IMG-LOGO
Trending Now:
Syariah

‘La Yunkar al-Mukhtalaf’, Kaidah Fiqih yang Mengakomodasi Tiap Perbedaan

Jumat 26 Juli 2019 20:0 WIB
Share:
‘La Yunkar al-Mukhtalaf’, Kaidah Fiqih yang Mengakomodasi Tiap Perbedaan
Ilustrasi

Kaidah Fiqih:

 

لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيْهِ، وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ

 

“Masalah yang masih diperselisihkan (keharamannya) tidak boleh diingkari, tapi harus mengingkari masalah yang (keharamannya) telah disepakati.” (Imam Jalâluddîn al-Suyûthî, al-Asybâh wa al-Nadhâ’ir, Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1990, hlm 158)

 

****

 

Kaidah fiqih di atas mengakomodir semua perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama dalam bingkai kesepakatan bahwa “tidak boleh menolak masalah yang keharamannya masih diperdebatkan, penolakan hanya berlaku pada masalah yang keharamannya telah disepakati.” Contohnya berjudi, minum khamr, zina, mencuri, meninggalkan shalat dan lain sebagainya. Semua itu adalah masalah yang keharamannya telah disepakati.

 

Berbeda dengan kasus—salah satu contohnya—mengirim bacaan Al-Qur’an dan doa untuk orang mati. Para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, bahkan ada pula yang mengatakan termasuk ibadah. Setiap ulama memiliki dalilnya sendiri-sendiri sehingga dapat mengeluarkan produk hukum yang berbeda. Bagi yang mengikuti pendapat boleh, silahkan mengamalkannya. Bagi yang tidak sependapat, silahkan, tapi jangan menuduh bid’ah, dan tetap harus berpegang teguh pada kaidah di atas.

 

Syekh Dr. Muhammad Mustafa al-Zuhaili dalam bukunya, al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah wa Tathbîqatuhâ fî al-Madzâhib al-Arba’ah menjelaskan tentang kaidah di atas:

 

فلا يجب إنكار المختلف فيه، لأنه يقوم على دليل، وإنما يجب إنكار فعل يخالف المجمع عليه، لأنه لا دليل عليه

 

“Tidak diharuskan menolak masalah-masalah yang masih diperselisihkan keharamannya, karena masih berdasarkan pada dalil. Penolakan harus diterapkan pada perbuatan yang menyalahi kesepakatan ulama (atas keharamannya), karena tidak berdasarkan dalil.” (Dr. Muhammad Mustafa al-Zuhaili, al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah wa Tathbîqatuhâ fî al-Madzâhib al-Arba’ah, Damaskus: Darul Fikr, 2006, juz 2, hlm 757)

 

Dengan kata lain, kaidah fiqih “lâ yunkar al-mukhtalaf.....” merupakan atap yang mengayomi berbagai perbedaan pendapat dalam hukum Islam. Selama pendapat yang dikeluarkan memiliki dasar argumentasi yang jelas (dalil dan nalar fiqih), kita tidak boleh mengatakannya sebagai sesuatu yang haram, bid’ah dan musyrik. Lagipula perbedaan pendapat para ulama itu nikmat yang besar. Imam al-Suyûthî (1445-1505 M) mengatakan dalam salah satu risalah kecilnya:

 

اعلم أن اختلاف المذاهب في الـملة نعمة كبيرة وفضيلة عظيمة، وله سر لطيف أدركه العالـمون وعمي عنه الجاهلون، حتى سـمعت بعض الجهال يقول: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بشرع واحد، فمن أين مذاهب أربعة؟

 

“Ketahuilah, sesungguhnya perbedaan pandangan antar madzhab dalam agama adalah nikmat yang besar dan keutamaan yang agung. Di dalamnya terdapat rahasia yang halus, yang diketahui oleh orang-orang berilmu tapi tidak oleh orang-orang bodoh. Hingga saya mendengar sebagian mereka, orang-orang bodoh mengatakan: “Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, datang membawa syariat yang satu, lalu dari mana datangnya madzhab empat?” (Imam Jalâluddîn al-Suyûtî, Jazîl al-Mawâhib fî Ihtilâf al-Madzâhib)

 

Perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah dalam tradisi Islam, dari mulai zaman sahabat Nabi sampai zaman now. Contohnya Sayyidina Abdullah bin Mas’ud yang berpendapat bahwa seorang musafir lebih utama melakukan shalat qashar daripada menyempurnakan shalat. Jika musafir tersebut memilih menyempurnakan shalatnya ketika berpergian, dia menyelisihi amal yang lebih utama, mukhâlafatul ûlâ. Tapi, Sayyidina Abdullah bin Mas’ud menyempurnakan shalatnya (4 rakaat) ketika berpergian dan menjadi makmum Sayyidina Usman bin Affan. Ketika ditanya orang kenapa dia meninggalkan pendapatnya, Ibnu Mas’ud menjawab: “al-khilâf syarrun—perselisihan itu jelek.” Di riwayat lain (Imam Baihaqi), Ibnu Mas’ud menjawab: “innî la-akrahu al-khilâf—sungguh aku benci berselisih.” (Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalâni, Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhârî, Beirut: Darul Ma’rifah, tt, juz 2, hlm 564)

 

Bukan berarti setelah itu Ibnu Mas’ud mengganti pandangannya, tidak. Dia tetap dengan pendapatnya sendiri, tapi tidak membuatnya menyalahkan pendapat orang lain yang juga berdasarkan al-Qur’an dan Hadits. Kata “syarr—jelek” yang dikatakan Ibnu Mas’ud mengandung makna saling menghargai yang tinggi. Jika saat itu dia bersikukuh menolak pendapat Sayyidina Utsman dan memisahkan diri, itu artinya dia menganggap pendapatnya sendiri yang paling benar dan pendapat Utsman adalah salah. Itulah kejelekan (syarr) yang ditakutkan olehnya, klaim kebenaran tunggal. Hal ini dilakukan olehnya karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan Sayyidina Utsman berdasarkan dalil dan argumentasi yang jelas.

 

Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengeluarkan pandangannya tentang perbedaan pendapat di antara para sahabat. Dia mengatakan:

 

ما سرني لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة

 

“Tidak menyenangkanku jika para sahabat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, tidak berbeda pendapat, karena jika mereka tidak berbeda pendapat tidak akan ada rukhsah (kemudahan bagi kita).” (Imam Jalâluddîn al-Suyûtî, Nawâhid al-Abkâr wa Syawârid al-Afkâr: Hâsyiyyah al-Suyûthî ‘alâ Tafsîr al-Baidlâwî, Mekkah: Jami’ah Ummul Qura, 2005, juz 2, 572)

 

Perbedaan pendapat adalah rahmat. Salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Karena itu, kita harus siap dengan berbagai perbedaan pendapat para ulama dalam hukum fiqih. Jangankan lintas madzhab, yang se-madzhab saja kaya akan perbedaan pendapat. Kita harus benar-benar tahu dan siap akan hal itu. Jangan terburu-buru memvonis bid’ah, kafir dan musyrik.

 

Berbeda pendapat itu boleh, ada etika dan aturan mainnya. Yang tidak boleh itu menyalahkan pendapat lainnya dengan memberi label bid’ah, kafir dan musyrik. Imam Qatadah mengatakan:

 

من لم يعرف الإختلاف لم يشمّ أنفه الفقه

 

“Orang yang tidak mengetahui perbedaan pendapat (ulama), maka hidungnya tidak bisa mencium (baunya) fiqih.” (Imam Ibrâhîm bin Mûsâ al-Syâthibî, al-Muwâfaqât, Kairo: Dar Ibnu ‘Affan, 1997, juz 5, hlm 122)

 

Lagipula Allah Swt., berfirman (Q.S. al-Maidah: 48):

 

وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ

 

“Jika Allah menghendaki, kalian dijadikan-Nya satu umat (saja), tapi Allah hendak menguji kalian atas karunia yang telah diberikan-Nya kepada kalian, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan.”

 

Jadi, mari berlomba-lomba menebarkan manfaat dengan cara yang santun dan ma’rûf. Wallahu a’lam..

 

 

Muhammad Afiq Zahara, alumni PP. Darussa’adah, Bulus, Kritig, Petanahan, Kebumen

 

 

Share:

Baca Juga

Kamis 25 Juli 2019 16:0 WIB
Wajibkah Berutang untuk Melunasi Utang Lain yang Jatuh Tempo?
Wajibkah Berutang untuk Melunasi Utang Lain yang Jatuh Tempo?
null

Salah satu indikator besarnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang adalah bentuk perhatiannya terhadap tanggungan-tanggungan utang yang dimilikinya dan komitmen untuk melunasi utang tersebut sesuai perjanjian yang disepakati.

 

Dalam salah satu hadits, Rasulullah menjelaskan:

 

 

فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

 

“Sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar (utang),” (HR Bukhari).

 

Lantas bagaimana jadinya, jika pada saat jatuh tempo waktu pembayaran, ternyata seseorang belum memiliki uang yang cukup untuk melunasi tanggungan utangnya? Apakah wajib baginya untuk mengupayakan tersedianya dana dengan cara berutang pada orang lain, guna menutupi tanggungan utangnya yang awal (gali lobang tutup lobang)?

 

Dalam menjawab persoalan di atas, kiranya perlu ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, berkaitan dengan hukum berutang pada orang lain guna melunasi utang yang awal. Kedua, berkaitan dengan hukum melunasi utang pada saat jatuh tempo.

 

Para ulama fiqih berpandangan bahwa tidak wajib bagi seseorang untuk mengupayakan terwujudnya keadaan yang mewajibkan seseorang untuk melakukan suatu hal (tahshîlu sabab al-wujûb lâ yajib) (lihat: Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj ala Syarh al-Minhaj, juz 9, hal. 479).

 

Hal ini misalnya seperti dalam permasalahan melunasi utang, para ulama’ berpandangan bahwa tidak wajib bagi seseorang untuk bergegas bekerja agar dapat menghasilkan uang, sehingga ketika ia telah memiliki uang maka ia terkena tuntutan kewajiban melunasi utangnya.

 

Ia dapat bekerja kapanpun, tanpa adanya tuntutan kewajiban dari syariat secara khusus, sebab dalam hal ini, “bekerja” merupakan bentuk tahshilu sabab al-wujub. Selama tidak dianggap sebagai orang yang teledor (taqshir) dalam pembayaran utang, maka ia dapat bekerja kapanpun untuk menghasilkan uang yang digunakan untuk melunasi utangnya.

 

Hal ini seperti halnya dijelaskan dalam kitab al-Majmu’ ala Syarh al-Muhadzab:

 

فإن كان الذى عليه الدين يحسن صنعة لم يجبر على الاكتساب بها ليحصل ما يقضى به دينه. وهذا من أعظم مقاصد الشريعة الغراء في أن الحرية الشخصية أثمن من كل شئ فلا يعدلها مال ولا دين، ولا يقيدها غريم ولا سلطان، بل ان اكتسب وحصل معه مال يفضل عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته قضى به الدين.

 

“Jika orang yang memiliki tanggungan utang dapat bekerja dengan baik, maka ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja supaya dapat melunasi utangnya. Ketentuan demikian merupakan salah satu keagungan Syariat Islam, kemerdekaan seseorang lebih berharga dari segala hal, tidak ada harta dan tanggungan yang dapat menandinginya, kemerdekaan ini tidak terikat dengan orang yang memberi utang ataupun seorang raja sekalipun. Tetapi jika ia bekerja dan menghasilkan harta yang lebih untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, maka pada saat itulah ia menggunakan uang tersebut untuk membayar utangnya” (Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu’ ala Syarh al-Muhadzab, Juz 13, Hal. 272)

 

Ketentuan di atas juga berlaku dalam menstatuskan tidak wajibnya berutang pada orang lain guna melunasi tanggungan utang yang awal. Sebab dalam hal ini, berutang pada orang lain merupakan bentuk tahshilu sabab al-wujub yang mana syariat secara tegas tidak mewajibkannya.

 

Sedangkan berkaitan dengan hukum melunasi utang pada saat jatuh tempo, para ulama’ syafi’iyah sejak awal sebenarnya tidak menjadikan standar waktu kewajiban pembayaran utang (qard) bertumpu pada waktu tempo yang telah ditentukan oleh pihak yang memberi utang, tapi waktu wajibnya membayar utang ditumpukan pada saat seseorang telah memiliki harta yang cukup untuk membayar utangnya. Sehingga ketika pada saat jatuh tempo, ternyata seseorang dalam keadaan tidak mampu (Mu’sir) maka tidak berhak bagi orang yang memberi utang untuk menagih utang tersebut. Berkaitan dengan hal ini, dapat dipahami lebih lanjut dalam pembahasan Aturan Menagih Utang dalam Islam.

 

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mengupayakan terwujudnya uang untuk melunasi sebuah tanggungan utang dengan cara berutang pada orang lain adalah hal yang tidak diwajibkan, sebab tergolong dalam kaedah tahshilu sabab al-wujub laa yajib (mengupayakan terwujudnya keadaan yang mewajibkan seseorang untuk melakukan suatu hal adalah hal yang tidak wajib).

 

Meski hal tersebut tidak diwajibkan dalam tinjauan hukum syara’, namun bukan berarti hukum demikian kita jadikan celah untuk teledor dalam membayar tanggungan utang yang kita miliki. Sebab dalam prakteknya, terkadang mengutang pada orang lain merupakan solusi terakhir dalam melunasi utang yang sudah tertunggak dalam jangka waktu yang lama, tak heran jika terkadang dengan tertunggaknya utang akan mengakibatkan berbagai mudarat yang terjadi pada orang yang berutang, seperti hubungan yang tidak harmonis dengan pengutang, disitanya barang berharga milik orang yang berutang. Sehingga dalam keadaan demikian, ketika mengutang dipandang sebagai hal yang lebih maslahat untuk melunasi utang yang awal dan dapat menangkal berbagai mudarat yang terjadi ketika utang yang awal tertunggak, maka sebaiknya hal tersebut dilakukan. Wallahu a’lam.

 

 

Ustadz M. Ali Zainal Abidin, Pengajar di Pondok Pesantren Annuriyah, Kaliwining, Rambipuji, Jember

 

 

 

 

Selasa 23 Juli 2019 14:0 WIB
Titipan Salam atau Salam via WA, Kapan Wajib Dijawab?
Titipan Salam atau Salam via WA, Kapan Wajib Dijawab?
Menitip salam pada orang lain bukan sebatas budaya di masyarakat, tapi lebih dari itu, ia juga merupakan bagian dari norma-norma yang diatur secara khusus dalam syariat. Di dalam menitip salam terkandung kewajiban menyampaikan amanah. Hal ini misalnya seperti yang disampaikan oleh Imam an-Nawawi:

يسن بعث السلام إلى من غاب عنه وفيه أحاديث صحيحة ويلزم الرسول تبليغه لأنه أمانة وقد قال الله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها)

“Disunnahkan mengirim salam pada orang yang jauh. Dalam hal ini terdapat beberapa hadits sahih, dan wajib bagi orang yang dititipi salam untuk menyampaikannya, sebab hal ini merupakan sebuah amanah. Allah telah berfirman: ‘Sungguh Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah terhadap yang berhak menerimanya’,” (Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu’ ala Syarh al-Muhadzab, juz 4, hal. 594).

Selain adanya kewajiban menyampaikan titipan salam dari orang lain, wajib pula menjawab salam yang ditujukan kepadanya, baik melalui pesan salam yang dititipkan oleh orang lain ataupun melalui tulisan kertas yang berisi salam yang ditujukan kepadanya. Seperti yang dijelaskan dalam kitab al-Adzkar an-Nawawiyah:

وهذا الرد واجب على الفور وكذا لو بلغه سلام فى ورقة من غائب وجب عليه ان يرد السلام باللفظ على الفور إذا قرأه اهـ 

"Menjawab titipan salam ini wajib dilakukan secepatnya. Begitu juga wajib menjawab salam  saat datang pada seseorang sebuah tulisan salam di kertas dari orang yang jauh, wajib baginya untuk menjawab salam tersebut secepatnya tatkala ia membacanya," (Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Al-adzkaar an-Nawawiyah, juz 2, hal. 29).

Sama halnya seperti kertas, pesan yang berisi salam yang ditujukan secara khusus pada seseorang melalui Whatsapp, SMS, email, serta aplikasi atau media sosial lainnya bisa dipastikan termasuk dalam cakupan referensi di atas, sehingga wajib untuk dijawab.

Lalu hal yang mesti dipertanyakan, sebenarnya bagaimanakah kategori salam yang wajib untuk dijawab tersebut? Apakah semua jenis salam dalam berbagai bentuk lafalnya bisa disebut sebagai salam yang wajib untuk dijawab?

Para ulama memberikan ketentuan bahwa titipan salam wajib dijawab ketika salah satu dari dua hal ada. Pertama, lafal salam disampaikan secara benar oleh orang yang dititipi salam (ar-rasûl). Misalnya dengan mengatakan “Fulan mengucapkan Assalamualaikum kepadamu” maka salam demikian wajib untuk dijawab secepatnya oleh si penerima.

Kedua, orang yang menitipkan salam (al-mursil) mengucapkan lafal salam secara benar kepada orang dititipi salam, misalnya dengan mengatakan “Sampaikan kata Assalamualaikum kepada zaid dariku” maka tatkala salam ini disampaikan kepada zaid, wajib baginya untuk menjawab salam tersebut. 

Ketentuan demikian seperti yang  dijelaskan dalam kitab  Bughyah al-Mustarsyidin:

فرع : إذا أرسل السلام مع غيره إلى آخر ، فإن قال : سلم لي على فلان ، فقال الرسول : فلان يقول : السلام عليك أو السلام عليك من فلان وجب الرد ، وحاصل ذلك أنه لا بد في الاعتداد به لوجوب الرد من صيغة من المرسل أو الرسول ، فلو قال المرسل : سلم لي على فلان ، فقال الرسول لفلان : زيد يسلم عليك ، فلا اعتداد به ولا يجب به الرد ، نقله (م ر) عن والده

“Jika seseorang menitipkan salam pada seseorang untuk disampaikan pada orang lain, jika ia mengatakan: “Sampaikan salamku pada si Fulan” lalu orang yang dititipi salam (tatkala bertemu dengan si fulan) mengatakan: “Fulan mengatakan 'Assalamu Alaika' padamu” atau mengatakan 'Assalamu alaika' dari si Fulan” maka wajib untuk menjawab salamnya. Kesimpulan tentang masalah ini, bahwa penitipan salam hanya bisa dianggap dan wajib untuk dijawab ketika terdapat kata salam dari orang yang menitipkan salam atau orang yang dititipi salam. Jika orang yang menitipkan salam berkata: “Sampaikan salamku untuk fulan” lalu orang yang dititipi salam berkata: “Zaid menyalamimu” maka salam yang dititipkan tersebut tidak dianggap dan tidak wajib untuk dijawab” (Abdurrahman bin Muhammad Ba’lawi, Bughyah al-Mustarsyidin, Hal. 540)

Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa titipan salam yang sebatas bahasa keakraban atau sekadar basa-basi, tanpa menyebutkan lafal salam secara benar tidak wajib untuk dijawab, seperti dengan ucapan “Titip salam buat orang tuamu ya” atau “Kamu dapat salam dari si fulan”. Namun bukanlah hal yang dipersoalkan jika titipan salam dengan bahasa keakraban tersebut dijawab dengan kata “Wa’alaikumussalam” meskipun hal tersebut bukanlah hal yang diwajibkan. Wallahu a’lam.
 
 
Ustadz M. Ali Zainal Abidin, Pengajar di Pondok Pesantren Annuriyah, Kaliwining, Rambipuji, Jember
Jumat 19 Juli 2019 23:0 WIB
Hukum Kencing dengan Berdiri
Hukum Kencing dengan Berdiri
null
Salah satu adab dalam buang hajat adalah melakukannya dengan cara duduk, baik ketika membuang air kecil ataupun air besar. Buang hajat dengan cara berdiri adalah pekerti yang tidak baik dan tidak dibenarkan oleh syariat. Dalam hal ini Sayyidah ‘Aisyah menjelaskan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوْهُ مَا كَانَ يَبُوْلُ إِلَّا جَالِسًا

“Diriwayatkan dari ‘Aisyah radliyallahu ‘anha beliau berkata, ‘Barangsiapa yang berkata bahwa Rasulullah kencing dengan berdiri, maka jangan kalian benarkan. Rasulullah tidak pernah kencing kecuali dengan duduk’.” (HR. An-Nasa’i)

Dalam hadits yang lain, Rasulullah secara tegas melarang kencing dengan cara berdiri. Larangan tersebut seperti yang tercantum dalam hadits riwayat Sahabat Jabir bin Abdillah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang kencing dengan berdiri,” (HR Baihaqi).

Lantas apakah larangan dalam hadits di atas mengarah pada hukum haramnya kencing dengan cara berdiri? Atau hanya sebatas dimakruhkan?

Para ulama menghukumi kencing dengan cara berdiri sebagai perbuatan yang makruh selama tidak ada uzur (kendala). Sehingga pelakunya tidak sampai terkena dosa, meski perbuatan itu sebaiknya tetap dihindari. Hukum makruh ini akan hilang tatkala seseorang memiliki uzur, seperti terdapat penyakit atau luka yang menyebabkan dirinya terasa berat (masyaqqah) ketika kencing dilakukan dengan duduk. Perincian hukum demikian, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman al-Bujairami:

ويكره أن يبول قائما من غير عذر لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ما بلت قائما منذ أسلمت ، ولا يكره ذلك للعذر لما روى {النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما لعذر} ـ

“Makruh kencing dengan berdiri tanpa adanya uzur, hal ini berdasarkan perkataan Sahabat Umar radliyallahu ‘anhu: ‘Aku tidak pernah kencing dengan berdiri sejak aku masuk Islam’. Namun kencing dengan berdiri tidak dimakruhkan tatkala terdapat uzur, berdasarkan hadits ‘Nabi Muhammad mendatangi tempat pembuangan kotoran (milik) sekelompok kaum, lalu kencing dengan berdiri karena adanya uzur,” (Syekh Sulaiman al-Bujairami, Hasyiyah al-Bujairami ala al-Khatib, juz 2, hal. 158).

Hadits yang menjadi pijakan tidak makruhnya kencing dengan cara berdiri dalam referensi di atas, seolah-olah kontradiktif dengan hadits ‘Aisyah yang disebutkan di awal, yang tidak membenarkan bahwa Rasulullah pernah kencing dengan berdiri. 

Dalam menyikapi hal ini, tidak ada penjelasan yang lebih tegas dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Haitami dalam karya monumentalnya, Fath al-Bari:

والصواب أنه غير منسوخ والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه

“Hal yang benar bahwa kedua hadits yang kontradiktif di atas tidaklah di-naskh (tidak diberlakukan salah satunya). Dalam menjawab hadits ‘Aisyah, bahwa beliau melandaskan perkataannya berdasarkan pengetahuan beliau semata (tentang cara kencing Rasulullah SAW). Maka hadits ‘Aisyah diarahkan atas apa yang terjadi di rumah, adapun di selain rumah, Sayyidah ‘Aisyah tidak mengetahui secara pasti,” (Ibnu Hajar al-Haitami, Fath al-Bari, juz 1, hal. 330).

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum kencing dengan cara berdiri adalah perbuatan yang dimakruhkan, selama hal tersebut tidak dilakukan karena terdapat uzur yang menyebabkan seseorang merasa kesulitan (masyaqqah) ketika kencing dilakukan dengan cara berdiri. 

Berdasarkan kesimpulan ini, maka sebaiknya sebisa mungkin bagi kita untuk menghindari kencing dengan cara berdiri selain karena uzur, meskipun realitas saat ini banyak sekali ditemukan tempat kencing yang menuntut seseorang melakukan kencing dengan cara berdiri. Tersedianya urinoir di berbagai tempat fasilitas umum dan sudah menjadi mode bagi toilet-toilet kekinian adalah di antara contohnya. Jika masih memungkinkan mencari toilet lain untuk kencing dengan cara duduk itu lebih baik. Bila tidak memungkinkan maka kondisi tersebut masuk kategori uzur. Betapapun, kita dianjurkan untuk senantiasa menetapi syariat yang terbaik dan tetap selektif termasuk dalam menyikapi berbagai tren masa kini. Wallahu a’lam. 


Ustadz M. Ali Zainal Abidin, Penulis adalah pengajar di Pon. Pes. Annuriyah, Kaliwining, Rambipuji, Jember