IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Pelajaran Fiqih Transaksi dari Kisah Budak yang Dimerdekakan Siti Aisyah

Senin 5 Agustus 2019 20:45 WIB
Share:
Pelajaran Fiqih Transaksi dari Kisah Budak yang Dimerdekakan Siti Aisyah
null

Suatu ketika ada seorang hamba sahaya bernama Barîrah radliyallâhu 'anha menginginkan dirinya bisa merdeka. Lalu ia mengambil akad kitâbah (tebus cicil) dengan tuannya dengan sanggup membayar 9 awaq yang akan dibayar setiap tahunnya sebesar 1 waqiyah. Sang majikan menyetujuinya.

 

Keinginannya ini kemudian disampaikan kepada Siti Aisyah radliyallâhu 'anha dan ia meminta tolong kepadanya agar sudi membantu. Lalu 'Aisyah berkata kepadanya:

 

إن أحب أهلك أن أعد لهم ويكون ولاؤك لي فعلت

 

Artinya: "Jika tuanmu bersedia, aku akan membayarnya kepada mereka (secara kontan) sehingga ahli waris wala'-mu adalah aku, maka lakukanlah!"

 

Demi mendapati kesanggupan dari Siti 'Âisyah radliyallâhu 'anha ini, pulanglah Barîrah kepada majikannya dan melaporkan kesanggupan Aisyah, istri Nabi itu. Mendengar penjelasan Barîrah soal wala' (hak waris yang diterima seseorang karena memerdekakan budak), sang majikan menolak. Ia mengatakan bahwa Siti Aisyah radliyallahu 'anha bisa membelinya lalu memerdekakannya, akan tetapi disyaratkan bahwa hak waris wala' adalah tetap milik sang majikan. Lalu laporlah ia kepada 'Aisyah radliyallahu 'anha dan berkata:

 

إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم

 

Artinya: "Aku sudah menyampaikan kepada Bani Hilal. Mereka menolak, kecuali jika wala' tetap menjadi hak mereka."

 

Gelisahlah keduanya, sehingga kegelisahan itu sampai ke telinga Rasulillah shallallahu ‘alaihi wasallam. Siti Aisyah radliyallahu 'anha pun menjelaskan hal itu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda:

 

خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق

 

Artinya: "Ambil dia dan syaratkan ke mereka (Bani Hilal) akan hak wala' itu. Sesungguhnya wala' adalah hak bagi orang yang memerdekakan."

 

Demi mendengar hal itu, Aisyah radliyallahu anha bersegera bersedia melakukannya. Lalu Rasulillah berdiri di hadapan para sahabat yang lain, lantas memuji Allah, menyanjung-Nya, lalu beliau bersabda:

 

أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق

 

Artinya: "Amma ba'du. Tertolak bagi seseorang menetapkan syarat yang tiada dibenarkan oleh kitab Allah. Karena syarat apa pun yang tiada ditentukan dalam Kitabullah maka syarat itu adalah bathil (tidak sah). Kendati syarat itu sebanyak 100, akan tetapi ketetapan Allah subhanahu wata’ala adalah yang lebih haq dan syarat Allah adalah lebih teguh. Sesungguhnya hak wala’ adalah bagi orang yang memerdekakan."

 

Hadits di atas merupakan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dimuat di dalam Bab Idza Isytaratha Syurûthan fi al-Bai' Lâ Tahillu (bab ketika ditetapkan beberapa syarat dalam satu akad jual beli, maka syarat tersebut tidak halal).

 

Wajah dilâlah (hikmah) dari hadits ini, menurut al-Imrâny sebenarnya ada beberapa macam. Akan tetapi, inti utama dari yang dikehendaki oleh Rasulullah, menurut al-Imrâny adalah sebagai berikut:

 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط الفاسد ولم يبطل العقد حيث حكم بصحة العقد وامضائه مع وجود الشرط الفاسد، مما يدل على عدم التأثير الشرط الفاسد في صحة العقد

 

Artinya: "Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah membatalkan keberadaan syarat fasid (syarat rusak) tapi tidak membatalkan kontrak yang telah terjadi. Sekira beliau telah menyatakan hukum sahnya akad dan terus berjalannya kontrak kendati terdapat syarat fasid, karena keberadaannya tidak berpengaruh sama sekali terhadap sahnya akad." (Al-'Imrâny, al-'Uqûdu al-Mâliyah al-Murakkabah, Riyadl: Dâr al-Kunûz Isybiliya li al-Nasyr wa al-Tawzî', 2010: 138).

 

Kasus di atas, jika kita contohkan dalam praktik sehari-hari, misalnya adalah ada orang meminjami orang lain sejumlah uang, lalu disyaratkan bagi pihak yang dipinjami harus menikahi putrinya. Syarat "harus menikahi" ini adalah termasuk syarat yang fasid (syarat yang rusak). Pihak yang dipinjami boleh untuk tidak menunaikan. Tapi akad kontrak utang piutangnya tetap berjalan dan tidak batal. Bahkan, kendati dia menunaikan benar apa yang disyaratkan tersebut, yaitu menikahi putri pihak yang memberinya utang. Kontrak utang piutangnya tetap berlangsung, dan tidak menjadi sebab batalnya utang.

 

Dalam kasus budak di atas, pihak Bani Hilal menetapkan syarat hak waris wala harus jatuh ke dirinya. Ini adalah termasuk syarat yang fasid. Mengapa? Karena wala’ itu adalah hak orang yang memerdekakan budak, dan bukan hak mantan majikan, sebagaimana hal ini sudah ditetapkan oleh nash. Jadi, bila majikan kemudian mengubah ketentuan, maka ketentuannya itu tidak perlu diikuti. Tidak mengikuti ketentuan mantan majikan ini, bukan berarti batalnya Barirah untuk merdeka dan bolehnya ia dibantu cicilannya, atau tebusannya sama Aisyah radliyallahu 'anha. Tebusan itu tetap sah, dengan mengabaikan syarat wala’ dari majikan. Apalagi bila dipenuhi. Tapi hal itu tidak boleh sebab melanggar nash. Wallahu a'lam bish shawab.

 

 

Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jawa Timur

 

 

Share:

Baca Juga

Rabu 31 Juli 2019 22:14 WIB
Hukum Utang Melibatkan Pihak Ketiga
Hukum Utang Melibatkan Pihak Ketiga

Ada sebuah pertanyaan dari pembaca kanal ekonomi syariah. Inti pertanyaan itu seperti ini:

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Ustadz, suami saya meminjam uang Rp4.000.000 ke koperasi dan pinjaman tersebut ada bunganya. Selanjutnya uang pinjaman tersebut dipinjamkan kepada orang lain melalui perantara teman suami, dan sebagai jaminan atas utang tersebut, orang itu menjaminkan motornya kepada suami saya. Suami saya tidak memberikan bunga atas pinjaman itu. Justru teman suamilah yang menarik bunga. Akad antara peminjam uang dengan teman suami, kalau dalam 2 bulan uang tidak dikembalikan, motor itu akan dijual oleh teman suami. Yang ingin saya tanyakan:

 

1. Bagaimana hukum utang piutang melibatkan pihak ketiga seperti kasus di atas?

 

2. Apakah suami ikut berdosa karena walaupun tidak menikmati bunga, ia tetap memanfaatkan barang jaminan? Karena barang jaminan sekarang berada di tangan suami?

 

Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakaatuh.

Pertanyaan ini kiranya hampir menyerupai dengan beberapa tulisan penulis sebelumnya tentang konsepsi akad perkreditan di lembaga perbankan. Hanya saja, lingkup perkreditan ini, kali ini berada pada lingkup yang lebih kecil, yaitu koperasi. Apakah perkreditan pada koperasi itu sama statusnya dengan perkreditan pada perbankan? Ini yang pertama kali harus kita pilah.

 

Sejauh pengamatan penulis dengan mengadopsi dan merujuk pada beberapa literatur perbankan, ada beda penetapan bunga antara perbankan dengan koperasi. Dalam perbankan, kebijakan penetapan rasio suku bunga diatur secara ijbar (paksa) oleh bank sentral. Di Indonesia, posisi bank sentral ini dipegang perannya oleh Bank Indonesia. Biasanya, kebijakan tersebut disampaikan lewat Peraturan Bank Indonesia (PBI).

 

Jadi, dalam lingkup negara, keberadaan PBI ini layaknya taqnîn yang hukumnya bersifat mengikat (luzûm). Sifat kelaziman ini ditentukan berdasarkan banyak pertimbangan dalil nash dan berlaku khusus pada lingkup perbankan atau lembaga keuangan non-bank yang terdaftar di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia.

 

Bertindak di luar batas aturan yang sudah ditetapkan oleh kedua instansi, baik OJK dan BI, keduanya dapat secara langsung memberikan warning (peringatan) ke usaha jasa keuangan tersebut atau perbankan yang dimaksud. Inilah unsur ijbary tersebut. Kaidah yang digunakan dalam hal ini menyerupai kaidah tas'ir jabari (penetapan harga).

 

Menurut mayoritas ulama fiqih, kegiatan tas’ir al-jabari mempunyai beberapa syarat:

 

• Komoditas atau jasa tersebut (baca: jasa keuangan) menyangkut kepentingan dan keperluan masyarakat secara umum.
 
• Timbulnya cara penentuan harga komoditas yang sewenang-wenang oleh pedagang.
 
• Penguasa haruslah adil.
 
• Penunjukan ahli ekonomi untuk mengkaji kelayakan kondisi pasar.
 
• Peneteapan harga tidak merugikan pihak pedagang.
 
• Terjaminnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setiap waktu. (Fathi al-Durainy, Haqqu al-Ibtikâr fi al-Fiqh al-Islâmy al-Muqâran, Damaskus: Muassasah al-Risâlah, 1981: 188)

 

Baru-baru ini anda mendengar ditutupnya RupiahPlus oleh OJK, bukan? Penyebabnya karena RupiahPlus telah bertindak di luar batas kewenangan. Itu artinya bahwa peran pengendalian secara ijbary memang dipegang OJK dan BI.

 

Adapun koperasi, umumnya berada di luar kendali kedua otoritas di atas. Kebijakan koperasi umumnya dikendalikan oleh sekelompok orang yang bersekutu untuk mengadakan usaha. Kebijakan di dalamnya juga ditentukan secara mandiri oleh koperasi. Bisa jadi mungkin ada koperasi yang berada di bawah kendali OJK dan BI. Tapi, sejauh ini, penulis belum menemukannya.

 

Pihak OJK dan BI tidak bisa masuk di dalam koperasi dan mengintervensinya, sehingga apabila terjadi kasus perdata atau pidana, sulit untuk menindak pengelolanya. Itulah yang paling dianggap krusial oleh penulis untuk membedakan antara perbankan dan perkoperasian.

 

Dengan demkian, persoalan bunga, antara perbankan dan perkoperasian, dalam hal ini juga menjadi berbeda disebabkan karena illat taqnin (penetapan undang-undang) di atas. Bunga pada perkoperasian kadang secara sengaja ditentukan untuk memungut jasa bagi uang yang dikucurkan. Padahal uang tidak bisa dikenai kulfah atau beban kerja. Penetapan upah berbasis uang ini merupakan ijarah fâsidah (sewa menyewa yang tak sah). Untuk perbankan, penulis rasa, penting kiranya mengamati struktur dan prosedur sebagaimana yang penulis ungkap dalam tulisan "Basis Akad Kredit Perbankan".

 

Kembali pada kasus perkreditan sebagaimana dalam soal. Jika mengamati pola perkreditan di soal tersebut, pengaji meyakini bahwa akad perkreditan di koperasi itu, masuk rumpun riba qardli sehingga berlaku kaidah penarikan kemanfaatan oleh pihak pemberi utang kepada pihak yang diutangi adalah riba.

 

Akad suami dengan pihak ketiga yang menjadi perantara penyaluran, termasuk akad wakâlah (akad perwakilan). Sementara akad Suami dengan Pihak Pengutang termasuk akad gadai (rahn) karena ada jaminan yang berperan sebagai pernyataan kesungguhan / keseriusan.

 

Dalam akad gadai berlaku ketentuan bahwa pihak râhin (penerima gadai) tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Alasan ketidakbolehan ini adalah karena pemanfaatan barang gadai dapat menggiringnya pada akad utang yang menarik kemanfaatan, sehingga bisa tercebur ke dalam riba qardli.

 

Lain halnya bila pemanfaatan barang gadai itu sudah pasti bisa diduga ridlanya (pasti memberikan idzinnya) Si pemilik barang (murtahin). Pemanfaatan semacam ini hukumnya adalah diperbolehkan, dengan catatan untuk maksud menjaga barang agar tidak rusak (itlâf). Hal ini dengan mengambil qiyas al-adna dari kasus menemukan barang (luqathah) yang terdiri dari makanan yang mudah rusak. Pihak penemu wajib mengambil makanan itu dan memakannya, mengingat hukum menelantarkannya justru malah haram disebabkan tadlyi'u al-mâl (menyia-nyiakan harta). Bila barang temuan saja wajib dirawat agar tidak tersia-siakan, apalagi barangnya pihak penggadai? Sudah barang pasti ada sisi yang lebih ditekankan bagi penjagaannya.

 

Adapun perilaku wakil dalam menyalurkan dana suami (muwakkil) kepada pihak yang diwakilkan (muwakkal fîh), merupakan yang dilarang oleh syariat karena dua illat, antara lain: (1) telah berlaku khianat terhadap amanah dari muwakkil, (2) telah menyalurkan barang yang diwakilkan tidak sebagaimana yang ditentukan oleh muwakkil.

 

Semoga keterangan ini semakin menambah wawasan kita dalam fiqih muamalah. Wallahu a'lam bish shawâb.

 

 

Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

 

 

Selasa 30 Juli 2019 19:30 WIB
Basis Akad Kredit Perbankan
Basis Akad Kredit Perbankan
Ilustrasi (money.id)

Benarkah akad kredit bank adalah akad utang piutang?

 

Syekh Wahbah menyebut bahwa riba perkreditan adalah masuk rumpun riba nasa'. Itu berarti bahwa akad perkreditan tidak berlandas pada akad utang-piutang, melainkan akad jual-beli.

 

وربا المصارف أو فوائد البنوك: من ربا النسيئة، سواء أكانت الفائدة بسيطة أم مركبة، لأن عمل البنوك الأصلي الإقراض والاقتراض، فتدفع للمقرض فائدة ٤% أو 5% وتأخذ فائدة من المقترض ٩% أو ١٢%

 

 

Artinya: "Riba jasa perkreditan atau bunga bank merupakan bagian dari riba nasiah, baik itu merupakan bunga tunggal atau bunga majemuk, karena fondasi sistem perbankan dibangun atas dasar akad uang-piutang. Dengan fondasi ini, maka ditetapkan rasio bunga sebesar 4% atau 5% bagi pihak yang memberi utang sementara dipungut bunga dari pihak yang diutangi sebesar 9% atau 12%." (al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamy wa adillatuhû, Beirut: Dâru al-Fikr, tt.: 4/140)

 

Dalam teks ini, memang secara jelas, Syekh Wahbah menyebut bahwa perjalanan akad perbankan adalah berfondasikan akad utang-piutang. Akan tetapi, kita jangan lupa bahwa konsep riba nasiah menurut Syekh Wahbah itu memuat dua unsur riba, yaitu riba qardli dan riba nasiah.

 

ربا النسيئة الذي لم تكن العرب في الجاهلية تعرف سواه، وهو المأخوذ لأجل تأخير قضاء دين مستحق إلى أجل جديد، سواء أكان الدين ثمن مبيع أم قرضاً

 

Artinya: "Riba jâhiliyah adalah riba yang sangat dikenal oleh masyarakat Arab kala itu, bahkan mereka tidak pernah mengenal riba yang selainnya dalam sejarah. Riba ini dipungut karena alasan tertundanya pelunasan hutang sehingga perlu daur ulang (restrukturisasi) dengan tempo yang baru, baik itu akibat utang karena penundaan pembayaran harga barang yang dibeli atau akibat akad utang piutang." (al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamy wa adillatuhû, Beirut: Dâru al-Fikr, tt.: 4/68 )

 

Baca juga:

Tiga Jenis Praktik Riba dalam Jual Beli

Jual Beli Kredit, Apakah Sama dengan Riba?

 

Dalam keterangan di atas, secara jelas Syekh Wahbah menunjukkan kesatuan makna antara riba nasîah yang berasal dari jual beli kredit dengan tidak diketahui harga asalnya barang, dengan riba qardli yang berasal dari akad utang modal.

 

Riba qardli merupakan riba yang berasal dari akad utang-piutang modal dengan syarat adanya manfaat kepada pihak yang mengutangi. Sementara riba nasîah merupakan riba yang muncul akibat jual beli kredit yang tidak maklum harganya.

 

Unsur kesamaan dari riba nasîah dan riba qardli adalah sama-sama berangkat dari akad utang-piutang. Bedanya, riba nasîah berangkat dari utang barang, sementara riba qardli adalah berangkat dari utang modal.

 

Sementara praktik yang berlaku dalam amaliah perbankan, setiap pihak yang mengajukan utang harus menyodorkan jaminan yang nilainya kemudian disetujui oleh bank. Pencairan kredit didasarkan pada persetujuan bank tersebut. Itulah sebabnya, maka hakikatnya proses pengajuan kredit pada perbankan adalah diawali dari proses jual beli.

 

Jadi, benar adanya jika jaminan yang diajukan ke bank ketika mengajukan pinjaman kredit, hakikatnya adalah dibeli oleh bank, dan dijual kembali kepada nasabah dengan akad bai'u al-'inah secara taqshith (kredit).

 

Para ulama mazhab sendiri ikhtilaf dalam menyampaikan hukum bai'u al-'inah ini. Hanya mazhab Syafii yang menyatakan boleh. Ketiga mazhab lainnya menyatakan ketidakbolehan akad tersebut. Akan tetapi mereka membolehkan akad bai'u al-'uhdah (jual beli dengan akad sende), yang hakikatnya juga menyerupai akad bai'u al-'inah. Bedanya justru terdapat pada tempo. Jika bai-u al-'inah, tidak mensyaratkan adanya jeda waktu antara jual dan beli. Namun, dalam bai-u al-'uhdah, disyaratkan adanya tempo atau jeda waktu dan majelis. Dalam jeda ini, pihak muqridl bisa mengelola harta yang dibeli secara 'uhdah. Hasil pengelolaan merupakan hak milik dari muqridl (pihak pemberi utang).

 

Pangkal ikhtilaf akad ini bila dikaitkan dengan bunga bank adalah ditetapkannya besaran suku bunga yang dipungut dari debitur bila dibandingkan dengan margin kredit yang dikucurkan lewat bai'u al-inah yang bersifat tetap sehingga menyerupai flat interest (bunga tetap) dan dengan hasil pengelolaan dari bai'u al-uhdah yang menyerupai floating interest (suku bunga mengambang).

 

Ingat bahwa dalam bai'u al-'uhdah, berlaku bahwa pihak pemberi utang bisa mengelola barang yang dijadikan jaminan, yang mana barang tersebut dibeli oleh pihak perbankan dengan janji suatu ketika barang itu akan dibeli kembali oleh nasabah. Jika barang sudah dibeli, maka adalah hak bagi pembeli untuk mengelolanya. Pengelolaan itu bisa saja berupa akad disewakan (ijârah) kepada nasabah sehingga pihak bank tinggal menunggu bea sewa (ujrah) dari nasabah, bukan? Jika bea sewa itu ditetapkan bulanan, apakah masih bisa disebut sebagai riba?

 

Kiranya, hal ini memerlukan telaah lebih lanjut, mengingat klausul akad di perbankan belum tentu menjangkau sampai akad ini. Itulah sebabnya, hasil telaah dari Syekh Wahbah di atas, mungkin dipengaruhi oleh latar belakang mazhab beliau yang bermazhab Syafii yang mana hanya bisa menerima konsepsi bai'u al-'inah dan menolak bai'u al-'uhdah. Beliau menyatakan حرام حرام حرام dengan diulangi sebanyak tiga kali. Sementara itu, pernyataan beliau bisa saja ditolak oleh penganut mazhab lain yang khususnya menerima konsepsi bai'u al-'uhdah dan menolak bai'u al-'inah. Semoga kajian ini bermanfaat guna memberikan telaah lebih lanjut terhadap konsepsi perakadan bunga kredit bank. Walhasil, akad kredit perbankan adalah berangkat dari akad jual beli kredit. Wallahu a'lam bish shawab.

 

 

Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Senin 29 Juli 2019 20:15 WIB
Saat Akad Jual Beli Bercampur dengan Akad Hibah
Saat Akad Jual Beli Bercampur dengan Akad Hibah
Ilustrasi

Tulisan ini diawali dari sebuah kisah ilustratif. Seorang santri ditugasi mengajar di sebuah tempat yang jauh dari tempat ia mondok. Jauhnya jarak, memaksanya untuk membeli sepeda motor guna mempersingkat waktu. Kebetulan ia mendapati tetangga pondok yang memiliki tiga sepeda. Dorongan antara memenuhi tugas dan kebutuhan memaksa dia memberanikan diri untuk bilang kepada pemilik kendaraan: "Pak, saya minta kerelaan bapak untuk saya beli salah satu sepedanya. Bapak mungkin tidak punya keinginan untuk menjual. Tapi, ini karena saya sendiri yang membutuhkan sepeda itu untuk saya pakai memenuhi tugas mengajar di desa X yang jauh dari sini." Karena merasa kasihan, dan setelah berpikir sejenak, akhirnya sang bapak itu merelakan sepedanya dibeli oleh si santri, dengan harga sepantasnya. Akad apakah seperti ini?

 

Ada dua akad yang bisa kita ambil dari kisah di atas khususnya dari sisi si bapak yang pemilik barang. Pertama, adalah akad yang menunjukkan kerelaan (tabarru') memberikan (hibah). Kedua, adalah akad yang menunjukkan jual beli (bai'). Jadi, ada dua akad yang terkumpul di situ, antara akad hibah dan akad bai'. Namun, ada catatan bahwa hibah yang diberikan oleh bapak tadi bersifat ta'alluq (berikatan) dengan akad jual beli. Seandainya bukan karena pertimbangan terhadap kondisi santri yang hendak bertugas di tempat yang jauh, ia tidak akan menjual sepeda itu. Atau, seandainya ada orang lain yang hendak membeli sepeda itu, Sang Bapak belum tentu memberikannya, karena ketiadaan hajat untuk menjual. Singkatnya, menjualnya sang bapak terhadap sepeda adalah didahului oleh sikap kerelaan. Apakah boleh jual beli seperti ini?

 

Al-Zuhaily menjelaskan dalam Kitabnya al-Fiqhu al-Islâmy wa adillatuhu, sebagai berikut:

 

وقد يكون التبرع في ابتداء العقد كالقرض والكفالة بأمر المدين، والهبة بشرط العوض، ثم يلزم الطرف الآخر بدفع البدل، فهي تبرع ابتداء، معاوضة انتهاء

 

Artinya: "Terkadang sikap sukarela muncul mendahului akad, misalnya akad utang-piutang (qardh), penanggung jawab tanggungan (pihak yang berutang) terkait urusannya dengan pihak kreditur (kafâlah), hibah (pemberian) dengan syarat adanya harga ganti (iwadl), sehingga bersifat mengikat kepada pihak lain (lawan transaksi) untuk menyerahkan gantinya. Akad seperti ini adalah contoh akad tabarru' di awal, pertukaran diujungnya." (al-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islâmy wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.: 4/244)

 

Apakah akad ini menyalahi tujuan utama akad jual beli yang harus diakhiri dengan kepemilikan? Tentu saja tidak. Hibah yang ada dalam contoh di atas kedudukannya adalah menjadi "sebab" bagi terjadinya akad jual beli.

 

Hal yang sama dengan di atas, juga bisa berlaku pada akad yang lain misalnya adalah akad utang piutang (qardh). Perlu diingat bahwa gabungan antara hibah dengan bai' ini merupakan bagian dari gabungan akad tabarru' dengan jual beli. Ada beberapa jenis akad tabarru'. Misalnya seperti yang disampaikan oleh al-Zuhaily dalam ibarat berikut ini:

 

وإن كان التمليك مجانا بغير عوض فهي عقود التبرعات، كالهبة والصدقة والوقف والإعارة وحوالة الدين

 

Artinya: "Apabila sifat kepemilikan itu diperoleh dengan jalan gratis tanpa adanya nilai tukar, maka akad seperti ini termasuk akad tabarru' (suka rela), misalnya seperti hibah, shadaqah, waqaf, i'arah (pinjam-meminjam) dan pengalihan utang (hiwâlah). (al-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islâmy wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.: 4/244)

 

Semua kelompok akad tabarru' ini bisa dipergunakan sebagai "sebab" bagi berlangsungnya jual beli. Kita perlu membedakan antara menjadi sebab dengan bergabung. Misalnya ada pernyataan seperti ini: "Bang, tolong pinjami saya uang 100 ribu saja!"

 

Diksi "pinjam" dalam kalimat ini sebenarnya hendak dipergunakan oleh pengucap, bahwa dirinya memerlukan utang. Pinjam merupakan bagian dari akad i'ârah, sementara utang, merupakan akad qardh. Jadi, seolah akad ini berbunyi:

 

اعارة ابتداء وقرض انتهاء

 

Artinya: "Pinjam permulaannya, utang yang jadi tujuan akhirnya."

 

Sekarang, bandingkan dengan bila hibah ini kita gabung dalam akad jual beli! Contoh, misalnya ucapan ijab dari seorang penjual kepada pembelinya: "Saya "berikan" barang ini kepadamu". Jawab pembeli: "Saya terima". Apakah akad seperti ini sah untuk akad jual-beli?

 

Sudah barang tentu perlu pemilahan. Akad ijab dan qabul merupakan syarat sah jual beli. Jika dalam shighat ijab, penjual menggunakan lafadh "memberikan", maka dilihat dari dhahirnya, akad ini adalah masuk akad hibah, hadiah atau athiyah, sehingga bertentangan dengan maksud jual beli yang menghendaki iwadl (harga barang). Oleh karena itu, jika lafadh itu digunakan dalam shighat ijab, maka jual belinya tidak sah disebabkan lafadh yang menyatakan "hibah" masuk di dalam aqad. Hibah bersifat menafikan jual beli. Sampai di sini, bandingkan dengan keterangan sebelumnya yang menyatakan bahwa hibah merupakan sebab. Wallâhu a'lam bish shawâb.

 

 

Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur