IMG-LOGO
Trending Now:
Syariah

Hukum Menjual Barang Wakaf Masjid yang Sudah Rusak

Selasa 3 September 2019 15:0 WIB
Share:
Hukum Menjual Barang Wakaf Masjid yang Sudah Rusak
Apa yang harus dilakukan takmir masjid terhadap alat-alat wakaf masjid yang sudah lapuk dimakan usia? (Foto ilustrasi: NU Online)
Masjid merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan seorang Muslim. Setiap orang Islam pasti mengetahui bahwa masjid adalah tempat ibadah mereka. Namun, tidak banyak yang mengetahui tentang hukum-hukum yang berkaitan dengannya, terlebih ihwal alat-alat masjid yang berstatus wakaf.
 
Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, barang-barang wakafan, termasuk inventaris yang diwakafkan untuk masjid, wajib dijaga kelestariannya. Barang-barang wakaf masjid seperti tikar, genteng, sajadah, speaker, dan lain sebagainya adalah amanat yang wajib dijaga bersama-sama, baik oleh takmir atau masyarakat secara umum agar tidak rusak. Namun pada kenyataannya kerusakan tidak bisa dihindari. Karena faktor umur yang sudah sangat tua atau sering dimanfaatkan, barang-barang tersebut menjadi rapuh. Pada akhirnya, barang-barang tersebut mangkrak di gudang tanpa dimanfaatkan. Padahal maksud dari wakaf adalah agar barangnya dimanfaatkan.
 
Kondisi demikian menjadikan takmir kebingungan antara menjaga eksistensi status kewakafannya atau menjualnya dengan mengalokasikan hasil penjualannya untuk kemaslahatan masjid. Keduanya adalah pilihan yang dilematis bagi takmir. Di satu sisi mempertahankan barang wakafan adalah upaya melestarikan harta wakaf yang diperintahkan agama, tapi di sisi lain membiarkannya mangkrak tidak dipakai juga akan sia-sia.
 
Pertanyaannya kemudian apa yang harus dilakukan pihak takmir terhadap alat-alat tersebut? Bagaimana hukum menjualnya?
Hukum menjual alat-alat masjid tersebut, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi’iyyah. Menurut pendapat yang kuat, diperbolehkan bila dirasa lebih maslahat untuk dijual, misalnya alat-alat masjid yang telah lapuk dimakan usia, andaikan dibiarkan mangkrak, tidak memiliki manfaat apa pun, hanya menjadi barang rongsok yang memenuhi gudang atau tempat penyimpanan lainnya. Selain tidak digunakan, masjid juga tidak memiliki keuntungan apa pun atas barang-barang tersebut, baik jangka pendek atau jangka panjang. 
 
Menurut Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, sebagaimana dikutip oleh Syekh Abu Bakr bin Syatha, kebolehan penjualan harta wakaf ini dimaksudkan agar ia tidak tersia-sia, menghasilkan uang (meski minim) dari hasil penjualan yang manfaatnya kembali kepada harta wakaf adalah lebih baik ketimbang membiarkannya sia-sia tanpa guna. Syekh Ibnu Hajar juga menegaskan persoalan ini termasuk pengecualiaan dari larangan menjual harta wakaf. Pendapat ini disepakati oleh dua guru besar ulama Syafi’iyyah, al-Imam al-Rafi’I, dan al-Imam al-Nawawi.
 
Hasil penjualan barang-barang tersebut bila memungkinkan, wajib dibelikan benda yang sama, semisal tikar masjid yang rusak menumpuk banyak, setelah dijual wajib dibelikan sesama tikar meski dalam jumlah yang lebih minim. Bila tidak memungkinkan, misalnya hasil penjualan alat masjid tidak memadai untuk membeli barang yang sama, maka uang hasil penjualannya ditasarufkan untuk segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan masjid. 
 
Disebutkan dalam kitab Fath al-Mu’in beserta Hasyiyah I’anah al-Thalibin keterangan sebagai berikut:
 
وَيُصْرَفُ ثَمَنُهَا لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ حَصِيْرٍ أَوْ جَذْعِ بِهِ.
 
“Dan uang penjualannya dialokasikan untuk kemaslahatan masjid bila tidak mungkin membeli tikar atau pelapah kurma dengannya.”
 
 (قَوْلُهُ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ حَصِيْرٍ أَوْ جَذْعٍ بِهِ) أَيْ بِالثَّمَنِ، فَإِنْ أَمْكَنَ اُشْتُرِيَ بِهِ وَلَا يُصْرَفُ لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ
 
“Ungkapan Syekh Zainuddin al-Malibar; bila tidak mungkin membeli tikar atau pelapah kurma dengannya; bila memungkinkan maka dibelikan tikar atau pelapah kurma dengannya dan uang tersebut tidak ditasarufkan untuk kemaslahatan masjid” (Syekh Zainuddin al-Malibari dan Syekh Abu Bakr bin Muhammad Syatha, Fath al-Mu’in dan Hasyiyah I’anah al-Thalibin, juz 3, hal. 180).
 
Pendapat berbeda disampaikan oleh segolongan ulama dari kalangan Syafi’iyyah, menurut mereka hukum menjual harta wakafan tersebut tidak diperbolehkan, sebab lebih menekankan kepada kelestarian harta wakaf. 
 
Permasalahan ini pernah disinggung dalam forum konferensi besar (Konbes) Pengurus Besar Syuriyah Nahdlatul Ulama ke-2 di Jakarta pada tanggal 1-3 Jumadil Ulaa 1381 H./11 - 13 Oktober 1961 M.
 
Selain membahas hukum menjualnya, keputusan tersebut juga menyebut alat-alat masjid yang sudah rusak masih menetapi statusnya sebagai harta wakaf, tapi boleh dijual bila maslahatnya hanya dijual.
 
Berikut bunyi keputusannya:
 
Bagaimana hukumnya alat-alat mesjid yang sudah rusak seperti tikar dan pelepah kurma? Apakah masih tetap kewakafannya/kemesjidannya, ataukah tidak?
 
Alat-alat mesjid yang sudah rusak yang tidak patut dipakai lagi kecuali dibakar, itu masih tetap hukum kewakafannya, tetapi boleh dijual kalau kemaslahatannya hanya dijual, kecuali menurut segolongan ulama” (Ahkam al-Fuqaha, hal. 333-335).
 
Para kiai dalam forum Konbes mengambil keputusan tersebut dengan merujuk beberapa referensi sebagai berikut:
 
1. Fath al-Mu’in dan I’anah al-Thalibin 
 
وَيَجُوْزُ بَيْعُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ الْمَوْقُوْفَةِ عَلَيْهِ إِذَا بَلِيَتْ بِأَنْ ذَهَبَ جَمَالُهَا وَنَفْعُهَا وَكَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِيْ بَيْعِهَا وَكَذَا جُذُوْعُهُ الْمُنْكَسِرَةُ خِلاَفًا لِجَمْعٍ فِيْهِمَا 
 
)قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ بَيْعُ حَصْرِ الْمَسْجِدِ إِلَخ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ أَيْ لِئَلاَّ تَضِيْعَ فَتَحْصِيْلُ يَسِيْرٍ مِنْ ثَمَنِهَا يَعُوْدُ عَلَى الْوَقْفِ أَوْلَى مِنْ ضِيَاعِهَا وَاسْتُثْنِيَتْ مِنْ بَيْعِ الْوَقْفِ لِأَنَّهَا صَارَتْ كَالْمَعْدُوْمَةِ ... وَزَادَ فِيْ مَتْنِ الْمِنْهَاجِ وَلَمْ تَصْلُحْ إِلاَّ ِلْلإِحْرَاقِ قَالَ فِيْ التُّحْفَةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ تَصْلُحْ إلخ مَا إِذَا أَمْكَنَ أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهُ نَحْوُ اْلأَلْوَاحِ فَلاَ تُبَاعُ قَطْعًا بَلْ يَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ وَيَسْتَعْمِلُهُ فِيْمَا هُوَ أَقْرَبُ لِمَقْصُوْدِ الْوَاقِفِ قَالَ السُّبْكِيْ حَتَّى لَوْ أَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُ بِإِدْرَاجِهِ فِيْ آلآتِ الْعِمَارَةِ امْتَنَعَ بَيْعُهُ فِيْمَا يَظْهَرُ.اهـ (قَوْلُهُ خِلاَفًا لِجَمْعٍ فِيْهِمَا) أَيْ فِي الْحَصْرِ وَالْجُذُوْعِ صَحَّحُوْا عَدَمَ جَوَازِ بَيْعِهِمَا بِصِفَتِهِمَا الْمَذْكُوْرَةِ إِدَامَةً لِلْوَقْفِ فِيْ عَيْنِهِمَا
 
“Diperbolehkan menjual tikar yang diwakafkan untuk mesjid yang sudah rusak, dengan hilangnya keindahan dan fungsinya, sedangkan kemaslahatnya adalah dengan menjualannya. Begitu pula batang kayu mesjid yang patah, berbeda dengan sejumlah ulama dalam keduanya. 
 
(Ungkapan Syekh Zainuddin al-Malibari: “Diperbolehkan menjual tikar yang diwakafkan untuk mesjid.”) Dalam kitab al-Tuhfah Ibn Hajar al-Haitami berkata: “Maksudnya supaya tidak tersia-sia, karena menghasilkan harta -uang- sedikit dari harga penjualannya yang kembali pada barang wakaf itu lebih baik dari pada menyia-nyiakannya. Penjualan tersebut dikecualikan dari -larangan penjualan barang wakaf karena tikar dan batang kayu tersebut seperti sudah tidak ada.” Dalam Matn al-Minhaj al-Nawawi menambahkan: “Dan tikar serta batang kayu tersebut tidak layak kecuali dibakar.” Dalam al-Tuhfah Ibn Hajar berkata: “Dengan ungkapan: “Dan tikar serta batang kayu tersebut tidak layak …” al-Nawawi mengecualikan kondisi bila batang kayu itu masih bisa dibuat papan, maka tidak boleh dijual tanpa khilafiyah para ulama.” Namun hakim -daerah terkait- harus melakukan pertimbangan matang dan menggunakannya dalam perkara yang lebih dekat dengan tujuan si pewakaf. Al-Subki berkata: “Sehingga bila mungkin digunakan sebagai alat-alat perawatan masjid, maka tidak boleh dijual menurut pengkajian yang kuat.” Sampai disini pernyataan Ibn Hajar. 
 
(Ungkapan beliau: “Berbeda dengan sejumlah ulama dalam keduanya.”) Maksudnya dalam kasus tikar dan batang kayu. Mereka membenarkan ketidakbolehan menjualnya dengan kondisi tersebut, demi mengabadikan -sifat- wakaf dalam kedua barang itu” (Syekh Zainuddin al-Malibari dan Syekh Abu Bakr bin Muhammad Syatha, Fath al-Mu’in dan Hasyiyah I’anah al-Thalibin, juz 3, hal. 180).
 
2. Fath al-Mu’in dan I’anah al-Thalibin 
 
)وَلاَ يُبَاعُ مَوْقُوْفٌ وَإِنْ خَرُبَ) ... فَإِنْ تَعَذَّرَ اْلاِنْتِفَاعُ بِهِ إِلاَّ بِاْلإِسْتِهْلاَكِ كَأَنْ صَارَ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ إِلاَّ بِاْلإِحْرَاقِ اِنْقَطَعَ الْوَقْفُ أَيْ وَيَمْلِكُهُ الْمَوْقُوْفُ عَلَيْهِ حِيْنَئِذٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ... (وَسُئِلَ) شَيْخُنَا عَمَّا اِذَا عُمِّرَ مَسْجِدٌ بِآلآتٍ جُدُدٍ وَبَقِيَتْ الْآلَةُ الْقَدِيْمَةُ فَهَلْ يَجُوْزُ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ آخَرَ قَدِيْمٍ بِهَا أَوْ تُبَاعُ وَ يُحْفَظُ ثَمَنُهَا (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوْزُ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ قَدِيْمٍ وَحَادِثٍ بِهَا حَيْثُ قُطِعَ بِعَدَمِ احْتِيَاجِ مَا هِيَ مِنْهُ إِلَيْهَا قَبْلَ فَنَائِهَا وَلاَ يَجُوْزُ بَيْعُهُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوْهِ .
 
)قَوْلُهُ وَلاَ يُبَاعُ مَوْقُوْفٌ) أَيْ وَلاَ يُوْهَبُ لِلْخَبَرِ الْمَآرِّ أَوَّلَ الْبَابِ وَكَمَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ يَمْتَنِعُ تَغْيِيْرُ هَيْئَتِهِ كَجَعْلِ الْبُسْتَانِ دَارًا 
 
"Barang wakaf tidak boleh dijual meski sudah rusak … Maka bila sudah tidak bisa difungsikan, kecuali dengan pemanfaatan yang menghabiskannya, seperti tidak akan termanfaatkan kecuali dengan dibakar, maka -sifat- wakafnya terputus. Maskudnya maka dalam kondisi seperti ini mauquf ‘alih (pihak yang diwakafi) bisa memilikinya menurut qaul mu’tamad.
 
Guruku (Ibn Hajar al-Haitami) pernah ditanya tentang mesjid yang direnovasi dengan bahan bangunan baru, dan bahan bangunan yang lama (tidak digunakan lagi). Maka apakah boleh merenovasi mesjid lain yang kuno dengan bahan bangunan yang sudah tidak digunakan itu?
 
Maka beliau menjawab: “Boleh merenovasi mesjid lama atau membangun mesjid baru yang lain dengan bahan bangunan yang sudah tidak digunakan tersebut, sekiranya sudah dipastikan mesjid yang direnovasi dengan bahan bangunan baru (dalam soal) tidak membutuhkannya sebelum bahan bangunan yang sudah tidak digunakan itu rusak total. Dan tidak boleh menjualnya sama sekali. (Syekh Zainuddin al-Malibari dan Syekh Abu Bakr bin Muhammad Syatha, Fath al-Mu’in dan Hasyiyah I’anah al-Thalibin, juz 3, hal. 179-182).
 
 
Ustadz M. Mubasysyarum Bih, Dewan Pembina Pondok Pesantren Raudlatul Quran, Geyongan, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat.
 
Share:

Baca Juga

Rabu 28 Agustus 2019 19:0 WIB
Hukum Menjual Material Wakaf Bangunan Lama
Hukum Menjual Material Wakaf Bangunan Lama
Tim NU Peduli saat meninjau masjid rusak di lokasi bencana di Lombok. (Ilustrasi: NU Online)
Di beberapa daerah, perbaikan masjid atau mushala wakaf tidak bisa dihindari. Kebutuhan masyarakat yang mendesak meniscayakan bangunan lama perlu direnovasi agar lebih memadai. Pasca-pembongkaran bangunan lama, material bangunan lama seperti genteng, kayu, besi, dan lain-lain sebagian masih dapat dimanfaatkan. Namun, karena kontruksi bangunan baru spesfikasinya sudah lebih modern, menjadikan material bangunan lama tergeletak tidak terpakai.
 
Dalam titik ini muncul inisiatif dari nadzir (takmir) untuk menjual material lama agar uang hasil penjualannya dapat dialokasikan untuk membantu biaya perehaban semisal dibelikan material yang baru. Bagaimana hukumnya menjual material lama (harta wakaf) dan hasil penjualannya dibelikan material bangunan yang baru?
 
Menurut mazhab Syafi’i pada dasarnya harta wakaf tidak diperbolehkan untuk dijual dan dihibahkan. Sejalan dengan pengertian wakaf sendiri yaitu menyedekahkan harta secara permanen dengan membekukan tasarufnya untuk pemanfaatan yang diperbolehkan syariat. Hal ini berlandaskan hadits:
 
وَوَقَفَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَرْضًا أَصَابَهَا بِخَيْبَرَ بِأَمْرِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَشَرَطَ فِيهَا شُرُوطًا مِنْهَا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ وَأَنَّ مَنْ وَلِيَهَا يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمُ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ
 
“Sahabat Umar mewakafkan tanah yang beliau dapatkan saat perang Khaibar atas perintah Nabi. Umar mensyaratkan di dalamnya beberapa syarat, di antaranya tidak boleh dijual pangkalnya, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, orang yang mengurusnya boleh memakan darinya dengan baik atau memberi makan kerabatnya dengan nominal sewajarnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).
Setelah mendengar hadits Sahabat Umar di atas, Syekh Abu Yusuf, salah satu murid utama Imam Abu Hanifah al-Nu’man bin Tsabit, menarik diri dari pendapat gurunya yang membolehkan menjual harta wakaf. Bahkan Abu Yusuf berkata “Seandainya Abu Hanifah mendengar hadits tersebut, niscaya akan berpendapat demikian.” Riwayat ini dikonfirmasi oleh Syekh Muhammad bin Ahmad al-Ramli dalam karyanya Nihayah al-Muhtaj sebagai berikut:
 
وعن أبي يوسف أنه لما سمع خبر عمر أنه لا يباع أصلها رجع عن قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - ببيع الوقف وقال لو سمعه لقال به
 
“Dari Abu Yusuf, bahwa saat beliau mendengar hadits Sahabat Umar tentang larangan menjual pokok harta wakaf, beliau mencabut dari pendapatnya Abu Hanifah tentang kebolehan menjual wakaf. Abu Yusuf berkata; andai Abu Hanifah mendengarnya, niscaya beliau berkata demikian.” (Syekh Muhammad bin Ahmad al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, juz 5, hal. 359).
 
Berkait dengan material bangunan lama yang masih dapat dimanfaatkan, idealnya adalah tidak dijual dan tetap dimanfaatkan untuk bangunan yang baru.
 
Disebutkan dalam kitab I’anah al-Thalibin:
 
وخرج بقوله ولم تصلح الخ ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو ألواح، فلا تباع قطعا، بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف.قال السبكي حتى لو أمكن استعماله بإدراجه في آلات العمارة، امتنع بيعه فيما يظهر.
 
“Dikecualikan dari ucapan Syekh Zainuddin; dan tidak layak kecuali untuk dibakar; yaitu ketika masih mungkin menjadikan dari harta wakaf itu semisal papan, maka tidak boleh dijual secara pasti. Bahkan hakim wajib berijtihad dan menggunakannya untuk pemanfaatan yang lebih dekat dengan tujuan pewakaf. Al-Imam al-Subki berkata; bahkan bila mungkin menggunakannya dengan memasukan harta wakaf dalam alat-alat pembangunan, maka tercegah menjualnya menurut pendapat yang jelas.” (Syekh Abu Bakr 'Utsman bin Muhammad Syatha' Al-Bakri, I’anah al-Thalibin, juz 3, hal.  212).
 
Namun jika tidak memungkinkan, maka wajib disimpan untuk kebutuhan masjid atau mushala yang akan datang, tidak boleh dijual atau ditasarufkan untuk membantu biaya pembangunan masjid atau mushala lain.
 
Syekh Bafadlal mengatakan:
 
ويؤخذ من جواب السائل أنه إن أمكن حفظ الأطيان المذكورة في السؤال الى وقت حاجة المسجد التي هي منه لها فيجب على الناظر حفظها ولم يجز بيعها ولا صرفها في عمارة مسجد آخر
 
“Diambil dari jawaban penanya bahwa bila memungkinkan menjaga material-material (wakaf) tersebut dalam pertanyaan sampai waktu kebutuhan masjid, maka wajib atas nadzir menjaganya, tidak boleh menjualnya, tidak boleh mengalokasikannya untuk pembangunan masjid yang lain.” (Syekh Bafadlal, Mawahib al-Fadl min Fatawa Ba Fadlal, hal.  137).
 
Adapun bila dipastikan masjid/mushala wakaf dipastikan tidak lagi membutuhkan material bangunan lama, semisal sudah terlalu kuno, maka terdapat ikhtilaf di kalangan ulama. Menurut Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, tidak boleh dijual, tapi dimanfaatkan untuk masjid/mushala lain yang membutuhkan, diutamakan masjid/mushala terdekat. Sedangkan menurut Syekh Abdullah Bamakhramah, boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan material yang baru. Bahkan hukumnya bisa wajib bila dikhawatirkan tersia-sia mangkrak tanpa guna.
 
Ditegaskan dalam kitab al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra:
 
 (وسئل) عمن جدد مسجدا أو عمره بآلات جدد وبقيت الآلة القديمة هل تجوز عمارة مسجد آخر قديم بها أو لا فتباع ويحفظ ثمنها أو لا؟
 
“Syekh Ibnu Hajar ditanya tentang orang yang merehab masjid atau merenovasinya dengan material-material yang baru, apakah boleh membangun masjid lama yang lain dengan material tersebut? Atau tidak boleh, maka boleh dijual dan disimpan uangnya atau tidak demikian?”
 
(فأجاب) بقوله نعم تجوز عمارة مسجد قديم أو حادث بها حيث قطع بعدم احتياج المسجد الذي هي منه إليها قبل فنائها ولا يجوز بيعها بوجه من الوجوه فقد صرحوا بأن المسجد المعطل لخراب البلد إذا خيف من أهل الفساد على نقضه نقض وحفظ وإن رأى الحاكم أن يعمر بنقضه مسجدا آخر جاز وما قرب منه أولى 
 
“Beliau menjawab; benar, boleh membangun masjid lama atau baru dengan material bangunan lama ketika dipastikan ketiadaan butuhnya masjid pada material tersebut sebelum hancurnya. Tidak boleh menjualnya dengan cara apapun. Ulama menegaskan bahwa masjid yang vakum karena hancurnya negara bila dikhawatirkan dihancurkan oleh para perusak, maka wajib dibongkar dan dijaga (materialnya). Bila hakim menganggap baik material tersebut untuk pembangunan masjid lain, maka boleh. Masjid terdekat lebih utama” (Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra, juz 3, hal. 288).
 
Dalam himpunan fatwa Syekh Bafadlal, pakar fiqh terkenal dari Tarim Yaman disebutkan keterangan sebagai berikut:
 
أما اذا قطع بعدم احتياج المسجد التي هي منه اليها فيجوز عمارة مسجد آخر بها والقريب اولى ولا يجوز بيعها بحال. 
 
“Adapun bila dipastikan ketiadaan butuhnya masjid terhadap material-material tersebut, maka boleh membangun masjid lain dengannya, lebih utama masjid terdekat. Tidak boleh menjualnya sama sekali.”
 
وقال الشيخ العلامة عبد الله بن عمر مخرمة رحمه الله انه اذا لم تبع ضاعت او انها تتطرق اليها ايدي الظلمة ونحو ذلك جاز بل وجب بيعها ويؤخذ بثمنها مثلها ان كان يمكن حفظه ويؤمن عليه ولا أخذ به جزء عقار ونحوه مما يؤمن عليه ويمكن حفظه للمسجد الى وقت حاجته.
 
“Dan berkata Syekh Abdullah bin Umar Makhramah, bahwa bila tidak dijual akan sia-sia atau berada di tangan orang-orang zalim dan sebagainya, maka boleh bahkan wajib menjual material-material bangunan lama tersebut. Dan hasil penjualannya dibelikan material baru bila mungkin disimpan, tidak dibelikan sepetak tanah dan lainnya dari hal-hal yang aman, dan mungkin menyimpannya sampai waktu kebutuhan masjid terhadap material tersebut” (Syekh Bafadlal, Mawahib al-Fadl min Fatawa Ba Fadlal, hal.  137).
 
Kesimpulannya, menjual material wakaf bangunan lama hukumnya tidak diperbolehkan jika masih memungkinkan dipakai untuk kebutuhan masjid/mushala yang bersangkutan. Bila tidak lagi dibutuhkan maka menurut Syekh Abdullah Bamakhramah hukumnya diperbolehkan dan hasil penjualannya dimanfaatkan untuk membeli material yang baru untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fisik masjid/mushala yang bersangkutan. Sedangkan menurut Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, hukum menjualnya haram, bahkan wajib dialokasikan untuk masjid/mushala lain yang lebih membutuhkan. Pihak takmir boleh memilih salah satu dari dua pendapat tersebut sesuai dengan pertimbangan yang menurutnya dirasa lebih maslahat.
 
 
Ustadz M. Mubasysyarum Bih, Dewan Pembina Pondok Pesantren Raudlatul Quran, Geyongan, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat.
 
Kamis 22 Agustus 2019 15:0 WIB
Larangan Memasung dan Mengasingkan Penyandang Disabilitas
Larangan Memasung dan Mengasingkan Penyandang Disabilitas
Meski jumlahnya menurun, pemasungan penyandang disabilitas mental masih jadi pilihan yang dilakukan kebanyakan masyarakat. (Ilistrasi: time.com)
Masalah pemasungan orang dengan gangguan mental di Indonesia masih dapat ditemui di berbagai daerah, atau mungkin di lingkungan dekat kita. Human Right Watch (HRW) menyatakan dalam rilisnya, meski jumlahnya menurun, pemasungan penyandang disabilitas mental ini masih merupakan pilihan yang dilakukan kebanyakan masyarakat.
 
HRW mengutip keterangan dari Direktorat Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan RI, bahwa orang yang dipasung dan dibelenggu dalam ruang terbatas telah mengalami penurunan jumlah kejadian. Per Juli 2018, angka pemasungan di 32 provinisi di Indonesia berada pada angka 12.832 kejadian, menurun dibandingkan 13.528 per Desember 2017.
 
Agaknya, pemasungan atau pembelengguan di ruang terbatas ini tidak terjadi pada orang dengan disabilitas mental saja. Bahkan masih bisa ditemui di sekitar kita, orang dengan disabilitas fisik dikungkung di rumah dan kurang mendapat respek dari keluarga. Diskriminasi disabilitas fisik, juga dapat memicu keputusasaan yang depresif bagi penyandangnya.
 
Pemasungan dan pembelengguan di ruang terbatas ini mencakup perawatan di panti sosial, rumah sakit jiwa, serta pusat rehabilitasi berbasis agama yang membatasi ruang ekspresi dan sosialisasi para penyandang disabilitas mental maupun fisik. Sebenarnya, bagaimana sudut pandang hukum atau ajaran Islam atas pemasungan dan pembelengguan tersebut?
 
Dalam Al-Qur’an, salah satu ayat yang menjadi ajakan pemenuhan hak sosial penyandang disabilitas tercantum dalam Surat An-Nur ayat 61:
 
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا...
 
Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit; dan tidak (pula) bagi diri kamu makan di rumah kamu, atau di rumah bapak-bapak kamu, di rumah ibu-ibu kamu, di rumah saudara-saudara kamu yang laki-laki, di rumah saudara kamu yang perempuan, di rumah saudara bapak kamu yang laki-laki, di rumah saudara bapak kamu yang perempuan, di rumah saudara ibu kamu yang laki-laki, di rumah saudara ibu kamu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau kawan kamu; Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau berpisah-pisah...”
 
Imam ath-Thabari dalam kitab tafsirnya Jami’ul Bayan fi Ta’wilil Qur’an yang dikenal dengan Tafsir ath-Thabari, menyebutkan bahwa asbabun nuzul ayat tersebut adalah dahulu orang-orang Anshor di Madinah sebelum hadirnya Nabi Muhammad, sering merasa risih dengan orang-orang buta dan lumpuh, yang hemat mereka tidak akan bisa ikut menikmati makanan sebagaimana mereka lakukan. 
 
Mereka berpikir akan lebih baik untuk menyendirikan makanan orang-orang cacat itu dibanding makan bersama. Dari sikap diskriminatif inilah, Allah menurunkan Surat An-Nur ayat 61, menyatakan bahwa tidak ada masalah untuk orang-orang buta dan lainnya untuk makan bersama mereka (Imam at Thabari, Jami’ul Bayan fi Ta’wilil Quran [Beirut: Muassasah ar-Risalah], jilid 19, hal. 219 – keterangan serupa dapat ditemukan dalam tafsir-tafsir yang lebih belakangan, seperti kitab tafsir karya Imam al-Mawardi, al-Qurthubi atau Ibnu Katsir).
 
Ada juga pendapat ulama dengan sudut pandang objek bicara – yaitu orang sakit, lumpuh dan buta tersebut. Ayat di atas dinilai menegur para penyandang disabilitas agar berbesar hati dan tidak enggan makan bersama orang lain atau berkunjung ke rumah saudara kaum muslimin.
Keterangan tafsir Surat An-Nur ayat 61 di atas yang juga menyinggung tentang “rumah-rumah” keluarga dan orang-orang terdekat, menunjukkan bahwa menghapuskan stigma dan diskriminasi untuk penyandang disabilitas – apalagi diikuti pengasingan dan pemasungan – hendaknya dimulai dari keluarga, tetangga serta orang-orang terdekat.
 
Dengan demikian, dari sudut pandang ajaran Islam, pemasungan dan pembelengguan adalah bentuk diskriminasi dan pengasingan sosial yang tidak boleh dilakukan atas penyandang disabilitas. Memberikan respek dan kesamaan hak adalah hal yang mesti dipenuhi, baik untuk penyandang disabilitas mental maupun fisik. Wallahu a’lam. (Muhammad Iqbal Syauqi)
 
 
Rabu 21 Agustus 2019 15:0 WIB
Lima Hikmah Anjuran Wakaf
Lima Hikmah Anjuran Wakaf
Islam memberi banyak pintu kebaikan, di antaranya melalui wakaf. (Ilustrasi: NU Online/Mahbib)
Di tulisan sebelumnya tentang dalil pensyariatan dan keutamaan wakaf, penulis telah memaparkan argumentasi tentang anjuran berwakaf, baik dari Al-Quran, al-Hadits, Ijma’ (konsensus ulama), dan teladan para sahabat Nabi. Dapat dipahami dari tulisan tersebut bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang mendapat perhatian lebih dari agama. Oleh karena besarnya pahala wakaf, maka besar pula hikmah yang terkandung di dalamnya.
 
Syekh Dr. Musthafa al-Khin dkk menerangkan dalam kitab al-Fiqh al-Manhaji ala Madzhab al-Imam al-Syafi’i juz 5, hal. 12, bahwa terdapat lima hikmah pensyariatan wakaf.
 
Pertama, membuka pintu taqarrub (pendekatan diri kepada Allah). 
 
Tidak ada hal yang lebih dicintai seorang mukmin melebihi kedekatannya dengan Allah sang maha pencipta. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi, saat seorang Muslim dekat dan dicintai Tuhannya, maka ia akan dijaga mata, tangan, kaki, telinga, dan seluruh tubuhnya. Oleh sebab itu, Islam memberi banyak pintu kebaikan yang dapat meningkatkan kecintaan Allah kepada manusia, di antaranya dengan pensyariatan wakaf.
 
Muslim yang rela mendermakan hartanya dengan cara berwakaf berarti telah membuka ruang selebar-lebarnya mendekati Tuhannya. Sepanjang harta wakaf masih dimanfaatkan, pihak pewakaf mendapat kucuran pahala tanpa harus ikut beramal, bahkan pahalanya tidak putus setelah ia mati meninggalkan dunia.
 
Kedua, memastikan komitmen penghambaan Muslim.
 
Seperti yang difirmankan Allah, manusia dan jin tidak diciptakan kecuali untuk beribadah dan menghamba kepada-Nya. Menghamba berarti harus siap menjalankan apa pun yang diperintah Tuhan, seperti pembantu yang harus patuh atas segala kehendak majikannya. Shalat, ibadah, hidup dan mati manusia semuanya hanya untuk Tuhan semesta alam. Tidak cukup menjadi hamba atau pecinta hanya dengan bermodal kata-kata “aku hamba Allah”, “aku mencintai Allah”, tapi harus disertai dengan bukti perilaku yang riil dan nyata. Allah menguji kualitas penghambaan manusia salah satunya dengan perintah berwakaf. Allah menantang umat manusia, tidaklah mereka mendapat kebaikan sampai rela mendermakan sebagian harta yang mereka sukai (QS Ali Imran: 92).
 
Ketiga, menekankan pentingnya investasi pahala. 
 
Siapa yang tidak senang mendapat hasil tanpa ikut bekerja? Misalnya begini. Ada pemodal besar menanam saham di perusahaan tertentu. Betapa beruntungnya sang investor ketika perusahaan itu berkembang pesat menguasai pasar. Tanpa harus memeras keringat ia menerima pundi-pundi rupiah di rekeningnya. Demikianlah logika sederhana sebuah investasi. 
 
Agama mengajarkan kepada manusia bahwa di antara sekian banyaknya jenis investasi, wakaf adalah sebuah investasi yang lebih menguntungkan. Investor yang kaya raya dengan triliunan uang yang dimiliki akan binasa, harta dan asetnya tidak akan dibawa sampai mati, juga tidak bisa dibuat modal yang menyelamatkan di akhirat. Padahal puncak dari perjalanan manusia adalah kehidupan setelah kematian. Berbeda dengan wakaf, pahalanya akan terus mengalir tiada henti sepanjang harta wakaf dimanfaatkan untuk hal yang positif. Kedermawanan sang pewakaf semasa hidupnya menjadi modal yang berharga untuk kehidupan di alam barzakh, alam kubur, dan puncaknya di hari penghakiman massal perbuatan manusia kelak.
 
Keempat, memajukan peradaban umat Islam.
 
Harta-harta wakaf bila dikelola dengan baik dapat memberi dampak positif yang besar untuk kemaslahatan umat Islam. Masjid, pondok pesantren, majelis ilmu, sekolahan, dan sebagainya tidak akan mati, kendala finansial untuk kemajuan dan perkembangannya bisa teratasi. Pesantren-pesantren akan mencetak kader ulama yang alim dan saleh, kampus-kampus akan memproduk para ilmuwan dan pakar kelas dunia, masjid tidak hanya makmur secara fisik, namun juga ramai kegiatan, dan lain sebagainya. Asalkan tidak dikorupsi dan dikelola dengan Quality Management (manajemen berkualitas), semua mimpi-mimpi itu akan menjadi nyata.
 
Kelima, mensejahterakan kaum dhuafa.
 
Wakaf bisa menjadi salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Sebagian saudara kita yang lemah secara ekonomi dapat dibantu dengan memberi mereka modal, misalnya dengan memberi sebagian hasil pengembangan harta wakaf produktif. Demikian pula para anak yatim, kaum dhuafa, janda-janda, setidaknya dapat diringankan beban hidup mereka dengan kontribusi harta wakaf.
 
Dapat dipahami dari uraian di atas, bahwa keutamaan wakaf tidak hanya berhubungan dengan pahala besar yang diterima pewakaf, tapi juga berkaitan dengan kemajuan dan kepedulian untuk kemaslahatan bersama. 
 
 
Ustadz M. Mubasysyarum Bih, Dewan Pembina Pondok Pesantren Raudlatul Quran, Geyongan, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat.