IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Orang Lain Rugi karena Penggunaan Hak Pribadi Kita, Wajib Ganti Rugi?

Sabtu 17 Agustus 2019 22:2 WIB
Share:
Orang Lain Rugi karena Penggunaan Hak Pribadi Kita, Wajib Ganti Rugi?
Ilustrasi
Hukum asal penggunaan hak milik (barang, waktu, peluang, kesempatan) dari seorang individu adalah bebas. Sebuah kaidah menyebutkan bahwa:
 
الأصل في أموال الأفراد الحرمة 
 
Artinya: "Hukum asal harta milik individu adalah harus dijaga kehormatannya." 
 
Masih tentang hak milik, sebuah kaidah lain menyebut bahwa:
 
الأصل في إموال الأفراد براءة الذمة من الأعباء والتكاليف
 
Artinya: "Hukum asal harta milik individu adalah lepas dari beban tanggungan, baik berupa beban aturan maupun batasan penggunaan."
 
Barang sudah menjadi hak milik. Mau digunakan seperti apa pun, hukum asalnya adalah tidak ada hak bagi orang lain untuk melarang atau membatasi penggunaannya. Sebab menggunakan hak milik adalah tidak melanggar syariat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah:
 
الجواز الشرعي ينافي الضمان
 
Artinya: "Kebolehan yang diakui syara' menghilangkan tanggung jawab risiko." (Al-Zuhaili, Nadhâriyyatu al-Dlammân aw Ahkâm al-Masûliyyati al-Madaniyyati wa al-Jinâiyyati fi al-Fiqh al-Islami, Damaskus: Dâr al-Fikr: 2012: 27)
 
Anda menggali sumur, di tanah Anda sendiri, di depan pintu rumah, dan ditutup dengan sesuatu yang kurang kuat yang mana bila diinjak orang, tutup tersebut akan patah dan orang yang menginjaknya akan jatuh ke dalam. Hukum asal menggali seperti ini adalah tidak ada pertanggungan risiko bagi si empunya. Meskipun suatu ketika penggalian itu dilakukan di dekat tembok rumah seseorang. Bagaimana hukum asalnya? Sudah barang tentu hukum asalnya adalah boleh, disebabkan tanah tersebut sudah menjadi milik sendiri. 
 
Kadang ada juga seseorang yang menggali parit di dekat pagar tembok orang lain, tanpa mengupayakannya dengan disemen, atau dibangun cor. Bolehkah? Hukum asalnya juga sudah barang tentu boleh. Namun, apakah itu sudah termasuk maslahat? Nah, ini kemudian yang menjadi pembatas antara hak pribadi dengan memperhatikan kepentingan orang lain.
 
Di dalam salah satu kitabnya, Syekh Wahbah al-Zuhaili hafidhahullah menjelaskan: 
 
ليس حق الملكية حقاً مطلقاً، وإنما هو مقيد بعدم إلحاق الضرر بالغير، فإذا ترتب على استعمال الحق إحداث ضرر بالغير نتيجة إساءة استعمال هذا الحق، كان محدث الضرر مسؤولاً.
 
Artinya: "Tidak ada hak kepemilikan yang bersifat mutlak. Bagaimanapun juga, hak senantiasa dibatasi dengan ketiadaan kerugian bagi pihak lain. Bilamana di kemudian hari ditemui bahwa penggunaan hak dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu disebabkan buruknya pemfungsian, maka dampak kerugian yang terjadi harus dipertanggungjawabkan." (Al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985: 4/299)
 
Syekh Wahbah menyebut bahwa tidak ada kepemilikan mutlak. Maksudnya adalah, bahwa hak atas kepemilikan kita dibatasi oleh hak orang lain untuk tidak terganggu atau terusik akibat penggunaan hak milik kita. Terganggunya pihak lain, atau terusiknya orang lain akibat penggunaan hak milik kita, menunjukkan bahwa ada kerugian yang diderita orang lain. Kerugian ini menuntut adanya dlamman (tanggung jawab) yang setidaknya berupa empati. 
 
Sebagaimana contoh kasus di atas, bila di kemudian hari, ternyata timbul efek penggalian berupa robohnya tembok pihak lain, akibat penggalian yang dilakukan, maka pihak penggali tetap wajib memberikan ta'widl (ganti rugi). Bagaimana mungkin? Bukankah parit, sumur, dan yang semisal itu digali di tanah milik sendiri? 
 
Syekh Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa: 
 
تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره
 
Artinya: "Pemanfaatan seseorang atas hak individunya dipandang sah manakala tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain." (al-Zuhaili, Nadhâriyatu al-Dlammân aw Ahkâm al-Masûliyyah al-Madâniyyah wa al-Jinâiyyah fi al-Fiqh al-Islâmi, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 207)
 
Kaidah ini menjadi dasar hukum bertetangga bagi individu Muslim. Individu yang baik adalah individu yang senantiasa menjaga rasa aman tetangganya, baik dari akibat perkataan maupun ulah tangannya. Rasûlullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam hadits marfu': 
 
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ وَلِسَانِهِ , وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ
 
Artinya: "Muslim itu adalah orang yang mana muslim lainnya senantiasa selamat dari akibat tangan dan lisannya. Orang mukmin itu adalah orang yang tetangganya senantiasa merasa aman dari akibat ulahnya" (HR Imam Muslim).
 
Adat kebiasaan tentang menggali parit, atau menggali sumur yang sekira bisa merugikan orang lain adalah dipandang buruk oleh masyarakat. Kebiasaan ini seolah sudah menjadi norma tersendiri. Oleh karenanya, meskipun galian itu berada di tanah milik sendiri, akan tetapi bila dirasa bisa membahayakan orang lain, maka berlaku dlamman (tanggung jawab) bagi pemiliknya. Tanggung jawab itu seperti memasang tanda peringatan dan lain sebagainya. Ini merupakan tradisi yang baik dan dibenarkan oleh syariat agama kita. Sebuah kaidah ushuliyah mengatakan:
 
المعروف عرفا كالمشروط شرطا
 
Artinya: "Tindakan yang baik menurut adat kebiasaan adalah menduduki seperti syarat yang dibenarkan oleh syariat." 
 
Walhasil, status hak milik bukan berarti hilangnya rasa tanggung jawab dan empati. Pemakaian hak, adalah dibatasi oleh hak pihak lain yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran terhadap hak orang lain, merupakan tindakan yang masuk unsur dlarar (merugikan). Dan setiap kerugian wajib berlaku dlamman (tanggung jawab kerugian). Wallâhu a'lam bish shawâb.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
 
Tags:
Share:

Baca Juga

Jumat 16 Agustus 2019 20:30 WIB
Hukum Jual Beli Barang Kredit yang Belum Lunas
Hukum Jual Beli Barang Kredit yang Belum Lunas
Jual beli barang kredit yang belum lunas bisa dipahami dalam dua metode.

Ada seseorang memiliki mobil yang dibelinya secara kredit. Di tengah masa cicilan, tiba-tiba ia ingin menjual mobilnya tersebut ke saudaranya yang kebetulan juga lagi butuh kendaraan. Sudah disampaikan ke saudaranya tersebut bahwa mobil masih tengah dalam masa cicilan, jadi kalau menghendaki BPKB Kendaraan, sudah pasti harus menunggu cicilan tersebut dilunasi. Sebut misalnya, penjual bernama Pak Anton, sedangkan pembelinya adalah Pak Rudi.

 

Setelah dilakukan proses tawar-menawar, disepakati bahwa harga mobil adalah Rp120 juta dari total harga asal di dealer sebesar Rp140 juta. Penyusutan dihitung karena mobil sudah dipergunakan selama 1 tahun. Masa cicilan yang tersisa sebanyak 14 bulan, dengan cicilan per bulannya sebesar 5 juta, yang itu berarti uang cicilan sebesar Rp70 juta dan belum terbayar adalah menjadi tanggung jawab Rudi. Uang itu dihitung sebagai potongan harga. Jadi, total yang dibayar Pak Rudi kepada Pak Anton adalah Rp120 juta rupiah dikurangi 70 juta rupiah sama dengan 50 juta rupiah dalam bentuk uang cash.

 

Yang umum dipermasalahkan adalah bagaimana hukum dari jual belinya Pak Anton dan Pak Rudi ini? Apakah Jual beli semacam ini dibolehkan oleh syariat?

 

Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis jadi ingat dengan kasus budak mukâtab yang dijual oleh tuannya kepada orang lain. Budak mukâtab adalah budak yang mengambil akad cicilan untuk menebus dirinya sendiri dari tuannya sehingga merdeka. Kasus ini pernah disampaikan oleh penulis ketika membahas mengenai hikmah kisah Barirah Maulatu Aisyah radliyallaahu 'anha. Dalam kasus itu, seolah tergambar bahwa Aisyah radliyallâhu ‘anha berperan selaku pembeli dan sekaligus sebagai pengambil alih tanggungan Barîrah radliyallâhu ‘anha kepada tuannya, yaitu Banî Hilal. Komentar Imam Nawâwi rahimahullâh dalam kasus itu adalah lebih menguatkan pada status merdekanya Barîrah sebagai hukum asal. Merdekanya Barîrah merupakan yang sesuai dan dikuatkan oleh tujuan dasar pokok syarî'ah (maqâshid al-syarî'ah). Pendapat ini juga merupakan pendapat yang shahih dari qaul qadim dari Imam Syafi’i.

 

(أَمَّا إذَا قُلْنَا) بِالْقَدِيمِ وَإِنَّ بَيْعَ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ صَحِيحٌ فَفِي حُكْمِ الْكِتَابَةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ (الصَّحِيحُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ كَثِيرُونَ أَنَّ الْكِتَابَةَ تَبْقَى وَيَنْتَقِلُ إلَى الْمُشْتَرِي مَكَانُهَا فَإِذَا أَدَّى إلَيْهِ النُّجُومَ عَتَقَ وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلْمُشْتَرِي جَمْعًا بَيْنَ الْحُقُوقِ

 

Artinya: "Jika kita berpendapat dengan berlandaskan qaul qadim al-Syafii, maka hukum jual beli budak cicilan adalah shahih. Selanjutnya hukum akad kitabahnya budak terdapat tiga pandangan. Menurut qaul shahih yang disampaikan mayoritas ulama adalah sesungguhnya status kitabahnya si budak adalah tetap dan berpindah ke pembeli tanggung jawabnya. Jika pembeli membayar tebusan cicilannya ke sayyid sebelumnya, maka merdekalah ia. Dan demikian pula status wala'nya budak tersebut adalah milik pembeli, total berkaitan dengan semua haknya pembeli atas budak mukatab tersebut." (Yahya ibn Syaraf al-Nawâwi, Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab li al-Syairâzy, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.: 9/294-295 )

 

Adapun menurut qaul jadid Imam Syafi'i rahimahullah, hukumnya membeli budak cicilan adalah tidak boleh. Al-Nawawi menyampaikan:

 

(وَإِذَا قُلْنَا) بِالْجَدِيدِ إنَّ بَيْعَ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ بَاطِلٌ فَاسْتَخْدَمَهُ الْمُشْتَرِي مُدَّةً لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْمُكَاتَبِ

 

Artinya: "Jika kita berpendapat dengan qaul jadid, maka jual beli budak mukâtab hukumnya adalah batil. Jika pembeli mempekerjakan budak mukâtab tersebut selama beberapa waktu, maka wajib (yang bersifat mengikat) baginya memberikan upah standar kepada mukâtab tersebut." (Yahya ibn Syaraf al-Nawâwi, Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab li al-Syairâzy, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.: 9/294)

 

Tampak ada perbedaan antara qaul qadim dan qaul jadid Imam al-Syafii di atas meskipun menanggapi kasus yang sama.. Namun, jika kita mencermati detailnya, sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar dari kedua qaul itu. Hanya saja, untuk qaul jadid, sedikit ada perincian.

 

Menurut qaul qadim, Imam al-Syafii lebih menekankan pada pemahaman bahwa pembelian tersebut dilakukan secara kontan. Pemahaman ini didasarkan pada riwayat bahwa Barîrah diminta untuk pulang kekeluarganya dan mengajukan fasakh ke tuannya terhadap akad kitâbah yang mereka sepakati. Selanjutnya, Siti Aisyah membeli Barîrah sebagai budak yang belum beraqad kitâbah. Setelah dibeli, maka merdekalah Barîrah tanpa ada unsur harus melayani pembeli sebagai tuannya. Imam al-Nawâwi menjelaskan hal ini:

 

وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا لِلْمَنْعِ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ حَدِيثِ بَرِيرَةَ بِأَنَّهَا رَضِيَتْ هِيَ وَأَهْلَهَا بِفَسْخِ الْكِتَابَةِ ثُمَّ بَاعُوهَا

 

Artinya: "Para sahabat kami berhujah dengan dicegahnya jual beli budak cicilan ini sebagaimana yang telah dituturkan al-Syairâzi, al-Syafi'i dan lainnya berdasar hadits Barîrah. Ia dan keluarga tuannya (Bani Hilal) sesungguhnya ridla dengan mengambil kesepakatan memfasakh akad kitabahnya kemudian si tuan menjualnya ke Aisyah." (Yahya ibn Syaraf al-Nawâwi, Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab li al-Syairâzy, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.: 9/295 )

 

Artinya, dengan keberadaan fasakh ini, berarti akad kitâbah (cicilan) Barîrah telah batal terlebih dahulu. Selanjutnya Siti Aisyah membeli Barîrah sebagai budak yang belum terikat dengan akad. Maka dari itu, bila jual beli itu diniatkan memerdekakan, maka merdekalah Barirah sehingga hak wala'nya jatuh ke tangan Aisyah radliyallahu ‘anha.

 

Lain halnya dengan qaul jadid, maka Imam al-Syafii mengambil jalur pemahaman lain, yaitu dengan akad kitabahnya itu masih berjalan. Artinya, Barirah tidak memfasakh akad kitabah dengan tuannya sehingga ia berhak mencicil. Dari situ kemudian, Siti Aisyah berlaku sebagai pembeli. Jika Siti Aisyah membayar tanggungan Barîrah kepada tuannya, lalu Barirah bekerja kepaada Siti Aisyah, maka Siti Aisyah punya ikatan wajib membayar ujrah mitsil dari Barîrah. Mengapa? Karena status budaknya Barîrah masih milik keluarga tuannya. Penggunaan Siti Aisyah terhadap Barîrah adalah seumpama orang yang menggunakan jasanya Barîrah sehingga ia berhak menerima upah. Hak waris wala jatuh ke siapa? Sudah pasti ke tuannya yang pertama, yaitu Bani Hilal, disebabkan jual beli budak cicilan (mukatab) adalah tidak boleh. Sampai di sini bisa dicermati.

 

Lalu apa hubungannya dengan contoh kasus tema kita kali ini?

 

Dalam kasus Pak Anton selaku penjual dan Pak Rudi selaku pembeli kendaraan yang belum lunas cicilannya tersebut, dapat dipahami sebagai dua metode, yaitu: pertama, sah jual belinya Pak Anton dengan Pak Rudi tersebut, tapi dengan catatan bahwa Pak Anton harus melunasi terlebih dahulu tanggungannya ke pihak dealer atau leasing. Setelah barang menjadi tanggung jawab Pak Anton sepenuhnya dengan Pak Rudi. Dengan demikian, maka akad jual belinya Pak Anton dengan Pak Rudi adalah sebuah akad yang baru dan tidak ada kaitannya lagi dengan pihak ketiga, yaitu dealer atau leasing.

 

Kedua, hakikatnya jual belinya Pak Anton dan Pak Rudi itu adalah akad hiwâlah (pengalihan utang), meskipun disampaikan dengan akad jual beli yang fâsid (rusak). Rusaknya kalimat penyampaian tidak mempengaruhi akan sahnya akad hiwâlah sehingga Pak Rudi berhak untuk melakukan khiyar (opsi) antara melanjutkan akad atau memfasakhnya. Perlu diketahui bahwa akad hiwâlah adalah akad pengalihan tanggung jawab dari Pak Anton ke Pak Rudi. Di akhir akad hiwâlah, kepemilikan barang masih sepenuhnya milik Pak Anton. Barang akan menjadi milik penuh Pak Rudi, setelah ada akad serah terima (qabdlu) berkas-berkas kelengkapan kendaraan. Itulah sebabnya, dalam akad ini, maka pihak pertama selaku pengalih tanggungan (muhil) tidak boleh berlepas tangan dengan pindah nama kepemilikan kendaraan (muhâl 'alaih) tersebut kepada yang menerima akad hiwâlah (muhâl bih) setelah cicilan yang ditanggungkan itu selesai ditunaikan oleh muhâl bih. Walláhu a'lam bish shawâb.

 

Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Kamis 15 Agustus 2019 15:0 WIB
Yang Mesti Bertanggung Jawab atas Kerusakan Barang oleh Anak Kecil
Yang Mesti Bertanggung Jawab atas Kerusakan Barang oleh Anak Kecil
Ilustrasi
Tidak setiap kerusakan yang diakibatkan oleh orang lain bisa dikenai ganti rugi. Sudah pasti ada ketentuan yang harus dipenuhi. Suatu misal, Anda memegangi sebuah ponsel kepada balita anak tetangga. Anda sadar bahwa anak tersebut sudah barang tentu tidak bisa menggunakan atau merawatnya. Tindakan menyerahkan ke anak kecil tersebut sudah barang tentu pula harus disertai penjagaan dan pengawasan. Bilamana ternyata ponsel ini tiba-tiba dipukulkan ke lantai sehingga pecah, maka itu adalah risiko dari orang yang memegangkan. Jadi, si anak tidak bisa dimintai jaminan, disebabkan ia bukan ahlinya. Demikian pula dengan orang tua si anak, sudah barang tentu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban akibat tindakan anaknya itu.
 
Contoh lain adalah, Anda tahu bahwa orang yang sedang Anda suruh, bukan orang yang ahli dalam berkendara disebabkan karena ketidakmampuan menyopir. Lalu Anda perintahkan untuk mengemudikan kendaraan. Terjadilah kemudian tabrakan akibat pembawaannya terhadap kendaraan. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu, pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang menyuruh karena sadarnya ia bahwa pihak yang disuruh tidak bisa menyetir kendaraan.
 
Dari dua contoh uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa, pihak yang dimintai pertanggungjawaban, hakikatnya adalah harus berupa pihak yang sudah paham dengan alat, tapi ia menggunakan alat tersebut tidak sebagaimana mestinya (al-ta'addî). Jika terdapat unsur ketidakpahaman terhadap alat, tapi ia disuruh agar menggunakannya, maka pihak yang menyuruh (muwakkil) adalah selaku penanggung jawabnya. Syekh Wahbah menyebutkan:
 
فينطر إلى الإعتداء على أنه واقعة مادية محضة يترتب عليها المسؤولية (ضرورة تعويض المتضرر) كلما حدثت بقطع النطر عن نوع الأهلية في شخص المتعدي وقصده 
 
Artinya: "Perlu dicermati terkait dengan kerugian materiil akibat perselisihan sehingga bisa diterapkan permintaan tanggung jawab (dikenai pasal ganti rugi) terhadap sesuatu yang terjadi, yaitu dengan menetapkan pandangan pada pihak selaku ahli dari tindakan yang melampaui batas ini, sekaligus tujuannya dalam menyerahkan." (al-Zuhaili, Nadhâriyatu al-Dlammân aw Ahkâm al-Masûliyyah al-Madâniyyah wa al-Jinâiyyah fi al-Fiqh al-Islâmî, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 24-25). 
 
Terkait dengan tujuan, sudah pasti dalam hal ini juga memerlukan perincian. Seseorang menyerahkan ponsel milik kawannya, ke anak balita, sehingga terjadi kerusakan pada ponsel akibat darinya, maka berdasarkan tujuan dari penyerahan ponsel ini oleh pihak yang bersangkutan, kerugian yang ditimbulkan akibat tindakannya adalah ia selaku pihak yang wajib dikenai tanggung jawab dan bukan si anak. 
 
Lain halnya misalnya ada anak berusia Madrasah Ibtidaiyah, usia sekitar 10 tahun, meminjam sepeda tetangganya dan diizinkan. Ternyata dalam perjalanannya, sepeda itu rusak akibat penggunaannya. Siapakah pihak yang bertanggung jawab? Dalam hal ini, pihak penanggung jawab adalah si anak. Karena ia bukan seseorang yang sudah baligh, maka pihak wali si anak, yang boleh dimintai pertanggungjawaban. Syekh Wahbah al-Zuhaili, menyebutkan:
 
ففي ضمان الأموال لافرق بين العمد والخطأ، ولا بين الكبير والصغير إلا بعض المالكية قالوا : لاشيء على الصبي غير المميز فيما أتلفه من نفس أو مال كالعجماء
 
Artinya: "Dalam tanggung jawab berupa kerugian pada harta, maka tiada beda antara rusak akibat unsur kesengajaan atau tidak, dewasa atau masih kecilnya pengguna. Kecuali kalangan Malikiyyah, mereka berpendapat bahwa: "Tidak ada pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan kerusakan oleh anak kecil yang belum mumayyiz (kisaran usia balita), baik menyangkut jiwa atau harta benda. Ia menyerupai orang yang bukan ahli menggunakan." (al-Zuhaili, Nadhâriyatu al-Dlammân aw Ahkâm al-Masûliyyah al-Madâniyyah wa al-Jinâiyyah fi al-Fiqh al-Islâmi, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 25). 
 
Walhasil, permintaan pertanggungjawaban akibat kerugian oleh seorang anak, adalah dikembalikan pada status keahliannya. Pendapat Imam Malik dalam hal ini bisa dijadikan taqyid bahwa khusus untuk anak yang belum mumayyiz (bisa membedakan baik dan buruk), maka risiko kerusakan adalah dikembalikan pada pihak yang menyerahkan barang. Anak belum mumayyiz, tidak bisa dikenai pertanggungjawaban. Adapun untuk yanh sudah mumayyiz, sepertinya pendapat yang lebih kuat adalah mengacu pada mazhab Imam Syafii, disebabkan akal yang sudah dimiliki oleh si anak tersebut. Wallahu a'lam bish shawab.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
 
Selasa 13 Agustus 2019 22:45 WIB
3 Sebab Wajibnya Ganti Rugi dalam Islam
3 Sebab Wajibnya Ganti Rugi dalam Islam
Tidak setiap kerugian sah menuntut tanggung jawab orang lain. (Ilustrasi: NU Online/Mahbib)

Pada hakikatnya, latar belakang disyariatkannya penjaminan risiko (dlammân) adalah disebabkan karena tiga hal, yaitu: (1) karena adanya permusuhan (sengketa/i'tida'); (2) karena adanya unsur tindakan melampaui batas yang dibenarkan syara' (al-ta'addi), dan (3) karena ada unsur kerugian yang diderita orang lain akibat perbuatan seseorang atau sekelompok orang (dlarar).

 

Itulah sebabnya maka ketiga hal di atas merupakan syarat mutlak bagi berlakunya kewajiban dlammân. Untuk itulah, maka ketiganya dianggap sebagai rukun dari dlammán (penjaminan) dalam syariat Islam (lihat: al-ZuhailI, Nadhâriyatu al-Dlammân aw Ahkâm al-Masûliyyah al-Madâniyyah wa al-Jinâiyyah fi al-Fiqh al-Islâmî, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 24).

 

Penjaminan dalam banyak kasus fiqih, sering dikaitkan dengan akibat perbuatan-perbuatan berikut, seperti:

 

1. Karena telah menggasab barang milik orang lain. Sudah menggasab, lalu merusakkan. Sudah barang pasti akan timbul susahnya sang pemilik barang karena dua kerugian. Kerugian berupa materii berupa rusaknya barang, dan kerugian moril karena barangnya tidak bisa dimanfaatkan lagi, atau bisa dimanfaatkan, tapi berubah fungsi, berupa tidak berjalannya barang sebagaimana normalnya.

 

2. Karena merusak barang milik orang lain dan

 

3. Menerjang norma dan nilai sosial, khususnya dalam kasus jinayat (pidana). Misalnya, karena kebijakan seseorang, maka timbul dampak merugikan pada pihak lain. Kasus seperti ini adalah masuk rumpun jinâyat.

 

Menilik dari 3 faktor di atas, maka hubungan antara permusuhan dan kerugian sehingga wajib berlaku tempuh kerugian, khususnya bila terjadi hal di luar ekspektasi atau harapan, adalah bisa dipetakan sebagai hubungan sebab akibat.

 

1. Adakalanya permusuhan itu menjadi "sebab," sementara kerugian merupakan "akibat", atau sebaliknya

 

2. Kerugian merupakan "sebab," sehingga permusuhan adalah "akibat."

 

Kedua relasi ini juga berlaku untuk sebab yang berupa "melampaui batas ketentuan / berlebih-lebihan dalam menggunakan alat." Misalnya, "sebab" penggunaan mobil yang tidak sebagaimana ketentuan, "akibatnya" mobil tidak bisa dipergunakan kembali sebagaimana mestinya. Contoh kasus: "menyewa mobil pribadi, tapi dipergunakan untuk mengangkat pasir."

 

Normalnya, mobil pribadi dipergunakan untuk tumpangan keluarga dan manusia. Jika kemudian digunakan untuk mengangkut pasir, maka ia sudah dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Efeknya, terjadi perubahan fungsi mobil dari mobil pribadi, menjadi mobil angkut pasir. Pihak penyewa dalam hal ini tidak bisa beralasan bahwa mobil itu telah disewanya. Meskipun kasus sewa barang, bisa menjadikan seseorang memanfaatkan barang tertentu, namun karena tindakan yang berlebihan di luar peruntukan, ia bisa dikenai pasal wajibnya memberikan ganti rugi.

 

Singkatnya, bahwa terkait dengan permusuhan dan melampaui batas, ada batas-batas ketetapan syariat sehingga berlaku wajibnya dlammân (jaminan/pertanggungjawaban). Syekh Wahbah al-ZuhailI menguraikan batasan tersebut sebagai berikut:

 

انحراف عن السلوك المألوف للرجل المعتاد أو أنه العمل الضار من دون حق أو جواز شرعي

 

Artinya: "terjadi perubahan perilaku abnormal pada barang menurut seseorang yang sudah terbiasa dengannya, atau telah terjadi sebuah pekerjaan yang merugikan dan dilakukan dengan tanpa haq, atau tindakan yang melampaui batas kewenangan syar'i." (al-ZuhailI, Nadhâriyatu al-Dlammân aw Ahkâm al-Masûliyyah al-Madâniyyah wa al-Jinâiyyah fi al-Fiqh al-Islâmy, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 24).

 

Gambaran yang disampaikan oleh Syekh Wahbah di atas, terjadi bila kerugian itu timbul pada benda fisik. Kerugian benda fisik bisa diukur berdasar:

 

• Jalannya benda sudah tidak normal lagi menurut dasar pertimbangan orang yang sudah biasa dengannya

 

• Telah terjadi tindakan yang merugikan tanpa haq

 

• Melampaui batas kewenangan yang ditetapkan syara'

 

Kadangkala, yang dimaksud tindakan sesuai syara' ini sering dijadikan alibi untuk membolehkan menghancurkan apa saja benda yang tidak dibenarkan oleh syara' dalam menggunakannya. Misalnya, ada seorang non-Muslim memiliki khamr. Minum khamr adalah tidak dibenarkan oleh syariat agama kita. Menghancurkan khamr dijadikan alasan bahwa khamr adalah bertentangan dengan syara' adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Mengapa?

 

Dalam keterangan yang panjang, para fuqaha' menyebut bahwa khamr memang bukanlah harta bagi Muslim. Namun, menurut fuqaha', khamr itu tetaplah merupakan harta bagi non-Muslim. Tindakan menghancurkannya, adalah sama dengan tindakan menghancurkan harta bagi pihak lain. Tindakan seperti ini masuk rumpun melebihi batas kewenangan syariat, sehingga wajib tempuh bagi pelakunya. Jelasnya, ada ketentuan sebagai berikut dalam syariat:

 

التعدي ….هو في الغالب مادي موضوعي لاذاتي

 

Artinya: "Tindakan melampaui batas itu adalah tindakan yang bersifat (merugikan secara) moril dan tidak secara materiel." (al-ZuhailI, nadhâriyatu al-Dlammân aw Ahkâm al-Masûliyyah al-Madâniyyah wa al-Jinâiyyah fi al-Fiqh al-Islâmy, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 24).

 

Khamr (arak) dari sudut dzatnya adalah barang haram. Namun, khamr dilihat dari maudlu'i-nya (kontekstualnya), ia adalah harta.

 

Kasus lain, dalam fiqih turats, disebutkan bahwa wadah emas dan perak adalah dua benda yang dilarang dalam syariat. Imam Nawawi menyampaikan bahwa menghancurkan wadah emas, merupakan tindakan yang tidak wajib dlamman.

 

Jika kita lihat konteksnya, Imam Nawawi di sini berbicara dalam konteks relasi Muslim dengan Muslim. Namun, untuk konteks relasi Muslim dan non-Muslim, beliau tetap mengacu bahwa wadah emas dan perak, keduanya adalah harta.

 

Walhasil, tindakan pembasmian sesuatu yang haram secara syariat bukan berarti terbebas dari dlamman. Tanpa hak hukum yang dibenarkan oleh pemerintah, maka dlamman (ganti rugi risiko kerusakan) adalah bagian dari yang harus dipenuhi dan masuk dalam wilayah jaminan atau ganti kerugian. Namun, hal yang sama tidak berlaku dalam relasi Muslim-Muslim. Wallahu a'lam bish shawab.

 

 

Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur