IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Basis Akad Kredit Perbankan

Selasa 30 Juli 2019 19:30 WIB
Share:
Basis Akad Kredit Perbankan
Ilustrasi (money.id)

Benarkah akad kredit bank adalah akad utang piutang?

 

Syekh Wahbah menyebut bahwa riba perkreditan adalah masuk rumpun riba nasa'. Itu berarti bahwa akad perkreditan tidak berlandas pada akad utang-piutang, melainkan akad jual-beli.

 

وربا المصارف أو فوائد البنوك: من ربا النسيئة، سواء أكانت الفائدة بسيطة أم مركبة، لأن عمل البنوك الأصلي الإقراض والاقتراض، فتدفع للمقرض فائدة ٤% أو 5% وتأخذ فائدة من المقترض ٩% أو ١٢%

 

 

Artinya: "Riba jasa perkreditan atau bunga bank merupakan bagian dari riba nasiah, baik itu merupakan bunga tunggal atau bunga majemuk, karena fondasi sistem perbankan dibangun atas dasar akad uang-piutang. Dengan fondasi ini, maka ditetapkan rasio bunga sebesar 4% atau 5% bagi pihak yang memberi utang sementara dipungut bunga dari pihak yang diutangi sebesar 9% atau 12%." (al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamy wa adillatuhû, Beirut: Dâru al-Fikr, tt.: 4/140)

 

Dalam teks ini, memang secara jelas, Syekh Wahbah menyebut bahwa perjalanan akad perbankan adalah berfondasikan akad utang-piutang. Akan tetapi, kita jangan lupa bahwa konsep riba nasiah menurut Syekh Wahbah itu memuat dua unsur riba, yaitu riba qardli dan riba nasiah.

 

ربا النسيئة الذي لم تكن العرب في الجاهلية تعرف سواه، وهو المأخوذ لأجل تأخير قضاء دين مستحق إلى أجل جديد، سواء أكان الدين ثمن مبيع أم قرضاً

 

Artinya: "Riba jâhiliyah adalah riba yang sangat dikenal oleh masyarakat Arab kala itu, bahkan mereka tidak pernah mengenal riba yang selainnya dalam sejarah. Riba ini dipungut karena alasan tertundanya pelunasan hutang sehingga perlu daur ulang (restrukturisasi) dengan tempo yang baru, baik itu akibat utang karena penundaan pembayaran harga barang yang dibeli atau akibat akad utang piutang." (al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamy wa adillatuhû, Beirut: Dâru al-Fikr, tt.: 4/68 )

 

Baca juga:

Tiga Jenis Praktik Riba dalam Jual Beli

Jual Beli Kredit, Apakah Sama dengan Riba?

 

Dalam keterangan di atas, secara jelas Syekh Wahbah menunjukkan kesatuan makna antara riba nasîah yang berasal dari jual beli kredit dengan tidak diketahui harga asalnya barang, dengan riba qardli yang berasal dari akad utang modal.

 

Riba qardli merupakan riba yang berasal dari akad utang-piutang modal dengan syarat adanya manfaat kepada pihak yang mengutangi. Sementara riba nasîah merupakan riba yang muncul akibat jual beli kredit yang tidak maklum harganya.

 

Unsur kesamaan dari riba nasîah dan riba qardli adalah sama-sama berangkat dari akad utang-piutang. Bedanya, riba nasîah berangkat dari utang barang, sementara riba qardli adalah berangkat dari utang modal.

 

Sementara praktik yang berlaku dalam amaliah perbankan, setiap pihak yang mengajukan utang harus menyodorkan jaminan yang nilainya kemudian disetujui oleh bank. Pencairan kredit didasarkan pada persetujuan bank tersebut. Itulah sebabnya, maka hakikatnya proses pengajuan kredit pada perbankan adalah diawali dari proses jual beli.

 

Jadi, benar adanya jika jaminan yang diajukan ke bank ketika mengajukan pinjaman kredit, hakikatnya adalah dibeli oleh bank, dan dijual kembali kepada nasabah dengan akad bai'u al-'inah secara taqshith (kredit).

 

Para ulama mazhab sendiri ikhtilaf dalam menyampaikan hukum bai'u al-'inah ini. Hanya mazhab Syafii yang menyatakan boleh. Ketiga mazhab lainnya menyatakan ketidakbolehan akad tersebut. Akan tetapi mereka membolehkan akad bai'u al-'uhdah (jual beli dengan akad sende), yang hakikatnya juga menyerupai akad bai'u al-'inah. Bedanya justru terdapat pada tempo. Jika bai-u al-'inah, tidak mensyaratkan adanya jeda waktu antara jual dan beli. Namun, dalam bai-u al-'uhdah, disyaratkan adanya tempo atau jeda waktu dan majelis. Dalam jeda ini, pihak muqridl bisa mengelola harta yang dibeli secara 'uhdah. Hasil pengelolaan merupakan hak milik dari muqridl (pihak pemberi utang).

 

Pangkal ikhtilaf akad ini bila dikaitkan dengan bunga bank adalah ditetapkannya besaran suku bunga yang dipungut dari debitur bila dibandingkan dengan margin kredit yang dikucurkan lewat bai'u al-inah yang bersifat tetap sehingga menyerupai flat interest (bunga tetap) dan dengan hasil pengelolaan dari bai'u al-uhdah yang menyerupai floating interest (suku bunga mengambang).

 

Ingat bahwa dalam bai'u al-'uhdah, berlaku bahwa pihak pemberi utang bisa mengelola barang yang dijadikan jaminan, yang mana barang tersebut dibeli oleh pihak perbankan dengan janji suatu ketika barang itu akan dibeli kembali oleh nasabah. Jika barang sudah dibeli, maka adalah hak bagi pembeli untuk mengelolanya. Pengelolaan itu bisa saja berupa akad disewakan (ijârah) kepada nasabah sehingga pihak bank tinggal menunggu bea sewa (ujrah) dari nasabah, bukan? Jika bea sewa itu ditetapkan bulanan, apakah masih bisa disebut sebagai riba?

 

Kiranya, hal ini memerlukan telaah lebih lanjut, mengingat klausul akad di perbankan belum tentu menjangkau sampai akad ini. Itulah sebabnya, hasil telaah dari Syekh Wahbah di atas, mungkin dipengaruhi oleh latar belakang mazhab beliau yang bermazhab Syafii yang mana hanya bisa menerima konsepsi bai'u al-'inah dan menolak bai'u al-'uhdah. Beliau menyatakan حرام حرام حرام dengan diulangi sebanyak tiga kali. Sementara itu, pernyataan beliau bisa saja ditolak oleh penganut mazhab lain yang khususnya menerima konsepsi bai'u al-'uhdah dan menolak bai'u al-'inah. Semoga kajian ini bermanfaat guna memberikan telaah lebih lanjut terhadap konsepsi perakadan bunga kredit bank. Walhasil, akad kredit perbankan adalah berangkat dari akad jual beli kredit. Wallahu a'lam bish shawab.

 

 

Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Share:

Baca Juga

Senin 29 Juli 2019 20:15 WIB
Saat Akad Jual Beli Bercampur dengan Akad Hibah
Saat Akad Jual Beli Bercampur dengan Akad Hibah
Ilustrasi

Tulisan ini diawali dari sebuah kisah ilustratif. Seorang santri ditugasi mengajar di sebuah tempat yang jauh dari tempat ia mondok. Jauhnya jarak, memaksanya untuk membeli sepeda motor guna mempersingkat waktu. Kebetulan ia mendapati tetangga pondok yang memiliki tiga sepeda. Dorongan antara memenuhi tugas dan kebutuhan memaksa dia memberanikan diri untuk bilang kepada pemilik kendaraan: "Pak, saya minta kerelaan bapak untuk saya beli salah satu sepedanya. Bapak mungkin tidak punya keinginan untuk menjual. Tapi, ini karena saya sendiri yang membutuhkan sepeda itu untuk saya pakai memenuhi tugas mengajar di desa X yang jauh dari sini." Karena merasa kasihan, dan setelah berpikir sejenak, akhirnya sang bapak itu merelakan sepedanya dibeli oleh si santri, dengan harga sepantasnya. Akad apakah seperti ini?

 

Ada dua akad yang bisa kita ambil dari kisah di atas khususnya dari sisi si bapak yang pemilik barang. Pertama, adalah akad yang menunjukkan kerelaan (tabarru') memberikan (hibah). Kedua, adalah akad yang menunjukkan jual beli (bai'). Jadi, ada dua akad yang terkumpul di situ, antara akad hibah dan akad bai'. Namun, ada catatan bahwa hibah yang diberikan oleh bapak tadi bersifat ta'alluq (berikatan) dengan akad jual beli. Seandainya bukan karena pertimbangan terhadap kondisi santri yang hendak bertugas di tempat yang jauh, ia tidak akan menjual sepeda itu. Atau, seandainya ada orang lain yang hendak membeli sepeda itu, Sang Bapak belum tentu memberikannya, karena ketiadaan hajat untuk menjual. Singkatnya, menjualnya sang bapak terhadap sepeda adalah didahului oleh sikap kerelaan. Apakah boleh jual beli seperti ini?

 

Al-Zuhaily menjelaskan dalam Kitabnya al-Fiqhu al-Islâmy wa adillatuhu, sebagai berikut:

 

وقد يكون التبرع في ابتداء العقد كالقرض والكفالة بأمر المدين، والهبة بشرط العوض، ثم يلزم الطرف الآخر بدفع البدل، فهي تبرع ابتداء، معاوضة انتهاء

 

Artinya: "Terkadang sikap sukarela muncul mendahului akad, misalnya akad utang-piutang (qardh), penanggung jawab tanggungan (pihak yang berutang) terkait urusannya dengan pihak kreditur (kafâlah), hibah (pemberian) dengan syarat adanya harga ganti (iwadl), sehingga bersifat mengikat kepada pihak lain (lawan transaksi) untuk menyerahkan gantinya. Akad seperti ini adalah contoh akad tabarru' di awal, pertukaran diujungnya." (al-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islâmy wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.: 4/244)

 

Apakah akad ini menyalahi tujuan utama akad jual beli yang harus diakhiri dengan kepemilikan? Tentu saja tidak. Hibah yang ada dalam contoh di atas kedudukannya adalah menjadi "sebab" bagi terjadinya akad jual beli.

 

Hal yang sama dengan di atas, juga bisa berlaku pada akad yang lain misalnya adalah akad utang piutang (qardh). Perlu diingat bahwa gabungan antara hibah dengan bai' ini merupakan bagian dari gabungan akad tabarru' dengan jual beli. Ada beberapa jenis akad tabarru'. Misalnya seperti yang disampaikan oleh al-Zuhaily dalam ibarat berikut ini:

 

وإن كان التمليك مجانا بغير عوض فهي عقود التبرعات، كالهبة والصدقة والوقف والإعارة وحوالة الدين

 

Artinya: "Apabila sifat kepemilikan itu diperoleh dengan jalan gratis tanpa adanya nilai tukar, maka akad seperti ini termasuk akad tabarru' (suka rela), misalnya seperti hibah, shadaqah, waqaf, i'arah (pinjam-meminjam) dan pengalihan utang (hiwâlah). (al-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islâmy wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.: 4/244)

 

Semua kelompok akad tabarru' ini bisa dipergunakan sebagai "sebab" bagi berlangsungnya jual beli. Kita perlu membedakan antara menjadi sebab dengan bergabung. Misalnya ada pernyataan seperti ini: "Bang, tolong pinjami saya uang 100 ribu saja!"

 

Diksi "pinjam" dalam kalimat ini sebenarnya hendak dipergunakan oleh pengucap, bahwa dirinya memerlukan utang. Pinjam merupakan bagian dari akad i'ârah, sementara utang, merupakan akad qardh. Jadi, seolah akad ini berbunyi:

 

اعارة ابتداء وقرض انتهاء

 

Artinya: "Pinjam permulaannya, utang yang jadi tujuan akhirnya."

 

Sekarang, bandingkan dengan bila hibah ini kita gabung dalam akad jual beli! Contoh, misalnya ucapan ijab dari seorang penjual kepada pembelinya: "Saya "berikan" barang ini kepadamu". Jawab pembeli: "Saya terima". Apakah akad seperti ini sah untuk akad jual-beli?

 

Sudah barang tentu perlu pemilahan. Akad ijab dan qabul merupakan syarat sah jual beli. Jika dalam shighat ijab, penjual menggunakan lafadh "memberikan", maka dilihat dari dhahirnya, akad ini adalah masuk akad hibah, hadiah atau athiyah, sehingga bertentangan dengan maksud jual beli yang menghendaki iwadl (harga barang). Oleh karena itu, jika lafadh itu digunakan dalam shighat ijab, maka jual belinya tidak sah disebabkan lafadh yang menyatakan "hibah" masuk di dalam aqad. Hibah bersifat menafikan jual beli. Sampai di sini, bandingkan dengan keterangan sebelumnya yang menyatakan bahwa hibah merupakan sebab. Wallâhu a'lam bish shawâb.

 

 

Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Ahad 28 Juli 2019 19:0 WIB
Jual Beli dengan Ongkos Pengiriman di Dalamnya
Jual Beli dengan Ongkos Pengiriman di Dalamnya

Hakikat dari jual beli adalah tukar-menukar barang atau manfaat benda oleh dua orang yang saling bertransaksi. Akan tetapi, karena suatu hal maka dibolehkan untuk melakukan khiyar, yaitu opsi memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi. Di dalam khiyar ini, terkadang salah satu pihak menetapkan syarat. Akhirnya, muncullah istilah bai' bi syarthin (jual beli dengan syarat).

 

Dalam jual beli dengan syarat ini, terkadang pihak yang bertransaksi menetapkan satu atau dua syarat. Bila syarat tersebut sesuai dengan tujuan utama dilakukannya jual beli, maka syarat tersebut hukumnya adalah boleh, menurut ulama ahli fiqih. Batasan dari syarat ini adalah selagi masih memenuhi unsur tafrîqus shafqah (bisa dipilah sesuai dengan besaran nilai jasa masing-masing yang disyaratkan), maka syarat tersebut hukumnya diperbolehkan. Namun, ada juga fuqaha' yang membatasi bahwa syarat yang boleh disertakan hanyalah satu syarat saja. Lebih dari itu, hukumnya tidak boleh. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa fuqaha kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah.

 

Kita berikan contoh misalnya jual beli batu bata. Biasanya pembeli mensyaratkan agar batu bata itu dikirim ke rumah pembeli. Sudah pasti, pengangkutannya membutuhkan beberapa jasa lain, seperti sewa kendaraan, jasa menaikturunkan barang, hingga jarak kirim yang diperhitungkan karena hubungannya dengan masalah bahan bakar. Jadi, ketika terjadi akad jual beli batu bata ini, seolah ada beberapa jasa lain yang juga turut disyaratkan di dalamnya, tidak hanya jasa pengantaran. Masing-masing dari jasa ini bisa diperhitungkan atau ditentukan kadar ongkosnya oleh penjual atau pembeli. Inilah yang dinamakan dengan istilah tafrîqu al-shafqah. Jual beli dengan syarat yang terdiri dari kumpulan beberapa jasa yang dikemas dengan istilah bea pengiriman ini adalah masuk kategori al-'uqûd al-murakkabah, yaitu akad jasa yang tersusun dan include di dalam satu istilah bea jasa pengiriman.

 

Apakah syarat yang menjadi kebiasaan dalam transaksi ini diperbolehkan oleh syari'at? Jawabnya adalah boleh. Dasar pertama adalah sebagaimana disampaikan oleh Imam al-Nawâwi rahimahullah, bahwa:

 

العرف المعتاد يجري مجرى الشرط

 

Artinya: "'Urf/tradisi yang senantiasa berulang adalah berlaku menempati kedudukan syarat."

 

Sebagai 'syarat' yang menjadi bagian dari kebiasaan harga transaksi, justru 'urf (seperti pengiriman barang dan jasa) akan berubah sebagai sebuah akad kelaziman sehingga bersifat mengikat. Jadi, apabila penjual justru tidak mengirimkan barang ke tempat pembeli, ia malah bisa dikomplain berupa tuntutan pengurangan harga jual beli dikurangi jasa pengiriman. Dan pemberian ganti rugi (ta'widl) oleh penjual ke pembeli, hukumnya malah menjadi wajib. Sekali lagi sebagai catatan, adalah karena ini memenuhi unsur wajibnya bisa tafrîqu al-shafqah pada transaksi yang melibatkan peran multiakad.

 

العرف الثابت كالنص الثابت

 

Artinya: "Tradisi yang sudah tsâbit (sedemikian dikenal), adalah sama dengan ketetapan nash yang tsabit."

 

Jadi, kalau misalkan ada penjual yang menawarkan barang dengan janji barang akan diantar ke tujuan, hakikatnya bea kirimnya itu sudah diincludekan di dalam bagian transaksi. Jadi, harga terbentuk oleh harga barang ditambah bea pengantaran. Jika tidak diantar, maka hakikatnya tinggal harga barangnya saja.

 

Kembali ke persoalan tentang kebolehan berpedoman pada kebiasaan syarat dikirimkannya barang adalah disampaikan oleh Syekh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:

 

والشرط الذي جرى به العرف: مثل اشتراط المشتري على البائع التعهد بإصلاح الشيء المشترى مدة معينة من الزمان، كالساعة، والمذياع، والسيارة، والغسالة، والثلاجة، واشتراط حمل البضاعة إلى مكان المشتري، فهذا مما تعارفه الناس وإن كان فيه زيادة منفعة لأحد العاقدين، فجاز استحسانا

 

Artinya: "Dan syarat yang berlaku karena tradisi, seperti mensyaratkannya pembeli kepada penjual agar berjanji menservice barangnya pembeli pada masa yang ditentukan lamanya, seperti servis jam, radio, mobil, mesin cuci, almari es, atau mensyaratkannya pembeli atas pengangkutan barang yang dibelinya ke tempat pembeli, maka urf seperti ini merupakan urf yang sudah malang melintang di masyarakat, sehingga meskipun di dalamnya terdapat tambahan manfaat ke salah satu pihak yang bertransaksi, maka hukumnya tetap boleh karena istihsan." (al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.: 4/477-478).

 

Sepertinya pendapat Syekh Wahbah al-Zuhaili di atas adalah mengadopsi pendapatnya Imamunâ Abû Hanîfah dari sisi istihsan. Mulanya beliau menyatakan tidak boleh, tapi beralih pada qiyas lain karena ada cantolan hukum nash lainnya. Mengambil jalur istihsan ini disebabkan ada pertentangan antara akad jual beli yang digabung dengan akad ijârah. Beralih dari qiyas yang melarang penggabungan ke 'urf tsàbit adalah bagian dari istihsan karena ada kebaikan yang dipelihara oleh syariat, yaitu tahsin al-manath (perbaikan) bagi masyarakat.

 

Lain halnya jika kita mengikut pendapatnya kalangan Syafi'iyah yang melazimkan tafrîqu al-shafqah (pemilahan tiap-tiap nilai harga jual beli dan harga jasa), sehingga bila terjadi tidak ditepatinya pengiriman, maka pembeli bisa mengajukan klaim (khiyar), yaitu antara menerima ganti rugi sebagai kompensasi tidak dipenuhinya pengiriman, atau membatalkan akad. Syarat yang tidak ditepati kedudukannya setara dengan syarat pembatal (syarthu al-bathil). Wallahu a'lam bish shawab.

 

 

Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Sabtu 27 Juli 2019 21:0 WIB
Jual Beli dengan Penyerahan Barang Masih Ditunda
Jual Beli dengan Penyerahan Barang Masih Ditunda
Ilustrasi/NU Online

Terkadang dalam melakukan transaksi jual beli, kita dihadapkan pada pilihan, yaitu segera melakukan transaksi penyerahan harga, sementara barangnya harus ditunda penyerahannya esok hari atau sebulan lagi. Para pengrajin seringkali menghadapi hal semacam ini. Padahal barang belum selesai dibuat, tapi sudah ada pembeli yang tertarik. Para pembeli ini umumnya mengaku tertarik karena terpikat dengan motif dan model barang, serta kemanfaatan barang yang tergambar dalam bayangannya seiring keterangan yang diperoleh dari penjual yang memiliki reputasi.

 

Adapun harga kadang diserahkan sepenuhnya oleh pembeli, karena khawatir diborong orang lain. Namun, ada juga pembeli yang disyaratkan menyerahkan separuh harga yang ditawarkan. Semua syarat ini disampaikan oleh penjual kepada pembeli setelah pembeli menerima penjelasan.

 

Adapula pembeli yang malah justru mensyaratkan jika boleh barang yang ada di hadapan pembeli saat itu untuk dibawa, maka penjual bisa mengambil harganya esok hari, atau selang beberapa hari setelah barang itu diserahkan. Penyebabnya karena pembeli kebetulan tidak membawa uang cash atau tidak punya e-banking untuk mentransfer. Jadi, ia perlu pulang terlebih dulu untuk mengambil uangnya atau setidaknya pergi ke ATM untuk melakukan penarikan tunai. Lalu ada yang bertanya, apakah model jual beli dengan syarat penyerahan salah satu barang yang diitunda ini diperbolehkan dalam syariat hukum Islam? Bagaimana bila barang itu adalah berupa barang ribawi?

 

Dalam hal ini ada sebuah penjelasan dari ulama dengan merinci jenis barang yang dibeli dan cara pembayaran. Pertama, barang harus ditentukan terlebih dahulu soal dibeli secara kredit, atau tempo, atau secara cash. Penentuan ini harus disepakati terlebih dahulu dengan penjual serta pembelinya di majelis tersebut (khiyar majlis). Jika disepakati secara cash, maka harus dibayar cash. Bila disepakati secara tempo maka harus ditentukan waktu penyerahannya dan besaran harganya. Dan demikian pula, apabila ditentukan secara kredit, maka harus ditentukan harga finalnya (ra'su al-mâl), dan model angsuran (تأجيل) yang dimainkan. Syarat penyerahan barang ditunda sampai pembeli membayar atau sebaliknya penyerahan harga yang ditunda sampai penjual menyerahkan barang secara penuh, merupakan syarat yang dibenarkan dalam transaksi (syarat shahih). Syekh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan:

 

الشرط الصحيح هو ما كان موافقا لمقتضى العقد أو مؤكدا لمقتضاه أو جاء به الشرع أو جرى به العرف مثال الشرط الذي يقتضيه العقد اشتراط البائع تسليم الثمن أو حبس المبيع حتى أداء جميع الثمن اشتراط المشتري تسليم المبيع أو تملكه

 

Artinya: "Syarat yang shahih adalah syarat yang sepakat dengan tujuan diselenggarakannya transaksi, memperkuatnya, atau syarat yang dibenarkan oleh syara', atau sesuai dengan kebiasaan ('urf) yang berlaku. Contoh dari syarat yang sesuai dengan tujuan transaksi, misalnya penjual mensyaratkan keharusan menyerahkan harga terlebih dahulu kepada pembeli, atau barang tetap di tangan penjual sampai semua tanggungan harga dibayar oleh pembeli, atau sebaliknya pembeli mensyaratkan barang diserahkan kepadanya terlebih dahulu, atau dikuasakan kepadanya terlebih dahulu." (al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.: 4/477).

 

Kedua, harus mengenal terlebih dahulu apakah barangnya termasuk barang ribawi atau bukan. Jika termasuk barang ribawi, maka menurut pendapat yang menganggap bahwa uang adalah bagian dari barang ribawi, konsekuensinya adalah penyerahan harga oleh pembeli harus dibarengi dengan penyerahan barang. Contoh barang ribawi adalah emas, perak, dan bahan makanan. Jadi, kalau pembaca membeli beras (misalnya), maka penyerahan beras oleh penjual harus diikuti dengan penyerahan uangnya. Karena pertukaran barang ribawi melazimkan adanya wajib kontan dan serah terima barang.

 

Jika uang dianggap sebagai bukan barang ribawi, maka diperbolehkan penundaannya dengan catatan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam ketentuan pertama. Jadi, jika anda membeli beras, maka diperbolehkan penundaan penyerahan salah satunya, misalnya adalah harganya.

 

Bagaimana jika barang yang dijualbelikan bukan termasuk barang ribawi? Apakah boleh dengan disyaratkan penundaan salah satunya?

 

Jika barang yang diperjualbelikan bukan termasuk baramg ribawi, maka diperbolehkan syarat penundaan penerimaan salah satunya.

 

والشرط الذي ورد به الشرع: مثل اشتراط الخيار أو الأجل لأحد المتعاقدين

 

Artinya: "Termasuk syarat shahih yang dibenarkan oleh syariat adalah misalnya permintaan syarat kebolehan khiyar (bila dijumpai aib atau barang tidak sesuai pesanan) dan bolehnya tempo penyerahan (harga atau barang) dari salah satu muta'aqidain." (al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.: 4/477).

 

Jual beli yang disertai dengan tempo termasuk kategori bai' bi al-ajal (jual beli tangguh). Bila temponya itu berupa tempo penyerahan barang, sementara harga sudah dibayar duluan, maka jual beli semacam dinamakan bai maushufin fi al-dzimmah atau jual beli salam. Kedua jual beli ini dibenarkan oleh syariat dengan catatan harga barang dan tempo pelunasan harus diketahui secara jelas. Wallâhu a'lam bish shawâb.

 

 

Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur