IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Mengenal Bisnis Waralaba

Kamis 11 Juli 2019 11:30 WIB
Share:
Mengenal Bisnis Waralaba
Anda pernah mendengar istilah waralaba bukan? Sudah pasti, bagi pegiat media sosial dan peselancar dunia maya tidak akan asing dengan istilah yang satu ini. Kalau mengenal waralaba, maka sudah pasti juga mengenal istilah franchise. 

Bagi yang belum memahami istilah waralaba ini, maka penulis sarankan anda melihat Alfamart, Indomart, Alfamidi, McDonalds, KFC, dan sejenisnya. Di Jawa Timur, ada toko Basmalah. Namun, khusus untuk nama terakhir, pengkaji belum mengamati secara jauh. Namun, agaknya indikasi yang penulis tangkap, Toko Basmalah mengarah ke membentuk jaringan waralaba baru yang lahir dari kalangan pesantren. Nah, dari setiap waralaba yang didirikan ini, kira-kira ciri khas apa yang dimiliki oleh masing-masing? Setiap anda masuk ke Alfamart, anda akan menangkap kesan dan mekanisme pelayanan yang sama antara satu Alfamart dengan Alfamart lainnya, bukan? Itulah waralaba. Keunikan dan ciri khasnya itu senantiasa distandarkan. Lebih lengkapnya, mari kita kaji secara mendalam tentang bisnis waralaba ini.

Ya, waralaba adalah franchise dan franchise adalah waralaba. Waralaba merupakan sebuah sistem bisnis yang mempertemukan antara "pihak pertama" selaku pemilik usaha dengan merek dagang tertentu, produk dan sistem operasional khusus yang berkaitan dengan rahasia dagang, dengan "pihak kedua" yang mendapat izin untuk ikut nebeng usaha dengan melakukan pola dagang yang sama dengan pihak pertama, produk dan merek yang sama serta sistem operasionalnya, atau bahkan izin usahanya. Selanjutnya, dalam istilah industri waralaba ini, pihak pertama disebut sebagai franchisor. Sementara itu, pihak kedua dikenal sebagai franchise. 

Ingat, dalam kamus ekonomi, merek dagang produk itu punyai nilai. Demikian juga dengan cara pemasaran, sistem operasional dan layanan dagang, bahkan izin usaha, semuanya memiliki nilai dan layak untuk diperhitungkan. Untuk produk, ada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Paten. 

Nah, di zaman yang serba harus izin ini, pengurusan izin buka usaha adalah bukan perkara mudah. Demikian juga pengajuan hak paten dagang, semuanya bukan perkara mudah. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, dirasa akan sulit mengembangkan usahanya bilamana harus melakukan itu semua. Salah satu cara praktis adalah dengan jalan nebeng itu. Nebeng dengan segala macam jenis produknya, pola usahanya, produknya, untuk mendapatkan keuntungan. 

Namanya saja nebeng dan menggunakan hak kekayaan intelektual, hak paten dan hak dagang orang lain, sudah pasti ada konsekuensinya. Apa itu? Yaitu kewajiban membayar royalti ke pemilik pertama selaku pemilik merek dagang dan produk. Termasuk akad apakah waralaba seperti ini? Dan apa status uang royalti yang harus dibayarkan itu dalam tinjauan fikih? 

Jika menilik dari relasi akad yang dibangun antara pihak franchisor dengan franchise, nampak bahwa akad ini termasuk jenis akad syirkah wujuh, yaitu akad kemitraan berbasis pada pertimbangan potensi franchise. Namun, untuk kasus waralaba tertentu, semacam Kimia Farma yang bergerak dalam bidang waralaba farmasi, relasi antara kedua belah pihak menunjukkan relasi kemitraan syibhu al-'inan (semi syirkah 'inan). Bagaimana hal ini terjadi?

Pertama, dalam waralaba Kimia Farma, pihak franchisor juga mengeluarkan modal, yaitu berupa stock obat senilai 150 juta rupiah. Sementara itu, pihak franchise mengeluarkan modal sebesar 450 juta (tidak termasuk biaya sewa tempat). 

Kedua, yang menjadi illat bahwa relasi waralaba Kimia Farma bukan termasuk 'inan adalah keberadaan peralatan penyimpan obat, komputer, software apotek, obat-obatan, televisi, AC ruangan, yang semua itu dihitung sebagai bentuk jaminan mutu dan standart pelayanan yang ditetapkan oleh Kimia Farma. Stock obat yang dikirim, merupakan milik dari franchise Kimia Farma. Franchisor Kimia Farma bertanggung jawab dalam memberikan pelatihan kepada Franchise dengan besaran ujrah senilai selisih antara 450 juta dikurangi 150 juta rupiah dan belanja perkakas penyimpanan obat yang dibutuhkan di atas. Kita ambil taksiran saja bahwa biaya perkakas dan pengiriman adalah menghabiskan dana sekitar 75 juta rupiah, maka total kucuran lengkap dengan biaya teknisi, adalah menjadi senilai 225 juta rupiah. Dengan demikian, sisa ongkos pembinaan berkisar 225 juta. 

Bagaimana dengan pola royalti yang wajib dibayarkan dengan besaran tertentu dari laba keuntungan oleh pihak franchise ke franchisor ini? Apakah itu masuk kategori bagi hasil? 

Terkait dengan royalti yang harus diberikan kepada franchisor, ada dua pandangan dalam hal ini: Pertama, berkaitan dengan ibtikar (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Menurut kalangan Hanafiyah, HAKI (ibtikar) adalah masuk kelompok al-maal al mustafad, yaitu harta yang bisa diambil faedah/ kegunaannya disebabkan hal tersebut dilindungi oleh undang-undang. Karena HAKI masuk rumpun harta, maka berlaku qaidah bahwa setiap harta adalah bisa disewakan atau dijualbelikan. Kita sering mendengar istilah jual beli hak paten produk, bukan? Barangsiapa ada yang mencoba memplagiasi dan mencuri / menggunakan hak paten suatu produk tertentu tanpa seizin pemilik hak paten, maka ia akan dikenai sanksi pidana plagiasi atau pemcurian HAKI. Karena jelasnya peraturan yang melindungi hal ini, maka penggunaan HAKI atau Hak Paten produk oleh Franchise adalah masuk rumpun akad ijârah (sewa menyewa). 

Mengingat bahwa Hal Paten itu disertai dengan ikut menjual produk yang dihasilkan lewat HAKI dan Hak Paten tersebut, maka besaran ujrah (ongkos sewa) seringkali ditentukan melalui proses negosiasi. Franchisor Kimia Farma misalnya, mereka mematok royalty fee - atau dalam istilah fiqih disebut tariff ujrah - yaitu sebesar 1.5% dari total penjualan setiap bulannya dengan masa sewa selama 6 tahun per franchise. 

Kedua, memandang bahwa besaran royalty fee ini dipungut setiap bulan dan ditentukan kadarnya berdasarkan persentase, maka akad kemitraan sebagaimana dimaksud ini seringkali dimasukkan dalam rumpun akad syirkah mudlarabah. Akad ini merupakan akad kontemporer dan dikenal serta diadopsi oleh beberapa fuqaha 'ashriyah, seperti Wahbah Al Zuhaily. Akad ini merupakan akad turunan dari teori syirkah yang ada dan termaktub dalam kitab salaf dan berupakan hasil adaptif terhadap sejumlah pengertian "harta" yang berkembang selama ini. Dulu, teori harta lebih banyak merujuk kepada pengertian ainun maujud atau 'ainun manfaat serta bisa dimiliki. Sekarang, harta tidak hanya berhenti sampai di situ pengertiannya, karena adakalanya harta tidak bisa dimiliki, tapi bisa diambil faidahnya dan bisa dikuasai serta dipindahtangankan. Contoh gampang adalah pulsa listrik. Pemilik meteran adalah PLN, namun listriknya bisa diambil faedah dan sekaligus manfaat dari meteran yang dipasang. Ketika pelanggan memutuskan diri tidak berlangganan listrik, maka hak milik meteran adalah perusahaan PLN kembali. Demikian pula dengan kabel jaringan yang menuju ke lokasi pelanggan. 

HAKI dan Hak Paten memiliki teori seperti meteran listrik tersebut. Jika franchise memutuskan diri untuk berpisah dengan franchisor, maka ia tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar sewa hak, dan kepemilikan HAKI dan Hak Paten kembali ke franchisor. Selanjutnya berlaku kembali aturan bahwa setiap upaya plagiasi yang dilakukan oleh bekas franchise akan berlaku hukum yang sama dengan pencurian HAKI. 

Walhasil, akad-akad yang terlibat di dalam pendirian waralaba adalah terdiri dari syirkah 'inan, syirkah wujuh, dan syirkah mudlarabah. Besaran royalti yang dibayarkan setiap bulan selama jangka waktu tertentu adalah masuk rumpun akad ijarah, yaitu akad sewa HAKI dan Hak Paten. Wallahu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur


Tags:
Share:
Selasa 9 Juli 2019 21:15 WIB
Pengaduan Layanan Jasa dalam Tinjauan Fiqih Muamalah
Pengaduan Layanan Jasa dalam Tinjauan Fiqih Muamalah
Ilustrasi (alarabiya.net)
Dalam dunia ekonomi, yang dinamakan sebagai produk adalah mencakup tiga aspek, yaitu: (1) produk tahan lama, (2) produk tidak tahan lama, dan (3) jasa. Jadi, jasa secara eksplisit disebut sebagai produk atau komoditas.

Jika sebuah produk adalah identik dengan barang, maka jasa merupakan produk yang terdiri atas barang yang tidak tampak oleh mata, tapi dapat dirasakan kehadirannya. Dengan demikian, dalam terminologi fiqih, jasa masuk kategori harta manfaat.

Menyewa jasa, hakikatnya sama dengan membeli harta yang berupa  "manfaat". Oleh karenanya, dalam sewa jasa, juga berlaku khiyar (opsi atau hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi) sebagaimana hal itu berlaku atas jual beli. Khiyar yang dimaksud di sini adalah mencakup pilihan untuk melakukan pembatalan atau meneruskan akad oleh dua pihak yang bertransaksi dalam bidang jasa.

Salah satu masalah yang sering terjadi terkait dengan jasa adalah pihak konsumen merasa bahwa jasa yang diterimanya tidak sesuai dengan yang ditawarkan di awal. Jika memang hal ini terjadi dan dengan sengaja dilakukan oleh pihak produsen atau penyedia jasa, maka hal itu bisa disamakan dengan istilah jual beli gharar. Misalnya, jasa Tol yang menawarkan kelancaran perjalanan. Seiring banyaknya gangguan di dalamnya yang justru mengganggu perjalanan penggunanya, maka jasa yang ditawarkan ini seolah sama dengan penipuan yang dilarang syariat. Tingginya biaya tol namun menjamin kelancaran perjalanan, adalah termasuk sesuai dengan prinsip jual beli produk yang baik, karena dalam ekonomi berlaku hukum "ada kualitas, ada harga". 

Terkait dengan ketidaksesuaian antara produk jasa yang ditawarkan dengan servis yang diterima konsumen, maka boleh bagi konsumen untuk melakukan klaim. Klaim ini seolah sama dengan klaim atas cacatnya barang yang dibeli. Syeikh Wahbah al-Zuhaily menjelaskan beberapa klausul kebolehan melakukan klaim cacat itu, antara lain sebagai berikut: 

يشترط لثبوت الخيار شرائط هي: (١) ثبوت العيب عند البيع أو بعده قبل التسليم، فلو حدث بعدئذ لا يثبت الخيار (٢) ثبوت العيب عند المشتري بعد قبضه المبيع، ولا يكتفى بالثبوت عند البائع لثبوت حق الرد في جميع العيوب عند عامة المشايخ. (٣) جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض، فإن كان عالما به عند أحدهما فلا خيار له، لأنه يكون راضيا به دلالة. (٤) عدم اشتراط البراءة عن العيب في البيع، فلو شرط فلا خيار للمشتري، لأنه إذا أبرأه فقد أسقط حق نفسه. (٥) أن تكون السلامة من العيب غالبة في مثل المبيع المعيب. (٦) ألا يزول العيب قبل الفسخ. (٧) ألا يكون العيب طفيفا مما يمكن إزالته دون مشقة، كالنجاسة في الثوب الذي لا يضره الغسل. (٨) عدم اشتراط البراءة من العيب في البيع، على التفصيل الآتي في آخر البحث

Artinya: "Ada beberapa syarat yang berlaku bagi tetapnya opsi pembatalan atau penerusan akad, yaitu: (1) Ketika cacat barang sudah diketahui secara pasti saat berlangsungnya transaksi dan barang belum diserahkan ke pembeli. Bila barang sudah diserahkan, maka tidak berlaku lagi khiyar (2) Ketika cacat barang diketahui oleh pembeli saat menerima barang. Tidak bisa dianggap cukup oleh penjual (manakala ditemui cacat oleh pembeli atas barang yang dibelinya) mengingat hak mengembalikan barang belian akibat cacat adalah berlaku tetap bagi pembeli, menurut mayoritas masyayikh. (3) Ketidaktahuan pembeli terhadap cacat barang saat transaksi dan saat menerima. Bila pembeli mengaku tahu cacat tersebut di saat transaksi atau di saat menerima, maka tidak berlaku lagi khiyar baginya, karena dianggap sebagai yang ridla terhadap cacat tersebut. (4) Tidak ada syarat bebas dari cacat saat  membeli oleh pembeli. Bila disyaratkan, maka tidak berlaku khiyar bagi pembeli karena pembebasan itu sama artinya dengan menggugurkan haknya sendiri untuk mengajukan klaim. (5) Jika kondisi baiknya barang yang dibeli itu bersifat maksimal, dan kekurangannya hanya sedikit. (6) Jika cacat barang tidak hilang sebelum dibatalkannya transaksi. (7) Jika cacat barang tidak bersifat ringan yang mudah dihilangkan tanpa masyaqqah yang berarti. Misalnya karena terkena najis sehingga tidak membahayakan pada ain barangnya dan (8) Ketiadaan disyaratkan terbebas dari aib pada saat transaksi, sebagaimana rinciannya akan disampaikan nanti pada akhir pembahasan." (al-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.: 4/581).

Mengikut pada syarat yang disampaikan oleh Syeikh Wahbah al-Zuhaily di atas, maka klaim ketidaklayakan jasa sehingga dibenarkan untuk melakukan khiyar, garis besarnya adalah bergantung pada klausul jasa yang dijanjikan dengan kenyataan yang ada. Bila dijumpai ridha dari pengguna jasa, maka jasa terus bisa dilanjutkan, dan sebaliknya apabila dijumpai ketidakridhaan terhadapnya maka konsumen berhak menetapkan khiyar, antara melanjutkan jasa atau menghentikannya. 

Saat ini, umumnya para pengguna jasa yang tidak mendapati kelayakan terhadap jasa yang diambil dibanding dengan yang dijanjikan, seringkali meminta ganti rugi sebagai kompensasi. Apakah syariat juga mengatur soal ganti rugi ini? Kelak akan kita kupas dalam kajian berikutnya. 


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Rabu 3 Juli 2019 22:0 WIB
Sanksi Ekonomi dalam Pandangan Islam
Sanksi Ekonomi dalam Pandangan Islam
Ilustrasi (via fsfoa.org)

Denda (غرامة) dalam terminologi keislaman adalah masuk rumpun ta’zir/sanksi ekonomi (hukuman/sanksi). Dalam wilayah syariah, ta’zir dibebankan kepada seorang individu atau organisasi adalah karena prinsip usaha untuk mendidik (lit ta'dib) disebabkan tindakan individu atau organisasi yang berlebihan dan keluar dari batas aturan yang ditetapkan sehingga berakibat merugikan hak anak adam yang lain.

Sampai di sini, kita harus bisa membedakan antara pengertian ta’zir dengan had atau diyat. Had dan diyat umumnya sudah ditentukan oleh syariah akan besarannya. Sementara ta’zir tidak ditetapkan oleh syara', tapi dianjurkan agar dilaksanakan. Allah subhanahu wata’ala berfirman:

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا


Artinya: "Supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agama-Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang." (QS. Al-Fath: 9)

At-Thabari dalam kitab tafsirnya Jâmi'ul Bayân 'an Ta'wîl ayy al-Qurân, halaman 74 menjelaskan makna "wa tu'azzirûhu" dalam ayat di atas sebagai mengagungkan dan membesarkan Allah. Sementara itu as-Suyuthi dalam al-Dur al-Manshur fi Tafsîr al-Ma'tsûr, halaman 516, menjelaskan makna tersebut sebagai upaya menolong-Nya. Kedua penafsir dalam hal ini seolah sepakat bahwa ada kaitan antara ta’zir dengan upaya mengagungkan Allah subhanahu wata’ala. Dengan demikian, bagi pelaku yang terkena ta’zir, dapat dihukumi bahwa ia telah berbuat maksiat, dan sebagai konsekuensi perbuatannya, ia berhak untuk diminta tobat dengan jalan dikenai sanksi oleh pemberi ta'zîr yang terdiri dari pemimpin atau pejabat yang berwenang.

Menyimak dari sifat ta’zir yang tidak ditetapkan bentuknya oleh syara' namun merupakan anjuran agar hal tersebut dilaksanakan, maka dalam hal ini ada batasan bagi penerapan ta’zir, yaitu:

  1. Karena berupa anjuran, maka ta’zir sifatnya boleh diterapkan dan boleh tidak diterapkan, tergantung pada sisi kemaslahatan yang menjadi pertimbangan. Bila dipandang maslahat oleh Imam/pejabat yang berwenang akan ketiadaan penerapannya, maka ta’zir tidak perlu dilaksanakan. Namun, bila yang terjadi adalah hal sebaliknya, maka sebaliknya pula keharusan ta’zir itu dilaksanakan.
  2. Karena ta’zir adalah salah satu bentuk upaya membuat tobat agar pelaku tidak kembali mengulangi perbuatannya, maka bentuk pelaksanaan ta’zir tidak boleh melebihi had atau diyat. Hal ini senada dengan bunyi hadits Rasulillah shallallahu ‘alaihi wasallam:


لاتعزروه فوق عشرة أوسط

Artinya: "Janganlah kalian memberlakukan sanksi melebihi 10 cambukan!" (HR. Ibnu Mâjah)

Mafhum yang bisa diambil dari hadits ini adalah bahwa had/pidana berupa cambuk yang melebihi 10 cambukan adalah hampir setara dengan had perbuatan lain yang dilarang oleh syariat dan diharamkan. Oleh karena itu, ta’zir tidak boleh menyamainya. Dengan tidak menyamai dengan had ini, maka fungsi ta’zir sebagai realisasi untuk membuat jera dan tobat menjadi tercapai. Ini pula yang menjadi penyebab, mengapa di dalam syariat ada istilah jarîmah ta’zir dan jarîmah hudud. Jarîmah ta’zir dikenakan pada orang yang melakukan pelukaan kepada orang lain secara tidak benar namun dalam syariat tidak ada ketetapan hukumnya. Sementara itu dalam jarîmah hudud, tindakan pelukaan itu sudah masuk batas yang ditetapkan oleh syariat sehingga pelakunya berhak mendapat pidana sesuai dengan yang ditetapkan oleh Syâri', yakni Allah SWT dan Rasul-Nya.

  1. Di dalam ta’zir ada istilah toleransi. Toleransi diberikan seiring memenuhi kaidah syar'i bahwa tujuan dari syariat adalah ketiadaan memberatkan (عدم الحرج) tapi juga tidak menganggapnya sepele (تساهل).

Sebagai contoh; misalnya dalam kaidah muamalah ekonomi, penundaan utang yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya mampu membayarnya merupakan perbuatan zalim. Kezaliman itu terjadi disebabkan karena seharusnya pemilik harta bisa memanfaatkan dan mengelola hartanya, berakibat menjadi tidak bisa, disebabkan karena harta itu belum diterimanya. Dengan demikian, penundaan di sini adalah salah satu bentuk yang bisa dipertimbangkan untuk menerapkan ta’zir karena unsur dhulm-nya (aniaya/kezaliman).

Demikian juga, tindakan rentenir yang memungut imbal manfaat dari harta yang dipinjamkan kepada orang lain, adalah sebuah tindakan aniaya. Untuk itu pula seharusnya ia menerima ta’zir.

Dari kedua contoh masalah ini ta’zir merupakan hal yang boleh diterapkan. Tapi sejauh mana ta’zir itu bisa dilaksanakan, adalah merupakan wilayah ijtihad dari pemangku kekuasaan. Walhasil, pemberlakuan ta’zir adalah syar'iy. Akan tetapi, bagaimana bentuk ta’zir itu dilaksanakan adalah wilayah cakupan syariah yang masih harus dicari dasar pertimbangannya. Wallàhu a'lam bish shawab


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Selasa 2 Juli 2019 21:30 WIB
Melihat Upaya Nabi Muhammad Mendirikan Pasar
Melihat Upaya Nabi Muhammad Mendirikan Pasar
Ilustrasi (via imagenesmy.com)
Selintas ketika mencermati sistem trading online, tiba-tiba menggelayut di benak penulis tentang sejarah bagaimana Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam membangun pasar di Madinah pasca-hijrah. Perekonomian masyarakat kota Madinah kala itu sudah dikuasai oleh para pedagang Yahudi dan bahkan kalangan umat lain. Saking mendominasinya, sampai-sampai menggugah Nabi beserta para sahabat untuk berinisiatif menciptakan pasar sendiri. Bagaimana tidak? Sistem ekonomi Madinah kala itu berada di dalam genggaman mereka. Kecurangan dalam pasar bukan merupakan hal yang baru. Itulah pada akhirnya yang menggiring Nabi untuk mendirikan pasar itu.

Di dalam tarikh yang ditulis oleh Ibnu Mâjah dan Ibnu Shabâh, tercatat beberapa kisah perjalanan awal pembentukan pasar. Pertama kalinya, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beserta sahabat mensurvei Pasar an-Nabit. Ternyata, pasar itu tidak sesuai dengan kehendak Nabi. Beliau sampai bersabda: "Ini bukan pasar kalian". Sabda ini beliau tujukan ke kalangan sahabat saat itu. 

Tidak cocok di satu lokasi, pindah lagi ke lokasi yang lain. Dalam sebuah riwayat hadits disampaikan bahwa suatu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi, lalu berkata: "Ya Rasul, saya sudah menemukan lokasi yang cocok bila dibangun pasar. Sudikah Tuan melihatnya?" Kemudian Nabi pun pergi ke tempat itu, lalu beliau menandai dengan kaki beliau, sambil bersabda: "Ini pasar kalian. Jangan ada yang menindas orang lain, jangan pula dikenai pajak!" 

Tahukah kita akan kawasan yang dipilih oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai pasar ini? Ternyata kawasan tersebut adalah kawasan pekuburan dari sebuah perkampungan Bani Sa'îdah. Para sahabat awalnya keberatan. Bagaimana mungkin mau membangun pasar di lokasi dekat pemakaman? Ternyata, apa penjelasan Nabi? Beliau menekankan ingat mati. Mati merupakan peristiwa yang menghancurkan segala kelezatan. Dengan mengingat mati, maka pelaku pasar diharapkan untuk tidak berani bermain curang. Walhasil, para sahabat kemudian sepakat akan hal itu. Barulah kemudian dibangun pasar. 

Dalam tarikh yang disampaikan oleh Ibnu Shabbâh, sebelum menemukan pasar itu, sebenarnya Nabi sudah menemukan lokasi lain yang dianggap sesuai dengan model pasar yang akan dibangunnya. Kawasan itu adalah kawasan Baqi' al-Zubair. Namun, ternyata maksud kedatangan Nabi beserta rombongan ke kawasan itu sudah terbaca oleh seorang pimpinan Yahudi kala itu, yang bernama Ka'ab ibn Ashraf. Batas penanda lokasi pasar yang didirikan Nabi dirusaknya, dan dipotongnya.

Marahkah Nabi? Ternyata tidak. Beliau bahkan berujar: "Tidak masalah dipotong. Saya akan pindahkan lokasinya sehingga dapat membuatnya semakin marah." Barulah kemudian beliau beralih ke lokasi pekuburan Bani Sa'îdah dan di situ pula beliau membangun pasar, yang kini kemudian kita kenal sebagai lokasi Pasar Madinah. 

Apa hikmah dari perjalanan beliau Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam membangun pasar ini? Dalam beberapa kesempatan, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahkan pernah mengilustrasikan bahwa pasar merupakan medan tempur melawan setan. Di dalam butir ayat Al-Qur’an pun beberapa kali disampaikan tentang bagaimana berperang menghadapi penindasan lewat pasar. Dengan lokasi pekuburan yang dipilih, setidaknya timbul spirit baru dalam membangun tata kelola dan sistem ekonomi yang kuat bebas dari penindasan. 

Adapun Baqi pernah dipilih dan direkomendasikan kepada Nabi adalah karena adanya catatan tersendiri dari Nabi. Baqi' merupakan wilayah yang berada di perkampungan Bani Qainuqa. Ketika sahabat Abdurrahman bin 'Auf, salah seorang sahabat terkaya di Mekah sebelum dan setelah Islam, melakukan hijrah ke Madinah, yang beliau tanyakan pertama kali adalah keberadaan pasar. Dan rekomendasi pertama yang beliau terima ternyata juga sama, yaitu pasar yang berada di lokasi Bani Qainuqa itu. 

Daya tarik pasar yang memikat kaum muhajirin kala itu sehingga mereka berbondong-bondong ke sana, disadari sebagai kekuatan yang berpotensi akan menumbangkan penguasa lama perekonomian Madinah, yaitu Ka'ab bin Ashraf. Menyadari daya kekuatan itu, akhirnya Ka'ab bin Ashraf mendahului dengan melakukan penolakan terhadap usaha pembangunan ekonomi oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Tapi penolakan itu tidak ditanggapi secara emosional oleh Nabi. Beliau justru mengalah dan beralih mendirikan pasar baru di pekuburan Bani Sa'idah. Di situ beliau tunjukkan soliditas muamalah kaum Muslim. Akhirnya, kekuatan ekonomi pun bergeser ke umat Islam. Saat ini pasar tersebut semakin ramai. Namanya adalah Pasar Madinah. 

Belajar dari pendirian pasar oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ini, seolah menjadi inspirasi buat kita semua, khususnya yang berkecimpung di dunia trading online, misalnya pada pasaran forex, option, swap, forward, dan future, semestinya mulai berinisiatif membangun sistem trading tersendiri yang disesuaikan dengan jasa syariah. 

Apakah mungkin? Ya jelas mungkin, asalkan ada niat yang disertai dengan tindakan. Illat keharaman dalam sistem trading itu adalah jenuh dengan unsur spekulatif yang merupakan unsur utama perjudian. Upaya mencari solusi lepas dari jerat tindakan spekulasi ini merupakan PR bagi kaum santri yang mumpuni dalam IT. Semoga mereka menjadi tergugah dan termotivasi sebab tulisan ini semata niat meneladani nabi dalam menciptakan dan membangun pasar. Wallahu a'lam bish shawab


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur


Tulisan ini disarikan dari: Cengiz Kallek, Socio-Politico-Economic Sovereignty and The Market of Medina, Kuala Lumpur: "Journal of Islamic Economic" - International Islamic University of Malaysia, Vol. 4. Number 1 & 2, July 1995, halaman 2-3