IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Penyebab Langsung dan Tak Langsung: Siapa yang Mesti Ganti Rugi?

Rabu 21 Agustus 2019 23:15 WIB
Share:
Penyebab Langsung dan Tak Langsung: Siapa yang Mesti Ganti Rugi?
(Ilustrasi: NU Online/Mahbib)
Sebagaimana kita tahu bahwa dampak kerugian akibat aktivitas pihak lain bisa kita kenal sebagai dampak langsung (mubâsyaratan) dan tidak langsung (tasabbubiyatan). Setiap dampak merugikan, mewajibkan pertanggungan risiko (ganti rugi/dlammân). Sifat dari ganti rugi ini tidak mesti berbentuk harta, akan tetapi bisa juga dibayarkan lewat aktivitas  sosial kemasyarakatan.
 
Contoh: bagaimanapun juga, dalam akad perbankan, telah dikenal adanya sosok akad fâsid yasîr, yaitu rusaknya akad akibat menyimpang dari ketentuan syariat, tapi hal itu sangat kecil nilai mafsadahnya dibanding maslahahnya. Namun, meskipun kecil mafsadah itu terjadi, tetap ia menuntut pertanggungan risiko secara syariat, karena memiliki hubungan dengan masyarakat. Sabda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam
 
اتق الله حيث ماكنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن
 
Artinya: "Takutlah kalian kepada Allah. Iringilah perbuatan buruk kalian dengan perbuatan baik sebagai peleburnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik."
 
Sekilas bahwa perintah kedua di atas menyiratkan bahwa yang dinamakan tindakan/kebijakan, selalu memiliki dampak buruk, besar atau kecil dampak tersebut disampaikan. Apalagi bila kebijakan itu disampaikan secara revolusioner, maka dampak itu pasti sangat akan terasa, apalagi oleh pihak yang kontra. Nah, dampak buruk ini bagaimanapun juga tetap menghendaki pelebur, berupa pertanggungan risiko (dlamman). 
 
Nah, masalahnya adalah tidak setiap risiko bisa dipertanggungjawabkan secara penuh, karena mencermati model dampaknya. Saat ini kita ulas khusus mengenai dampak langsung itu. 
 
Yang dimaksud dengan dampak langsung dalam syariat adalah sebagai berikut:
 
المباشر هو أن يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار
 
Artinya: “Dampak langsung: adalah suatu dampak yang dapat menimbulkan kerugian disebabkan karena perbuatan tanpa adanya waktu sela antara perbuatan dan kerusakan sebuah perbuatan lain yang mungkin masuk di antara keduanya.” (Al-Zuhaili, Nadhariyatu al-Dlammân awa Ahkâm al-Masûliyyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fiqhy al-Islâmi, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 32).
 
Pada dasarnya, setiap perbuatan tetap mengikut pada hubungan sebab akibat. Yang membedakan antara dampak langsung dan tidak langsung adalah adanya waktu jeda sehingga memungkinkan masuknya perbuatan lain yang mungkin juga menjadi sebab. Dalam dampak langsung ini, kemungkinan waktu sela ditiadakan. Suatu misal ada sebuah sangkar burung dengan burung yang ada di dalamnya. Ketika sangkar burung dibuka, tiba-tiba burung yang ada di dalamnya langsung terbang, maka tindakan membuka sangkar burung ini merupakan dampak langsung. Pihak yang wajib berlaku dlamman (penanggung jawab risiko) atasnya adalah pihak yang membuka sangkar. 
 
Lain halnya bila ada jeda waktu antara membuka dan terbangnya burung. Setelah sangkar dibuka, ternyata ada jeda waktu tersisa burung itu diam, lalu dengan tiba-tiba, ada pihak lain yang mengguncangnya, maka pihak yang mengguncang adalah berperan selaku penanggung jawab risiko terbangnya burung, dan bukan ia yang membuka pintu sangkar. Guncangan adalah masuk kategori fi’lun mukhtar (perbuatan lain yang menjadi sebab utama terbangnya burung). Pendapat sebagaimana disebutkan di atas ini adalah pendapat kalangan Syafi’iyah.
 
 
قال الشافعية: من فتح قفصا على طائر وهيجه فطار في الحال ضمنه لأنه ألجأه إلى الفرار وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إن طار في الحال ضمنه لأن طيرانه في الحال يشعر بتنفيره وإن وقف ثم طار فلا يضمنه لأن طيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره 
 
Artinya: “Barangsiapa membuka sangkar burung dan mengguncangnya, lalu burung tersebut terbang seketika, maka ia yang wajib menanggung risiko terbangnya, karena sesungguhnya membuka dan mengguncang merupakan penyebab dari larinya burung dari sangkar. Namun, bila hanya berhenti pada sekadar membuka saja, maka menurut pendapat yang paling sesuai dengan nash adalah diperinci, yaitu bila seketika itu juga burung lepas dari sangkar, maka ia wajib menanggung risiko kerugian, karena terbangnya burung seketika itu juga adalah terjadi karena sebab pemberian jalan untuk larinya. Akan tetapi bila setelah dibuka ternyata si burung itu diam (tidak terbang seketika), maka pelaku tidak menanggung risiko kerugian disebabkan karena lepasnya burung setelah berhenti memungkinkan masuknya unsur lain yang menyebabkan larinya.” (Al-Zuhaili, Nadhariyatu al-Dlammân awa Ahkâm al-Masûliyyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fiqhy al-Islâmi, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 33)
 
Sekali lagi, bahwa pendapat terakhir merupakan pendapat yang paling sesuai dengan mencermati bunyi teks nash (qaul adhar) tentang siapa yang berhak untuk menanggung kerugian. Sudah pasti pendapat di atas, mendapatkan pembanding dari pendapat lain, khususnya dari kalangan fuqaha’ pengikut mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Imam Malik menyebut bahwa:
 
سواء فعل ذلك كله عمدا أو خطاء
 
Artinya: “Baik  perbuatan itu dilakukan secara sengaja atau tidak (pelaku yang membuka tetap wajib menanggungnya).” (Al-Zuhaili, Nadhariyatu al-Dlammân awa Ahkâm al-Masûliyyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fiqhy al-Islâmi, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 33)
 
Maksudnya adalah lepasnya burung yang memiliki rentetan sebab larinya adalah mencakup unsur kesengajaan karena diberi peluang untuk lari atau tidak, tetap pelaku yang membuka wajib untuk menanggungnya. Menurut Imam Malik, sebab langsung itu tidak harus melulu karena unsur kesengajaan, melainkan juga unsur ketidaksengajaan. Secara adat, dibukanya pintu sangkar adalah sebab utama lepasnya burung. 
 
Contoh lain misalnya ada sebuah perahu yang ditambatkan di dermaga saat angin kencang dan gelombang. Ketika ada seseorang melepaskan tambatan perahu itu, lalu tiba-tiba perahu tenggelam, maka benar bahwa tenggelamnya perahu merupakan akibat dari dibukanya tali tambatan. Dengan demikian, pihak yang melepaskan tambatan, wajib menanggung risiko kerugian. Untuk pendapat ini, semua ulama dari kalangan fiqih empat mazhab sepakat. 
 
Lain halnya bila tenggelamnya perahu ternyata masih membutuhkan jeda selang waktu beberapa lama. Menurut kalangan Syafiiyah, jeda ini memungkinkan masuknya unsur lain yang menjadi penyebab, yaitu: (1) mungkin karena angin, (2) mungkin karena gelombang, atau (3) mungkin ada orang lain yang telah menyebabkannya tenggelam. Masuknya ketiga unsur ini merupakan faktor lain penyebab itlâf (rusak).
 
Namun demikian, pendapat ini tidak bisa diterima oleh kalangan fuqaha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Menurut mereka, meskipun ketiga faktor di atas bisa menjadi penyebab munculnya unsur muhlikât (penyebab rusak), akan tetapi lepasnya tali merupakan yang lebih unggul disebabkan unsur adat (peraturan umum). Secara adat memang bahwa tali kapal memiliki fungsi utama sebagai penahan agar perahu tidak mengalami guncangan hebat saat dihantam gelombang atau angin sehingga terhindar dari tenggelam. Jadi, tindakan melepaskan tali, baik karena unsur kesengajaan ingin menenggelamkan atau tidak sengaja ingin menenggelamkan, dan meskipun ada jeda waktu, menurut kalangan selain Syafiiyah, tetap dianggap sebagai sebab langsung dan mewajibkan pertanggungan risiko (dlamman). Namun, pendapat ini tidak diterima di kalangan Syafiiyah.
 
Walhasil, penyebab langsung tidak mesti selalu berwujud material melainkan juga berwujud imaterial. Wujud imaterial ini bisa dinilai berdasarkan adat/tradisi yang berlaku di lingkungannya. Adapun kerugian material, kadang bisa dirasakan dengan melihat relasi antara dampak dan penyebab. Jika ada jeda waktu, maka membuka tali merupakan keran utama berlakunya pertanggungan risiko. Wallahu a’lam bish shawab.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekoomi Syariah –Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
 
Share:

Baca Juga

Selasa 20 Agustus 2019 8:0 WIB
Macam-macam Kerugian oleh Pihak Lain dan Bentuk Ganti Ruginya
Macam-macam Kerugian oleh Pihak Lain dan Bentuk Ganti Ruginya
Setiap kerugian yang ditimbulkan oleh seseorang menuntut adanya tanggung jawab atasnya.
Nama lain kerugian dalam istilah syariah adalah dlarar. Ditinjau dari arti leksikalnya, dlarar sering diartikan bahaya. Namun dalam wilayah praktiknya, khususnya berkaitan dengan aspek muamalah, dlarar acapkali disematkan sebagai sebuah bentuk relasi yang membahayakan hubungan antara dua pihak yang saling bertransaksi. Sifat bahayanya hubungan ini bisa jadi berupa terputusnya tali silaturahim antara dua pihak yang bersengketa. Nah, salah satu sumber terbesar dari sengketa itu adalah adanya kerugian yang besar di salah satu pihak. Untuk itulah maka dlarar dimaknai sebagai kerugian.
 
Kerugian adakalanya berbentuk materiil (mâddi) dan adakalanya berupa imateriil (adabi). Contoh kerugian materiil, misalnya adalah rusaknya barang yang dipinjam, robohnya bangunan, dan sejenisnya sebagai akibat perbuatan kita atau perbuatan orang lain. 
 
Kerugian imateriil biasanya digambarkan sebagai kerugian yang tidak tampak nyata tapi bisa dirasakan dampaknya. Misalnya, akibat pembangunan waduk, banyak lahan yang harus dibebaskan sehingga membuat terpisahnya tali silaturahim antara dua desa yang sebelumnya terhubung dengan mudah, menjadi terpisahkan oleh sekat waduk tersebut. Untuk menuju desa lainnya dibutuhkan perjalanan berkeliling yang jaraknya menjadi jauh. 
 
Kasus-kasus seperti ini banyak ditemui sebagai akibat tidak langsung dari pembangunan. Tidak hanya terjadi di era sekarang, tapi juga era-era jauh sebelumnya. Infrastruktur jalan raya, tol, waduk, atau pemenuhan prasarana lainnya sudah dikenal dalam pelajaran geografi dan dikenal sebagai barier sosial. Sekali lagi, ini semua adalah buah risiko pembangunan yang jelas ada sisi positif dan negatifnya. Anda juga bisa lihat orang kota yang dipisahkan jalan raya. Meskipun rumahnya berhadap-hadapan, mereka tidak saling kenal karena dipisahkan sekat berupa jalan raya yang padat dan ramai. Contoh ini adalah termasuk dari contoh riil kerugian yang bersifat imateriil (adabi).
 
Dilihat dari model timbulnya, adakalanya kerugian itu berupa kerugian langsung (mubâsyarah) dan adakalanya pula berupa kerugian tidak langsung/potensial (tasabbub). Masing-masing dari kerugian ini mewajibkan bentuk kalkulasinya (taqdîran muqaddaran). Bilamana kerugian itu tidak bisa dikalkulasi karena saking banyaknya, maka umumnya proses kalkulasinya itu membutuhkan kehadiran pihak pengadilan atau seorang ahli yang diakui sifat adilnya. 
 
Jadi, berdasarkan keterangan di atas, maka bila diskemakan, kerugian dalam fiqih muamalah itu ada empat bentuk, yaitu: (1) kerugian yang berupa materiil langsung (ma'diyatan mubâsyaratan), (2) kerugian materiil tidak langsung (madiyatan tasabbubiyatan), (3) kerugian imateriil langsung (adabiyatan mubâsharatan), dan (4) kerugian imateriil tidak langsung (adabiyatan tasabbubiyatan). Setiap kerugian ini merupakan objek wajib dlamân (menuntut dipertanggungjawabkan). Anda pernah mendengar atau mengenal istilah CSR (corporate social responsibility)? Ya, itu adalah salah bentuk tanggung jawab (dlaman) yang bersifat adabiyatan tasabbubiyatan yang diberikan oleh perusahaan untuk masyarakat yang terkena efek dari pembukaan industrinya.
 
Sejatinya, bentuk dlaman (jaminan pertanggungjawaban) kerugian ini ada bermacam-macam bentuk dalam syariat, antara lain: (1) ada yang dalam bentuk diyat (denda), (2) ada yang dalam bentuk sanksi pidana, (3) ada yang berupa penyitaan, (4) ada yang berupa qishash dan 5) ada yang dalam bentuk memberi tempuhan/wajib ganti (ta'widl). 
Yang menarik adalah ketika berbicara mengenai denda (diyat). Semenjak masa sahabat, denda ini kedudukannya diperselisihkan. Para ulama' pengikut mazhab empat, juga menyatakan perbedaan pendapat. Para ulama bersepakat bahwa hukum asalnya adalah boleh. Namun, mereka berbeda pendapat terkait dengan apakah hukum itu sudah di-nasakh (dihapus) atau belum. Sebagian fuqaha' menyatakan tidak di-nasakh. Sementara fuqaha' lain menyatakan dinasakhnya diyat. Dari kedua pendapat ini, ada pendapat menarik dari Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam menyimpulkan kedua pendapat tersebut. Al-Zuhaili menyatakan:
 
بل إن أئمة المذاهب الإربعة الذين لا يجيزون التعزير بأخذ المال في الراجح عندهم نظروا إلى اعتبارات سياسية محضة وهي خشية أن يتسلط الظلمة من الحكام على أموال الناس فيأخذها بغير حق باسم العقوبة ثم يأكلونها وهذا المحذور غير قائم الآن بعد تنظيم القانون الوضعي كيفية دفع الغرمات إلى الخزينة العامة مباشرة
 
Artinya: "Sesungguhnya para imam mazhab empat yang tidak membolehkan penerapan ta'zir (sanksi) harta, menurut pendapat yang unggul di kalangan mereka, adalah karena menimbang sisi politisnya saja, yaitu takut disalahgunakan oleh para hakim untuk berbuat kezaliman atas harta masyarakat. Digunakannya status kebolehan itu untuk mengambil harta pihak lain dengan tanpa hak, dengan mengatasnamakan sangsi, kemudian memakannya. Ketakutan/kekhawatiran ini harusnya ditiadakan di era sekarang apalagi setelah terbitnya Undang-Undang Pidana tentang tata cara pemungutan denda yang langsung masuk ke kas perbendaharaan umum negara." (al-Zuhaili, Nadhâriyatu al-Dlammân aw Ahkâmi al-Masûliyyati al-Madaniyah wa al-Jinâiyah fi al-Fiqh al-Islami, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 30-31)
 
Tidak hanya sampai di sini, Syekh Wahbah juga menyampaikan sikap/pendapatnya terhadap mereka yang meyakini bahwa pemungutan diyat/denda sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan disebabkan dalilnya sudah di-nasakh (dibatalkan) adalah sebagai yang telah keliru dalam melakukan istidlâl (pengambilan dalil). Mereka terjebak dalam memperhatikan teks sehingga lupa pada konteks bagaimana pendapat itu dinyatakan oleh para imam mazhab. Wallahu a'lam bish shawab.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
 
 
 
Ahad 18 Agustus 2019 20:30 WIB
Pabrik Wajib Ganti Rugi atas Polusi Suara yang Ditimbulkannya
Pabrik Wajib Ganti Rugi atas Polusi Suara yang Ditimbulkannya
Ilustrasi (Wikipedia)
Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa “bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.” Secara tidak langsung pasal ini seolah menunjukkan bahwa segala aspek yang berkaitan pemanfaatan 3 matra wilayah dan kekayaan alam di tanah air Indonesia, adalah menjadi hak dan wewenang negara untuk mengelolanya. Itu sebabnya kemudian banyak peraturan dan undang-undang yang diterbitkan oleh negara sebagai upaya mengejawantahkan pasal tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari. 
 
Salah satu undang-undang yang berkaitan dengan aspek pengejawantahan dari penguasaan matra di atas adalah undang-undang tentang polusi. Setiap orang yang hendak mendirikan sebuah pabrik, biasanya diperintah terlebih dahulu untuk melakukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Salah satu butir hasil analisa AMDAL adalah menyikapi soal izin gangguan yang potensial akan terjadi dan akan ditimbulkan akibat sebuah proyek/industrialisasi.
 
Kebisingan menjadi bagian dari polusi suara. Kebisingan dapat berakibat timbulnya stress bagi manusia, ternak atau hewan yang ada di sekitar lingkungan pabrik atau mesin pembangkit. Ayam petelur terbukti mengalami stress sehingga berakibat penurunan jumlah produksi telurnya bilamana di sekitar kandang ayam terdapat stress lingkungan berupa kebisingan. Demikian pula dengan ternak ayam pedaging dan ternak potong lainnya, nyatanya merasakan dampak yang signifikan terhadap produksinya, seiring terjadinya stress lingkungan. Itu semua memiliki korelasi dengan sumber pembuat gangguan/bising. Lantas, bagaimana syariat memandang akan hal ini? Apakah ada hak tanggung jawab yang harus dibayarkan oleh sumber pembuat kebisingan tersebut? 
 
Menjawab akan hal ini kita bisa kembali ingat bahwa ada kaidah:
 
الأصل برآءة الذمة
 
Artinya: “Hukum asal sesuatu adalah bebas dari tanggungan” 
 
Maksud dari kaidah ini, adalah bahwa hukum asal mendirikan usaha itu sah dan boleh-boleh saja. Sebagaimana hal ini juga berlaku atas kepemilikan. Namun, konsekuensinya jika kaidah ini dipertahankan dan diberlakukan secara mutlak, maka ikhbar tentang kerugian yang disampaikan oleh para ahli di bidangnya adalah sesuatu yang mubazir dan tidak ada nilainya. Berikutnya, keluhan dari masyarakat sekitar lokasi pabrik tidak akan pernah menemukan titik temu penyampaian. Akibatnya, masyarakat kecil akan menjadi korban hidup dalam ketertindasan dan keterpaksaan dalam menerima gangguan. 
 
Tentu syariat sangat membenci sebuah tindakan yang sia-sia dan merugikan ini. Bagaimanapun juga, setiap gangguan yang tidak pernah berupaya mencari solusi pemecahannya adalah sebuah kezaliman. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمة يوم القيامة
 
Artinya: “Takutlah kalian berbuat menindas karena sesungguhnya penindasan itu kelak akan menjadi kegelapan di hari kiamat” (HR Imam Muslim).
 
Informasi yang disampaikan oleh para ahli ini merupakan bukti dan fakta ilmiah. Ia berangkat dari sebuah pembacaan realitas. Maka dari itulah, kemudian para fuqaha’ sangat menghargai kedudukan ikhbar dari ahli ini untuk dijadikan sebagai bagian dari solusi yang berimbang (ta’assuf) dalam semua kasus fiqih sosial. Maka dari itu, muncullah kemudian beberapa kaidah dasar yang menyatakan soal batasan hak kebebasan pemakaian kepemilikan dan usaha, yaitu: 
 
1. Bahwa dalam melakukan usaha, tidak boleh menyebabkan timbulnya kerugian pada orang lain.
 
لاضرر ولاضرار
 
Artinya: “Tidak boleh merugikan atau saling menimbulkan kerugian dengan orang lain.”
 
2. Hukum asal pengelolaan hak kepemilikan yang ada kaitannya dengan masalah sosial adalah dicegah dan menahan diri
 
الأصل في تصرفات المالك في ملكه التي يتعلق بها حق الغير هو المنع والحظر فلايباح له إلا ما يتيقن فيه عدم الضرر ويتوقف ما عداه على إذن صاحب الحق ورضاه 
 
Artinya: “Hukum asal pemanfaatan pemilik terhadap barang yang dimilikinya yang memiliki keterikatan dengan hak orang lain yang harus dijaga adalah mencegah dan menahan diri. Tidak boleh bagi pemilik menggunakan haknya kecuali setelah yakin dengan ketiadaan dlarar (kerugian) bagi pihak lain. Pemanfaatan harus berhenti kecuali jika mendapatkan idzin dari pemiliki hak dan ridla pihak terkait dimaksud.” (al-Zuhaily, Nadhâriyatu al-Dlammân aw Ahkâmi al-Masûliyyati al-Madaniyah wa al-Jinâiyah fi al-Fiqh al-Islami, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 27)
 
3. Yang dimaksud tindakan dlarâr, adalah adanya niat menyebabkan kerusakan pada orang lain.
 
الضرر فهو إلحاق مفسدة بالآخرين أو هو كل إيذاء يلحق الشخص سواء أكان في ماله أم جسمه أم عرضه أم عاطفته فهو يشمل الضرر المادي كتلف المال والضرر الأدبي كالإهانة التي تمس كرامة الإنسان أو تلحق به سمعة سيئة سواظ أكان ذلك بالقول القذف أم بالسعاية من دون حق إلى الحاكم والرجوع عن الشهادة بعد صدور الحكم على المتهم أم بالفعل الإيجابي كالضرب والإحراق والإغراق والترويع والتهديد وإتلاف الزروع والأشجار وهدم المباني إم بالفعل السلبي كالإمتناع من ترميم الحائط إو إغاثة الملهوف أو عن إطعام المضطر أو عن تسليم الوديعة بعد طلب صاحبها لها أو كضياع مصلحة محققة لعدم قيام المتعهد بتورد السلعة في الوقت المحدد أو الوفاء بالإلتزام بشحن وتصدير البضاعة في زمان معين
 
Artinya: "[Yang dimaksud dlarar] adalah timbulnya kerusakan bagi pihak lain atau timbulnya sesuatu yang menyakitkan bagi orang lain, baik itu terhadap hartanya, badannya atau kehormatannya atau sesuatu yang berhubungan dengannya, mencakup kerugian materiil seperti rusaknya harta, atau kerugian moril seperti penghinaan atas kehormatan seseorang, atau mencakup pendengaran yang tidak baik (mis: polusi suara), baik itu berupa tuduhan zina, umpatan, atau mengadukan ke pengadilan secara tidak benar, mencari-cari kesaksian setelah putusan hukum yang mengadili perkara ambigu. Mengambil sikap mendukung terhadap tindakan pemukulan, pembakaran, penenggelaman, tindakan intimidasi dan subversif, merusak tanaman dan hutan, menghancurkan bangunan, atau sebaliknya mengambil sikap penolakan terhadap upaya merestorasi bangunan, menolong pihak yang sedang berduka, memberi makan orang yang terpaksa, atau menyerahkan barang titipan setelah pemiliknya memintanya, menyianyiakan maslahat yang nyata karena ketiadaan orang yang berikatan hadir dengan menyampaikan barang pada batas waktu yang ditentukan, menolak menepati keharusan menyerahkan barang atau memproduksi suatu barang pada waktu yang telah ditentukan." (al-Zuhaili, Nadhâriyatu al-Dlammân aw Ahkâmi al-Masûliyyati al-Madaniyah wa al-Jinâiyah fi al-Fiqh al-Islami, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 29)
 
Semua poin yang disampaikan oleh Syekh Wahbah di atas merupakan objek yang bisa dituntut pertanggungan kerugian bilamana hal itu terjadi di masyarakat. Polusi suara bisa disamakan dengan kerugian akibat mendengar sesuatu yang buruk (sam'ah sayyiah). Hal yang sama juga bisa berlaku untuk pencemaran-pencemaran yang lain, semacam pencemaran air, laut, udara atau tanah, bahkan bisa disamakan dengan kasus pencemaran nama baik, karena bagaimanapun kehormatan ('irdli) adalah bagian dari maqashid syarî'ah, yaitu tujuan yang hendak dicapai oleh syariah Islam. Wallâhu a'lam bish shawâb
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
 
Sabtu 17 Agustus 2019 22:2 WIB
Orang Lain Rugi karena Penggunaan Hak Pribadi Kita, Wajib Ganti Rugi?
Orang Lain Rugi karena Penggunaan Hak Pribadi Kita, Wajib Ganti Rugi?
Ilustrasi
Hukum asal penggunaan hak milik (barang, waktu, peluang, kesempatan) dari seorang individu adalah bebas. Sebuah kaidah menyebutkan bahwa:
 
الأصل في أموال الأفراد الحرمة 
 
Artinya: "Hukum asal harta milik individu adalah harus dijaga kehormatannya." 
 
Masih tentang hak milik, sebuah kaidah lain menyebut bahwa:
 
الأصل في إموال الأفراد براءة الذمة من الأعباء والتكاليف
 
Artinya: "Hukum asal harta milik individu adalah lepas dari beban tanggungan, baik berupa beban aturan maupun batasan penggunaan."
 
Barang sudah menjadi hak milik. Mau digunakan seperti apa pun, hukum asalnya adalah tidak ada hak bagi orang lain untuk melarang atau membatasi penggunaannya. Sebab menggunakan hak milik adalah tidak melanggar syariat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah:
 
الجواز الشرعي ينافي الضمان
 
Artinya: "Kebolehan yang diakui syara' menghilangkan tanggung jawab risiko." (Al-Zuhaili, Nadhâriyyatu al-Dlammân aw Ahkâm al-Masûliyyati al-Madaniyyati wa al-Jinâiyyati fi al-Fiqh al-Islami, Damaskus: Dâr al-Fikr: 2012: 27)
 
Anda menggali sumur, di tanah Anda sendiri, di depan pintu rumah, dan ditutup dengan sesuatu yang kurang kuat yang mana bila diinjak orang, tutup tersebut akan patah dan orang yang menginjaknya akan jatuh ke dalam. Hukum asal menggali seperti ini adalah tidak ada pertanggungan risiko bagi si empunya. Meskipun suatu ketika penggalian itu dilakukan di dekat tembok rumah seseorang. Bagaimana hukum asalnya? Sudah barang tentu hukum asalnya adalah boleh, disebabkan tanah tersebut sudah menjadi milik sendiri. 
 
Kadang ada juga seseorang yang menggali parit di dekat pagar tembok orang lain, tanpa mengupayakannya dengan disemen, atau dibangun cor. Bolehkah? Hukum asalnya juga sudah barang tentu boleh. Namun, apakah itu sudah termasuk maslahat? Nah, ini kemudian yang menjadi pembatas antara hak pribadi dengan memperhatikan kepentingan orang lain.
 
Di dalam salah satu kitabnya, Syekh Wahbah al-Zuhaili hafidhahullah menjelaskan: 
 
ليس حق الملكية حقاً مطلقاً، وإنما هو مقيد بعدم إلحاق الضرر بالغير، فإذا ترتب على استعمال الحق إحداث ضرر بالغير نتيجة إساءة استعمال هذا الحق، كان محدث الضرر مسؤولاً.
 
Artinya: "Tidak ada hak kepemilikan yang bersifat mutlak. Bagaimanapun juga, hak senantiasa dibatasi dengan ketiadaan kerugian bagi pihak lain. Bilamana di kemudian hari ditemui bahwa penggunaan hak dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu disebabkan buruknya pemfungsian, maka dampak kerugian yang terjadi harus dipertanggungjawabkan." (Al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985: 4/299)
 
Syekh Wahbah menyebut bahwa tidak ada kepemilikan mutlak. Maksudnya adalah, bahwa hak atas kepemilikan kita dibatasi oleh hak orang lain untuk tidak terganggu atau terusik akibat penggunaan hak milik kita. Terganggunya pihak lain, atau terusiknya orang lain akibat penggunaan hak milik kita, menunjukkan bahwa ada kerugian yang diderita orang lain. Kerugian ini menuntut adanya dlamman (tanggung jawab) yang setidaknya berupa empati. 
 
Sebagaimana contoh kasus di atas, bila di kemudian hari, ternyata timbul efek penggalian berupa robohnya tembok pihak lain, akibat penggalian yang dilakukan, maka pihak penggali tetap wajib memberikan ta'widl (ganti rugi). Bagaimana mungkin? Bukankah parit, sumur, dan yang semisal itu digali di tanah milik sendiri? 
 
Syekh Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa: 
 
تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره
 
Artinya: "Pemanfaatan seseorang atas hak individunya dipandang sah manakala tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain." (al-Zuhaili, Nadhâriyatu al-Dlammân aw Ahkâm al-Masûliyyah al-Madâniyyah wa al-Jinâiyyah fi al-Fiqh al-Islâmi, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 207)
 
Kaidah ini menjadi dasar hukum bertetangga bagi individu Muslim. Individu yang baik adalah individu yang senantiasa menjaga rasa aman tetangganya, baik dari akibat perkataan maupun ulah tangannya. Rasûlullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam hadits marfu': 
 
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ وَلِسَانِهِ , وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ
 
Artinya: "Muslim itu adalah orang yang mana muslim lainnya senantiasa selamat dari akibat tangan dan lisannya. Orang mukmin itu adalah orang yang tetangganya senantiasa merasa aman dari akibat ulahnya" (HR Imam Muslim).
 
Adat kebiasaan tentang menggali parit, atau menggali sumur yang sekira bisa merugikan orang lain adalah dipandang buruk oleh masyarakat. Kebiasaan ini seolah sudah menjadi norma tersendiri. Oleh karenanya, meskipun galian itu berada di tanah milik sendiri, akan tetapi bila dirasa bisa membahayakan orang lain, maka berlaku dlamman (tanggung jawab) bagi pemiliknya. Tanggung jawab itu seperti memasang tanda peringatan dan lain sebagainya. Ini merupakan tradisi yang baik dan dibenarkan oleh syariat agama kita. Sebuah kaidah ushuliyah mengatakan:
 
المعروف عرفا كالمشروط شرطا
 
Artinya: "Tindakan yang baik menurut adat kebiasaan adalah menduduki seperti syarat yang dibenarkan oleh syariat." 
 
Walhasil, status hak milik bukan berarti hilangnya rasa tanggung jawab dan empati. Pemakaian hak, adalah dibatasi oleh hak pihak lain yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran terhadap hak orang lain, merupakan tindakan yang masuk unsur dlarar (merugikan). Dan setiap kerugian wajib berlaku dlamman (tanggung jawab kerugian). Wallâhu a'lam bish shawâb.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur