah, apakah celaan itu murni karena larangan adanya dua harga yang berbeda dalam satu sil'ah (barang), ataukah karena dua harga yang berbeda dalam satu akad (jual beli cash dan kredit). Menurutnya, 'inah yang dilarang itu adalah manakala dalam satu barang itu dijual dengan tanpa disertai kejelasan harga dan kejelasan pilihan akad. Jadi, celaan itu bukan sebab semata karena jual beli kredit dan dilanjut dengan jual beli tangguh yang dilaksanakan dalam satu waktu. (Al-Syafii, al-Umm, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1990: Juz 3, halaman 79).

Ingat bahwa dalam pandangan mazhab Syafii, jual beli yang diperbolehkan pada dasarnya ada dua bentuk, yaitu:
  1. Jual beli yang mana kedua barang yang hendak dipertukarkan oleh kedua pihak yang bertransaksi sama-sama di bawa ke majelis akad.
  2. Jual beli yang mana salah satu barang tidak dibawa oleh kedua pihak yang bertransaksi. Contoh praktik dari model transaksi yang kedua ini adalah penerapan akad salam dan jual beli tangguh. Namun, untuk yang kedua ini, syarat yang wajib dipenuhi adalah harus jelas waktunya kapan barang yang belum diserahkan itu akan diterimakan ke lawan transaksi. Ketidakjelasan inilah yang merupakan akar masalah bagi tidak sahnya akad. (Al-Syafii, al-Umm, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1990: Juz 3, halaman 3)

Berdasarkan batasan ini, di dalam 'inah, menurut mazhab Syafii, masing-masing akad jual beli itu dilakukan secara sah. Baik jual beli secara cashnya, maupun jual beli secara kreditnya. Jika keduanya sah, lantas mengapa harus berubah hukumnya menjadi diharamkan? 

Adapun dalam mazhab Hanafi, jual beli tangguh memang dinyatakan sebagai tidak boleh disebabkan laba yang merupakan selisih antara kredit dan cash dipandang sebagai riba. Hal ini berbeda dengan konsepsi dasar mazhab Syafii, yang mana konsep dasar riba pada jual beli tangguh adalah selagi tidak mengikut kaidah: الربح مالم يضمن (laba yang tidak bisa dijamin (saat transaksi)). Pertanyaannya, bagaimana laba itu dijamin dalam mazhab Syafii? 

Dengan mencermati konsep bai' salam, sahnya akad adalah manakala diketahui kapan waktu penyerahan barang yang tidak dibawa. Oleh karena itu, agar tidak terjebak dalam riba, maka harus ditentukan waktunya, kapan barang/harga diserahkan. 

Dalam praktik 'inah dewasa ini, akad 'inah di atas termasuk yang lazim. Waktu penyerahan barang/harga sudah ditentukan di muka dan di awal transaksi. Sebagaimana contoh yang sudah disampaikan di atas, bahwa waktu akhir penyerahan adalah 2 tahun. Andaikan tidak ada ketetapan waktu ini, maka kedua mazhab sepakat bahwa transaksi bai' bi al ajal (jual beli tangguh) adalah tidak sah. Jika jual beli tangguh tidak sah, maka akad yang mengiringi berikutnya juga tidak sah pula. Itulah sebabnya dalam atsar di atas disampaikan celaan itu. 

Walhasil, bai 'inah yang dicela dalam atsar adalah karena praktik jual beli tangguh yang tidak diketahui batasan waktu akhir penyerahan barang/harga. Jadi, celaan itu bukan sebab memang terlarangnya 'inah yang disertai jual beli tangguh yang disertai batasan waktu penyerahan. 

Pertanyaan berikutnya adalah apakah itu bukan hanya sekedar rekayasa sistemik saja agar terhindar dari riba? 

Untuk menjawab pertanyaan ini, ada yang perlu diingat bahwa secara dhahir nash (bunyi eksplisit teks), baik jual beli kredit maupun jual beli secara cash, keduanya adalah boleh bila berdiri secara terpisah. Saya membeli barang dari A seharga 100 ribu rupiah secara cash. Jual beli saya ini adalah sah. Kemudian hari itu juga, saya menjual barang tersebut ke orang lain secara kredit dengan jangka waktu pelunasan selama 1 tahun, dengan harga 200 juta rupiah. Apakah sah? Jawabnya adalah sah. Mengapa? Karena jelas waktu pelunasannya. 

Bagaimana jika barang itu saya jual kembali ke penjual pertama juga secara kredit, di hari itu juga, dengan ketetapan waktu pelunasan selama 2 tahun? Sahkah? Jawabnya adalah sah juga. Alasannya, karena barang yang saya jual sudah menjadi milik saya. Mau saya jual ke siapapun dan kapan pun, barang itu adalah hak saya. Jadi tidak diragukan lagi bahwa jual beli dengan model seperti ini adalah boleh. 

Lantas bagaimana bila disediakan alurnya dan sistemnya? Saya akan beli barang A secara cash dari anda, tapi dengan kesediaan bahwa anda harus membelinya lagi dari saya secara kredit. Atau sebaliknya, anda harus beli barang A dari saya dengan harga sekian, tapi dengan kesediaan anda harus menjualnya lagi ke saya secara cash dengan harga sekian (lebih rendah dari harga beli). Bolehkah akad seperti ini? Nah, dalam wilayah ini justru malah mazhab Hanafi menyebutnya sebagai sah. Nama akadnya adalah bai' 'uhdah atau akad sende. Mazhab Syafii justru menghukuminya sebagai makruh. 

Syeikh Abdullah Ba'alawi dalam kitab Bughyatu al-Mustarsyidin menjelaskan bahwa: 

بَيْعُ اْلعُهْدَةِ اْلمَعْرُوْفُ صَحِيْحٌ جَائِزٌ وَتَثَبَتْ بِهِ الْحُجَّةُ شَرْعًا وَعُرْفًا عَلَى قَوْلِ اْلقَائِلِيْنَ بِهِ وَقَدْ جَرَى عَلَيْهِ اْلعَمَلُ فِى غَالِبِ جِهَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ زَمَنٍ قَدِيْمٍ وَحَكَمَتْ بِمُقْتَضَاهُ الْحُكَّامُ وَاَقَرَّهُ مَنْ يَقُوْلُ بِهِ مِنْ عُلَمَاءِ اْلإِسْلاَمِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِىِّ وَاِنَّمَا اِخْتَارَهُ مَنْ اِخْتَارَهُ وَلِفِقْهٍ مِنْ مَذَاهِب لِلضَّرُوْرَةِ الْمَاسَّةِ اِلَيْهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَاْلإِخْتِلاَفُ فِى صِحَّتِهِ مِنْ أَصْلِهِ وَفِى التَّفْرِيْعِ عَلَيْهِ لاَيَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ إِلْمَامٌ بِاْلفِقْهِ

Artinya: “Jual beli bertempo yang sudah terkenal itu hukumnya adalah sah dan boleh. Ini sudah bisa dijadikan ketetapan hujjah secara syara’ maupun secara urfi. Pendapat yang mengatakan kebolehan transaksi ini sudah berlangsung di banyak daerah kaum muslimin sejak zaman dulu dan sudah dinyatakan sebagai keputusan para ahli hukum dan diakui  oleh mayoritas ulama. Pada dasarnya, persoalan ini bersumber dari bukan kalangan mazhab Syafi’i. Namun, pilihan hukum kebolehan transaksi oleh pengkaji fiqih dari beberapa mazhab, adalah bertemu berdasar cara pandang sifat dlarurat akad dan mendesak. Oleh karena itu, perbedaan dalam sah atau tidaknya akad berdasar dalil asalnya, dan berdasar pemerinciannya, adalah bukan sesuatu yang mengkhawatirkan di kalangan orang yang sudah menguasai ilmu fiqih.” (Abdullah Ba'lawi, Bughyatu al-Mustarsyidin, Beirut: Dâr al-Fikr, tt., 133)

Sampai di sini sepakat bukan, atas kebolehan bai'u al-inah bila jual beli tangguh yang disertakan di dalamnya disertai waktu penyerahan yang jelas di antara kedua barangnya? 

Jika bai' al-inah hukumnya dilarang karena dianggap sebagai rekayasa lantas mengapa bai' 'uhdah justru dibolehkan, padahal jelas di akad terakhir harus ada syarat bahwa pembeli harus menjual kembali barangnya kepada penjual pertama ketika masa tertentu? Justru syarat ini yang dipandang oleh kalangan Syafiiyah sebagai yang tidak diperbolehkan disebabkan akad tersebut membatalkan status kepemilikan yang harus ihtiyaz (menguasai sepenuhnya terhadap hak milik yang sudah dibelinya). Pengkaji rasa bahwa faktor yang menyebabkan kebolehan sistematisasi itu tidak lepas dari faktor darurat sebagaimana disebutkan Syeikh Abdullah Ba'alawi di atas. Untuk itu perlu kita mencermatinya. Wallahu a'lam bish shawab


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syarî'ah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur