IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Rekonsiliasi dalam Fiqih Muamalah

Ahad 30 Juni 2019 15:0 WIB
Share:
Rekonsiliasi dalam Fiqih Muamalah
Ilustrasi (iStock)
Shuluh (damai/toleransi/rekonsiliasi) merupakan salah satu wujud aplikasi "akad" dalam fiqih muamalah untuk lebih menimbang dan memilih maslahat dibanding macetnya tujuan bermuamalah disebabkan kekurangan kecil yang sulit dipenuhi. Akad ini merupakan akad yang sangat indah. Betapa tidak, tatkala transaksi menemui kebuntuan pemenuhannya 100% sesuai dengan seharusnya, maka untuk menghindari perselisihan/sengketa yang berkepanjangan lalu disyariatkanlah shuluh

Istilah “shuluh” dan turunannya beberapa kali disinggung dalam Al-Qur’an. Dalam setiap ayat yang menyebut kata ini, selalu memiliki nuansa telah terjadi konflik kecil. Misalnya, Firman Allah subhanahu wata’ala berikut ini:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha-Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS an-Nisa: 128)

Di dalam QS an-Nisa: 35, Allah subhanahu wata’ala juga berfirman: 

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS an-Nisa: 35)

Ibnu 'Athiyah dalam kitabnya Al-Muharrar al-Wajîz jilid 2 halaman 141 memberikan penafsiran terhadap maksud dari penggalan ayat الصلح خير sebagai berikut:

وقوله تعالى: {والصلح خير} لفظٌ عام مطلق، يقتضي أن الصلح الحقيقي ـ الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف ـ خيرٌ على الإطلاق، ويندرج تحت هذا العموم أن صلح الزوجين على ما ذكرنا خير من الفرقة

Artinya: "Firman Allah Ta'ala (والصلح خير) merupakan bentuk lafadh 'am mutlak yang memuat pengertian bahwa sesungguhnya 'hakikat rekonsiliasi', yang berfokus pada menenangkan gejolak hati dan menghilangkan akar perselisihan adalah lebih baik secara mutlak. Selanjutnya, dari lafadh umum ini terbit pengertian bahwa sesungguhnya mendamaikan dua suami istri yang sedang berselisih sebagaimana telah kami sebutkan adalah jauh lebih baik dibanding perceraian," (Ibn 'Athiyah, Al-Muharrar al-Wajiz, Beirut: Muwafiq li al-Mathbu', tt., 2/141).

Berangkat dari penafsiran ini, seolah terbit makna perintah bahwa hendaknya hal yang terpenting dalam hidup kita adalah berusaha berusaha mewujudkan rekonsiliasi dari setiap konflik. Tujuannya adalah lahirnya maslahah yang dikehendaki oleh syariat sebagaimana tercermin dari perjalanan sirah Nabi kita, yakni Muhammad SAW. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah: 

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (QS an-Nisa’: 114)

Lantas, bagaimana akad ini dipraktikkan dalam fiqih muamalah?

Al Imam Taqiyuddin Ibn Abu Bakar al Husny dalam Kifâyatu al-Akhyâr mendefinisikan:

وفي الإصطلاح هو العقد ينقطع به خصومة المتخاصمين

Artinya: "Secara istilah, shuluh adalah akad yang menghentikan permusuhan dua orang yang bersengketa." (Taqiyuddin Ibn Abu Bakar al Husny, Kifâyatu al-Akhyâr fi Hilli Ghâyati al-Ikhtishâr, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tt.: 359)

Misalnya, ada seseorang yang meminjam sepeda. Secara tidak disangka, bannya meletus dan harus ganti ban karena tidak mungkin ditambal. Pada saat mengembalikan ke pemilik sepeda, orang yang meminjam ini menceritakan apa yang terjadi. Dan ia tidak meminta pihak yang punya sepeda untuk mengganti. Shuluh seperti ini merupakan shuluh hibah, atau biasa disebut juga sebagai shuluh mu'âwadlah. 

Model shuluh dalam perbankan muâmalah misalnya adalah kewajiban membayar denda yang diberlakukan kepada pihak yang mengambil pembiayaan secara murâbahah. Hukum asal denda dengan harta menurut fiqih adalah tidak boleh. Namun, karena ada maksud lit ta’dib (pendisiplinan) kepada nasabah supaya tidak menunda-nunda pembayaran utang, maka dimasukkanlah hal tersebut dalam bagian akad shuluh itu.

Namun, yang menjadi permasalahan berikutnya adalah siapa yang boleh menetapkan keputusan lit ta'dib itu? Sejauh ini, secara fiqih konteks penetapan keputusan (taqrîr jama'iy) wajibnya akad shuluh ini masih diperselisihkan syarat-syaratnya. Meskipun Jam'iyah Nahdlatul Ulama sudah menetapkan garis-garis besarnya di dalam keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Tahun 2017 di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana bentuk aplikasinya dalam muamalah, mungkin dalam hal ini kita perlu berdiskusi kembali lebih jauh. Wallahu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syari'ah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Tags:
Share:
Jumat 28 Juni 2019 20:0 WIB
Apakah Cryptocurrency Bisa Disebut Harta?
Apakah Cryptocurrency Bisa Disebut Harta?

Cryptocurrency atau mata uang digital itu ibarat sebuah komoditas. Ia adalah 'produk yang dihasilkan'. Nah, dialektika fiqih dari crypto itu adalah berfokus pada 'nilai manfaat produk' ini. Layak tidak ia disebut harta yang bermanfaat dan bisa ditransaksikan?

Salah satu syarat bahwa sebuah komoditas layak untuk dijual-belikan adalah apabila ia memiliki nilai manfaat. Oleh karena itu pula, sebuah harta bisa disebut harta, manakala ia memiliki manfaat. Dalam ranah fiqih, ketiadaan manfaat merupakan pembatal dari akad pertukarannya.

Menelusuri akan nilai manfaat cryptocurrency, kita bisa menyimak terhadap alur bagaimana ia digunakan dan dihasilkan. Pertama, kita telusuri terlebih dahulu terhadap alur bagaimana ia digunakan termasuk bila dikonversi menjadi mata uang konvensional.

Baca juga: Cryptocurrency (Mata Uang Digital) dalam Sejarah Alat Tukar
Setelah cryptocurrency itu dihasilkan, ia bisa ditransfer dari satu blockchain ke blockchain yang lain atau dari satu peer ke peer yang lain. Saat ditransfer ini, crypto sudah memiliki nilai. Nilainya bergantung pada nilai tukarnya terhadap USD atau IDR atau mata uang negara lain, di mana ia hendak digunakan. Jika ia digunakan di Indonesia, ia bisa dikonversi ke rupiah. Jika digunakan di Amerika, maka ia dikonversi ke USD. Menariknya, konversi ini dihasilkan dari jalan pembelian. Harga beli crypto tergantung pada pasar. Ketika pasar mempercayainya sebagai harta dan media tukar, maka nilainya menguat. Namun, ketika pasar tidak mempercayainya sebagai harta dan media tukar, jatuhlah harganya.

Kedua, kita fokus bagaimana cryptocurrency dihasilkan, untuk itu berarti kita harus meminjam teori produksi. Salah satu teori produksi yang dipergunakan dalam timbangan ekonomi Islam adalah teori produksinya Baqir al Shadr. Teori produksinya diakui sebagai salah satu mazhab ekonomi Islam dunia, karena dinilai sifat realistis dan sistematisnya. Dalam Iqtishâdunâ, halaman 613, Baqir al-Shadr menyampaikan bahwa:

عملية الإنتاج لها جانبان: أحدهما الجانب الموضوعي المتمثل في الوسيلة التي تستخدم والطبيعة التي تمارس والعمل الذي ينفق خلال الإنتاج. والآخر الججانب الذاتي الذي يتمثل في الدافع النفسي والغاية التي تستهدف من تلك العملية وتقييم العملية تبعا للتصورات المتبناة عن العدلة

Artinya: "Di dalam produksi termuat dua aspek, pertama adalah aspek objektif, yang terdiri dari sarana-sarana yang digunakan, kekayaan alam yang diolah, dan kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. Kedua, adalah aspek subjektif, yang terdiri atas motif psikologis, tujuan yang hendak dicapai lewat aktivitas produksi dan evaluasi aktivitas produksi menurut beberapa konsep keadilan yang dianut." (Al Shadr, Iqtishâdunâ, Beirut: Dâr al-Ta'âruf li al-Mathbû'ât, 1987: 613).

Adapun garis besar tujuan diadakannya produksi menurut Abdurrahman Dzaka Ibrahim, dalam tulisannya yang berjudul Ba'dlu Malâmikhi al-Intâj wa al-Tauzî' wa al-Tabâdul fi al-Iqtishâdi al-Islamy, halaman 113, adalah: 

الإنتاج هو إيجاد المنافع التي تشبع الرغبات السرية للإنسان

Artinya: "Produksi merupakan proses menghasilkan manfaat guna memuaskan kebutuhan bathin manusia."

Berangkat dari definisi teori produksi di atas, maka dalam produksi crypto adalah memiliki dua aspek. Pertama adalah aspek objektif, yang mencakup sarana yang dipakai untuk produksi (berupa komputer jaringan), kekayaan alam yang diolah (berupa algoritma sebagai bahan dasar cryptography), dan kerja yang dicurahkan lewat proses mining (menambang/berupa memecahkan sandi cryptography itu). Cryptography berupa angka-angka algoritma dipecahkan melalui aktivitas robotic dari PC atau GPU (Global Processing Unit) yang terdapat pada jaringan peer dan kecepatannya tergantung pada seberapa bagus processor yang dipergunakan. Semakin bagus speed jaringan, maka semakin cepat produk crypto akan dihasilkan. Jadi, dalam hal ini, proses pemecahan tidak melibatkan aktivitas manusia sama sekali, karena komputer merupakan alat selaku miner (penambangnya).

Kedua, ada aspek subjektif yang terdiri atas motif psikologis dari diproduksinya cryptocurrency dan sekaligus tujuan yang hendak dicapai. Dilihat dari sisi motif diproduksinya cryptocurrency, setidaknya ada dua motif mengapa ia diproduksi.

  1. Menciptakan alat baru sebagai wasilah jual beli. Terkait dengan motif ini, nampaknya crypto terjerat dalam kasus legalitas. Mengapa? Karena setiap orang bisa memproduksinya, asalkan ia memiliki komputer dengan speech berapa pun dan sekaligus terhubung dengan internet dan terhubung dengan listrik. Ketiadaan jaringan dan listrik, meniscayakan diproduksinya cryptocurrency.

Terkait dengan potensinya bisa diproduksi oleh semua pihak, menjadikan cryptocurrency ini memiliki nilai kritis, yang mana nilai ini memiliki ambang batas bisa menimbulkan inflasi sehingga suatu ketika antara barang produksi dengan nilai tukar, lebih banyak nilai tukarnya.

Kita ambil contoh saja produksi mata uang rupiah dalam negeri. Bagaimanapun juga, keandalan mata uang rupiah adalah ditentukan berdasarkan regulasi yang berlaku, antara lain mencakup:

  1. Jumlah yang bisa dicetak oleh Bank Indonesia
  2. Kemampuan rupiah bisa berada di dalam negeri
  3. Keberadaan rupiah yang ada di luar negeri
  4. Aturan perundang-undangan yang membolehkan pemakaian mata uang tertentu sebagai alat tukar di suatu negara.

Jadi, hubungan antara keandalan suatu mata uang di suatu negara dan perdagangan adalah ditentukan oleh jumlahnya saat ia dicetak dan regulasi negara tersebut dalam membatasi bahwa jual beli hanya boleh diperantarai dengan mata uang tertentu.

Sekarang bandingkan dengan cryptocurrency, yang tidak memiliki regulasi siapa yang boleh memproduksi, sudah barang tentu potensinya dalam menimbulkan gejolak krisis akan sangat besar. Allah SWT berfirman:

انا كل شيء خلقناه بقدر

Artinya: "Sesungguhnya, segala sesuatu telah Kami ciptakan dengan ukuran." QS. Al-Qamar: 49


Maksud "ukuran" di sini adalah bahwa jumlah produk (dalam hal ini adalah: produksi keping mata uang) harus bersifat terbatas jumlahnya dan harus ditentukan berdasar regulasi. Karena sifat terbatas inilah, maka berlaku daya tawar. Ketiadaan batasan, adalah akar dari krisis karena antara mata uang dengan produk yang dibeli bersifat tidak seimbang.

  1. Motif kedua adalah bahwa cryptocurrency diciptakan sebagai upaya mempersingkat relasi peer to peer (P2P). Peer itu adalah jaringan personal. Jadi transaksi P2P itu adalah ibarat transaksi dari satu orang ke orang lain.

Untuk memahami motif terakhir ini, kita buat pengandaian. A tidak punya uang cash. B juga tidak punya uang cash. A dan B keduanya menambang cryptocurrency. Lalu keduanya melakukan transaksi jual-beli dengan perantara mata uang crypto. Misalnya, A mengirim mata uang cryptocurrency ke B, sehingga nilai crypto-nya bertambah. Lalu B mengirimkan barang ke A, berbekal transfer crypto tersebut. Sesaat kemudian, si B datang ke ATM cryptocurrency untuk mengkonversi crypto menjadi IDR (rupiah). Setelah dikonversi, lalu ia menerima mata uang IDR. Pertanyaannya, dari mana IDR itu berasal? Jawabnya ada dua:

  1. Jika cryptocurrency sifatnya terbatas, maka benar bahwa IDR itu berasal dari pertukaran nilai manfaat antara crypto dengan IDR. Keterbatasan jumlah dapat membentuk daya dukung dan daya tawar. Daya tawar merupakan akar dari terbentuknya daya tukar. Karena daya tukar inilah, ia bisa disebut harta dan bisa dikuasai.
  2. Jika cryptocurrency sifatnya tidak terbatas, maka crypto terakhir ini tidak bisa disebut sebagai harta, karena ia memiliki nilai ambang kritis. Saat jumlahnya banyak kelak, di situlah kelak ia menjadi biang krisis ekonomi dunia. Keberadaannya yang tanpa batas dapat diumpamakan uang kertas mainan, yang hanya bernilai sesaat ketika dibutuhkan untuk permainan, dan kelak akan ditinggalkan bila sudah terlalu jenuh dimiliki oleh banyak orang. Sama persis dengan uang mainan. Berharga saat dibeli, ditinggalkan setelah bosan.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah, apakah cryptocurrency ini memenuhi kriteria pertama atau kedua. Dari hasil penelusuran penulis lewat sejumlah media, cryptocurrency yang memiliki jumlah terbatas saat ini adalah Bitcoin. Jumlah yang resmi beredar adalah sejumlah 21 juta keping coin. Adapun mata uang crypto yang dinyatakan tidak berbatas saat ini adalah Etherium. Untuk mata uang crypto yang lain, tampaknya masih membutuhkan penelusuran dan penelitian lebih lanjut. Wallahu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Rabu 26 Juni 2019 22:45 WIB
Cryptocurrency (Mata Uang Digital) dalam Sejarah Alat Tukar
Cryptocurrency  (Mata Uang Digital) dalam Sejarah Alat Tukar
Mengingat kembali sejarah perkembangan alat tukar, tampaknya penting guna mendudukkan posisi mata uang elektronik cryptocurrency saat ini sebagai wasilah transaksi. Dulu, garam (salarium) pernah dijadikan sebagai perantara transaksi. 

Penggunaan salarium ini sebagai alat tukar diawali dari pemikiran bahwa dalam sistem barter, kesulitan pertukaran terjadi saat barang yang harus ditukarkan dalam jumlah banyak, dan risiko keamanan di jalan. Untuk itu dibutuhkan media yang praktis sebagai wasilah. Apalagi kebutuhan individu dalam tingkat rumah tangga, tidak melulu pada satu barang. Untuk bahan makanan saja, mereka juga butuh beras, sayuran, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Apabila barang yang ditukar hanya satu jenis dengan kapasitas yang besar, akan ada berapa transaksi pertukaran saja untuk terpenuhinya satu kebutuhan individu itu. 

Dengan keberadaan alat tukar ini, mereka menjadi praktis. Mereka bebas pergi ke suatu tempat, lalu dengan perantara alat tukar, mereka mendapat semua kebutuhan. Efeknya, alat tukar menjadi satu kebutuhan. Ada kerja dan tenaga yang harus dikerahkan demi menguasai dan mendapatkan alat tukar tersebut. 

Menimbang kelemahan salarium, lalu beralih ke kulit binatang, beralih lagi ke logam mulia, beralih lagi ke tembaga sebagai bentuk pecahan uang kecil, lalu beralih lagi ke kertas yang menyatakan suatu jaminan kepemilikan, dan selanjutnya beralih ke kertas berharga. Yang terbaru, karena bahan pembuat kertas semakin berkurang, lalu beralih lagi ke penggunaan kartu digital.

Baca juga:
Sejarah Uang sebagai Alat Tukar
Sejarah Mata Uang Logam dan Uang Kertas
Artinya, perubahan yang terjadi pada mata uang dan modelnya, adalah tidak lepas dari sebuah kebutuhan, kepraktisan, keamanan dan daya tukar. Daya tukar lahir dari adanya kepercayaan bahwa uang yang terbentuk memiliki jaminan bisa digunakan dalam pertukaran dan punya daya dukung. Kita percaya dengan notifikasi transfer lewat ATM, atau Kartu Kredit, disebabkan karena kebenaran yang teruji dan berulang. Meskipun fisik uang tidak kita lihat. 

Dengan teknologi mesin transfer ini, kita pun bisa menghargai arti 1 nilai rupiah. Saya bisa transfer ke pihak manapun, dengan bekal e-banking, meskipun uang itu berbunyi 12 rupiah. Padahal, andai kita cari wujud fisik uang senilai 12 rupiah itu, kita yakin tidak menemukannya. Atau mungkin menemukan, tapi betapa sulitnya. Walhasil, kartu elektronik dan e-banking ini menjadi bernilai manfaat sebab menjadikan uang senilai 1 rupiah itu menjadi berharga kembali. 

Hari ini kita memasuki era teknologi digital. Berbagai belahan bumi mana pun dapat kita jangkau dengan mudah berbekal teknologi internet. Laju perdagangan menjadi semakin dipercepat dengan keberadaan fisik masih di tempat. Yang cepat adalah pergerakan pemikirannya dan datanya. Sementara fisik tetap sama berada di lokasi rekreasi atau di mana pun berada. Bahkan, mungkin anda bisa mengontak satu marketplace dan melakukan transaksi jual beli, sementara anda (maaf!) masih berada di kamar kecil, atau bahkan sedang menyuapi seorang bayi. 

Tapi, laju ini masih belum melewati tol arus yang lengang dari lalu lintas data. Anda sedang mentransfer uang ke rekening tabungan lain, hakikatnya anda sedang berjalan ke bank, lalu mengisi dokumen transfer ke bank, lalu mendebit uang untuk dikirimkan ke sejumlah rekening tertentu itu. Jadi, masih tiga alur atau bahkan lebih. Dari anda, ke bank anda, ke bank kawan anda, lalu baru ke kawan anda. Empat poin jalur. Padahal transaksi, sudah bisa dilakukan dengan kontak langsung. Mengapa tidak langsung saja ada wasilah media tukar yang menghubungkan anda secara langsung ke kawan anda? Jika anda adalah blockchain dan kawan anda juga seorang blockchain, kenapa tidak langsung saja transaksi dari blockchain ke blockchain, atau peer to peer (P2P)? Bukankah ini lebih menyingkat?

Untuk itulah diciptakan sebuah wasilah pertukaran P2P dengan kesepakatan berupa alat tukar yang disepakati kedua block tersebut. Lalu, bentuk alat tukar seperti apa yang tepat guna menjadikan P2P itu tetap berlangsung tentunya dengan basis digital? Sudah pasti dalam hal ini, jika wasilah terakhir ini diciptakan, maka harus ada sifat bisa terjaga atas keamanan perantara tersebut, dan sekaligus tidak mudah dipalsukan secara elektronik. Akhirnya ditemukan yaitu sebuah sandi khusus cryptography yang selanjutnya menjadi basic dari  cryptocurrency

Bagaimana Cryptocurrency Memiliki Nilai Tukar?

Agaknya, kasus cryptocurrency ini kedudukan 'ainiyah-nya menyerupai era di mana uang kertas masih berjamin emas. Cryptocurrency memiliki nilai tukar dengan tetap mengacu pada nilai mata uang konvensional. Misalnya kita ambil contoh Bitcoin. 1 BTC misalnya berharga 1000 USD. Secara fiqih kita membacanya bahwa 1 BTC merupakan bukti kepemilikan atas 1000 USD. Kita sebut sebagai bukti kepemilikan, karena yang berlaku sebagai alat tukar dalam transaksi bisnis adalah mata uang konvensionalnya dan bukan Bitcoinnya. Mengapa? Karena Bitcoin merupakan mata uang virtual yang tidak bisa dicetak, tapi diakui sebagai alat bantu kepemilikan yang bisa diuangkan.

Hari ini, setidaknya sudah ada tiga lokasi mesin ATM. Beberapa sumber yang sempat dirujuk oleh penulis, mesin ATM ini berfaedah sebagai alat pengonversi dari BTC ke USD, atau IDR (rupiah). Berangkat dari sini, jelas sudah kedudukan BTC yang merupakan salah satu dari contoh cryptocurrency. Dalam bahasa pasar modal, tampaknya BTC ini menyerupai efek yang diterbitkan. Sebagai efek, maka ia memiliki nilai jaminan. Dan sayangnya, kali ini cryptocurrency masih menunjukkan gejala fluktuatifnya yang tinggi. Harga crypto hari ini, bisa jadi berbeda dengan harga crypto pada hari esok. Wallahu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Selasa 25 Juni 2019 22:45 WIB
Menabung Emas di Pegadaian dalam Pandangan Islam
Menabung Emas di Pegadaian dalam Pandangan Islam
Ilustrasi (via kaaz.ml)
Tidak diragukan lagi bahwa ada dua pendapat yang menyatakan membeli emas secara kredit hukumnya adalah (1) ada yang membolehkan dan (2) ada yang tidak membolehkan. Perbedaan hukum ini didasarkan pada illat (alasan dasar) bahwa: 

1. emas adalah termasuk barang ribawi dan 
2. status uang yang diperselisihkan bahwa ia masuk atau tidak sebagai barang ribawi

Sebenarnya tidak hanya emas, melainkan juga jual beli perak dan bahan yang masuk kelompok makanan. Kesemua barang ribawi ini, tidak diperbolehkan untuk ditempo atau dikredit. Sekali lagi, dengan asumsi "uang adalah barang ribawi." Adapun jika uang diasumsikan sebagai bukan barang ribawi, maka akan lain lagi ceritanya.

Nah, akhir-akhir ini, pihak pegadaian mengeluarkan sebuah produk baru yang diberi nama Tabungan Emasku. Merujuk pada situs yang dirilis oleh pegadaian, disampaikan bahwa program ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Nasabah memiliki buku rekening Tabungan Emasku di Pegadaian dengan jalan mendaftar menjadi nasabah

2. Nasabah menabung emas dengan jalan membeli emas seberat 0.1 gram yang harganya disesuaikan dengan besaran harga emas per gramnya pada hari itu. Suatu misal, harga emas 1 gram adalah senilai Rp650 ribu, maka untuk harga 0.01 gram emas, harganya adalah 6.500 rupiah. Jika harga emas mengalami penurunan senilai Rp500 ribu per gram, maka harga 0.01 gram emas menjadi senilai 5.000 rupiah. 

3. Setelah tabungan itu terkumpul senilai harga 1 gram emas atau harga 5 gram emas, nasabah bisa memesan agar emas tersebut dicetak dalam wujud fisik. 

Berdasar ciri khas karakteristik produk ini, dengan tetap pada asumsi bahwa "uang adalah barang ribawi", ada masyarakat yang mengatakan bahwa produk tabungan emas adalah sama dengan kredit emas atau logam mulia. Benarkah semacam itu? Mari kita telusuri!

Kata kunci utama adalah pada keberadaan syarat bermuamalah dengan barang ribawi. Ada dua model bermuamalah dengan barang ribawi, yaitu:

1. Muamalah pertukaran barang ribawi yang sejenis. Di dalam akad muamalah jenis  ini, syarat yang harus dipenuhi oleh kedua orang yang saling bertransaksi adalah:

a. Harus kontan (yadan bi yadin/hulul)
b. Harus sepadan (tamatsul), yaitu tidak boleh beda timbangan atau takaran.
c. Harus taqabudl (saling menerima). Tidak boleh salah satu menunda penyerahan bagi barang yang lainnya.

2. Muamalah pertukaran barang ribawi tidak sejenis. Di dalam akad muamalah jenis ini, yang wajib dilakukan hanya dua, yaitu:

a. Saling taqâbudl (serah terima)
b. Harus kontan (hulul)

Jual beli kredit emas, dengan asumsi bahwa "uang dianalogikan sebagai barang ribawi berupa emas," menjadikan muamalah kredit emas sebagai salah satu bentuk pertukaran model muamalah yang pertama, yaitu pertukaran barang ribawi yang sejenis. Untuk itu harus memenuhi syarat kontan, harus sama takarannya, kalibrasinya, ukurannya, dan harus saling diserahterimakan. Nah, ketiga syarat ini tidak mampu dipenuhi oleh jual beli sistem kredit. 

Jual beli kredit (bai al-taqshith) mensyaratkan adanya penangguhan harga dan barang dan penyerahan salah satunya di awal. Untuk itu, jual beli kredit barang ribawi ini menjadi tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat taqâbudl (saling serah terima harga dan barang). 

Sekarang mari kita cermati pada produk tabungan emas! 

Dalam produk tabungan emas, berlaku hal-hal sebagai berikut:

1. Berat emas yang dibeli sudah diketahui, hanya saja belum dicetak. 
2. Harga per gramnya juga diketahui dengan pasti dan real time (saat itu juga). 
3. Penyerahannya juga real time, dan emasnya dititipkan ke pegadaian. 

Dengan mencermati karakteristik tabungan ini, maka dalam akad tabungan ini sudah memenuhi ketiga syarat pertukaran barang ribawi yang sejenis, yaitu: 

1. harus kontan 
2. sejenis 
3. saling serah terima 

Walhasil, hukum tabungan emas ini adalah sah secara fiqih sehingga tidak sama dengan hukum jual beli kredit. Pencetakan emas, setelah 1 gram, 5 gram atau 10 gram, adalah merupakan akad yang baru dan tidak ada hubungannya dengan akad tabungan. Akad pencetakan tersebut sama halnya dengan akad istishna', yaitu akad pesan cetak barang dengan ujrah (upah) yang baru. 

Bagaimana jika uang dianggap sebagai bukan barang ribawi?

Jika uang dianggap sebagai bukan barang ribawi, jangankan akad tabung emas, mau mengkredt emas pun juga boleh. Mengapa?

Asumsi yang menganggap uang bukan barang ribawi, menjadikan muamalah di atas sebagai bentuk pertukaran barang ribawi dengan barang non-ribawi. Pertukaran antara barang ribawi dengan non-ribawi bisa dilakukan dengan jalan apapun dan bagaimanapun. Mau kredit emas 1 gram dengan cicilan 10 ribu per 0.1 gramnya juga boleh. Syarat yang harus diketahui hanya dua, yaitu:

1. Harga emasnya harus maklum (diketahui secara jelas)
2. Masa tutup pelunasan juga maklum (diketahui secara jelas)

Tanpa keberadaan pemenuhan dua syarat ini, menjadikan jual belinya menjadi tidak sah disebabkan rusak akadnya atau bahkan jatuh pada riba al-yad, yaitu jual beli barang ribawi dengan barang non-ribawi tanpa adanya kepastian waktu pelunasan yang disebutkan. 

Walhasil, kata kunci pada jual beli kredit emas terletak pada status uang. Namun, pendapat yang masyhur saat ini adalah menganggap bahwa uang adalah masuk rumpun barang ribawi dengan asumsi bahwa ia setara emas. Pendapat bahwa uang bukan barang ribawi merupakan pendapat yang shahih juga, namun tidak dipilih sebagai yang mashlahat bila diterapkan, karena rawan dengan fluktuasi harga. Wallahu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur