IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Mewakilkan Pembelian Barang ke Orang Lain

Sabtu 20 Juli 2019 21:0 WIB
Share:
Mewakilkan Pembelian Barang ke Orang Lain
null
Di dalam akad wakalah, berlaku sebuah kaidah bahwasanya:

الوكيل يقوم مقام الموكل

Artinya: "Wakil itu menduduki posisi orang yang diwakilinya."

Maksud dari kaidah ini adalah bahwasanya hak tasharruf (pengelolaan/pemanfaatan) wakil terhadap barang milik orang yang diwakilinya adalah sama. Namun, kita sering mendapati di lapangan bahwa orang yang mewakilkan berselisih pendapat dengan wakil dalam satu aspek yang sebenarnya tidak menunjukkan kesalahan pihak wakil. Di saat terjadi hal demikian, pendapat siapakah yang seharusnya dipegang?

Perlu diketahui bahwa tugas dan tanggung jawab wakil adalah mengelola harta sesuai dengan deskripsi tugas yang sudah diberikan oleh muwakkil (yang mewakilkan). Manakala wakil sudah menjalankan sesuai dengan prosedur operasional perwakilan, maka tanggung jawab dia sudah selesai dan ia berhak mendapat ujrah (upah) atas pekerjaan yang dilakukan.

Terkait dengan jual beli barang, ada dua kebiasaan yang berlaku bagi orang mengangkat wakil dan delegasi. Pertama, terkadang muwakkil hanya mewakilkan kepada seseorang untuk memberi pandangan terhadap barang saja. Kedua, ada kalanya muwakkil menugaskan wakil untuk melihat barang dan sekaligus melakukan serah terima barang. 

Sebelumnya, ada hal yang harus kita tahu perbedaan antara wakil dan delegasi (rasûl). 

أن الوكيل أصل في نفس القبض  وإنما الواقع للموكل حكم فعله فكان إتمام القبض إلى الوكيل أما الرسول فهو نائب في القبض عن المرسل فكان قبضه قبض المرسل فإتمام القبض إلى المرسل

Artinya: "Wakil merupakan pokok dalam serah terima barang itu sendiri. Apa yang diperintahkan oleh muwakkil adalah dasar hukum wakil itu melakukan. Dengan demikian sempurnanya serah terima suatu barang yang diwakilkan adalah bisa diputus oleh wakil. Adapun utusan (delegasi) maka ia hanya sekedar peran pengganti dari orang yang mengutus dalam menerima barang. Keputusan menerima barang yang ia lakukan tergantung pada penerimaan pihak yang mengutus. Dengan demikian, unsur paripurnanya pendelegasian dalam qabdlu masih tergantung pada pihak yang mendelegasikan." (Al-Zuhaily, al Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.: Juz 4 / 589). 

Garis besar yang disampaikan oleh Syekh Wahbah al-Zuhaily di atas adalah bahwa perbedaan wakil dan delegasi/utusan adalah terletak pada wilayah tasharufnya. Wakil lebih fleksibel dibanding delegasi karena ia bisa memutuskan transaksi sehingga paripurna, dan tugas ini tidak dimiliki delegasi.

Adakalanya pihak yang diangkat wakil ditugaskan untuk mengajukan pandangan tentang barang yang akan dibeli saja. Terkait dengan hal ini, maka berlaku hukum bahwa pandangan wakil adalah dianggap sama dengan pandangan muwakkil.

لو وكل المشتري رجلا بالنظر إلى ما اشتراه، ولم يره فيلزم العقد إن رضي، ويفسخ العقد إن شاء؛ لأن الوكيل يقوم مقام الموكل في النظر؛ لأنه جعل الرأي إليه.

Artinya: "Jika seorang pembeli mewakilkan kepada seseorang untuk meneliti barang yang akan dibelinya, sementara ia sendiri belum pernah melihat barang tersebut, maka jika wakil ridha terhadap barang tersebut, maka akad bisa dilanjutkan, namun bila wakil tidak ridla dan berkehendak merusak akad, maka rusaklah akad. Hal ini dikarenakan wakil menduduki posisi orang yang diwakilinya pada bidang meneliti barang sehingga pandangan muwakkil bergantung pada pandangan wakil." (Al-Zuhaily, al Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.: Juz 4 / 589). 

Misalnya, ada orang hendak membeli komputer, sementara ia sendiri tidak mengetahui spesifikasi komputer yang baik dari pesawat yang hendak dibelinya. Lalu pembeli mengajak orang pada saat membeli guna melihat barangnya. Maka dalam hal seperti ini, keputusan yang diambil oleh orang yang diajak tersebut terhadap pesawat adalah dianggap sama dengan keputusan pembeli. Jika disyaratkan dalam pembelian tersebut barang tidak boleh dikembalikan, maka pembeli tidak boleh mengajukan klaim atau menggugat wakil terkait dengan pandangannya terhadap barang, yang bisa jadi salah tafsir / salah duga (barang diketahui kelemahannya di belakang hari). 

Bentuk wakil yang kedua adalah dia ditugaskan untuk melihat barang dan sekaligus melakukan serah terima barang. Terkait dengan hal ini, ada penegasan dari Syekh Wahbah al-Zuhaily bahwa:

وأما إذا وكله بقبض ما اشتراه قبل رؤيته، فتقوم رؤية الوكيل مقام رؤية الموكل، فيسقط خياره عند أبي حنيفة. وعند الصاحبين: لا يسقط خياره بقبض الوكيل مع رؤيته، لأنه وكله بالقبض لا بإسقاط الخيار، فلا يملك إسقاطه، كما لا يملك إسقاط خيار الشرط، ولا خيار العيب.

Artinya: "Sementara itu, jika muwakil menugaskan kepada wakil untuk melakukan serah terima barang yang hendak dibeli sebelum muwakkil sendiri melihatnya, maka melihatnya wakil terhadap barang adalah seolah sama dengan melihatnya muwakkil terhadapnya. Dengan demikian, gugurlah kebolehan khiyar (opsi melanjutkan atau membatalkan transaksi) baginya, menurut Abu Hanifah. Namun menurut Shahabiyyin, kebolehan khiyar tersebut tidak bisa gugur begitu saja bersama melihatnya wakil terhadap barang, karena hakikat tugasnya adalah hanya mewakili serah terima barang dan bukan menggugurkan khiyar. Terkait dengan khiyar, ia tidak berkuasa atas itu, sebagaimana tidak kuasanya dia atas khiyar syarat dan khiyar aib." (Al-Zuhaily, al Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.: Juz 4 / 589). 

Untuk contoh kasus yang kedua ini misalnya terjadi pada peristiwa menyuruh orang untuk belanja, sementara orang yang menyuruh tidak ikut pergi ke tempat belanjanya. Dalam muamalah yang demikian ini, maka seolah kedudukan muwakkil adalah pasrah kepada wakil atas keputusannya terkait dengan barang yang hendak dibeli. Oleh karena itu, imbas terhadap khiyar, adalah mengikut pada transaksi yang dilakukan oleh wakil, baik dalam khiyar syarat maupun khiyar aib. Namun, pendapat ini berbeda dengan pandangan Abu Hanifah. Abu Hanifah menyatakan tidak boleh khiyar. Namun, kiranya pendapat yang umum berlaku di era modern ini, adalah pendapat yang menyatakan bolehnya khiyar sesuai dengan akad transaksinya wakil. Wallahu a'lam bish shawâb


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, Pulau Bawean, Jawa Timur

Tags:
Share:
Sabtu 20 Juli 2019 13:0 WIB
Jual Beli dengan Sampel Menurut Ulama 4 Mazhab
Jual Beli dengan Sampel Menurut Ulama 4 Mazhab
Kita sering mendapati para penebas acap membeli barang dengan cukup berbekal sampelnya. Kita juga sering mendapati orang jual beli perkakas rumah tangga, yang penjualnya hanya mendemonstrasikan sampelnya. Kadang hal ini lazim terjadi pada jamaah ibu-ibu PKK di kampung. Saat kita menghendaki membeli telepon seluler atau perkakas elektronik lainnya, kita juga sering disuguhi sampelnya saja. Sementara barang yang dijual masih terbungkus dengan rapi. 

Para penggemar baca buku juga demikian, bila ia hendak membeli buku di sebuah toko buku, acapkali para pedagang buku ini hanya membuka satu buku sebagai sampelnya untuk jenis dan kategori judul buku yang sama. Setelah terjadi transaksi, para pembeli tidak mengambil sampel, melainkan mengambil barang yang diwakili oleh sampel itu. Apakah jual beli semacam ini hukumnya boleh?

Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Kalangan Hanafiyah dan Malikiyah menghukumi mutlak kebolehannya. Sementara ulama Syafiiyah memerinci menjadi dua hukum, yaitu bisa batal dan bisa juga sah, tergantung pada kondisi barang yang diwakilinya. 

Adapun kalangan Hanabilah menghukumi sebagai tidak sah (dengan disertai catatan), karena jual beli dengan sampel adalah sama dengan jual beli barang yang tidak diketahui (al-bai'ul mughîbul ashl). 

Sebenarnya apa alasan boleh dan tidaknya jual beli dengan sampel ini? 

Pertama, alasan dipandang sahnya jual beli dengan sampel oleh tiga ulama mazhab yang pertama (Hanafiyah, Malikiyah dan Syafiiyah) adalah lebih didorong karena hal tersebut sudah mafhum secara 'urf (tradisi). Di dalam urf ini, masing-masing pihak yang melakukan akad telah melakukan beberapa uji materi terhadap sampel, khususnya terhadap barang yang bisa ditakar atau ditimbang. Terhadap kedua tipe barang ini, sampel kadang dianggap mampu merepresentasikan kondisi semua barang yang hendak dibeli. Namun, untuk menghindari kemungkinan terjadinya gharar dan ghabn (kecurangan) sehingga berakibat merugikan (dlarar) salah satu pihak yang bertransaksi, maka ketiga ulama mazhab mensyaratkan bahwa barang yang bisa diambil sampelnya adalah harus barang yang bersifat homogen (sejenis). Adapun bila kondisi mabi' (barang yang diperdagangkan) bersifat heterogen dan bercampur, maka ketiga ulama mazhab tersebut menyatakan tidak sahnya jual beli. 

Yang acap terjadi di lapangan juga, adalah sampel tidak sesuai dengan barang yang direpresentasikan, atau terjadi sedikit penyimpangan. Untuk sampel yang benar-benar berbeda dengan kondisi barang yang diwakilinya, maka ulama kalangan Syafiiyah menegaskan batalnya akad dan harus dimulai dengan akad yang baru. Adapun bila terjadi sedikit penyimpangan dari sampel yang ditunjukkan, maka pembeli bisa memutuskan khiyar, yaitu opsi untuk membatalkan atau meneruskan jual beli. 

Kedua, pandangan kalangan Hanabilah menyatakan bahwa tidak sah jual beli dengan sampel, tapi dengan disertai catatan. Syekh Wahbah Al-Zuhaily menjelaskan pandangan kalangan ini sebagai berikut:

قال الحنابلة: لايصح بيع النموذج، فلو رأى البائع المشتري صاعا من صبرة قمح مثلا، ثم باعه الصبرة على أنها من جنسه فلا يصح البيع لأنه يشترط عندهم رؤية المتعاقدين المبيع رؤية مقارنة للبيع وذلك برؤية جميع المبيع أو بعض منه يدل على بقيته كأحد وجهي ثوب غير منقوش وظاهرة صبرة متساوية الأجزاء من حب وتمر وما في ظروف من جنس متساوي

Artinya: "Kalangan Hanabilah berkata bahwa jual beli sampel tidak sah. Misalnya, seorang pedagang menunjukkan 1 sha' sampel gandum kemudian menjual sekarung gandum yang diambil jenis sampelnya tadi, maka jual beli seperti ini adalah tidak sah. Karena syarat jual beli yang seharusnya berlaku di antara mereka adalah melihatnya dua orang yang bertransaksi terhadap barang yang diperjualbelikan dengan pola melihat bersamaan dengan akad jual beli itu dilaksanakan serta melihatnya dengan melihat keseluruhannya atau sebagiannya saja sehingga terkesan menunjukkan seluruh barang yang hendak dibeli, seperti melihat salah satu dari dua ujung baju yang tidak dilipat, atau melihat bagian luar dari biji atau kurma yang hendak dibeli yang menunjukkan kesamaan ciri dengan luarnya, atau melihat langsung bagian barang yang diduga berjenis sama dengan yang dicari." (Al-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islâmy wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.: Juz 4, 588-589). 

Jika menyimak uraian dari Syekh Wahbah al-Zuhaily ini, hakikatnya keberadaan sampel di kalangan Hanabilah sebenarnya juga diperhitungkan. Hanya saja, mereka berhati-hati dalam memutuskan kebolehan itu, dengan jalan kebolehan jual beli tersebut harus disertai melihat langsung barang yang hendak dibeli. Jadi, keberadaan sampel ini hanya boleh dilakukan manakala pembeli berada di sisi barang yang hendak dibeli. Lain halnya dengan tiga mazhab di atas, bahwa sampel ditunjukkan tidak harus di sisi barang yang hendak dibeli. Sampai di sini, penting bagi kita untuk mencermatinya dan membedakan pendapat kalangan mazhab empat ini. 

Sebagai penutup tulisan, ada catatan menarik dari Syekh Wahbah Al-Zuhaily terhadap pendapat kalangan penganut mazhab Daud al-Dhâhiry. Kalangan penganut mazhab ini, seperti Ibnu Hazm, menyatakan bahwa jual beli dengan sampel, hukumnya tidak sah secara mutlak. Wallahu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Jumat 19 Juli 2019 21:0 WIB
Ganti Rugi, Bagaimana Aturannya dalam Islam?
Ganti Rugi, Bagaimana Aturannya dalam Islam?
null
Segudang permasalahan sering terjadi di dunia ini tanpa disadari. Sudah hati-hati di jalan, nggak tahunya nabrak atau nyenggol orang yang lagi jualan dawet. Gerobak dorong hancur. Dawetnya tumpah. Orangnya luka-luka. Syukur hanya luka, alhamdulillah masih selamat. Sebagai Muslim, dengan rasa tanggung jawab, ditambah kesadaran, tentu harus berani menghadapi kenyataan. Ganti rugi jalan satu-satunya untuk berdamai. Mengantarkan sang penjual yang luka berobat. Ya semua itu harus ditempuh. Itulah pribadi Muslim yang kâffah. Tidak justru melarikan diri.
 
Namun demikian, sebenarnya adakah dalam aturan syariat kita soal ganti rugi itu? Bagaimana caranya menetapkan besaran ganti rugi? Hal ini penting menjadi bagian dari kajian ekonomi syariah, supaya nafkah kita menjadi berkah, kelak semoga diselamatkan dari pertanggungjawaban di hari kiamat!
 
Islam merupakan syariat yang paripurna. Ia tidak mengatur aspek ubudiyah semata, melainkan juga aspek muamalah, jinayah, dan bahkan pidana. Tak terkecuali dengan ganti rugi. Untuk yang terakhir ini, umumnya fuqaha' salaf (klasik) menyebutnya dengan istilah ‘arsyun. Syekh Wahbah al-Zuhaily (fuqaha’ kontemporer) menyebutnya sebagai ta'widl dengan definisi:
 
التعويض هو تغطية الضرر الواقع بالتعدي أو الخطأ
 
Artinya: "Ta'widl (ganti rugi) adalah upaya menutup kerugian yang terjadi dan disebabkan pelanggaran atau kesalahan," (Al-Zuhaily, Nadhâriyatu al-Dlammân, Beirut: Dâr al-Fikr, 1998: 82).
 
Apakah ada tuntunan dari Al-Qur’an secara langsung terkait dengan ganti rugi ini? Allah berfirman: 
 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين
 
Artinya: "Maka barangsiapa yang melakukan pelanggaran atas kalian maka lawanlah ia dengan semisal pelanggaran yang mereka lakukan terhadap kalian. Lalu bertakwalah kalian kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 194)
 
Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang dua kubu yang saling bermusuhan. Sebagaimana ia melakukan pelanggaran atas kubu lainnya, maka sebesar nilai pelanggaran itulah sepatutnya perlawanan itu diberikan. Bila makna perlawanan ini kita tarik dalam realitas fiqih dan dalam situasi damai serta tidak sedang berperang, maka makna perlawanan yang dimaksud di atas bisa bermakna ganti rugi, atau denda, diyat dan sejenisnya. Tergantung jenis pelanggarannya dan akibat yang ditimbulkan. 
 
Intinya bahwa, dalam syariat tidak dibenarkan untuk berbuat kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain.
 
لاضرر ولاضرار
 
Artinya: "Tidak boleh berbuat merugikan diri sendiri juga tidak boleh merugikan orang lain."
 
Sebagai bagian dari perlindungan hak individu akibat kelalaian yang disebabkan oleh individu lain sehingga sulit didamaikan dengan akad shuluh (rekonsiliasi), maka diaturlah ketentuan ganti rugi. Bagaimana praktik dari ganti rugi tersebut? Syekh Wahbah al-Zuhaily menyatakan:
 
أما ضياع المصالح والخسارة المنتظرة غير المؤكدة (أو المستقبلة) أو الأضرار الأدبية أوالمعنوية فلايعوض  عنها في أصل الحكم الفقهي لأن محل التعويض هو المال الموجود المحقق فعلا والمتقوم شرعا
 
Artinya: "Adapun hilangnya kemaslahatan dan timbulnya kerugian yang menanti dan belum pasti (di masa yang akan datang) atau kerugian yang bersifat adabi (moral) atau kerugian maknawi, maka (secara fiqih, semua bentuk kerugian itu) tidak dapat diganti rugi. Karena objek ganti rugi adalah harus berupa harta yang bisa dinyatakan (konkret) dan bisa dibuktikan secara empiris (riil) serta bisa dinominalkan (berharga) secara syara'," (Al-Zuhaily, Nadhâriyatu al-Damân, Beirut: Dâr al-Fikr, 1998: 86).
 
Berdasar keterangan dari Syekh Wahbah Zuhaily di atas, maka ganti rugi dalam syariah adalah benar apabila dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 
1. Ganti rugi bisa diterapkan karena adanya faktor kesalahan yang disengaja atau akibat kelalaian dari pelaku. Suatu misal, penyaluran dana investasi ke jalur yang menyalahi akad investasi. Kerugian yang diakibatkan salah dalam penyaluran wajib berlaku ganti rugi
 
2. Kerugian atau hilangnya manfaat barang yang bisa diajukan ganti rugi merupakan kerugian yang bisa dinominalkan dan bersifat riil. Adapun untuk kerugian yang bersifat non materiil dan tidak bisa dinominalkan tidak masuk bagian yang harus diganti rugi. Contoh dari kerugian materiil misalnya adalah gerobak yang rusak akibat tertabrak oleh pengendara yang lalai dalam berkendara. Biaya berobat bagi korban yang terluka akibat tertabrak. Semua ini adalah contoh riil dari kerugian yang bisa dinominalkan. Adapun kerugian imateriil, misalnya adalah tidak dapat bekerjanya korban yang tertabrak selama beberapa tahun ke depan, adalah bagian yang tidak bisa dinominalkan. Untuk itu tidak layak untuk diganti rugi.
 
3. Besar ganti rugi adalah sesuai dengan kerugian yang terukur dan ternilai secara riil sehingga untuk hal-hal yang bersifat potensial tidak masuk dalam bagian wajib diganti rugi. 
Ganti rugi secara ekonomi, adalah ganti rugi yang hanya bisa dilaksanakan pada akad-akad yang dibenarkan oleh syariat, misalnya akad mudlarabah, murabahah, salam, istitsmar, ijarah, dan sejenisnya. Adapun bila akad itu bertentangan dengan syariat, maka tidak dibenarkan adanya ganti rugi. Misalnya, akad perjudian, ghashab, korupsi, dan lain sebagainya.
 
Sebagai kesimpulan, dengan melihat beberapa penjelasan di atas, maka berlaku ketentuan yang berkaitan dengan besaran ganti rugi. Nilai ganti rugi yang harus dibayar oleh pelanggar, sifatnya harus riil sesuai dengan besar nilai kerugian yang ditimbulkan, sehingga tidak boleh lebih besar. Berangkat dari sini, maka kita harus bisa membedakan antara ganti rugi dengan denda (gharamah). Denda diterapkan berdasarkan putusan kualitatif. Sementara itu ganti rugi (arsyun/ta'widl) adalah diputuskan berdasar ketentuan yang terukur (kuantitatif). 
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
 
Kamis 18 Juli 2019 22:45 WIB
Hukum Transaksi Jual Beli oleh Penyandang Tunanetra
Hukum Transaksi Jual Beli oleh Penyandang Tunanetra
Ilustrasi (iStock)
Sebenarnya masalah ini merupakan masalah cabang, akan tetapi berlaku umum di masyarakat. Penulis sendiri sering mendapati ada dua orang tunanetra berjalan ke pasar tanpa ada yang membimbing dan mereka belanja keperluan mereka untuk panti sosial tempat mereka dititipkan. Sejak awal penulis amati, belanja mereka benar dan tidak ada masalah. Namun, di sisi yang lain, ada juga orang yang usil mengerjai mereka para penyandang disabilitas ini. Mereka mengambil keuntungan dari saudara kita yang tidak bisa melihat ini dengan memberikan barang jelek tapi dibilang baik. Dan saudara kita ini tidak bisa mengenalinya dan jadilah mereka pulang dengan membawa barang jelek namun dibilang baik, atau kadang juga campuran antara barang baik dan buruk. Di sini penulis berpikir, akankah mata sebagai sarana melihat menduduki posisi yang penting dalam muamalah kaum disabilitas ini? 

Beberapa literatur penulis buka dan mendapati salah satu literatur yang ditulis oleh Syekh Wahbah al-Zuhaily dengan menempatkan kondisi mata (baca: indra penglihat) sebagai yang tidak baku bagi kelegalan muamalah jual belinya tunanetra. Dengan kata lain, asalkan keempat indra lainnya masih berfungsi normal, maka mata tidak mutlak sebagai syarat ru'yah (mengenali barang). 

وأما ما يعرف بالنظر فوصفه للأعمى يقوم مقام نظره

Artinya: "Sementara itu barang yang bisa diketahui dengan memandang, maka dengan menunjukkan sifat barang tersebut bagi tunanetra adalah sama dengan menempati derajat memandangnya orang yang bisa melihat." (al-Zuhaily, Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu, Juz 4, Beirut: Dâru al-Ma'rifah, tt.: 580)

Kali ini penulis coba hadirkan literatur lain sebagai pembanding dari literatur yang disampaikan Syekh Wahbah itu yang menyatakan khilaf di antara bisa dan tidaknya mata sebagai faktor kelegalan itu. Setidaknya ada dua konsekuensi hukum yang berlaku. Dalam Majmu' Syarah al-Muhadzab li al-Syairazy, Imam Nawawi menyatakan bahwa: 

وإن باع الأعمى أو اشترى شيئا لم يره (فإن قلنا) إن بيع ما لم يره البصير لا يصح لم يصح بيع الأعمى وشراؤه (وإن قلنا) يصح ففى بيع الأعمى وشرائه وجهان (أحدهما) يصح كما يصح من البصير فيما لم يره و يستنيب في القبض والخيار كما يستنيب في شرط الخيار (والثانى) لا يصح لأن بيع ما لم يره يتم بالرؤية وذلك لا يوجد في حق الاعمى ولا يمكنه أن يوكل في الخيار لأنه خيار ثبت بالشرع فلا تجوز الاستنابة فيه كخيار المجلس بخلاف خيار الشرط

Artinya: "Jika seorang tunanetra menjual atau membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ada dua pendapat, yaitu 
  1. Jika kita berpendapat bahwa jual beli barang yang belum dilihat oleh orang yang bisa melihat hukumnya adalah tidak sah, maka tidak sah pula hukum jual belinya tunanetra.
  2. Jika kita berpendapat bahwa jual beli barang yang belum dilihat oleh orang yang melihat sebagai sah, maka ada dua wajah hukum yang berlaku bagi muamalah jual belinya tunanetra, yaitu:
Pertama, dipandang sah sebagaimana sahnya muamalah jual belinya orang yang bisa melihat. Sementara dalam rangka penerimaan barangnya (qabdlu) dan melakukan khiyar (opsi membatalkan transaksi bila ada cacat, red), maka dia harus mengangkat orang kedua sebagaimana orang yang melihat mengangkat orang lain untuk melakukan qabdlu dan khiyar.  

Kedua, dipandang tidak sah karena jual beli barang yang belum pernah dilihat, sempurnanya hanya dengan cara melihat. Dan hal demikian ini tidak ditemukan pada potensi penyandang tunanetra. 

(Untuk wajah yang kedua ini), berlaku konsekuensi  hukum bagi tunatetra, yaitu: 
  • mengangkat wakil tidak dimungkinkan dalam urusan khiyar karena aturan khiyar sudah tetap di dalam syara' (yakni melihat dulu), dan
  • mengangkat pihak kedua untuk menggantikannya melakukan khiyar (opsi) juga tidak diperbolehkan, seperti mengangkat pengganti untuk melakukan khiyar majelis (karena dalam khiyar majelis, disyaratkan yang bersangkutan harus melihat dulu dengan mata kepala sendiri), kecuali 
  • khiyar syarat. (Jika ada opsi khiyar syarat, maka boleh mengangkat orang kedua untuk melakukan khiyar).." 

(Lihat: Al-Nawawy, al-Majmû' Syarah al-Muhadzab li al-Syairazy, juz 3, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.: 15-16!). 


Objek bahasan dalam pendapat di atas adalah jual beli barang yang belum dilihat oleh pembeli. Dalam kasus umum, jual beli yang masuk barang belum pernah dilihat itu ada dua, yaitu bai' maushufin fi al-dzimmah (jual beli salam) dan bai' al-ghaib. Jual beli salam (pesan) berlaku syarat harga harus diketahui secara jelas, dan barang sudah ada dalam tanggungan penjual (milik penjual). Pada saat barang sudah diterima oleh pembeli, pembeli bisa melihat langsung barangnya dan sekaligus bisa menyifatinya sehingga dengan mudah ia bisa menentukan khiyar, yaitu antara melanjutkan akad atau membatalkannya. Jika ada ketentuan bahwa dalam akad jual beli salam ini harus khiyar majelis, maka setidaknya pembeli harus bisa mengenali saat awal barang ditunjukkan spesifikasinya oleh penjual. Dan ini bisa dilakukan oleh pembeli dengan catatan, pembeli sudah punya pengalaman tentang barang dengan spesifikasi tersebut. Namun, jika pembeli belum punya pengalaman, maka jual beli barang yang dipesan dengan khiyar majelis masuk kategori jual beli jahalah, karena menyimpan unsur ketidaktahuan pembeli. 

Apakah akad ini sah? Dalam kasus ini sebenarnya berlaku dua pandangan, yaitu antara sah dan tidak. Sah jika kondisi pembeli masuk dalam syarat kondisi pertama, dan tidak sah bila pembeli masuk syarat kondisi kedua disebabkan unsur ketidaktahuannya (jahâlah) terhadap barang yang dibeli. Namun untuk kondisi kedua, menjadi sah bilamana khiyarnya bukan khiyar majelis, melainkan khiyar syarat. 

Dengan mencermati kasus di atas, maka hal yang sama bisa berlaku bagi penyandang tunanetra.  Jika penyandang tunanetra belum pernah memiliki pengalaman dengan barang, maka jual belinya bisa menjadi tidak sah disebabkan ketidaktahuannya terhadap barang, kecuali bila diterapkan khiyar syarat. Sebaliknya jual beli tersebut bisa dipandang sah, bila si pembeli pernah memiliki pengalaman dengan barang. 

Syarat memiliki pengalaman pada barang ini, khusus untuk tunanetra, bisa terjadi melalui tiga kemungkinan, yaitu: 

1. Pada saat memutuskan membeli barang, sang penyandang tunanetra pernah melihat dengan mata kepala sendiri terhadap barang. Dan ini memungkinkan terjadi pada penyandang yang sifatnya bukan tunanetra sejak lahir. Gambarannya, saat membeli ia belum mengalami kebutaan, dan saat barang diterima, ia mengalami kebutaan. Kondisi jual beli seperti ini hukumnya sah karena illat pernah berpengalaman. Akan tetapi, qabdlu barangnya, tidak boleh ia terima sendiri, melainkan ia bisa menyuruh pihak kedua untuk menolongnya, kecuali jika ada khiyar syarat, maka ia tidak perlu meminta tolong, disebabkan ia sendiri saja sudah cukup untuk memenuhi syarat qabdlu.

2. Jika sang penyandang tunanetra itu menyandangnya sejak lahir, maka khiyar yang berlaku baginya hanya khiyar syarat. Yang disoal oleh ulama adalah saat akad memutuskan jual beli. Apakah boleh sang tunanetra membeli sendiri barang yang belum pernah dilihatnya? Dalam hal ini maka seolah yang berlaku adalah jual beli barang yang ghaib. Hukumnya juga bisa sah dan bisa tidak. Bisa sah apabila disebutkan spesifikasinya dan bisa tidak sah manakala tidak diketahui spesifikasinya. Ketidaktahuan spesifikasi ini seolah menyerupai jual beli munâbadzah (jual beli spekulasi dengan jalan lempar). Jadi, poin krusialnya adalah spesifikasi barang itu, bisa diketahui oleh pembeli tunanetra sendiri atau tidak, atau oleh orang suruhannya. 

3. Kondisi ketiga kemungkinan pembeli tidak tahu barang saat pembeli kecuali spesifikasinya. Namun, di saat qabdlu (penerimaan barang), ia sembuh dari kebutaan. Apakah boleh ia melakukan khiyar kembali? Menurut Syekh Wahbah al-Zuhaily, dinyatakan tidak boleh disebabkan ru'yah dengan sifat barang saat masih mengalami kebutaan menempati derajat maqam ru'yat al-bashîr (mengetahuinya orang yang bisa melihat). Namun, menurut pendapat Imamuna al-Nawawy di atas, hukumnya adalah boleh disebabkan karena sempurnanya jual beli hanya dengan ru'yatu al-bashîr

Walhasil, sah atau tidak jual belinya penyandang tunanetra, dalam hal ini ada khilaf pendapat di kalangan ulama'. Syekh Wahbah memilih pendapat sah mengingat hushul ru'yat (tercapainya ru'yat) bisa dilakukan melalui sarana panca indra yang lain. Sementara itu, Imam al-Nawawy memandang sisi dhahir (tekstual) nash, bahwasanya jual beli tanpa ru'yatu al-bashir dihukumi sebagai dua, tergantung pada sisi mana kita memberi kelonggaran pada makna jual beli barang yang belum terlihat. Jual beli tunanetra hukumnya sah manakala kita mengikut pendapat bahwa jual beli barang belum terlihat hukumnya adalah sah. Dan bisa diputus sebagai tidak sah, bila kita menyatakan pendapat bahwa jual beli barang yang belum pernah dilihat sebagai tidak sah, kecuali ada khiyar syarat. Bila ada khiyar ini, maka hukum jual beli barang yang belum terlihat hukumnya menjadi mutlak sah. 

Lantas mana dari kedua pendapat ini yang maslahat bagi penyandang tunanetra? Imam al-Nawawy memberikan penegasan bahwa:

ﻭﺇﻥ ﺟﻮﺯﻧﺎﻩ ﻓﻮﺟﻬﺎﻥ ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻛﺑﻴﻊ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺧﻴﺎﺭ واﻟﺜﺎﻧﻲ يجوﺯ ﻓﻴﻘﺎﻡ ﻭﺻﻒ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺣﻤﺪ 

Artinya: "Jika kita memilih pendapat membolehkan, maka ada dua pandangan, (yang paling shahih) adalah tidak bolehnya transaksi jual belinya kaum tunanetra karena ketiadaan jalan untuk melihat barang. Oleh karena itu pula, transaksinya menyerupai transaksi jual beli barang ghaib, tiada khiyar baginya. (Kedua) boleh namun harus mengajak orang lain guna menjelaskan sifatnya, yang penjelasan ini menempati maqam melihatnya tunanetra. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad." (Lihat: Al-Nawawy, al-Majmû' Syarah al-Muhadzab li al-Syairazy, Juz 3, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.: 15-16!)

Jika melihat struktur pendapat di atas, pendapat kedua (pendapat yang membolehkan muamalah jual belinya tunanetra) bukanlah menduduki pendapat yang lemah. Pendapat itu merupakan pendapat yang shahih juga. Artinya, jika hal ini diterapkan pada praktik muamalah penyandang tunanetra, maka tetap bisa dibenarkan, asalkan kondisi lingkungannya tidak bersifat merugikan bagi tunanetra. Bukankah tunanetra yang bekerja dengan melakukan jual beli adalah jauh lebih baik dibanding ia diam saja sembari menunggu uluran dari orang lain? Sampai di sini, maka pendapat yang kedua ini dirasa yang lebih maslahat. Wallahu a'lam bish shawab


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pegiat Forum Kajian Fiqih Terapan dan Peneliti dan Pemateri Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur