IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Sebagai Bekal Dakwah Santri, Pilih Ikut Waralaba atau Usaha Sendiri?

Jumat 12 Juli 2019 19:30 WIB
Share:
Sebagai Bekal Dakwah Santri, Pilih Ikut Waralaba atau Usaha Sendiri?
Foto: Ilustrasi (FB Khayatul Amri)
Lulus dari pesantren, pulang, balik ke kampung halaman atau merantau adalah pilihan seorang santri. Di tempat barunya, ia harus pandai menyesuaikan diri. Di tengah usahanya untuk berdakwah dan mengabdikan ilmunya, seorang santri juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai makhluk sosial dan sekaligus sebagai makhluk ekonomi. Dan ini tidak bisa dipungkiri, bahwa bagaimanapun juga dakwah memiliki hubungan erat dengan upaya membangun diri menguasai basis perekonomian. 

Nabi Muhammad SAW di awal sebelum dakwah, juga seorang enterpreneur. Beliau seorang penggembala kambing dan juga seorang saudagar. Ketika awal dakwah di Makkah, umat Islam yang kala itu masih sedikit jumlahnya, pernah mendapatkan tekanan monopoli dari masyarakat Quraisy. Buntut dari monopoli itu pada puncaknya adalah hijrahnya Nabi beserta umatnya ke Madinah. Dan di sana, Nabi kemudian bergerak pertama kalinya menyeleksi pasar. Pasar mana umat Islam boleh melakukan transaksi niaga dan pasar mana yang umat Islam tidak boleh melakukan niaga. Semua usaha ini dilakukan adalah dalam rangka memenuhi target atau fondasi ekonomi terlebih dahulu guna menopang dakwah Islam di Madinah kala itu. Kita katakan saja, bahwa ekonomi adalah bagian dari soko guru dakwah.
Nah, sebagai santri pemula yang ingin dakwah, awalnya ia disibukkan dengan membangun fondasi ekonomi itu. Usaha apa yang tepat baginya? 

Ada salah satu pertanyaan dalam membangun jaringan niaga, yaitu sebaiknya santri memulai usaha mandiri dari nol ataukah ikut kerja sama dan bergabung dengan jalur usaha yang sudah mapan? Di sini masing-masing memiliki keunggulan dan sekaligus kekurangan. 

Jika bergabung dengan sistem yang sudah mapan maka santri harus siap dengan pola usaha yang digariskan oleh pihak yang dicabangi, dan taat prosedur. Namun bila ia membuka usaha sendiri, maka ia bebas menentukan jalur usahanya. Mau berdagang, bertani, beternak, mendirikan pabrik, terserah dia lah. Sesukanya dan tuntutannya hanyalah kepandaian membaca peluang. Sistem yang dipergunakan bisa jadi trial and error (mencoba dan terus mencoba) sampai kemudian ia menemui kemapanan. 

Kondisi yang berbeda akan dialami santri yang masuk ke dalam jalur usaha lain yang sudah mapan dan bergerak menjadi mitranya. Sebut saja ikut sistem waralaba dengan menjadi franchisee. Di sini santri tidak membutuhkan banyak modal besar dan mengalami trial and error, karena sistem usahanya sudah teruji.

Keuntungan Berbisnis Waralaba

Jika kita kumpulkan, maka ada beberapa keuntungan dari ikut menjadi mitra sistem bisnis waralaba, antara lain sebagai berikut: 

Pertama, brand product yang sudah dikenal.

Bergabung dengan waralaba yang sudah dikenal sudah barang tentu menguntungkan dari sisi periklanan dan publikasi. Ia tidak perlu lagi untuk menciptakan brand dan memasarkan barang lewat media. Jadi, efisien dari segi waktu disebabkan publikasi bersama.

Kedua, sistem usahanya sudah matang.

Kelebihan dengan ikut waralaba adalah sistem usahanya sudah matang dan sudah terstandarisasi. Demikian juga dengan pelayanannya, sudah barang tentu terstandarisasi. Pengadaan produk, bahan baku bahkan distribusinya, semua sudah masuk dalam hitungan standar quality control. Santri yang tergabung tinggal melaksanakannya sesuai prosedur yang ditetapkan. Untuk itu penting terbina jiwa taat prosedur tersebut. 

Ketiga, ada pembinaan dan pendampingan.

Pembinaan dan pendampingan ini umumnya berkaitan dengan strategi dan manajemen. Jika anda seorang franchise farmasi, sudah barang tentu pembinaan ini juga menyangkut cara menyimpan obat dan lain sebagainya sehingga memungkinkan produk obat yang dijual tertangani dengan baik saat di penyimpanan sehingga aman bagi konsumen. Pembinaan kadang juga berhubungan dengan pemilihan lokasi strategis. Karena bagaimanapun, lokasi franchise memiliki hubungan yang erat keterkaitannya dengan pemasaran produk.

Kerugian Ikut Waralaba

Di samping keuntungan, ada juga beberapa kelemahan dari usaha waralaba ini. Setidaknya ada 4 kelemahan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, manajemen yang kaku.

Hakikatnya, waralaba adalah cabang dari perusahaan pusat. Semua konsep, mekanisme serta sistem, seluruhnya sudah diatur oleh pusat. Kekakuan sistem ini tentu merugikan untuk membentuk jiwa kreatif.

Kedua, mahalnya royalti.

Umumnya setiap waralaba memiliki konsep sendiri-sendiri dalam membayar royalti. Ada yang menggunakan sistem mudlarabah, ijarah, dan ada juga memakai sistem mematok persentase tertentu dari penjualan produk setiap bulannya. Misalnya, kimia farma, mematok tarif 1.9% total penjualan untuk distorkan ke perusahaan pusat sebagai royalti. Waralaba syariah yang muncul dan diinisiasi oleh kalangan santri alumni pesantren umumnya tidak mematok tarif semacam Kimia Farma ini. Mereka memakai sistem mudlarabah (berbagi keuntungan) dari hasil penjualan.

Ketiga, reputasi yang dipertaruhkan.

Bagaimanapun juga, outlet waralaba ini banyak. Saking banyaknya outlet waralaba tersebut, ada kemungkinan suatu saat ada outlet yang melakukan kesalahan dalam menjalankan bisnisnya sehingga merugikam konsumen. Nah, di saat itulah, semua waralaba yang meskipun pada dasarnya antara outlet satu dengan outlet lainnya tidak saling berhubungan, namun mereka bisa terpengaruh akibat kesalahan dari outlet yang lain. Misalnya, ada waralaba minimarket A yang mengalami kesalahan penyimpanan produk sehingga mengalami kadaluarsa atau rusak sebelum terjual. Kesalahan dari satu outlet ini dapat berpengaruh besar di mata konsumen mengingat sama brand produknya, meskipun pada dasarnya itu adalah kesalahan personal dari outlet yang bermasalah itu sendiri.

Keempat, keterbatasan supplier.

Dalam sistem waralaba, perusahaan telah menentukan supplier yang bertugas menyupai barang/stok. Jadi, meskipun pemilik adalah seorang yang banyak jaringan, namun karena keterbatasan supplier tersebut, ia tidak bisa memasok produk dari pihak ketiga disebabkan terikat janji tersebut. Jadi, dalam waralaba tidak ada istilah perjanjian pasokan dengan pihak ketiga. Pasokan hanya diberikan oleh pihak pertama perusahaan waralaba dan sudah digariskan.

Baik keuntungan atau kerugian waralaba di atas, akan sangat bertolak belakang dengan bila mendirikan usaha sendiri. Sifat keterbatasan pemasok, manajemen, pengembangan dana/modal, semua akan berlangsung luwes manakala seorang santri pengusaha mendirikan usaha sendiri. Namun, hal yang tidak boleh dilupakan adalah, membuka usaha sendiri itu risikonya jauh lebih besar dibanding ikut waralaba. 

Nah, sekarang tergantung pada santri. Ia mau mendirikan usaha sendiri atau ikut waralaba? Pikirkan masak-masak dan jangan grusa-grusu. Bagaimanapun juga semuanya memakai modal usaha. Dan modal itu tidaklah sedikit. Tingginya risiko kegagalan menjalankan modal mutlak menjadi faktor pertimbangan. Tapi anda jangan takut untuk berusaha, ya? Jatuh bangun adalah sesuatu yang sudah biasa. Anda cukup menjadi orang yang siap bertanggung jawab atas kegagalan usaha anda itu saja sudah cukup untuk membantu anda mentas dari sisi ekonomo. Wallahu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Tags:
Share:
Kamis 11 Juli 2019 11:30 WIB
Mengenal Bisnis Waralaba
Mengenal Bisnis Waralaba
Anda pernah mendengar istilah waralaba bukan? Sudah pasti, bagi pegiat media sosial dan peselancar dunia maya tidak akan asing dengan istilah yang satu ini. Kalau mengenal waralaba, maka sudah pasti juga mengenal istilah franchise. 

Bagi yang belum memahami istilah waralaba ini, maka penulis sarankan anda melihat Alfamart, Indomart, Alfamidi, McDonalds, KFC, dan sejenisnya. Di Jawa Timur, ada toko Basmalah. Namun, khusus untuk nama terakhir, pengkaji belum mengamati secara jauh. Namun, agaknya indikasi yang penulis tangkap, Toko Basmalah mengarah ke membentuk jaringan waralaba baru yang lahir dari kalangan pesantren. Nah, dari setiap waralaba yang didirikan ini, kira-kira ciri khas apa yang dimiliki oleh masing-masing? Setiap anda masuk ke Alfamart, anda akan menangkap kesan dan mekanisme pelayanan yang sama antara satu Alfamart dengan Alfamart lainnya, bukan? Itulah waralaba. Keunikan dan ciri khasnya itu senantiasa distandarkan. Lebih lengkapnya, mari kita kaji secara mendalam tentang bisnis waralaba ini.

Ya, waralaba adalah franchise dan franchise adalah waralaba. Waralaba merupakan sebuah sistem bisnis yang mempertemukan antara "pihak pertama" selaku pemilik usaha dengan merek dagang tertentu, produk dan sistem operasional khusus yang berkaitan dengan rahasia dagang, dengan "pihak kedua" yang mendapat izin untuk ikut nebeng usaha dengan melakukan pola dagang yang sama dengan pihak pertama, produk dan merek yang sama serta sistem operasionalnya, atau bahkan izin usahanya. Selanjutnya, dalam istilah industri waralaba ini, pihak pertama disebut sebagai franchisor. Sementara itu, pihak kedua dikenal sebagai franchise. 

Ingat, dalam kamus ekonomi, merek dagang produk itu punyai nilai. Demikian juga dengan cara pemasaran, sistem operasional dan layanan dagang, bahkan izin usaha, semuanya memiliki nilai dan layak untuk diperhitungkan. Untuk produk, ada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Paten. 

Nah, di zaman yang serba harus izin ini, pengurusan izin buka usaha adalah bukan perkara mudah. Demikian juga pengajuan hak paten dagang, semuanya bukan perkara mudah. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, dirasa akan sulit mengembangkan usahanya bilamana harus melakukan itu semua. Salah satu cara praktis adalah dengan jalan nebeng itu. Nebeng dengan segala macam jenis produknya, pola usahanya, produknya, untuk mendapatkan keuntungan. 

Namanya saja nebeng dan menggunakan hak kekayaan intelektual, hak paten dan hak dagang orang lain, sudah pasti ada konsekuensinya. Apa itu? Yaitu kewajiban membayar royalti ke pemilik pertama selaku pemilik merek dagang dan produk. Termasuk akad apakah waralaba seperti ini? Dan apa status uang royalti yang harus dibayarkan itu dalam tinjauan fikih? 

Jika menilik dari relasi akad yang dibangun antara pihak franchisor dengan franchise, nampak bahwa akad ini termasuk jenis akad syirkah wujuh, yaitu akad kemitraan berbasis pada pertimbangan potensi franchise. Namun, untuk kasus waralaba tertentu, semacam Kimia Farma yang bergerak dalam bidang waralaba farmasi, relasi antara kedua belah pihak menunjukkan relasi kemitraan syibhu al-'inan (semi syirkah 'inan). Bagaimana hal ini terjadi?

Pertama, dalam waralaba Kimia Farma, pihak franchisor juga mengeluarkan modal, yaitu berupa stock obat senilai 150 juta rupiah. Sementara itu, pihak franchise mengeluarkan modal sebesar 450 juta (tidak termasuk biaya sewa tempat). 

Kedua, yang menjadi illat bahwa relasi waralaba Kimia Farma bukan termasuk 'inan adalah keberadaan peralatan penyimpan obat, komputer, software apotek, obat-obatan, televisi, AC ruangan, yang semua itu dihitung sebagai bentuk jaminan mutu dan standart pelayanan yang ditetapkan oleh Kimia Farma. Stock obat yang dikirim, merupakan milik dari franchise Kimia Farma. Franchisor Kimia Farma bertanggung jawab dalam memberikan pelatihan kepada Franchise dengan besaran ujrah senilai selisih antara 450 juta dikurangi 150 juta rupiah dan belanja perkakas penyimpanan obat yang dibutuhkan di atas. Kita ambil taksiran saja bahwa biaya perkakas dan pengiriman adalah menghabiskan dana sekitar 75 juta rupiah, maka total kucuran lengkap dengan biaya teknisi, adalah menjadi senilai 225 juta rupiah. Dengan demikian, sisa ongkos pembinaan berkisar 225 juta. 

Bagaimana dengan pola royalti yang wajib dibayarkan dengan besaran tertentu dari laba keuntungan oleh pihak franchise ke franchisor ini? Apakah itu masuk kategori bagi hasil? 

Terkait dengan royalti yang harus diberikan kepada franchisor, ada dua pandangan dalam hal ini: Pertama, berkaitan dengan ibtikar (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Menurut kalangan Hanafiyah, HAKI (ibtikar) adalah masuk kelompok al-maal al mustafad, yaitu harta yang bisa diambil faedah/ kegunaannya disebabkan hal tersebut dilindungi oleh undang-undang. Karena HAKI masuk rumpun harta, maka berlaku qaidah bahwa setiap harta adalah bisa disewakan atau dijualbelikan. Kita sering mendengar istilah jual beli hak paten produk, bukan? Barangsiapa ada yang mencoba memplagiasi dan mencuri / menggunakan hak paten suatu produk tertentu tanpa seizin pemilik hak paten, maka ia akan dikenai sanksi pidana plagiasi atau pemcurian HAKI. Karena jelasnya peraturan yang melindungi hal ini, maka penggunaan HAKI atau Hak Paten produk oleh Franchise adalah masuk rumpun akad ijârah (sewa menyewa). 

Mengingat bahwa Hal Paten itu disertai dengan ikut menjual produk yang dihasilkan lewat HAKI dan Hak Paten tersebut, maka besaran ujrah (ongkos sewa) seringkali ditentukan melalui proses negosiasi. Franchisor Kimia Farma misalnya, mereka mematok royalty fee - atau dalam istilah fiqih disebut tariff ujrah - yaitu sebesar 1.5% dari total penjualan setiap bulannya dengan masa sewa selama 6 tahun per franchise. 

Kedua, memandang bahwa besaran royalty fee ini dipungut setiap bulan dan ditentukan kadarnya berdasarkan persentase, maka akad kemitraan sebagaimana dimaksud ini seringkali dimasukkan dalam rumpun akad syirkah mudlarabah. Akad ini merupakan akad kontemporer dan dikenal serta diadopsi oleh beberapa fuqaha 'ashriyah, seperti Wahbah Al Zuhaily. Akad ini merupakan akad turunan dari teori syirkah yang ada dan termaktub dalam kitab salaf dan berupakan hasil adaptif terhadap sejumlah pengertian "harta" yang berkembang selama ini. Dulu, teori harta lebih banyak merujuk kepada pengertian ainun maujud atau 'ainun manfaat serta bisa dimiliki. Sekarang, harta tidak hanya berhenti sampai di situ pengertiannya, karena adakalanya harta tidak bisa dimiliki, tapi bisa diambil faidahnya dan bisa dikuasai serta dipindahtangankan. Contoh gampang adalah pulsa listrik. Pemilik meteran adalah PLN, namun listriknya bisa diambil faedah dan sekaligus manfaat dari meteran yang dipasang. Ketika pelanggan memutuskan diri tidak berlangganan listrik, maka hak milik meteran adalah perusahaan PLN kembali. Demikian pula dengan kabel jaringan yang menuju ke lokasi pelanggan. 

HAKI dan Hak Paten memiliki teori seperti meteran listrik tersebut. Jika franchise memutuskan diri untuk berpisah dengan franchisor, maka ia tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar sewa hak, dan kepemilikan HAKI dan Hak Paten kembali ke franchisor. Selanjutnya berlaku kembali aturan bahwa setiap upaya plagiasi yang dilakukan oleh bekas franchise akan berlaku hukum yang sama dengan pencurian HAKI. 

Walhasil, akad-akad yang terlibat di dalam pendirian waralaba adalah terdiri dari syirkah 'inan, syirkah wujuh, dan syirkah mudlarabah. Besaran royalti yang dibayarkan setiap bulan selama jangka waktu tertentu adalah masuk rumpun akad ijarah, yaitu akad sewa HAKI dan Hak Paten. Wallahu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur


Selasa 9 Juli 2019 21:15 WIB
Pengaduan Layanan Jasa dalam Tinjauan Fiqih Muamalah
Pengaduan Layanan Jasa dalam Tinjauan Fiqih Muamalah
Ilustrasi (alarabiya.net)
Dalam dunia ekonomi, yang dinamakan sebagai produk adalah mencakup tiga aspek, yaitu: (1) produk tahan lama, (2) produk tidak tahan lama, dan (3) jasa. Jadi, jasa secara eksplisit disebut sebagai produk atau komoditas.

Jika sebuah produk adalah identik dengan barang, maka jasa merupakan produk yang terdiri atas barang yang tidak tampak oleh mata, tapi dapat dirasakan kehadirannya. Dengan demikian, dalam terminologi fiqih, jasa masuk kategori harta manfaat.

Menyewa jasa, hakikatnya sama dengan membeli harta yang berupa  "manfaat". Oleh karenanya, dalam sewa jasa, juga berlaku khiyar (opsi atau hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi) sebagaimana hal itu berlaku atas jual beli. Khiyar yang dimaksud di sini adalah mencakup pilihan untuk melakukan pembatalan atau meneruskan akad oleh dua pihak yang bertransaksi dalam bidang jasa.

Salah satu masalah yang sering terjadi terkait dengan jasa adalah pihak konsumen merasa bahwa jasa yang diterimanya tidak sesuai dengan yang ditawarkan di awal. Jika memang hal ini terjadi dan dengan sengaja dilakukan oleh pihak produsen atau penyedia jasa, maka hal itu bisa disamakan dengan istilah jual beli gharar. Misalnya, jasa Tol yang menawarkan kelancaran perjalanan. Seiring banyaknya gangguan di dalamnya yang justru mengganggu perjalanan penggunanya, maka jasa yang ditawarkan ini seolah sama dengan penipuan yang dilarang syariat. Tingginya biaya tol namun menjamin kelancaran perjalanan, adalah termasuk sesuai dengan prinsip jual beli produk yang baik, karena dalam ekonomi berlaku hukum "ada kualitas, ada harga". 

Terkait dengan ketidaksesuaian antara produk jasa yang ditawarkan dengan servis yang diterima konsumen, maka boleh bagi konsumen untuk melakukan klaim. Klaim ini seolah sama dengan klaim atas cacatnya barang yang dibeli. Syeikh Wahbah al-Zuhaily menjelaskan beberapa klausul kebolehan melakukan klaim cacat itu, antara lain sebagai berikut: 

يشترط لثبوت الخيار شرائط هي: (١) ثبوت العيب عند البيع أو بعده قبل التسليم، فلو حدث بعدئذ لا يثبت الخيار (٢) ثبوت العيب عند المشتري بعد قبضه المبيع، ولا يكتفى بالثبوت عند البائع لثبوت حق الرد في جميع العيوب عند عامة المشايخ. (٣) جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض، فإن كان عالما به عند أحدهما فلا خيار له، لأنه يكون راضيا به دلالة. (٤) عدم اشتراط البراءة عن العيب في البيع، فلو شرط فلا خيار للمشتري، لأنه إذا أبرأه فقد أسقط حق نفسه. (٥) أن تكون السلامة من العيب غالبة في مثل المبيع المعيب. (٦) ألا يزول العيب قبل الفسخ. (٧) ألا يكون العيب طفيفا مما يمكن إزالته دون مشقة، كالنجاسة في الثوب الذي لا يضره الغسل. (٨) عدم اشتراط البراءة من العيب في البيع، على التفصيل الآتي في آخر البحث

Artinya: "Ada beberapa syarat yang berlaku bagi tetapnya opsi pembatalan atau penerusan akad, yaitu: (1) Ketika cacat barang sudah diketahui secara pasti saat berlangsungnya transaksi dan barang belum diserahkan ke pembeli. Bila barang sudah diserahkan, maka tidak berlaku lagi khiyar (2) Ketika cacat barang diketahui oleh pembeli saat menerima barang. Tidak bisa dianggap cukup oleh penjual (manakala ditemui cacat oleh pembeli atas barang yang dibelinya) mengingat hak mengembalikan barang belian akibat cacat adalah berlaku tetap bagi pembeli, menurut mayoritas masyayikh. (3) Ketidaktahuan pembeli terhadap cacat barang saat transaksi dan saat menerima. Bila pembeli mengaku tahu cacat tersebut di saat transaksi atau di saat menerima, maka tidak berlaku lagi khiyar baginya, karena dianggap sebagai yang ridla terhadap cacat tersebut. (4) Tidak ada syarat bebas dari cacat saat  membeli oleh pembeli. Bila disyaratkan, maka tidak berlaku khiyar bagi pembeli karena pembebasan itu sama artinya dengan menggugurkan haknya sendiri untuk mengajukan klaim. (5) Jika kondisi baiknya barang yang dibeli itu bersifat maksimal, dan kekurangannya hanya sedikit. (6) Jika cacat barang tidak hilang sebelum dibatalkannya transaksi. (7) Jika cacat barang tidak bersifat ringan yang mudah dihilangkan tanpa masyaqqah yang berarti. Misalnya karena terkena najis sehingga tidak membahayakan pada ain barangnya dan (8) Ketiadaan disyaratkan terbebas dari aib pada saat transaksi, sebagaimana rinciannya akan disampaikan nanti pada akhir pembahasan." (al-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.: 4/581).

Mengikut pada syarat yang disampaikan oleh Syeikh Wahbah al-Zuhaily di atas, maka klaim ketidaklayakan jasa sehingga dibenarkan untuk melakukan khiyar, garis besarnya adalah bergantung pada klausul jasa yang dijanjikan dengan kenyataan yang ada. Bila dijumpai ridha dari pengguna jasa, maka jasa terus bisa dilanjutkan, dan sebaliknya apabila dijumpai ketidakridhaan terhadapnya maka konsumen berhak menetapkan khiyar, antara melanjutkan jasa atau menghentikannya. 

Saat ini, umumnya para pengguna jasa yang tidak mendapati kelayakan terhadap jasa yang diambil dibanding dengan yang dijanjikan, seringkali meminta ganti rugi sebagai kompensasi. Apakah syariat juga mengatur soal ganti rugi ini? Kelak akan kita kupas dalam kajian berikutnya. 


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Rabu 3 Juli 2019 22:0 WIB
Sanksi Ekonomi dalam Pandangan Islam
Sanksi Ekonomi dalam Pandangan Islam
Ilustrasi (via fsfoa.org)

Denda (غرامة) dalam terminologi keislaman adalah masuk rumpun ta’zir/sanksi ekonomi (hukuman/sanksi). Dalam wilayah syariah, ta’zir dibebankan kepada seorang individu atau organisasi adalah karena prinsip usaha untuk mendidik (lit ta'dib) disebabkan tindakan individu atau organisasi yang berlebihan dan keluar dari batas aturan yang ditetapkan sehingga berakibat merugikan hak anak adam yang lain.

Sampai di sini, kita harus bisa membedakan antara pengertian ta’zir dengan had atau diyat. Had dan diyat umumnya sudah ditentukan oleh syariah akan besarannya. Sementara ta’zir tidak ditetapkan oleh syara', tapi dianjurkan agar dilaksanakan. Allah subhanahu wata’ala berfirman:

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا


Artinya: "Supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agama-Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang." (QS. Al-Fath: 9)

At-Thabari dalam kitab tafsirnya Jâmi'ul Bayân 'an Ta'wîl ayy al-Qurân, halaman 74 menjelaskan makna "wa tu'azzirûhu" dalam ayat di atas sebagai mengagungkan dan membesarkan Allah. Sementara itu as-Suyuthi dalam al-Dur al-Manshur fi Tafsîr al-Ma'tsûr, halaman 516, menjelaskan makna tersebut sebagai upaya menolong-Nya. Kedua penafsir dalam hal ini seolah sepakat bahwa ada kaitan antara ta’zir dengan upaya mengagungkan Allah subhanahu wata’ala. Dengan demikian, bagi pelaku yang terkena ta’zir, dapat dihukumi bahwa ia telah berbuat maksiat, dan sebagai konsekuensi perbuatannya, ia berhak untuk diminta tobat dengan jalan dikenai sanksi oleh pemberi ta'zîr yang terdiri dari pemimpin atau pejabat yang berwenang.

Menyimak dari sifat ta’zir yang tidak ditetapkan bentuknya oleh syara' namun merupakan anjuran agar hal tersebut dilaksanakan, maka dalam hal ini ada batasan bagi penerapan ta’zir, yaitu:

  1. Karena berupa anjuran, maka ta’zir sifatnya boleh diterapkan dan boleh tidak diterapkan, tergantung pada sisi kemaslahatan yang menjadi pertimbangan. Bila dipandang maslahat oleh Imam/pejabat yang berwenang akan ketiadaan penerapannya, maka ta’zir tidak perlu dilaksanakan. Namun, bila yang terjadi adalah hal sebaliknya, maka sebaliknya pula keharusan ta’zir itu dilaksanakan.
  2. Karena ta’zir adalah salah satu bentuk upaya membuat tobat agar pelaku tidak kembali mengulangi perbuatannya, maka bentuk pelaksanaan ta’zir tidak boleh melebihi had atau diyat. Hal ini senada dengan bunyi hadits Rasulillah shallallahu ‘alaihi wasallam:


لاتعزروه فوق عشرة أوسط

Artinya: "Janganlah kalian memberlakukan sanksi melebihi 10 cambukan!" (HR. Ibnu Mâjah)

Mafhum yang bisa diambil dari hadits ini adalah bahwa had/pidana berupa cambuk yang melebihi 10 cambukan adalah hampir setara dengan had perbuatan lain yang dilarang oleh syariat dan diharamkan. Oleh karena itu, ta’zir tidak boleh menyamainya. Dengan tidak menyamai dengan had ini, maka fungsi ta’zir sebagai realisasi untuk membuat jera dan tobat menjadi tercapai. Ini pula yang menjadi penyebab, mengapa di dalam syariat ada istilah jarîmah ta’zir dan jarîmah hudud. Jarîmah ta’zir dikenakan pada orang yang melakukan pelukaan kepada orang lain secara tidak benar namun dalam syariat tidak ada ketetapan hukumnya. Sementara itu dalam jarîmah hudud, tindakan pelukaan itu sudah masuk batas yang ditetapkan oleh syariat sehingga pelakunya berhak mendapat pidana sesuai dengan yang ditetapkan oleh Syâri', yakni Allah SWT dan Rasul-Nya.

  1. Di dalam ta’zir ada istilah toleransi. Toleransi diberikan seiring memenuhi kaidah syar'i bahwa tujuan dari syariat adalah ketiadaan memberatkan (عدم الحرج) tapi juga tidak menganggapnya sepele (تساهل).

Sebagai contoh; misalnya dalam kaidah muamalah ekonomi, penundaan utang yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya mampu membayarnya merupakan perbuatan zalim. Kezaliman itu terjadi disebabkan karena seharusnya pemilik harta bisa memanfaatkan dan mengelola hartanya, berakibat menjadi tidak bisa, disebabkan karena harta itu belum diterimanya. Dengan demikian, penundaan di sini adalah salah satu bentuk yang bisa dipertimbangkan untuk menerapkan ta’zir karena unsur dhulm-nya (aniaya/kezaliman).

Demikian juga, tindakan rentenir yang memungut imbal manfaat dari harta yang dipinjamkan kepada orang lain, adalah sebuah tindakan aniaya. Untuk itu pula seharusnya ia menerima ta’zir.

Dari kedua contoh masalah ini ta’zir merupakan hal yang boleh diterapkan. Tapi sejauh mana ta’zir itu bisa dilaksanakan, adalah merupakan wilayah ijtihad dari pemangku kekuasaan. Walhasil, pemberlakuan ta’zir adalah syar'iy. Akan tetapi, bagaimana bentuk ta’zir itu dilaksanakan adalah wilayah cakupan syariah yang masih harus dicari dasar pertimbangannya. Wallàhu a'lam bish shawab


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur