IMG-LOGO
Nikah/Keluarga

Tamu Liar dan Wakil Tamu Undangan Walimah Menurut Hukum Islam

Jumat 16 Agustus 2019 19:0 WIB
Share:
Tamu Liar dan Wakil Tamu Undangan Walimah Menurut Hukum Islam
Wakil tamu bisa berubah menjadi tamu liar ketika tuan rumah tidak ridha. Praktik tersebut haram. (Ilustrasi via jasacatering.co.id)
Walimah secara bahasa berarti perkumpulan atau perayaan. Walimah dalam syariat terdiri dari berbagai macam, di antaranya adalah walimah ‘urs (pernikahan), khitan, aqiqah, haji, dan acara lainya, yang disesuaikan dengan hajat shahibul bait (tuan rumah).
 
Menghadiri undangan walimah merupakan salah satu amanah syara’. Anjuran memenuhi undangan tersebut sangat ditekankan selama tidak ada uzur. Bahkan, anjuran itu sampai pada level wajib pada kasus undangan walimah pernikahan. Sedangkan untuk jenis walimah yang lain, hukum menghadirinya adalah sunnah belaka (lihat: Sayyid Ahmad bin Umar As-syathiri, al-Yaqut an-Nafis, hal. 159).
 
Lantas bolehkah mewakilkan pada orang lain dalam menghadiri undangan walimah? Mengingat seringkali jadwal acara walimah berbenturan dengan rutinitas seseorang atau terdapat uzur yang menyebabkan ia tidak dapat menghadiri acara tersebut.
 
Dalam hal ini patut dipahami salah satu kaidah dalam furu’iyah fiqih bahwa segala hal yang dapat gugur dengan adanya uzur maka tidak dapat diwakilkan pada orang lain (kullu mâ saqatha bil ‘udzri lâ yaqbalu an-niyâbah). Menghadiri undangan walimah termasuk salah satu dari cakupan kaidah tersebut, sebab kewajiban atau kesunnahan menghadiri acara walimah menjadi gugur tatkala orang yang diundang mengalami uzur, sehingga menghadiri undangan walimah dalam keadaan apa pun tidak dapat diwakilkan pada orang lain. 
 
Baca juga:
 
Hukum di atas seperti terangkum dalam kitab Bulghah at-Thullab fi Talkhisi Fatawa Masyayikh al-Anjab berikut ini:
 
مسألة ق: إجابة الوليمة سواء كانت عرسا أو غيره لا تقبل النيابة فلا يصح الوكيل فيها لأن كل ما سقط بالعذر لا يقبل النيابة ولأن المقصود مجرد الحضور لا الأكل ولذلك يجب على الصائم الحضور أو يسنّ فلو جاز التوكيل لجاز توكيل الصائم غيره في الحضور. 
 
“Permasalahan, menghadiri undangan walimah, baik undangan walimatul ‘urs ataupun undangan yang lain tidak dapat digantikan (oleh orang lain). Maka undangan tersebut tidak bisa diwakilkan, sebab setiap hal yang bisa gugur karena adanya uzur maka tidak dapat digantikan orang lain, dan tujuan mengundang seseorang adalah menanti kehadirannya bukan menikmati hidangan, oleh sebab itu menghadiri undangan walimah (pernikahan) tetap wajib bagi orang yang berpuasa, atau sunnah (dalam kasus undangan walimah selain pernikahan). Jika mewakilkan kehadiran dalam acara itu diperbolehkan, niscaya boleh bagi orang yang berpuasa mewakilkan undangan pada orang orang lain.”
 
ومن حضر الوليمة باسم الوكيل فلا يخلو من أحد الأمرين إما أن يرضى صاحب الدعوة بحضوره فيكون مدعوا استقلالا أو لا فيكون طفيليا عاصيا، وإذا أكل ضمن بالمثل أو القيمة الا أن يبرئه صاحب الدعوة وهدية الداعي للمدعوين التي يرجعون بها إلى بيوتهم ان صرّح لمن حضر بزعم أنّه وكيل أنّها لمن وكله فهي في أمانة يجب عليه إيصالها إلى من هي له وإلّا فالأمر يجري على أحد الحالين السابقين
 
“Sedangkan orang yang masih menghadiri walimah atas nama wakil, maka terdapat dua kemungkinan, adakalanya orang yang mengundang meridhai kehadirannya, sehingga ia masuk kategori tamu undangan tersendiri. Atau tidak ridha, sehingga ia dianggap sebagai thufaili (tamu liar) dan tergolong maksiat. Jika ikut menyantap hidangan, tamu liar ini berkewajiban mengganti rugi dengan makanan yang sama atau dengan harga yang senilai dengan makanan tersebut, kecuali orang yang mengundang membebaskan tanggungan tersebut.
 
Terkait buah tangan untuk para tamu undangan (suvenir, snack, atau lainnya, red) yang biasanya dibawa pulang, jika tuan rumah menegaskan bahwa pemberian tersebut untuk para hadirin, dengan pemahaman bahwa jika seorang wakil maka diperuntukkan untuk orang yang mewakilkan padanya, maka pemberian tersebut merupakan amanah yang wajib diberikan pada pemiliknya, jika tidak diberikan maka dalam hal demikian berlaku dua keadaan yang dijelaskan di atas,” (Syekh Thaifur Ali Wafa, Bulghah at-Thullab fi Talkhisi Fatawa Masyayikh al-Anjab, hal. 327)
 
Dalam referensi di atas dijelaskan pula perincian hukum tatkala seseorang menghadiri sebuah acara walimah sebagai wakil dari orang yang diundang. Hal tersebut dianggap berdosa (maksiat) apabila tuan rumah tidak ridha atas kehadirannya, sehingga ia tidak boleh menyantap hidangan yang disuguhkan pada saat walimah, karena ia memang tidak berhak atas hal itu. Dalam keadaan demikian ia disebut sebagai mutathaffil (tamu tak diundang).
 
Maka dapat disimpulkan bahwa mewakilkan pada orang lain untuk menghadiri undangan walimah tergolong sebagai akad wakalah yang tidak sah. Sehingga ketika seseorang tidak bisa menghadiri undangan walimah karena sebuah uzur, maka sebaiknya tidak perlu diwakilkan, cukup dengan tidak menghadiri undangan tersebut dan meminta permohonan maaf kepada tuan rumah atas ketidakhadirannya. 
 
Berbeda halnya ketika tuan rumah justru mengharapkan kehadiran pengganti dari orang yang diundang, misalnya ketika tuan rumah ingin agar acara walimah dihadiri banyak orang sehingga acara menjadi meriah; atau ketika orang yang diundang adalah tokoh masyarakat, dan tuan rumah mengharap agar perwakilan keluarga dapat menghadiri walimah, seandainya tokoh yang diundang tidak dapat hadir, maka dalam dua situasi tersebut, orang yang hadir atas nama wakil, sejatinya bukan mewakili orang yang diundang, tapi ia dianggap sebagai tamu undangan secara tersendiri (mad’uwwan istiqlâlan) dan ia berhak untuk menyantap hidangan yang disuguhkan pada saat acara walimah, sebab tuan rumah meridhai atas kehadirannya. Wallahu a’lam.
 
 
Ustadz M. Ali Zainal Abidin, Pengajar di Pondok Pesantren Annuriyah, Kaliwining, Rambipuji, Jember.
 
Share:

Baca Juga

Selasa 30 Juli 2019 15:0 WIB
Ternyata Istri Sudah Tak Perawan, Bolehkah Pernikahan Dibatalkan?
Ternyata Istri Sudah Tak Perawan, Bolehkah Pernikahan Dibatalkan?
Ilustrasi (playbuzz.com)

Menikah dengan seorang gadis yang masih perawan (virgin) merupakan dambaan kebanyakan pria yang pertama kali menikah. Pertanyaannya, bagaimana bila setelah menikah, si pria baru mengetahui bahwa kekasih yang baru dinikahinya sudah tidak virgin. Bolehkah, ia membatalkan pernikahan dan menarik mahar yang telah diberikannya?

 

Jumhur ulama memang membolehkan pasangan yang menikah untuk melakukan fasakh (pembatalan) nikah akibat penyakit akut, seperti lepra, tunagrahita, impotensi, cacat kemaluan si istri karena tertutup daging atau tulang, dan sebagainya.

 

Baca selengkapnya: Beberapa Penyakit yang Bisa Membuat Pernikahan Dibatalkan

 

Namun, mereka berbeda pendapat mengenai keperawanan seorang perempuan. Apakah ketidakperawanannya, baik karena perzinaan atau sebab lain, dianggap sebuah cacat atau bukan. Imam al-Syafi‘i sendiri mengemukakan dalam al-Umm bahwa ketidakkeperawanan perempuan bukan satu cacat yang membolehkah seorang suami menarik mahar atau membatalkan perkawinannya (khiyar fasakh). Hanya saja, secara tidak langsung, ia memberikan khiyar lain, di mana suami boleh memilih, antara melanjutkan pernikahan atau mengakhirinya dengan talak.

 

لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا زَنَتْ فَعَلِمَ قَبْلَ دُخُولِهَا عَلَيْهِ أَنَّهَا زَنَتْ قَبْلَ نِكَاحِهِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذُ صَدَاقِهِ مِنْهَا وَلَا فَسْخُ نِكَاحِهَا وَكَانَ لَهُ إنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَ

 

Artinya, “Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang tidak diketahui bahwa perempuan itu sudah pernah berzina, tapi belakangan sebelum bergaul, sang suami tahu bahwa ia telah berzina sebelum atau setelah menikah, maka perempuan tersebut tidak haram baginya. Selain itu si suami juga tidak ada hak untuk mengambil mahar darinya, tidak pula ada hak fasakh baginya. Hanya saja, jika mau, si suami boleh meneruskan pernikahan, atau mencerainya,” (Al-Syafi‘i, al-Umm, [Beirut: Darul Ma‘rifah], 1990, cetakan pertama, jilid 5, hal. 13).

 

Sementara Ibnu Shalah, salah seorang ulama Syafi‘iyah, dalam Fatâwâ-nya menganggap hilangnya keperawanan sebelum akad dianggap sebuah cacat yang membolehkan suami membatalkan pernikahannya (fasakh).

 

إِذا تزوج امْرَأَة على أَنَّهَا بكر فَلم يكن فَفِي صِحَة النِّكَاح قَولَانِ أصَحهمَا أَنه يَصح وَللزَّوْج الْخِيَار

 

Artinya, “Jika ada laki-laki menikahi seorang perempuan karena perempuan itu masih perawan, tapi ternyata sudah tidak, maka mengenai keabsahan pernikahannya ada dua pendapat. Namun, menurut pendapat yang paling kuat, pernikahannya tetap sah. Hanya saja, si suami memiliki hak khiyar fasakh.” (Lihat: Fatâwâ Ibn al-Shalah, [Maktabah al-‘Ulum: Beirut], cetakan pertama, 1407 H, jilid 2, hal. 660).

 

Pendapat Ibnu Shalah ini sejalan dengan pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal yang dikutip Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu. Bahkan, tidak saja menetapkan hak fasakh, tetapi juga menetapkan ketiadaan mahar bagi si perempuan bilamana fasakh dilakukan sebelum bergaul.

 

يثبت خيار الفسخ بفوات الوصف المرغوب في عقد الزواج أيضاً، كمن يتزوج امرأة جميلة فيظهر أنها دميمة، أو على أنها متعلمة فإذا هي جاهلة، أو على أنها بكر فإذا هي ثيب فيثبت للزوج حق الفسخ، ولا مهر للمرأة إن حدث الفسخ قبل الدخول، أو بعد الدخول وكان التغرير من المرأة نفسها. فإن كان التغرير من غيرها رجع الزوج على ذلك الغير بما دفعه للمرأة

 

Artinya, “Hak faksakh juga ditetapkan akibat tak terpenuhinya kriteria yang diinginkan sewaktu akad. Contohnya, laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan cantik, tapi ternyata ia tidak cantik. Atau, orang yang ingin menikah dengan perempuan terpelajar, ternyata ia orang awam. Atau, orang yang ingin menikah dengan perawan, ternyata ia seorang janda (tak perawan). Maka suami memiliki hak fasakh. Selain itu, si istri juga tidak memiliki hak mahar jika fasakh dilakukan sebelum bergaul suami-istri, atau setelah bergaul tapi penyebab penipuan datang dari si perempuan sendiri. Sedangkan jika penipuan datang dari orang lain maka si suami boleh menarik apa yang diberikan kepada si perempuan melalui orang lain tersebut.

 

Kemudian jika dilakukan fasakh, maka fasakh-nya—menurut pendapat yang paling sahih—disyaratkan harus diajukan lebih dahulu kepada hakim (pengadilan), agar hakim mengambil keputusan setelah menimbang perkaranya. Namun ada pula yang membolehkan fasakh tanpa melalui hakim, sebagaimana khiyar dalam jual-beli, terlebih jika keduanya sudah merelakan fasakh karena cacatnya jelas-jelas dianggap fatal dan membatalkan pernikahan (lihat: Hasyiyah Qalyubi, [Darul Fikr: Beirut], 1995, jilid 2, hal. 265).

 

Kendati sang suami memiliki hak khiyar (opsi) untuk membatalkan pernikahan, tetapi hak itu bisa gugur bilamana dirinya meridhai kekurangan istrinya, sebagaimana yang dikemukakan Syekh Zakariya al-Anshari. “Siapa saja rela akan cacat atau kekurangan istrinya, maka gugurlah khiyar fasakh-nya walaupun kekurangan itu terus bertambah. Sebab, keridhaan atas kekurangan pertama, berarti keridhaan atas kekurangan yang lahir darinya. Lain hanya jika muncul kekurangan yang lain, maka khiyar fasakh akibat kekurangan lain itu tidak gugur,” (Syekh Zakariya ibn Muhammad ibn Zakariya al-Anshari, Asnâ al-Mathâlib fî Syarh Raudh al-Thalib, [Beirut: Darul Kutub], t.t., jilid 3, hal. 178).

 

Dari uraian petikan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan dan pelajaran, antara lain:

 

• Menurut Imam al-Syafi‘i, sah hukumnya menikahi perempuan yang pernah berzina. Namun, sebagian ulama mempersyaratkan, menikahinya setelah si perempuan bertobat. Sebab, pernikahan bukan sekadar memenuhi kebutuhan naluri dan fitrah, tetapi juga melahirkan generasi yang baik, merajut kebahagiaan, dan diorientasikan untuk meraih kebahagiaan akhirat.

 

• Masih menurut al-Syafi‘i, ketidakperawanan bukan sebuah cacat bagi pernikahan, sehingga suami tidak berhak melakukan fasakh, tidak pula ada hak untuk menarik mahar. Hanya saja ia boleh memilih untuk melanjutkan atau mengakhirinya dengan perceraian. Hak cerai ini, sejatinya memberikan hak-hak lain kepada istri yang dicerai, seperti hak nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan hak rujuk, semasa iddah.

 

• Berbeda dengan al-Syafi‘i, Ibnu Shalah dan Syekh Zakariya al-Anshari, yang keduanya juga pengikut mazhab al-Syafi‘i, secara tegas memasukkan ketidakperawanan sebagai cacat yang memperbolehkan suami melakukan fasakh. Silang pendapat ini harusnya membuat kita semakin dewasa, toleran dalam menyikapi perbedaan, dan leluasa memilih pendapat paling mungkin dan lebih sesuai dengan kemaslahatan bersama.

 

• Pendapat yang membolehkan suami melakukan fasakh setelah menikah dengan perempuan yang tidak sesuai dengan keinginannya, juga memberi pelajaran kepada para gadis dan remaja putri untuk menghormati institusi pernikahan. Pergaulan bebas yang menyebabkan mereka hilang keperawanan sebelum saatnya berimbas pada kekecewaan suami sah mereka kelak yang bisa saja si suami memanfaatkan hak fasakh-nya. Akibatnya, wanita kehilangan kehormatan dan mengalami kerugian akibat pernikahannya dibatalkan dan maharnya dikembalikan.

 

Fasakh nikah sebaiknya melalui lembaga pengadilan, menurut pendapat kuat, kecuali sebab fasakh-nya kuat dan mendapat kerelaan dari kedua belah pihak.

 

• Hak fasakh suami menjadi gugur bilamana ia meridhai kekurangan atau cacat yang dimiliki istrinya.

 

Demikian diskusi singkat dan ragam pendapat tentang hak fasakh suami yang mendapati ketidakperawanan istri yang baru dinikahinya. Semoga, ketika hak ini diambil, suami bisa menggunakannya secara bijak, berasaskan maslahat, dan tak disalah-gunakan untuk merendahkan martabat atau melukai perasaan siapa pun. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a’lam.

 

 

Ustadz M. Tatam Wijaya, Alumni Pondok Pesantren Raudhatul Hafizhiyyah Sukaraja-Sukabumi; Pengasuh Majelis Taklim “Syubbanul Muttaqin” Sukanagara-Cianjur, Jawa Barat.

 

 

 

 

Senin 29 Juli 2019 20:45 WIB
Solusi Islami Atasi Perselisihan Suami-Istri
Solusi Islami Atasi Perselisihan Suami-Istri
Nyaris tidak ada pasangan suami istri yang luput sama sekali dari perselisihan. Ilustrasi (via khnsaa.ps)

Dalam kenyataannya, jarang sekali suami-istri yang menjalani rumah tangga tanpa permasalahan dan perselisihan. Karenanya, tak berlebihan bila masalah dan perselisihan dalam rumah tangga dianggap hal yang wajar karena sulit dihindarkan. Namun, bukan berarti mereka harus pasrah dengan keadaan dan membiarkan masalah dan percekcokan menggerogoti fondasi rumah tangga dan menghapus kebahagiaan keluarga.

 

Janganlah mereka mengira bahwa perselisihan adalah bencana besar yang tak bisa ditolak dan tak bisa diatasi. Justru dengan segala cara, mereka harus mencari solusi agar keluarga tetap terjaga dan tali pernikahan bisa dipertahankan. Mereka harus yakin setiap masalah ada solusinya. Mereka jangan putus asa dan terus berjuang mencari solusi demi keutuhan keluarga dan melanggengkan pernikahan.

 

Lantas seperti apakah Islam menawarkan solusi permasalahan dan perselisihan rumah tangga? Dalam kaitan ini, Syekh ‘Abdurrahman ibn ‘Abdul Khalik al-Yusuf dalam al-Zawâj fî Zhill al-Islâm (Kuwait: Daru al-Salafiyyah, 1988, cetakan ketiga, hal. 166), mengemukakan, ada beberapa solusi yang ditawarkan kepada pasangan suami istri sebelum atau sewaktu menyelesaikan permasalahan dan perselisihan keluarga yang terjadi di tengah mereka.

 

Pertama, jika suami atau istri ingin mencari solusi masalah dan perselisihan, hendaknya ia memposisikan diri sebagai orang yang berselisih dengan dirinya. Dengan begitu, ia akan mengetahui bagaimana seharusnya ia bersikap terhadap orang yang berselisih dengannya. Selain itu, ia juga harus mengetahui pangkal masalah atau sebab-sebab terjadinya. Barulah ia memutuskan jalan keluarnya.

 

Kedua, suami harus mengetahui secara pasti bahwa pada diri istrinya ada tabiat untuk menyimpang. Ini merupakan tabiat penciptaan dan fitrah yang diberikan Allah kepadanya. Wanita tak mungkin mengubah penciptaan dan tabiat itu kecuali dengan kelapangan hati menerima koreksi dari pemimpinnya, yaitu laki-laki. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

 

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا، كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا

 

Artinya, “Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ia tidak akan pernah lurus untukmu di atas sebuah jalan. Jika engkau ingin bersenang-senang dengannya, maka bersenang-senanglah. Namun, padanya tetap ada kebengkokan. Jika engkau berusaha meluruskannya, engkau akan memecahnya. Dan pecahnya adalah talaknya,” (HR Muslim).

 

Suami mana pun yang telah memahami hakikat ini, tentu akan bersabar menyikapi kekurangan dan sikap menyimpang istrinya. Begitu pula sang istri akan menerima koreksi dan pandangan suaminya atas kekurangan dirinya.

 

Ketiga, betapa banyak laki-laki yang dikaruniai istri yang lebih hebat, lebih cerdas, lebih sabar, dan lebih bijak pandangannya. Namun, ini tidak boleh mengubah kodrat dan kaidah umum tentang laki-laki dan perempuan. Ini tidak boleh dimaknai perempuan boleh dieksploitasi untuk kepentingan laki-laki. Bukan pula laki-laki harus menempati posisi istrinya, sebab ini akan merusak fitrah keduanya dan menghancurkan kebahagiaan rumah tangga.

 

Selanjutnya, cara terbaik bagi istri untuk mengoreksi sikap membangkang atau menyimpang suaminya adalah memberi nasihat melalui kerabat atau orang terdekatnya, sebagaimana firman Allah, Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik, (QS al-Nisa’ [4]: 128).

 

Pasalnya, jika istri meluruskan sikap menyimpang dan membangkang suami secara langsung, boleh jadi hanya akan menambah kerusakan rumah tangga kecuali jika keduanya menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing.

 

Keempat, laki-laki memang diberi hak kepemimpinan. Sehingga ia adalah orang pertama yang menjadi pengayom dan pemimpin, baik bagi dirinya maupun bagi istrinya.

 

Ini pula yang dimaksud dalam firman Allah, Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka), (QS al-Nisa’ [4]: 34).

 

Namun, kepemimpinan di sini bukan berarti ia boleh otoriter, keras, dan luhur. Kepeminmpinan dimaksud adalah menaungi, melindungi, mendidik, menyayangi, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, baik dengan cara tegas maupun cara lembut. Tak diragukan lagi bahwa kelalaian suami memenuhi hak dan kewajiban ini akan berakibat buruk pada sikap sang istri kepadanya.

 

Kelima, pergunakan cara-cara yang telah diberikan Allah dalam meluruskan kekurangan perempuan, yaitu: (1) menasihati dengan lemah lembut dan menggugah hati. Dilakukan pada waktu yang tepat dan kadar yang tepat pula. Sebab, jika dilakukan terus-menerus siang dan malam hanya akan menambah kebal orang yang dinasihati. Nasihat itu ibarat dosis obat. Dosis yang tepat bisa mengobati, dosisi yang berlebihan bisa merusak bahkan mematikan; (2) menjauhi tempat tidur istri bilamana cara pertama sudah tidak mampu.

 

Selanjutnya, (3) memukulnya dengan pukulan yang tidak membahayakan. Artinya, hanya pukulan yang dapat melunakkan kerasnya hati sang istri, bukan menyakitinya, dan diyakini dapat mengubahnya menjadi lebih baik. Jika diperkirakan malah destruktif, cara ini mesti ditinggalkan; (4) meminta bantuan kepada juru damai dari kedua belah pihak (suami-istri). Ini merupakan jalan terakhir ketika cara-cara sebelumnya tidak mampu. Kedua juru damai itu tentunya harus mampu memahami duduk permasalahan suami-istri dan juga mumpuni untuk memecahkannya.

 

Keempat cara itu dilansir dalam firman Allah, Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, (QS al-Nisa’ [4]: 34-35).

 

Demikian solusi Islam dalam menyikapi permasalahan dan perselisihan keluarga, sebagaimana yang dikemukakan Syekh ‘Abdurrahman ibn ‘Abdul Khalik al-Yusuf dalam al-Zawâj fî Zhill al-Islâm. Semoga bermanfaat. Wallahu ‘alam.

 

 

Ustadz M. Tatam Wijaya, Alumni Pesantren Raudhatul Hafizhiyyah Sukaraja, Sukabumi; Pengasuh Majelis Taklim “Syubbanul Muttaqin” Sukanagara-Cianjur, Jawa Barat.

 

Ahad 28 Juli 2019 13:30 WIB
Setelah Talak Tiga: Pernikahan Muhallil dan Permasalahannya
Setelah Talak Tiga: Pernikahan Muhallil dan Permasalahannya
Hukum Islam mengatur mana pernikahan muhallil yang sah dan mana yang sebaliknya. Ilustrasi/Pinterest

Sebagaimana diketahui, perempuan yang telah ditalak tiga (ba’in kubra) tidak boleh dirujuk oleh suami yang mencerainya kecuali setelah dinikah oleh laki-laki lain, berdasarkan firman Allah, “Kemudian jika si suami menceraikannya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga ia menikah dengan laki-laki lain,” (Q.S. al-Baqarah [2]: 230).

 

“Laki-laki lain” tersebut kemudian disebut dengan muhallil. Dengan kata lain, muhallil adalah laki-laki yang menikahi perempuan yang telah ditalak tiga dengan tujuan menghalalkan (tahlil) suami pertama untuk menikah kembali dengan perempuan tersebut.

 

Pernikahan muhallil yang bertujuan untuk membangun kehidupan suami-istri yang wajar dan langgeng tentunya tidak ada masalah, sebab itu pula yang dikehendali ayat di atas, hingga ia menikah dengan laki-laki lain. Namun, pernikahan muhallil yang singkat, sementara, bahkan disyaratkan harus bercerai setelah si perempuan dicampuri, inilah yang dipermasahkan. Sebab, masuk ke dalam kecaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam salah satu haditsnya.

 

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah melaknat muhallil dan muhallal lah, (HR Ibnu Majah).

 

Jika muhallil adalah laki-laki yang menikahi perempuan yang telah ditalak tiga dengan tujuan menghalalkan suami pertama untuk menikah kembali dengan perempuan tersebut, maka muhallal lah adalah bekas suami yang menyuruh muhallil untuk menikahi mantan istrinya agar istri tersebut boleh dinikahinya lagi.

 

Karenanya, supaya pernikahan muhallil ini sah, para ulama telah merinci syarat dan ketentuannya. Antara lain 5 syarat yang dikemukakan oleh para ulama Syafi’iyah.

 

فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط انقضاء عدتها منه وتزويجها بغيره ودخوله بها وإصابتها وبينونتها منه وانقضاء عدتها منه

 

Artinya, “Jika sang suami telah menalaknya dengan talak tiga, maka tidak boleh baginya (rujuk/nikah) kecuali setelah ada lima syarat: (1) sang istri sudah habis masa iddahnya darinya, (2) sang istri harus dinikah lebih dulu oleh laki-laki lain (muhallil), (3) si istri pernah bersenggama dan muhallil benar-benar penetrasi kepadanya, (4) si istri sudah berstatus talak ba’in dari muhallil, (5) masa iddah si istri dari muhallil telah habis,” (Abu Syuja, al-Ghâyah wa al-Taqrîb, Terbitan: Alam al-Kutub, tanpa tahun, hal. 33).

 

Sementara itu, Syekh al-Zuhaili menyebutkan, ada tiga syarat jika seorang suami ingin menikah kembali dengan perempuan atau mantan istrinya yang telah ditalak tiga. Pertama, si perempuan telah dinikah oleh laki-laki yang lain. Kedua, pernikahan si perempuan dengan suami keduanya haruslah pernikahan yang sah. Karena, jika pernikahannya rusak, kemudian si suami kedua menggaulinya, maka tetap tidak halal bagi suami pertama. Pasalnya, pernikahan yang rusak pada hakikatnya bukan pernikahan.

Ketiga, suami kedua harus menggaulinya dengan cara penetrasi pada kemaluan. Andai digauli pada selain itu, seperti pada anus, maka tetap tidak halal bagi suami pertama. Untuk itu, disyaratkan suami kedua mampu bersenggama, yakni penetrasi atau bertemunya kedua khitan, walaupun tidak sampai keluar sperma, menurut jumhur ulama. Tidak termasuk ke dalam syarat ini jika si perempuan bersenggama dengan cara berzina. Sebab, perzinaan bukan pernikahan dan laki-laki yang menyenggama bukan suaminya (lihat: al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu, [Darul Fikr: Damaskus] jilid 9, hal. 7001).

 

Menurut Imam asy-Syafi’i, Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan al-Auza‘i, senggama suami kedua (muhallil) dianggap sah walaupun dilakukan pada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan, seperti sedang haid atau nifas. Juga tidak dipermasalahkan status suami yang menggaulinya: apakah ia sudah baligh dan berakal, anak yang hampir dewasa, atau orang tunagrahita.

 

Hanya saja syarat ini bertolak belakang dengan syarat ulama Maliki dan Hanbali. Menurut mereka, senggama yang dilakukan harus pada waktu yang diperbolehkan. Selain itu, menurut Maliki, suami muhallil-nya harus baligh. Sementara menurut Hanbali, suaminya harus berumur 12 tahun. Alasannya, senggama yang tidak diperbolehkan haram bagi hak Allah.

 

Adapun pernikahan muhallil yang dianggap batal, menurut mazhab Syafi‘i, adalah pernikahan yang disyaratkan terputusnya saat akad. Seperti persyaratan: apabila si muhallil telah menggauli si perempuan, maka tidak ada lagi pernikahan antara keduanya. Atau, apabila si muhallil telah menikahinya hingga halal bagi suami pertama, maka ia harus menceraikannya. Ini mirip dengan pernikahan mut‘ah, yakni sebuah pernikahan bersifat sementara dan dipersyaratkan terputusnya, bukan tujuannya. Ini pula pernikahan muhallil yang dikecam Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana hadits di atas.

 

Lain halnya jika si muhallil menikahinya dengan niat akan mencerainya setelah menggaulinya, maka pernikahan ini hanya makruh. Sementara, jika ia menikahinya dengan niat agar menghalalkan suami pertama, bukan dengan syarat menceraikannya setelah senggama, maka akadnya tetap sah. Sebab, yang membatalkan pernikahan adalah syarat, bukan tujuan atau motifnya.

 

Walhasil, pernikahan muhallil yang diperbolehkan adalah pernikahan tanpa syarat cerai sewaktu akad. Adapun pernikahan muhallil dengan niat atau motif tersembunyi untuk menceraikan, tetap dihukumi sah hanya saja makruh menurut Syafi‘i. Pasalnya, secara zahir akad nikah sudah memenuhi syarat dan rukun. Makruh karena pernikahan bukan untuk membangun rumah tangga yang wajar, langgeng, berketurunan, bergaul secara ma’ruf, dan seterusnya. Tidak ada pengaruhnya motif yang tersimpan di belakang akad.

 

Singkatnya, pernikahan muhallil yang secara terang-terangan disyaratkan sewaktu akad untuk menghalalkan suami pertama, tidak diperbolehkan, bahkan haram menurut jumhur ulama—Malikiyyah, Syafi‘iyyah, Hanbaliyyah, Zhahiriyyah—dan makruh tahrim menurut ulama Hanafi. (Lihat: al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu, [Darul Fikr: Damaskus] jilid 9, hal. 7001). Wallahu ‘alam.

 

Ustadz M. Tatam Wijaya, Alumni Pesantren Raudhatul Hafizhiyyah Sukaraja, Sukabumi; Pengasuh Majelis Taklim “Syubbanul Muttaqin” Sukanagara-Cianjur, Jawa Barat