IMG-LOGO
Bahtsul Masail

Apakah Mahar Unik Mempelai Pria Diperbolehkan dalam Islam?

Senin 1 Juli 2019 6:0 WIB
Share:
Apakah Mahar Unik Mempelai Pria Diperbolehkan dalam Islam?
(Foto: @youtube)
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Redaksi NU Online. Belakangan masyarakat  disuguhkan informasi mahar unik yang dipersembahkan mempelai pria untuk mempelai wanitanya. Mahar unik ini diukur dari kandungan nilai nominalnya yang begitu mahal, yaitu kendaraan mewah maupun dari kandungan nominalnya yang begitu terjangkaunya, yaitu tiga butir telur ayam. Mohon penjelasan atas masalah ini. Terima kasih. Wassalamu ‘alaikum wr. wb. (Zainal Arifin/Jakarta)

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya dan pembaca yang budiman. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut mahar atau maskawin sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.

Dalam kajian fiqih, penyerahan mahar atau maskawin dapat ditunda, diangsur, atau diutangkan.

Dasar kewajiban mahar atau maskawin adalah Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 4:

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya, “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”

Ulama berbeda pendapat. Abu Tsaur menentukan seberat 500 dirham untuk mahar. Sementara Imam Abu Hanifah menetapkan 10 dirham untuk mahar. Sedangkan Mazhab Syafi‘i tidak memberikan batasan terkait jumlah dan bentuk mahar.

Sebagaimana dimaklum, satu dirham merupakan mata uang seberat 2,975 gram dengan bahan dasar perak. Jumlah 2,975 gram perak ini dapat dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga perak yang sedang berlaku. 

قوله (وليس لأقل الصداق وأكثره حد ويجوز أنه يتزوجها على منفعة معلومة) ليس للصداق حد في القلة ولا في الكثرة بل كل ما جاز أن يكون ثمنا من عين أو منفعة جاز جعله صداقا

Artinya, “(Tidak ada batas minimal dan batas maksimal mahar. Seseorang boleh mengawini seorang perempuan dengan mahar berupa jasa bermanfaat tertentu). Tidak ada batas minimal dan maksimal mahar. Semua yang mungkin mengandung nilai baik berupa barang maupun jasa, boleh dijadikan mahar,” (Lihat Taqiyydin Abu Bakar Al-Hishni, Kifayatul Akhyar, [Surabaya, Nur Amaliyah: tanpa catatan tahun], juz II, halaman 64).

Meski tidak menetapkan batasan minimal dan maksimal, Mazhab Syafi‘i menganjurkan mempelai pria memberikan mahar tidak kurang dari 10 dirham. Hal ini dimaksudkan untuk keluar dari perbedaan pendapat dengan Imam Abu Hanifah.

نعم يستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم للخروج من خلاف أبي حنيفة ويستحب أن لا يزاد على صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خمسمائة درهم

Artinya, “Tetapi besaran mahar dianjurkan tidak kurang dari 10 dirham untuk keluar dari khilaf Imam Abu Hanifah, dan tidak lebih dari mahar istri Rasulullah, yaitu sebesar 500 dirham,” (Lihat Taqiyydin Abu Bakar Al-Hishni, Kifayatul Akhyar, [Surabaya, Nur Amaliyah: tanpa catatan tahun], juz II, halaman 64).

Selain soal jumlah, Mazhab Syafi‘i juga tidak menentukan bentuk mahar. Mempelai pria dapat menyediakan jasanya yang mengandung manfaat dan maslahat sebagai bentuk maskawinnya. Jasa itu dapat berbentuk pengajaran Al-Quran, jasa konveksi, jasa penyalinan buku, atau penulisan syair, dan bentuk jasa lainnya.

قوله (ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة) كتعليمها القرآن أي وكخياطة ثوب وكتابة نحو دلائل الخيرات ومثل لقرآن الفقه والحديث والشعر الجائز وغير ذلك مما ليس بمحرم ولا فرق في تعليم القرآن بين أن يكون لكله كما هو ظاهره أو لسورة معينة منه كالفاتحة وغيرها أو لقدر معين من سورة معينة من سورة يس إن كانت تعرفه

Artinya, “(Seseorang boleh mengawini seorang perempuan dengan mahar berupa jasa bermanfaat tertentu) seperti jasa mengajarkan Al-Qur’an, seperti juga menjahitkan pakaian, menuliskan misalnya kitab Dala’ilul Khairat. Seperti Al-Quran, jasa pengajaran fiqih, hadits, syair yang boleh, dan selain itu yang tidak diharamkan. Tidak ada perbedaan apakah pengajaran Al-Qur’an 30 juz sebagaimana zahirnya, atau surat tertentu semisal Al-Fatihah dan surat lainnya, atau kadar tertentu dari surat tertentu, Surat Yasin misalnya jika ia mengetahuinya,” (Lihat Syekh Ibrahim Al-Baijuri, Hasyiyatul Baijuri, [Beirut, Darul Fikr: tanpa catatan tahun], juz II, halaman 126-127).

Lalu bagaimana dengan mahar unik yang menarik perhatian masyarakat belakangan ini? Pada prinsipnya, agama Islam tidak memberatkan kedua calon mempelai terkait mahar terkait nilai maupun bentuknya. Mempelai pria umumnya memberikan perhiasan atau seperangkat alat shalat.

Hanya saja kami menyarankan masyarakat terutama pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan beserta keluarganya untuk “menentukan” mahar sesuai dengan “standar” umumnya di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar mempelai pria, mempelai wanita, atau keluarganya mengada-adakan dengan cara memaksakan diri di luar kemampuan.

Namun, tidak ada halangan bila mempelai pria ingin memberikan mahar unik yang mewahnya fantastis karena memang kemampuannya demikian. Tetapi kita juga tidak perlu mengecilkan terlebih lagi mencemooh mahar unik seseorang karena keterbatasan kemampuan mempelai pria. Yang jelas, mahar baik berupa barang atau jasa harus mengandung nilai manfaat.

Yang perlu kita lakukan adalah menyatakan kebahagiaan atas kebahagiaan mereka dengan berkirim hadiah atau capan selamat, dan mendoakan mereka agar dapat menjalankan rumah tangga dengan penuh keberkahan.

Demikian jawaban kami, semoga dipahami dengan baik. Demikian jawaban singkat ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Tags:
Share:
Ahad 30 Juni 2019 14:0 WIB
Apakah Murka Mertua Dapat Membatalkan Ikatan Perkawinan Menantunya?
Apakah Murka Mertua Dapat Membatalkan Ikatan Perkawinan Menantunya?
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Redaksi NU Online, ada pertanyaan tentang wali nikah yang dapat menarik kembali kesaksiannya sehingga dapat membatalkan pernikahan. Contohnya si ayah perempuan sudah tidak suka lagi dengan menantunya. Padahal menantunya tidak keluar dari syara’, tetapi hanya mertuanya yang ribet.

Ayahnya jika sedang kesal bilang, “Saya dapat mencabut kesaksian tentang pernikahan kalian dan kalian bisa bercerai.” Ada orang tua yang selalu mengancam anaknya seperit itu. Jadi apakah pasutri itu dapat bercerai karena ayahnya tidak ridha? Apakah wali nikah dapat membuat cerai pasangan yang sudah dinikahkan? Terima kasih. Wassalamu ‘alaikum wr. wb. (Neli/Bandung)

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya dan pembaca yang budiman. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Ulama fiqih menyebutkan dua bentuk perceraian ikatan suami dan istri, yaitu talaq dan fasakh. Talaq adalah pernyataan seorang suami yang menandai putusnya ikatan suami dan istri. Sementara fasakh adalah pembatalan ikatan suami dan istri karena menyalahi hukum perkawinan.

Dari gambaran singkat pertanyaan di atas, kami pada kesempatan ini lebih mengulas fasakh daripada talak. Kami berharap penjelasan fasakh dan talak berikut ini dapat memberikan pandangan secara umum.

Para ulama menjelaskan bahwa fasakh terbagi dua, fasakh yang terjadi melalui putusan hakim dan fasakh yang terjadi tanpa melalui putusan hakim sebagaimana keterangan berikut ini:

التَّفْرِيقُ فِي النِّكَاحِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فَسْخًا أَوْ طَلاَقًا. وَالْفَسْخُ : مِنْهُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَضَاءِ ، وَمِنْهُ مَا لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ

Artinya, “Perceraian pada nikah dapat berbentuk fasakh, atau dapat berbentuk talak. Fasakh. Ada fasakh yang terjadi melalui putusan pengadilan. Tetapi ada juga fasakh yang terjadi tanpa harus melalui putusan pengadilan,” (Lihat Wizaratul Awqaf was Syu’unul Islamiyyah, Al-Mausuatul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, [Kuwait, Darus Shafwah: 1995 M/1415 H], cetakan pertama,  juz 32 hal 137).

Disebutkan lebih lanjut bahwa sebab fasakh nikah yang bergantung pada putusan pengadilan adalah tidak sekufu, pembayaran mahar di bawah “standar”, keengganan salah seorang pasangan untuk memeluk Islam, khiyar si baligh atas pasangannya yang dikawinkan selagi keduanya kecil oleh selain ayah dan selain kakeknya menurut Mazhab Hanafi, dan khiyar si waras dari sakit gilanya atas pasangannya yang dikawinkan selagi ia gila oleh selain ayah dan selain kakeknya menurut Mazhab Hanafi.

Adapun fasakh nikah yang tidak bergantung pada putusan pengadilan adalah cacat akad pada dasarnya seperti perkawinan tanpa saksi, adanya informasi valid yang menyatakan bahwa kedua pasangan suami dan istri memiliki hubungan mushaharah, dan kemurtadan salah satu pasangan suami dan istri menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf.

Sementara Mazhab Syafi’i menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah kelanggengan huburngan rumah tangga yang harmonis di samping berhubungan badan. Oleh karena itu, perkawinan menutut kesehatan jasmani dan rohani.

Bila ditemukan aib yang disembunyikan oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak membatalkan ikatan perkawinan yang telah berlangsung. Artinya, sejumlah aib berikut ini dapat menyebabkan fasakh atau batalnya hubungan perkawinan.

قوله (وترد المرأة بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن ويرد الرجل أيضا بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة) لا شك أن النكاح يراد للدوام ومقصوده الأعظم الاستمتاع وهذه العيوب منها ما يمنع المقصود الأعظم وهو الوطء

Artinya, “(Seorang perempuan dipulangkan karena lima aib, yaitu gila, lepra, kusta, sumbatan daging pada lubang lubang vagina selain saluran kemih, sumbatan tulang pada lubang vagina selain saluran kemih. Seorang laki-laki dipulangkan karena lima aib, yaitu gila, lepra, kusta, kekurangan pada zakar karena terpotong, dan impoten). Tidak diragukan bahwa perkawinan dimaksudkan untuk selamanya. Tujuan utamanya adalah kenikmatan bercinta. Semua aib ini dapat menghalangi terwujudnya tujuan utama, yaitu senggama,” (Lihat Taqiyydin Abu Bakar Al-Hishni, Kifayatul Akhyar, [Surabaya, Nur Amaliyah: tanpa catatan tahun], juz II, halaman 59).

Dari keterangan ini, kita dapat menarik simpulan bahwa ancaman orang tua terkait penarikan kesaksiannya tidak tersebut dalam daftar sebab fasakh nikah. Orang tua juga tidak memiliki hak talaq karena hak talaq berada di tangan suami dalam pasangan rumah tangga anaknya.

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa ancaman-ancaman orang tua seperti keterangan tersebut dan sejenisnya tidak dapat membatalkan ikatan rumah tangga yang sedang dijalani oleh anaknya. Kami menyarankan pasangan suami dan istri ini untuk tetap bersikap baik terhadap ayahnya tersebut. Keduanya tidak perlu terganggu dengan ancaman ayahnya.

Demikian jawaban kami, semoga dipahami dengan baik. Demikian jawaban singkat ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Kamis 20 Juni 2019 13:0 WIB
Apakah Orang Tua Boleh Pakai Uang Amplop Lebaran Anak?
Apakah Orang Tua Boleh Pakai Uang Amplop Lebaran Anak?
(Foto: @moneysmart.co)
Assalamu alaikum wr. wb.
Redaksi NU Online, orang tua kerap mengambil alih uang amplop lebaran anak yang diberikan oleh saudara dan tetangga saat hari raya Idul Fitri. Orang tua kadang merasa lebih memilikinya. Pertanyaan saya, apakah mereka boleh menggunakan uang amplop lebaran anaknya tersebut? Mohon penjelasannya. Wassalamu alaikum wr. wb. (Ferdi/Bogor)

Jawaban
Penanya yang budiman, semoga dirahmati Allah SWT. Anak adalah salah satu entitas makhluk yang memiliki keterbatasan dan berhak mendapatkan perlindungan (kewalian) dari segi pribadi dan hartanya. Keterbatasan itu hadir karena yang bersangkutan tidak memiliki kalayakan dalam melindungi diri seperti anak yang belum mumayyiz atau tidak memenuhi kelayakan seperti anak dengan usia mumayyiz.

Ketika anak menerima hibah atau hadiah amplop berisi uang pada saat hari raya Idul Fitri, maka orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi uang tersebut sebagaimana keterangan sebagai berikut:

إذا كان للقاصر مال، كان للأب الولاية على ماله حفظاً واستثماراً باتفاق المذاهب الأربعة

Artinya, “Jika orang dengan ‘keterbatasan’ memiliki harta, maka seorang bapak memiliki hak kewalian atas harta anaknya berupa pemeliharaan dan pengembangan berdasarkan kesepakatan ulama empat mazhab,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, [Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1405 H], cetakan kedua, juz VII, halaman 749).

Lalu bagaimana dengan hak penggunaan yang dimiliki orang tua?

Orang tua bertanggung jawab untuk mendayagunakan uang anaknya agar berkembang. Tetapi secara minimal pihak orang tua bertanggung menjaga uang tersebut agar tidak habis sia-sia.

Secara umum, orang tua hanya boleh menggunakan uang tersebut untuk kepentingan kemaslahatan anaknya. Orang tua tidak boleh menggunakan uang tersebut untuk kepentingan dirinya. Pihak orang tua tidak boleh menggunakan uang tersebut pada transaksi atau akad yang murni merugikan anaknya.

تصرف الولي في مال القاصر مقيد بالمصلحة للمولى عليه، فلا يجوز له مباشرة التصرفات الضارة ضرراً محضاً كهبة شيء من مال المولى عليه أو التصدق به أو البيع والشراء بغبن فاحش، ويكون تصرفه باطلاً. وله مباشرة التصرفات النافعة نفعاً محضاً كقبول الهبة والصدقة والوصية، وكذا التصرفات المترددة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار والشركة والقسمة

Artinya, “Transaksi wali pada harta pihak yang diwalikan terbatas pada kemaslahatan bagi pihak yang diwalikan. Wali tidak boleh melangsungkan transaksi yang murni mudharat seperti menghibahkan sebagian harta yang diwalikan, menyedekahkannya, atau berjual-beli dengan tingkat tinggi risiko penipuan. Transaksi itu menjadi batil. Wali boleh melangsungkan transaksi yang murni maslahat seperti menerima hibah, menerima sedekah, dan menerima wasiat. Demikian juga kebolehan bagi wali untuk melakukan transaksi yang potensial maslahat dan mudarat seperti praktik jual, beli, sewa, menyewa, perserikatan saham, dan distribusi,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, [Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1405 H], cetakan kedua, juz VII, halaman 752).

Orang tua tidak boleh mendonasikan aset dalam hal ini adalah uang amplop lebaran anaknya. Pasalnya, transaksi pendonasian tidak memberikan manfaat apapun bagi pihak anak. Sedangkan donasi hanya boleh dilakukan oleh pemilik aset. Sementara orang tua hanya memiliki hak kewalian. Hak kewalian tidak sampai di sana karena wali bukan pemilik uang tersebut.

وليس للأب أن يتبرع بشيء من مال الصغير ونحوه؛ لأن التبرع تصرف ضار ضرراً محضاً، فلا يملكه الولي ولو كان أباً

Artinya, “Seorang bapak tidak berhak mendonasikan harta anaknya yang masih kecil dan seumpamanya karena pendonasian adalah transaksi yang murni mudarat. sedangkan seorang wali meskipun ayahnya sendiri bukan pemilik aset tersebut,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, [Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1405 H], cetakan kedua, juz VII, halaman 752).

Dari pelbagai keterangan ini, kita dapat menarik simpulan bahwa orang tua tidak boleh mendonasikan uang amplop lebaran anaknya dan tidak boleh menggunakannya untuk belanja kepentingan pihak orang tua.

Kami menyarankan pihak orang tua untuk berhati-hati dalam menggelola aset atau uang lebaran anaknya. Kami menyarankan agar orang tua hanya membelanjakan dan menggunakan uang tersebut untuk semata kepentingan anaknya, seperti pendaftaran sekolah, pemenuhan fasilitas pendidikan anaknya, atau pembelanjaan mainan anak sesuai kebutuhannya.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Rabu 19 Juni 2019 19:40 WIB
Apakah Uang Amplop Lebaran Milik Anak atau Orang Tua?
Apakah Uang Amplop Lebaran Milik Anak atau Orang Tua?
(Foto: @amploplebaranjumbo)
Assalamu alaikum wr. wb.
Redaksi NU Online, masyarakat Indonesia memiliki tradisi berbagi kebahagiaan kepada anak-anak saudara, tetangga, dan anak-anak dari sahabat mereka melalui angpau, amplop berisi uang, atau uang secara terbuka pada hari raya Idul Fitri. Yang saya tanyakan, bagaimana status kepemilikan uang yang diterima anak-anak tersebut? Masalahnya, orang tua mereka kerap merasa memiliki uang tersebut. Mohon penjelasannya. Wassalamu alaikum wr. wb. (Ahmad Faisal/Jakarta)

Jawaban
Penanya yang budiman, semoga dirahmati Allah SWT. Berbagi kebahagiaan dengan anak-anak pada hari raya Idul Fitri merupakan tradisi yang baik. Namun demikian, berbagi angpau ini bukan merupakan kewajiban secara syariat.

Adapun praktik berbagi amplop yang berisi uang pada hari raya Idul Fitri ini dapat dikategorikan sebagai transaksi pengalihan status kepemilikan tanpa imbalan. Secara umum, transaksi ini dikategorikan sebagai hibah dengan sejumlah variannya berikut ini:

التَّمْلِيكُ بِلَا عِوَضٍ هِبَةٌ فَإِنْ مَلَّكَ مُحْتَاجًا لِثَوَابِ الْآخِرَةِ فَصَدَقَةٌ، فَإِنْ نَقَلَهُ إلَى مَكَانِ الْمَوْهُوبِ لَهُ إكْرَامًا لَهُ فَهَدِيَّةٌ

Artinya, “Pengalihan status kepemilikan tanpa imbalan adalah hibah. Jika seseorang mengalihkan kepemilikan kepada orang yang membutuhkan, maka praktik ini disebut sedekah. Tetapi jika ia memindahkannya ke lokasi yang dihibahkan sebagai bentuk penghargaan, maka praktik ini disebut hadiah,” (Lihat Imam An-Nawawi, Minhajut Thalibin).

Bagi kalangan mazhab syafi’i, akad hibah memiliki rukun seperti akad jual beli, yaitu keharusan adanya ijab dan qabul, shigah. Jika rukun hibah itu tidak terpenuhi, maka secara normatif praktik hibah tersebut tidak sah. Konsekuensinya, pengalihan status kepemilikan tidak terjadi. Namun demikian, untuk benda dan uang dengan nilai yang rendah, praktik jual dan beli, dalam hal ini praktik hibah, dapat dianggap sah menurut Mazhab Syafi‘I meski tidak ada ijab dan qabul sebagai rukun dalam praktik tersebut.

ولو لم يوجد إيجاب وقبول باللفظ ولكن وقعت معاطاة كعادات الناس بأن يعطي المشتري البائع الثمن فيعطيه في مقابله البضاعة التي يذكرها المشتري فهل يكفي ذلك المذهب في أصل الروضة أنه لا يكفي لعدم وجود الصيغة وخرج ابن سريج قولا أن ذلك يكفي في المحقرات وبه أفتى الروياني وغيره والمحقر كرطل خبز ونحوه مما يعتاد فيه المعاطاة 

Artinya, “Seandainya tidak ada lafal ijab dan qabul, tetapi terjadi serah dan terima barang seperti kebiasaan masyarakat, yaitu seorang pembeli menyerahkan ongkos harga barang kepada penjual yang diberikannya sebagai imbalan produk yang disebutkan oleh pengganti pembeli. Apakah praktik ini dianggap memadai? Mazhab Syafi‘i dari Kitab Raudhah karya Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa praktik ini tidak memadai karena tidak ada shigah. Tetapi Ibnu Suraij mengemukakan sebuah pendapat yang menyatakan bahwa praktik ini dianggap memadai pada barang-barang yang ‘murah’. Pendapat ini dijadikan fatwa oleh Ar-Rauyani dan ulama lainnya. Sedangkan barang-barang yang ‘murah’ adalah produk seharga satu ritl roti dan barang serupa yang biasa dijadikan serah terima oleh masyarakat,” (Lihat Syekh Taqiyuddin Al-Hishni, Kifayatul Akhyar, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah: 2001 M/1422 H], halaman 327.

Adapun satu ritl Baghdad setara dengan benda seberat 408 gram. Sedangkan  satu ritl Mesir setara dengan benda seberat 450 gram.

Lalu bagaimana dengan status kepemilikan uang dan harta secara umum yang dimiliki oleh seorang anak? Apakah uang dan aset anak secara otomatis adalah milik orang tuanya?

Terkait masalah ini, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menyatakan bahwa hak kepemilikan aset anak dipegang oleh orang tuanya. Pandangan ini didasarkan pada sebuah hadits sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ إنَّ لِي مَالًا وَعِيَالًا وَإِنَّ لِأَبِي مَالًا وَعِيَالًا وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي إلَى مَالِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك... قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّ مَا كَسَبَهُ الِابْنُ مِنْ مَالٍ فَهُوَ لِأَبِيهِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الآثَارِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا مَا كَسَبَ الِابْنُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً دُونَ أَبِيهِ. وَقَالُوا قَوْلُ النَّبِيِّ هَذَا لَيْسَ عَلَى التَّمْلِيكِ مِنْهُ لِلأَبِ كَسْبُ الِابْنِ

Artinya, “Dari Jabir bin Abdillah RA bahwa seorang sahabat menemui Rasulullah SAW. Ia mengadu, ‘Saya memiliki harta dan keluarga. Ayahku pun demikian. Tetapi ia ingin mengakuisisi hartaku.’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Kau dan hartamu adalah milik ayahmu…’ Abu Ja’far mengatakan, sekelompok ulama berpendapat bahwa harta hasil usaha anak adalah milik ayahnya. Mereka menjadikan hadits tadi sebagai dalil. Tetapi sekelompok ulama lainnya menolak pandangan sebelumnya. Menurut mereka, hasil usaha anak adalah miliknya sendiri, tanpa ayahnya. Mereka menyatakan bahwa hadits nabi tersebut tidak seharusnya menandai pemberian status kepemilikan hasil usaha anak kepada ayahnya,” (Lihat Imam Abu Jafar At-Thahawi, Syarah Ma‘anil Atsar, [tanpa catatan kota, Alamul Kutub: 1994 M/1414 H] cetakan pertama, juz IV, halaman 158).

Adapun kelompok ulama lainnya menolak padangan tersebut. Mereka juga mendasarkan pandangannya pada sebuah hadits haji wada‘ yang menyatakan bahwa Islam menjamin kepemilikan harta dan keselamatan jiwa masing-masing individu. Menurut kelompok ini, setiap Muslim tanpa kecuali diharamkan untuk menganiaya harta dan jiwa Muslim lainnya.  

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ حَرُمَ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ كَمَا حَرُمَ دِمَاؤُهُمْ وَلَمْ يُسْتَثْنَ فِي ذَلِكَ وَالِدًا وَلاَ غَيْرَهُ

Artinya, “Telah diriwayatkan sebuah hadits dari Rasulullah SAW, ‘Harta umat Islam haram (diambil) sebagaimana haram (untuk menumpahkan) darah mereka.’ Di sini tidak dikecualikan pihak ayah dan pihak lainnya,” (Lihat Imam Abu Jafar At-Thahawi, Syarah Ma‘anil Atsar, [tanpa catatan kota, Alamul Kutub: 1994 M/1414 H] cetakan pertama, juz IV, halaman 158).

Dari pelbagai keterangan ini, kita dapat menarik simpulan bahwa status kepemilikan uang amplop lebaran anak lebih cenderung jatuh kepada anak daripada orang tuanya. Dari sini kemudian, mayoritas ulama berpendapat bahwa harta anak tetap milik anak. Sedangkan kedudukan orang tua hanya sebagai wali dengan hak-hak dan kewajiban yang melekat padanya. 

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)