IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Hukum Transaksi Jual Beli oleh Penyandang Tunanetra

Kamis 18 Juli 2019 22:45 WIB
Share:
Hukum Transaksi Jual Beli oleh Penyandang Tunanetra
Ilustrasi (iStock)
Sebenarnya masalah ini merupakan masalah cabang, akan tetapi berlaku umum di masyarakat. Penulis sendiri sering mendapati ada dua orang tunanetra berjalan ke pasar tanpa ada yang membimbing dan mereka belanja keperluan mereka untuk panti sosial tempat mereka dititipkan. Sejak awal penulis amati, belanja mereka benar dan tidak ada masalah. Namun, di sisi yang lain, ada juga orang yang usil mengerjai mereka para penyandang disabilitas ini. Mereka mengambil keuntungan dari saudara kita yang tidak bisa melihat ini dengan memberikan barang jelek tapi dibilang baik. Dan saudara kita ini tidak bisa mengenalinya dan jadilah mereka pulang dengan membawa barang jelek namun dibilang baik, atau kadang juga campuran antara barang baik dan buruk. Di sini penulis berpikir, akankah mata sebagai sarana melihat menduduki posisi yang penting dalam muamalah kaum disabilitas ini? 

Beberapa literatur penulis buka dan mendapati salah satu literatur yang ditulis oleh Syekh Wahbah al-Zuhaily dengan menempatkan kondisi mata (baca: indra penglihat) sebagai yang tidak baku bagi kelegalan muamalah jual belinya tunanetra. Dengan kata lain, asalkan keempat indra lainnya masih berfungsi normal, maka mata tidak mutlak sebagai syarat ru'yah (mengenali barang). 

وأما ما يعرف بالنظر فوصفه للأعمى يقوم مقام نظره

Artinya: "Sementara itu barang yang bisa diketahui dengan memandang, maka dengan menunjukkan sifat barang tersebut bagi tunanetra adalah sama dengan menempati derajat memandangnya orang yang bisa melihat." (al-Zuhaily, Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu, Juz 4, Beirut: Dâru al-Ma'rifah, tt.: 580)

Kali ini penulis coba hadirkan literatur lain sebagai pembanding dari literatur yang disampaikan Syekh Wahbah itu yang menyatakan khilaf di antara bisa dan tidaknya mata sebagai faktor kelegalan itu. Setidaknya ada dua konsekuensi hukum yang berlaku. Dalam Majmu' Syarah al-Muhadzab li al-Syairazy, Imam Nawawi menyatakan bahwa: 

وإن باع الأعمى أو اشترى شيئا لم يره (فإن قلنا) إن بيع ما لم يره البصير لا يصح لم يصح بيع الأعمى وشراؤه (وإن قلنا) يصح ففى بيع الأعمى وشرائه وجهان (أحدهما) يصح كما يصح من البصير فيما لم يره و يستنيب في القبض والخيار كما يستنيب في شرط الخيار (والثانى) لا يصح لأن بيع ما لم يره يتم بالرؤية وذلك لا يوجد في حق الاعمى ولا يمكنه أن يوكل في الخيار لأنه خيار ثبت بالشرع فلا تجوز الاستنابة فيه كخيار المجلس بخلاف خيار الشرط

Artinya: "Jika seorang tunanetra menjual atau membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ada dua pendapat, yaitu 
  1. Jika kita berpendapat bahwa jual beli barang yang belum dilihat oleh orang yang bisa melihat hukumnya adalah tidak sah, maka tidak sah pula hukum jual belinya tunanetra.
  2. Jika kita berpendapat bahwa jual beli barang yang belum dilihat oleh orang yang melihat sebagai sah, maka ada dua wajah hukum yang berlaku bagi muamalah jual belinya tunanetra, yaitu:
Pertama, dipandang sah sebagaimana sahnya muamalah jual belinya orang yang bisa melihat. Sementara dalam rangka penerimaan barangnya (qabdlu) dan melakukan khiyar (opsi membatalkan transaksi bila ada cacat, red), maka dia harus mengangkat orang kedua sebagaimana orang yang melihat mengangkat orang lain untuk melakukan qabdlu dan khiyar.  

Kedua, dipandang tidak sah karena jual beli barang yang belum pernah dilihat, sempurnanya hanya dengan cara melihat. Dan hal demikian ini tidak ditemukan pada potensi penyandang tunanetra. 

(Untuk wajah yang kedua ini), berlaku konsekuensi  hukum bagi tunatetra, yaitu: 
  • mengangkat wakil tidak dimungkinkan dalam urusan khiyar karena aturan khiyar sudah tetap di dalam syara' (yakni melihat dulu), dan
  • mengangkat pihak kedua untuk menggantikannya melakukan khiyar (opsi) juga tidak diperbolehkan, seperti mengangkat pengganti untuk melakukan khiyar majelis (karena dalam khiyar majelis, disyaratkan yang bersangkutan harus melihat dulu dengan mata kepala sendiri), kecuali 
  • khiyar syarat. (Jika ada opsi khiyar syarat, maka boleh mengangkat orang kedua untuk melakukan khiyar).." 

(Lihat: Al-Nawawy, al-Majmû' Syarah al-Muhadzab li al-Syairazy, juz 3, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.: 15-16!). 


Objek bahasan dalam pendapat di atas adalah jual beli barang yang belum dilihat oleh pembeli. Dalam kasus umum, jual beli yang masuk barang belum pernah dilihat itu ada dua, yaitu bai' maushufin fi al-dzimmah (jual beli salam) dan bai' al-ghaib. Jual beli salam (pesan) berlaku syarat harga harus diketahui secara jelas, dan barang sudah ada dalam tanggungan penjual (milik penjual). Pada saat barang sudah diterima oleh pembeli, pembeli bisa melihat langsung barangnya dan sekaligus bisa menyifatinya sehingga dengan mudah ia bisa menentukan khiyar, yaitu antara melanjutkan akad atau membatalkannya. Jika ada ketentuan bahwa dalam akad jual beli salam ini harus khiyar majelis, maka setidaknya pembeli harus bisa mengenali saat awal barang ditunjukkan spesifikasinya oleh penjual. Dan ini bisa dilakukan oleh pembeli dengan catatan, pembeli sudah punya pengalaman tentang barang dengan spesifikasi tersebut. Namun, jika pembeli belum punya pengalaman, maka jual beli barang yang dipesan dengan khiyar majelis masuk kategori jual beli jahalah, karena menyimpan unsur ketidaktahuan pembeli. 

Apakah akad ini sah? Dalam kasus ini sebenarnya berlaku dua pandangan, yaitu antara sah dan tidak. Sah jika kondisi pembeli masuk dalam syarat kondisi pertama, dan tidak sah bila pembeli masuk syarat kondisi kedua disebabkan unsur ketidaktahuannya (jahâlah) terhadap barang yang dibeli. Namun untuk kondisi kedua, menjadi sah bilamana khiyarnya bukan khiyar majelis, melainkan khiyar syarat. 

Dengan mencermati kasus di atas, maka hal yang sama bisa berlaku bagi penyandang tunanetra.  Jika penyandang tunanetra belum pernah memiliki pengalaman dengan barang, maka jual belinya bisa menjadi tidak sah disebabkan ketidaktahuannya terhadap barang, kecuali bila diterapkan khiyar syarat. Sebaliknya jual beli tersebut bisa dipandang sah, bila si pembeli pernah memiliki pengalaman dengan barang. 

Syarat memiliki pengalaman pada barang ini, khusus untuk tunanetra, bisa terjadi melalui tiga kemungkinan, yaitu: 

1. Pada saat memutuskan membeli barang, sang penyandang tunanetra pernah melihat dengan mata kepala sendiri terhadap barang. Dan ini memungkinkan terjadi pada penyandang yang sifatnya bukan tunanetra sejak lahir. Gambarannya, saat membeli ia belum mengalami kebutaan, dan saat barang diterima, ia mengalami kebutaan. Kondisi jual beli seperti ini hukumnya sah karena illat pernah berpengalaman. Akan tetapi, qabdlu barangnya, tidak boleh ia terima sendiri, melainkan ia bisa menyuruh pihak kedua untuk menolongnya, kecuali jika ada khiyar syarat, maka ia tidak perlu meminta tolong, disebabkan ia sendiri saja sudah cukup untuk memenuhi syarat qabdlu.

2. Jika sang penyandang tunanetra itu menyandangnya sejak lahir, maka khiyar yang berlaku baginya hanya khiyar syarat. Yang disoal oleh ulama adalah saat akad memutuskan jual beli. Apakah boleh sang tunanetra membeli sendiri barang yang belum pernah dilihatnya? Dalam hal ini maka seolah yang berlaku adalah jual beli barang yang ghaib. Hukumnya juga bisa sah dan bisa tidak. Bisa sah apabila disebutkan spesifikasinya dan bisa tidak sah manakala tidak diketahui spesifikasinya. Ketidaktahuan spesifikasi ini seolah menyerupai jual beli munâbadzah (jual beli spekulasi dengan jalan lempar). Jadi, poin krusialnya adalah spesifikasi barang itu, bisa diketahui oleh pembeli tunanetra sendiri atau tidak, atau oleh orang suruhannya. 

3. Kondisi ketiga kemungkinan pembeli tidak tahu barang saat pembeli kecuali spesifikasinya. Namun, di saat qabdlu (penerimaan barang), ia sembuh dari kebutaan. Apakah boleh ia melakukan khiyar kembali? Menurut Syekh Wahbah al-Zuhaily, dinyatakan tidak boleh disebabkan ru'yah dengan sifat barang saat masih mengalami kebutaan menempati derajat maqam ru'yat al-bashîr (mengetahuinya orang yang bisa melihat). Namun, menurut pendapat Imamuna al-Nawawy di atas, hukumnya adalah boleh disebabkan karena sempurnanya jual beli hanya dengan ru'yatu al-bashîr

Walhasil, sah atau tidak jual belinya penyandang tunanetra, dalam hal ini ada khilaf pendapat di kalangan ulama'. Syekh Wahbah memilih pendapat sah mengingat hushul ru'yat (tercapainya ru'yat) bisa dilakukan melalui sarana panca indra yang lain. Sementara itu, Imam al-Nawawy memandang sisi dhahir (tekstual) nash, bahwasanya jual beli tanpa ru'yatu al-bashir dihukumi sebagai dua, tergantung pada sisi mana kita memberi kelonggaran pada makna jual beli barang yang belum terlihat. Jual beli tunanetra hukumnya sah manakala kita mengikut pendapat bahwa jual beli barang belum terlihat hukumnya adalah sah. Dan bisa diputus sebagai tidak sah, bila kita menyatakan pendapat bahwa jual beli barang yang belum pernah dilihat sebagai tidak sah, kecuali ada khiyar syarat. Bila ada khiyar ini, maka hukum jual beli barang yang belum terlihat hukumnya menjadi mutlak sah. 

Lantas mana dari kedua pendapat ini yang maslahat bagi penyandang tunanetra? Imam al-Nawawy memberikan penegasan bahwa:

ﻭﺇﻥ ﺟﻮﺯﻧﺎﻩ ﻓﻮﺟﻬﺎﻥ ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻛﺑﻴﻊ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺧﻴﺎﺭ واﻟﺜﺎﻧﻲ يجوﺯ ﻓﻴﻘﺎﻡ ﻭﺻﻒ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺣﻤﺪ 

Artinya: "Jika kita memilih pendapat membolehkan, maka ada dua pandangan, (yang paling shahih) adalah tidak bolehnya transaksi jual belinya kaum tunanetra karena ketiadaan jalan untuk melihat barang. Oleh karena itu pula, transaksinya menyerupai transaksi jual beli barang ghaib, tiada khiyar baginya. (Kedua) boleh namun harus mengajak orang lain guna menjelaskan sifatnya, yang penjelasan ini menempati maqam melihatnya tunanetra. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad." (Lihat: Al-Nawawy, al-Majmû' Syarah al-Muhadzab li al-Syairazy, Juz 3, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.: 15-16!)

Jika melihat struktur pendapat di atas, pendapat kedua (pendapat yang membolehkan muamalah jual belinya tunanetra) bukanlah menduduki pendapat yang lemah. Pendapat itu merupakan pendapat yang shahih juga. Artinya, jika hal ini diterapkan pada praktik muamalah penyandang tunanetra, maka tetap bisa dibenarkan, asalkan kondisi lingkungannya tidak bersifat merugikan bagi tunanetra. Bukankah tunanetra yang bekerja dengan melakukan jual beli adalah jauh lebih baik dibanding ia diam saja sembari menunggu uluran dari orang lain? Sampai di sini, maka pendapat yang kedua ini dirasa yang lebih maslahat. Wallahu a'lam bish shawab


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pegiat Forum Kajian Fiqih Terapan dan Peneliti dan Pemateri Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Tags:
Share:
Rabu 17 Juli 2019 21:15 WIB
Utang Uang Teman Jatah Beli Mobil dengan Membelikannya Mobil Kredit
Utang Uang Teman Jatah Beli Mobil dengan Membelikannya Mobil Kredit
Kasus muamalah ini merupakan kasus yang sering terjadi di masyarakat. Kadang penyelesaiannya membutuhkan kearifan. Yang pokok, kedua pelaku yang terlibat di dalamnya saling ridha. Agar lebih jelas berikut ini kita sajikan ilustrasinya.

Sebut misalnya Toni. Namanya telah di-blacklist oleh perbankan, sehingga di bank mana pun dia tidak bisa pinjam uang, baik untuk modal ataupun yang lain. Hal ini membuat dia mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Apalagi, status blacklist itu sendiri terjadi bukan karena kesalahannya, tapi karena ia membiarkan nama dan alamatnya dipergunakan oleh “teman”-nya untuk pinjam uang di bank dan kemudian temannya itu tidak memenuhi kewajibannya.

Di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba ia mendapati informasi bahwa temannya yang lain, Rudi, ingin membeli mobil baru yang harganya sudah diketahui sebesar 210 juta rupiah. Akhirnya, Toni mempunyai ide melakukan perundingan dengan Rudi, sebagai berikut:

  • Uang 210 juta yang sedianya untuk membeli mobil secara cash akan dipinjam oleh Toni
  • Agar Rudi tetap bisa memiliki mobil, maka Toni membelikannya mobil atas nama Rudi, dengan cara kredit, dan dengan 60 juta rupiah sebagai uang muka mobil.
  • Sisa uang sebesar 150 juta rupiah akan dipergunakan oleh Toni untuk mengembangkan usahanya.
  • Selanjutnya, kredit per bulan ditanggung oleh Toni sampai mobil lunas.

Yang sering dijadikan objek kajian fiqih adalah termasuk akad apakah ini? Apakah sah berakad dengan rincian sebagaimana diilustrasikan di atas?

Penyelesaian kasus semacam ini secara fiqih sebenarnya tergantung pada kacamata yang dipergunakan. Jika ditilik dari maslahatnya perjalanan, jelas tampak bahwa ada dua kemaslahatan yang dijaga, yaitu:

  1. Toni tetap mendapatkan modal yang dibutuhkan
  2. Rudi tetap bisa membeli mobil yang diinginkannya. 

Kendala fiqih terjadi pada kesimpangsiuran hukum berikut ini: 

  1. Uang yang diterima Toni adalah sebesar 210 juta yang akan dipergunakan membeli mobil secara cash oleh Rudi
  2. Toni membelikan mobil Rudi secara kredit dengan uang muka sebesar 60 juta rupiah dan cicilan ditanggung oleh Toni

Dalam menjawab masalah ini, sebagian fuqaha membaca dua rincian terakhir ini sebagai layaknya pinjam uang sebesar 150 juta dengan kembalian sebesar tambahan total harga mobil secara kredit. Jika harga cash mobil sebesar 210 juta dan harga kreditnya sebesar 300 juta, maka selisih sebesar 90 juta itu dianggap sebagai riba qardli, yaitu riba yang diperoleh akibat dari akad utang piutang. Kesanggupan membayar cicilan yang tentunya lebih besar dari pokok utang ini dianggap sebagai illat riba tersebut, karena seolah dianggap sebagai syarat yang ditetapkan di awal.

Di sisi lain, ada fuqaha yang menekankan pembacaan hukum pada kemakluman harga mobil yang disepakati oleh kedua orang yang bertransaksi. Kemakluman ini dianggap bahwa hakikatnya Toni tidak sedang berutang uang sebesar 210 juta, melainkan ia sedang berutang mobil dengan merek X dengan jalan penerimaan mobil secara hukmi. Dianggap secara hukmi karena sejak awal sudah diketahui motif Rudi untuk membeli mobil. Oleh karena itu, kewajiban Toni adalah mengembalikan utangnya dalam bentuk mobil dan bukan dalam bentuk uang. Dengan demikian, cicilan yang dibayarkan oleh Toni, seolah membayar cicilan mobil dengan merk X yang dibeli untuk dirinya dan diserahkan oleh Toni ke Rudi sebagai bayaran utangnya ke dia. 

Terkait dengan dasar bahwa "motif utama" bisa dijadikan landasan pijakan kesepakatan awal mobil sebagai tolok ukur ini, Al-Zuhaily berpendapat bahwa: 

مصادر الإلتزام شرعا خمسة: هي العقد والإرادة المنفردة والعمل الضار والعمل النافع والشرع وهي تقابل عند القانونيين: العقد، والإرادة المنفردة  والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون

Artinya: "Sumber kelaziman secara syariah ada 5, yaitu: akad, kehendak individu, perbuatan yang merugikan, perbuatan yang manfaat, dan syara' itu sendiri. Hal ini seolah sama dengan pendapat pakar undang-undang, bahwa sumber kelaziman (ketetapan hukum) juga ada 5, yaitu: akad, kehendak individu, tindakan di luar ketentuan, motif spontanitas tanpa sebab, dan perundang-undangan." (Al-Zuhaily, Nadhâriyatu al-Dlammân, Beirut: Dâr al-Fikr, 1998: 16).

Sulitnya memerinci akad sebagaimana yang berlaku dalam soal, membawa seorang faqih untuk memandang bahwa ada empat pijakan penetapan status sahnya akad sehingga dipandang lazim, yaitu kejelasan transaksi, kejelasan kehendak pribadi, kejelasan motif pelaku transaksi, dan legal standing (syara' atau perundang-undangan yang berlaku). Dasar antisipatif terhadap kemungkinan efek merugikan dari kesepakatan yang terjalin bisa dijembatani oleh nota hitam di atas putih.

Kasus di atas memang terkadang memungkinkan timbulnya potensi keributan (munâza'ât) di belakang hari. Biasanya, dalam hukum positif, kasus penyelesaian tanggung jawab ini diperantarai dengan nota hitam di atas putih pengambilalihan tanggung jawab cicilan. Dalam nota ini umumnya juga disertai kesepakatan sanksi yang akan diterima oleh pihak yang melakukan pelanggaran/mangkir dari tanggung jawabnya. Nota ini pula yang berperan sebagai yarfau al-khilaf (legal standing) atas kasus qabdlu hukmi tersebut. 

وأما القبض الحكمي فهو كل ما تتحقق به الحيازة والتمكن من التصرف ، بحسب العرف السائد ، من غير تناول باليد أو قبض حسي

Artinya: "Al-qabdlu al-hukmi adalah segala sesuatu yang menyatakan terjadinya perpindahan hak milik atau hak kelola aset menurut ‘urf yang berlaku tanpa keterlibatan unsur tangan atau penerimaan tradisional.” (Keputusan Majma’ al-Fiqh al-Islam Nomor 53)

Sampai di sini, maka motif Toni hakikatnya diyakini tidak sedang ingin membahayakan atau menafikan kehendak individu dari Rudi. Di sisi lain ia membutuhkan uang itu untuk pengembangan usaha. Rudi sendiri juga percaya bahwa Toni akan menunaikan kewajibannya secara tepat waktu. Tidak ada motif dasar baginya untuk mengambil manfaat dari Toni dengan jalan riba. Walhasil, menurut pandangan yang kedua ini, akad sebagaimana yang dijalankan oleh Toni dan Rudi adalah sah secara syariat. Wallahu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Jumat 12 Juli 2019 19:30 WIB
Sebagai Bekal Dakwah Santri, Pilih Ikut Waralaba atau Usaha Sendiri?
Sebagai Bekal Dakwah Santri, Pilih Ikut Waralaba atau Usaha Sendiri?
Foto: Ilustrasi (FB Khayatul Amri)
Lulus dari pesantren, pulang, balik ke kampung halaman atau merantau adalah pilihan seorang santri. Di tempat barunya, ia harus pandai menyesuaikan diri. Di tengah usahanya untuk berdakwah dan mengabdikan ilmunya, seorang santri juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai makhluk sosial dan sekaligus sebagai makhluk ekonomi. Dan ini tidak bisa dipungkiri, bahwa bagaimanapun juga dakwah memiliki hubungan erat dengan upaya membangun diri menguasai basis perekonomian. 

Nabi Muhammad SAW di awal sebelum dakwah, juga seorang enterpreneur. Beliau seorang penggembala kambing dan juga seorang saudagar. Ketika awal dakwah di Makkah, umat Islam yang kala itu masih sedikit jumlahnya, pernah mendapatkan tekanan monopoli dari masyarakat Quraisy. Buntut dari monopoli itu pada puncaknya adalah hijrahnya Nabi beserta umatnya ke Madinah. Dan di sana, Nabi kemudian bergerak pertama kalinya menyeleksi pasar. Pasar mana umat Islam boleh melakukan transaksi niaga dan pasar mana yang umat Islam tidak boleh melakukan niaga. Semua usaha ini dilakukan adalah dalam rangka memenuhi target atau fondasi ekonomi terlebih dahulu guna menopang dakwah Islam di Madinah kala itu. Kita katakan saja, bahwa ekonomi adalah bagian dari soko guru dakwah.
Nah, sebagai santri pemula yang ingin dakwah, awalnya ia disibukkan dengan membangun fondasi ekonomi itu. Usaha apa yang tepat baginya? 

Ada salah satu pertanyaan dalam membangun jaringan niaga, yaitu sebaiknya santri memulai usaha mandiri dari nol ataukah ikut kerja sama dan bergabung dengan jalur usaha yang sudah mapan? Di sini masing-masing memiliki keunggulan dan sekaligus kekurangan. 

Jika bergabung dengan sistem yang sudah mapan maka santri harus siap dengan pola usaha yang digariskan oleh pihak yang dicabangi, dan taat prosedur. Namun bila ia membuka usaha sendiri, maka ia bebas menentukan jalur usahanya. Mau berdagang, bertani, beternak, mendirikan pabrik, terserah dia lah. Sesukanya dan tuntutannya hanyalah kepandaian membaca peluang. Sistem yang dipergunakan bisa jadi trial and error (mencoba dan terus mencoba) sampai kemudian ia menemui kemapanan. 

Kondisi yang berbeda akan dialami santri yang masuk ke dalam jalur usaha lain yang sudah mapan dan bergerak menjadi mitranya. Sebut saja ikut sistem waralaba dengan menjadi franchisee. Di sini santri tidak membutuhkan banyak modal besar dan mengalami trial and error, karena sistem usahanya sudah teruji.

Keuntungan Berbisnis Waralaba

Jika kita kumpulkan, maka ada beberapa keuntungan dari ikut menjadi mitra sistem bisnis waralaba, antara lain sebagai berikut: 

Pertama, brand product yang sudah dikenal.

Bergabung dengan waralaba yang sudah dikenal sudah barang tentu menguntungkan dari sisi periklanan dan publikasi. Ia tidak perlu lagi untuk menciptakan brand dan memasarkan barang lewat media. Jadi, efisien dari segi waktu disebabkan publikasi bersama.

Kedua, sistem usahanya sudah matang.

Kelebihan dengan ikut waralaba adalah sistem usahanya sudah matang dan sudah terstandarisasi. Demikian juga dengan pelayanannya, sudah barang tentu terstandarisasi. Pengadaan produk, bahan baku bahkan distribusinya, semua sudah masuk dalam hitungan standar quality control. Santri yang tergabung tinggal melaksanakannya sesuai prosedur yang ditetapkan. Untuk itu penting terbina jiwa taat prosedur tersebut. 

Ketiga, ada pembinaan dan pendampingan.

Pembinaan dan pendampingan ini umumnya berkaitan dengan strategi dan manajemen. Jika anda seorang franchise farmasi, sudah barang tentu pembinaan ini juga menyangkut cara menyimpan obat dan lain sebagainya sehingga memungkinkan produk obat yang dijual tertangani dengan baik saat di penyimpanan sehingga aman bagi konsumen. Pembinaan kadang juga berhubungan dengan pemilihan lokasi strategis. Karena bagaimanapun, lokasi franchise memiliki hubungan yang erat keterkaitannya dengan pemasaran produk.

Kerugian Ikut Waralaba

Di samping keuntungan, ada juga beberapa kelemahan dari usaha waralaba ini. Setidaknya ada 4 kelemahan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, manajemen yang kaku.

Hakikatnya, waralaba adalah cabang dari perusahaan pusat. Semua konsep, mekanisme serta sistem, seluruhnya sudah diatur oleh pusat. Kekakuan sistem ini tentu merugikan untuk membentuk jiwa kreatif.

Kedua, mahalnya royalti.

Umumnya setiap waralaba memiliki konsep sendiri-sendiri dalam membayar royalti. Ada yang menggunakan sistem mudlarabah, ijarah, dan ada juga memakai sistem mematok persentase tertentu dari penjualan produk setiap bulannya. Misalnya, kimia farma, mematok tarif 1.9% total penjualan untuk distorkan ke perusahaan pusat sebagai royalti. Waralaba syariah yang muncul dan diinisiasi oleh kalangan santri alumni pesantren umumnya tidak mematok tarif semacam Kimia Farma ini. Mereka memakai sistem mudlarabah (berbagi keuntungan) dari hasil penjualan.

Ketiga, reputasi yang dipertaruhkan.

Bagaimanapun juga, outlet waralaba ini banyak. Saking banyaknya outlet waralaba tersebut, ada kemungkinan suatu saat ada outlet yang melakukan kesalahan dalam menjalankan bisnisnya sehingga merugikam konsumen. Nah, di saat itulah, semua waralaba yang meskipun pada dasarnya antara outlet satu dengan outlet lainnya tidak saling berhubungan, namun mereka bisa terpengaruh akibat kesalahan dari outlet yang lain. Misalnya, ada waralaba minimarket A yang mengalami kesalahan penyimpanan produk sehingga mengalami kadaluarsa atau rusak sebelum terjual. Kesalahan dari satu outlet ini dapat berpengaruh besar di mata konsumen mengingat sama brand produknya, meskipun pada dasarnya itu adalah kesalahan personal dari outlet yang bermasalah itu sendiri.

Keempat, keterbatasan supplier.

Dalam sistem waralaba, perusahaan telah menentukan supplier yang bertugas menyupai barang/stok. Jadi, meskipun pemilik adalah seorang yang banyak jaringan, namun karena keterbatasan supplier tersebut, ia tidak bisa memasok produk dari pihak ketiga disebabkan terikat janji tersebut. Jadi, dalam waralaba tidak ada istilah perjanjian pasokan dengan pihak ketiga. Pasokan hanya diberikan oleh pihak pertama perusahaan waralaba dan sudah digariskan.

Baik keuntungan atau kerugian waralaba di atas, akan sangat bertolak belakang dengan bila mendirikan usaha sendiri. Sifat keterbatasan pemasok, manajemen, pengembangan dana/modal, semua akan berlangsung luwes manakala seorang santri pengusaha mendirikan usaha sendiri. Namun, hal yang tidak boleh dilupakan adalah, membuka usaha sendiri itu risikonya jauh lebih besar dibanding ikut waralaba. 

Nah, sekarang tergantung pada santri. Ia mau mendirikan usaha sendiri atau ikut waralaba? Pikirkan masak-masak dan jangan grusa-grusu. Bagaimanapun juga semuanya memakai modal usaha. Dan modal itu tidaklah sedikit. Tingginya risiko kegagalan menjalankan modal mutlak menjadi faktor pertimbangan. Tapi anda jangan takut untuk berusaha, ya? Jatuh bangun adalah sesuatu yang sudah biasa. Anda cukup menjadi orang yang siap bertanggung jawab atas kegagalan usaha anda itu saja sudah cukup untuk membantu anda mentas dari sisi ekonomo. Wallahu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Kamis 11 Juli 2019 11:30 WIB
Mengenal Bisnis Waralaba
Mengenal Bisnis Waralaba
Anda pernah mendengar istilah waralaba bukan? Sudah pasti, bagi pegiat media sosial dan peselancar dunia maya tidak akan asing dengan istilah yang satu ini. Kalau mengenal waralaba, maka sudah pasti juga mengenal istilah franchise. 

Bagi yang belum memahami istilah waralaba ini, maka penulis sarankan anda melihat Alfamart, Indomart, Alfamidi, McDonalds, KFC, dan sejenisnya. Di Jawa Timur, ada toko Basmalah. Namun, khusus untuk nama terakhir, pengkaji belum mengamati secara jauh. Namun, agaknya indikasi yang penulis tangkap, Toko Basmalah mengarah ke membentuk jaringan waralaba baru yang lahir dari kalangan pesantren. Nah, dari setiap waralaba yang didirikan ini, kira-kira ciri khas apa yang dimiliki oleh masing-masing? Setiap anda masuk ke Alfamart, anda akan menangkap kesan dan mekanisme pelayanan yang sama antara satu Alfamart dengan Alfamart lainnya, bukan? Itulah waralaba. Keunikan dan ciri khasnya itu senantiasa distandarkan. Lebih lengkapnya, mari kita kaji secara mendalam tentang bisnis waralaba ini.

Ya, waralaba adalah franchise dan franchise adalah waralaba. Waralaba merupakan sebuah sistem bisnis yang mempertemukan antara "pihak pertama" selaku pemilik usaha dengan merek dagang tertentu, produk dan sistem operasional khusus yang berkaitan dengan rahasia dagang, dengan "pihak kedua" yang mendapat izin untuk ikut nebeng usaha dengan melakukan pola dagang yang sama dengan pihak pertama, produk dan merek yang sama serta sistem operasionalnya, atau bahkan izin usahanya. Selanjutnya, dalam istilah industri waralaba ini, pihak pertama disebut sebagai franchisor. Sementara itu, pihak kedua dikenal sebagai franchise. 

Ingat, dalam kamus ekonomi, merek dagang produk itu punyai nilai. Demikian juga dengan cara pemasaran, sistem operasional dan layanan dagang, bahkan izin usaha, semuanya memiliki nilai dan layak untuk diperhitungkan. Untuk produk, ada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Paten. 

Nah, di zaman yang serba harus izin ini, pengurusan izin buka usaha adalah bukan perkara mudah. Demikian juga pengajuan hak paten dagang, semuanya bukan perkara mudah. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, dirasa akan sulit mengembangkan usahanya bilamana harus melakukan itu semua. Salah satu cara praktis adalah dengan jalan nebeng itu. Nebeng dengan segala macam jenis produknya, pola usahanya, produknya, untuk mendapatkan keuntungan. 

Namanya saja nebeng dan menggunakan hak kekayaan intelektual, hak paten dan hak dagang orang lain, sudah pasti ada konsekuensinya. Apa itu? Yaitu kewajiban membayar royalti ke pemilik pertama selaku pemilik merek dagang dan produk. Termasuk akad apakah waralaba seperti ini? Dan apa status uang royalti yang harus dibayarkan itu dalam tinjauan fikih? 

Jika menilik dari relasi akad yang dibangun antara pihak franchisor dengan franchise, nampak bahwa akad ini termasuk jenis akad syirkah wujuh, yaitu akad kemitraan berbasis pada pertimbangan potensi franchise. Namun, untuk kasus waralaba tertentu, semacam Kimia Farma yang bergerak dalam bidang waralaba farmasi, relasi antara kedua belah pihak menunjukkan relasi kemitraan syibhu al-'inan (semi syirkah 'inan). Bagaimana hal ini terjadi?

Pertama, dalam waralaba Kimia Farma, pihak franchisor juga mengeluarkan modal, yaitu berupa stock obat senilai 150 juta rupiah. Sementara itu, pihak franchise mengeluarkan modal sebesar 450 juta (tidak termasuk biaya sewa tempat). 

Kedua, yang menjadi illat bahwa relasi waralaba Kimia Farma bukan termasuk 'inan adalah keberadaan peralatan penyimpan obat, komputer, software apotek, obat-obatan, televisi, AC ruangan, yang semua itu dihitung sebagai bentuk jaminan mutu dan standart pelayanan yang ditetapkan oleh Kimia Farma. Stock obat yang dikirim, merupakan milik dari franchise Kimia Farma. Franchisor Kimia Farma bertanggung jawab dalam memberikan pelatihan kepada Franchise dengan besaran ujrah senilai selisih antara 450 juta dikurangi 150 juta rupiah dan belanja perkakas penyimpanan obat yang dibutuhkan di atas. Kita ambil taksiran saja bahwa biaya perkakas dan pengiriman adalah menghabiskan dana sekitar 75 juta rupiah, maka total kucuran lengkap dengan biaya teknisi, adalah menjadi senilai 225 juta rupiah. Dengan demikian, sisa ongkos pembinaan berkisar 225 juta. 

Bagaimana dengan pola royalti yang wajib dibayarkan dengan besaran tertentu dari laba keuntungan oleh pihak franchise ke franchisor ini? Apakah itu masuk kategori bagi hasil? 

Terkait dengan royalti yang harus diberikan kepada franchisor, ada dua pandangan dalam hal ini: Pertama, berkaitan dengan ibtikar (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Menurut kalangan Hanafiyah, HAKI (ibtikar) adalah masuk kelompok al-maal al mustafad, yaitu harta yang bisa diambil faedah/ kegunaannya disebabkan hal tersebut dilindungi oleh undang-undang. Karena HAKI masuk rumpun harta, maka berlaku qaidah bahwa setiap harta adalah bisa disewakan atau dijualbelikan. Kita sering mendengar istilah jual beli hak paten produk, bukan? Barangsiapa ada yang mencoba memplagiasi dan mencuri / menggunakan hak paten suatu produk tertentu tanpa seizin pemilik hak paten, maka ia akan dikenai sanksi pidana plagiasi atau pemcurian HAKI. Karena jelasnya peraturan yang melindungi hal ini, maka penggunaan HAKI atau Hak Paten produk oleh Franchise adalah masuk rumpun akad ijârah (sewa menyewa). 

Mengingat bahwa Hal Paten itu disertai dengan ikut menjual produk yang dihasilkan lewat HAKI dan Hak Paten tersebut, maka besaran ujrah (ongkos sewa) seringkali ditentukan melalui proses negosiasi. Franchisor Kimia Farma misalnya, mereka mematok royalty fee - atau dalam istilah fiqih disebut tariff ujrah - yaitu sebesar 1.5% dari total penjualan setiap bulannya dengan masa sewa selama 6 tahun per franchise. 

Kedua, memandang bahwa besaran royalty fee ini dipungut setiap bulan dan ditentukan kadarnya berdasarkan persentase, maka akad kemitraan sebagaimana dimaksud ini seringkali dimasukkan dalam rumpun akad syirkah mudlarabah. Akad ini merupakan akad kontemporer dan dikenal serta diadopsi oleh beberapa fuqaha 'ashriyah, seperti Wahbah Al Zuhaily. Akad ini merupakan akad turunan dari teori syirkah yang ada dan termaktub dalam kitab salaf dan berupakan hasil adaptif terhadap sejumlah pengertian "harta" yang berkembang selama ini. Dulu, teori harta lebih banyak merujuk kepada pengertian ainun maujud atau 'ainun manfaat serta bisa dimiliki. Sekarang, harta tidak hanya berhenti sampai di situ pengertiannya, karena adakalanya harta tidak bisa dimiliki, tapi bisa diambil faidahnya dan bisa dikuasai serta dipindahtangankan. Contoh gampang adalah pulsa listrik. Pemilik meteran adalah PLN, namun listriknya bisa diambil faedah dan sekaligus manfaat dari meteran yang dipasang. Ketika pelanggan memutuskan diri tidak berlangganan listrik, maka hak milik meteran adalah perusahaan PLN kembali. Demikian pula dengan kabel jaringan yang menuju ke lokasi pelanggan. 

HAKI dan Hak Paten memiliki teori seperti meteran listrik tersebut. Jika franchise memutuskan diri untuk berpisah dengan franchisor, maka ia tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar sewa hak, dan kepemilikan HAKI dan Hak Paten kembali ke franchisor. Selanjutnya berlaku kembali aturan bahwa setiap upaya plagiasi yang dilakukan oleh bekas franchise akan berlaku hukum yang sama dengan pencurian HAKI. 

Walhasil, akad-akad yang terlibat di dalam pendirian waralaba adalah terdiri dari syirkah 'inan, syirkah wujuh, dan syirkah mudlarabah. Besaran royalti yang dibayarkan setiap bulan selama jangka waktu tertentu adalah masuk rumpun akad ijarah, yaitu akad sewa HAKI dan Hak Paten. Wallahu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur