IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Macam-macam Kerugian oleh Pihak Lain dan Bentuk Ganti Ruginya

Selasa 20 Agustus 2019 8:0 WIB
Share:
Macam-macam Kerugian oleh Pihak Lain dan Bentuk Ganti Ruginya
Setiap kerugian yang ditimbulkan oleh seseorang menuntut adanya tanggung jawab atasnya.
Nama lain kerugian dalam istilah syariah adalah dlarar. Ditinjau dari arti leksikalnya, dlarar sering diartikan bahaya. Namun dalam wilayah praktiknya, khususnya berkaitan dengan aspek muamalah, dlarar acapkali disematkan sebagai sebuah bentuk relasi yang membahayakan hubungan antara dua pihak yang saling bertransaksi. Sifat bahayanya hubungan ini bisa jadi berupa terputusnya tali silaturahim antara dua pihak yang bersengketa. Nah, salah satu sumber terbesar dari sengketa itu adalah adanya kerugian yang besar di salah satu pihak. Untuk itulah maka dlarar dimaknai sebagai kerugian.
 
Kerugian adakalanya berbentuk materiil (mâddi) dan adakalanya berupa imateriil (adabi). Contoh kerugian materiil, misalnya adalah rusaknya barang yang dipinjam, robohnya bangunan, dan sejenisnya sebagai akibat perbuatan kita atau perbuatan orang lain. 
 
Kerugian imateriil biasanya digambarkan sebagai kerugian yang tidak tampak nyata tapi bisa dirasakan dampaknya. Misalnya, akibat pembangunan waduk, banyak lahan yang harus dibebaskan sehingga membuat terpisahnya tali silaturahim antara dua desa yang sebelumnya terhubung dengan mudah, menjadi terpisahkan oleh sekat waduk tersebut. Untuk menuju desa lainnya dibutuhkan perjalanan berkeliling yang jaraknya menjadi jauh. 
 
Kasus-kasus seperti ini banyak ditemui sebagai akibat tidak langsung dari pembangunan. Tidak hanya terjadi di era sekarang, tapi juga era-era jauh sebelumnya. Infrastruktur jalan raya, tol, waduk, atau pemenuhan prasarana lainnya sudah dikenal dalam pelajaran geografi dan dikenal sebagai barier sosial. Sekali lagi, ini semua adalah buah risiko pembangunan yang jelas ada sisi positif dan negatifnya. Anda juga bisa lihat orang kota yang dipisahkan jalan raya. Meskipun rumahnya berhadap-hadapan, mereka tidak saling kenal karena dipisahkan sekat berupa jalan raya yang padat dan ramai. Contoh ini adalah termasuk dari contoh riil kerugian yang bersifat imateriil (adabi).
 
Dilihat dari model timbulnya, adakalanya kerugian itu berupa kerugian langsung (mubâsyarah) dan adakalanya pula berupa kerugian tidak langsung/potensial (tasabbub). Masing-masing dari kerugian ini mewajibkan bentuk kalkulasinya (taqdîran muqaddaran). Bilamana kerugian itu tidak bisa dikalkulasi karena saking banyaknya, maka umumnya proses kalkulasinya itu membutuhkan kehadiran pihak pengadilan atau seorang ahli yang diakui sifat adilnya. 
 
Jadi, berdasarkan keterangan di atas, maka bila diskemakan, kerugian dalam fiqih muamalah itu ada empat bentuk, yaitu: (1) kerugian yang berupa materiil langsung (ma'diyatan mubâsyaratan), (2) kerugian materiil tidak langsung (madiyatan tasabbubiyatan), (3) kerugian imateriil langsung (adabiyatan mubâsharatan), dan (4) kerugian imateriil tidak langsung (adabiyatan tasabbubiyatan). Setiap kerugian ini merupakan objek wajib dlamân (menuntut dipertanggungjawabkan). Anda pernah mendengar atau mengenal istilah CSR (corporate social responsibility)? Ya, itu adalah salah bentuk tanggung jawab (dlaman) yang bersifat adabiyatan tasabbubiyatan yang diberikan oleh perusahaan untuk masyarakat yang terkena efek dari pembukaan industrinya.
 
Sejatinya, bentuk dlaman (jaminan pertanggungjawaban) kerugian ini ada bermacam-macam bentuk dalam syariat, antara lain: (1) ada yang dalam bentuk diyat (denda), (2) ada yang dalam bentuk sanksi pidana, (3) ada yang berupa penyitaan, (4) ada yang berupa qishash dan 5) ada yang dalam bentuk memberi tempuhan/wajib ganti (ta'widl). 
Yang menarik adalah ketika berbicara mengenai denda (diyat). Semenjak masa sahabat, denda ini kedudukannya diperselisihkan. Para ulama' pengikut mazhab empat, juga menyatakan perbedaan pendapat. Para ulama bersepakat bahwa hukum asalnya adalah boleh. Namun, mereka berbeda pendapat terkait dengan apakah hukum itu sudah di-nasakh (dihapus) atau belum. Sebagian fuqaha' menyatakan tidak di-nasakh. Sementara fuqaha' lain menyatakan dinasakhnya diyat. Dari kedua pendapat ini, ada pendapat menarik dari Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam menyimpulkan kedua pendapat tersebut. Al-Zuhaili menyatakan:
 
بل إن أئمة المذاهب الإربعة الذين لا يجيزون التعزير بأخذ المال في الراجح عندهم نظروا إلى اعتبارات سياسية محضة وهي خشية أن يتسلط الظلمة من الحكام على أموال الناس فيأخذها بغير حق باسم العقوبة ثم يأكلونها وهذا المحذور غير قائم الآن بعد تنظيم القانون الوضعي كيفية دفع الغرمات إلى الخزينة العامة مباشرة
 
Artinya: "Sesungguhnya para imam mazhab empat yang tidak membolehkan penerapan ta'zir (sanksi) harta, menurut pendapat yang unggul di kalangan mereka, adalah karena menimbang sisi politisnya saja, yaitu takut disalahgunakan oleh para hakim untuk berbuat kezaliman atas harta masyarakat. Digunakannya status kebolehan itu untuk mengambil harta pihak lain dengan tanpa hak, dengan mengatasnamakan sangsi, kemudian memakannya. Ketakutan/kekhawatiran ini harusnya ditiadakan di era sekarang apalagi setelah terbitnya Undang-Undang Pidana tentang tata cara pemungutan denda yang langsung masuk ke kas perbendaharaan umum negara." (al-Zuhaili, Nadhâriyatu al-Dlammân aw Ahkâmi al-Masûliyyati al-Madaniyah wa al-Jinâiyah fi al-Fiqh al-Islami, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 30-31)
 
Tidak hanya sampai di sini, Syekh Wahbah juga menyampaikan sikap/pendapatnya terhadap mereka yang meyakini bahwa pemungutan diyat/denda sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan disebabkan dalilnya sudah di-nasakh (dibatalkan) adalah sebagai yang telah keliru dalam melakukan istidlâl (pengambilan dalil). Mereka terjebak dalam memperhatikan teks sehingga lupa pada konteks bagaimana pendapat itu dinyatakan oleh para imam mazhab. Wallahu a'lam bish shawab.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
 
 
 
Share:

Baca Juga

Ahad 18 Agustus 2019 20:30 WIB
Pabrik Wajib Ganti Rugi atas Polusi Suara yang Ditimbulkannya
Pabrik Wajib Ganti Rugi atas Polusi Suara yang Ditimbulkannya
Ilustrasi (Wikipedia)
Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa “bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.” Secara tidak langsung pasal ini seolah menunjukkan bahwa segala aspek yang berkaitan pemanfaatan 3 matra wilayah dan kekayaan alam di tanah air Indonesia, adalah menjadi hak dan wewenang negara untuk mengelolanya. Itu sebabnya kemudian banyak peraturan dan undang-undang yang diterbitkan oleh negara sebagai upaya mengejawantahkan pasal tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari. 
 
Salah satu undang-undang yang berkaitan dengan aspek pengejawantahan dari penguasaan matra di atas adalah undang-undang tentang polusi. Setiap orang yang hendak mendirikan sebuah pabrik, biasanya diperintah terlebih dahulu untuk melakukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Salah satu butir hasil analisa AMDAL adalah menyikapi soal izin gangguan yang potensial akan terjadi dan akan ditimbulkan akibat sebuah proyek/industrialisasi.
 
Kebisingan menjadi bagian dari polusi suara. Kebisingan dapat berakibat timbulnya stress bagi manusia, ternak atau hewan yang ada di sekitar lingkungan pabrik atau mesin pembangkit. Ayam petelur terbukti mengalami stress sehingga berakibat penurunan jumlah produksi telurnya bilamana di sekitar kandang ayam terdapat stress lingkungan berupa kebisingan. Demikian pula dengan ternak ayam pedaging dan ternak potong lainnya, nyatanya merasakan dampak yang signifikan terhadap produksinya, seiring terjadinya stress lingkungan. Itu semua memiliki korelasi dengan sumber pembuat gangguan/bising. Lantas, bagaimana syariat memandang akan hal ini? Apakah ada hak tanggung jawab yang harus dibayarkan oleh sumber pembuat kebisingan tersebut? 
 
Menjawab akan hal ini kita bisa kembali ingat bahwa ada kaidah:
 
الأصل برآءة الذمة
 
Artinya: “Hukum asal sesuatu adalah bebas dari tanggungan” 
 
Maksud dari kaidah ini, adalah bahwa hukum asal mendirikan usaha itu sah dan boleh-boleh saja. Sebagaimana hal ini juga berlaku atas kepemilikan. Namun, konsekuensinya jika kaidah ini dipertahankan dan diberlakukan secara mutlak, maka ikhbar tentang kerugian yang disampaikan oleh para ahli di bidangnya adalah sesuatu yang mubazir dan tidak ada nilainya. Berikutnya, keluhan dari masyarakat sekitar lokasi pabrik tidak akan pernah menemukan titik temu penyampaian. Akibatnya, masyarakat kecil akan menjadi korban hidup dalam ketertindasan dan keterpaksaan dalam menerima gangguan. 
 
Tentu syariat sangat membenci sebuah tindakan yang sia-sia dan merugikan ini. Bagaimanapun juga, setiap gangguan yang tidak pernah berupaya mencari solusi pemecahannya adalah sebuah kezaliman. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمة يوم القيامة
 
Artinya: “Takutlah kalian berbuat menindas karena sesungguhnya penindasan itu kelak akan menjadi kegelapan di hari kiamat” (HR Imam Muslim).
 
Informasi yang disampaikan oleh para ahli ini merupakan bukti dan fakta ilmiah. Ia berangkat dari sebuah pembacaan realitas. Maka dari itulah, kemudian para fuqaha’ sangat menghargai kedudukan ikhbar dari ahli ini untuk dijadikan sebagai bagian dari solusi yang berimbang (ta’assuf) dalam semua kasus fiqih sosial. Maka dari itu, muncullah kemudian beberapa kaidah dasar yang menyatakan soal batasan hak kebebasan pemakaian kepemilikan dan usaha, yaitu: 
 
1. Bahwa dalam melakukan usaha, tidak boleh menyebabkan timbulnya kerugian pada orang lain.
 
لاضرر ولاضرار
 
Artinya: “Tidak boleh merugikan atau saling menimbulkan kerugian dengan orang lain.”
 
2. Hukum asal pengelolaan hak kepemilikan yang ada kaitannya dengan masalah sosial adalah dicegah dan menahan diri
 
الأصل في تصرفات المالك في ملكه التي يتعلق بها حق الغير هو المنع والحظر فلايباح له إلا ما يتيقن فيه عدم الضرر ويتوقف ما عداه على إذن صاحب الحق ورضاه 
 
Artinya: “Hukum asal pemanfaatan pemilik terhadap barang yang dimilikinya yang memiliki keterikatan dengan hak orang lain yang harus dijaga adalah mencegah dan menahan diri. Tidak boleh bagi pemilik menggunakan haknya kecuali setelah yakin dengan ketiadaan dlarar (kerugian) bagi pihak lain. Pemanfaatan harus berhenti kecuali jika mendapatkan idzin dari pemiliki hak dan ridla pihak terkait dimaksud.” (al-Zuhaily, Nadhâriyatu al-Dlammân aw Ahkâmi al-Masûliyyati al-Madaniyah wa al-Jinâiyah fi al-Fiqh al-Islami, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 27)
 
3. Yang dimaksud tindakan dlarâr, adalah adanya niat menyebabkan kerusakan pada orang lain.
 
الضرر فهو إلحاق مفسدة بالآخرين أو هو كل إيذاء يلحق الشخص سواء أكان في ماله أم جسمه أم عرضه أم عاطفته فهو يشمل الضرر المادي كتلف المال والضرر الأدبي كالإهانة التي تمس كرامة الإنسان أو تلحق به سمعة سيئة سواظ أكان ذلك بالقول القذف أم بالسعاية من دون حق إلى الحاكم والرجوع عن الشهادة بعد صدور الحكم على المتهم أم بالفعل الإيجابي كالضرب والإحراق والإغراق والترويع والتهديد وإتلاف الزروع والأشجار وهدم المباني إم بالفعل السلبي كالإمتناع من ترميم الحائط إو إغاثة الملهوف أو عن إطعام المضطر أو عن تسليم الوديعة بعد طلب صاحبها لها أو كضياع مصلحة محققة لعدم قيام المتعهد بتورد السلعة في الوقت المحدد أو الوفاء بالإلتزام بشحن وتصدير البضاعة في زمان معين
 
Artinya: "[Yang dimaksud dlarar] adalah timbulnya kerusakan bagi pihak lain atau timbulnya sesuatu yang menyakitkan bagi orang lain, baik itu terhadap hartanya, badannya atau kehormatannya atau sesuatu yang berhubungan dengannya, mencakup kerugian materiil seperti rusaknya harta, atau kerugian moril seperti penghinaan atas kehormatan seseorang, atau mencakup pendengaran yang tidak baik (mis: polusi suara), baik itu berupa tuduhan zina, umpatan, atau mengadukan ke pengadilan secara tidak benar, mencari-cari kesaksian setelah putusan hukum yang mengadili perkara ambigu. Mengambil sikap mendukung terhadap tindakan pemukulan, pembakaran, penenggelaman, tindakan intimidasi dan subversif, merusak tanaman dan hutan, menghancurkan bangunan, atau sebaliknya mengambil sikap penolakan terhadap upaya merestorasi bangunan, menolong pihak yang sedang berduka, memberi makan orang yang terpaksa, atau menyerahkan barang titipan setelah pemiliknya memintanya, menyianyiakan maslahat yang nyata karena ketiadaan orang yang berikatan hadir dengan menyampaikan barang pada batas waktu yang ditentukan, menolak menepati keharusan menyerahkan barang atau memproduksi suatu barang pada waktu yang telah ditentukan." (al-Zuhaili, Nadhâriyatu al-Dlammân aw Ahkâmi al-Masûliyyati al-Madaniyah wa al-Jinâiyah fi al-Fiqh al-Islami, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 29)
 
Semua poin yang disampaikan oleh Syekh Wahbah di atas merupakan objek yang bisa dituntut pertanggungan kerugian bilamana hal itu terjadi di masyarakat. Polusi suara bisa disamakan dengan kerugian akibat mendengar sesuatu yang buruk (sam'ah sayyiah). Hal yang sama juga bisa berlaku untuk pencemaran-pencemaran yang lain, semacam pencemaran air, laut, udara atau tanah, bahkan bisa disamakan dengan kasus pencemaran nama baik, karena bagaimanapun kehormatan ('irdli) adalah bagian dari maqashid syarî'ah, yaitu tujuan yang hendak dicapai oleh syariah Islam. Wallâhu a'lam bish shawâb
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
 
Sabtu 17 Agustus 2019 22:2 WIB
Orang Lain Rugi karena Penggunaan Hak Pribadi Kita, Wajib Ganti Rugi?
Orang Lain Rugi karena Penggunaan Hak Pribadi Kita, Wajib Ganti Rugi?
Ilustrasi
Hukum asal penggunaan hak milik (barang, waktu, peluang, kesempatan) dari seorang individu adalah bebas. Sebuah kaidah menyebutkan bahwa:
 
الأصل في أموال الأفراد الحرمة 
 
Artinya: "Hukum asal harta milik individu adalah harus dijaga kehormatannya." 
 
Masih tentang hak milik, sebuah kaidah lain menyebut bahwa:
 
الأصل في إموال الأفراد براءة الذمة من الأعباء والتكاليف
 
Artinya: "Hukum asal harta milik individu adalah lepas dari beban tanggungan, baik berupa beban aturan maupun batasan penggunaan."
 
Barang sudah menjadi hak milik. Mau digunakan seperti apa pun, hukum asalnya adalah tidak ada hak bagi orang lain untuk melarang atau membatasi penggunaannya. Sebab menggunakan hak milik adalah tidak melanggar syariat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah:
 
الجواز الشرعي ينافي الضمان
 
Artinya: "Kebolehan yang diakui syara' menghilangkan tanggung jawab risiko." (Al-Zuhaili, Nadhâriyyatu al-Dlammân aw Ahkâm al-Masûliyyati al-Madaniyyati wa al-Jinâiyyati fi al-Fiqh al-Islami, Damaskus: Dâr al-Fikr: 2012: 27)
 
Anda menggali sumur, di tanah Anda sendiri, di depan pintu rumah, dan ditutup dengan sesuatu yang kurang kuat yang mana bila diinjak orang, tutup tersebut akan patah dan orang yang menginjaknya akan jatuh ke dalam. Hukum asal menggali seperti ini adalah tidak ada pertanggungan risiko bagi si empunya. Meskipun suatu ketika penggalian itu dilakukan di dekat tembok rumah seseorang. Bagaimana hukum asalnya? Sudah barang tentu hukum asalnya adalah boleh, disebabkan tanah tersebut sudah menjadi milik sendiri. 
 
Kadang ada juga seseorang yang menggali parit di dekat pagar tembok orang lain, tanpa mengupayakannya dengan disemen, atau dibangun cor. Bolehkah? Hukum asalnya juga sudah barang tentu boleh. Namun, apakah itu sudah termasuk maslahat? Nah, ini kemudian yang menjadi pembatas antara hak pribadi dengan memperhatikan kepentingan orang lain.
 
Di dalam salah satu kitabnya, Syekh Wahbah al-Zuhaili hafidhahullah menjelaskan: 
 
ليس حق الملكية حقاً مطلقاً، وإنما هو مقيد بعدم إلحاق الضرر بالغير، فإذا ترتب على استعمال الحق إحداث ضرر بالغير نتيجة إساءة استعمال هذا الحق، كان محدث الضرر مسؤولاً.
 
Artinya: "Tidak ada hak kepemilikan yang bersifat mutlak. Bagaimanapun juga, hak senantiasa dibatasi dengan ketiadaan kerugian bagi pihak lain. Bilamana di kemudian hari ditemui bahwa penggunaan hak dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu disebabkan buruknya pemfungsian, maka dampak kerugian yang terjadi harus dipertanggungjawabkan." (Al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985: 4/299)
 
Syekh Wahbah menyebut bahwa tidak ada kepemilikan mutlak. Maksudnya adalah, bahwa hak atas kepemilikan kita dibatasi oleh hak orang lain untuk tidak terganggu atau terusik akibat penggunaan hak milik kita. Terganggunya pihak lain, atau terusiknya orang lain akibat penggunaan hak milik kita, menunjukkan bahwa ada kerugian yang diderita orang lain. Kerugian ini menuntut adanya dlamman (tanggung jawab) yang setidaknya berupa empati. 
 
Sebagaimana contoh kasus di atas, bila di kemudian hari, ternyata timbul efek penggalian berupa robohnya tembok pihak lain, akibat penggalian yang dilakukan, maka pihak penggali tetap wajib memberikan ta'widl (ganti rugi). Bagaimana mungkin? Bukankah parit, sumur, dan yang semisal itu digali di tanah milik sendiri? 
 
Syekh Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa: 
 
تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره
 
Artinya: "Pemanfaatan seseorang atas hak individunya dipandang sah manakala tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain." (al-Zuhaili, Nadhâriyatu al-Dlammân aw Ahkâm al-Masûliyyah al-Madâniyyah wa al-Jinâiyyah fi al-Fiqh al-Islâmi, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 207)
 
Kaidah ini menjadi dasar hukum bertetangga bagi individu Muslim. Individu yang baik adalah individu yang senantiasa menjaga rasa aman tetangganya, baik dari akibat perkataan maupun ulah tangannya. Rasûlullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam hadits marfu': 
 
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ وَلِسَانِهِ , وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ
 
Artinya: "Muslim itu adalah orang yang mana muslim lainnya senantiasa selamat dari akibat tangan dan lisannya. Orang mukmin itu adalah orang yang tetangganya senantiasa merasa aman dari akibat ulahnya" (HR Imam Muslim).
 
Adat kebiasaan tentang menggali parit, atau menggali sumur yang sekira bisa merugikan orang lain adalah dipandang buruk oleh masyarakat. Kebiasaan ini seolah sudah menjadi norma tersendiri. Oleh karenanya, meskipun galian itu berada di tanah milik sendiri, akan tetapi bila dirasa bisa membahayakan orang lain, maka berlaku dlamman (tanggung jawab) bagi pemiliknya. Tanggung jawab itu seperti memasang tanda peringatan dan lain sebagainya. Ini merupakan tradisi yang baik dan dibenarkan oleh syariat agama kita. Sebuah kaidah ushuliyah mengatakan:
 
المعروف عرفا كالمشروط شرطا
 
Artinya: "Tindakan yang baik menurut adat kebiasaan adalah menduduki seperti syarat yang dibenarkan oleh syariat." 
 
Walhasil, status hak milik bukan berarti hilangnya rasa tanggung jawab dan empati. Pemakaian hak, adalah dibatasi oleh hak pihak lain yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran terhadap hak orang lain, merupakan tindakan yang masuk unsur dlarar (merugikan). Dan setiap kerugian wajib berlaku dlamman (tanggung jawab kerugian). Wallâhu a'lam bish shawâb.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
 
Jumat 16 Agustus 2019 20:30 WIB
Hukum Jual Beli Barang Kredit yang Belum Lunas
Hukum Jual Beli Barang Kredit yang Belum Lunas
Jual beli barang kredit yang belum lunas bisa dipahami dalam dua metode.

Ada seseorang memiliki mobil yang dibelinya secara kredit. Di tengah masa cicilan, tiba-tiba ia ingin menjual mobilnya tersebut ke saudaranya yang kebetulan juga lagi butuh kendaraan. Sudah disampaikan ke saudaranya tersebut bahwa mobil masih tengah dalam masa cicilan, jadi kalau menghendaki BPKB Kendaraan, sudah pasti harus menunggu cicilan tersebut dilunasi. Sebut misalnya, penjual bernama Pak Anton, sedangkan pembelinya adalah Pak Rudi.

 

Setelah dilakukan proses tawar-menawar, disepakati bahwa harga mobil adalah Rp120 juta dari total harga asal di dealer sebesar Rp140 juta. Penyusutan dihitung karena mobil sudah dipergunakan selama 1 tahun. Masa cicilan yang tersisa sebanyak 14 bulan, dengan cicilan per bulannya sebesar 5 juta, yang itu berarti uang cicilan sebesar Rp70 juta dan belum terbayar adalah menjadi tanggung jawab Rudi. Uang itu dihitung sebagai potongan harga. Jadi, total yang dibayar Pak Rudi kepada Pak Anton adalah Rp120 juta rupiah dikurangi 70 juta rupiah sama dengan 50 juta rupiah dalam bentuk uang cash.

 

Yang umum dipermasalahkan adalah bagaimana hukum dari jual belinya Pak Anton dan Pak Rudi ini? Apakah Jual beli semacam ini dibolehkan oleh syariat?

 

Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis jadi ingat dengan kasus budak mukâtab yang dijual oleh tuannya kepada orang lain. Budak mukâtab adalah budak yang mengambil akad cicilan untuk menebus dirinya sendiri dari tuannya sehingga merdeka. Kasus ini pernah disampaikan oleh penulis ketika membahas mengenai hikmah kisah Barirah Maulatu Aisyah radliyallaahu 'anha. Dalam kasus itu, seolah tergambar bahwa Aisyah radliyallâhu ‘anha berperan selaku pembeli dan sekaligus sebagai pengambil alih tanggungan Barîrah radliyallâhu ‘anha kepada tuannya, yaitu Banî Hilal. Komentar Imam Nawâwi rahimahullâh dalam kasus itu adalah lebih menguatkan pada status merdekanya Barîrah sebagai hukum asal. Merdekanya Barîrah merupakan yang sesuai dan dikuatkan oleh tujuan dasar pokok syarî'ah (maqâshid al-syarî'ah). Pendapat ini juga merupakan pendapat yang shahih dari qaul qadim dari Imam Syafi’i.

 

(أَمَّا إذَا قُلْنَا) بِالْقَدِيمِ وَإِنَّ بَيْعَ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ صَحِيحٌ فَفِي حُكْمِ الْكِتَابَةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ (الصَّحِيحُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ كَثِيرُونَ أَنَّ الْكِتَابَةَ تَبْقَى وَيَنْتَقِلُ إلَى الْمُشْتَرِي مَكَانُهَا فَإِذَا أَدَّى إلَيْهِ النُّجُومَ عَتَقَ وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلْمُشْتَرِي جَمْعًا بَيْنَ الْحُقُوقِ

 

Artinya: "Jika kita berpendapat dengan berlandaskan qaul qadim al-Syafii, maka hukum jual beli budak cicilan adalah shahih. Selanjutnya hukum akad kitabahnya budak terdapat tiga pandangan. Menurut qaul shahih yang disampaikan mayoritas ulama adalah sesungguhnya status kitabahnya si budak adalah tetap dan berpindah ke pembeli tanggung jawabnya. Jika pembeli membayar tebusan cicilannya ke sayyid sebelumnya, maka merdekalah ia. Dan demikian pula status wala'nya budak tersebut adalah milik pembeli, total berkaitan dengan semua haknya pembeli atas budak mukatab tersebut." (Yahya ibn Syaraf al-Nawâwi, Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab li al-Syairâzy, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.: 9/294-295 )

 

Adapun menurut qaul jadid Imam Syafi'i rahimahullah, hukumnya membeli budak cicilan adalah tidak boleh. Al-Nawawi menyampaikan:

 

(وَإِذَا قُلْنَا) بِالْجَدِيدِ إنَّ بَيْعَ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ بَاطِلٌ فَاسْتَخْدَمَهُ الْمُشْتَرِي مُدَّةً لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْمُكَاتَبِ

 

Artinya: "Jika kita berpendapat dengan qaul jadid, maka jual beli budak mukâtab hukumnya adalah batil. Jika pembeli mempekerjakan budak mukâtab tersebut selama beberapa waktu, maka wajib (yang bersifat mengikat) baginya memberikan upah standar kepada mukâtab tersebut." (Yahya ibn Syaraf al-Nawâwi, Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab li al-Syairâzy, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.: 9/294)

 

Tampak ada perbedaan antara qaul qadim dan qaul jadid Imam al-Syafii di atas meskipun menanggapi kasus yang sama.. Namun, jika kita mencermati detailnya, sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar dari kedua qaul itu. Hanya saja, untuk qaul jadid, sedikit ada perincian.

 

Menurut qaul qadim, Imam al-Syafii lebih menekankan pada pemahaman bahwa pembelian tersebut dilakukan secara kontan. Pemahaman ini didasarkan pada riwayat bahwa Barîrah diminta untuk pulang kekeluarganya dan mengajukan fasakh ke tuannya terhadap akad kitâbah yang mereka sepakati. Selanjutnya, Siti Aisyah membeli Barîrah sebagai budak yang belum beraqad kitâbah. Setelah dibeli, maka merdekalah Barîrah tanpa ada unsur harus melayani pembeli sebagai tuannya. Imam al-Nawâwi menjelaskan hal ini:

 

وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا لِلْمَنْعِ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ حَدِيثِ بَرِيرَةَ بِأَنَّهَا رَضِيَتْ هِيَ وَأَهْلَهَا بِفَسْخِ الْكِتَابَةِ ثُمَّ بَاعُوهَا

 

Artinya: "Para sahabat kami berhujah dengan dicegahnya jual beli budak cicilan ini sebagaimana yang telah dituturkan al-Syairâzi, al-Syafi'i dan lainnya berdasar hadits Barîrah. Ia dan keluarga tuannya (Bani Hilal) sesungguhnya ridla dengan mengambil kesepakatan memfasakh akad kitabahnya kemudian si tuan menjualnya ke Aisyah." (Yahya ibn Syaraf al-Nawâwi, Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab li al-Syairâzy, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.: 9/295 )

 

Artinya, dengan keberadaan fasakh ini, berarti akad kitâbah (cicilan) Barîrah telah batal terlebih dahulu. Selanjutnya Siti Aisyah membeli Barîrah sebagai budak yang belum terikat dengan akad. Maka dari itu, bila jual beli itu diniatkan memerdekakan, maka merdekalah Barirah sehingga hak wala'nya jatuh ke tangan Aisyah radliyallahu ‘anha.

 

Lain halnya dengan qaul jadid, maka Imam al-Syafii mengambil jalur pemahaman lain, yaitu dengan akad kitabahnya itu masih berjalan. Artinya, Barirah tidak memfasakh akad kitabah dengan tuannya sehingga ia berhak mencicil. Dari situ kemudian, Siti Aisyah berlaku sebagai pembeli. Jika Siti Aisyah membayar tanggungan Barîrah kepada tuannya, lalu Barirah bekerja kepaada Siti Aisyah, maka Siti Aisyah punya ikatan wajib membayar ujrah mitsil dari Barîrah. Mengapa? Karena status budaknya Barîrah masih milik keluarga tuannya. Penggunaan Siti Aisyah terhadap Barîrah adalah seumpama orang yang menggunakan jasanya Barîrah sehingga ia berhak menerima upah. Hak waris wala jatuh ke siapa? Sudah pasti ke tuannya yang pertama, yaitu Bani Hilal, disebabkan jual beli budak cicilan (mukatab) adalah tidak boleh. Sampai di sini bisa dicermati.

 

Lalu apa hubungannya dengan contoh kasus tema kita kali ini?

 

Dalam kasus Pak Anton selaku penjual dan Pak Rudi selaku pembeli kendaraan yang belum lunas cicilannya tersebut, dapat dipahami sebagai dua metode, yaitu: pertama, sah jual belinya Pak Anton dengan Pak Rudi tersebut, tapi dengan catatan bahwa Pak Anton harus melunasi terlebih dahulu tanggungannya ke pihak dealer atau leasing. Setelah barang menjadi tanggung jawab Pak Anton sepenuhnya dengan Pak Rudi. Dengan demikian, maka akad jual belinya Pak Anton dengan Pak Rudi adalah sebuah akad yang baru dan tidak ada kaitannya lagi dengan pihak ketiga, yaitu dealer atau leasing.

 

Kedua, hakikatnya jual belinya Pak Anton dan Pak Rudi itu adalah akad hiwâlah (pengalihan utang), meskipun disampaikan dengan akad jual beli yang fâsid (rusak). Rusaknya kalimat penyampaian tidak mempengaruhi akan sahnya akad hiwâlah sehingga Pak Rudi berhak untuk melakukan khiyar (opsi) antara melanjutkan akad atau memfasakhnya. Perlu diketahui bahwa akad hiwâlah adalah akad pengalihan tanggung jawab dari Pak Anton ke Pak Rudi. Di akhir akad hiwâlah, kepemilikan barang masih sepenuhnya milik Pak Anton. Barang akan menjadi milik penuh Pak Rudi, setelah ada akad serah terima (qabdlu) berkas-berkas kelengkapan kendaraan. Itulah sebabnya, dalam akad ini, maka pihak pertama selaku pengalih tanggungan (muhil) tidak boleh berlepas tangan dengan pindah nama kepemilikan kendaraan (muhâl 'alaih) tersebut kepada yang menerima akad hiwâlah (muhâl bih) setelah cicilan yang ditanggungkan itu selesai ditunaikan oleh muhâl bih. Walláhu a'lam bish shawâb.

 

Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur