IMG-LOGO
Zakat

Membayar Zakat dalam Bentuk Pembebasan Utang

Rabu 3 Juli 2019 21:30 WIB
Share:
Membayar Zakat dalam Bentuk Pembebasan Utang
Ilustrasi (iStock)
Cara membayar zakat yang umum dilakukan oleh masyarakat dan sesuai dengan tuntunan syariat adalah dengan memberikan harta yang dizakati secara langsung kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Semisal harta yang dizakati adalah hewan kambing, maka yang wajib dibayarkan adalah kambing; jika berupa beras, maka yang dikeluarkan juga berupa beras.

Selain itu, banyak pula masyarakat yang lebih memilih membayar zakat dengan langsung menggunakan uang, karena dipandang lebih simpel dan lebih bermanfaat bagi orang yang menerima zakat. Cara demikian diperbolehkan dengan mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah.

Praktik pemberian harta zakat dengan cara langsung serah-terima seperti di atas sangat sesuai dengan anjuran Rasulullah dalam salah satu haditsnya:

أَنَّ اللّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka membayar zakat atas harta (yang mereka miliki), diambilkan dari golongan kaya dari mereka dan dibagikan kepada golongan fakir dari mereka,” (HR Bukhari Muslim).

Lalu bagaimana dengan pembayaran zakat dengan bentuk pembebasan utang kepada orang yang berhak menerima zakat yang kebetulan memiliki tanggungan utang pada orang yang berkewajiban membayar zakat (muzakki)? Apakah zakat dalam bentuk pembebasan utang ini dapat dibenarkan secara syara’, mengingat tidak ada serah terima barang atau harta dalam praktik tersebut?

Menurut para ulama, pembayaran zakat dalam bentuk pembebasan utang seperti di atas tidak benar dan berakibat pada tidak sahnya zakat. Hal ini dikarenakan praktik tersebut sejatinya bukanlah membayar zakat dalam arti yang sebenarnya, tapi lebih cenderung mengarah pada praktik pembebasan utang (ibra’) yang memiliki perincian hukum yang berbeda dengan zakat. Sebab dalam zakat harus terdapat pemberian kuasa kepemilikan (tamlik) yang bermula dari serah-terima harta zakat, sedangkan dalam praktik ini sama sekali tidak ditemukan adanya serah-terima tersebut. Seperti yang ditegaskan dalam kitab Asna al-Mathalib:

ـ )ولو قال) لفقير له عنده حنطة وديعة (اكتل) لنفسك (مما أودعتك) إياه (صاعا) مثلا (وخذه لك ونوى به الزكاة) ففعل (أو قال جعلت ديني) الذي (عليك زكاة لم يجزه) .
أما في الأولى فلانتفاء كيله له وكيله لنفسه غير معتبر والترجيح فيها من زيادته .
وأما في الثانية فلأن ما ذكر فيها إبراء لا تمليك وإقامته مقامه إبدال وهو ممتنع في الزكاة ذكره الرافعي في باب الهبة عن صاحب التقريب وطريق الأجزاء فيها أن يقبض الدين ثم يرده إليه إن شاء ذكره في الروضة

“Jika seseorang berkata pada seorang fakir ‘Takarlah gandum yang aku titipkan padamu sebanyak satu sha’ lalu ambillah gandum itu’ dengan niatan sebagai zakat. Atau ia berkata pada orang fakir tadi ‘Aku menjadikan utang yang kau tanggung sebagai harta zakat, maka dua praktik di atas tidak mencukupi atas zakatnya. 

Pada kasus pertama (gandum) dianggap tidak cukup karena ia tidak menakar sendiri gandum itu untuk diberikan pada orang fakir, sedangkan penakaran yang dilakukan oleh orang fakir untuk dirinya sendiri tidak dapat dijadikan acuan (secara syara’).

Pada kasus kedua dianggap tidak cukup karena praktik di atas adalah pembebasan utang (ibra’) bukan memberi kepemilikan (harta zakat) sedangkan menempatkan posisi pembebasan utang sebagai pemberian kepemilikan adalah bentuk pertukaran dan hal ini tercegah dalam bab zakat. Sedangkan cara agar mencukupi sebagai zakat adalah dengan menerima terlebih dahulu terhadap pembayaran utangnya, lalu mengembalikan harta tersebut kepadanya (sebagai zakat) jika ia mau,” (Syekh Zakaria al-Anshari, Asna al-Mathalib, juz 5, hal. 209)

Berdasarkan pendapat ini, maka zakat dalam bentuk pembebasan utang hanya dapat sah ketika muzakki (orang yang berkewajiban membayar zakat) menerima terlebih dahulu pembayaran utang dari pihak mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). Ketika muzakki sudah menerimanya, maka uang tersebut diserahkan kembali kepada mustahiq dengan niatan sebagai pembayaran zakat yang wajib baginya. Praktik demikian dapat dihukumi sah zakatnya ketika memang tidak ada pensyaratan terselubung yang mewajibkan harta zakatnya untuk dikembalikan. Jika terdapat pensyaratan pada saat penyerahan harta zakat, maka tidak dihukumi sah keduanya, yakni pembayaran zakat dan pelunasan utangnya. Ketentuan demikian dijelaskan dalam referensi yang sama:
 
ـ (وإن دفعها لمديونه وشرط أن يعطيه إياها عن دينه لم يجزه) ولا يصح قضاء الدين بها كما صرح به أصله (لا إن نويا) ذلك ولم يشترطاه فإنه يجزئ ويصح القضاء بها

“Jika seseorang menyerahkan harta zakat kepada orang yang ia utangi, dan ia mensyaratkan agar harta tersebut setelah itu dikembalikan kepada dirinya atas pembayaran utangnya, maka hal demikian tidak cukup (sebagai zakat) dan pembayaran utangnya dianggap tidak sah. Berbeda halnya ketika mereka berdua berinisiatif melakukan hal di atas, namun tidak saling mensyaratkan, maka dalam hal ini dianggap mencukupi pembayaran zakat dan sah pembayaran utangnya,” (Syekh Zakaria al-Anshari, Asna al-Mathalib, juz 5, hal. 209).

Perbedaan antara adanya syarat dan tidak pada praktik di atas adalah ketika tidak ada pensyaratan pada saat muzakki membayar zakat, maka mustahiq tidak wajib untuk menyerahkan kembali harta yang ia terima kepada pihak muzakki sebagai bentuk pelunasan utangnya. Tapi ia bebas mengalokasikan harta tersebut untuk hal-hal lainnya. Berbeda halnya ketika terdapat pensyaratan pada saat pembayaran zakat untuk dikembalikan kembali pada muzakki yang menjadikan zakatnya tidak sah. 

Namun rupanya dalam kitab al-Majmu’ ditemukan pendapat yang memperbolehkan praktik pembayaran zakat dalam bentuk pembebasan utang, meskipun tanpa adanya serah terima. Dengan berdasarkan kesimpulan bahwa mengambil kembali harta yang telah dibayarkan sebagai zakat dari orang yang memiliki tanggungan utang padanya adalah hal yang diperbolehkan. Pendapat ini merupakan pendapat Imam ‘Atha’ dan Hasan al-Bashri. Berikut referensinya:

ـ (فرع) إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان (أصحهما) لا يجزئه وبه قطع الصيمري وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ الا باقباضها (والثاني) تجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز فكذا إذا لم يقبضه كما لو كانت له عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه سواء قبضها أم لا

“Cabang permasalahan. Ketika orang yang tidak mampu punya tanggungan utang pada seorang laki-laki, lalu laki-laki tersebut berinisiatif untuk menjadikan utang yang ditanggung oleh orang di atas sebagai zakat, laki-laki tersebut seraya berkata: “Aku menjadikan utang yang kamu tanggung sebagai zakatku”. Maka dalam hal ini terdapat dua pendapat, seperti halnya yang dikutip oleh pengarang kitab al-Bayan. Pendapat yang kuat menghukumi bahwa zakat dengan cara tersebut dianggap tidak mencukupi. Pendapat ini didukung oleh Imam ash-Shaimiri, dan merupakan pendapat dalam mazhab Abu Hanifah dan Ahmad, sebab zakat berada dalam tanggungan lelaki di atas, dan ia tidak terbebas dari kewajiban zakat kecuali dengan menyerahkan harta zakat (pada mustahiq zakat).

Pendapat kedua menghukumi bahwa zakat dengan cara di atas dianggap cukup. Pendapat ini merupakan pendapat Hasan al-Bashri dan Imam ‘Atha’, sebab jika harta zakat diberikan pada orang yang tidak mampu di atas, lalu diambil kembali, maka hal tersebut tetap diperbolehkan. Begitu juga ketika ia tidak menggenggam harta zakat itu, seperti halnya ketika seseorang menitipkan dirham pada orang lain, lalu ia menjadikan dirham tersebut sebagai harta zakat, maka dirham tersebut mencukupi sebagai zakat, baik ia menggenggamnya (setelah dititipkan) ataupun tidak,” (Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu’ ala Syarh al-Muhadzab, juz 6, hal. 210).

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam menyikapi praktik pembayaran zakat dalam bentuk pembebasan utang, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang kuat dan merupakan pendapat mayoritas ulama tidak membenarkan praktik tersebut—sebab zakat hanya sah dengan adanya serah terima harta zakat. Sedangkan pendapat lain, yakni menurut Imam ‘Atha’ dan Hasan al-Bashri berpandangan bahwa praktik pembayaran zakat dengan cara di atas adalah sah. 

Meski demikian, sebaiknya bagi kita agar tetap berpijak pada pendapat mayoritas ulama, sebab merupakan pendapat yang kuat (ashah) dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Wallahu a’lam.


Ustadz M. Ali Zainal Abidin, Pengajar di Pondok Pesantren Annuriyah, Kaliwining, Rambipuji, Jember

Tags:
Share:
Senin 10 Juni 2019 23:30 WIB
Cara Menghitung Zakat Profesi
Cara Menghitung Zakat Profesi

Zakat penghasilan atau zakat profesi (al-mal al-mustafad) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nisab (batas minimum untuk wajib zakat). Contohmya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, seniman dan sejenisnya.

Hukum zakat penghasilan berbeda pendapat antar ulama fiqih. Mayoritas ulama mazhab empat tidak mewajibkan zakat penghasilan pada saat menerima kecuali sudah mencapai nisab dan sudah sampai setahun (haul), namun para ulama mutaakhirin seperti Syekh Abdurrahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Zahro, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Yusuf Al Qardlowi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, hasil kajian majma' fiqh dan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib.

Hal ini mengacu pada pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Masud dan Mu'awiyah), Tabiin (Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Bashri, dan Makhul) juga pendapat Umar bin Abdul Aziz dan beberapa ulama fiqh lainnya. (Al-fiqh Al-Islami wa ‘Adillatuh, 2/866)

Juga berdasarkan firman Allah SWT: "... Ambilah olehmu zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (QS. At-Taubah 9:103) dan firman Allah SWT: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik..." (QS. Al-Baqarah. 2:267)

Juga berdasarkan sebuah hadits sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Keluarkanlah olehmu sekalian zakat dari harta kamu sekalian," dan hadits dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW bersabda: "Sedekah hanyalah dikelaurkan dari kelebihan/kebutuhan. tangan atas lebih baik daripada tangan dibawah. mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu." ( HR. Ahmad)

Dan juga bisa dijadikan bahan pertimbangan apa yang dijelaskan oleh penulis terkenal dari Mesir, Muhammad Ghazali dalam bukunya Al-Islam wal Audl' Aliqtishadiya: "Sangat tidak logis kalau tidak mewajibkan zakat kepada kalangan profesional seperti dokter yang penghasilannya sebulan bisa melebihi penghasilan petani setahun."

Jika kita mengikuti pendapat ulama yang mewajibkan zakat penghasilan, lalu bagaimana cara mengeluarkannya? Dikeluarkan penghasilan kotor  (bruto) atau penghasilan bersih (neto)? Ada tiga wacana tentang bruto atau neto seperti berikut ini.

Bruto atau Neto

Dalam buku fiqih zakat karya DR Yusuf Qaradlawi. bab zakat profesi dan penghasilan, dijelaskan tentang cara mengeluarkan zakat penghasilan. Kalau kita klasifikasi ada tiga wacana:

1. Pengeluaran bruto, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, zakat penghasilan yang mencapai nisab 85 gr emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5 % langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 2 juta rupiah x 12 bulan = 24 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5 dari 2 juta tiap buan = 50 ribu atau dibayar di akhir tahun = 600 ribu.

Hal ini juga berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan 'Auza'i, beliau menjelaskan: "Bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya" (Ibnu Abi Syaibah, Al-mushannif, 4/30). Dan juga menqiyaskan dengan  beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan tanpa dikurangi apapun, seperti zakat ternak, emas perak, ma'dzan dan rikaz.

2. Dipotong operasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nisab, maka dipotong dahulu dengan biaya operasional kerja. Contohnya, seorang yang mendapat gaji 2 juta  rupiah sebulan, dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak 500 ribu, sisanya 1.500.000. maka zakatnya dikeluarkan 2,5 dari 1.500.000= 37.500,-

Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya. Bahwa biaya dikeluarkan lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Itu adalah pendapat Imam Atho' dan lain-lain dari itu zakat hasil bumi ada perbedaan persentase zakat antara yang diairi dengan hujan yaitu 10%  dan melalui irigasi 5%.
 
3. Pengeluaran neto atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat, akan tetapi kalau tidak mencapai nisab ya tidak wajib zakat, karena dia bukan termasuk muzakki (orang yang wajib zakat) bahkan menjadi mustahiq (orang yang berhak menerima zakat)karena sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.

Hal ini berdasarkan hadits riwayat imam Al-Bukhari dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda: ".... dan paling baiknya zakat itu dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan...". (lihat:  DR Yusuf Al-Qaradlawi. Fiqh Zakat, 486)

Kesimpulan, seorang yang mendapatkan penghasilan halal dan mencapai nisab (85 gr emas) wajib mengeluarkan zakat 2,5 %, boleh dikeluarkan setiap bulan atau di akhir tahun. Sebaiknya zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Ini lebih afdlal (utama) karena khawatir ada harta yang wajib zakat tapi tapi tidak dizakati, tentu akan mendapatkan adzab Allah baik di dunia dan di akhirat. Juga penjelasan Ibnu Rusd bahwa zakat itu ta’bbudi (pengabdian kepada Allah SWT) bukan hanya sekedar hak mustahiq. Tapi ada juga sebagian pendapat ulama membolehkan sebelum dikeluarkan zakat dikurangi dahulu biaya operasional kerja atau kebutuhan pokok sehari-hari.

Semoga dengan zakat, harta menjadi bersih, berkembang, berkah, bermanfaat dan menyelamatkan pemiliknya dari siksa Allah SWT. Amiin ya mujibas sa`ilin.

H Abdurrahman Navis Lc
Wakil Katib Syuriyah PWNU Jawa Timur


Catatan: Naskah ini terbit pertama kali di NU Online pada Kamis, 23 Agustus 2007 pukul 13:59  Redaksi mengunggahnya dengan perbaikan minor.


Senin 10 Juni 2019 22:30 WIB
Hukum Orang Mampu Mengaku Miskin Agar Terima Zakat
Hukum Orang Mampu Mengaku Miskin Agar Terima Zakat

Sering kita jumpai orang mampu tapi mengaku orang miskin. Pengakuan tersebut sebenarnya lebih dikarenakan faktor mental, yakni orang tersebut bermental miskin, karena keserakahannya terhadap harta yang ingin dimilikinya. Orang seperti itu tidak akan merasa cukup sebelum semuanya menjadi milik dia.

Oleh karena itu, pengelola zakat harus berhati-hati dalam menyalurkan zakatnya jangan sampai salah sasaran ke tangan orang yang bukan mustahiq. Jika pemberian itu  berupa hibah memang orang yang mampu berhak menerimanya. Asalkan penerima adalah orang yang membutuhkan atau pemberi hibah bermaksud mencari pahala. 

Dalam I’anatut-Thalibin disebutkan bahwa jika ada seseorang yang membayar zakat sebelum waktunya (ta’jil), dan orang fakir penerima zakat itu sudah tidak berhak lagi menerima zakat ketika waktu zakat tadi tiba, maka harta yang telah dizakatkan diambil lagi oleh muzakki. Memang orang yang mengaku fakir dan miskin bisa dibenarkan tanpa melalui sumpah, hanya saja orang kaya tidak mendapat bagian zakat. Demikian juga dijelaskan dalam Ma’rifatus-Sunan wal Atsar yang disusun Al-Baihaqi, “Tidak sah shadaqah diberikan kepada orang kaya dan orang mampu.”

Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fii Syarhil Minhaj, Ibnu Hajar Al-Haitami menjelaskan: “Jika pemberian diwakilkan kepada orang lain, dan barang diberikan kepada orang yang tidak diizinkan oleh muwakkil, maka penerima barang harus menggantinya (dhaman).” Demikian juga seorang karyawan atau pekerja yang mengaku belum dibayar (diberi upah) padahal sudah dibayar. Kemudian orang tersebut diberi upah, maka pemberian tersebut tidak halal baginya.

Hal ini dikarenakan dia telah berbohong sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar: “Jika seorang pekerja mengaku belum dibayar (diberi upah) secara bohong, kemudian ia pun diberi upah, maka ia tidak halal baginya untuk menerimanya dan ia tidak bisa memiliki upah tersebut.” 

Dengan kata lain orang yang mampu dan berada tetapi mengaku-ngaku miskin dengan tujuan mendapatkan zakat dan kemudian ia mendapatkan zakat. Sesungguhnya zakat yang diterimanya menjadi barang yang haram bagi dirinya. Wallahu a’lam bish shawab. (Sumber: Konsultasi Zakat LAZIZNU dalam Nucare yang diasuh oleh KH. Syaifuddin Amsir / Red. Ulil H


Catatan: Naskah ini terbit pertama kali di NU Online pada Selasa, 06 Agustus 2013 pukul 16:00  Redaksi mengunggahnya ulang dengan melakukan perbaikan minor.

Senin 10 Juni 2019 21:30 WIB
Hukum Zakat Produktif untuk Pendayagunaan Mustahik
Hukum Zakat Produktif untuk Pendayagunaan Mustahik

Zakat adalah ibadah maliyah ijtima’iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam.

Perlu diingat bahwa zakat itu mempunyai dua fungsi. Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrah. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.

Zakat mal adalah zakat harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat badan atau jiwa yang wajib ditunaikan setiap muslim pada bulan Ramadhan.

Pada umumnya zakat yang ditunaikan bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menutupi kebutuhan maknan dan sandang. Namun jika dipikir lebih panjang hal ini kurang membantu untuk jangka panjang. Karena zakat yang diberikan itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari yang akan segera habis, dan kemudian si penerima akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Oleh itulah maka muncul istilah zakat produktif.

Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahiq. Bahwa mustahik harus mengembalikan modal usaha, itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.

Imam Nawawi berkata dalam Kitab Al-Majmu’: “Masalah kedua adalah dalam menentukan bagian zakat untuk orang fakir dan miskin. Sahabat-sahabat kami orang-orang Irak dan Khurasan telah berkata: Apa yang diberikan kepada orang fakir dan miskin, hendaklah dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang layak. Ini berarti ia mesti menerima sejumlah barang atau uang tunai yang dapat memenuhi semua kebutuhannya”.

Untuk melepaskan mereka dari kemiskinan dan ketergantungan mereka dengan bantuan orang lain. Untuk itu perlunya pendayagunaan zakat produktif.Bahtsul Masail Diniyah Maudhuiyyah (pembahasan masalah keagamaan penting) dalam Muktamar NU ke-28, memberikan arahan bahwa dua hal di atas diperbolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahiq zakat. Namun ada persyaratan penting bahwa calon mustahiq itu sendiri sebelumnya harus mengetahui bahwa harta zakat yang seandainya mereka terima akan disalurkan secara produktif atau didayagunakan dan mereka memberi izin atas penyaluran zakat dengan cara seperti itu. Wallahu a’lam bish-shawab. (Sumber: Konsultasi Zakat LAZIZNU dalam Nucare yang diasuh oleh KH. Syaifuddin Amsir / Red. Ulil H

Catatan: Naskah ini terbit pertama kali di NU Online pada Senin, 05 Agustus 2013 pukul 09:00  Redaksi mengunggahnya ulang dengan melakukan perbaikan minor.