IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Kedudukan Marketplace dalam Fiqih Jual Beli Online

Kamis 8 Agustus 2019 17:0 WIB
Share:
Kedudukan Marketplace dalam Fiqih Jual Beli Online
Ilustrasi

Marketplace berasal dari kata market yang berarti pasar, dan place yang berarti tempat. Jadi, marketplace adalah ibarat sebuah tempat untuk melakukan transaksi berbasis pasar. Apa yang ada di pasar? Sudah barang tentu jawabnya adalah ada transaksi jual-beli antara dua pihak yang saling bertransaksi.

 

Dalam jual-beli, disyaratkan harus adanya mu'awadlah, yaitu pertukaran harga dengan barang. Adanya harga dan barang yang saling ditukarkan ini menjadi pembedanya pertukaran yang tanpa disertai dengan adanya harga. Dalam Kitab al-Taqrîrâtu al-Sadîdah disebutkan bahwa:

 

معاوضة: خرج به الهبة لأن المعاوضة تكون من الجانبين، من المشتري الثمن، ومن البائع المثمن، فهذا عوض هذا، بخلاف الهبة فإنها من طرف واحد

Artinya: "Mu'âwadlah: dengannya dikecualikan pengertian hibbah. Karena dalam mu'awadlah terdapat dua pihak yang saling menukarkan barang, yaitu dari jalur pembeli ada harga, dan dari jalur penjual ada barang yang dihargai, sehingga seolah terjadi ini harga bagi barang ini. Berbeda dengan hibbah, yang mana penyerahan hanya dilakukan oleh salah satu pihak." (Hasan ibn Ahmad ibn Muhamnad al-Kaff, al-Taqrîrâtu al-Sadîdah fî Masâili al-Mufîdah, Riyâdl: Dâr al-Mîrâtsi al-Nabawy, 1420 H: 10)

 

Ada beberapa hal yang umum dapat kita kenali dari ciri marketplace dalam kasus jual beli online. Pertama, ada marketplace yang hanya berfungsi sebagai tempat menjual barang dan menjadi fasilitator (perantara) pihak penjual dan pembeli melalui penyediaan tata cara pembayaran. Biasanya pihak marketplace jenis ini menyerahkan sepenuhnya masalah barang yang diperjualbelikan dan sekaligus deskripsi produknya kepada penjual lewat akun yang dimilikinya di marketplace tersebut. Pihak marketplace juga menyediakan fasilitas chatting antara penjual dan pembeli sehingga keduanya bisa saling tawar menawar harga. Setelah ditemui adanya deal, maka pihak marketplace hanya menyediakan fasilitas berupa rekening bersama tempat melakukan pembayaran. Contoh marketplace seperti ini, misalnya adalah Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, Bibli, JD.ID, Amazon dan, Rakuten. Mungkin masih ada lagi marketplace yang lain yang belum disebutkan dengan ciri yang sama seperti di atas.

 

Kedua, ada marketplace yang hanya memfungsikan diri sebagai tempat bagi pemilik barang untuk "menitipkan" barangnya guna dijual. Pemilik barang hanya berkewajiban menyediakan produk serta klasifikasi atau spesifikasi barang kepada pihak marketplace. Kendali sepenuhnya proses jual beli ada pada pihak marketplace. Contoh dari marketplace seperti ini adalah Zalora dan Berrybenka.

 

Jadi, sampai di sini bedakan antara marketplace dengan jenis pertama dengan marketplace jenis kedua. Marketplace jenis pertama bergerak dalam fasilitator dan penjamin. Sementara marketplace kondisi kedua berperan selaku penjual dan barang diperoleh dari orang lain yang menjadi suppliernya. Dengan demikian, akad yang terbangun antara keduanya juga berbeda.

 

Marketplace jenis pertama berperan dalam akad kafâlah selaku kafîl (penjamin) dari penjual dan pembeli, sekaligus berperan sebagai mudlârib (pengelola). Yang ditanggung apanya? Yang ditanggung adalah perimbangan dalam transaksi jual beli. Yang dikelola apanya? Yang dikelola adalah promosi barang lewat jasa iklan yang dimilikinya yang mana dalam hal ini, pemilik lapak dalam marketplace tersebut menyewa (ijârah) peran marketplace untuk mempromosikan lapaknya ke netizen.

 

Marketplace jenis kedua berperan selaku mudlârib (pengelola) murni. Dengan demikian, ada akad kemitraan (syirkah) di dalamnya. Syirkah yang terbentuk adalah syirkah wujûh, dengan asumsi bahwa pihak pemilik barang mempercayakan barangnya kepada provider untuk memasarkan dan menjualnya.

 

Apapun kedudukan dan jenis marketplace, akan tetapi tanggung jawab marketplace secara umum dalam transaksi online dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu:

 

1. Tanggung jawab penjaminan terhadap akad jual beli (al-dlammân fî 'aqd al-bai')

2. Tanggung jawab penjaminan dalam akad sewa (al-dlammân fi 'aqdi al-îjâr)

3. Tanggung jawab terhadap akad perwakilan (al-dlammân fi 'aqd al-wakâlah)

4. Penjaminan terhadap perilaku penjual dan pembeli (dlammân al-fi'l al-syakhshy)

5. Penjaminan atas tindakan pihak ketiga (dlammân fi'l al-ghair)

6. Penjaminan atas barang, meliputi selamatnya barang yang dibeli dengan menggunakan jasanya (dlammân al-asy-ya')

 

Berbagai tanggung jawab ini akan diulas dalam tulisan-tulisan berikutnya. Insyaallah! Wallahu a'lam bish shawâb.

 

 

Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

 

 

 

 

Share:

Baca Juga

Rabu 7 Agustus 2019 9:0 WIB
Ketika Barang Pesanan Online Tidak Sesuai Pesanan
Ketika Barang Pesanan Online Tidak Sesuai Pesanan
Terkait pengajuan klaim oleh pembeli, ada beberapa syarat yang harus dipatuhi kedua pihak.

Kewajiban dari seorang penjual online adalah menampilkan deskripsi dan spesifikasi barang yang dijual di pasaran online dalam bentuk:

 

1. Visual, berupa gambar atau video yang menggambarkan barang yang dijual, baik berupa sampel atau berupa kondisi barang yang ada dalam tanggungannya.

 

2. Menampilkan deskripsi barang secara tertulis, yang dilengkapi dengan spesifikasinya serta kondisi barang yang masih baru atau bekas pakai.

 

3. Penjual tidak perlu menunjukkan hasil review terhadap barang, karena biasanya hal ini merupakan tugas dari pihak produsen.

 

4. Penjual wajib mencantumkan jasa pengiriman atau ekspedisi yang ditentukan dan bisa dimanfaatkan oleh pembeli.

 

5. Mencantumkan lama masa khiyar, yaitu berupa opsi memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad setelah barang itu positif diterima oleh pembeli.

 

Kewajiban mencantumkan "khiyar syarat" ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari transaksi online, mengingat ia masuk kategori jual beli barang ghaib atau setidaknya merupakan akad jual beli salam.

 

Transaksi semacam dimasukkan dalam rumpun transaksi barang ghaib (belum pernah dilihat) disebabkan karena penjual bukan orang yang memiliki barang secara langsung. Ia merupakan kepanjangan tangan dari penjual lain (supplier). Contoh untuk kasus ini adalah dropshipper.


Baca juga: Hukum Jual Beli Sistem Dropship dan Reseller
 

Adapun rumpun jual beli salam (akad pesan barang) berlaku pada kasus jual beli barang yang barangnya sudah ada di tangan penjual (bai' maushûfin fi al-dzimmah). Maka dari itu, penjual lebih mengenal barangnya dibanding penjual dropshipper.

 

Dalam kasus jual beli di lingkup marketplace, umumnya disediakan kolom chatting, yang berisi kolom khusus dialog antara penjual dan pembeli. Akan tetapi, hal ini kadang juga tidak disediakan. Misalnya marketplace Lazada. Sejauh yang penulis ketahui, marketplace ini hanya menyediakan kolom komentar yang bisa dikendalikan oleh pihak penjual yang tidak buta teknologi. Jadi, seandainya ada keluhan dari konsumen dengan barang yang dikirim, para calon pembeli bisa mengetahui track record dari penjual, sehingga ia bisa lebih berhati-hati.

 

Dalam kasus toko online, kebanyakan penjual hanya menyediakan kontak pesan yang bisa dihubungi, melalui via Whatsapp atau Line. Dulu sewaktu masih ada aplikasi BBM, aplikasi ini sering digunakan juga sebagai media perantara. Namun, kiranya pengguna aplikasi ini sudah jauh berkurang, disebabkan unsur kepraktisan.

 

Meskipun ada via chatting dan contact person yang disematkan di dalam toko online dan marketplace, agaknya masih belum memudarkan kasus yang mana antara barang yang dikirim dengan spesifikasi yang ditampilkan menemui kesinkronan. Kadang ada pembeli yang melakukan komplain sambil marah-marah kepada penjual yang bersangkutan. Namun, kadang juga ada yang menerima begitu saja terhadap barang yang dikirimkan, meskipun ada cacat pada barang. Di sinilah letak dan pentingnya khiyar.

 

Khiyar memang berfungsi melindungi konsumen dalam kerangka transaksi syariah. Dalam syariat, keputusan khiyar berada di tangan pembeli. Ketika pembeli mengajukan klaim, maka yang dimenangkan dalam kasus ini adalah klaim pembeli. Khiyar berupa tidak boleh dibatalkannya akad, hanya berlaku apabila pembeli sudah mengetahui kondisi barang saat akad. Misalnya, pada waktu transaksi, disajikan video. Jika tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap barang bila dibandingkan saat transaksi, maka dalam hal ini keputusan terusnya transaksi adalah di tangan penjual. Kecuali misalnya ada perubahan berupa rusaknya fisik barang akibat pengiriman. Dalam hal ini, biasanya pihak ekspedisi lah yang menanggung wajibnya ganti rugi itu, mengingat barang yang dikirim sudah diasuransikan oleh penjual. Jasa asuransi ini sudah include dalam biaya ongkos kirim yang diterima oleh jasa ekspedisi.

 

Berkaitan dengan pengajuan klaim oleh pembeli, sudah pasti dalam hal ini ada beberapa syarat yang harus dipatuhi kedua pihak. Syekh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan beberapa klausul kebolehan melakukan klaim cacat itu, antara lain sebagai berikut:

 

يشترط لثبوت الخيار شرائط هي: (١) ثبوت العيب عند البيع أو بعده قبل التسليم، فلو حدث بعدئذ لا يثبت الخيار (٢) ثبوت العيب عند المشتري بعد قبضه المبيع، ولا يكتفى بالثبوت عند البائع لثبوت حق الرد في جميع العيوب عند عامة المشايخ. (٣) جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض، فإن كان عالما به عند أحدهما فلا خيار له، لأنه يكون راضيا به دلالة. (٤) عدم اشتراط البراءة عن العيب في البيع، فلو شرط فلا خيار للمشتري، لأنه إذا أبرأه فقد أسقط حق نفسه. (٥) أن تكون السلامة من العيب غالبة في مثل المبيع المعيب. (٦) ألا يزول العيب قبل الفسخ. (٧) ألا يكون العيب طفيفا مما يمكن إزالته دون مشقة، كالنجاسة في الثوب الذي لا يضره الغسل. (٨) عدم اشتراط البراءة من العيب في البيع، على التفصيل الآتي في آخر البحث

 

Artinya: "Ada beberapa syarat yang berlaku bagi tetapnya opsi pembatalan atau penerusan akad, yaitu: (1) Ketika cacat barang sudah diketahui secara pasti saat berlangsungnya transaksi dan barang belum diserahkan ke pembeli. Bila barang sudah diserahkan, maka tidak berlaku lagi khiyar (2) Ketika cacat barang diketahui oleh pembeli saat menerima barang. Tidak bisa dianggap cukup oleh penjual (manakala ditemui cacat oleh pembeli atas barang yang dibelinya) mengingat hak mengembalikan barang belian akibat cacat adalah berlaku tetap bagi pembeli, menurut mayoritas masyayikh. (3) Ketidaktahuan pembeli terhadap cacat barang saat transaksi dan saat menerima. Bila pembeli mengaku tahu cacat tersebut di saat transaksi atau di saat menerima, maka tidak berlaku lagi khiyar baginya, karena dianggap sebagai yang ridla terhadap cacat tersebut. (4) Tidak ada syarat bebas dari cacat saat membeli oleh pembeli. Bila disyaratkan, maka tidak berlaku khiyar bagi pembeli karena pembebasan itu sama artinya dengan menggugurkan haknya sendiri untuk mengajukan klaim. (5) Jika kondisi baiknya barang yang dibeli itu bersifat maksimal, dan kekurangannya hanya sedikit. (6) Jika cacat barang tidak hilang sebelum dibatalkannya transaksi. (7) Jika cacat barang tidak bersifat ringan yang mudah dihilangkan tanpa masyaqqah yang berarti. Misalnya karena terkena najis sehingga tidak membahayakan pada ain barangnya dan (8) Ketiadaan disyaratkan terbebas dari aib pada saat transaksi, sebagaimana rinciannya akan disampaikan nanti pada akhir pembahasan." (al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.: 4/581).

 

Semoga tulisan ini bermanfaat dalam memberikan panduan umum bagi perkembangan muamalah kontemporer. Wallahu a'lam bish shawab.

 

Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah, Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Senin 5 Agustus 2019 20:45 WIB
Pelajaran Fiqih Transaksi dari Kisah Budak yang Dimerdekakan Siti Aisyah
Pelajaran Fiqih Transaksi dari Kisah Budak yang Dimerdekakan Siti Aisyah
null

Suatu ketika ada seorang hamba sahaya bernama Barîrah radliyallâhu 'anha menginginkan dirinya bisa merdeka. Lalu ia mengambil akad kitâbah (tebus cicil) dengan tuannya dengan sanggup membayar 9 awaq yang akan dibayar setiap tahunnya sebesar 1 waqiyah. Sang majikan menyetujuinya.

 

Keinginannya ini kemudian disampaikan kepada Siti Aisyah radliyallâhu 'anha dan ia meminta tolong kepadanya agar sudi membantu. Lalu 'Aisyah berkata kepadanya:

 

إن أحب أهلك أن أعد لهم ويكون ولاؤك لي فعلت

 

Artinya: "Jika tuanmu bersedia, aku akan membayarnya kepada mereka (secara kontan) sehingga ahli waris wala'-mu adalah aku, maka lakukanlah!"

 

Demi mendapati kesanggupan dari Siti 'Âisyah radliyallâhu 'anha ini, pulanglah Barîrah kepada majikannya dan melaporkan kesanggupan Aisyah, istri Nabi itu. Mendengar penjelasan Barîrah soal wala' (hak waris yang diterima seseorang karena memerdekakan budak), sang majikan menolak. Ia mengatakan bahwa Siti Aisyah radliyallahu 'anha bisa membelinya lalu memerdekakannya, akan tetapi disyaratkan bahwa hak waris wala' adalah tetap milik sang majikan. Lalu laporlah ia kepada 'Aisyah radliyallahu 'anha dan berkata:

 

إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم

 

Artinya: "Aku sudah menyampaikan kepada Bani Hilal. Mereka menolak, kecuali jika wala' tetap menjadi hak mereka."

 

Gelisahlah keduanya, sehingga kegelisahan itu sampai ke telinga Rasulillah shallallahu ‘alaihi wasallam. Siti Aisyah radliyallahu 'anha pun menjelaskan hal itu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda:

 

خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق

 

Artinya: "Ambil dia dan syaratkan ke mereka (Bani Hilal) akan hak wala' itu. Sesungguhnya wala' adalah hak bagi orang yang memerdekakan."

 

Demi mendengar hal itu, Aisyah radliyallahu anha bersegera bersedia melakukannya. Lalu Rasulillah berdiri di hadapan para sahabat yang lain, lantas memuji Allah, menyanjung-Nya, lalu beliau bersabda:

 

أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق

 

Artinya: "Amma ba'du. Tertolak bagi seseorang menetapkan syarat yang tiada dibenarkan oleh kitab Allah. Karena syarat apa pun yang tiada ditentukan dalam Kitabullah maka syarat itu adalah bathil (tidak sah). Kendati syarat itu sebanyak 100, akan tetapi ketetapan Allah subhanahu wata’ala adalah yang lebih haq dan syarat Allah adalah lebih teguh. Sesungguhnya hak wala’ adalah bagi orang yang memerdekakan."

 

Hadits di atas merupakan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dimuat di dalam Bab Idza Isytaratha Syurûthan fi al-Bai' Lâ Tahillu (bab ketika ditetapkan beberapa syarat dalam satu akad jual beli, maka syarat tersebut tidak halal).

 

Wajah dilâlah (hikmah) dari hadits ini, menurut al-Imrâny sebenarnya ada beberapa macam. Akan tetapi, inti utama dari yang dikehendaki oleh Rasulullah, menurut al-Imrâny adalah sebagai berikut:

 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط الفاسد ولم يبطل العقد حيث حكم بصحة العقد وامضائه مع وجود الشرط الفاسد، مما يدل على عدم التأثير الشرط الفاسد في صحة العقد

 

Artinya: "Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah membatalkan keberadaan syarat fasid (syarat rusak) tapi tidak membatalkan kontrak yang telah terjadi. Sekira beliau telah menyatakan hukum sahnya akad dan terus berjalannya kontrak kendati terdapat syarat fasid, karena keberadaannya tidak berpengaruh sama sekali terhadap sahnya akad." (Al-'Imrâny, al-'Uqûdu al-Mâliyah al-Murakkabah, Riyadl: Dâr al-Kunûz Isybiliya li al-Nasyr wa al-Tawzî', 2010: 138).

 

Kasus di atas, jika kita contohkan dalam praktik sehari-hari, misalnya adalah ada orang meminjami orang lain sejumlah uang, lalu disyaratkan bagi pihak yang dipinjami harus menikahi putrinya. Syarat "harus menikahi" ini adalah termasuk syarat yang fasid (syarat yang rusak). Pihak yang dipinjami boleh untuk tidak menunaikan. Tapi akad kontrak utang piutangnya tetap berjalan dan tidak batal. Bahkan, kendati dia menunaikan benar apa yang disyaratkan tersebut, yaitu menikahi putri pihak yang memberinya utang. Kontrak utang piutangnya tetap berlangsung, dan tidak menjadi sebab batalnya utang.

 

Dalam kasus budak di atas, pihak Bani Hilal menetapkan syarat hak waris wala harus jatuh ke dirinya. Ini adalah termasuk syarat yang fasid. Mengapa? Karena wala’ itu adalah hak orang yang memerdekakan budak, dan bukan hak mantan majikan, sebagaimana hal ini sudah ditetapkan oleh nash. Jadi, bila majikan kemudian mengubah ketentuan, maka ketentuannya itu tidak perlu diikuti. Tidak mengikuti ketentuan mantan majikan ini, bukan berarti batalnya Barirah untuk merdeka dan bolehnya ia dibantu cicilannya, atau tebusannya sama Aisyah radliyallahu 'anha. Tebusan itu tetap sah, dengan mengabaikan syarat wala’ dari majikan. Apalagi bila dipenuhi. Tapi hal itu tidak boleh sebab melanggar nash. Wallahu a'lam bish shawab.

 

 

Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jawa Timur

 

 

Rabu 31 Juli 2019 22:14 WIB
Hukum Utang Melibatkan Pihak Ketiga
Hukum Utang Melibatkan Pihak Ketiga

Ada sebuah pertanyaan dari pembaca kanal ekonomi syariah. Inti pertanyaan itu seperti ini:

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Ustadz, suami saya meminjam uang Rp4.000.000 ke koperasi dan pinjaman tersebut ada bunganya. Selanjutnya uang pinjaman tersebut dipinjamkan kepada orang lain melalui perantara teman suami, dan sebagai jaminan atas utang tersebut, orang itu menjaminkan motornya kepada suami saya. Suami saya tidak memberikan bunga atas pinjaman itu. Justru teman suamilah yang menarik bunga. Akad antara peminjam uang dengan teman suami, kalau dalam 2 bulan uang tidak dikembalikan, motor itu akan dijual oleh teman suami. Yang ingin saya tanyakan:

 

1. Bagaimana hukum utang piutang melibatkan pihak ketiga seperti kasus di atas?

 

2. Apakah suami ikut berdosa karena walaupun tidak menikmati bunga, ia tetap memanfaatkan barang jaminan? Karena barang jaminan sekarang berada di tangan suami?

 

Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakaatuh.

Pertanyaan ini kiranya hampir menyerupai dengan beberapa tulisan penulis sebelumnya tentang konsepsi akad perkreditan di lembaga perbankan. Hanya saja, lingkup perkreditan ini, kali ini berada pada lingkup yang lebih kecil, yaitu koperasi. Apakah perkreditan pada koperasi itu sama statusnya dengan perkreditan pada perbankan? Ini yang pertama kali harus kita pilah.

 

Sejauh pengamatan penulis dengan mengadopsi dan merujuk pada beberapa literatur perbankan, ada beda penetapan bunga antara perbankan dengan koperasi. Dalam perbankan, kebijakan penetapan rasio suku bunga diatur secara ijbar (paksa) oleh bank sentral. Di Indonesia, posisi bank sentral ini dipegang perannya oleh Bank Indonesia. Biasanya, kebijakan tersebut disampaikan lewat Peraturan Bank Indonesia (PBI).

 

Jadi, dalam lingkup negara, keberadaan PBI ini layaknya taqnîn yang hukumnya bersifat mengikat (luzûm). Sifat kelaziman ini ditentukan berdasarkan banyak pertimbangan dalil nash dan berlaku khusus pada lingkup perbankan atau lembaga keuangan non-bank yang terdaftar di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia.

 

Bertindak di luar batas aturan yang sudah ditetapkan oleh kedua instansi, baik OJK dan BI, keduanya dapat secara langsung memberikan warning (peringatan) ke usaha jasa keuangan tersebut atau perbankan yang dimaksud. Inilah unsur ijbary tersebut. Kaidah yang digunakan dalam hal ini menyerupai kaidah tas'ir jabari (penetapan harga).

 

Menurut mayoritas ulama fiqih, kegiatan tas’ir al-jabari mempunyai beberapa syarat:

 

• Komoditas atau jasa tersebut (baca: jasa keuangan) menyangkut kepentingan dan keperluan masyarakat secara umum.
 
• Timbulnya cara penentuan harga komoditas yang sewenang-wenang oleh pedagang.
 
• Penguasa haruslah adil.
 
• Penunjukan ahli ekonomi untuk mengkaji kelayakan kondisi pasar.
 
• Peneteapan harga tidak merugikan pihak pedagang.
 
• Terjaminnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setiap waktu. (Fathi al-Durainy, Haqqu al-Ibtikâr fi al-Fiqh al-Islâmy al-Muqâran, Damaskus: Muassasah al-Risâlah, 1981: 188)

 

Baru-baru ini anda mendengar ditutupnya RupiahPlus oleh OJK, bukan? Penyebabnya karena RupiahPlus telah bertindak di luar batas kewenangan. Itu artinya bahwa peran pengendalian secara ijbary memang dipegang OJK dan BI.

 

Adapun koperasi, umumnya berada di luar kendali kedua otoritas di atas. Kebijakan koperasi umumnya dikendalikan oleh sekelompok orang yang bersekutu untuk mengadakan usaha. Kebijakan di dalamnya juga ditentukan secara mandiri oleh koperasi. Bisa jadi mungkin ada koperasi yang berada di bawah kendali OJK dan BI. Tapi, sejauh ini, penulis belum menemukannya.

 

Pihak OJK dan BI tidak bisa masuk di dalam koperasi dan mengintervensinya, sehingga apabila terjadi kasus perdata atau pidana, sulit untuk menindak pengelolanya. Itulah yang paling dianggap krusial oleh penulis untuk membedakan antara perbankan dan perkoperasian.

 

Dengan demkian, persoalan bunga, antara perbankan dan perkoperasian, dalam hal ini juga menjadi berbeda disebabkan karena illat taqnin (penetapan undang-undang) di atas. Bunga pada perkoperasian kadang secara sengaja ditentukan untuk memungut jasa bagi uang yang dikucurkan. Padahal uang tidak bisa dikenai kulfah atau beban kerja. Penetapan upah berbasis uang ini merupakan ijarah fâsidah (sewa menyewa yang tak sah). Untuk perbankan, penulis rasa, penting kiranya mengamati struktur dan prosedur sebagaimana yang penulis ungkap dalam tulisan "Basis Akad Kredit Perbankan".

 

Kembali pada kasus perkreditan sebagaimana dalam soal. Jika mengamati pola perkreditan di soal tersebut, pengaji meyakini bahwa akad perkreditan di koperasi itu, masuk rumpun riba qardli sehingga berlaku kaidah penarikan kemanfaatan oleh pihak pemberi utang kepada pihak yang diutangi adalah riba.

 

Akad suami dengan pihak ketiga yang menjadi perantara penyaluran, termasuk akad wakâlah (akad perwakilan). Sementara akad Suami dengan Pihak Pengutang termasuk akad gadai (rahn) karena ada jaminan yang berperan sebagai pernyataan kesungguhan / keseriusan.

 

Dalam akad gadai berlaku ketentuan bahwa pihak râhin (penerima gadai) tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Alasan ketidakbolehan ini adalah karena pemanfaatan barang gadai dapat menggiringnya pada akad utang yang menarik kemanfaatan, sehingga bisa tercebur ke dalam riba qardli.

 

Lain halnya bila pemanfaatan barang gadai itu sudah pasti bisa diduga ridlanya (pasti memberikan idzinnya) Si pemilik barang (murtahin). Pemanfaatan semacam ini hukumnya adalah diperbolehkan, dengan catatan untuk maksud menjaga barang agar tidak rusak (itlâf). Hal ini dengan mengambil qiyas al-adna dari kasus menemukan barang (luqathah) yang terdiri dari makanan yang mudah rusak. Pihak penemu wajib mengambil makanan itu dan memakannya, mengingat hukum menelantarkannya justru malah haram disebabkan tadlyi'u al-mâl (menyia-nyiakan harta). Bila barang temuan saja wajib dirawat agar tidak tersia-siakan, apalagi barangnya pihak penggadai? Sudah barang pasti ada sisi yang lebih ditekankan bagi penjagaannya.

 

Adapun perilaku wakil dalam menyalurkan dana suami (muwakkil) kepada pihak yang diwakilkan (muwakkal fîh), merupakan yang dilarang oleh syariat karena dua illat, antara lain: (1) telah berlaku khianat terhadap amanah dari muwakkil, (2) telah menyalurkan barang yang diwakilkan tidak sebagaimana yang ditentukan oleh muwakkil.

 

Semoga keterangan ini semakin menambah wawasan kita dalam fiqih muamalah. Wallahu a'lam bish shawâb.

 

 

Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur