IMG-LOGO
Trending Now:
Nikah/Keluarga

Bolehkah Tak Menghadiri Walimah Pernikahan karena Tak Punya Uang?

Kamis 29 Agustus 2019 21:15 WIB
Share:
Bolehkah Tak Menghadiri Walimah Pernikahan karena Tak Punya Uang?
(Ilustrasi: Pinterest)
Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Yang terhormat tim redaksi Bahtsul Masail NU Online, saya mau bertanya mengenai hukum jika tidak menghadiri undangan pernikahan karena tidak punya uang. Terima kasih. (Ahmad Alwi/Demak)
 
Jawaban:
Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang budiman, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan keberkahan hidup pada Saudara.
 
Pertanyaan yang Anda sampaikan, menurut pandangan kami masih mengarah pada dua kemungkinan. Yakni antara tidak menghadiri walimah karena tidak memiliki uang yang cukup untuk diberikan pada tuan rumah dan tidak menghadiri walimah karena tidak memiliki uang yang cukup untuk biaya berangkat menuju acara walimah.
 
Pada persoalan pertama, yakni tidak memiliki uang untuk diberikan pada tuan rumah, secara hukum syariat, hal demikian tidak dikategorikan sebagai uzur yang menggugurkan kewajiban menghadiri walimah pernikahan. Hal ini dikarenakan memberikan uang atau hadiah pada tuan rumah saat acara pernikahan bukanlah hal yang diwajibkan melainkan sebatas perbuatan sunnah dalam bentuk hibah (pemberian). Sehingga seseorang tetap wajib untuk menghadiri acara walimah pernikahan meskipun tanpa memberikan apa pun pada tuan rumah.
 
Berbeda halnya ketika telah diketahui bahwa motif tuan rumah mengundang seseorang karena mengharap pemberian uang dari tamu undangan, maka dalam keadaan demikian tidak wajib bagi seseorang untuk menghadiri undangan walimah pernikahan, sebab acara walimah seperti ini tidak memenuhi persyaratan wajibnya mendatangi acara walimah pernikahan. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam kitab Hasyiyah al-Qulyubi berikut:
 
قوله: (وأن لا يحضره) أي ومن الشروط أن لا يكون طلب حضوره لخوف منه على نفس ، أو مال أو عرض أو لطمع في جاهه أو ماله أو حضور غيره ، ممن فيه ذلك لأجله بل يدعوه للتقرب أو الصلاح أو العلم أو نحو ذلك
 
“Sebagian dari syarat (wajibnya mendatangi walimah) adalah motif mengundang seseorang tidak karena khawatir perlakuan buruk darinya pada fisik, harta, dan kehormatan (orang yang mengundang), tidak karena mengharap jabatan atau uang darinya dan tidak karena mengharap hadirnya orang lain yang akan memberikan hal di atas. Tetapi motif mengundang murni untuk mempererat hubungan, berbuat baik, memberi tahu atau hal-hal sesemanya” (Syihabuddin al-Qulyubi, Hasyiyah al-Qulyubi, juz 3, hal. 296).
 
Baca juga:
 
Sedangkan menyikapi persoalan kedua, yakni tidak memiliki uang untuk berangkat menuju acara walimah pernikahan, misalnya karena faktor tempat penyelenggaraan walimah pernikahan yang cukup jauh dan membutuhkan biaya, maka dalam keadaan demikian menghadiri walimah pernikahan bagi seseorang menjadi tidak wajib. Sebab dalam hal ini, ia dianggap tidak mampu.
 
Ketetapan hukum tidak wajibnya menghadiri undangan walimah pernikahan dalam persoalan kedua ini mulanya berangkat dari permasalahan “Seberapa jauh undangan walimah yang wajib untuk dihadiri?”
 
Salah satu pemuka mazhab Syafi’i, Syekh Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan bahwa dalam membatasi jarak yang wajib untuk menghadiri walimah, berhubung belum ada ulama sebelumnya yang membatasi tentang hal ini, maka beliau mengarahkan pada tiga kemungkinan yang dapat dijadikan pijakan. Pertama, pada jarak tempuh ‘adwa, yakni jarak tempuh yang sekiranya ketika seseorang berangkat menuju lokasi undangan di pagi hari, maka ia dapat kembali ke rumahnya masih pada hari yang sama (Syekh Rajab Nuri, Dalil al-Muhtaj ala Syarh al-Minhaj, juz 4, hal. 185)
 
Kedua, lokasi undangan tidak melebihi tempat yang wajib didatangi untuk melaksanakan shalat Jumat. Ketiga, menstandarkan lokasi undangan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat (‘urf). Kemungkinan ketiga ini menurut Ibnu Hajar al-Haitami merupakan pandangan yang paling mendekati kebenaran dan layak untuk dijadikan sebagai pijakan (aula bil-i’timad). Dengan demikian wajib bagi seseorang datang memenuhi undangan pada jarak yang sekiranya penduduk setempat membiasakan hadir pada jarak tempuh tersebut. Namun kewajiban ini berlaku ketika memang seseorang tidak mengalami kesulitan dalam hal biaya untuk berangkat menuju tempat acara dan juga tidak mengalami kendala fisik yang berlebihan (masyaqqah fil badan). Berikut referensi yang menjelaskan tentang hal ini:
 
وبهذا اتجه أن الاحتمال الثاني أقرب وأولى بالاعتماد بل أقرب منه احتمال ثالث وهو تحكيم العرف المطرد عند كل قوم في ناحيتهم فإذا اعتاد أهل ناحية الدعاء من مسافة العدوى فأقل واطرد عرفهم بالإجابة من ذلك وأن ترك الإجابة يوجب كسرا وقطيعة للمدعو وجبت الإجابة من تلك المسافة على القوي الذي لا يترتب عليه من ذلك مشقة في بدنه ولا ماله وإن لم يعتادوا ذلك لم يجب بل لو اعتادوا عدم الدعاء من خارج البلد وإن سمع الخارجون النداء لم تجب الإجابة والله سبحانه وتعالى أعلم
 
“Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kemungkinan kedua (membatasi jarak kehadiran dengan standar tempat yang masih terdengar azan shalat Jumat) adalah lebih mendekati kebenaran dan lebih utama untuk dijadikan pegangan. Bahkan terdapat kemungkinan ketiga yang lebih mendekati kebenaran, yakni dengan menstandarkan pada ‘urf (kebiasaan masyarakat) yang berlaku pada setiap kaum di daerahnya. Jika penduduk suatu daerah membiasakan mengundang (para undangan) dengan jarak tempuh ‘adwa (perjalanan pulang pergi dapat ditempuh dalam waktu satu hari) atau lebih sedikit, dan kebiasaan mereka ketika diundang masih dalam lingkup jarak tersebut, maka mereka akan menghadirinya dan ketika tidak menghadiri akan berakibat pada sakit hati dan memutus keharmonisan hubungan pada orang yang diundang, maka dalam hal ini wajib untuk menghadiri undangan tersebut bagi orang yang mampu, sekiranya tidak berdampak pada kepayahan tubuh dan kesulitan finansial. 
 
Jika hal di atas tidak dibiasakan, maka tidak wajib menghadiri undangan tersebut. Bahkan ketika tidak menghadiri undangan dari luar desa menjadi sebuah tradisi, maka tidak wajib menghadiri undangan tersebut, meskipun mereka masih mendengar suara adzan dari luar daerahnya” (Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra, juz 4, hal. 115) 
 
Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jika yang dimaksud tidak memiliki uang adalah tidak memiliki uang untuk pemberian pada tuan rumah, maka hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban menghadiri undangan walimah pernikahan. Sehingga, menghadiri walimah pernikahan dalam hal ini tetap diwajibkan, sebab memberikan pemberian (hibah) pada tuan rumah merupakan hal yang sunnah, dan ketidakmampuan melaksanakan perkara yang sunnah, tidak akan menggugurkan perkara yang wajib.
 
Sedangkan ketika maksud tidak memiliki uang diartikan pada tidak memiliki ongkos untuk menempuh perjalanan menuju lokasi walimah, maka dalam hal ini menghadiri walimah pernikahan menjadi tidak wajib. Dan dalam keadaan ini pula, tidak wajib baginya untuk berutang pada orang lain agar mampu membiayai ongkos untuk perjalanan walimah, sebab dalam fiqih dikenal ketentuan bahwa tidak wajib bagi seseorang untuk mengupayakan terwujudnya keadaan yang membuatnya wajib melakukan suatu hal (tahsilu sabab al-wujub la yajib). Wallahu a’lam.
 
 
Ustadz M. Ali Zainal Abidin, Pengajar di Pondok Pesantren Annuriyah, Kaliwining, Rambipuji, Jember.
 
Share:

Baca Juga

Sabtu 24 Agustus 2019 20:0 WIB
Penjelasan tentang Mahram Muabbad dan Mahram Muaqqat
Penjelasan tentang Mahram Muabbad dan Mahram Muaqqat
(Ilustrasi: via khnsaa.ps)
Dalam al-Fiqh al-Manhaji, Dr. Mustafa al-Khin membagi perempuan yang haram dinikah atau mahram menjadi dua kategori: muabbad dan muaqqat. Yang dimaksud dengan mahram muabbad (permanen) adalah wanita yang haram dinikah selama-lamanya, bagaimana pun situasi dan keadaannya. Mahram muabbad sendiri disebabkan oleh tiga hal: kekerabatan, perkawinan, dan persusuan. Mahram muabbad karena kekerabatan atau nasab ada tujuh: 
 
1. Ibu, ibunya ibu (nenek), ibunya ayah (nenek), ibunya nenek (buyut), hingga terus ke atas.
 
2. Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki (cucu), anak perempuan dari anak perempuan (cucu), anak perempuan dari cucu (cicit), hingga terus ke bawah. 
 
3. Saudara perempuan, baik seayah-seibu, seayah, maupun seibu. 
 
4. Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan), baik saudara seayah-seibu, seayah, atau seibu. 
 
5. Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan), baik saudara seayah-seibu, seayah, atau seibu. 
 
6. Saudara perempuan ayah (bibi), bibinya ayah, bibinya kakek, hingga terus ke samping. 
 
7. Saudara perempuan ibu (bibi), bibinya ibu, bibinya nenek, hingga terus ke samping. (Lihat: Dr. Mustafa al-Khin, Dr. Mustafa al-Bugha, ‘Ali al-Syarbaji, al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafi‘i, Damaskus: Darul Qalam, 1992, jilid 4, hal. 25). 
 
Mahram muabbad karena sebab perkawinan ada empat: 
 
1. Istri ayah (ibu tiri), istri kakek (nenek tiri), dan terus ke atas, dengan catatan sang ayah atau sang kakek telah bergaul suami-istri dengannya. 
 
2. Istri anak (menantu), istri cucu, hingga terus ke bawah, walaupun sang anak atau cucu baru sekadar akad dan belum bergaul suami-istri. Berbeda jika status “anak” atau “cucu” tersebut adalah anak angkat. Sehingga boleh hukumnya menikah dengan mantan istri anak angkat. 
 
3. Ibu istri (mertua), nenek istri, hingga terus ke atas, walaupun baru sekadar akad nikah dengan anaknya belum bergaul suami-istri. 
 
4. Anak perempuan istri (anak tiri), anak perempuan dari anak tiri (cucu tiri), dengan catatan ibu si anak tersebut telah dicampuri. 
 
Kaitan dengan marhram muabbad yang disebabkan oleh perkawinan ini, Syekh Ibnu Qasim al-‘Izzi telah menyatakan: 
 
فالعقد على البنات يحرم الأمهات وأما البنات فلا تحرم إلا بالدخول على الأمهات 
 
Artinya: Akad nikah dengan anak perempuan mengharamkan ibunya. Sedangkan anak perempuan tidak haram kecuali setelah bergaul suami-istri dengan ibunya. (Lihat: Hâsyiyah al-Bâjûrî, [Semarang: Maktabah al-‘Ulumiyyah] Tanpa Tahun, Jilid 2, hal. 113). 
 
Mahram muabbad karena persusuan jumlahnya ada tujuh, seperti mahram nasab. Namun yang disebutkan ayat Al-Qur’an hanya dua, sehingga sisanya dapat dianalogikan dengan mahram nasab lainnya. Adapun ketujuh mahram persusuan dimaksud adalah: 
 
1. Ibu persusuan, seorang perempuan yang menyusui Anda, termasuk nenek persusuan, hingga ke atas. 
 
2. Saudara perempuan persusuan, yaitu perempuan yang disusui oleh perempuan yang menyusui Anda. Dikecualikan jika saudara perempuan persusuan Anda itu ingin menikah dengan saudara laki-laki Anda. Maka itu dihalalkan. 
 
3. Anak perempuan dari saudara laki-laki persusuan (keponakan). 
 
4. Anak perempuan dari saudara perempuan persusuan (keponakan). 
 
5. Bibi persusuan, yakni perempuan yang menyusu bersama ayah Anda. 
 
6. Bibi persusuan, yakni perempuan yang menyusu bersama ibu Anda. 
 
7. Anak perempuan persusuan, yakni anak perempuan yang menyusu kepada istri Anda, sehingga Anda menjadi ayah persusuannya. 
 
Tentang mereka, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Persusuan itu mengharamkan apa yang haram karena kelahiran,” (HR al-Bukhari dan Muslim).
 
Baca juga:
 
Hal ini juga berlaku bagi seorang perempuan. Artinya, ia haram menikah dengan ayah persusuannya, anak persusuannya, saudara laki-laki persusuannya, keponakan persusuannya, dan paman persusuannya. Maksud ayah persusuannya adalah suami dari ibu yang menyusui dirinya. 
 
 
Bahkan, hubungan marham persusuan ini juga berlaku setelah perkawinan. Mereka adalah: (1) mertua persusuan, yakni perempuan yang menyusui istri Anda, (2) anak tiri perempuan persusuan, yakni anak perempuan yang menyusu kepada istri Anda, namun sebelum menikah dengan Anda, (3) ibu tiri persusuan, yakni ibu tiri dari ayah persusuan, dan (4) menantu persusuan, yakni istri dari anak laki-laki yang menyusu kepada istri Anda.
 
Kaitan ini, al-Syafi‘i mempersyaratkan, seorang anak menjadi mahram manakala anak tersebut telah menyusu sebanyak lima kali secara terpisah dan dalam usia kurang dari dua tahun. (Lihat: al-Mawardi, al-Hâwi al-Kabîr fî Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi‘i, Darul Kutub: Beirut, 1999, jilid 11, hal. 369). 
 
Adapun mahram muaqqat atau sementara adalah perempuan-perempuan yang haram dinikah karena sebab tertentu. Bila sebabnya hilang, maka hilang pula keharamannya. Mereka adalah: 
 
1. Adik/kakak ipar. Artinya, tidak boleh menikah dengan seorang perempuan sekaligus menikahi saudaranya dalam waktu bersamaan, baik bersaudara karena nasab maupun bersaudara karena persusuan, baik dalam satu akad maupun dalam akad yang berbeda. Jika pernikahannya dilakukan dalam satu waktu, maka batallah pernikahan keduanya. Namun, jika pernikahannya dilakukan dalam waktu yang kedua, maka batallah pernikahan yang kedua. Kecuali jika perempuan yang pertama meninggal atau setelah dicerai lalu habis masa iddahnya, maka saudara perempuanya boleh dinikah. 
 
2. Bibi istri. Alasannya, tidak boleh menikahi seorang perempuan sekaligus dengan bibinya atau dengan keponakannya. 
 
3. Perempuan yang kelima. Artinya, tidak boleh seorang laki-laki menikahi perempuan yang kelima sebab ia sudah menikahi empat perempuan. Kecuali jika salah seorang dari yang empat meninggal dunia atau dicerai. 
 
4. Perempuan musyrik penyembah berhala, yaitu perempuan yang tidak memiliki kitab samawi (Taurat dan Injil). Namun, bila perempuan itu memiliki kitab samawi atau perempuan itu sudah memeluk Islam, maka ia boleh dinikah. 
 
5. Perempuan bersuami. Tidak boleh seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang bersuami dan masih dalam ikatan perkawinannya. Namun, bila suaminya meninggal dunia atau menceraikannya dan masa iddahnya sudah habis, maka boleh dinikah. 
 
6. Perempuan yang masih menjalani masa iddah, baik dari iddah wafat maupun iddah cerai. Setelah masa iddahnya habis, maka ia boleh dinikah. 
 
7. Perempuan yang telah ditalak tiga. Tidak halal bagi seorang suami merujuk atau menikahi kembali istrinya yang telah ditalak tiga, sampai istrinya itu dinikah oleh laki-laki lain (muhallil) dengan pernikahan yang sah dan sesuai syariat. Kemudian, suami kedua atau muhallil itu menceraikannya dan masa iddah si istri darinya telah habis. Jika itu sudah terpenuhi, maka suami pertama boleh menikahinya kembali dengan akad yang baru. (Lihat: Dr. Mustafa al-Khin, Dr. Mustafa al-Bugha, ‘Ali al-Syarbaji, al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafi‘i, Damaskus: Darul Qalam, 1992, jilid 4, hal. 25-33). 
 
Dalam kitab-kitab yang lain, mahram muaqqat ditambah dengan perempuan yang sedang ihram hingga selesai ihramnya, dan perempuan pezina hingga bertobat dari zinanya.
 
Ketentuan mahram di atas sebagian besar disimpulkan dari ayat berikut ini: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha-Pengampun lagi Maha-Penyayang, (QS al-Nisa’ 04]: 23). 
 
Demikianlah perempuan-perempuan yang haram dinikah, baik yang muabbad (permanen) maupun muaqqat (temporal). Di samping itu, mengetahui kedua jenis mahram ini juga bermanfaat untuk menentukan batasan aurat dan juga batas pergualan antara laki-laki dan perempuan. Wallahu a’lam
 
 
Ustadz M. Tatam Wijaya, Alumni PP Raudhatul Hafizhiyyah Sukaraja-Sukabumi, Pengasuh Majelis Taklim “Syubbanul Muttaqin” Sukanagara-Cianjur, Jawa Barat. 
 
Kamis 22 Agustus 2019 22:30 WIB
Onani dan Masturbasi Menurut Hukum Islam
Onani dan Masturbasi Menurut Hukum Islam
Para ulama berbeda pendapat soal istimna' yang dilakukan sendiri, bukan oleh pasangan. (Ilustrasi: Pinterest)
Dalam kajian fiqih dikenal isitlah istimna‘ alias mengeluarkan sperma tanpa melalui senggama, baik dengan tangan, maupun dengan yang lain, baik dengan tangan sendiri maupun tangan yang lain, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan memenuhi dorongan seksual. (Lihat: Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman, al-Mausu‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, [Kuwait: Daru al-Salasil], 1404 H, jilid 4, hal. 97).       
 
Hanya saja dalam bahasa sehari-hari kita dibedakan, pada laki-laki dikenal dengan istilah “onani”, sedangkan pada perempuan dikenal dengan istilah “masturbasi”, kendati keduanya lebih cenderung dilakukan oleh sendiri.
 
Mayoritas ulama fiqih membolehkan istimna‘, baik dengan tangan maupun dengan yang lain, bila dilakukan bersama pasangan yang sah, selama tidak ada perkara yang mencegah dari suami atau istri, seperti haid, nifas, puasa, i'tikaf, atau ibadah haji. Sebab, pasangan adalah tempatnya bersenang-senang dan menyalurkan kebutuhan seksual yang dibenarkan syariat (Lihat: Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman, al-Mausu‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, [Kuwait: Daru al-Salasil], 1404 H, jilid 4, hal. 102).       
 
Namun, istimna‘ yang dilakukan sendiri, baik laki-laki maupun perempuan, hukumnya masih diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengharamkan secara mutlak. Ada pula yang mengharamkan dalam kondisi tertentu, dan membolehkan dalam kondisi yang lain. Namun, ada pula yang memakruhkan.   
 
Adapun para ulama yang mengharamkan adalah ulama Maliki dan Syafi‘i. Ulama Syafi‘i beralasan bahwa Allah memerintah menjaga kemaluan kecuali di hadapan istri atau budak perempuan yang didapat dari hasil peperangan, sebagaimana ayat, Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa, (QS al-Mukminun [23]:  5-6).   
 
Mereka yang keluar dari ketentuan ayat di atas dianggap melampaui batas, melanggar ketentuan Allah, dan keluar dari fitrah, sebagaimana dalam lanjutan ayat di atas, Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, (QS al-Mukminun [23]: 7).   
 
Di samping itu, Allah juga memerintah agar yang belum mampu menikah untuk bersabar menahan dorongan syahwat dan keinginan seksualnya hingga Dia memberikan kemampuan dan kemudahan untuk menikah dengan karunia-Nya, Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya, (QS al-Nur [24]: 33). 
 
Dengan demikian, menurut ulama Syafi‘i, istimna (onani atau masturbasi) merupakan kebiasaan buruk yang diharamkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah. Hanya saja dosa onani atau masturbasi lebih ringan dosanya dari berzina karena bahayanya tak sebesar yang ditimbulkan perzinaan, seperti kacaunya garis keturunan, dan sebagainya. 
 
Sementara ulama Maliki berargumentasi tentang haramnya istimna‘ dengan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, “Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba’at (menikah), maka menikahlah! Sebab, menikah itu lebih mampu menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab, berpuasa adalah penekan nafsu syahwat baginya,” (HR Muslim).   
 
Mereka menyatakan, seandainya istimna’ atau onani diperbolehkan oleh syariat, tentu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah menyarankannya sebab onani lebih mudah daripada puasa. Diamnya beliau ini menjadi dalil bahwa onani adalah haram. (Lihat: Syekh ‘Abdurrahman ibn Muhammad ‘Audh al-Jaziri, al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba‘ah, [Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah], cet. Kedua, 2003, jilid 5, hal. 137).   
 
Alasan pendapat ulama Syafi‘i dan ulama Maliki di atas tentunya lebih kuat bila memperhatikan kedua hadis berikut:  
 
سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ مَعَ الْعَالَمِينَ، يُدْخِلُهُمُ النَّارَ أَوَّلَ  الدَّاخِلِينَ إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، فَمَنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ النَّاكِحُ يَدَهُ
 
Artinya, “Ada tujuh golongan yang tidak akan dilihat (diperhatikan) Allah pada hari Kiamat, tidak akan dibersihkan, juga tidak akan dikumpulkan dengan makhluk-makhluk lain, bahkan mereka akan dimasukkan pertama kali ke neraka, kecuali jika mereka bertobat, kecuali mereka bertobat, kecuali mereka bertobat. Siapa saja yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Satu dari tujuh golongan itu adalah orang yang menikah dengan tangannya (onani).” (Lihat: al-Baihaqi, Syu‘ab al-Iman, jilid 7, hal. 329).   
 
يَجِيءُ النَّاكِحُ يَدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَدُهُ حُبْلَى
 
Artinya, “Orang yang menikah dengan tangannya akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tangan terikat,” (HR al-Baihaqi).   
 
Adapun yang mengharamkan dalam kondisi tertentu dan membolehkan dalam kondisi yang lain adalah para ulama Hanafi. Istimna‘ diharamkan bila sekadar untuk membangkitkan dan mengumbar dorongan syahwat. Namun, ketika kuatnya dorongan syahwat, sementara pasangan sah tempat menyalurkan tidak ada, sehingga istimna‘ semata untuk menenangkan dorongan tersebut, maka hal itu tidak dipermasalahkan. Sebab, bila tidak dilakukan justru ditakutkan akan terjerumus kepada perbuatan zina, dengan tujuan sebagaimana dalam kaidah:       
 
تحصيلاً للمصلحة العامة، ودفعاً للضرر الأكبر بارتكاب أخف الضررين   
 
Meraih kemaslahatan umum dan menolak bahaya yang lebih besar dengan mengambil sesuatu (antara dua perkara) yang lebih ringan bahayanya. 
 
Bahkan, Ibnu ‘Abdidin dari ulama Hanafi menyatakan wajibnya ismina’ bila dipastikan mampu membebaskan diri dari perbuatan zina.  
 
Singkatnya, pendapat para ulama Hanafi ini memiliki dua sisi: pertama boleh karena darurat, dan haram karena masih ada solusi terbaik, yaitu berpuasa.  
 
Sementara pendapat ulama Hanbali sejalan dengan pendapat ulama Hanafi. Menurut ulama Hanbali, istimna‘ hukumnya haram kecuali karena mengkhawatirkan dirinya terjerumus kepada perbuatan zina, atau karena takut akan kesehatan, baik fisik atau mentalnya, sedangkan istri tidak ada dan menikah belum mampu. Maka tidak ada salahnya istimna’ baginya.    
 
Bahkan, menurut sebagian ulama Bashrah, yang sudah menikah pun diperbolehkan istimna’ manakala ia berada dalam perjalanan, bukan di tempat tinggal. Sebab dalam kondisi ini, ia diyakini lebih mampu menjaga pandangan dan perbuatan zina.   
 
Terakhir adalah pendapat yang memakruhkan. Ini adalah pendapat Ibnu Hazam, sebagian pendapat Hanafi, sebagian pendapat Syafi‘i, dan sebagian pendapat Hanbali. Istimna' dimakruhkan karena termasuk perkara yang status keharamannya tidak dijelaskan Allah secara eksplisit. Sehingga ia hanya merupakan akhlak yang tidak mulia dan perangai yang tidak utama. (Lihat: Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, [Beirut: Darul al-Kitab al-‘Arabi], 1997, cet. ketiga, jilid 2, hal. 435).       
 
Dari uraian di atas, mayoritas ulama memandang istimna’, baik oleh laki-laki (onani) atau oleh perempuan (masturbasi) sebagai perbuatan tidak terpuji, melampaui batas, dan melanggar fitrah manusia. Tak heran bila ulama Maliki dan Syafi‘i mengharamkannya, terlebih jika sudah sampai pada tingkatan yang dapat menjauhkan seseorang dari pernikahan dan berketurunan. 
 
Kendati ada pendapat yang membolehkan hanyalah pintu darurat atau mengambil bahaya yang lebih ringan di antara dua bahaya yang ada. 
 
Agar tidak terjerumus ke dalam lembah perzinaan, siapa pun yang telah mampu, terutama kaum muda-mudi, hendaknya segera menikah. Apabila belum siap, ikutilah tuntunan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, yakni dengan berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah, menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif, menghindari hal-hal yang mendorong kepada perilaku tercela dan menyimpang dari fitrah, dan sebagainya. Wallahu a’lam.
 
 
 
Ustadz M. Tatam Wijaya, Alumni PP Raudhatul Hafizhiyyah Sukaraja-Sukabumi, Pengasuh Majelis Taklim “Syubbanul Muttaqin” Sukanagara-Cianjur, Jawa Barat.        
 
Ahad 18 Agustus 2019 9:0 WIB
Kapan Undangan Walimah Boleh Tidak Dihadiri?
Kapan Undangan Walimah Boleh Tidak Dihadiri?
Ilustrasi (Pinterets)
Menghadiri acara walimah merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam syariat Islam. Anjuran ini salah satunya ditegaskan dalam salah satu hadits shahih:
 
إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا
 
“Jika kalian diundang dalam acara walimah, maka datanglah!” (HR. Bukhari Muslim)
 
Hadits di atas terkandung sebuah perintah bagi seorang Muslim untuk menghadiri hajatan acara walimah. Dalam teori ushul fiqh, bahasa perintah (‘amr) ketika terdapat dalam sebuah dalil maka terdapat dua kemungkinan arti, yakni perintah wajib atau perintah sunnah.
 
Para ulama fiqih lalu merumuskan bahwa menghadiri acara walimah adalah wajib ketika berupa walimah pernikahan (‘urs). Sedangkan menghadiri walimah yang lain, seperti walimah aqiqah, khitan, haji, hukumnya sekadar sunnah. Perincian hukum ini seperti yang tercantum dalam kitab Fath al-Wahhab:
 
والإجابة لعرس فرض عين ولغيره سنة
 
“Menghadiri undangan walimah pernikahan adalah fardu ‘ain, sedangkan menghadiri undangan walimah yang lain adalah sunnah” (Syekh Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahab, juz 2, hal. 104)
 
Namun demikian, anjuran menghadiri walimah akan gugur tatkala terdapat uzur-uzur yang menjadikan acara hajatan walimah itu menjadi tidak baik untuk dihadiri.
 
Uzur-uzur yang menjadikan undangan walimah boleh untuk tidak dihadiri, khususnya dalam walimah pernikahan dan tidak dianjurkan untuk dihadiri dalam walimah yang lain, adalah sebagaimana penjelasan dalam kitab Syarah Shahih Muslim berikut:
 
وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب اجابة الدعوة أو ندبها فمنها أن يكون في الطعام شبهة أو يخص بها الأغنياء أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا تليق به مجالسته أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل وأن لا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة فكل هذه أعذار في ترك الاجابة ومن الاعذار ان يعتذر الى الداعي فيتركه
 
“Adapun uzur yang menggugurkan kewajiban atau kesunnahan mendatangi walimah di antaranya adalah (1) suguhan yang tidak jelas kehalalannya, (2) undangan walimah hanya dikhususkan untuk orang kaya, (3) terdapat orang yang tersakiti jika ia hadir, (4) terdapat orang yang tidak layak baginya untuk bersama dengannya, (5) diundang karena khawatir perilaku buruk dari dirinya, (6) diundang karena mengharap sebuah jabatan darinya, (7) diundang agar ia berkenan membantu dalam hal kebatilan. Tidak boleh ada kemungkaran dalam acara, misalnya berupa adanya miras, alat musik (yang haram), perabot dari sutra, gambar hewan (yang dilarang syara’), cawan dari emas atau perak. Segala (tujuh) hal di atas merupakan uzur yang memperbolehkan tidak menghadiri undangan. Sebagian uzur yang lain adalah ketika seseorang mengajukan alasan ketidakhadirannya pada orang yang mengundangnya” (Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Syarah Shahih Muslim li an-Nawawi, juz 18, hal. 246).
 
Berdasaran referensi di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa kewajiban atau kesunnahan menghadiri undangan walimah menjadi gugur tatkala terdapat kemungkaran atau kemaksiatan dalam perhelatan acara yang berlangsung. Atau, manakala ada kemudaratan, baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain, yang lebih besar dari kemaslahatan yang terkandung dalam menghadiri walimah, sehingga dalam hal ini, mencegah terjadinya kemudaratan lebih diutamakan dibanding melakukan kemaslahatan (dar’ul mafâsid muqaddamun ala jalbil mashâlih).
 
Dengan demikian, saat terdapat uzur yang menyebabkan walimah tak lagi dianjurkan untuk dihadiri, sebaiknya bagi kita agar menyampaikan permohonan maaf kepada tuan rumah atas ketidakhadiran tersebut. Terlebih ketika disertai dengan pemberian hal-hal yang ditradisikan dalam walimah, seperti memberi hadiah atau karangan bunga tanda doa restu pada acara walimah pernikahan dan beberapa hal yang biasa ditradisikan dalam walimah-walimah yang lain. Dengan begitu kita tetap menaruh hormat dan terhindar dari menyakiti hati (idza’) pihak pengundang. Wallahu a’lam.
 
 
Ustadz M. Ali Zainal Abidin, Pengajar di Pondok Pesantren Annuriyah, Kaliwining, Rambipuji, Jember