IMG-LOGO
Trending Now:
Nikah/Keluarga

Konsep Milkul Yamin, Hubungan Seks tanpa Perkawinan dalam Kajian Fiqih

Rabu 4 September 2019 22:30 WIB
Share:
Konsep Milkul Yamin, Hubungan Seks tanpa Perkawinan dalam Kajian Fiqih
Banyak ayat yang menunjukkan spirit Islam dalam menghilangkan sistem perbudakan. (Ilustrasi: Shutterstock)
Pasca-munculnya gagasan tentang keabsahan hubungan intim di luar nikah atas dasar ikatan milkul yamin, kini mungkin banyak orang yang penasaran dengan konsep tersebut. Bagaimana praktiknya? Benarkah ikatan itu memperbolehkan hubungan intim laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan? 
Sesungguhnya milkul yamin adalah akad atau hubungan kepemilikan seorang tuan terhadap budak atau hamba sahaya, baik budak yang diperoleh dari peperangan, dari hasil pembelian, maupun sebab kepemilikan lainnya yang dibenarkan syariat. Sehingga dengan akad atau hubungan ini, seorang pemilik budak perempuan diperbolehkan berhubungan intim dengan budak perempuannya dengan beberapa ketentuan.
 
Demikian sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama fiqih. Antara lain yang kita lihat dalam petikan berikut ini.
 
فَلاَ يَحِل لِرَجُلٍ أَنْ يَطَأَ امْرَأَةً فِي غَيْرِ زَوَاجٍ إِلاَّ بِأَنْ يَكُونَ مَالِكًا لَهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ 
 
Artinya: “Tidak halal bagi seorang laki-laki berhubungan intim dengan seorang perempuan tanpa nikah kecuali laki-laki itu adalah pemilik bagi perempuan tersebut (milk al-yamin), berdasarkan ayat, Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, (QS al-Mukminun [23]: 5-7)” (Lihat: Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman, Al-Mausu‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, [Kuwait: Darus Salasil], 1427 H, jilid 11, hal. 298). 
 
Dengan milk al-yamin, seorang tuan boleh berhubungan intim dengan budak perempuannya—yang kemudian disebut dengan sariyah—tanpa mengadakan akad nikah. Bahkan, sekiranya ia melakukan akad nikah, maka akad nikahnya tidak sah. Ini bukan berarti si tuan berhubungan intim tanpa akad atau ikatan longgar suka sama suka. Justru yang membolehkan hubungan itu sendiri adalah akad milik, yang disebutkan oleh para ulama fiqih statusnya lebih kuat daripada akad pernikahan. Sebab akad milkul yamin, selain melahirkan hak manfaat, juga melahirkan hak untuk hubungan intim.
 
مِلْكُ السَّيِّدِ لأِمَتِهِ يُبِيحُ لَهُ وَطْأَهَا دُونَ عَقْدٍ: لاَ يَحْتَاجُ وَطْءُ السَّيِّدِ لأِمَتِهِ إِلَى إِنْشَاءِ عَقْدِ زَوَاجٍ، وَلَوْ عَقَدَ النِّكَاحَ لِنَفْسِهِ عَلَى مَمْلُوكَتِهِ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ، وَلَمْ تَكُنْ بِذَلِكَ زَوْجَةً. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لأِنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ وَإِبَاحَةَ الْبُضْعِ، فَلاَ يَجْتَمِعُ مَعَهُ عَقْدٌ أَضْعَفُ مِنْهُ. وَلَوْ كَانَ الْحُرُّ مُتَزَوِّجًا بِأَمَةٍ، ثُمَّ مَلَكَ زَوْجَتَهُ الأْمَةَ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا مِنْهُ. 
 
Artinya, “Kepemilikan seorang tuan terhadap budak perempuannya membolehkan hubungan badan dengan budak tersebut tanpa akad. Artinya, hubungan intim si tuan dengan budak tersebut tidak membutuhkan akad nikah. Sekiranya, ia mengadakan akad nikah untuk dirinya dengan budak tersebut, maka akad nikahnya tidak sah. Dan dengan akad nikah itu, si budak tak berubah statusnya menjadi istri. Menurut Ibnu Qudamah, pasalnya kepemilikan budak melahirkan kepemilikan manfaat sekaligus kebolehan bergaul (hubungan intim). Maka tidak boleh berkumpul dengan akad nikah, suatu akad yang lebih lemah darinya. Sehingga bila seorang laki-laki merdeka menikah dengan seorang budak perempuan (yang bukan miliknya), kemudian budak yang dinikah itu dijadikan budak miliknya, maka batallah pernikahannya (karena tergeser akad milik).” (Lihat: Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman, Al-Mausu‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, [Kuwait: Darus Salasil], 1427 H, jilid 11, hal. 297). 
 
Namun, milkul yamin tak serta merta membolehkan hubungan intim. Masih ada sejumlah ketentuan lain. Karena itu, para ulama menguraikannya, mulai dari asal-usul kepemilikan (milkul yamin) budak tersebut hingga di saat si budak tersebut melahirkan anak dari tuannya.
 
Pertama, kebolehan seorang tuan berhubungan intim dengan budak perempuannya, disyaratkan budak tersebut adalah milik penuh, bukan milik bersama dengan orang lain (kongsi), baik dimiliki langsung dari hasil peperangan, pembelian, pemberian, dan sebab-sebab kepemilikan lain yang dibenarkan oleh syariat, bukan hasil curian atau rampasan.
 
Namun, menurut ‘Ali al-Shabuni kepemilikan budak dari hasil peperangan melawan orang-orang kafir diutamakan, berdasarkan seruan Allah kepada Nabi-Nya, Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki (milk al-yamin) dari apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, (QS al-Ahzab [33]: 50). 
 
Adapun alasan mengapa budak yang diperoleh dari peperangan (ghanimah) lebih utama dari budak-budak perempuan yang diperoleh dengan cara lain, karena peperangan membutuhkan perjuangan besar dan mengalami kesulitan tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan cara membeli, diberi, diwarisi, dan seterusnya (lihat: Syekh Muhammad ‘Ali al-Shabuni, Shafwah al-Tafasir, [Kairo: Daru al-Shabuni], 1997, jilid 2, hal. 488). 
 
Berdasarkan syarat di atas juga dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh berhubungan intim dengan budak perempuannya yang dimiliki bersama-sama dengan orang lain, berapa pun kecilnya kepemilikan orang lain tersebut. Demikian pula budak yang statusnya setengah merdeka. Sebab, dengan begitu kepemilikannya tidak penuh. Hanya saja, jika terjadi hubungan intim antara si tuan dengan budak perempuan yang dimiliki bersama tidak dikenai hukuman zina, karena syubhat. Cukup dengan dijatuhi hukuman ta‘zir. Kemudian, jika si budak hamil maka anaknya dinasabkan kepada tuannya tadi. 
 
Selain itu, milkul yamin ini tidak berlaku sebaliknya. Artinya, seorang perempuan yang memiliki budak laki-laki, tidak boleh berhubungan intim dengannya hanya karena memilikinya. Tidak ada perdebatan tentang ini di kalangan ulama ahli fiqih. 
 
Kedua, keberadaan budak perempuan beragama Islam atau kitabiyyah (Yahudi dan Nasrani) jika tuan yang memilikinya adalah Muslim. Sehingga jika budak itu beragama Majusi atau penganut paganisme tidak diperbolehkan bagi tuannya yang muslim walaupun terikat milkul yamin
 
Ketiga, di antara rahasia di balik kebolehan berhubungan intim dengan budak perempuan—pada zaman itu—adalah untuk menjaga kehormatan si pemilik budak; menjaga kehormatan si budak perempuan agar tidak cenderung kepada perbuatan nista (zina); dinasabkannya anak-anak dari budak perempuan kepada tuannya; dimerdekakannya anak-anak yang lahir dari pergaulan budak perempuan dengan tuannya; disandangkannya julukan “ummu walad” kepada budak perempuan tersebut setelah melahirkan anak; dan merdekanya budak perempuan tersebut setelah kematian tuannya.
 
Keempat, berbeda dengan pernikahan, milkul yamin diperbolehkan menggabungkan antara seorang budak perempuan dengan saudara perempuannya, atau dengan anaknya, atau dengan ibunya, atau dengan bibinya. Begitu pula jika pernikahan dibatasi oleh jumlah, maka milkul yamin boleh memiliki budak perempuan yang dicampuri lebih dari empat selama tidak ada penghalang. Namun, itu sebatas dalam akad milkul yamin. Adapun jika si pemilik berlanjut pada hubungan intim, maka ada ketentuan lain. Di antaranya jika seorang tuan bergaul dengan salah seorang budak perempuan, maka tidak boleh menggauli anak atau ibu budak tersebut. 
 
Kelima, budak perempuan yang digauli tidak ada hubungan mahram dengan tuannya, baik mahram muabbad maupun mahram muaqqat. Ini artinya, dengan milkul yamin, seorang laki-laki tidak boleh menggauli mahramnya, baik karena nasab, persusuan, maupun perkawinan, seperti ibu, anak perempuan, dan menantu. Bahkan, budak perempuan yang berstatus mahram tuannya, langsung merdeka walaupun baru sekadar dibeli. 
 
 
Keenam, setelah seorang laki-laki bergaul dengan seorang budak perempuan, maka baginya diharamkan menikahi ibu atau anak dari budak perempuan tersebut, layaknya yang diharamkan dalam pernikahan dengan perempuan merdeka.
 
Ketujuh, budak perempuan itu bukan pula istri dari orang lain, tidak sedang menjalani masa iddah, tidak sedang masa istibra dari kehamilan (membuktikan kosongnya rahim). 
 
Kedelapan, jika memiliki dua budak perempuan melalui akad milkul yamin, maka si tuan mereka boleh memilih salah satunya. Tidak boleh kedua-duanya, kecuali setelah dikeluarkan dari kepemilikannya seperti dijual atau dinikahkan dengan yang lain. 
 
يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الأْخْتَيْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا - كَالْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا - فِي مِلْكِ الْيَمِينِ، لَكِنْ إِنْ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ الأْخْرَى تَحْرِيمًا مُؤَقَّتًا، فَلَوْ وَطِئَ الثَّانِيَةَ أَثِمَ، وَهَذَا قَوْل الْجُمْهُورِ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ تَحْرِيمَ الأْخْتَيْنِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ فِي قَوْله تَعَالَى: ]وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأْخْتَيْنِ [مُطْلَقٌ، فَيَدْخُل فِيهِ التَّحْرِيمُ بِالزَّوَاجِ وَبِمِلْكِ الْيَمِينِ.
 
Artinya, “Diperbolehkan menyatukan dua budak perempuan bersaudara, atau sejenisnya—seperti ia dengan bibinya—dalam milkul yamin. Namun, jika si tuan mencampuri salah satunya, maka yang lainnya haram sementara. Jika menggauli yang kedua, maka ia berdoa. Ini adalah pendapat jumhur. Mereka ber-istidlal dengan haramnya dua perempuan bersaudara sebagaimana telah ditetapkan dalam nash Al-Qur’an, sebagaimana firman Allah, Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, (QS al-Nisa [4]: 23). Ini berlaku mutlak. Sehingga keharamannya masuk ke dalam pernikahan maupun milkul yamin” (Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman, Al-Mausu‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, [Kuwait: Darus Salasil], 1427 H, jilid 11, hal. 299). 
 
Masih ada beberapa ketentuan tentang sistem perbudakan dan pernikahan yang berkaitan dengan milkul yamin. Namun, inilah sekilas gambaran milkul yamin yang membolehkan hubungan intim tanpa ikatan pernikahan (akad nikah), tapi ikatan milik (akad milik) yang statusnya lebih kuat.
 
Terkait dengan milkul yamin ini, kita pun tak bisa melupakan sejarah bahwa praktik perbudakan itu memang pernah ada di muka bumi, bahkan diakui dalam syariat kita. Islam sendiri tak mungkin menghapus sistem itu secara sekaligus. Namun, kita yakin bahwa Al-Qur’an datang secara bertahap dengan semangat menghapus sistem itu. 
 
Banyak ayat yang menunjukkan spirit Islam dalam memberantas sistem perbudakan, di antaranya ayat tentang pendistribusian zakat, yang salah satunya diperuntukkan untuk memerdekakan budak. Belum lagi dalam dimensi hukum lain. Kafarat akibat salah membunuh atau bersenggama siang hari di bulan Ramadhan, misalnya, di antara dendanya adalah memerdekakan budak. Bahkan, hubungan intim sendiri antara seorang tuan dan budaknya, jika kemudian si budak melahirkan anak, anak itu harus dimerdekakan, serta si budak sendiri dimerdekakan setelah kematian tuannya. Islam juga memberi hak seseorang memperoleh warisan dari budak yang telah ia merdekakan. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a’lam.

 
Ustadz M. Tatam Wijaya, Alumni PP Raudhatul Hafizhiyyah Sukaraja-Sukabumi, Pengasuh Majelis Taklim “Syubbanul Muttaqin” Sukanagara-Cianjur, Jawa Barat.
 
Share:

Baca Juga

Selasa 3 September 2019 7:0 WIB
Kapan dan di Mana Sebaiknya Akad Nikah Dilangsungkan?
Kapan dan di Mana Sebaiknya Akad Nikah Dilangsungkan?
Tempat dan waktu mulia dianjurkan untuk melaksanakan hal-hal mulia, di antaranya akad nikah. (Ilustrasi: Youtube)
Setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan tentu mengharap pernikahannya penuh berkah. Karena itu, tak sedikit dari mereka yang melangsungkan akad pernikahannya di masjid. Namun, mungkin sebagian orang masih ragu bagaimana sesungguhnya hukum dan kebolehannya melangsungkan akad nikah di masjid? 
 
Jumhur (mayoritas) ulama memang menganjurkan akad nikah dilakukan di masjid. Di antara tujuannya adalah agar lebih mudah diketahui khalayak banyak dan juga demi keberkahan akad tersebut. 
 
Siti ‘Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:
 
أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ
 
“Umumkanlah akad nikah itu, lakukan ia di masjid, dan tabuhlah rebana untuknya.” 
 
Hanya saja para ulama Maliki mengingatkan, kebolehan akad nikah di masjid hanya prosesi ijab kabulnya saja. Sedangkan acara-acara lain seperti makan-makan atau tradisi yang berkaitan dengan pernikahan, sebaiknya dilakukan di luar masjid. Batasan ini juga tentu sangat beralasan karena menyangkut kehormatan masjid itu sendiri sebagai tempat suci dan tempat ibadah yang harus tetap dijaga, seperti tidak mengeraskan suara, tidak memperbanyak bicara, tidak mengizinkan perempuan yang sedang haid, dan sebagainya. Sehingga sekiranya tidak bisa menjaga kehormatan masjid, maka makruh hukumnya. Bahkan jumhur ulama sepakat memakruhkan dan melarang nyanyian-nyanyian yang tak pantas dilakukan di masjid. 
 
Baca juga:
 
Pertanyaannya, mengapa pernikahan diperbolehkan di masjid, bukankah pernikahan termasuk akad? Para ulama menjelaskan, akad yang dimakruhkan di masjid adalah akad jual beli atau sewa-menyewa. Sedangkan akad hibah dan sejenisnya tidak dimakruhkan, bahkan dianjurkan di masjid. Salah satu akad yang dianjurkan adalah akad nikah. 
 
Namun, perlu diingat, para ulama telah memakruhkan mengeraskan suara di masjid, walaupun dengan suara dzikir, jika sekiranya dzikir itu bisa mengganggu orang yang shalat. Jika tidak mengganggu maka tidak makruh. Justru jika dengan mengeraskan dzikir dapat membangkitkan ketaatan, menggugah hati orang yang melakukannya atau mengingatkan orang tidak berdzikir, maka itu lebih baik. 
 
Bagaimana jika mengeraskan suara dalam berbicara? Jika yang dibicarakannya adalah hal-hal yang kurang baik maka jelas hukumnya makruh, bahkan bisa haram. Sama halnya dengan pembicaraan yang baik-baik tetapi mengganggu orang yang shalat maka itu pun bisa makruh. Intinya, jika pembicaraannya dihalalkan dan tidak mengganggu maka hukumnya boleh dan tidak dimakruhkan (‘Abdurrahman ibn Muhammad ‘Audh al-Jaziri, al-Fiqh ala al-Mazhahib al-Arba‘ah, [Beirut: Darul Kutub], 2003, jilid 1, hal. 259).  
 
Sementara perihal menyantap makanan di masjid, selama tidak mengotori, hukumnya mubah. Namun, bila mengotori dan mengganggu, karena makanannya berbau seperti petai dan jengkol, maka hukumnya makruh bahkan tidak diperkenankan.
 
Kesimpulannya, melangsungkan akad nikah di masjid termasuk hal yang dianjurkan, dengan catatan tetap menjaga kehormatan masjid. Sebaiknya tidak dilakukan pada waktu shalat karena bisa mengganggu, terlebih memakai pengeras suara, tidak membicarakan hal-hal yang tak sepatutnya, dan seterusnya. Demikian pula acara makan-makan. Boleh dilakukan di masjid tapi dengan tetap menjaga kebersihan dan kehormatannya. Jika tidak bisa, sebaiknya dilakukan di luar masjid, terlebih ada kekhawatiran akan disertai obrolan yang tak patut atau ada orang yang berteriak. Mungkin itu pula pertimbangan ulama Maliki menyarankan agar yang dilakukan di masjid hanya prosesi akad nikahnya saja (Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman, al-Mausu‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, [Kuwait: Daru al-Salasil], 1404 H, jilid 37, hal. 214).   
 
Selain itu, para ulama Syafii, Maliki, dan Hanbali menganjurkan agar akad nikah dilangsungkan pada hari Jumat, sebagaimana yang telah dilakukan para ulama terdahulu. Sebab, hari Jumat adalah hari besar yang mulia, dianggap rajanya hari, bahkan Nabi Adam pun diciptakan pada hari itu. Sementara keberkahan dalam akad nikah tentu sangat diharapkan. Sehingga ia dianjurkan pada hari yang paling mulia dan penuh keberkahan itu. 
 
Ditambahkaan oleh ulama Syafi‘i, akad nikah juga sebaiknya dilakukan pada pagi hari Jumat, berdasarkan salah satu doa Rasulullah ﷺ, “Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka.” 
 
Namun, menurut ulama Hanbali, justru sebaiknya akad dilangsungkan pada sore hari. Hal itu berdasarkan riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Lakukanlah perkawinan di sore hari. Karena hal itu lebih besar menarik keberkahan.” 
 
Menurut para ulama, selain berada di waktu mustajab, akad nikah pada sore hari Jumat juga dianggap lebih dekat pada tujuan pernikahan (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, [Damaskus: Darul Fikr], jilid 9, hal, 6618). Wallahu a’lam
 
 
Ustadz M. Tatam Wijaya, Alumni PP Raudhatul Hafizhiyyah Sukaraja-Sukabumi, Pengasuh Majelis Taklim “Syubbanul Muttaqin” Sukanagara-Cianjur, Jawa Barat.  
 
Jumat 30 Agustus 2019 15:0 WIB
Suami Mengancam Cerai Istri, Apakah Jatuh Talak?
Suami Mengancam Cerai Istri, Apakah Jatuh Talak?
Penting bagi suami tak mengumbar kata "cerai" meskipun sekadar dalam bentuk ancaman.
Sebelum berbicara jauh tentang ancaman talak atau cerai tentu harus dilihat terlebih dahulu bagaimana hakikat ancaman itu sendiri. Setelah itu, baru dilihat apakah ancaman talak dapat menjatuhkan talak atau tidak.
 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019), kata mengancam berarti (1) menyatakan maksud, niat, atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, membahayakan, mencelakakan pihak lain; (2) memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi. 
 
Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa mengancam adalah menyampaikan sesuatu yang akan merugikan pihak lain, baik disyaratkan dengan terjadinya sebuah peristiwa maupun tidak. Namun yang jelas sesuatu yang diancamkan belum dilakukan. Mungkin jadi dilakukan, mungkin juga tidak, tergantung pihak yang mengancam dan perkara yang disyaratkan. Boleh jadi, bila sekadar menakut-nakuti, ancaman itu tidak diwujudkan walau sesuatu yang disyaratkan telah terjadi. Berbeda halnya jika ancaman itu sebagai puncak kemarahan. Ancaman itu benar-benar dilakukan oleh si pengancam jika perkara yang disyaratkan telah terjadi. Dengan kata lain, ancaman hakikatnya adalah menyampaikan sesuatu yang akan dilakukan: mungkin jadi dilakukan, mungkin juga tidak. 
 
Karena itu, ancaman tanpa syarat seperti ungkapan, “Saya tampar kamu!” bisa diartikan, “Akan saya tampar kamu!” Sedangkan aktivitas menamparnya belum dilakukan. Mungkin dilakukan, mungkin juga tidak. Begitu pula ancaman yang dipersyaratkan, “Kalau kamu pulang malam lagi, saya tampar kamu!” juga dapat diartikan “Kalau kamu pulang malam lagi, akan saya tampar kamu!” 
 
Bila tujuan si pengancam mengatakan itu adalah menakuti-nakuti pihak yang diancam agar tidak pulang malam lagi, biasanya ia tidak jadi menamparnya walau si terancam pulang malam. Berbeda jika ia mengatakan itu sebagai puncak kekesalannya, tentu ia benar-benar menamparnya jika si terancam pulang malam. Walhasil, terwujudnya atau tidaknya ancaman, kembali kepada si pengancam. 
 
Pertanyaannya, bagaimana dengan ungkapan seorang suami kepada istrinya, “Jika kamu memasukkan laki-laki itu lagi ke rumah, saya cerai kamu!” Apakah ia dapat menjatuhkan talak? Jawabannya, jika itu sebagai ancaman, tentu saja tidak jatuh. Sama halnya, orang yang mengancam akan menampar tadi. Orang yang diancam tidak otomatis tertampar hanya karena si pengancam mengatakan itu. Sebab, ancaman talak di atas dapat diartikan, “Jika kamu memasukkan laki-laki itu lagi ke rumah, akan saya cerai kamu!” Terlebih jika tujuan ancaman itu sekadar menakut-nakuti dan tak bermaksud menjatuhkan talak, si suami tidak jadi menceraikan walau si istri benar memasukkan laki-laki itu lagi ke rumah. Dikecualikan jika ungkapan itu sebagai puncak kemarahan, ia benar mencerainya setelah diketahui istrinya melakukan hal tersebut. Namun, talaknya tetap harus diucapkan lagi, karena yang tadi hanya sekadar ancaman. 
 
Walhasil, ancaman adalah satu ungkapan yang mengacu kepada perbuatan yang dilakukan di masa mendatang, sehingga dapat disisipi kata akan. Dalam bahasa Arab, kata kerja yang bisa disisipi kata akan salah satunya adalah fiil mudhari (dalam bahasa inggris: present continuous atau present future tense, red). Sementara ungkapan talak dengan fiil mudhari tidak dianggap jatuh, sebagaimana petikan berikut.
 
ألفاظ صريحة: وهي الألفاظ الموضوعة له، التي لا تحتمل غيره، وهي لفظ الطلاق وما تصرَّف منه، من فعل ماض، مثل: طلَّقتك، أو اسم فاعل، مثل: أنت طالق، أو اسم مفعول، مثل: أنت مطلقة. فهذه الألفاظ تدل على إيقاع الطلاق، دون الفعل المضارع أو الأمر، مثل: تطلقين واطلقي.
 
Artinya: “Ungkapan-ungkapan sharih (tegas) adalah ungkapan-ungkapan yang dibuat untuk tujuan menjatuhkan talak, di mana ia tidak memiliki makna selain makna talak. Ungkapan sharih adalah ungkapan yang mengandung kata talak itu sendiri, fi‘il madhi yang diderivasi dari kata itu, seperti ungkapan thallaqtuki (Saya [telah] menalak/menceraikan kamu); isim fiil bermakna maf‘ul, seperti anti thaliq (Kamu [telah] tertalak); atau ism maf‘ul, seperti anti muthallaqah (Kamu [telah] ditalak). Semua ungkapan itu menunjukkan jatuhnya talak. Namun dikecualikan kata talak dalam bentuk fi’il mudhari seperti tathluqin (Engkau akan tertalak), dan fiil amr seperti Uthluqi (Talaklah engkau!)" (Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau al-Kitab wa al-Sunnah, [Madinah: Majma Malik Fahd], 1424, jilid 1, hal. 313). 
 
Bahkan, ancaman yang benar-benar diwujudkan pun dinyatakan dengan fiil mudhari. Contohnya ancaman Qabil kepada membunuh Habil. 
 
قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ 
 
“Qabil berkata, 'Aku benar-benar akan membunuhmu!' Habil menjawab, 'Sesungguhnya Allah hanya menerima (kurban) orang-orang yang bertakwa',” (QS al-Mai’dah [5]: 27). 
 
Ini artinya ancaman tidak sampai menjatuhkan talak. Sebab, ancaman mengandung makna mustaqbal (masa mendatang) yang biasa diungkapkan dengan fiil mudhari. Sedangkan fiil mudhari bukan redaksi menjatuhkan talak. 
 
Sekilas, ungkapan “Aku cerai kamu!” atau “Jika kamu memasukkan laki-laki itu lagi ke rumah, saya cerai kamu!” seperti ungkapan sharih. Sedangkan ungkapan sharih dihukumi jatuh walaupun tidak disertai niat. Namun, akibat perbedaan sistem bahasa Arab dan sistem bahasa Indonesia, keduanya terlihat sama. Padahal, jika maksudnya sebagai ancaman, mestinya berbunyi, “Akan kucerai kamu!” sebagaimana ancaman dalam bahasa Arab yang diungkapkan dengan fiil mudhari. Sayangnya, dalam bahasa lisan, kata akan seringkali dilesapkan. 
 
Kemudian, jika ingin dianggap ungkapan sharih, ungkapan itu harus berbunyi, “Aku [telah] menceraikanmu.” Namun, dalam bahasa lisan, kata telah seringkali dilesapkan, dan kata menceraikan disingkat menjadi ceraikan. Sehingga tak salah pula jika ada yang mengatakan bahwa ungkapan yang ini seperti ungkapan kinayah yang talaknya tidak jatuh bila tanpa niat, karena mengandung beberapa kemungkinan makna. 
 
Karenanya, jika ungkapan itu ingin menjadi ungkapan sharih, harusnya berbunyi, “Aku menjatuhkan talak kepadamu bila kamu memasukkan laki-laki itu lagi ke rumah,” tanda bernada ancaman atau pertanyaan. Sulitnya, bahasa lisan itu bisa ditarik kepada makna lain sesuai dengan intonasinya. Contohnya, “Jika kamu begitu lagi, saya cerai kamu!” (diakhiri tanda seru sebagai tanda ancaman). Atau, “Jika kamu begitu lagi, saya cerai kamu.” (diakhiri tanda titik, sehingga mirip ungkapan sharih, “Saya menceraikanmu.”). Atau, “Jika kamu begitu lagi, saya cerai kamu?” (diakhiri tanda tanya, sehingga tak menjatuhkan talak). 
 
Tapi, tak sedikit pula orang yang menganggap bahwa ungkapan “Jika kamu begitu lagi, saya cerai kamu!” ini sebagai ungkapan talak ta’liq sharih, yakni talak yang dipersyaratkan atau digantungkan jatuhnya pada perkara lain. Hal ini tak lain disebabkan oleh kemiripan di atas, sebagaimana yang telah dijelaskan.
 
Namun inilah pendapat yang dapat kita pilih saat ini di tengah banyaknya orang yang dengan mudahnya mengumbar ancaman talak. Sebab, jika ancaman talak dianggap menjatuhkan talak, berapa banyak orang yang jatuh talaknya. Padahal, kebanyakan dari mereka sesungguhnya sekadar menyimpan motif mengancam alias menakut-nakuti, bukan benar-benar berencana untuk bercerai.
 
Hanya saja sebagai bentuk kehati-hatian, agar keluar dari pendapat orang yang mengatakan ungkapan “Saya cerai kamu!” ini sebagai ungkapan sharih, maka sebaiknya para suami lebih arif dan bijak dalam melontarkan kata-kata talak atau cerai. Sebab, dalam urusan nikah, talak, dan rujuk, bercanda atau sendau gurau pun dianggap seriaus (HR Ibnu Majah). 
 
Begitu pula jatuhnya talak orang yang sedang marah:
 
واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان وإن ادعى زوال شعوره بالغضب
 
Artinya, “Para ulama sepakat akan jatuhnya talak orang yang sedang marah, meskipun ia mengaku hilang kesadaran akibat kemarahannya” (Syekh Zainuddin al-Maibari, Fathul Mu‘in, (Terbitan: Daru Ihya al-Kutub, hal. 112). 
 
Adapun dalil ancaman talak tidak sampai menjatuhkan talak adalah ayat-ayat Al-Qur’an tentang ancaman Allah. Dengan kemuliaan dan kemurahan-Nya, Allah tidak wajib menjatuhkan perkara yang diancamkan-Nya. Dan itu bukan sebuah cacat, bukan pula sebuah kebohongan bagi-Nya manakala Dia tidak mewujudkan ancaman-Nya.
 
Berbeda halnya dengan janji. Allah pasti memenuhi janji-Nya, “Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji,” (QS Ali ‘Imran [3]: 9); “(Sebagai) janji yang sebenarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janji-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,” (QS al-Rum [30]: 6). 
 
Artinya, Dia akan memberi kebaikan kepada orang yang dikehendaki-Nya, Dia akan memberikan balasan surga kepada orang-orang mukmin, sesuai dengan janji yang telah disampaikan melalui lisan nabi atau kitab-Nya. Karena itu, kita tidak boleh beranggapan bahwa Allah akan menyalahi janji. 
 
Hal itu tidak pula bertentangan dengan ayat Al-Qur’an yang menyatakan, Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku, (QS Qaf [50]: 29). 
 
Ayat di atas memberikan kesimpulan bahwa yang dilarang adalah mengubah keputusan tentang ancaman bagi orang-orang kafir atau tentang orang-orang yang dikehendaki Allah tidak mendapat ampunan. (Lihat: Dr. ‘Ali Jumu‘ah, ‘Aqidah Ahl al-Sunnah [Kairo Darul Maqtham], 2011, cet. kelima, hal. 31). 
 
Ustadz M. Tatam Wijaya, Alumni PP Raudhatul Hafizhiyyah Sukaraja-Sukabumi, Pengasuh Majelis Taklim “Syubbanul Muttaqin” Sukanagara-Cianjur, Jawa Barat. 

 
Kamis 29 Agustus 2019 21:15 WIB
Bolehkah Tak Menghadiri Walimah Pernikahan karena Tak Punya Uang?
Bolehkah Tak Menghadiri Walimah Pernikahan karena Tak Punya Uang?
(Ilustrasi: Pinterest)
Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Yang terhormat tim redaksi Bahtsul Masail NU Online, saya mau bertanya mengenai hukum jika tidak menghadiri undangan pernikahan karena tidak punya uang. Terima kasih. (Ahmad Alwi/Demak)
 
Jawaban:
Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang budiman, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan keberkahan hidup pada Saudara.
 
Pertanyaan yang Anda sampaikan, menurut pandangan kami masih mengarah pada dua kemungkinan. Yakni antara tidak menghadiri walimah karena tidak memiliki uang yang cukup untuk diberikan pada tuan rumah dan tidak menghadiri walimah karena tidak memiliki uang yang cukup untuk biaya berangkat menuju acara walimah.
 
Pada persoalan pertama, yakni tidak memiliki uang untuk diberikan pada tuan rumah, secara hukum syariat, hal demikian tidak dikategorikan sebagai uzur yang menggugurkan kewajiban menghadiri walimah pernikahan. Hal ini dikarenakan memberikan uang atau hadiah pada tuan rumah saat acara pernikahan bukanlah hal yang diwajibkan melainkan sebatas perbuatan sunnah dalam bentuk hibah (pemberian). Sehingga seseorang tetap wajib untuk menghadiri acara walimah pernikahan meskipun tanpa memberikan apa pun pada tuan rumah.
 
Berbeda halnya ketika telah diketahui bahwa motif tuan rumah mengundang seseorang karena mengharap pemberian uang dari tamu undangan, maka dalam keadaan demikian tidak wajib bagi seseorang untuk menghadiri undangan walimah pernikahan, sebab acara walimah seperti ini tidak memenuhi persyaratan wajibnya mendatangi acara walimah pernikahan. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam kitab Hasyiyah al-Qulyubi berikut:
 
قوله: (وأن لا يحضره) أي ومن الشروط أن لا يكون طلب حضوره لخوف منه على نفس ، أو مال أو عرض أو لطمع في جاهه أو ماله أو حضور غيره ، ممن فيه ذلك لأجله بل يدعوه للتقرب أو الصلاح أو العلم أو نحو ذلك
 
“Sebagian dari syarat (wajibnya mendatangi walimah) adalah motif mengundang seseorang tidak karena khawatir perlakuan buruk darinya pada fisik, harta, dan kehormatan (orang yang mengundang), tidak karena mengharap jabatan atau uang darinya dan tidak karena mengharap hadirnya orang lain yang akan memberikan hal di atas. Tetapi motif mengundang murni untuk mempererat hubungan, berbuat baik, memberi tahu atau hal-hal sesemanya” (Syihabuddin al-Qulyubi, Hasyiyah al-Qulyubi, juz 3, hal. 296).
 
Baca juga:
 
Sedangkan menyikapi persoalan kedua, yakni tidak memiliki uang untuk berangkat menuju acara walimah pernikahan, misalnya karena faktor tempat penyelenggaraan walimah pernikahan yang cukup jauh dan membutuhkan biaya, maka dalam keadaan demikian menghadiri walimah pernikahan bagi seseorang menjadi tidak wajib. Sebab dalam hal ini, ia dianggap tidak mampu.
 
Ketetapan hukum tidak wajibnya menghadiri undangan walimah pernikahan dalam persoalan kedua ini mulanya berangkat dari permasalahan “Seberapa jauh undangan walimah yang wajib untuk dihadiri?”
 
Salah satu pemuka mazhab Syafi’i, Syekh Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan bahwa dalam membatasi jarak yang wajib untuk menghadiri walimah, berhubung belum ada ulama sebelumnya yang membatasi tentang hal ini, maka beliau mengarahkan pada tiga kemungkinan yang dapat dijadikan pijakan. Pertama, pada jarak tempuh ‘adwa, yakni jarak tempuh yang sekiranya ketika seseorang berangkat menuju lokasi undangan di pagi hari, maka ia dapat kembali ke rumahnya masih pada hari yang sama (Syekh Rajab Nuri, Dalil al-Muhtaj ala Syarh al-Minhaj, juz 4, hal. 185)
 
Kedua, lokasi undangan tidak melebihi tempat yang wajib didatangi untuk melaksanakan shalat Jumat. Ketiga, menstandarkan lokasi undangan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat (‘urf). Kemungkinan ketiga ini menurut Ibnu Hajar al-Haitami merupakan pandangan yang paling mendekati kebenaran dan layak untuk dijadikan sebagai pijakan (aula bil-i’timad). Dengan demikian wajib bagi seseorang datang memenuhi undangan pada jarak yang sekiranya penduduk setempat membiasakan hadir pada jarak tempuh tersebut. Namun kewajiban ini berlaku ketika memang seseorang tidak mengalami kesulitan dalam hal biaya untuk berangkat menuju tempat acara dan juga tidak mengalami kendala fisik yang berlebihan (masyaqqah fil badan). Berikut referensi yang menjelaskan tentang hal ini:
 
وبهذا اتجه أن الاحتمال الثاني أقرب وأولى بالاعتماد بل أقرب منه احتمال ثالث وهو تحكيم العرف المطرد عند كل قوم في ناحيتهم فإذا اعتاد أهل ناحية الدعاء من مسافة العدوى فأقل واطرد عرفهم بالإجابة من ذلك وأن ترك الإجابة يوجب كسرا وقطيعة للمدعو وجبت الإجابة من تلك المسافة على القوي الذي لا يترتب عليه من ذلك مشقة في بدنه ولا ماله وإن لم يعتادوا ذلك لم يجب بل لو اعتادوا عدم الدعاء من خارج البلد وإن سمع الخارجون النداء لم تجب الإجابة والله سبحانه وتعالى أعلم
 
“Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kemungkinan kedua (membatasi jarak kehadiran dengan standar tempat yang masih terdengar azan shalat Jumat) adalah lebih mendekati kebenaran dan lebih utama untuk dijadikan pegangan. Bahkan terdapat kemungkinan ketiga yang lebih mendekati kebenaran, yakni dengan menstandarkan pada ‘urf (kebiasaan masyarakat) yang berlaku pada setiap kaum di daerahnya. Jika penduduk suatu daerah membiasakan mengundang (para undangan) dengan jarak tempuh ‘adwa (perjalanan pulang pergi dapat ditempuh dalam waktu satu hari) atau lebih sedikit, dan kebiasaan mereka ketika diundang masih dalam lingkup jarak tersebut, maka mereka akan menghadirinya dan ketika tidak menghadiri akan berakibat pada sakit hati dan memutus keharmonisan hubungan pada orang yang diundang, maka dalam hal ini wajib untuk menghadiri undangan tersebut bagi orang yang mampu, sekiranya tidak berdampak pada kepayahan tubuh dan kesulitan finansial. 
 
Jika hal di atas tidak dibiasakan, maka tidak wajib menghadiri undangan tersebut. Bahkan ketika tidak menghadiri undangan dari luar desa menjadi sebuah tradisi, maka tidak wajib menghadiri undangan tersebut, meskipun mereka masih mendengar suara adzan dari luar daerahnya” (Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra, juz 4, hal. 115) 
 
Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jika yang dimaksud tidak memiliki uang adalah tidak memiliki uang untuk pemberian pada tuan rumah, maka hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban menghadiri undangan walimah pernikahan. Sehingga, menghadiri walimah pernikahan dalam hal ini tetap diwajibkan, sebab memberikan pemberian (hibah) pada tuan rumah merupakan hal yang sunnah, dan ketidakmampuan melaksanakan perkara yang sunnah, tidak akan menggugurkan perkara yang wajib.
 
Sedangkan ketika maksud tidak memiliki uang diartikan pada tidak memiliki ongkos untuk menempuh perjalanan menuju lokasi walimah, maka dalam hal ini menghadiri walimah pernikahan menjadi tidak wajib. Dan dalam keadaan ini pula, tidak wajib baginya untuk berutang pada orang lain agar mampu membiayai ongkos untuk perjalanan walimah, sebab dalam fiqih dikenal ketentuan bahwa tidak wajib bagi seseorang untuk mengupayakan terwujudnya keadaan yang membuatnya wajib melakukan suatu hal (tahsilu sabab al-wujub la yajib). Wallahu a’lam.
 
 
Ustadz M. Ali Zainal Abidin, Pengajar di Pondok Pesantren Annuriyah, Kaliwining, Rambipuji, Jember.