IMG-LOGO
Nikah/Keluarga

Kapan dan di Mana Sebaiknya Akad Nikah Dilangsungkan?

Selasa 3 September 2019 7:0 WIB
Share:
Kapan dan di Mana Sebaiknya Akad Nikah Dilangsungkan?
Tempat dan waktu mulia dianjurkan untuk melaksanakan hal-hal mulia, di antaranya akad nikah. (Ilustrasi: Youtube)
Setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan tentu mengharap pernikahannya penuh berkah. Karena itu, tak sedikit dari mereka yang melangsungkan akad pernikahannya di masjid. Namun, mungkin sebagian orang masih ragu bagaimana sesungguhnya hukum dan kebolehannya melangsungkan akad nikah di masjid? 
 
Jumhur (mayoritas) ulama memang menganjurkan akad nikah dilakukan di masjid. Di antara tujuannya adalah agar lebih mudah diketahui khalayak banyak dan juga demi keberkahan akad tersebut. 
 
Siti ‘Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:
 
أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ
 
“Umumkanlah akad nikah itu, lakukan ia di masjid, dan tabuhlah rebana untuknya.” 
 
Hanya saja para ulama Maliki mengingatkan, kebolehan akad nikah di masjid hanya prosesi ijab kabulnya saja. Sedangkan acara-acara lain seperti makan-makan atau tradisi yang berkaitan dengan pernikahan, sebaiknya dilakukan di luar masjid. Batasan ini juga tentu sangat beralasan karena menyangkut kehormatan masjid itu sendiri sebagai tempat suci dan tempat ibadah yang harus tetap dijaga, seperti tidak mengeraskan suara, tidak memperbanyak bicara, tidak mengizinkan perempuan yang sedang haid, dan sebagainya. Sehingga sekiranya tidak bisa menjaga kehormatan masjid, maka makruh hukumnya. Bahkan jumhur ulama sepakat memakruhkan dan melarang nyanyian-nyanyian yang tak pantas dilakukan di masjid. 
 
Baca juga:
 
Pertanyaannya, mengapa pernikahan diperbolehkan di masjid, bukankah pernikahan termasuk akad? Para ulama menjelaskan, akad yang dimakruhkan di masjid adalah akad jual beli atau sewa-menyewa. Sedangkan akad hibah dan sejenisnya tidak dimakruhkan, bahkan dianjurkan di masjid. Salah satu akad yang dianjurkan adalah akad nikah. 
 
Namun, perlu diingat, para ulama telah memakruhkan mengeraskan suara di masjid, walaupun dengan suara dzikir, jika sekiranya dzikir itu bisa mengganggu orang yang shalat. Jika tidak mengganggu maka tidak makruh. Justru jika dengan mengeraskan dzikir dapat membangkitkan ketaatan, menggugah hati orang yang melakukannya atau mengingatkan orang tidak berdzikir, maka itu lebih baik. 
 
Bagaimana jika mengeraskan suara dalam berbicara? Jika yang dibicarakannya adalah hal-hal yang kurang baik maka jelas hukumnya makruh, bahkan bisa haram. Sama halnya dengan pembicaraan yang baik-baik tetapi mengganggu orang yang shalat maka itu pun bisa makruh. Intinya, jika pembicaraannya dihalalkan dan tidak mengganggu maka hukumnya boleh dan tidak dimakruhkan (‘Abdurrahman ibn Muhammad ‘Audh al-Jaziri, al-Fiqh ala al-Mazhahib al-Arba‘ah, [Beirut: Darul Kutub], 2003, jilid 1, hal. 259).  
 
Sementara perihal menyantap makanan di masjid, selama tidak mengotori, hukumnya mubah. Namun, bila mengotori dan mengganggu, karena makanannya berbau seperti petai dan jengkol, maka hukumnya makruh bahkan tidak diperkenankan.
 
Kesimpulannya, melangsungkan akad nikah di masjid termasuk hal yang dianjurkan, dengan catatan tetap menjaga kehormatan masjid. Sebaiknya tidak dilakukan pada waktu shalat karena bisa mengganggu, terlebih memakai pengeras suara, tidak membicarakan hal-hal yang tak sepatutnya, dan seterusnya. Demikian pula acara makan-makan. Boleh dilakukan di masjid tapi dengan tetap menjaga kebersihan dan kehormatannya. Jika tidak bisa, sebaiknya dilakukan di luar masjid, terlebih ada kekhawatiran akan disertai obrolan yang tak patut atau ada orang yang berteriak. Mungkin itu pula pertimbangan ulama Maliki menyarankan agar yang dilakukan di masjid hanya prosesi akad nikahnya saja (Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman, al-Mausu‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, [Kuwait: Daru al-Salasil], 1404 H, jilid 37, hal. 214).   
 
Selain itu, para ulama Syafii, Maliki, dan Hanbali menganjurkan agar akad nikah dilangsungkan pada hari Jumat, sebagaimana yang telah dilakukan para ulama terdahulu. Sebab, hari Jumat adalah hari besar yang mulia, dianggap rajanya hari, bahkan Nabi Adam pun diciptakan pada hari itu. Sementara keberkahan dalam akad nikah tentu sangat diharapkan. Sehingga ia dianjurkan pada hari yang paling mulia dan penuh keberkahan itu. 
 
Ditambahkaan oleh ulama Syafi‘i, akad nikah juga sebaiknya dilakukan pada pagi hari Jumat, berdasarkan salah satu doa Rasulullah ﷺ, “Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka.” 
 
Namun, menurut ulama Hanbali, justru sebaiknya akad dilangsungkan pada sore hari. Hal itu berdasarkan riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Lakukanlah perkawinan di sore hari. Karena hal itu lebih besar menarik keberkahan.” 
 
Menurut para ulama, selain berada di waktu mustajab, akad nikah pada sore hari Jumat juga dianggap lebih dekat pada tujuan pernikahan (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, [Damaskus: Darul Fikr], jilid 9, hal, 6618). Wallahu a’lam
 
 
Ustadz M. Tatam Wijaya, Alumni PP Raudhatul Hafizhiyyah Sukaraja-Sukabumi, Pengasuh Majelis Taklim “Syubbanul Muttaqin” Sukanagara-Cianjur, Jawa Barat.  
 
Share:

Baca Juga

Jumat 30 Agustus 2019 15:0 WIB
Suami Mengancam Cerai Istri, Apakah Jatuh Talak?
Suami Mengancam Cerai Istri, Apakah Jatuh Talak?
Penting bagi suami tak mengumbar kata "cerai" meskipun sekadar dalam bentuk ancaman.
Sebelum berbicara jauh tentang ancaman talak atau cerai tentu harus dilihat terlebih dahulu bagaimana hakikat ancaman itu sendiri. Setelah itu, baru dilihat apakah ancaman talak dapat menjatuhkan talak atau tidak.
 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019), kata mengancam berarti (1) menyatakan maksud, niat, atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, membahayakan, mencelakakan pihak lain; (2) memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi. 
 
Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa mengancam adalah menyampaikan sesuatu yang akan merugikan pihak lain, baik disyaratkan dengan terjadinya sebuah peristiwa maupun tidak. Namun yang jelas sesuatu yang diancamkan belum dilakukan. Mungkin jadi dilakukan, mungkin juga tidak, tergantung pihak yang mengancam dan perkara yang disyaratkan. Boleh jadi, bila sekadar menakut-nakuti, ancaman itu tidak diwujudkan walau sesuatu yang disyaratkan telah terjadi. Berbeda halnya jika ancaman itu sebagai puncak kemarahan. Ancaman itu benar-benar dilakukan oleh si pengancam jika perkara yang disyaratkan telah terjadi. Dengan kata lain, ancaman hakikatnya adalah menyampaikan sesuatu yang akan dilakukan: mungkin jadi dilakukan, mungkin juga tidak. 
 
Karena itu, ancaman tanpa syarat seperti ungkapan, “Saya tampar kamu!” bisa diartikan, “Akan saya tampar kamu!” Sedangkan aktivitas menamparnya belum dilakukan. Mungkin dilakukan, mungkin juga tidak. Begitu pula ancaman yang dipersyaratkan, “Kalau kamu pulang malam lagi, saya tampar kamu!” juga dapat diartikan “Kalau kamu pulang malam lagi, akan saya tampar kamu!” 
 
Bila tujuan si pengancam mengatakan itu adalah menakuti-nakuti pihak yang diancam agar tidak pulang malam lagi, biasanya ia tidak jadi menamparnya walau si terancam pulang malam. Berbeda jika ia mengatakan itu sebagai puncak kekesalannya, tentu ia benar-benar menamparnya jika si terancam pulang malam. Walhasil, terwujudnya atau tidaknya ancaman, kembali kepada si pengancam. 
 
Pertanyaannya, bagaimana dengan ungkapan seorang suami kepada istrinya, “Jika kamu memasukkan laki-laki itu lagi ke rumah, saya cerai kamu!” Apakah ia dapat menjatuhkan talak? Jawabannya, jika itu sebagai ancaman, tentu saja tidak jatuh. Sama halnya, orang yang mengancam akan menampar tadi. Orang yang diancam tidak otomatis tertampar hanya karena si pengancam mengatakan itu. Sebab, ancaman talak di atas dapat diartikan, “Jika kamu memasukkan laki-laki itu lagi ke rumah, akan saya cerai kamu!” Terlebih jika tujuan ancaman itu sekadar menakut-nakuti dan tak bermaksud menjatuhkan talak, si suami tidak jadi menceraikan walau si istri benar memasukkan laki-laki itu lagi ke rumah. Dikecualikan jika ungkapan itu sebagai puncak kemarahan, ia benar mencerainya setelah diketahui istrinya melakukan hal tersebut. Namun, talaknya tetap harus diucapkan lagi, karena yang tadi hanya sekadar ancaman. 
 
Walhasil, ancaman adalah satu ungkapan yang mengacu kepada perbuatan yang dilakukan di masa mendatang, sehingga dapat disisipi kata akan. Dalam bahasa Arab, kata kerja yang bisa disisipi kata akan salah satunya adalah fiil mudhari (dalam bahasa inggris: present continuous atau present future tense, red). Sementara ungkapan talak dengan fiil mudhari tidak dianggap jatuh, sebagaimana petikan berikut.
 
ألفاظ صريحة: وهي الألفاظ الموضوعة له، التي لا تحتمل غيره، وهي لفظ الطلاق وما تصرَّف منه، من فعل ماض، مثل: طلَّقتك، أو اسم فاعل، مثل: أنت طالق، أو اسم مفعول، مثل: أنت مطلقة. فهذه الألفاظ تدل على إيقاع الطلاق، دون الفعل المضارع أو الأمر، مثل: تطلقين واطلقي.
 
Artinya: “Ungkapan-ungkapan sharih (tegas) adalah ungkapan-ungkapan yang dibuat untuk tujuan menjatuhkan talak, di mana ia tidak memiliki makna selain makna talak. Ungkapan sharih adalah ungkapan yang mengandung kata talak itu sendiri, fi‘il madhi yang diderivasi dari kata itu, seperti ungkapan thallaqtuki (Saya [telah] menalak/menceraikan kamu); isim fiil bermakna maf‘ul, seperti anti thaliq (Kamu [telah] tertalak); atau ism maf‘ul, seperti anti muthallaqah (Kamu [telah] ditalak). Semua ungkapan itu menunjukkan jatuhnya talak. Namun dikecualikan kata talak dalam bentuk fi’il mudhari seperti tathluqin (Engkau akan tertalak), dan fiil amr seperti Uthluqi (Talaklah engkau!)" (Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau al-Kitab wa al-Sunnah, [Madinah: Majma Malik Fahd], 1424, jilid 1, hal. 313). 
 
Bahkan, ancaman yang benar-benar diwujudkan pun dinyatakan dengan fiil mudhari. Contohnya ancaman Qabil kepada membunuh Habil. 
 
قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ 
 
“Qabil berkata, 'Aku benar-benar akan membunuhmu!' Habil menjawab, 'Sesungguhnya Allah hanya menerima (kurban) orang-orang yang bertakwa',” (QS al-Mai’dah [5]: 27). 
 
Ini artinya ancaman tidak sampai menjatuhkan talak. Sebab, ancaman mengandung makna mustaqbal (masa mendatang) yang biasa diungkapkan dengan fiil mudhari. Sedangkan fiil mudhari bukan redaksi menjatuhkan talak. 
 
Sekilas, ungkapan “Aku cerai kamu!” atau “Jika kamu memasukkan laki-laki itu lagi ke rumah, saya cerai kamu!” seperti ungkapan sharih. Sedangkan ungkapan sharih dihukumi jatuh walaupun tidak disertai niat. Namun, akibat perbedaan sistem bahasa Arab dan sistem bahasa Indonesia, keduanya terlihat sama. Padahal, jika maksudnya sebagai ancaman, mestinya berbunyi, “Akan kucerai kamu!” sebagaimana ancaman dalam bahasa Arab yang diungkapkan dengan fiil mudhari. Sayangnya, dalam bahasa lisan, kata akan seringkali dilesapkan. 
 
Kemudian, jika ingin dianggap ungkapan sharih, ungkapan itu harus berbunyi, “Aku [telah] menceraikanmu.” Namun, dalam bahasa lisan, kata telah seringkali dilesapkan, dan kata menceraikan disingkat menjadi ceraikan. Sehingga tak salah pula jika ada yang mengatakan bahwa ungkapan yang ini seperti ungkapan kinayah yang talaknya tidak jatuh bila tanpa niat, karena mengandung beberapa kemungkinan makna. 
 
Karenanya, jika ungkapan itu ingin menjadi ungkapan sharih, harusnya berbunyi, “Aku menjatuhkan talak kepadamu bila kamu memasukkan laki-laki itu lagi ke rumah,” tanda bernada ancaman atau pertanyaan. Sulitnya, bahasa lisan itu bisa ditarik kepada makna lain sesuai dengan intonasinya. Contohnya, “Jika kamu begitu lagi, saya cerai kamu!” (diakhiri tanda seru sebagai tanda ancaman). Atau, “Jika kamu begitu lagi, saya cerai kamu.” (diakhiri tanda titik, sehingga mirip ungkapan sharih, “Saya menceraikanmu.”). Atau, “Jika kamu begitu lagi, saya cerai kamu?” (diakhiri tanda tanya, sehingga tak menjatuhkan talak). 
 
Tapi, tak sedikit pula orang yang menganggap bahwa ungkapan “Jika kamu begitu lagi, saya cerai kamu!” ini sebagai ungkapan talak ta’liq sharih, yakni talak yang dipersyaratkan atau digantungkan jatuhnya pada perkara lain. Hal ini tak lain disebabkan oleh kemiripan di atas, sebagaimana yang telah dijelaskan.
 
Namun inilah pendapat yang dapat kita pilih saat ini di tengah banyaknya orang yang dengan mudahnya mengumbar ancaman talak. Sebab, jika ancaman talak dianggap menjatuhkan talak, berapa banyak orang yang jatuh talaknya. Padahal, kebanyakan dari mereka sesungguhnya sekadar menyimpan motif mengancam alias menakut-nakuti, bukan benar-benar berencana untuk bercerai.
 
Hanya saja sebagai bentuk kehati-hatian, agar keluar dari pendapat orang yang mengatakan ungkapan “Saya cerai kamu!” ini sebagai ungkapan sharih, maka sebaiknya para suami lebih arif dan bijak dalam melontarkan kata-kata talak atau cerai. Sebab, dalam urusan nikah, talak, dan rujuk, bercanda atau sendau gurau pun dianggap seriaus (HR Ibnu Majah). 
 
Begitu pula jatuhnya talak orang yang sedang marah:
 
واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان وإن ادعى زوال شعوره بالغضب
 
Artinya, “Para ulama sepakat akan jatuhnya talak orang yang sedang marah, meskipun ia mengaku hilang kesadaran akibat kemarahannya” (Syekh Zainuddin al-Maibari, Fathul Mu‘in, (Terbitan: Daru Ihya al-Kutub, hal. 112). 
 
Adapun dalil ancaman talak tidak sampai menjatuhkan talak adalah ayat-ayat Al-Qur’an tentang ancaman Allah. Dengan kemuliaan dan kemurahan-Nya, Allah tidak wajib menjatuhkan perkara yang diancamkan-Nya. Dan itu bukan sebuah cacat, bukan pula sebuah kebohongan bagi-Nya manakala Dia tidak mewujudkan ancaman-Nya.
 
Berbeda halnya dengan janji. Allah pasti memenuhi janji-Nya, “Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji,” (QS Ali ‘Imran [3]: 9); “(Sebagai) janji yang sebenarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janji-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,” (QS al-Rum [30]: 6). 
 
Artinya, Dia akan memberi kebaikan kepada orang yang dikehendaki-Nya, Dia akan memberikan balasan surga kepada orang-orang mukmin, sesuai dengan janji yang telah disampaikan melalui lisan nabi atau kitab-Nya. Karena itu, kita tidak boleh beranggapan bahwa Allah akan menyalahi janji. 
 
Hal itu tidak pula bertentangan dengan ayat Al-Qur’an yang menyatakan, Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku, (QS Qaf [50]: 29). 
 
Ayat di atas memberikan kesimpulan bahwa yang dilarang adalah mengubah keputusan tentang ancaman bagi orang-orang kafir atau tentang orang-orang yang dikehendaki Allah tidak mendapat ampunan. (Lihat: Dr. ‘Ali Jumu‘ah, ‘Aqidah Ahl al-Sunnah [Kairo Darul Maqtham], 2011, cet. kelima, hal. 31). 
 
Ustadz M. Tatam Wijaya, Alumni PP Raudhatul Hafizhiyyah Sukaraja-Sukabumi, Pengasuh Majelis Taklim “Syubbanul Muttaqin” Sukanagara-Cianjur, Jawa Barat. 

 
Kamis 29 Agustus 2019 21:15 WIB
Bolehkah Tak Menghadiri Walimah Pernikahan karena Tak Punya Uang?
Bolehkah Tak Menghadiri Walimah Pernikahan karena Tak Punya Uang?
(Ilustrasi: Pinterest)
Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Yang terhormat tim redaksi Bahtsul Masail NU Online, saya mau bertanya mengenai hukum jika tidak menghadiri undangan pernikahan karena tidak punya uang. Terima kasih. (Ahmad Alwi/Demak)
 
Jawaban:
Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang budiman, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan keberkahan hidup pada Saudara.
 
Pertanyaan yang Anda sampaikan, menurut pandangan kami masih mengarah pada dua kemungkinan. Yakni antara tidak menghadiri walimah karena tidak memiliki uang yang cukup untuk diberikan pada tuan rumah dan tidak menghadiri walimah karena tidak memiliki uang yang cukup untuk biaya berangkat menuju acara walimah.
 
Pada persoalan pertama, yakni tidak memiliki uang untuk diberikan pada tuan rumah, secara hukum syariat, hal demikian tidak dikategorikan sebagai uzur yang menggugurkan kewajiban menghadiri walimah pernikahan. Hal ini dikarenakan memberikan uang atau hadiah pada tuan rumah saat acara pernikahan bukanlah hal yang diwajibkan melainkan sebatas perbuatan sunnah dalam bentuk hibah (pemberian). Sehingga seseorang tetap wajib untuk menghadiri acara walimah pernikahan meskipun tanpa memberikan apa pun pada tuan rumah.
 
Berbeda halnya ketika telah diketahui bahwa motif tuan rumah mengundang seseorang karena mengharap pemberian uang dari tamu undangan, maka dalam keadaan demikian tidak wajib bagi seseorang untuk menghadiri undangan walimah pernikahan, sebab acara walimah seperti ini tidak memenuhi persyaratan wajibnya mendatangi acara walimah pernikahan. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam kitab Hasyiyah al-Qulyubi berikut:
 
قوله: (وأن لا يحضره) أي ومن الشروط أن لا يكون طلب حضوره لخوف منه على نفس ، أو مال أو عرض أو لطمع في جاهه أو ماله أو حضور غيره ، ممن فيه ذلك لأجله بل يدعوه للتقرب أو الصلاح أو العلم أو نحو ذلك
 
“Sebagian dari syarat (wajibnya mendatangi walimah) adalah motif mengundang seseorang tidak karena khawatir perlakuan buruk darinya pada fisik, harta, dan kehormatan (orang yang mengundang), tidak karena mengharap jabatan atau uang darinya dan tidak karena mengharap hadirnya orang lain yang akan memberikan hal di atas. Tetapi motif mengundang murni untuk mempererat hubungan, berbuat baik, memberi tahu atau hal-hal sesemanya” (Syihabuddin al-Qulyubi, Hasyiyah al-Qulyubi, juz 3, hal. 296).
 
Baca juga:
 
Sedangkan menyikapi persoalan kedua, yakni tidak memiliki uang untuk berangkat menuju acara walimah pernikahan, misalnya karena faktor tempat penyelenggaraan walimah pernikahan yang cukup jauh dan membutuhkan biaya, maka dalam keadaan demikian menghadiri walimah pernikahan bagi seseorang menjadi tidak wajib. Sebab dalam hal ini, ia dianggap tidak mampu.
 
Ketetapan hukum tidak wajibnya menghadiri undangan walimah pernikahan dalam persoalan kedua ini mulanya berangkat dari permasalahan “Seberapa jauh undangan walimah yang wajib untuk dihadiri?”
 
Salah satu pemuka mazhab Syafi’i, Syekh Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan bahwa dalam membatasi jarak yang wajib untuk menghadiri walimah, berhubung belum ada ulama sebelumnya yang membatasi tentang hal ini, maka beliau mengarahkan pada tiga kemungkinan yang dapat dijadikan pijakan. Pertama, pada jarak tempuh ‘adwa, yakni jarak tempuh yang sekiranya ketika seseorang berangkat menuju lokasi undangan di pagi hari, maka ia dapat kembali ke rumahnya masih pada hari yang sama (Syekh Rajab Nuri, Dalil al-Muhtaj ala Syarh al-Minhaj, juz 4, hal. 185)
 
Kedua, lokasi undangan tidak melebihi tempat yang wajib didatangi untuk melaksanakan shalat Jumat. Ketiga, menstandarkan lokasi undangan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat (‘urf). Kemungkinan ketiga ini menurut Ibnu Hajar al-Haitami merupakan pandangan yang paling mendekati kebenaran dan layak untuk dijadikan sebagai pijakan (aula bil-i’timad). Dengan demikian wajib bagi seseorang datang memenuhi undangan pada jarak yang sekiranya penduduk setempat membiasakan hadir pada jarak tempuh tersebut. Namun kewajiban ini berlaku ketika memang seseorang tidak mengalami kesulitan dalam hal biaya untuk berangkat menuju tempat acara dan juga tidak mengalami kendala fisik yang berlebihan (masyaqqah fil badan). Berikut referensi yang menjelaskan tentang hal ini:
 
وبهذا اتجه أن الاحتمال الثاني أقرب وأولى بالاعتماد بل أقرب منه احتمال ثالث وهو تحكيم العرف المطرد عند كل قوم في ناحيتهم فإذا اعتاد أهل ناحية الدعاء من مسافة العدوى فأقل واطرد عرفهم بالإجابة من ذلك وأن ترك الإجابة يوجب كسرا وقطيعة للمدعو وجبت الإجابة من تلك المسافة على القوي الذي لا يترتب عليه من ذلك مشقة في بدنه ولا ماله وإن لم يعتادوا ذلك لم يجب بل لو اعتادوا عدم الدعاء من خارج البلد وإن سمع الخارجون النداء لم تجب الإجابة والله سبحانه وتعالى أعلم
 
“Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kemungkinan kedua (membatasi jarak kehadiran dengan standar tempat yang masih terdengar azan shalat Jumat) adalah lebih mendekati kebenaran dan lebih utama untuk dijadikan pegangan. Bahkan terdapat kemungkinan ketiga yang lebih mendekati kebenaran, yakni dengan menstandarkan pada ‘urf (kebiasaan masyarakat) yang berlaku pada setiap kaum di daerahnya. Jika penduduk suatu daerah membiasakan mengundang (para undangan) dengan jarak tempuh ‘adwa (perjalanan pulang pergi dapat ditempuh dalam waktu satu hari) atau lebih sedikit, dan kebiasaan mereka ketika diundang masih dalam lingkup jarak tersebut, maka mereka akan menghadirinya dan ketika tidak menghadiri akan berakibat pada sakit hati dan memutus keharmonisan hubungan pada orang yang diundang, maka dalam hal ini wajib untuk menghadiri undangan tersebut bagi orang yang mampu, sekiranya tidak berdampak pada kepayahan tubuh dan kesulitan finansial. 
 
Jika hal di atas tidak dibiasakan, maka tidak wajib menghadiri undangan tersebut. Bahkan ketika tidak menghadiri undangan dari luar desa menjadi sebuah tradisi, maka tidak wajib menghadiri undangan tersebut, meskipun mereka masih mendengar suara adzan dari luar daerahnya” (Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra, juz 4, hal. 115) 
 
Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jika yang dimaksud tidak memiliki uang adalah tidak memiliki uang untuk pemberian pada tuan rumah, maka hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban menghadiri undangan walimah pernikahan. Sehingga, menghadiri walimah pernikahan dalam hal ini tetap diwajibkan, sebab memberikan pemberian (hibah) pada tuan rumah merupakan hal yang sunnah, dan ketidakmampuan melaksanakan perkara yang sunnah, tidak akan menggugurkan perkara yang wajib.
 
Sedangkan ketika maksud tidak memiliki uang diartikan pada tidak memiliki ongkos untuk menempuh perjalanan menuju lokasi walimah, maka dalam hal ini menghadiri walimah pernikahan menjadi tidak wajib. Dan dalam keadaan ini pula, tidak wajib baginya untuk berutang pada orang lain agar mampu membiayai ongkos untuk perjalanan walimah, sebab dalam fiqih dikenal ketentuan bahwa tidak wajib bagi seseorang untuk mengupayakan terwujudnya keadaan yang membuatnya wajib melakukan suatu hal (tahsilu sabab al-wujub la yajib). Wallahu a’lam.
 
 
Ustadz M. Ali Zainal Abidin, Pengajar di Pondok Pesantren Annuriyah, Kaliwining, Rambipuji, Jember.
 
Sabtu 24 Agustus 2019 20:0 WIB
Penjelasan tentang Mahram Muabbad dan Mahram Muaqqat
Penjelasan tentang Mahram Muabbad dan Mahram Muaqqat
(Ilustrasi: via khnsaa.ps)
Dalam al-Fiqh al-Manhaji, Dr. Mustafa al-Khin membagi perempuan yang haram dinikah atau mahram menjadi dua kategori: muabbad dan muaqqat. Yang dimaksud dengan mahram muabbad (permanen) adalah wanita yang haram dinikah selama-lamanya, bagaimana pun situasi dan keadaannya. Mahram muabbad sendiri disebabkan oleh tiga hal: kekerabatan, perkawinan, dan persusuan. Mahram muabbad karena kekerabatan atau nasab ada tujuh: 
 
1. Ibu, ibunya ibu (nenek), ibunya ayah (nenek), ibunya nenek (buyut), hingga terus ke atas.
 
2. Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki (cucu), anak perempuan dari anak perempuan (cucu), anak perempuan dari cucu (cicit), hingga terus ke bawah. 
 
3. Saudara perempuan, baik seayah-seibu, seayah, maupun seibu. 
 
4. Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan), baik saudara seayah-seibu, seayah, atau seibu. 
 
5. Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan), baik saudara seayah-seibu, seayah, atau seibu. 
 
6. Saudara perempuan ayah (bibi), bibinya ayah, bibinya kakek, hingga terus ke samping. 
 
7. Saudara perempuan ibu (bibi), bibinya ibu, bibinya nenek, hingga terus ke samping. (Lihat: Dr. Mustafa al-Khin, Dr. Mustafa al-Bugha, ‘Ali al-Syarbaji, al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafi‘i, Damaskus: Darul Qalam, 1992, jilid 4, hal. 25). 
 
Mahram muabbad karena sebab perkawinan ada empat: 
 
1. Istri ayah (ibu tiri), istri kakek (nenek tiri), dan terus ke atas, dengan catatan sang ayah atau sang kakek telah bergaul suami-istri dengannya. 
 
2. Istri anak (menantu), istri cucu, hingga terus ke bawah, walaupun sang anak atau cucu baru sekadar akad dan belum bergaul suami-istri. Berbeda jika status “anak” atau “cucu” tersebut adalah anak angkat. Sehingga boleh hukumnya menikah dengan mantan istri anak angkat. 
 
3. Ibu istri (mertua), nenek istri, hingga terus ke atas, walaupun baru sekadar akad nikah dengan anaknya belum bergaul suami-istri. 
 
4. Anak perempuan istri (anak tiri), anak perempuan dari anak tiri (cucu tiri), dengan catatan ibu si anak tersebut telah dicampuri. 
 
Kaitan dengan marhram muabbad yang disebabkan oleh perkawinan ini, Syekh Ibnu Qasim al-‘Izzi telah menyatakan: 
 
فالعقد على البنات يحرم الأمهات وأما البنات فلا تحرم إلا بالدخول على الأمهات 
 
Artinya: Akad nikah dengan anak perempuan mengharamkan ibunya. Sedangkan anak perempuan tidak haram kecuali setelah bergaul suami-istri dengan ibunya. (Lihat: Hâsyiyah al-Bâjûrî, [Semarang: Maktabah al-‘Ulumiyyah] Tanpa Tahun, Jilid 2, hal. 113). 
 
Mahram muabbad karena persusuan jumlahnya ada tujuh, seperti mahram nasab. Namun yang disebutkan ayat Al-Qur’an hanya dua, sehingga sisanya dapat dianalogikan dengan mahram nasab lainnya. Adapun ketujuh mahram persusuan dimaksud adalah: 
 
1. Ibu persusuan, seorang perempuan yang menyusui Anda, termasuk nenek persusuan, hingga ke atas. 
 
2. Saudara perempuan persusuan, yaitu perempuan yang disusui oleh perempuan yang menyusui Anda. Dikecualikan jika saudara perempuan persusuan Anda itu ingin menikah dengan saudara laki-laki Anda. Maka itu dihalalkan. 
 
3. Anak perempuan dari saudara laki-laki persusuan (keponakan). 
 
4. Anak perempuan dari saudara perempuan persusuan (keponakan). 
 
5. Bibi persusuan, yakni perempuan yang menyusu bersama ayah Anda. 
 
6. Bibi persusuan, yakni perempuan yang menyusu bersama ibu Anda. 
 
7. Anak perempuan persusuan, yakni anak perempuan yang menyusu kepada istri Anda, sehingga Anda menjadi ayah persusuannya. 
 
Tentang mereka, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Persusuan itu mengharamkan apa yang haram karena kelahiran,” (HR al-Bukhari dan Muslim).
 
Baca juga:
 
Hal ini juga berlaku bagi seorang perempuan. Artinya, ia haram menikah dengan ayah persusuannya, anak persusuannya, saudara laki-laki persusuannya, keponakan persusuannya, dan paman persusuannya. Maksud ayah persusuannya adalah suami dari ibu yang menyusui dirinya. 
 
 
Bahkan, hubungan marham persusuan ini juga berlaku setelah perkawinan. Mereka adalah: (1) mertua persusuan, yakni perempuan yang menyusui istri Anda, (2) anak tiri perempuan persusuan, yakni anak perempuan yang menyusu kepada istri Anda, namun sebelum menikah dengan Anda, (3) ibu tiri persusuan, yakni ibu tiri dari ayah persusuan, dan (4) menantu persusuan, yakni istri dari anak laki-laki yang menyusu kepada istri Anda.
 
Kaitan ini, al-Syafi‘i mempersyaratkan, seorang anak menjadi mahram manakala anak tersebut telah menyusu sebanyak lima kali secara terpisah dan dalam usia kurang dari dua tahun. (Lihat: al-Mawardi, al-Hâwi al-Kabîr fî Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi‘i, Darul Kutub: Beirut, 1999, jilid 11, hal. 369). 
 
Adapun mahram muaqqat atau sementara adalah perempuan-perempuan yang haram dinikah karena sebab tertentu. Bila sebabnya hilang, maka hilang pula keharamannya. Mereka adalah: 
 
1. Adik/kakak ipar. Artinya, tidak boleh menikah dengan seorang perempuan sekaligus menikahi saudaranya dalam waktu bersamaan, baik bersaudara karena nasab maupun bersaudara karena persusuan, baik dalam satu akad maupun dalam akad yang berbeda. Jika pernikahannya dilakukan dalam satu waktu, maka batallah pernikahan keduanya. Namun, jika pernikahannya dilakukan dalam waktu yang kedua, maka batallah pernikahan yang kedua. Kecuali jika perempuan yang pertama meninggal atau setelah dicerai lalu habis masa iddahnya, maka saudara perempuanya boleh dinikah. 
 
2. Bibi istri. Alasannya, tidak boleh menikahi seorang perempuan sekaligus dengan bibinya atau dengan keponakannya. 
 
3. Perempuan yang kelima. Artinya, tidak boleh seorang laki-laki menikahi perempuan yang kelima sebab ia sudah menikahi empat perempuan. Kecuali jika salah seorang dari yang empat meninggal dunia atau dicerai. 
 
4. Perempuan musyrik penyembah berhala, yaitu perempuan yang tidak memiliki kitab samawi (Taurat dan Injil). Namun, bila perempuan itu memiliki kitab samawi atau perempuan itu sudah memeluk Islam, maka ia boleh dinikah. 
 
5. Perempuan bersuami. Tidak boleh seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang bersuami dan masih dalam ikatan perkawinannya. Namun, bila suaminya meninggal dunia atau menceraikannya dan masa iddahnya sudah habis, maka boleh dinikah. 
 
6. Perempuan yang masih menjalani masa iddah, baik dari iddah wafat maupun iddah cerai. Setelah masa iddahnya habis, maka ia boleh dinikah. 
 
7. Perempuan yang telah ditalak tiga. Tidak halal bagi seorang suami merujuk atau menikahi kembali istrinya yang telah ditalak tiga, sampai istrinya itu dinikah oleh laki-laki lain (muhallil) dengan pernikahan yang sah dan sesuai syariat. Kemudian, suami kedua atau muhallil itu menceraikannya dan masa iddah si istri darinya telah habis. Jika itu sudah terpenuhi, maka suami pertama boleh menikahinya kembali dengan akad yang baru. (Lihat: Dr. Mustafa al-Khin, Dr. Mustafa al-Bugha, ‘Ali al-Syarbaji, al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafi‘i, Damaskus: Darul Qalam, 1992, jilid 4, hal. 25-33). 
 
Dalam kitab-kitab yang lain, mahram muaqqat ditambah dengan perempuan yang sedang ihram hingga selesai ihramnya, dan perempuan pezina hingga bertobat dari zinanya.
 
Ketentuan mahram di atas sebagian besar disimpulkan dari ayat berikut ini: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha-Pengampun lagi Maha-Penyayang, (QS al-Nisa’ 04]: 23). 
 
Demikianlah perempuan-perempuan yang haram dinikah, baik yang muabbad (permanen) maupun muaqqat (temporal). Di samping itu, mengetahui kedua jenis mahram ini juga bermanfaat untuk menentukan batasan aurat dan juga batas pergualan antara laki-laki dan perempuan. Wallahu a’lam
 
 
Ustadz M. Tatam Wijaya, Alumni PP Raudhatul Hafizhiyyah Sukaraja-Sukabumi, Pengasuh Majelis Taklim “Syubbanul Muttaqin” Sukanagara-Cianjur, Jawa Barat.