IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Hukum Utang Melibatkan Pihak Ketiga

Rabu 31 Juli 2019 22:14 WIB
Share:
Hukum Utang Melibatkan Pihak Ketiga

Ada sebuah pertanyaan dari pembaca kanal ekonomi syariah. Inti pertanyaan itu seperti ini:

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Ustadz, suami saya meminjam uang Rp4.000.000 ke koperasi dan pinjaman tersebut ada bunganya. Selanjutnya uang pinjaman tersebut dipinjamkan kepada orang lain melalui perantara teman suami, dan sebagai jaminan atas utang tersebut, orang itu menjaminkan motornya kepada suami saya. Suami saya tidak memberikan bunga atas pinjaman itu. Justru teman suamilah yang menarik bunga. Akad antara peminjam uang dengan teman suami, kalau dalam 2 bulan uang tidak dikembalikan, motor itu akan dijual oleh teman suami. Yang ingin saya tanyakan:

 

1. Bagaimana hukum utang piutang melibatkan pihak ketiga seperti kasus di atas?

 

2. Apakah suami ikut berdosa karena walaupun tidak menikmati bunga, ia tetap memanfaatkan barang jaminan? Karena barang jaminan sekarang berada di tangan suami?

 

Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakaatuh.

Pertanyaan ini kiranya hampir menyerupai dengan beberapa tulisan penulis sebelumnya tentang konsepsi akad perkreditan di lembaga perbankan. Hanya saja, lingkup perkreditan ini, kali ini berada pada lingkup yang lebih kecil, yaitu koperasi. Apakah perkreditan pada koperasi itu sama statusnya dengan perkreditan pada perbankan? Ini yang pertama kali harus kita pilah.

 

Sejauh pengamatan penulis dengan mengadopsi dan merujuk pada beberapa literatur perbankan, ada beda penetapan bunga antara perbankan dengan koperasi. Dalam perbankan, kebijakan penetapan rasio suku bunga diatur secara ijbar (paksa) oleh bank sentral. Di Indonesia, posisi bank sentral ini dipegang perannya oleh Bank Indonesia. Biasanya, kebijakan tersebut disampaikan lewat Peraturan Bank Indonesia (PBI).

 

Jadi, dalam lingkup negara, keberadaan PBI ini layaknya taqnîn yang hukumnya bersifat mengikat (luzûm). Sifat kelaziman ini ditentukan berdasarkan banyak pertimbangan dalil nash dan berlaku khusus pada lingkup perbankan atau lembaga keuangan non-bank yang terdaftar di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia.

 

Bertindak di luar batas aturan yang sudah ditetapkan oleh kedua instansi, baik OJK dan BI, keduanya dapat secara langsung memberikan warning (peringatan) ke usaha jasa keuangan tersebut atau perbankan yang dimaksud. Inilah unsur ijbary tersebut. Kaidah yang digunakan dalam hal ini menyerupai kaidah tas'ir jabari (penetapan harga).

 

Menurut mayoritas ulama fiqih, kegiatan tas’ir al-jabari mempunyai beberapa syarat:

 

• Komoditas atau jasa tersebut (baca: jasa keuangan) menyangkut kepentingan dan keperluan masyarakat secara umum.
 
• Timbulnya cara penentuan harga komoditas yang sewenang-wenang oleh pedagang.
 
• Penguasa haruslah adil.
 
• Penunjukan ahli ekonomi untuk mengkaji kelayakan kondisi pasar.
 
• Peneteapan harga tidak merugikan pihak pedagang.
 
• Terjaminnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setiap waktu. (Fathi al-Durainy, Haqqu al-Ibtikâr fi al-Fiqh al-Islâmy al-Muqâran, Damaskus: Muassasah al-Risâlah, 1981: 188)

 

Baru-baru ini anda mendengar ditutupnya RupiahPlus oleh OJK, bukan? Penyebabnya karena RupiahPlus telah bertindak di luar batas kewenangan. Itu artinya bahwa peran pengendalian secara ijbary memang dipegang OJK dan BI.

 

Adapun koperasi, umumnya berada di luar kendali kedua otoritas di atas. Kebijakan koperasi umumnya dikendalikan oleh sekelompok orang yang bersekutu untuk mengadakan usaha. Kebijakan di dalamnya juga ditentukan secara mandiri oleh koperasi. Bisa jadi mungkin ada koperasi yang berada di bawah kendali OJK dan BI. Tapi, sejauh ini, penulis belum menemukannya.

 

Pihak OJK dan BI tidak bisa masuk di dalam koperasi dan mengintervensinya, sehingga apabila terjadi kasus perdata atau pidana, sulit untuk menindak pengelolanya. Itulah yang paling dianggap krusial oleh penulis untuk membedakan antara perbankan dan perkoperasian.

 

Dengan demkian, persoalan bunga, antara perbankan dan perkoperasian, dalam hal ini juga menjadi berbeda disebabkan karena illat taqnin (penetapan undang-undang) di atas. Bunga pada perkoperasian kadang secara sengaja ditentukan untuk memungut jasa bagi uang yang dikucurkan. Padahal uang tidak bisa dikenai kulfah atau beban kerja. Penetapan upah berbasis uang ini merupakan ijarah fâsidah (sewa menyewa yang tak sah). Untuk perbankan, penulis rasa, penting kiranya mengamati struktur dan prosedur sebagaimana yang penulis ungkap dalam tulisan "Basis Akad Kredit Perbankan".

 

Kembali pada kasus perkreditan sebagaimana dalam soal. Jika mengamati pola perkreditan di soal tersebut, pengaji meyakini bahwa akad perkreditan di koperasi itu, masuk rumpun riba qardli sehingga berlaku kaidah penarikan kemanfaatan oleh pihak pemberi utang kepada pihak yang diutangi adalah riba.

 

Akad suami dengan pihak ketiga yang menjadi perantara penyaluran, termasuk akad wakâlah (akad perwakilan). Sementara akad Suami dengan Pihak Pengutang termasuk akad gadai (rahn) karena ada jaminan yang berperan sebagai pernyataan kesungguhan / keseriusan.

 

Dalam akad gadai berlaku ketentuan bahwa pihak râhin (penerima gadai) tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Alasan ketidakbolehan ini adalah karena pemanfaatan barang gadai dapat menggiringnya pada akad utang yang menarik kemanfaatan, sehingga bisa tercebur ke dalam riba qardli.

 

Lain halnya bila pemanfaatan barang gadai itu sudah pasti bisa diduga ridlanya (pasti memberikan idzinnya) Si pemilik barang (murtahin). Pemanfaatan semacam ini hukumnya adalah diperbolehkan, dengan catatan untuk maksud menjaga barang agar tidak rusak (itlâf). Hal ini dengan mengambil qiyas al-adna dari kasus menemukan barang (luqathah) yang terdiri dari makanan yang mudah rusak. Pihak penemu wajib mengambil makanan itu dan memakannya, mengingat hukum menelantarkannya justru malah haram disebabkan tadlyi'u al-mâl (menyia-nyiakan harta). Bila barang temuan saja wajib dirawat agar tidak tersia-siakan, apalagi barangnya pihak penggadai? Sudah barang pasti ada sisi yang lebih ditekankan bagi penjagaannya.

 

Adapun perilaku wakil dalam menyalurkan dana suami (muwakkil) kepada pihak yang diwakilkan (muwakkal fîh), merupakan yang dilarang oleh syariat karena dua illat, antara lain: (1) telah berlaku khianat terhadap amanah dari muwakkil, (2) telah menyalurkan barang yang diwakilkan tidak sebagaimana yang ditentukan oleh muwakkil.

 

Semoga keterangan ini semakin menambah wawasan kita dalam fiqih muamalah. Wallahu a'lam bish shawâb.

 

 

Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

 

 

Share:

Baca Juga

Selasa 30 Juli 2019 19:30 WIB
Basis Akad Kredit Perbankan
Basis Akad Kredit Perbankan
Ilustrasi (money.id)

Benarkah akad kredit bank adalah akad utang piutang?

 

Syekh Wahbah menyebut bahwa riba perkreditan adalah masuk rumpun riba nasa'. Itu berarti bahwa akad perkreditan tidak berlandas pada akad utang-piutang, melainkan akad jual-beli.

 

وربا المصارف أو فوائد البنوك: من ربا النسيئة، سواء أكانت الفائدة بسيطة أم مركبة، لأن عمل البنوك الأصلي الإقراض والاقتراض، فتدفع للمقرض فائدة ٤% أو 5% وتأخذ فائدة من المقترض ٩% أو ١٢%

 

 

Artinya: "Riba jasa perkreditan atau bunga bank merupakan bagian dari riba nasiah, baik itu merupakan bunga tunggal atau bunga majemuk, karena fondasi sistem perbankan dibangun atas dasar akad uang-piutang. Dengan fondasi ini, maka ditetapkan rasio bunga sebesar 4% atau 5% bagi pihak yang memberi utang sementara dipungut bunga dari pihak yang diutangi sebesar 9% atau 12%." (al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamy wa adillatuhû, Beirut: Dâru al-Fikr, tt.: 4/140)

 

Dalam teks ini, memang secara jelas, Syekh Wahbah menyebut bahwa perjalanan akad perbankan adalah berfondasikan akad utang-piutang. Akan tetapi, kita jangan lupa bahwa konsep riba nasiah menurut Syekh Wahbah itu memuat dua unsur riba, yaitu riba qardli dan riba nasiah.

 

ربا النسيئة الذي لم تكن العرب في الجاهلية تعرف سواه، وهو المأخوذ لأجل تأخير قضاء دين مستحق إلى أجل جديد، سواء أكان الدين ثمن مبيع أم قرضاً

 

Artinya: "Riba jâhiliyah adalah riba yang sangat dikenal oleh masyarakat Arab kala itu, bahkan mereka tidak pernah mengenal riba yang selainnya dalam sejarah. Riba ini dipungut karena alasan tertundanya pelunasan hutang sehingga perlu daur ulang (restrukturisasi) dengan tempo yang baru, baik itu akibat utang karena penundaan pembayaran harga barang yang dibeli atau akibat akad utang piutang." (al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamy wa adillatuhû, Beirut: Dâru al-Fikr, tt.: 4/68 )

 

Baca juga:

Tiga Jenis Praktik Riba dalam Jual Beli

Jual Beli Kredit, Apakah Sama dengan Riba?

 

Dalam keterangan di atas, secara jelas Syekh Wahbah menunjukkan kesatuan makna antara riba nasîah yang berasal dari jual beli kredit dengan tidak diketahui harga asalnya barang, dengan riba qardli yang berasal dari akad utang modal.

 

Riba qardli merupakan riba yang berasal dari akad utang-piutang modal dengan syarat adanya manfaat kepada pihak yang mengutangi. Sementara riba nasîah merupakan riba yang muncul akibat jual beli kredit yang tidak maklum harganya.

 

Unsur kesamaan dari riba nasîah dan riba qardli adalah sama-sama berangkat dari akad utang-piutang. Bedanya, riba nasîah berangkat dari utang barang, sementara riba qardli adalah berangkat dari utang modal.

 

Sementara praktik yang berlaku dalam amaliah perbankan, setiap pihak yang mengajukan utang harus menyodorkan jaminan yang nilainya kemudian disetujui oleh bank. Pencairan kredit didasarkan pada persetujuan bank tersebut. Itulah sebabnya, maka hakikatnya proses pengajuan kredit pada perbankan adalah diawali dari proses jual beli.

 

Jadi, benar adanya jika jaminan yang diajukan ke bank ketika mengajukan pinjaman kredit, hakikatnya adalah dibeli oleh bank, dan dijual kembali kepada nasabah dengan akad bai'u al-'inah secara taqshith (kredit).

 

Para ulama mazhab sendiri ikhtilaf dalam menyampaikan hukum bai'u al-'inah ini. Hanya mazhab Syafii yang menyatakan boleh. Ketiga mazhab lainnya menyatakan ketidakbolehan akad tersebut. Akan tetapi mereka membolehkan akad bai'u al-'uhdah (jual beli dengan akad sende), yang hakikatnya juga menyerupai akad bai'u al-'inah. Bedanya justru terdapat pada tempo. Jika bai-u al-'inah, tidak mensyaratkan adanya jeda waktu antara jual dan beli. Namun, dalam bai-u al-'uhdah, disyaratkan adanya tempo atau jeda waktu dan majelis. Dalam jeda ini, pihak muqridl bisa mengelola harta yang dibeli secara 'uhdah. Hasil pengelolaan merupakan hak milik dari muqridl (pihak pemberi utang).

 

Pangkal ikhtilaf akad ini bila dikaitkan dengan bunga bank adalah ditetapkannya besaran suku bunga yang dipungut dari debitur bila dibandingkan dengan margin kredit yang dikucurkan lewat bai'u al-inah yang bersifat tetap sehingga menyerupai flat interest (bunga tetap) dan dengan hasil pengelolaan dari bai'u al-uhdah yang menyerupai floating interest (suku bunga mengambang).

 

Ingat bahwa dalam bai'u al-'uhdah, berlaku bahwa pihak pemberi utang bisa mengelola barang yang dijadikan jaminan, yang mana barang tersebut dibeli oleh pihak perbankan dengan janji suatu ketika barang itu akan dibeli kembali oleh nasabah. Jika barang sudah dibeli, maka adalah hak bagi pembeli untuk mengelolanya. Pengelolaan itu bisa saja berupa akad disewakan (ijârah) kepada nasabah sehingga pihak bank tinggal menunggu bea sewa (ujrah) dari nasabah, bukan? Jika bea sewa itu ditetapkan bulanan, apakah masih bisa disebut sebagai riba?

 

Kiranya, hal ini memerlukan telaah lebih lanjut, mengingat klausul akad di perbankan belum tentu menjangkau sampai akad ini. Itulah sebabnya, hasil telaah dari Syekh Wahbah di atas, mungkin dipengaruhi oleh latar belakang mazhab beliau yang bermazhab Syafii yang mana hanya bisa menerima konsepsi bai'u al-'inah dan menolak bai'u al-'uhdah. Beliau menyatakan حرام حرام حرام dengan diulangi sebanyak tiga kali. Sementara itu, pernyataan beliau bisa saja ditolak oleh penganut mazhab lain yang khususnya menerima konsepsi bai'u al-'uhdah dan menolak bai'u al-'inah. Semoga kajian ini bermanfaat guna memberikan telaah lebih lanjut terhadap konsepsi perakadan bunga kredit bank. Walhasil, akad kredit perbankan adalah berangkat dari akad jual beli kredit. Wallahu a'lam bish shawab.

 

 

Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Senin 29 Juli 2019 20:15 WIB
Saat Akad Jual Beli Bercampur dengan Akad Hibah
Saat Akad Jual Beli Bercampur dengan Akad Hibah
Ilustrasi

Tulisan ini diawali dari sebuah kisah ilustratif. Seorang santri ditugasi mengajar di sebuah tempat yang jauh dari tempat ia mondok. Jauhnya jarak, memaksanya untuk membeli sepeda motor guna mempersingkat waktu. Kebetulan ia mendapati tetangga pondok yang memiliki tiga sepeda. Dorongan antara memenuhi tugas dan kebutuhan memaksa dia memberanikan diri untuk bilang kepada pemilik kendaraan: "Pak, saya minta kerelaan bapak untuk saya beli salah satu sepedanya. Bapak mungkin tidak punya keinginan untuk menjual. Tapi, ini karena saya sendiri yang membutuhkan sepeda itu untuk saya pakai memenuhi tugas mengajar di desa X yang jauh dari sini." Karena merasa kasihan, dan setelah berpikir sejenak, akhirnya sang bapak itu merelakan sepedanya dibeli oleh si santri, dengan harga sepantasnya. Akad apakah seperti ini?

 

Ada dua akad yang bisa kita ambil dari kisah di atas khususnya dari sisi si bapak yang pemilik barang. Pertama, adalah akad yang menunjukkan kerelaan (tabarru') memberikan (hibah). Kedua, adalah akad yang menunjukkan jual beli (bai'). Jadi, ada dua akad yang terkumpul di situ, antara akad hibah dan akad bai'. Namun, ada catatan bahwa hibah yang diberikan oleh bapak tadi bersifat ta'alluq (berikatan) dengan akad jual beli. Seandainya bukan karena pertimbangan terhadap kondisi santri yang hendak bertugas di tempat yang jauh, ia tidak akan menjual sepeda itu. Atau, seandainya ada orang lain yang hendak membeli sepeda itu, Sang Bapak belum tentu memberikannya, karena ketiadaan hajat untuk menjual. Singkatnya, menjualnya sang bapak terhadap sepeda adalah didahului oleh sikap kerelaan. Apakah boleh jual beli seperti ini?

 

Al-Zuhaily menjelaskan dalam Kitabnya al-Fiqhu al-Islâmy wa adillatuhu, sebagai berikut:

 

وقد يكون التبرع في ابتداء العقد كالقرض والكفالة بأمر المدين، والهبة بشرط العوض، ثم يلزم الطرف الآخر بدفع البدل، فهي تبرع ابتداء، معاوضة انتهاء

 

Artinya: "Terkadang sikap sukarela muncul mendahului akad, misalnya akad utang-piutang (qardh), penanggung jawab tanggungan (pihak yang berutang) terkait urusannya dengan pihak kreditur (kafâlah), hibah (pemberian) dengan syarat adanya harga ganti (iwadl), sehingga bersifat mengikat kepada pihak lain (lawan transaksi) untuk menyerahkan gantinya. Akad seperti ini adalah contoh akad tabarru' di awal, pertukaran diujungnya." (al-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islâmy wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.: 4/244)

 

Apakah akad ini menyalahi tujuan utama akad jual beli yang harus diakhiri dengan kepemilikan? Tentu saja tidak. Hibah yang ada dalam contoh di atas kedudukannya adalah menjadi "sebab" bagi terjadinya akad jual beli.

 

Hal yang sama dengan di atas, juga bisa berlaku pada akad yang lain misalnya adalah akad utang piutang (qardh). Perlu diingat bahwa gabungan antara hibah dengan bai' ini merupakan bagian dari gabungan akad tabarru' dengan jual beli. Ada beberapa jenis akad tabarru'. Misalnya seperti yang disampaikan oleh al-Zuhaily dalam ibarat berikut ini:

 

وإن كان التمليك مجانا بغير عوض فهي عقود التبرعات، كالهبة والصدقة والوقف والإعارة وحوالة الدين

 

Artinya: "Apabila sifat kepemilikan itu diperoleh dengan jalan gratis tanpa adanya nilai tukar, maka akad seperti ini termasuk akad tabarru' (suka rela), misalnya seperti hibah, shadaqah, waqaf, i'arah (pinjam-meminjam) dan pengalihan utang (hiwâlah). (al-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islâmy wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.: 4/244)

 

Semua kelompok akad tabarru' ini bisa dipergunakan sebagai "sebab" bagi berlangsungnya jual beli. Kita perlu membedakan antara menjadi sebab dengan bergabung. Misalnya ada pernyataan seperti ini: "Bang, tolong pinjami saya uang 100 ribu saja!"

 

Diksi "pinjam" dalam kalimat ini sebenarnya hendak dipergunakan oleh pengucap, bahwa dirinya memerlukan utang. Pinjam merupakan bagian dari akad i'ârah, sementara utang, merupakan akad qardh. Jadi, seolah akad ini berbunyi:

 

اعارة ابتداء وقرض انتهاء

 

Artinya: "Pinjam permulaannya, utang yang jadi tujuan akhirnya."

 

Sekarang, bandingkan dengan bila hibah ini kita gabung dalam akad jual beli! Contoh, misalnya ucapan ijab dari seorang penjual kepada pembelinya: "Saya "berikan" barang ini kepadamu". Jawab pembeli: "Saya terima". Apakah akad seperti ini sah untuk akad jual-beli?

 

Sudah barang tentu perlu pemilahan. Akad ijab dan qabul merupakan syarat sah jual beli. Jika dalam shighat ijab, penjual menggunakan lafadh "memberikan", maka dilihat dari dhahirnya, akad ini adalah masuk akad hibah, hadiah atau athiyah, sehingga bertentangan dengan maksud jual beli yang menghendaki iwadl (harga barang). Oleh karena itu, jika lafadh itu digunakan dalam shighat ijab, maka jual belinya tidak sah disebabkan lafadh yang menyatakan "hibah" masuk di dalam aqad. Hibah bersifat menafikan jual beli. Sampai di sini, bandingkan dengan keterangan sebelumnya yang menyatakan bahwa hibah merupakan sebab. Wallâhu a'lam bish shawâb.

 

 

Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Ahad 28 Juli 2019 19:0 WIB
Jual Beli dengan Ongkos Pengiriman di Dalamnya
Jual Beli dengan Ongkos Pengiriman di Dalamnya

Hakikat dari jual beli adalah tukar-menukar barang atau manfaat benda oleh dua orang yang saling bertransaksi. Akan tetapi, karena suatu hal maka dibolehkan untuk melakukan khiyar, yaitu opsi memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi. Di dalam khiyar ini, terkadang salah satu pihak menetapkan syarat. Akhirnya, muncullah istilah bai' bi syarthin (jual beli dengan syarat).

 

Dalam jual beli dengan syarat ini, terkadang pihak yang bertransaksi menetapkan satu atau dua syarat. Bila syarat tersebut sesuai dengan tujuan utama dilakukannya jual beli, maka syarat tersebut hukumnya adalah boleh, menurut ulama ahli fiqih. Batasan dari syarat ini adalah selagi masih memenuhi unsur tafrîqus shafqah (bisa dipilah sesuai dengan besaran nilai jasa masing-masing yang disyaratkan), maka syarat tersebut hukumnya diperbolehkan. Namun, ada juga fuqaha' yang membatasi bahwa syarat yang boleh disertakan hanyalah satu syarat saja. Lebih dari itu, hukumnya tidak boleh. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa fuqaha kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah.

 

Kita berikan contoh misalnya jual beli batu bata. Biasanya pembeli mensyaratkan agar batu bata itu dikirim ke rumah pembeli. Sudah pasti, pengangkutannya membutuhkan beberapa jasa lain, seperti sewa kendaraan, jasa menaikturunkan barang, hingga jarak kirim yang diperhitungkan karena hubungannya dengan masalah bahan bakar. Jadi, ketika terjadi akad jual beli batu bata ini, seolah ada beberapa jasa lain yang juga turut disyaratkan di dalamnya, tidak hanya jasa pengantaran. Masing-masing dari jasa ini bisa diperhitungkan atau ditentukan kadar ongkosnya oleh penjual atau pembeli. Inilah yang dinamakan dengan istilah tafrîqu al-shafqah. Jual beli dengan syarat yang terdiri dari kumpulan beberapa jasa yang dikemas dengan istilah bea pengiriman ini adalah masuk kategori al-'uqûd al-murakkabah, yaitu akad jasa yang tersusun dan include di dalam satu istilah bea jasa pengiriman.

 

Apakah syarat yang menjadi kebiasaan dalam transaksi ini diperbolehkan oleh syari'at? Jawabnya adalah boleh. Dasar pertama adalah sebagaimana disampaikan oleh Imam al-Nawâwi rahimahullah, bahwa:

 

العرف المعتاد يجري مجرى الشرط

 

Artinya: "'Urf/tradisi yang senantiasa berulang adalah berlaku menempati kedudukan syarat."

 

Sebagai 'syarat' yang menjadi bagian dari kebiasaan harga transaksi, justru 'urf (seperti pengiriman barang dan jasa) akan berubah sebagai sebuah akad kelaziman sehingga bersifat mengikat. Jadi, apabila penjual justru tidak mengirimkan barang ke tempat pembeli, ia malah bisa dikomplain berupa tuntutan pengurangan harga jual beli dikurangi jasa pengiriman. Dan pemberian ganti rugi (ta'widl) oleh penjual ke pembeli, hukumnya malah menjadi wajib. Sekali lagi sebagai catatan, adalah karena ini memenuhi unsur wajibnya bisa tafrîqu al-shafqah pada transaksi yang melibatkan peran multiakad.

 

العرف الثابت كالنص الثابت

 

Artinya: "Tradisi yang sudah tsâbit (sedemikian dikenal), adalah sama dengan ketetapan nash yang tsabit."

 

Jadi, kalau misalkan ada penjual yang menawarkan barang dengan janji barang akan diantar ke tujuan, hakikatnya bea kirimnya itu sudah diincludekan di dalam bagian transaksi. Jadi, harga terbentuk oleh harga barang ditambah bea pengantaran. Jika tidak diantar, maka hakikatnya tinggal harga barangnya saja.

 

Kembali ke persoalan tentang kebolehan berpedoman pada kebiasaan syarat dikirimkannya barang adalah disampaikan oleh Syekh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:

 

والشرط الذي جرى به العرف: مثل اشتراط المشتري على البائع التعهد بإصلاح الشيء المشترى مدة معينة من الزمان، كالساعة، والمذياع، والسيارة، والغسالة، والثلاجة، واشتراط حمل البضاعة إلى مكان المشتري، فهذا مما تعارفه الناس وإن كان فيه زيادة منفعة لأحد العاقدين، فجاز استحسانا

 

Artinya: "Dan syarat yang berlaku karena tradisi, seperti mensyaratkannya pembeli kepada penjual agar berjanji menservice barangnya pembeli pada masa yang ditentukan lamanya, seperti servis jam, radio, mobil, mesin cuci, almari es, atau mensyaratkannya pembeli atas pengangkutan barang yang dibelinya ke tempat pembeli, maka urf seperti ini merupakan urf yang sudah malang melintang di masyarakat, sehingga meskipun di dalamnya terdapat tambahan manfaat ke salah satu pihak yang bertransaksi, maka hukumnya tetap boleh karena istihsan." (al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.: 4/477-478).

 

Sepertinya pendapat Syekh Wahbah al-Zuhaili di atas adalah mengadopsi pendapatnya Imamunâ Abû Hanîfah dari sisi istihsan. Mulanya beliau menyatakan tidak boleh, tapi beralih pada qiyas lain karena ada cantolan hukum nash lainnya. Mengambil jalur istihsan ini disebabkan ada pertentangan antara akad jual beli yang digabung dengan akad ijârah. Beralih dari qiyas yang melarang penggabungan ke 'urf tsàbit adalah bagian dari istihsan karena ada kebaikan yang dipelihara oleh syariat, yaitu tahsin al-manath (perbaikan) bagi masyarakat.

 

Lain halnya jika kita mengikut pendapatnya kalangan Syafi'iyah yang melazimkan tafrîqu al-shafqah (pemilahan tiap-tiap nilai harga jual beli dan harga jasa), sehingga bila terjadi tidak ditepatinya pengiriman, maka pembeli bisa mengajukan klaim (khiyar), yaitu antara menerima ganti rugi sebagai kompensasi tidak dipenuhinya pengiriman, atau membatalkan akad. Syarat yang tidak ditepati kedudukannya setara dengan syarat pembatal (syarthu al-bathil). Wallahu a'lam bish shawab.

 

 

Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur