IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Barang Dibeli lewat Orang Lain, Bagaimana Kekuatan Klaimnya?

Senin 1 Juli 2019 23:45 WIB
Share:
Barang Dibeli lewat Orang Lain, Bagaimana Kekuatan Klaimnya?
Dalam fiqih muamalah, saat membeli suatu produk, kita disyaratkan untuk melihat  (ru’yah) barang guna memenuhi syarat jual beli, yaitu tahu produk (ma'rifatul-sil'ah). Wasilah yang dipergunakan untuk tahu itu ada dua, yaitu ada kalanya melalui melihat langsung dan ada kalanya tidak secara langsung. Dan hukum asal bisa tercapainya mengetahui adalah melalui melihat langsung bi al-'ain dan bi al-nadhar (melihat dengan mata kepala sendiri). 

Di saat sudah melihat dengan mata kepala sendiri maka khiyar (opsi) yang berlaku atas konsumen untuk melanjutkan transaksi atau tidak adalah khiyar majelis atau khiyar syarat. Khiyar majelis berlaku selagi ia masih ada dalam majelis transaksi, dan khiyar syarath berlaku sampai syarat yang ditetapkan terlampaui. Misalnya perkataan seorang konsumen: "Beri saya waktu tiga hari untuk menimbang-nimbang, nanti saya beritahu." Opsi semacam adalah termasuk khiyar syarat, dan berlaku dengan ketentuan selama tiga hari itu ia bisa menetapkan apakah akan tetap melanjutkan akad atau membatalkannya. Jika lebih dari tiga hari, maka penjual bisa melego barang ke orang lain selain konsumen di atas. Dan ini sah secara syariat. Al-Zuhaily menyatakan:

الرؤية قد تكون لجميع المبيع وقد تكون لبعضه. والضابط فيه أنه يكفي رؤية ما يدل على المقصود ويفيد المعرفة به

Artinya: "Melihat (dalam pengertian dagang) itu kadang kala berlaku atas semua produk dan kadang kala sebagiannya saja. Batasan terpenting dalam hal ini adalah bahwa melihat yang bisa sifatnya bisa merepresentasikan pada tercapainya tujuan dan berfaedah sebagai memenuhi unsur ma'rifah terhadap barang." (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islàmy wa Adillatuhu, Kairo: Dâr al-Ma'rifah, tt.: juz 4, halaman: 583)

Yang menarik untuk diwacanakan adalah membicarakan hushul al-ma'rifah (tercapainya syarat tahu) melalui wasilah tidak langsung, yaitu bagaimana caranya dan sejauh mana kekuatan hukumnya bersifat mengikat. Al-Zuhaili menegaskan:

أنه إذا كان غير المرئي تبعا للمرئي، فلا خيار له سواء أكان رؤية ما رآه تفيد له العلم بحال ما لم يره، أو لا تفيد، لأن حكم التبع حكم الأصل

Artinya: "Sesungguhnya ketika ada seseorang yang tidak melihat produk kemudian informasinya mengikut pada orang yang melihat, maka dalam hal ini tidak berlaku khiyar (opsi) baginya, baik itu informasi yang dihasilkan dari melihat memberi faedah pada tercapainya maksud 'ilmu' terhadap kondisi barang yang tidak bisa dilihatnya secara langsung, atau sebaliknya memberi faedah. (Mengapa tidak ada khiyar?) Karena hukum mengikut adalah sama dengan hukum asal (seolah melihat sendiri)."  (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islàmy wa Adillatuhu, Kairo: Dâr al-Ma'rifah, tt.: juz 4, halaman: 583)

Wasilah tidak langsung terjadi ada kalanya berbekal informasi produk dari orang lain yang disuruhnya (wakil) dan ada kalanya berdasar informasi yang berkembang (iklan/platform). Tentu saja, dalam hal ini juga masih berlaku sistem khiyar (opsi) bilamana sudah terjalin transaksi. Hanya saja skalanya dibatasi. Selain kedua khiyar yang telah disebutkan, juga masih berlaku khiyar 'aib, yaitu opsi untuk memilih melanjutkan opsi transaksi atau membatalkannya yang diakibatkan ditemuinya cacat pada barang yang dibeli. Mari kita cermati pada aspek wasilah tidak langsung ini terhadap upaya untuk tahu barang (husul al-ma’rifah)! 

Dengan cara mengetahui barang lewat sarana tidak langsung ini sudah pasti tidak bisa tepat 100% bila dibandingkan dengan melihat langsung. Ada sisi yang tertutup karena faktor informasi. Bagaimanapun juga, kualitas informasi berpengaruh besar terhadap pengetahuan àtas suatu produk. 

Jika kita skalakan, derajat pengetahuan tidak langsung ini berada pada kisaran 0-99%. Sebesar 0% mewakili unsur jahlu (tidak mengetahui sama sekali), 1-49% mewakili wahm (mengetahui sebagian, namun lebih banyak sisi yang tidak diketahui), 50% mewakili derajat syak (ragu-ragu, karena sisi yang diketahui dan tidak diketahui bersifat imbang, 50%-50%), dan 51-99,99% mewakili derajat dhanny (sebagian besar diketahui, namun juga tidak menutup kemungkinan ada sedikit derajat informasi yang tidak diketahui).

Nah, berdasar derajat kekuatan informasi terhadap barang tersebut, selanjutnya ditentukan daya komplain terhadap produk. Penulis menyebut daya komplain sehingga berhak mengajukan klaim, dalam hal ini adalah karena konsumen merupakan raja (dalam istilah bisnis). Klaim ini ada yang berujung pembatalan dan ada yang berujung kesadaran. Klaim yang berujung pembatalan, umumnya karena dipengaruhi ketidaksesuaian antara informasi dengan produk. Klaim yang berujung kesadaran merupakan manifestasi akad shuluh (damai). Namanya saja membeli secara tidak langsung, kalau ada yang tidak sesuai dengan rasa (sedikit-sedikit) ya wajarlah. Pernyataan semacam ini adalah citra dari akad shuluh tersebut dan termasuk hal yang maslahat. Mengapa? Karena ada sisi yang dipandang baik dan nyata bisa dirasakan. Itu sebabnya ia disebut maslahat. 

Hari ini beredar sejumlah pandangan kembali terhadap hukum bunga bank. Pada hakikatnya bunga bank sendiri terbit pada beberapa produk perbankan, yaitu produk tabungan, produk investasi, dan produk perkreditan.

Untuk bunga yang lahir dari produk tabungan dan investasi, ada sejumlah kalangan yang mempermasalahkan disebabkan menambah jumlah pokok harta yang ditabung. Namun, dalam pandangan penulis, hakikat dari produk investasi sendiri adalah menanam modal. Sudah pasti bahwa modal tersebut diperuntukkan untuk kegiatan usaha yang mana bank selaku pihak mudlarib (pengelola). Akad yang dipergunakan dalam investasi adalah akad syirkah. Nah, yang dijadikan dasar oleh para pengkaji lain untuk menggugat keputusan bolehnya bunga dalam akad investasi adalah uang tersebut disalurkan ke mana oleh pihak perbankan? Berapa nisbah bagi hasil yang diterima oleh nasabah? Ketidaktahuan secara pasti akan besaran nisbah bagi hasil ini diputus sebagai illat  (alasan) dasar pengharaman. Apalagi nisbah itu bila ditentukan dari modal usaha, dan bukan dari profit atau kerugian yang diterima. 

Tentang masalah penyaluran modal nasabah dalam hal ini umumnya adalah mengikuti kebijakan perbankan. Bank memiliki sejumlah regulasi yang harus diikuti dan digariskan oleh pemerintah. Jadi, dalam hal ini bank tidak berjalan sendiri. Ia harus mematuhi peraturan tersebut. Singkat cerita, keamanan dana nasabah investasi adalah dijamin. Dengan demikian, maka hukum dari dana nasabah ini 'mengikut' pada hukum asal investasi, yaitu wajib menerima bagi hasil. Oleh karena itu berlaku kaidah:

حكم التبع كحكم الأصل

Artinya: "Hukum mengikut adalah sama dengan hukum asal." 

Masalah kemudian tidak sama persis jalannya dengan hukum asal, maka berlaku shuluh, selagi masih bisa ditoleransi dan nyata ada maslahahnya. Itu pula sebabnya, al-Zuhaili menyebut tidak ada khiyar baginya. Maksudnya adalah karena komplain yang akan dilakukan sudah berjamin regulasi. Wallâhu a'lam bi al-shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur


Tags:
Share:
Ahad 30 Juni 2019 15:0 WIB
Rekonsiliasi dalam Fiqih Muamalah
Rekonsiliasi dalam Fiqih Muamalah
Ilustrasi (iStock)
Shuluh (damai/toleransi/rekonsiliasi) merupakan salah satu wujud aplikasi "akad" dalam fiqih muamalah untuk lebih menimbang dan memilih maslahat dibanding macetnya tujuan bermuamalah disebabkan kekurangan kecil yang sulit dipenuhi. Akad ini merupakan akad yang sangat indah. Betapa tidak, tatkala transaksi menemui kebuntuan pemenuhannya 100% sesuai dengan seharusnya, maka untuk menghindari perselisihan/sengketa yang berkepanjangan lalu disyariatkanlah shuluh

Istilah “shuluh” dan turunannya beberapa kali disinggung dalam Al-Qur’an. Dalam setiap ayat yang menyebut kata ini, selalu memiliki nuansa telah terjadi konflik kecil. Misalnya, Firman Allah subhanahu wata’ala berikut ini:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha-Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS an-Nisa: 128)

Di dalam QS an-Nisa: 35, Allah subhanahu wata’ala juga berfirman: 

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS an-Nisa: 35)

Ibnu 'Athiyah dalam kitabnya Al-Muharrar al-Wajîz jilid 2 halaman 141 memberikan penafsiran terhadap maksud dari penggalan ayat الصلح خير sebagai berikut:

وقوله تعالى: {والصلح خير} لفظٌ عام مطلق، يقتضي أن الصلح الحقيقي ـ الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف ـ خيرٌ على الإطلاق، ويندرج تحت هذا العموم أن صلح الزوجين على ما ذكرنا خير من الفرقة

Artinya: "Firman Allah Ta'ala (والصلح خير) merupakan bentuk lafadh 'am mutlak yang memuat pengertian bahwa sesungguhnya 'hakikat rekonsiliasi', yang berfokus pada menenangkan gejolak hati dan menghilangkan akar perselisihan adalah lebih baik secara mutlak. Selanjutnya, dari lafadh umum ini terbit pengertian bahwa sesungguhnya mendamaikan dua suami istri yang sedang berselisih sebagaimana telah kami sebutkan adalah jauh lebih baik dibanding perceraian," (Ibn 'Athiyah, Al-Muharrar al-Wajiz, Beirut: Muwafiq li al-Mathbu', tt., 2/141).

Berangkat dari penafsiran ini, seolah terbit makna perintah bahwa hendaknya hal yang terpenting dalam hidup kita adalah berusaha berusaha mewujudkan rekonsiliasi dari setiap konflik. Tujuannya adalah lahirnya maslahah yang dikehendaki oleh syariat sebagaimana tercermin dari perjalanan sirah Nabi kita, yakni Muhammad SAW. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah: 

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (QS an-Nisa’: 114)

Lantas, bagaimana akad ini dipraktikkan dalam fiqih muamalah?

Al Imam Taqiyuddin Ibn Abu Bakar al Husny dalam Kifâyatu al-Akhyâr mendefinisikan:

وفي الإصطلاح هو العقد ينقطع به خصومة المتخاصمين

Artinya: "Secara istilah, shuluh adalah akad yang menghentikan permusuhan dua orang yang bersengketa." (Taqiyuddin Ibn Abu Bakar al Husny, Kifâyatu al-Akhyâr fi Hilli Ghâyati al-Ikhtishâr, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tt.: 359)

Misalnya, ada seseorang yang meminjam sepeda. Secara tidak disangka, bannya meletus dan harus ganti ban karena tidak mungkin ditambal. Pada saat mengembalikan ke pemilik sepeda, orang yang meminjam ini menceritakan apa yang terjadi. Dan ia tidak meminta pihak yang punya sepeda untuk mengganti. Shuluh seperti ini merupakan shuluh hibah, atau biasa disebut juga sebagai shuluh mu'âwadlah. 

Model shuluh dalam perbankan muâmalah misalnya adalah kewajiban membayar denda yang diberlakukan kepada pihak yang mengambil pembiayaan secara murâbahah. Hukum asal denda dengan harta menurut fiqih adalah tidak boleh. Namun, karena ada maksud lit ta’dib (pendisiplinan) kepada nasabah supaya tidak menunda-nunda pembayaran utang, maka dimasukkanlah hal tersebut dalam bagian akad shuluh itu.

Namun, yang menjadi permasalahan berikutnya adalah siapa yang boleh menetapkan keputusan lit ta'dib itu? Sejauh ini, secara fiqih konteks penetapan keputusan (taqrîr jama'iy) wajibnya akad shuluh ini masih diperselisihkan syarat-syaratnya. Meskipun Jam'iyah Nahdlatul Ulama sudah menetapkan garis-garis besarnya di dalam keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Tahun 2017 di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana bentuk aplikasinya dalam muamalah, mungkin dalam hal ini kita perlu berdiskusi kembali lebih jauh. Wallahu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syari'ah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Jumat 28 Juni 2019 20:0 WIB
Apakah Cryptocurrency Bisa Disebut Harta?
Apakah Cryptocurrency Bisa Disebut Harta?

Cryptocurrency atau mata uang digital itu ibarat sebuah komoditas. Ia adalah 'produk yang dihasilkan'. Nah, dialektika fiqih dari crypto itu adalah berfokus pada 'nilai manfaat produk' ini. Layak tidak ia disebut harta yang bermanfaat dan bisa ditransaksikan?

Salah satu syarat bahwa sebuah komoditas layak untuk dijual-belikan adalah apabila ia memiliki nilai manfaat. Oleh karena itu pula, sebuah harta bisa disebut harta, manakala ia memiliki manfaat. Dalam ranah fiqih, ketiadaan manfaat merupakan pembatal dari akad pertukarannya.

Menelusuri akan nilai manfaat cryptocurrency, kita bisa menyimak terhadap alur bagaimana ia digunakan dan dihasilkan. Pertama, kita telusuri terlebih dahulu terhadap alur bagaimana ia digunakan termasuk bila dikonversi menjadi mata uang konvensional.

Baca juga: Cryptocurrency (Mata Uang Digital) dalam Sejarah Alat Tukar
Setelah cryptocurrency itu dihasilkan, ia bisa ditransfer dari satu blockchain ke blockchain yang lain atau dari satu peer ke peer yang lain. Saat ditransfer ini, crypto sudah memiliki nilai. Nilainya bergantung pada nilai tukarnya terhadap USD atau IDR atau mata uang negara lain, di mana ia hendak digunakan. Jika ia digunakan di Indonesia, ia bisa dikonversi ke rupiah. Jika digunakan di Amerika, maka ia dikonversi ke USD. Menariknya, konversi ini dihasilkan dari jalan pembelian. Harga beli crypto tergantung pada pasar. Ketika pasar mempercayainya sebagai harta dan media tukar, maka nilainya menguat. Namun, ketika pasar tidak mempercayainya sebagai harta dan media tukar, jatuhlah harganya.

Kedua, kita fokus bagaimana cryptocurrency dihasilkan, untuk itu berarti kita harus meminjam teori produksi. Salah satu teori produksi yang dipergunakan dalam timbangan ekonomi Islam adalah teori produksinya Baqir al Shadr. Teori produksinya diakui sebagai salah satu mazhab ekonomi Islam dunia, karena dinilai sifat realistis dan sistematisnya. Dalam Iqtishâdunâ, halaman 613, Baqir al-Shadr menyampaikan bahwa:

عملية الإنتاج لها جانبان: أحدهما الجانب الموضوعي المتمثل في الوسيلة التي تستخدم والطبيعة التي تمارس والعمل الذي ينفق خلال الإنتاج. والآخر الججانب الذاتي الذي يتمثل في الدافع النفسي والغاية التي تستهدف من تلك العملية وتقييم العملية تبعا للتصورات المتبناة عن العدلة

Artinya: "Di dalam produksi termuat dua aspek, pertama adalah aspek objektif, yang terdiri dari sarana-sarana yang digunakan, kekayaan alam yang diolah, dan kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. Kedua, adalah aspek subjektif, yang terdiri atas motif psikologis, tujuan yang hendak dicapai lewat aktivitas produksi dan evaluasi aktivitas produksi menurut beberapa konsep keadilan yang dianut." (Al Shadr, Iqtishâdunâ, Beirut: Dâr al-Ta'âruf li al-Mathbû'ât, 1987: 613).

Adapun garis besar tujuan diadakannya produksi menurut Abdurrahman Dzaka Ibrahim, dalam tulisannya yang berjudul Ba'dlu Malâmikhi al-Intâj wa al-Tauzî' wa al-Tabâdul fi al-Iqtishâdi al-Islamy, halaman 113, adalah: 

الإنتاج هو إيجاد المنافع التي تشبع الرغبات السرية للإنسان

Artinya: "Produksi merupakan proses menghasilkan manfaat guna memuaskan kebutuhan bathin manusia."

Berangkat dari definisi teori produksi di atas, maka dalam produksi crypto adalah memiliki dua aspek. Pertama adalah aspek objektif, yang mencakup sarana yang dipakai untuk produksi (berupa komputer jaringan), kekayaan alam yang diolah (berupa algoritma sebagai bahan dasar cryptography), dan kerja yang dicurahkan lewat proses mining (menambang/berupa memecahkan sandi cryptography itu). Cryptography berupa angka-angka algoritma dipecahkan melalui aktivitas robotic dari PC atau GPU (Global Processing Unit) yang terdapat pada jaringan peer dan kecepatannya tergantung pada seberapa bagus processor yang dipergunakan. Semakin bagus speed jaringan, maka semakin cepat produk crypto akan dihasilkan. Jadi, dalam hal ini, proses pemecahan tidak melibatkan aktivitas manusia sama sekali, karena komputer merupakan alat selaku miner (penambangnya).

Kedua, ada aspek subjektif yang terdiri atas motif psikologis dari diproduksinya cryptocurrency dan sekaligus tujuan yang hendak dicapai. Dilihat dari sisi motif diproduksinya cryptocurrency, setidaknya ada dua motif mengapa ia diproduksi.

  1. Menciptakan alat baru sebagai wasilah jual beli. Terkait dengan motif ini, nampaknya crypto terjerat dalam kasus legalitas. Mengapa? Karena setiap orang bisa memproduksinya, asalkan ia memiliki komputer dengan speech berapa pun dan sekaligus terhubung dengan internet dan terhubung dengan listrik. Ketiadaan jaringan dan listrik, meniscayakan diproduksinya cryptocurrency.

Terkait dengan potensinya bisa diproduksi oleh semua pihak, menjadikan cryptocurrency ini memiliki nilai kritis, yang mana nilai ini memiliki ambang batas bisa menimbulkan inflasi sehingga suatu ketika antara barang produksi dengan nilai tukar, lebih banyak nilai tukarnya.

Kita ambil contoh saja produksi mata uang rupiah dalam negeri. Bagaimanapun juga, keandalan mata uang rupiah adalah ditentukan berdasarkan regulasi yang berlaku, antara lain mencakup:

  1. Jumlah yang bisa dicetak oleh Bank Indonesia
  2. Kemampuan rupiah bisa berada di dalam negeri
  3. Keberadaan rupiah yang ada di luar negeri
  4. Aturan perundang-undangan yang membolehkan pemakaian mata uang tertentu sebagai alat tukar di suatu negara.

Jadi, hubungan antara keandalan suatu mata uang di suatu negara dan perdagangan adalah ditentukan oleh jumlahnya saat ia dicetak dan regulasi negara tersebut dalam membatasi bahwa jual beli hanya boleh diperantarai dengan mata uang tertentu.

Sekarang bandingkan dengan cryptocurrency, yang tidak memiliki regulasi siapa yang boleh memproduksi, sudah barang tentu potensinya dalam menimbulkan gejolak krisis akan sangat besar. Allah SWT berfirman:

انا كل شيء خلقناه بقدر

Artinya: "Sesungguhnya, segala sesuatu telah Kami ciptakan dengan ukuran." QS. Al-Qamar: 49


Maksud "ukuran" di sini adalah bahwa jumlah produk (dalam hal ini adalah: produksi keping mata uang) harus bersifat terbatas jumlahnya dan harus ditentukan berdasar regulasi. Karena sifat terbatas inilah, maka berlaku daya tawar. Ketiadaan batasan, adalah akar dari krisis karena antara mata uang dengan produk yang dibeli bersifat tidak seimbang.

  1. Motif kedua adalah bahwa cryptocurrency diciptakan sebagai upaya mempersingkat relasi peer to peer (P2P). Peer itu adalah jaringan personal. Jadi transaksi P2P itu adalah ibarat transaksi dari satu orang ke orang lain.

Untuk memahami motif terakhir ini, kita buat pengandaian. A tidak punya uang cash. B juga tidak punya uang cash. A dan B keduanya menambang cryptocurrency. Lalu keduanya melakukan transaksi jual-beli dengan perantara mata uang crypto. Misalnya, A mengirim mata uang cryptocurrency ke B, sehingga nilai crypto-nya bertambah. Lalu B mengirimkan barang ke A, berbekal transfer crypto tersebut. Sesaat kemudian, si B datang ke ATM cryptocurrency untuk mengkonversi crypto menjadi IDR (rupiah). Setelah dikonversi, lalu ia menerima mata uang IDR. Pertanyaannya, dari mana IDR itu berasal? Jawabnya ada dua:

  1. Jika cryptocurrency sifatnya terbatas, maka benar bahwa IDR itu berasal dari pertukaran nilai manfaat antara crypto dengan IDR. Keterbatasan jumlah dapat membentuk daya dukung dan daya tawar. Daya tawar merupakan akar dari terbentuknya daya tukar. Karena daya tukar inilah, ia bisa disebut harta dan bisa dikuasai.
  2. Jika cryptocurrency sifatnya tidak terbatas, maka crypto terakhir ini tidak bisa disebut sebagai harta, karena ia memiliki nilai ambang kritis. Saat jumlahnya banyak kelak, di situlah kelak ia menjadi biang krisis ekonomi dunia. Keberadaannya yang tanpa batas dapat diumpamakan uang kertas mainan, yang hanya bernilai sesaat ketika dibutuhkan untuk permainan, dan kelak akan ditinggalkan bila sudah terlalu jenuh dimiliki oleh banyak orang. Sama persis dengan uang mainan. Berharga saat dibeli, ditinggalkan setelah bosan.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah, apakah cryptocurrency ini memenuhi kriteria pertama atau kedua. Dari hasil penelusuran penulis lewat sejumlah media, cryptocurrency yang memiliki jumlah terbatas saat ini adalah Bitcoin. Jumlah yang resmi beredar adalah sejumlah 21 juta keping coin. Adapun mata uang crypto yang dinyatakan tidak berbatas saat ini adalah Etherium. Untuk mata uang crypto yang lain, tampaknya masih membutuhkan penelusuran dan penelitian lebih lanjut. Wallahu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Rabu 26 Juni 2019 22:45 WIB
Cryptocurrency (Mata Uang Digital) dalam Sejarah Alat Tukar
Cryptocurrency  (Mata Uang Digital) dalam Sejarah Alat Tukar
Mengingat kembali sejarah perkembangan alat tukar, tampaknya penting guna mendudukkan posisi mata uang elektronik cryptocurrency saat ini sebagai wasilah transaksi. Dulu, garam (salarium) pernah dijadikan sebagai perantara transaksi. 

Penggunaan salarium ini sebagai alat tukar diawali dari pemikiran bahwa dalam sistem barter, kesulitan pertukaran terjadi saat barang yang harus ditukarkan dalam jumlah banyak, dan risiko keamanan di jalan. Untuk itu dibutuhkan media yang praktis sebagai wasilah. Apalagi kebutuhan individu dalam tingkat rumah tangga, tidak melulu pada satu barang. Untuk bahan makanan saja, mereka juga butuh beras, sayuran, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Apabila barang yang ditukar hanya satu jenis dengan kapasitas yang besar, akan ada berapa transaksi pertukaran saja untuk terpenuhinya satu kebutuhan individu itu. 

Dengan keberadaan alat tukar ini, mereka menjadi praktis. Mereka bebas pergi ke suatu tempat, lalu dengan perantara alat tukar, mereka mendapat semua kebutuhan. Efeknya, alat tukar menjadi satu kebutuhan. Ada kerja dan tenaga yang harus dikerahkan demi menguasai dan mendapatkan alat tukar tersebut. 

Menimbang kelemahan salarium, lalu beralih ke kulit binatang, beralih lagi ke logam mulia, beralih lagi ke tembaga sebagai bentuk pecahan uang kecil, lalu beralih lagi ke kertas yang menyatakan suatu jaminan kepemilikan, dan selanjutnya beralih ke kertas berharga. Yang terbaru, karena bahan pembuat kertas semakin berkurang, lalu beralih lagi ke penggunaan kartu digital.

Baca juga:
Sejarah Uang sebagai Alat Tukar
Sejarah Mata Uang Logam dan Uang Kertas
Artinya, perubahan yang terjadi pada mata uang dan modelnya, adalah tidak lepas dari sebuah kebutuhan, kepraktisan, keamanan dan daya tukar. Daya tukar lahir dari adanya kepercayaan bahwa uang yang terbentuk memiliki jaminan bisa digunakan dalam pertukaran dan punya daya dukung. Kita percaya dengan notifikasi transfer lewat ATM, atau Kartu Kredit, disebabkan karena kebenaran yang teruji dan berulang. Meskipun fisik uang tidak kita lihat. 

Dengan teknologi mesin transfer ini, kita pun bisa menghargai arti 1 nilai rupiah. Saya bisa transfer ke pihak manapun, dengan bekal e-banking, meskipun uang itu berbunyi 12 rupiah. Padahal, andai kita cari wujud fisik uang senilai 12 rupiah itu, kita yakin tidak menemukannya. Atau mungkin menemukan, tapi betapa sulitnya. Walhasil, kartu elektronik dan e-banking ini menjadi bernilai manfaat sebab menjadikan uang senilai 1 rupiah itu menjadi berharga kembali. 

Hari ini kita memasuki era teknologi digital. Berbagai belahan bumi mana pun dapat kita jangkau dengan mudah berbekal teknologi internet. Laju perdagangan menjadi semakin dipercepat dengan keberadaan fisik masih di tempat. Yang cepat adalah pergerakan pemikirannya dan datanya. Sementara fisik tetap sama berada di lokasi rekreasi atau di mana pun berada. Bahkan, mungkin anda bisa mengontak satu marketplace dan melakukan transaksi jual beli, sementara anda (maaf!) masih berada di kamar kecil, atau bahkan sedang menyuapi seorang bayi. 

Tapi, laju ini masih belum melewati tol arus yang lengang dari lalu lintas data. Anda sedang mentransfer uang ke rekening tabungan lain, hakikatnya anda sedang berjalan ke bank, lalu mengisi dokumen transfer ke bank, lalu mendebit uang untuk dikirimkan ke sejumlah rekening tertentu itu. Jadi, masih tiga alur atau bahkan lebih. Dari anda, ke bank anda, ke bank kawan anda, lalu baru ke kawan anda. Empat poin jalur. Padahal transaksi, sudah bisa dilakukan dengan kontak langsung. Mengapa tidak langsung saja ada wasilah media tukar yang menghubungkan anda secara langsung ke kawan anda? Jika anda adalah blockchain dan kawan anda juga seorang blockchain, kenapa tidak langsung saja transaksi dari blockchain ke blockchain, atau peer to peer (P2P)? Bukankah ini lebih menyingkat?

Untuk itulah diciptakan sebuah wasilah pertukaran P2P dengan kesepakatan berupa alat tukar yang disepakati kedua block tersebut. Lalu, bentuk alat tukar seperti apa yang tepat guna menjadikan P2P itu tetap berlangsung tentunya dengan basis digital? Sudah pasti dalam hal ini, jika wasilah terakhir ini diciptakan, maka harus ada sifat bisa terjaga atas keamanan perantara tersebut, dan sekaligus tidak mudah dipalsukan secara elektronik. Akhirnya ditemukan yaitu sebuah sandi khusus cryptography yang selanjutnya menjadi basic dari  cryptocurrency

Bagaimana Cryptocurrency Memiliki Nilai Tukar?

Agaknya, kasus cryptocurrency ini kedudukan 'ainiyah-nya menyerupai era di mana uang kertas masih berjamin emas. Cryptocurrency memiliki nilai tukar dengan tetap mengacu pada nilai mata uang konvensional. Misalnya kita ambil contoh Bitcoin. 1 BTC misalnya berharga 1000 USD. Secara fiqih kita membacanya bahwa 1 BTC merupakan bukti kepemilikan atas 1000 USD. Kita sebut sebagai bukti kepemilikan, karena yang berlaku sebagai alat tukar dalam transaksi bisnis adalah mata uang konvensionalnya dan bukan Bitcoinnya. Mengapa? Karena Bitcoin merupakan mata uang virtual yang tidak bisa dicetak, tapi diakui sebagai alat bantu kepemilikan yang bisa diuangkan.

Hari ini, setidaknya sudah ada tiga lokasi mesin ATM. Beberapa sumber yang sempat dirujuk oleh penulis, mesin ATM ini berfaedah sebagai alat pengonversi dari BTC ke USD, atau IDR (rupiah). Berangkat dari sini, jelas sudah kedudukan BTC yang merupakan salah satu dari contoh cryptocurrency. Dalam bahasa pasar modal, tampaknya BTC ini menyerupai efek yang diterbitkan. Sebagai efek, maka ia memiliki nilai jaminan. Dan sayangnya, kali ini cryptocurrency masih menunjukkan gejala fluktuatifnya yang tinggi. Harga crypto hari ini, bisa jadi berbeda dengan harga crypto pada hari esok. Wallahu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur