IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Multiakad dan Jual Beli dengan Syarat

Ahad 21 Juli 2019 20:30 WIB
Share:
Multiakad dan Jual Beli dengan Syarat
Ilustrasi via rau.ua

Akad dalam konsep syariah merupakan hal yang paling utama dan merupakan soko guru muamalah. Akad sendiri dilihat dari segi makna harfiahnya dapat diartikan sebagai sebuah ikatan (kontrak). Ikatan ini memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan basic jalinan ia dibentuk. Akad nikah misalnya, ia dapat diartikan sebagai makna kontrak yang berisi komitmen bersama (isytirak) untuk berumah tangga. Akad perjanjian, ia dapat diartikan sebagai komitmen (iltizam) untuk melakukan sesuatu yang disepakati. Dalam komitmen ini, bila salah satunya tidak melakukannya maka disebut khianat.

 

Akad jual beli dapat diartikan sebagai akad pertautan antara penjual dan pembeli untuk saling menukar antara barang satu dengan barang lainnya di antara keduanya, atau pertautan (irtibath) antara satu dengan lainnya untuk menukar antara barang dengan harganya. Inilah akad. Dari kesekian pemaknaan akad ini, oleh al-Zarkasy dibaca bahwasanya akad pada intinya adalah pertautan antara dua orang yang saling bertransaksi dengan perantara shighat ijab dan qabul dan berakhir dengan konsekuensi hukum (العبرة عن ارتباط الإيجاب والقبول). Kesatuan fungsi akad ini bersifat universal (syumuly), mencakup semua bentuk perakadan.

 

Dalam perkembangan berikutnya, praktik perakadan ini menjadi semakin luas. Semula akad dibahas secara partikular dan berdiri sendiri, dalam praktiknya ia mengalami banyak perluasan makna sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan ini ternyata melibatkan 2 atau lebih akad dalam satu transaksi. Itulah sebabnya kemudian fungsi turunan ini dikenal dengan istilah al-'uqûdu al-murakkabah. Al-'Imrâny mendefinisikan al-murakkab ini sebagai:

 

أن المركب هو مجموع الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد

 

Artinya: "Ganda itu maksudnya adalah kumpulan beberapa perkara yang banyak sehingga kemudian dikenal secara umum seolah sebagai satu nama istilah."

 

Landasan penerapan akad ini berangkat dari beberapa istilah dalam nash yang sering digunakan, yaitu bai'atin fi bai'ataini (jual beli dalam dua akad), shafqatan fi shafqataini, bai'un wa salafun (jual beli dan pinjam) dan baiu al-habli al-hablah (jual beli anaknya hewan yang masih dikandung induknya). Dari keempat istilah ini, lalu muncul beberapa istilah baru dalam fikih yang digambarkan sebagai multiakad.

 

Akad bai'atin fi bai'ataini memunculkan istilah aqdun mutanafy (akad yang saling menafikan), aqdun murakkab (akad ganda). Shafqatan fi shafqatin memunculkan istilah baru dalam fiqih sebagai aqdun mujtami' (akad yang dikumpulkan) dan aqdun mutadâkhil (akad yang disisipkan). Bai'un wa salafun memunculkan istilah baru dalam muamalah sebagai aqdun mukhtalith (akad yang dicampur) dan aqdun mutaqabil (akad yang berbanding terbalik / tergantung) atau aqdun mutanâfy (akad yang saling menafikan). Sementara baiu al-habl al-hablah memunculkan istilah aqdun mutadakhil (akad yang disisipkan) dan aqdun murtabith (akad yang ditautkan).

 

Dengan mencermati beberapa istilah ini, kita seolah digiring kepada dasar pemikiran bai bi syarthin (jual beli dengan syarat), yang mana jual beli ini menjadi pangkal ikhtilaf dari para ulama'. Dalam praktik bai bi syarthin, pada dasarnya jual beli ini boleh selagi berlaku ketetapan bahwa syarat yang digariskan tidak saling menegasikan dengan tujuan utama jual beli. Dengan memahami bai' bi syarthin ini, selanjutnya ditarik beberapa fungsi turunannya.

 

Al-Imrâny dalam kitabnya yang diberi judul al-'Uqûdu al-Mâliyah, halaman 57, membagi turunan dari jual beli dengan syarat ini menjadi 5 macam jenis akad, yaitu: al-'uqûd al-mutaqâbilah, al-uqûd al-mujtami'ah, al-uqûd al-mutanâqidlah wa al-mutadlâdah wa al-mutanâfiyah, al-'uqûdu al-mukhtalifah, dan al-'uqûdu al-mutajânisah. Selanjutnya dari kelima jenis akad inilah multiakad diperkenalkan.

 

Pertama, Al-'uqûd al-mutaqâbilah, merupakan multiakad yang diterapkan dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama. Al-'Imrâny mendefinisikannya sebagai:

 

اشتراط عقد في عقد

Artinya: "Disyaratkannya akad (kedua) di dalam akad (pertama)."

 

Akad kedua menjadi penyempurna dari akad pertama dalam wilayah sistem. Misalnya adalah gabungan antara akad pertukaran (mu'âwadlah) dengan akad tabarru' (kerelaan semata karena Allah). Contoh misalnya jual beli kendaraan dengan disertai mengantarkan dulu pulang ke rumah dengan kendaraan yang dijual itu. Akad ini masuk kategori akad jual beli bersyarat, namun dipandang sah oleh para ulama'.

 

Kedua, Al-'uqûd al-mujtami'ah atau biasa disebut akad terkumpul. Akad ini bisa terjadi akibat ada dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda dan terkumpul menjadi satu akad. Al-Imrâny mendefinisikannya sebagai:

 

اجتماع عقدين في عقد

Artinya: "Dikumpulkannya dua akad dalam satu akad."

 

Biasanya akad ini memiliki dua obyek akad namun dikemas dalam satu paket perakadan. Misalnya jual beli satu barang dengan dua mekanisme harga, yaitu cash dan kredit. Sah tidaknya akad ini sudah pasti bergantung pada khiyarnya, yaitu antara memilih harga cash, atau harga kredit. Keduanya harus diputus di majelis akad. Resiko mengambil cash dengan mengambil kredit, sudah pasti memiliki konsekuensi yang berbeda.

 

Ketiga, al-'uqûd al-mutanâqidlah wa al-mutadlâddah wa al-mutanâfiyah, yaitu dua akad yang saling menafikan antara satu dengan lainnya. Pada dasarnya ketiga istilah ini menunjukkan pengertian yang hampir mirip (musytarak). Jika ditilik dari segi pemaknaan bahasanya, maka akad ketiga ini seolah memiliki formulasi sebagai berikut:

 

  1. Dua akad yang saling kontradiktif (tanâqudl) dan tidak mungkin disatukan. Ketidakbisaannya disatukan disebabkan adanya unsur yang saling menafikan antara satu dengan lainnya.
  2. Dua akad yang praktiknya berlawanan (tadlâdu) dan tidak dibenarkan untuk digabung dalam satu akad
  3. Sulitnya menggabungkan dua objek hukum dalam satu akad dan satu waktu, karena keduanya saling menegasikan.

 

Pada dasarnya, penggabungan dua akad yang terhimpun dalam satu akad dengan obyek akad yang memiliki akad berbeda, hukumnya adalah sah dengan catatan apabila masing-masing akad dapat dipisahkan dan dirinci harganya, per obyek secara terpisah, sesuai dengan kondisi barang masing-masing. Namun dalam al-'uqûd al-mutanaqidlah wa al-mutadlâddah wa al-mutanâfiyah, jangankan menggabungkannya dalam satu akad, memerincinya saja sudah sulit karena seolah saling berlawanan atau saling menegasikan antara satu akad dengan lainnya.

 

Kita ambil contoh misalnya adalah penggabungan antara akad ijarah (sewa menyewa) dengan akad jual beli. Akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik (akad sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan) merupakan akad yang biasa dipraktikkan dalam leasing (kredit kendaraan). Akad ini diperselisihkan oleh ulama' mengingat praktik antara ijarah dan jual beli memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam status kepemilikan. Ulama' pertama (yang menolak akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik) beralasan karena tidak adanya prioritas di akadnya. Jika jual beli mengapa harus memakai wasilah sewa menyewa, atau sebaliknya jika sewa menyewa mengapa diakhiri dengan kepemilikan sempurna? Padahal dalam kaidah dasar sewa menyewa, tidak ada istilah berakhir dengan tamlik (kepemilikan). Lain halnya dengan pendapat ulama kedua (yang menerima konsep ijarah muntahiyah bi al-tamlik ini), mereka menyebutkan bahwa penggabungan dua akad ijarah dan jual beli adalah sah mengingat harganya bisa dirinci dan dipilah. Keterangan lebih lanjut akan kita kupas mendatang.

 

Contoh lain, misalnya akad jual beli yang dibarengi dengan akad sayembara (ju'alah), yang mana dalam setiap penjualan memerlukan banyaknya produk yang dijual. Pernah melihat iklan beli dua gratis 1, bukan? Itu adalah gambaran contoh mudah dari praktik penggabungan akad jual beli dengan sayembara tersebut. Dalam sayembara terselip akad prestasi capaian yang memenuhi target penjualan. Teladan ini secara tidak langsung menjadi contoh bagi praktik penggabungan akad yang ketiga sebagaimana telah disampaikan di atas.

 

Keempat, al-'uqûdu al-mukhtalifah merupakan jenis akad yang menggabungkan dua akad atau lebih dengan konsekuensi hukumnya berbeda di antara keduanya. Sebagaimana sudah dicontohkan di atas misalnya adalah gabungan antara akad jual beli dengan sewa. Perbedaan sisi akibat hukumnya, adalah jika sewa maka tidak diakhiri dengan kepemilikan, sementara jual beli memiliki purna berupa kepemilikan. Jual beli dan sewa juga dibedakan oleh waktu yang membatasinya. Jual beli tidak memiliki batasan waktu, sementara pada sewa terpaut dengan waktu. Contoh lainnya misalnya adalah akad ijarah dan akad salam (pesan). Dalam akad ijarah, keberadaan harga sewa tidak harus diserahkan saat akad. Lain halnya dengan akad salam yang mengharuskan penyerahan harga saat di majelis akad. Yang benar-benar berbeda, misalnya adalah akad jual beli yang digabung dengan pernikahan dengan satu nilai tukar ('iwadl) yang diserahkan. Dalam hal ini, maka untuk pernikahannya dikenakan 'iwadl berupa mahar mitsil. Adapun sisa 'iwadl dihukumi sebagai harga barang yang diperjualbelikan.

 

Kelima, al-'uqûdu al-mutajânisah, merupakan gabungan akad yang sejenis, misalnya adalah jual beli dengan jual beli dan jual beli dengan sharf (tukar menukar barang ribawi). Suatu misal ada yang berakad "Aku jual baju ini dan 10 kilogram gandum dengan kau tukar beras seberat 30 kilogram dengan 20 kilogram berasnya kamu bayar tunai", maka jual beli seperti ini adalah sah mengingat bisa dipilah antara keduanya. Alasan pertama adalah karena ada unsur tunai yang mana hukumnya adalah wajib, mengingat gandum dan beras adalah barang ribawi. Adapun sisa yang belum terbayar, dianggap sebagai harga baju. Sebenarnya masih banyak yang bisa contohkan, namun kiranya akan lebih mendalam bila dikupas dalam tulisan-tulisan yang lebih rinci.

 

Dengan mencermati dialektika multiakad ini, kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwasannya tidak semua kasus multiakad hukumnya adalah dilarang dan tidak sah. Multiakad sendiri merupakan produk turunan dari jual beli dengan syarat. Jika syarat berlakunya jual beli adalah rusak, maka rusak pula multiakad tersebut. Multiakad sendiri dipandang sah, manakala di antara akad yang digabungkan bisa diperinci harganya. Apabila tidak bisa dirinci, maka batal kedua akad yang digabung tersebut. Wallâhu a'lam bi al-shawâb

 

 

Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

 

Disarikan dari Kitab karya al-Imrâny yang berjudul 'Uqûdu al-Mâliyah al-Murakkabah, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.

Share:

Baca Juga

Sabtu 20 Juli 2019 21:0 WIB
Mewakilkan Pembelian Barang ke Orang Lain
Mewakilkan Pembelian Barang ke Orang Lain
null
Di dalam akad wakalah, berlaku sebuah kaidah bahwasanya:

الوكيل يقوم مقام الموكل

Artinya: "Wakil itu menduduki posisi orang yang diwakilinya."

Maksud dari kaidah ini adalah bahwasanya hak tasharruf (pengelolaan/pemanfaatan) wakil terhadap barang milik orang yang diwakilinya adalah sama. Namun, kita sering mendapati di lapangan bahwa orang yang mewakilkan berselisih pendapat dengan wakil dalam satu aspek yang sebenarnya tidak menunjukkan kesalahan pihak wakil. Di saat terjadi hal demikian, pendapat siapakah yang seharusnya dipegang?

Perlu diketahui bahwa tugas dan tanggung jawab wakil adalah mengelola harta sesuai dengan deskripsi tugas yang sudah diberikan oleh muwakkil (yang mewakilkan). Manakala wakil sudah menjalankan sesuai dengan prosedur operasional perwakilan, maka tanggung jawab dia sudah selesai dan ia berhak mendapat ujrah (upah) atas pekerjaan yang dilakukan.

Terkait dengan jual beli barang, ada dua kebiasaan yang berlaku bagi orang mengangkat wakil dan delegasi. Pertama, terkadang muwakkil hanya mewakilkan kepada seseorang untuk memberi pandangan terhadap barang saja. Kedua, ada kalanya muwakkil menugaskan wakil untuk melihat barang dan sekaligus melakukan serah terima barang. 

Sebelumnya, ada hal yang harus kita tahu perbedaan antara wakil dan delegasi (rasûl). 

أن الوكيل أصل في نفس القبض  وإنما الواقع للموكل حكم فعله فكان إتمام القبض إلى الوكيل أما الرسول فهو نائب في القبض عن المرسل فكان قبضه قبض المرسل فإتمام القبض إلى المرسل

Artinya: "Wakil merupakan pokok dalam serah terima barang itu sendiri. Apa yang diperintahkan oleh muwakkil adalah dasar hukum wakil itu melakukan. Dengan demikian sempurnanya serah terima suatu barang yang diwakilkan adalah bisa diputus oleh wakil. Adapun utusan (delegasi) maka ia hanya sekedar peran pengganti dari orang yang mengutus dalam menerima barang. Keputusan menerima barang yang ia lakukan tergantung pada penerimaan pihak yang mengutus. Dengan demikian, unsur paripurnanya pendelegasian dalam qabdlu masih tergantung pada pihak yang mendelegasikan." (Al-Zuhaily, al Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.: Juz 4 / 589). 

Garis besar yang disampaikan oleh Syekh Wahbah al-Zuhaily di atas adalah bahwa perbedaan wakil dan delegasi/utusan adalah terletak pada wilayah tasharufnya. Wakil lebih fleksibel dibanding delegasi karena ia bisa memutuskan transaksi sehingga paripurna, dan tugas ini tidak dimiliki delegasi.

Adakalanya pihak yang diangkat wakil ditugaskan untuk mengajukan pandangan tentang barang yang akan dibeli saja. Terkait dengan hal ini, maka berlaku hukum bahwa pandangan wakil adalah dianggap sama dengan pandangan muwakkil.

لو وكل المشتري رجلا بالنظر إلى ما اشتراه، ولم يره فيلزم العقد إن رضي، ويفسخ العقد إن شاء؛ لأن الوكيل يقوم مقام الموكل في النظر؛ لأنه جعل الرأي إليه.

Artinya: "Jika seorang pembeli mewakilkan kepada seseorang untuk meneliti barang yang akan dibelinya, sementara ia sendiri belum pernah melihat barang tersebut, maka jika wakil ridha terhadap barang tersebut, maka akad bisa dilanjutkan, namun bila wakil tidak ridla dan berkehendak merusak akad, maka rusaklah akad. Hal ini dikarenakan wakil menduduki posisi orang yang diwakilinya pada bidang meneliti barang sehingga pandangan muwakkil bergantung pada pandangan wakil." (Al-Zuhaily, al Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.: Juz 4 / 589). 

Misalnya, ada orang hendak membeli komputer, sementara ia sendiri tidak mengetahui spesifikasi komputer yang baik dari pesawat yang hendak dibelinya. Lalu pembeli mengajak orang pada saat membeli guna melihat barangnya. Maka dalam hal seperti ini, keputusan yang diambil oleh orang yang diajak tersebut terhadap pesawat adalah dianggap sama dengan keputusan pembeli. Jika disyaratkan dalam pembelian tersebut barang tidak boleh dikembalikan, maka pembeli tidak boleh mengajukan klaim atau menggugat wakil terkait dengan pandangannya terhadap barang, yang bisa jadi salah tafsir / salah duga (barang diketahui kelemahannya di belakang hari). 

Bentuk wakil yang kedua adalah dia ditugaskan untuk melihat barang dan sekaligus melakukan serah terima barang. Terkait dengan hal ini, ada penegasan dari Syekh Wahbah al-Zuhaily bahwa:

وأما إذا وكله بقبض ما اشتراه قبل رؤيته، فتقوم رؤية الوكيل مقام رؤية الموكل، فيسقط خياره عند أبي حنيفة. وعند الصاحبين: لا يسقط خياره بقبض الوكيل مع رؤيته، لأنه وكله بالقبض لا بإسقاط الخيار، فلا يملك إسقاطه، كما لا يملك إسقاط خيار الشرط، ولا خيار العيب.

Artinya: "Sementara itu, jika muwakil menugaskan kepada wakil untuk melakukan serah terima barang yang hendak dibeli sebelum muwakkil sendiri melihatnya, maka melihatnya wakil terhadap barang adalah seolah sama dengan melihatnya muwakkil terhadapnya. Dengan demikian, gugurlah kebolehan khiyar (opsi melanjutkan atau membatalkan transaksi) baginya, menurut Abu Hanifah. Namun menurut Shahabiyyin, kebolehan khiyar tersebut tidak bisa gugur begitu saja bersama melihatnya wakil terhadap barang, karena hakikat tugasnya adalah hanya mewakili serah terima barang dan bukan menggugurkan khiyar. Terkait dengan khiyar, ia tidak berkuasa atas itu, sebagaimana tidak kuasanya dia atas khiyar syarat dan khiyar aib." (Al-Zuhaily, al Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.: Juz 4 / 589). 

Untuk contoh kasus yang kedua ini misalnya terjadi pada peristiwa menyuruh orang untuk belanja, sementara orang yang menyuruh tidak ikut pergi ke tempat belanjanya. Dalam muamalah yang demikian ini, maka seolah kedudukan muwakkil adalah pasrah kepada wakil atas keputusannya terkait dengan barang yang hendak dibeli. Oleh karena itu, imbas terhadap khiyar, adalah mengikut pada transaksi yang dilakukan oleh wakil, baik dalam khiyar syarat maupun khiyar aib. Namun, pendapat ini berbeda dengan pandangan Abu Hanifah. Abu Hanifah menyatakan tidak boleh khiyar. Namun, kiranya pendapat yang umum berlaku di era modern ini, adalah pendapat yang menyatakan bolehnya khiyar sesuai dengan akad transaksinya wakil. Wallahu a'lam bish shawâb


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, Pulau Bawean, Jawa Timur

Sabtu 20 Juli 2019 13:0 WIB
Jual Beli dengan Sampel Menurut Ulama 4 Mazhab
Jual Beli dengan Sampel Menurut Ulama 4 Mazhab
Kita sering mendapati para penebas acap membeli barang dengan cukup berbekal sampelnya. Kita juga sering mendapati orang jual beli perkakas rumah tangga, yang penjualnya hanya mendemonstrasikan sampelnya. Kadang hal ini lazim terjadi pada jamaah ibu-ibu PKK di kampung. Saat kita menghendaki membeli telepon seluler atau perkakas elektronik lainnya, kita juga sering disuguhi sampelnya saja. Sementara barang yang dijual masih terbungkus dengan rapi. 

Para penggemar baca buku juga demikian, bila ia hendak membeli buku di sebuah toko buku, acapkali para pedagang buku ini hanya membuka satu buku sebagai sampelnya untuk jenis dan kategori judul buku yang sama. Setelah terjadi transaksi, para pembeli tidak mengambil sampel, melainkan mengambil barang yang diwakili oleh sampel itu. Apakah jual beli semacam ini hukumnya boleh?

Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Kalangan Hanafiyah dan Malikiyah menghukumi mutlak kebolehannya. Sementara ulama Syafiiyah memerinci menjadi dua hukum, yaitu bisa batal dan bisa juga sah, tergantung pada kondisi barang yang diwakilinya. 

Adapun kalangan Hanabilah menghukumi sebagai tidak sah (dengan disertai catatan), karena jual beli dengan sampel adalah sama dengan jual beli barang yang tidak diketahui (al-bai'ul mughîbul ashl). 

Sebenarnya apa alasan boleh dan tidaknya jual beli dengan sampel ini? 

Pertama, alasan dipandang sahnya jual beli dengan sampel oleh tiga ulama mazhab yang pertama (Hanafiyah, Malikiyah dan Syafiiyah) adalah lebih didorong karena hal tersebut sudah mafhum secara 'urf (tradisi). Di dalam urf ini, masing-masing pihak yang melakukan akad telah melakukan beberapa uji materi terhadap sampel, khususnya terhadap barang yang bisa ditakar atau ditimbang. Terhadap kedua tipe barang ini, sampel kadang dianggap mampu merepresentasikan kondisi semua barang yang hendak dibeli. Namun, untuk menghindari kemungkinan terjadinya gharar dan ghabn (kecurangan) sehingga berakibat merugikan (dlarar) salah satu pihak yang bertransaksi, maka ketiga ulama mazhab mensyaratkan bahwa barang yang bisa diambil sampelnya adalah harus barang yang bersifat homogen (sejenis). Adapun bila kondisi mabi' (barang yang diperdagangkan) bersifat heterogen dan bercampur, maka ketiga ulama mazhab tersebut menyatakan tidak sahnya jual beli. 

Yang acap terjadi di lapangan juga, adalah sampel tidak sesuai dengan barang yang direpresentasikan, atau terjadi sedikit penyimpangan. Untuk sampel yang benar-benar berbeda dengan kondisi barang yang diwakilinya, maka ulama kalangan Syafiiyah menegaskan batalnya akad dan harus dimulai dengan akad yang baru. Adapun bila terjadi sedikit penyimpangan dari sampel yang ditunjukkan, maka pembeli bisa memutuskan khiyar, yaitu opsi untuk membatalkan atau meneruskan jual beli. 

Kedua, pandangan kalangan Hanabilah menyatakan bahwa tidak sah jual beli dengan sampel, tapi dengan disertai catatan. Syekh Wahbah Al-Zuhaily menjelaskan pandangan kalangan ini sebagai berikut:

قال الحنابلة: لايصح بيع النموذج، فلو رأى البائع المشتري صاعا من صبرة قمح مثلا، ثم باعه الصبرة على أنها من جنسه فلا يصح البيع لأنه يشترط عندهم رؤية المتعاقدين المبيع رؤية مقارنة للبيع وذلك برؤية جميع المبيع أو بعض منه يدل على بقيته كأحد وجهي ثوب غير منقوش وظاهرة صبرة متساوية الأجزاء من حب وتمر وما في ظروف من جنس متساوي

Artinya: "Kalangan Hanabilah berkata bahwa jual beli sampel tidak sah. Misalnya, seorang pedagang menunjukkan 1 sha' sampel gandum kemudian menjual sekarung gandum yang diambil jenis sampelnya tadi, maka jual beli seperti ini adalah tidak sah. Karena syarat jual beli yang seharusnya berlaku di antara mereka adalah melihatnya dua orang yang bertransaksi terhadap barang yang diperjualbelikan dengan pola melihat bersamaan dengan akad jual beli itu dilaksanakan serta melihatnya dengan melihat keseluruhannya atau sebagiannya saja sehingga terkesan menunjukkan seluruh barang yang hendak dibeli, seperti melihat salah satu dari dua ujung baju yang tidak dilipat, atau melihat bagian luar dari biji atau kurma yang hendak dibeli yang menunjukkan kesamaan ciri dengan luarnya, atau melihat langsung bagian barang yang diduga berjenis sama dengan yang dicari." (Al-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islâmy wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.: Juz 4, 588-589). 

Jika menyimak uraian dari Syekh Wahbah al-Zuhaily ini, hakikatnya keberadaan sampel di kalangan Hanabilah sebenarnya juga diperhitungkan. Hanya saja, mereka berhati-hati dalam memutuskan kebolehan itu, dengan jalan kebolehan jual beli tersebut harus disertai melihat langsung barang yang hendak dibeli. Jadi, keberadaan sampel ini hanya boleh dilakukan manakala pembeli berada di sisi barang yang hendak dibeli. Lain halnya dengan tiga mazhab di atas, bahwa sampel ditunjukkan tidak harus di sisi barang yang hendak dibeli. Sampai di sini, penting bagi kita untuk mencermatinya dan membedakan pendapat kalangan mazhab empat ini. 

Sebagai penutup tulisan, ada catatan menarik dari Syekh Wahbah Al-Zuhaily terhadap pendapat kalangan penganut mazhab Daud al-Dhâhiry. Kalangan penganut mazhab ini, seperti Ibnu Hazm, menyatakan bahwa jual beli dengan sampel, hukumnya tidak sah secara mutlak. Wallahu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Jumat 19 Juli 2019 21:0 WIB
Ganti Rugi, Bagaimana Aturannya dalam Islam?
Ganti Rugi, Bagaimana Aturannya dalam Islam?
Segudang permasalahan sering terjadi di dunia ini tanpa disadari. Sudah hati-hati di jalan, nggak tahunya nabrak atau nyenggol orang yang lagi jualan dawet. Gerobak dorong hancur. Dawetnya tumpah. Orangnya luka-luka. Syukur hanya luka, alhamdulillah masih selamat. Sebagai Muslim, dengan rasa tanggung jawab, ditambah kesadaran, tentu harus berani menghadapi kenyataan. Ganti rugi jalan satu-satunya untuk berdamai. Mengantarkan sang penjual yang luka berobat. Ya semua itu harus ditempuh. Itulah pribadi Muslim yang kâffah. Tidak justru melarikan diri.

Namun demikian, sebenarnya adakah dalam aturan syariat kita soal ganti rugi itu? Bagaimana caranya menetapkan besaran ganti rugi? Hal ini penting menjadi bagian dari kajian ekonomi syariah, supaya nafkah kita menjadi berkah, kelak semoga diselamatkan dari pertanggungjawaban di hari kiamat!

Islam merupakan syariat yang paripurna. Ia tidak mengatur aspek ubudiyah semata, melainkan juga aspek muamalah, jinayah, dan bahkan pidana. Tak terkecuali dengan ganti rugi. Untuk yang terakhir ini, umumnya fuqaha' salaf (klasik) menyebutnya dengan istilah ‘arsyun. Syekh Wahbah al-Zuhaily (fuqaha’ kontemporer) menyebutnya sebagai ta'widl dengan definisi:

التعويض هو تغطية الضرر الواقع بالتعدي أو الخطأ

Artinya: "Ta'widl (ganti rugi) adalah upaya menutup kerugian yang terjadi dan disebabkan pelanggaran atau kesalahan," (Al-Zuhaily, Nadhâriyatu al-Dlammân, Beirut: Dâr al-Fikr, 1998: 82).

Apakah ada tuntunan dari Al-Qur’an secara langsung terkait dengan ganti rugi ini? Allah berfirman: 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين

Artinya: "Maka barangsiapa yang melakukan pelanggaran atas kalian maka lawanlah ia dengan semisal pelanggaran yang mereka lakukan terhadap kalian. Lalu bertakwalah kalian kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 194)

Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang dua kubu yang saling bermusuhan. Sebagaimana ia melakukan pelanggaran atas kubu lainnya, maka sebesar nilai pelanggaran itulah sepatutnya perlawanan itu diberikan. Bila makna perlawanan ini kita tarik dalam realitas fiqih dan dalam situasi damai serta tidak sedang berperang, maka makna perlawanan yang dimaksud di atas bisa bermakna ganti rugi, atau denda, diyat dan sejenisnya. Tergantung jenis pelanggarannya dan akibat yang ditimbulkan. 

Intinya bahwa, dalam syariat tidak dibenarkan untuk berbuat kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain.

لاضرر ولاضرار

Artinya: "Tidak boleh berbuat merugikan diri sendiri juga tidak boleh merugikan orang lain."

Sebagai bagian dari perlindungan hak individu akibat kelalaian yang disebabkan oleh individu lain sehingga sulit didamaikan dengan akad shuluh (rekonsiliasi), maka diaturlah ketentuan ganti rugi. Bagaimana praktik dari ganti rugi tersebut? Syekh Wahbah al-Zuhaily menyatakan:

أما ضياع المصالح والخسارة المنتظرة غير المؤكدة (أو المستقبلة) أو الأضرار الأدبية أوالمعنوية فلايعوض  عنها في أصل الحكم الفقهي لأن محل التعويض هو المال الموجود المحقق فعلا والمتقوم شرعا

Artinya: "Adapun hilangnya kemaslahatan dan timbulnya kerugian yang menanti dan belum pasti (di masa yang akan datang) atau kerugian yang bersifat adabi (moral) atau kerugian maknawi, maka (secara fiqih, semua bentuk kerugian itu) tidak dapat diganti rugi. Karena objek ganti rugi adalah harus berupa harta yang bisa dinyatakan (konkret) dan bisa dibuktikan secara empiris (riil) serta bisa dinominalkan (berharga) secara syara'," (Al-Zuhaily, Nadhâriyatu al-Damân, Beirut: Dâr al-Fikr, 1998: 86).

Berdasar keterangan dari Syekh Wahbah Zuhaily di atas, maka ganti rugi dalam syariah adalah benar apabila dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

  1. Ganti rugi bisa diterapkan karena adanya faktor kesalahan yang disengaja atau akibat kelalaian dari pelaku. Suatu misal, penyaluran dana investasi ke jalur yang menyalahi akad investasi. Kerugian yang diakibatkan salah dalam penyaluran wajib berlaku ganti rugi
  2. Kerugian atau hilangnya manfaat barang yang bisa diajukan ganti rugi merupakan kerugian yang bisa dinominalkan dan bersifat riil. Adapun untuk kerugian yang bersifat non materiil dan tidak bisa dinominalkan tidak masuk bagian yang harus diganti rugi. Contoh dari kerugian materiil misalnya adalah gerobak yang rusak akibat tertabrak oleh pengendara yang lalai dalam berkendara. Biaya berobat bagi korban yang terluka akibat tertabrak. Semua ini adalah contoh riil dari kerugian yang bisa dinominalkan. Adapun kerugian imateriil, misalnya adalah tidak dapat bekerjanya korban yang tertabrak selama beberapa tahun ke depan, adalah bagian yang tidak bisa dinominalkan. Untuk itu tidak layak untuk diganti rugi. 
  3. Besar ganti rugi adalah sesuai dengan kerugian yang terukur dan ternilai secara riil sehingga untuk hal-hal yang bersifat potensial tidak masuk dalam bagian wajib diganti rugi. 
  4. Ganti rugi secara ekonomi, adalah ganti rugi yang hanya bisa dilaksanakan pada akad-akad yang dibenarkan oleh syariat, misalnya akad mudlarabah, murabahah, salam, istitsmar, ijarah, dan sejenisnya. Adapun bila akad itu bertentangan dengan syariat, maka tidak dibenarkan adanya ganti rugi. Misalnya, akad perjudian, ghashab, korupsi, dan lain sebagainya.

Sebagai kesimpulan, dengan melihat beberapa penjelasan di atas, maka berlaku ketentuan yang berkaitan dengan besaran ganti rugi. Nilai ganti rugi yang harus dibayar oleh pelanggar, sifatnya harus riil sesuai dengan besar nilai kerugian yang ditimbulkan, sehingga tidak boleh lebih besar. Berangkat dari sini, maka kita harus bisa membedakan antara ganti rugi dengan denda (gharamah). Denda diterapkan berdasarkan putusan kualitatif. Sementara itu ganti rugi (arsyun/ta'widl) adalah diputuskan berdasar ketentuan yang terukur (kuantitatif). 


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur