IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

'Bunga' Harga Kredit 20 Persen dari Harga Cash, Apakah Riba?

Rabu 28 Agustus 2019 15:0 WIB
Share:
'Bunga' Harga Kredit 20 Persen dari Harga Cash, Apakah Riba?
Istilah 'bunga' yang digunakan sama sekali tidak berpengaruh pada keabsahan transaksi selama maksudnya adalah sesuatu yang dibenarkan syariat. (Ilustrasi: NU Online)
Pak Anton (A) seorang pengusaha dealer sepeda motor. Hari ini, ia kedatangan teman lamanya bernama Pak Bahar (B). Pak Bahar mengagumi pesatnya laju usaha kawannya yang satu ini. 
 
Di tengah obrolan penuh keakraban, Pak Bahar tertegun dengan sebuah spanduk yang dipasang di salah satu sudut ruangan. Tertulis di sana, beberapa ketentuan jual beli. Dia tertegun dengan kata-kata Bunga 20% dengan tenor 1 tahun.
 
Tak lupa ia juga mengamati spanduk itu sambil mengklasifikasikannya. Kira-kira seperti ini klasifikasinya:
 
● Harga cash-nya sudah pasti. 
● Harga cicilannya sudah pasti. 
● Harga jadi kreditnya sudah pasti. 
● Tapi ada catatan, kok ada kata-kata "bunga 20%”. 
 
Apakah sahabatnya ini telah terjebak dalam riba? Terjadilah dialog.
 
B: Berapa harga cash masing-masing sepeda motor 1, 2, 3 dan 4 ini?

A: Sepeda motor 1 harga Rp10 juta, sepeda motor 2 harga Rp12 juta, sepeda motor 3 harga Rp14 juta, dan sepeda motor 4 Rp16 juta.
 
B: Berapa persen kau mau ambil keuntungan dengan jual kreditnya?
 
A: Masing-masing saya ambil keuntungan sebesar 20% dari harga kontannya, dengan jangka waktu pelunasan 1 tahun.
 
B: Jadi sepeda 1, harga kreditnya menjadi berapa?
 
A: Keuntungan saya 20% dari Rp10 juta itu sama dengan Rp2 juta. Jadi, harga kreditnya Rp12 juta dengan tenggat waktu pelunasan 1 tahun. 
 
B: O… jadi kau tulis bunga 20% itu untuk maksud bahwa setiap unit sepeda yang kau jual ini, bila dibeli oleh konsumen dengan cara kredit, keuntungan itu sebesar 20% dari harga cash?
 
A: Iya. Apakah dengan mencantumkan kata-kata bunga itu, saya terjebak dalam riba?
 
B: Jika "bunga" bermakna sebagai margin pengambilan keuntungan, maka ia tidak disebut sebagai riba. Karena ada kaidah yang mengatakan: 
 
العبرة في العقود بالمقاصد والمباني لابالألفاظ والمعاني
 
Artinya: "Ungkapan akad itu bergantung pada maksud dan bangunannya, bukan tergantung pada lafal dan maknanya."
 
A: Oke. Makasih.
 
***

Dari contoh gambaran dialog di atas, ada dua hal yang patut kita cermati, yaitu:
 
1. Pak Anton (A), melakukan strategi penjualan produknya dengan dua jalan, yaitu pembelian secara kontan dan secara kredit. 
 
2. Pak Anton menginginkan selisih penjualan antara kontan dengan kredit adalah sebesar 20%. Selisih ini ia namakan sebagai bunga. Bunga ini digunakan untuk mempermudah hitungan bahwa setiap produk yang ada di dealernya, ia jual secara kredit dengan ketentuan keuntungan untuk kredit dalam satu tahunnya sebesar 20% berlaku untuk tiap unit merk kendaraan.
 
Penjualan Barang secara Kredit dan Kontan
Strategi penjualan kontan dan kredit yang dikenakan pada satu objek materi jual, hukumnya adalah boleh secara syariat. Ada catatan bagi kebolehan pelaksanaan strategi ini, yaitu antara penjual dan pembeli harus sudah terjadi kesepakatan bahwa barang yang dibeli pembeli, diambil dengan melalui kontrak jual beli kontan, atau kontrak jual beli kredit. 
 
 
Yang dilarang dalam strategi penjualan seperti ini adalah, ketika pembeli membawa barang lalu berpisah majelis dengan penjual, pembeli tidak menetapkan akad kontrak yang diambilnya. Jika hal ini terjadi, maka telah berlaku jual beli jahalah (ketidaktahuan harga), sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan (ghabn) dan merugikan salah satu pihak (dlarar). 
 
Bunga 
Bunga yang dimaksudkan dalam dialog di atas adalah bunga yang berlaku sebagai rumus penentuan keuntungan jual beli kredit untuk semua merk kendaraan. Jadi, sama sekali berbeda dengan bunga yang berasal dari akan pinjaman (utang-piutang). Istilah atau lafal yang digunakan sama sekali tidak berpengaruh pada keabsahan transaksi selama maksudnya adalah sesuatu yang dibenarkan syariat.
 
Jika ada bunga yang diperoleh dari utang piutang uang, maka bunga semacam ini sepakat hukumnya adalah haram. Mengapa? Karena mengutangkan uang dengan kembalian lebih, tanpa ada wasilah barang, utang piutang semacam ini termasuk riba qardli. Kita biasa menyebutnya sebagai rentenir.
 
Adapun mengutangkan barang secara kredit, dengan wasilah berupa harga, dengan besaran harga yang sudah diketahui di akhir masa pelunasan, maka utang piutang seperti ini adalah masuk kategori jual beli dengan harga tunda/harga kredit. Hukumnya boleh, selagi tidak ditemui adanya tambahan akibat penundaan. Wallahu a'lam bish shawab.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
 
Share:

Baca Juga

Ahad 25 Agustus 2019 13:0 WIB
Kemiripan Margin Jual Beli 'Inah dengan Bunga Flat Akad Perkreditan
Kemiripan Margin Jual Beli 'Inah dengan Bunga Flat Akad Perkreditan
(Ilustrasi: via azertag.az)
Bai’ul-’inah merupakan akad jual beli yang mana pihak penjual membawa barang ke pembeli, kemudian ia membeli lagi barang tersebut secara kredit (taqshith). Syekh Wahbah al-Zuhaili mendefinisikannya sebagai:
 
بيع سلعة بثمن مؤجل إلى مدة بمئة درهم، ثم شراؤها من المشتري في الحال بمئة وعشرة
 
Artinya: "Bai’ul-’inah adalah jual beli barang dengan harga diangsur sampai suatu masa, misalnya seharga 100 dirham, kemudian dibeli kembali dari pembelinya secara cash dengan harga 110 dirham" (al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhû, Beirut: Dâru al-Fikr, tt.: 4/203).
 
Lebih lanjut, Syekh Wahbah memberikan contoh praktiknya sebagai berikut:
 
وبيع العينة: أن يقول شخص لآخر: اشتر سلعة بعشرة نقدا، وأنا آخذها منك باثني عشر لأجل
 
Artinya: "Bai’ul-’inah adalah seperti jika seseorang berkata kepada pihak lain: 'Belilah barang ini dengan harga cash 10 dirham, dan aku akan membelinya darimu dengan harga 12 dirham secara tempo," (al-Zuhaili, al-Wajîz fi Ushûl al-Fiqh, Beirut: Dâru al-Fikr, tt.: 111).
 
Adapun tentang kejelasan hukum dari bai’ul-’inah ini, Syekh Wahbah menyebutkan:
 
فيكون بيع العينة ممنوعا غير جائز عند مالك وأبي حنيفة وأحمد والهادوية من الزيدية. وجوز ذلك الشافعي وأصحابه مستدلين على الجواز في الظاهر بما وقع من ألفاظ البيع التي لايراد بها حصول مضمونه
 
Artinya: "Jual beli 'inah adalah dilarang serta tidak bolej menurut Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, kalangan ulama' Hadawiyah pengikut Mazhab Zaidiyah. Akan tetapi, Imam Syafii beserta para pengikut mazhabnya membolehkan praktik ini dengan beristidlal atas kebolehannya berdasar bunyi literal teks yang menunjukkan konsekuensi lafadh, berupa tidak ditolaknya tercapainya maksud tertanggungnya barang," (al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhû, Beirut: Dâru al-Fikr, tt.: 4/541).
 
 
Dengan berpatokan pada istidlal yang membolehkan praktik bai’ul-’inah ini, maka jual beli yang sah menurut mazhab Syafii adalah bila harganya ma'lûm (diketahui). Jika suatu misal, ditetapkan harga beli kembali secara tempo adalah sebesar 120 dirham dari asalnya 100 dirham secara cash, dengan tempo selama 1 tahun, maka itu menandakan bahwa pokok harga adalah 100 dirham. Selisih sebesar 20 dirham dibagi selama 12 bulan, maka setiap bulannya cicilan keuntungan itu adalah sebesar 1.67 dirham. Adapun pokok utang dibagi 12 bulan, adalah setara dengan 8.33 dirham. Dengan demikian, total angsuran setiap bulan yang menjadi kewajiban nasabah adalah sebesar, 8.33 dirham ditambah 1.67 dirham, sama dengan 10 dirham. 
 
Sekarang mari bandingkan dengan konsepsi bunga flat. Bunga flat (flat interest) merupakan bunga yang diambil dengan mendasarkan diri pada pembagian tetap selama setiap bulannya. Misalnya, bunga kredit itu ditetapkan sebesar 12% dari bunga pokok pinjaman, maka nilai bunga selama 1 bulannya dalam 1 tahun adalah sebesar 1% dari pokok pinjaman. Jika pinjaman pokok ke bank adalah senilai 100 dirham, maka besaran bunganya per bulan adalah senilai 1 dirham (1% x 100 dirham). Nilai 1 dirham ini dibayarkan setiap bulannya secara tetap ditambah pokok pinjaman dibagi 12 bulan, sama dengan 8.33 dirham. Dengan demikian, nilai total cicilan kredit per bulan menjadi sebesar 8.33 dirham ditambah 1 dirham, sama dengan 9.33 dirham. Dengan demikian total pengembalian kredit ini berdasar ketetapan bunga flat, adalah sebesar 9.33 dikalikan 12 bulan, sama dengan 111.96 dirham. 
 
Jika suku bunga flat ditetapkan sebesar 20%, maka total pengembalian kredit dalam satu tahun adalah senilai 120 dirham. Selisih 20 dirham apabila dibagi 12 bulan, maka total pembagian selisih 20 dirham dalam 1 tahun, akan menemui angka yang sama dengan perhitungan sebelumnya, yaitu senilai 1.67 dirham per bulan. Dengan demikian, perhitungan cicilan kredit per bulan, menjadi senilai 8.33 dirham ditambah 1.67 dirham, sama dengan 120 dirham. 
 
Jadi, nilai akhir dari kredit yang harus dibayarkan ternyata memiliki kesamaan nilai total margin yang ditetapkan dari hasil jual beli 'inah. Yang membedakan keduanya, adalah soal kejelasan harga (harga diketahui/ma‘lûm). Kejelasan harga jual beli 'inah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara dua pihak, yakni 20 dirham. Sementara itu, pada bunga kredit perbankan, ketetapan senilai 12% atau 20% ditetapkan oleh pihak bank itu sendiri, dan diridhai nasabah. Relanya nasabah tercantum dalam klausul akad. Sampai di sini, yang sering mengundang tanda tanya adalah, apakah persentase bunga ini masih belum memenuhi syarat kejelasan harga?
 
Padahal, seandainya dikalkulasi, segi kejelasan harga ini sejatinya sudah dapat diketahui secara pasti berdasar ketetapan bunganya. Sebut misalnya, pinjaman pokok adalah 100 dirham, kemudian suku bunga yang ditetapkan selama satu tahun adalah 12%, maka bukankah hal ini sama dengan harga barang secara kredit adalah senilai 100 ditambah 12 dirham (berasal dari perhitungan 12% x 100 dirham)? Jadi, total harga kredit menjadi senilai 112 dirham yang diangsur selama 1 tahun. Bagaimana menurut anda? Wallahu a'lam bish shawâb.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
 
Sabtu 24 Agustus 2019 17:0 WIB
Solusi agar Bantuan Dana untuk UMKM Terhindar dari Riba
Solusi agar Bantuan Dana untuk UMKM Terhindar dari Riba
Allah mensyariatkan jual beli dan mengharamkan riba (QS Al-Baqarah: 278)
Ada banyak dana hibah yang akhir-akhir ini ditawarkan oleh pemerintah atau lembaga penyandang dana kepada para aktivis gerakan masyarakat atau bahkan sayap organsasi kemasyarakatan. Misalnya eHibahBansos, telah melaporkan sedikitnya ada 282 peserta organisasi yang menerima kucuran dana hibah darinya. Masih ada lembaga lain yang turut menawarkan dana hibah seperti TIFA Foundation, sebuah yayasan yang bergerak dengan tema kesetaraan pada ruang partisipasi warga dan tata kelola ekonomi. 
 
Bagaimanapun juga, sebuah hibah yang dikucurkan oleh organisasi ini memiliki ruang amanah pengelolaannya dan penyalurannya. Ada yang memang dikucurkan khusus untuk membantu pertumbuhan UMKM (Unit Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah) atau bahkan hanya sebatas riset. 
 
Karena dana hibah merupakan dana amanah, maka ruang penyalurannya sudah pasti tidak boleh keluar dari amanah yang dimaksudkan. Karena penyaluran di luar amanah, risikonya adalah pengelola bisa masuk kategori khianat. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 
 
آية المنافق ثلاث ، إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان
 
Artinya: “Tanda-tanda kemunafikan ada tiga, yaitu: ketika berbicara, ia berbohong, ketika berjanji ia mengingkari dan ketika dipercaya, maka ia berkhianat” (HR Bukhari dan Muslim).
 
Di dalam hadits yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Amru, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 
 
أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ
 
Artinya: “Empat pekerti, barang siapa ia memiliki ciri-ciri keempat-empatnya, maka ia termasuk orang munafik sejati. Dan barang siapa ia memiliki salah satu pekerti di antara keempatnya, maka ia termasuk memiliki satu bagian dari sifat kemunafikan, sampai ia benar-benar menanggalkannya, yaitu: seseorang bila dipercaya kemudian dia berkhianat, ketika berbicara ia berdusta, ketika berjanji ia mengingkari, dan ketika berselisih faham, ia berbuat curang” (HR Bukhari Muslim).
 
Karena hibah merupakan amanah, maka sudah selayaknya disalurkan sebagaimana mestinya agar kita selamat dari salah satu sifat yang telah disebutkan di atas. Karena bagaimanapun, penyalahgunaannya, sampai kemudian dikonsumsi, lalu tumbuh daging darinya, maka daging yang tumbuh dari perkara haram adalah wajib dihisab di neraka. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 
 
كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به
 
Artinya: “Setiap daging yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka adalah yang lebih utama baginya” (HR Ahmad).
 
Bagaimanapun juga sebuah kerja pengelolaan memang pantas untuk mendapatkan ujrah (upah). Akan tetapi, hal yang dilarang adalah mengambil ujrah secara tidak dibenarkan oleh syariat. Ujrah yang benar adalah upah yang diperoleh dari hasil kerja dengan beban kerja yang jelas. Misalnya, dana hibah yang diperoleh dikelola dengan prinsip manajemen pengelolaan keuangan secara syariah, semacam Baitul Mâl wa al-Tamwîl (BMT). Dana yang dikucurkan ke anggota, tidak dilakukan dengan jalan meminjamkan langsung berupa uang yang dipungut tambahan atau dengan pengembalian yang lebih dengan disyaratkan di muka.  Setiap syarat adanya tambahan pada harta yang dipinjamkan dan ditetapkan di muka saat terjadinya akad, maka tambahan seperti ini adalah masuk kategori riba qardli, yaitu riba yang diperoleh dari hasil utang-piutang. Dan sebagaimana kita tahu, bahwa riba hukumnya disepakati secara ijma’ sebagai yang diharamkan. 
 
Apakah ada solusi terkait hal ini? Sudah pasti ada. Ada beberapa prinsip pengelolaan yang dibenarkan oleh syariat.
 
Pertama, Allah subhanahu wata’ala mensyariatkan jual beli dan mengharamkan riba (QS Al-Baqarah: 278). Karena yang disyariatkan adalah jual beli, maka sudah selayaknya cara ini yang dipilih dan diambil sebagai bagian dari kebijakan organisasi dalam penyaluran hibah. Misalnya, dengan jual beli ‘inah atau jual beli tawarruq. Caranya: anggota yang ingin memanfaatkan dana hibah tersebut diminta untuk membeli barang yang dimiliki oleh pengelola dengan harga tertentu. Misalnya, anggota diminta untuk membeli TV secara kredit ke pengelola. TV tersebut kemudian dipersilahkan untuk dijual ke tempat lain, atau dijual kembali ke pengelola secara cash. Selisih harga kredit dan harga cash merupakan laba yang boleh diambil, sebagaimana hal ini masyhur dalam pendapatnya Imam Malik radliyallâhu ‘anhu
 
Cara lain juga bisa diambil dengan jalan, pembeli diminta menjual barang yang dimilikinya ke pengelola. Misalnya sepeda motor. Sepeda motor akan dibeli oleh pengelola secara cash, dan uangnya langsung diserahkan ke anggota. Selanjutnya sepeda motor tersebut dijual lagi ke pengelola secara kredit dan diangsur selama 1 tahun. Jika jual beli cash berlangsung seharga 7 juta, kemudian jual beli kredit berlangsung seharga 8 juta, maka selisih 1 juta tersebut merupakan laba yang diperbolehkan oleh syariat, khususnya bila mengikut pendapat Imam Syafii radliyallâhu ‘anhu. Jual beli semacam ini dikenal sebagai jual beli ‘inah. 
 
Cara ketiga, yang masih masuk kategori jual beli adalah jual beli sistem sende (bai’ uhdah). Namun cara ini dirasa agak kurang tepat bila diterapkan untuk pengembangan UMKM, apalagi dengan objek penyaluran berupa masyarakat ekonomi lemah. 
 
Tiga mekanisme jual beli di atas, merupakan pola jual beli yang ada di dalam pendapat ulama madzahibul arba’ah (imam empat mazhab fiqih) dan setidaknya kita memiliki cantolan hukum. Lain halnya bila kita memakai cara-cara semacam: “Setiap anggota yang melakukan peminjaman sebesar 1 juta, dipungut tambahan kembalian sebesar 50 ribu.” Angka senilai 50 ribu ini adalah masuk unsur riba, disebabkan karena basis uangnya didasarkan pada akad utang-piutang.
 
Kedua, dan cara ini lebih umum dipakai dan dirasa tepat oleh penulis adalah dengan menerapkan sistem qiradl. Qiradl merupakan sistem yang dibangun atas dasar akad permodalan. Pihak pengelola berperan selaku yang memodali pengusaha UMKM dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjamin keberkahan dari akad qiradl ini. Beliau bersabda dalam sebuah hadits marfu’ yang bersanad dari Al-Hasan ibn ‘Ali al-Khallal:
 
 ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ 
 
Artinya: “Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu: “Jual beli dengan harga tunda (kredit), muqaradlah (berbagi keuntungan dari hasil permodalan), dan mencampur gandum merah dengan gandum putih untuk keluarga dan bukan untuk diperjualbelikan.” (HR Ibn Majah).
 
Qiradl identik dengan akad mudlarabah (bagi hasil). Akad ini juga dikenal dengan akad muqaradlah. Keberadaannya ditandai dengan mekanisme sebagai berikut:
 
1. Pengelola dana hibah berperan selaku pemodal

2. Pihak yang dimodali harus memiliki bidang usaha yang jelas dengan rincian kerja yang jelas, serta prospek pendapatan. 
 
3. Jumlah modal yang dibutuhkan disebutkan secara jelas oleh pihak yang dimodali
 
4. Nisbah bagi hasil disepakati secara bersama dan ditentukan berdasarkan hasil yang diperoleh dan bukan modal
 
5. Bila terdapat kerugian, maka kerugian ditanggung oleh yang memiliki modal
 
6. Pemilik modal berhak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan ke yang dimodali.
 
Suatu misal, ada petani hendak menanam cabai. Luas lahan dan kebutuhan untuk pertanian sudah dirinci. Dalam hal ini, pemodal boleh melakukan survei terhadap track record pihak yang dimodali. Misalnya: 1) bagaimana ia memiliki kebiasaan menggarap lahannya dan merawat tanamannya, 2) luas lahan, 3) perhitungan matematis oleh pemilik modal sebagai bekal untuk melakukan tawar-menawar dengan pihak yang hendak dimodali terkait dengan kebutuhan penanaman dan perawatan. Setelah dilakukan negosiasi dan menghasilkan kesepakatan bersama, maka pihak pemodal baru mengucurkan modalnya ke pemilik lahan. 
 
Jadi, dalam akad qiradl ini, seolah pemodal berperan selaku orang yang hendak memberi amanah kepada pihak yang dimodali agar mengelola hartanya. Sudah barang tentu prinsip penyalurannya ini tidak boleh sembarangan karena menyangkut prospek ke depan atas modal yang dimilikinya. Pihak yang diberi modal pun, tidak boleh sembarangan dalam mengelola harta modal yang diserahkan kepadanya. Sembarangan dan kesembronoan dalam mengelola modal yang diamanahkan, merupakan bagian dari tindakan khianat. Wa ‘iyadzu billah
 
Pada saat panen, pihak pemodal dapat menerima kembali modalnya, ditambah dengan keuntungan berupa hasil dari pengelolaan setelah dibagi dengan petani. Model seperti ini sudah umum di kalangan petani di pedesaan, hanya saja banyak lembaga pembiayaan syariah yang belum merambahnya. Model seperti ini juga dikenal sebagai akad syirkah mudlarabah dan bisa diterapkan untuk objek permodalan yang lain, seperti mendirikan industri kecil, membuka toko atau warung dan semacamnya. Alangkah bagus sekali bila pola semacam diterapkan oleh lembaga yang memperoleh dana hibah guna menjaga perputaran yang terus menerus dari dana itu sehingga bermanfaat besar bagi masyarakat.
 
Sebenarnya masih ada banyak mekanisme lain yang bisa ditempuh demi pengelolaan dana hibah tersebut agar tidak habis sekali pakai saja. Misalnya bergerak di jalur pegadaian (rahn). Seyogyanya memang setiap organisasi yang mengajukan proposal dana hibah itu memiliki manajemen terkait dengan pengelolaan dana. Manajemen penyaluran dana yang didukung oleh cantolan hukum syariat adalah manajemen pengelolaan berbasis syariah. Manajemen ini menitiktekankan pengelolaan pada akad-akad yang dibenarkan oleh syariah, semacam jual beli, sewa menyewa, takâful (asuransi), syirkah (kemitraan). Untuk lebih praktisnya, agar terhindar dari akad - akad yang tidak dibenarkan syariat, maka mari dekati Lajnah Bahtsul Masail NU atau ahli fiqih setempat agar selamat dari jebakan transaksi riba. Wallâhu a’lam bish shawab.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
 
Rabu 21 Agustus 2019 23:15 WIB
Penyebab Langsung dan Tak Langsung: Siapa yang Mesti Ganti Rugi?
Penyebab Langsung dan Tak Langsung: Siapa yang Mesti Ganti Rugi?
(Ilustrasi: NU Online/Mahbib)
Sebagaimana kita tahu bahwa dampak kerugian akibat aktivitas pihak lain bisa kita kenal sebagai dampak langsung (mubâsyaratan) dan tidak langsung (tasabbubiyatan). Setiap dampak merugikan, mewajibkan pertanggungan risiko (ganti rugi/dlammân). Sifat dari ganti rugi ini tidak mesti berbentuk harta, akan tetapi bisa juga dibayarkan lewat aktivitas  sosial kemasyarakatan.
 
Contoh: bagaimanapun juga, dalam akad perbankan, telah dikenal adanya sosok akad fâsid yasîr, yaitu rusaknya akad akibat menyimpang dari ketentuan syariat, tapi hal itu sangat kecil nilai mafsadahnya dibanding maslahahnya. Namun, meskipun kecil mafsadah itu terjadi, tetap ia menuntut pertanggungan risiko secara syariat, karena memiliki hubungan dengan masyarakat. Sabda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam
 
اتق الله حيث ماكنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن
 
Artinya: "Takutlah kalian kepada Allah. Iringilah perbuatan buruk kalian dengan perbuatan baik sebagai peleburnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik."
 
Sekilas bahwa perintah kedua di atas menyiratkan bahwa yang dinamakan tindakan/kebijakan, selalu memiliki dampak buruk, besar atau kecil dampak tersebut disampaikan. Apalagi bila kebijakan itu disampaikan secara revolusioner, maka dampak itu pasti sangat akan terasa, apalagi oleh pihak yang kontra. Nah, dampak buruk ini bagaimanapun juga tetap menghendaki pelebur, berupa pertanggungan risiko (dlamman). 
 
Nah, masalahnya adalah tidak setiap risiko bisa dipertanggungjawabkan secara penuh, karena mencermati model dampaknya. Saat ini kita ulas khusus mengenai dampak langsung itu. 
 
Yang dimaksud dengan dampak langsung dalam syariat adalah sebagai berikut:
 
المباشر هو أن يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار
 
Artinya: “Dampak langsung: adalah suatu dampak yang dapat menimbulkan kerugian disebabkan karena perbuatan tanpa adanya waktu sela antara perbuatan dan kerusakan sebuah perbuatan lain yang mungkin masuk di antara keduanya.” (Al-Zuhaili, Nadhariyatu al-Dlammân awa Ahkâm al-Masûliyyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fiqhy al-Islâmi, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 32).
 
Pada dasarnya, setiap perbuatan tetap mengikut pada hubungan sebab akibat. Yang membedakan antara dampak langsung dan tidak langsung adalah adanya waktu jeda sehingga memungkinkan masuknya perbuatan lain yang mungkin juga menjadi sebab. Dalam dampak langsung ini, kemungkinan waktu sela ditiadakan. Suatu misal ada sebuah sangkar burung dengan burung yang ada di dalamnya. Ketika sangkar burung dibuka, tiba-tiba burung yang ada di dalamnya langsung terbang, maka tindakan membuka sangkar burung ini merupakan dampak langsung. Pihak yang wajib berlaku dlamman (penanggung jawab risiko) atasnya adalah pihak yang membuka sangkar. 
 
Lain halnya bila ada jeda waktu antara membuka dan terbangnya burung. Setelah sangkar dibuka, ternyata ada jeda waktu tersisa burung itu diam, lalu dengan tiba-tiba, ada pihak lain yang mengguncangnya, maka pihak yang mengguncang adalah berperan selaku penanggung jawab risiko terbangnya burung, dan bukan ia yang membuka pintu sangkar. Guncangan adalah masuk kategori fi’lun mukhtar (perbuatan lain yang menjadi sebab utama terbangnya burung). Pendapat sebagaimana disebutkan di atas ini adalah pendapat kalangan Syafi’iyah.
 
 
قال الشافعية: من فتح قفصا على طائر وهيجه فطار في الحال ضمنه لأنه ألجأه إلى الفرار وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إن طار في الحال ضمنه لأن طيرانه في الحال يشعر بتنفيره وإن وقف ثم طار فلا يضمنه لأن طيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره 
 
Artinya: “Barangsiapa membuka sangkar burung dan mengguncangnya, lalu burung tersebut terbang seketika, maka ia yang wajib menanggung risiko terbangnya, karena sesungguhnya membuka dan mengguncang merupakan penyebab dari larinya burung dari sangkar. Namun, bila hanya berhenti pada sekadar membuka saja, maka menurut pendapat yang paling sesuai dengan nash adalah diperinci, yaitu bila seketika itu juga burung lepas dari sangkar, maka ia wajib menanggung risiko kerugian, karena terbangnya burung seketika itu juga adalah terjadi karena sebab pemberian jalan untuk larinya. Akan tetapi bila setelah dibuka ternyata si burung itu diam (tidak terbang seketika), maka pelaku tidak menanggung risiko kerugian disebabkan karena lepasnya burung setelah berhenti memungkinkan masuknya unsur lain yang menyebabkan larinya.” (Al-Zuhaili, Nadhariyatu al-Dlammân awa Ahkâm al-Masûliyyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fiqhy al-Islâmi, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 33)
 
Sekali lagi, bahwa pendapat terakhir merupakan pendapat yang paling sesuai dengan mencermati bunyi teks nash (qaul adhar) tentang siapa yang berhak untuk menanggung kerugian. Sudah pasti pendapat di atas, mendapatkan pembanding dari pendapat lain, khususnya dari kalangan fuqaha’ pengikut mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Imam Malik menyebut bahwa:
 
سواء فعل ذلك كله عمدا أو خطاء
 
Artinya: “Baik  perbuatan itu dilakukan secara sengaja atau tidak (pelaku yang membuka tetap wajib menanggungnya).” (Al-Zuhaili, Nadhariyatu al-Dlammân awa Ahkâm al-Masûliyyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fiqhy al-Islâmi, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 33)
 
Maksudnya adalah lepasnya burung yang memiliki rentetan sebab larinya adalah mencakup unsur kesengajaan karena diberi peluang untuk lari atau tidak, tetap pelaku yang membuka wajib untuk menanggungnya. Menurut Imam Malik, sebab langsung itu tidak harus melulu karena unsur kesengajaan, melainkan juga unsur ketidaksengajaan. Secara adat, dibukanya pintu sangkar adalah sebab utama lepasnya burung. 
 
Contoh lain misalnya ada sebuah perahu yang ditambatkan di dermaga saat angin kencang dan gelombang. Ketika ada seseorang melepaskan tambatan perahu itu, lalu tiba-tiba perahu tenggelam, maka benar bahwa tenggelamnya perahu merupakan akibat dari dibukanya tali tambatan. Dengan demikian, pihak yang melepaskan tambatan, wajib menanggung risiko kerugian. Untuk pendapat ini, semua ulama dari kalangan fiqih empat mazhab sepakat. 
 
Lain halnya bila tenggelamnya perahu ternyata masih membutuhkan jeda selang waktu beberapa lama. Menurut kalangan Syafiiyah, jeda ini memungkinkan masuknya unsur lain yang menjadi penyebab, yaitu: (1) mungkin karena angin, (2) mungkin karena gelombang, atau (3) mungkin ada orang lain yang telah menyebabkannya tenggelam. Masuknya ketiga unsur ini merupakan faktor lain penyebab itlâf (rusak).
 
Namun demikian, pendapat ini tidak bisa diterima oleh kalangan fuqaha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Menurut mereka, meskipun ketiga faktor di atas bisa menjadi penyebab munculnya unsur muhlikât (penyebab rusak), akan tetapi lepasnya tali merupakan yang lebih unggul disebabkan unsur adat (peraturan umum). Secara adat memang bahwa tali kapal memiliki fungsi utama sebagai penahan agar perahu tidak mengalami guncangan hebat saat dihantam gelombang atau angin sehingga terhindar dari tenggelam. Jadi, tindakan melepaskan tali, baik karena unsur kesengajaan ingin menenggelamkan atau tidak sengaja ingin menenggelamkan, dan meskipun ada jeda waktu, menurut kalangan selain Syafiiyah, tetap dianggap sebagai sebab langsung dan mewajibkan pertanggungan risiko (dlamman). Namun, pendapat ini tidak diterima di kalangan Syafiiyah.
 
Walhasil, penyebab langsung tidak mesti selalu berwujud material melainkan juga berwujud imaterial. Wujud imaterial ini bisa dinilai berdasarkan adat/tradisi yang berlaku di lingkungannya. Adapun kerugian material, kadang bisa dirasakan dengan melihat relasi antara dampak dan penyebab. Jika ada jeda waktu, maka membuka tali merupakan keran utama berlakunya pertanggungan risiko. Wallahu a’lam bish shawab.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekoomi Syariah –Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur