IMG-LOGO
Trending Now:
Syariah

Hukum Uang yang Diterima Pengemis dari Pemberinya yang Terpaksa

Kamis 12 September 2019 15:0 WIB
Share:
Hukum Uang yang Diterima Pengemis dari Pemberinya yang Terpaksa
Eksploitasi rasa malu atau ketakutan calon pemberi adalah hal yang terlarang.
Di sebagian daerah di Indonesia masih banyak ditemukan para peminta-minta dengan berbagai jenis dan modus. Mulai dari yang menampilkan diri sebagai pengemis dengan wajah lusuh, pakaian compang-camping, atau kondisi selaku penyandang disabilitas (baik benar ataupun pura-pura). Bentuknya pun bisa lain-lain, semisal “penyedia jasa” pembersih kaca mobil di traffic light, pengamen, hingga terang-terangan menampakkan diri sebagai pengemis.
 
Lokasinya pun beragam: mulai dari lampu merah, tempat wisata, tempat ziarah, rumah-rumah, dan lain sebagainya. Penampilan dan aksi yang berbagai macam tersebut tak jarang berpengaruh pada datangnya simpati orang lain, yang selanjutnya berkenan mengulurkan tangannya untuk para peminta-minta itu.
 
Bagaimana bila si pengemis melakukan kepura-puraan saat melancarkan aksi, misalnya dengan menyamar sebagai penyandang disabilitas? Jika si pemberi menyedekahkan hartanya lantaran iba atas “kondisi disiabilitas” pengemisi, maka hukum menerima uang yang diberikan adalah haram. Demikian juga bagi yang pura-pura meminta sumbangan untuk masjid, pesantren, maupun madrasah tapi tidak sesuai peruntukannya: haram. 
 
Baca juga:
 
Bagaimana jika seseorang memberi donasi bukan atas motif tulus ikhlas, tapi karena malu? Misalnya, dalam sebuah forum publik, seorang pejabat diminta mendadak untuk mendonasikan sejumlah hartanya yang menjadikan pejabat ini malu bila sampai tidak memberi. Atau misalnya ada orang yang sedang makan di warung, kemudian ada pengamen mendatanginya; karena malu dengan pelanggan warung di sampingnya, kemudian pengamen diberi uang. Pemberian uang yang karena motif ‘malu’ seperti di atas menjadikan posisi pemberi seolah pada posisi terpaksa. 

Hukum menerima pemberian dengan motif demikian disamakan dengan hukum ghashab. Konsekuensinya, selain dinilai sebagai pelanggaran, semua transaksi yang timbul berikutnya dengan menggunakan harta tersebut tidak sah dan tidak halal sampai peminta tersebut mengembalikan uang atau harta yang ia minta.
 
وَآخِذُ مَالِ غَيْرِهِ بِالْحَيَاءِ لَهُ حُكْمُ الْغَاصِبِ
 
Artinya: “Dan orang yang mengambil harta orang lain dengan motif malu, mempunyai hukum sama dengan orang yang ghashab.” (Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj, [Al-Maktbah at-Tijariyah al-Kubra: Mesir, 1983], juz 6, halaman 3). 
 
Bahkan Imam al-Ghazali, dikutip dalam kitab yang sama menyatakan bahwa harta hasil dari permintaan dan si pemberi memberikannya karena rasa malu tidak bisa dimiliki oleh peminta. Akibatnya ia tidak boleh menggunakan harta tersebut. 
 
وَقَدْ قَالَ الْغَزَالِيُّ مَنْ طَلَبَ مِنْ غَيْرِهِ مَالًا فِي الْمَلَأِ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ لِبَاعِثِ الْحَيَاءِ فَقَطْ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ
 
Artinya: “Seseungguhnya al-Ghazali mengatakan, ‘Barangsiapa yang meminta harta kepada orang lain di mata publik karena semata-mata ingin membangkitkan rasa malunya orang yang diminta, kemudian orang yang diminta memberikan hartanya, maka harta tersebut tidak bisa menjadi hak milik peminta sehingga ia tidak halal untuk menggunakan harta tersebut.”
 
Sebagaimana dalam masalah resepsi pernikahan. Seumpama ada orang yang mendekat-dekat di pintu masuk resepsi sedangkan ia memang tidak diundang, tapi tuan rumah merasa sungkan membiarkannya begitu saja, akhirnya karena dorongan faktor malu, tuan rumah mempersilakan masuk dan menikmati jamuan yang tersedia. Syekh Muhammad bin Salim bin Said Babashil dalam kitabnya Is’adur Rafiq dengan mengutip sumber dari kitab az-Zawajir menyatakan, kejadian seperti ini termasuk bagian dari dosa besar sebab masuk kategori memakan harta orang lain dengan cara tidak sah. 
 
(و) منها (التطفل  فى الولائم) ... (وهو الدخول على طعام الغير ليأكل منه (بغير اذن) من صاحبه ولا رضا منه بذلك (او) هو الاتيان الى باب اهل الوليمة، فلما رأوه (ادخلوه) ليأكل (حياء) منه. قال فى الزواجر: وهو من الكبائر لانه من اكل اموال الناس بالباطل. 
 
Artinya: Di antara maksiatnya badan adalah menyerobot makanan dalam resepsi-resepsi. Yaitu masuk ke area jamuan makan orang lain dengan tujuan bisa makan di situ tanpa mendapatkan izin dari penyelenggara dan tidak mendapatkan kerelaannya. Atau mendatangi pintu rumah penyelenggara resepsi dan pada saat keluarga tuan rumah melihatnya, kemudian menyuruh dia masuk untuk makan karena didorong rasa malu. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab Az-Zawajir mengatakan bahwa hal tersebut termasuk dosa besar karena memakan harta orang lain dengan cara bathil. (Muhammad bin Salim bin Said Babashil, Is’adur Rafiq, [al-Haramain: 2008], juz 2, hal. 134)
 
Apa hukumnya bila yang terjadi lebih dari dari sekadar eksploitasi rasa malu calon pemberi, melainkan menciptakan teror atau kekhawatiran atas keselamatan diri? Contoh: di suatu daerah dikenal dengan premanismenya, seseorang takut terganggu kenyamanan dan keamanannya bila ia menolak memberi para pengemis di sana yang menampakkan indikasi ancaman itu. Dalam kondisi ini praktik pengemis tersebut juga haram. Situasinya sama dengan menerima harta dari eksploitasi rasa malu orang, yang levelnya setara dengan ghasab. Demikian diungkapkan oleh Syihabuddin ar-Ramli yang mengutip dalam kitab Al-Ihya’
 
قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ: لَوْ طَلَبَ مِنْ غَيْرِهِ هِبَةَ شَيْءٍ فِي مَلَأٍ مِنْ النَّاسِ فَوَهَبَهُ مِنْهُ اسْتِحْيَاءً مِنْهُمْ وَلَوْ كَانَ خَالِيًا مَا أَعْطَاهُ حَرُمَ كَالْمَصَادِرِ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ لِاتِّقَاءِ شَرِّهِ أَوْ سِعَايَتِهِ
 
Artinya: “Berkata dalam al-Ihya’, ‘Apabila ada orang meminta kepada orang lain di depan publik kemudian peminta tersebut diberikan sesuatu dengan faktor malu dari pemberinya walaupun pada saat memberikan tidak sedang di hadapan publik, maka hukumnya haram sebagaimana dalam beberapa sumber. Begitu pula setiap sesuatu yang diberikan karena kekhawatiran perilaku buruk dari orang yang meminta-minta tersebut,” (Syihabuddin ar-Ramli, Tuhfatul Muhtaj Syarah al-Minhaj, [Darul Fikr: Beirut, 1984], juz 5, halaman 422).
 
Kesimpulannya, menjadi pengemis bukan lantaran keadaan mendesak, baik pemberinya ikhlas maupun tidak, hukumnya terlarang. Oleh Rasulullah ﷺ, orang model demikian mendapatkan ancaman, kelak wajahnya pada hari kiamat hanya tulang saja, tidak mempunyai daging sama sekali.
 
Kalau pun terpaksa menjadi pengemis, cara-cara yang digunakan juga tak boleh dengan mengeksploitasi rasa malu atau kekhawatiran si pemberi. Bila hal itu terjadi, harta berstatus haram dan wajib dikembalikan kepada pemiliknya semula. Status hukum yang sama juga bisa terjadi pada orang-orang yang sekadar meminta tolong. Praktik demikian tak ubahnya pemalakkan, baik dilakukan secara halus maupun kasar. Karena modusnya serupa, yakni memaksa orang lain memberikan sesuatu. Wallahu a’lam.
 
 
Ustadz Ahmad Mundzir, pengajar di Pesantren Raudhatul Quran an-Nasimiyyah, Semarang
 
Share:

Baca Juga

Rabu 11 September 2019 4:0 WIB
Sistem Perbudakan dan "Milkul Yamin" dalam Sejarah Hukum Islam
Sistem Perbudakan dan
Ilustrasi: alarabiya.net
Budak, perbudakan, riqab, raqabah, abd/amah, ma malakat aymanukum, atau milkul yamin dalam bahasa Al-Qur’an selamanya tidak pernah diakui oleh Islam. Perbudakan adalah sisi gelap dalam sejarah panjang manusia dan kemanusiaan.

Budak dan perbudakan atau milkul yamin bertentangan dengan semangat kemanusiaan yang dibawa oleh Islam itu sendiri. Bagi Islam, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka sebagai kemuliaan dan anugerah besar Ilahi. Jadi, status merdeka setiap manusia merupakan fitrah dari Allah SWT. Namun, situasi sosial dan politik tertentu menempatkan mereka dalam sel gelap perbudakan.

Islam–selain tidak mengakui sistem perbudakan–juga membawa semangat antiperbudakan. Islam secara bertahap menganjurkan umat manusia untuk mengikis perbudakan hingga tuntas.

Apa yang dilakukan Syekh M Khudhari cukup menarik. Ia mencoba melihat perbudakan dari segi sejarah hukum Islam. Ia melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan perbudakan dalam konstruksi historis seperti tampak dalam karyanya, Tarikhut Tasyri‘ Al-Islami.

Menurutnya, sebelum Islam datang sistem perbudakan telah berlangsung dan melembaga di tengah masyarakat Arab ketika itu. Ketika Islam datang, sistem perbudakan sebagai salah satu bentuk kepemilikan yang sah itu dibiarkan sementara waktu.

كان الرقيق موجودا بأيدي العرب حين جاء الإسلام فأقرهم على ما كان بأيديهم

Artinya, “Budak sudah ada di masyarakat Arab ketika Islam datang. Islam mengakui keberadaan budak di tangan mereka,” (Syekh M Khudhari, Tarikhut Tasyri‘ Al-Islami, [Beirut, Darul Fikr: 1995 M/1415 H], halaman 39).

Pembiaran sementara waktu atas sistem perbudakan itu setidaknya tercermin pada Surat Al-Mukminun ayat 5 dan Surat An-Nisa ayat 3.

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 
 
Artinya, “…dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sungguh mereka dalam hal ini tiada tercela,” (Surat Al-Mukminun ayat 5).

Adapun Surat An-Nisa ayat 3 berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ 

Artinya, “Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki,” (Surat An-Nisa ayat 3).

Setelah sekian waktu membiarkan budak sebagai barang kepemilikan yang sah, Islam mulai melancarkan semangat pembebasan dan penghapusan atas sistem perbudakan. Islam, kata Syekh M Khudhari yang membaca secara historis ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan perbudakan, mengupayakan sejumlah cara dalam menghapus perbudakan. 
 
ثم رغبهم ترغيبا شديدا في تحرير الرقاب وإنزاله عنها بجملة طرق

Artinya, “Islam kemudian getol mengampanyekan pembebasan budak dan penghapusan perbudakan dengan sejumlah jalan berikut ini,” (Syekh M Khudhari, Tarikhut Tasyri‘ Al-Islami, [Beirut, Darul Fikr: 1995 M/1415 H], halaman 39).

Syekh M Khudhari menilai kampanye Islam dalam Al-Qur’an untuk menghapus sistem perbudakan melalui sejumlah cara merupakan puncak peradaban yang sama sekali relevan dan kontekstual di zamannya. Kampanye penghapusan sistem perbudakan bagi masyarakat Arab dan masyarakat dunia ketika itu menyentak kesadaran kemanusiaan.

Pertama
Pembebasan budak merupakan kewajiban bagi manusia yang ingin bersyukur kepada Allah. Pembebasan budak ini pertama kali diwajibkan pada Surat Al-Balad ayat 11-18. Sebagaimana diketahui, Surat Al-Balad tergolong Makkiyyah, surat yang diturunkan di Kota Makkah.

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ . وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ . فَكُّ رَقَبَةٍ. أَوْ إِطْعَٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ . يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ. أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ. أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ

Artinya, “Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan. atau memberi makan pada hari kelaparan. (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat. atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan,” (Surat Al-Balad ayat 11-18).

Kedua
Jalan lain yang ditempuh Islam adalah pembebasan budak sebagai bentuk sanksi atas kejahatan-kejahatan baik kriminal maupun kejahatan lainnya. Pada Surat An-Nisa ayat 92, pembebasan budak merupakan sanksi atas kejahatan pembunuhan tanpa sengaja.

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Artinya, “Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah/tanpa sengaja (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman,” (Surat An-Nisa ayat 92).

Adapun pada Surat Al-Mujadalah ayat 3, pembebasan budak merupakan jalan yang harus ditempuh seorang suami atas pelanggaran zhihar terhadap istrinya. Zhihar (punggung) adalah penghinaan verbal suami terhadap istri dengan mengatakan, “Wajahmu seperti punggung ibuku.”

 وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۚ 

Artinya, “Orang-orang yang men-zhihar istri mereka, kemudian hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum pasangan suami istri itu bercampur,” (Surat Al-Mujadalah ayat 3).

Sedangkan Surat Al-Ma’idah Ayat 89 menyebut pembebasan budak sebagai pilihan sanksi atas pelanggaran sumpah (kaffaratul yamin).

 فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ 

Artinya, “Maka kafarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak,” (Surat Al-Ma’idah Ayat 89).

Ketiga
Jalan lain pembebasan budak adalah delapan distribusi belanja zakat yang salah satunya dialokasikan untuk pembebasan budak (wa fir riqab). Delapan alokasi zakat ini juga disebutkan di dalam Al-Qur’an.

Keempat
Semangat pembebasan budak juga tercantum dalam Surat An-Nur ayat 33. Pada Surat An-Nur ini, Islam menuntut umat Islam untuk memudahkan izin dan membantu budak-budak mukatab yang menginginkan kitabah untuk menunaikan kewajiban pembebasannya. Mukatab atau kitabah adalah budak yang menginginkan kebebasan dengan menebus sejumlah uang tertentu kepada majikannya.

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ 

Artinya, “Budak-budak milikmu yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan oleh-Nya kepadamu,” (Surat An-Nur ayat 33).

Semangat pembebasan budak yang disuarakan Al-Qur’an merupakan akhlak Islam yang tiada tara. Dalam sejarah kemanusiaan, semangat pembebasan budak ini merupakan angin segar kemanusiaan yang memberikan perubahan pada sistem kepemilikan, human trafficking, eksploitasi oleh manusia atas manusia, dan tawanan perang.

وذلك كله فضلا عن الترغيب الكثير من صاحب الشريعة صلى الله عليه و سلم في تحرير الرقاب و الوصايا المتكررة برحمة من كان في أيديهم منها٬ وليس في القرآن نص واحد على الاسترقاق وهو ضرب الرق على الأسير في الحرب

Artinya, “Ini (komitmen penghapusan perbudakan) merupakan keutamaan dari banyak motivasi Rasulullah dalam pembebasan budak dan pesan berulang kali untuk menyayangi budak di tangan masyarakat Arab. Tidak ada satu pun nash dalam Al-Qur’an yang mendukung perbudakan, yaitu menetapkan status budak bagi tawanan perang,” (Syekh M Khudhari, Tarikhut Tasyri‘ Al-Islami, [Beirut, Darul Fikr: 1995 M/1415 H], halaman 39). Wallahu a‘lam. (Alhafiz Kurniawaan)
 
Selasa 10 September 2019 15:0 WIB
Ancaman bagi Orang yang Memperkaya Diri dengan Mengemis
Ancaman bagi Orang yang Memperkaya Diri dengan Mengemis
Sabda Nabi, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah."
Negara Indonesia merupakan negara subur pengemis. Setelah beberapa waktu lalu terjaring razia seorang pengemis memiliki mobil, awal bulan September ini Satpol PP juga menjaring seorang kakek berusia 75 tahun yang juga menjadi pengemis di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Warga merasa resah atas aksi orang tua ini lantaran apabila ia sedang meminta-minta kemudian tidak diberi uang, ia tidak segan memukul korbannya dengan tongkat yang dibawa. Setelah dirazia, polisi menemukan dalam tas yang dibawa uang kontan lebih dari Rp12 juta beserta bukti deposito uang sejumlah 25 juta rupiah. 
 
Mengemis bukan kegiatan yang dipromosikan Nabi. Mengemis bukan ajaran dan tradisi yang dianjurkan Rasulullah. Hikam bin Hizam meriwayatkan dari Nabi Muhammad ﷺ:
 
اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ
 
Artinya: “Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barangsiapa berusaha menjaga diri, Allah akan menjaganya. Barangsiapa berusaha mencukupkan diri (tidak bergantung pada orang lain), Allah akan memberinya kecukupan’.” (HR. Bukhari). 
 
 
Sabda Nabi ﷺ yang lain adalah 
 
الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ أَوْ أَفْضَلُ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ
 
Artinya: “Orang mukmin yang kuat lebih baik, lebih utama dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah.” (Musnad Ahmad: 8791) 
 
Menurut Imam Nawawi, maksud mukmin yang kuat adalah yang kuat imannya lebih baik daripada yang lemah. Namun sebagian ulama lain memandang hal ini meliputi segala aspek termasuk urusan duniawi. Mukmin yang secara finansial berkecukupan sehingga tidak terpengaruh terhadap tuntutan-tuntutan orang yang tidak beriman, tentu lebih baik daripada orang mukmin yang berada di bawah kekuasaan orang yang tidak beriman sehingga ia sampai terkekang waktunya untuk beribadah. Orang mukmin yang kuat akan lebih merdeka dan leluasa menjalankan ibadah karena tidak terkalahkan oleh pihak lain yang lebih kuat. 
 
Baca juga: 
 
Lalu bagaimana sikap Rasulullah ﷺ terhadap orang yang mengemis dengan menjadikannya sebagai media memperkaya diri sendiri beserta keluarganya? 
 
Dalam konteks pembahasan kali ini, perlu dibedakan antara “meminta” dan “mengemis”. Kata “mengemis” mengandung makna bahwa kegiatan meminta-minta dilakukan sebagai rutinitas, bahkan profesi atau sumber mata pencarian utama—bukan permohonan batuan sekali-dua kali yang wajar.
 
Rasulullah ﷺ bersabda: 
 
لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ
 
Artinya: “Kegiatan meminta-minta (mengemis) akan selalu ada pada diri seseorang sampai ia menemui Allah dalam kondisi wajahnya tanpa sepotong daging pun" (HR. Ahmad).
 
Menurut al-Mahlab, hadits di atas merupakan bentuk penghinaan terhadap orang yang suka mengemis. Imam Bukhari memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud pada hadits tersebut adalah orang yang suka meminta-minta padahal tidak dalam keadaan darurat.
 
وفهم البخارى، رحمه الله، أن الذى يأتى يوم القيامة لا لحم فى وجهه من كثرة السؤال أنه السائل تكثرًا بغير ضرورة إلى السؤال، ومن سأل تكثرًا فهو غنى لا تحل له الصدقة، فعوقب فى الآخرة
 
Artinya: “Al-Bukhari memberikan pemahaman, sesungguhnya yang datang pada hari kiamat yang wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali adalah orang yang banyak mengemis dalam rangka memperkaya diri tanpa ada unsur darurat. Barangsiapa mengemis berdasarkan untuk memperkaya diri, ia termasuk dikategorikan orang kaya yang tidak halal menerima shadaqah. Di akhirat kelak akan disiksa. (Ibnu Bathal, Syarah Ibnu Bathal, [Maktabah ar-Rusyd: Riyadh, 2003], juz 3, halaman 512) 
 
Dalam hadits lain, Rasulullah ﷺ bersabda: 
 
مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ»
 
Artinya: “Barangsiapa yang meminta kepada masyarakat karena untuk memperkaya diri, sesungguhnya ia hanya meminta batu neraka. Maka hendaknya ia memilih mempersedikit atau memperbanyak. (HR Muslim) 
 
Dari al-Mughirah, Rasulullah bersabda: 
 
إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ 
 
Artinya: “Sesungguhnya Allah membenci tiga hal dari kalian: Banyak bicara, menghamburkan harta, dan banyak meminta” (Muttafaq alaih). 
 
Masih terdapat beberapa hadits yang melarang orang untuk meminta-minta. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa profesi mengemis bagi orang yang bisa bekerja atau mempunyai kemampuan hukumnya dilarang oleh Rasulullah ﷺ. Ancaman bagi orang yang suka mengemis dalam rangka memperkaya diri sendiri akan mendapatkan siksaan dari Allah subhanahu wa ta’ala. Apalagi, materi bukanlah tolok ukur segala-galanya.  Rasulullah ﷺ mengajarkan bahwa kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa, bukan harta.
 
لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ
 
Artinya: “Kekayaan tidaklah dari banyaknya harta. Namun yang dinamakan kaya adalah kaya jiwa” (HR Bukhari).
 
Orang berharta banyak tapi berjiwa miskin, tak segan akan melakukan korupsi, mencuri, memalak dan lain sebagainya. Sebaliknya, orang berharta sedikit tapi berjiwa kaya, hidupnya akan penuh dengan perasaan cukup dan syukur. Wallahu a’lam

 
Ustadz Ahmad Mundzir, pengajar di Pesantren Raudhatul Quran an-Nasimiyyah, Semarang
 
Selasa 3 September 2019 15:0 WIB
Hukum Menjual Barang Wakaf Masjid yang Sudah Rusak
Hukum Menjual Barang Wakaf Masjid yang Sudah Rusak
Apa yang harus dilakukan takmir masjid terhadap alat-alat wakaf masjid yang sudah lapuk dimakan usia? (Foto ilustrasi: NU Online)
Masjid merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan seorang Muslim. Setiap orang Islam pasti mengetahui bahwa masjid adalah tempat ibadah mereka. Namun, tidak banyak yang mengetahui tentang hukum-hukum yang berkaitan dengannya, terlebih ihwal alat-alat masjid yang berstatus wakaf.
 
Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, barang-barang wakafan, termasuk inventaris yang diwakafkan untuk masjid, wajib dijaga kelestariannya. Barang-barang wakaf masjid seperti tikar, genteng, sajadah, speaker, dan lain sebagainya adalah amanat yang wajib dijaga bersama-sama, baik oleh takmir atau masyarakat secara umum agar tidak rusak. Namun pada kenyataannya kerusakan tidak bisa dihindari. Karena faktor umur yang sudah sangat tua atau sering dimanfaatkan, barang-barang tersebut menjadi rapuh. Pada akhirnya, barang-barang tersebut mangkrak di gudang tanpa dimanfaatkan. Padahal maksud dari wakaf adalah agar barangnya dimanfaatkan.
 
Kondisi demikian menjadikan takmir kebingungan antara menjaga eksistensi status kewakafannya atau menjualnya dengan mengalokasikan hasil penjualannya untuk kemaslahatan masjid. Keduanya adalah pilihan yang dilematis bagi takmir. Di satu sisi mempertahankan barang wakafan adalah upaya melestarikan harta wakaf yang diperintahkan agama, tapi di sisi lain membiarkannya mangkrak tidak dipakai juga akan sia-sia.
 
Pertanyaannya kemudian apa yang harus dilakukan pihak takmir terhadap alat-alat tersebut? Bagaimana hukum menjualnya?
Hukum menjual alat-alat masjid tersebut, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi’iyyah. Menurut pendapat yang kuat, diperbolehkan bila dirasa lebih maslahat untuk dijual, misalnya alat-alat masjid yang telah lapuk dimakan usia, andaikan dibiarkan mangkrak, tidak memiliki manfaat apa pun, hanya menjadi barang rongsok yang memenuhi gudang atau tempat penyimpanan lainnya. Selain tidak digunakan, masjid juga tidak memiliki keuntungan apa pun atas barang-barang tersebut, baik jangka pendek atau jangka panjang. 
 
Menurut Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, sebagaimana dikutip oleh Syekh Abu Bakr bin Syatha, kebolehan penjualan harta wakaf ini dimaksudkan agar ia tidak tersia-sia, menghasilkan uang (meski minim) dari hasil penjualan yang manfaatnya kembali kepada harta wakaf adalah lebih baik ketimbang membiarkannya sia-sia tanpa guna. Syekh Ibnu Hajar juga menegaskan persoalan ini termasuk pengecualiaan dari larangan menjual harta wakaf. Pendapat ini disepakati oleh dua guru besar ulama Syafi’iyyah, al-Imam al-Rafi’I, dan al-Imam al-Nawawi.
 
Hasil penjualan barang-barang tersebut bila memungkinkan, wajib dibelikan benda yang sama, semisal tikar masjid yang rusak menumpuk banyak, setelah dijual wajib dibelikan sesama tikar meski dalam jumlah yang lebih minim. Bila tidak memungkinkan, misalnya hasil penjualan alat masjid tidak memadai untuk membeli barang yang sama, maka uang hasil penjualannya ditasarufkan untuk segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan masjid. 
 
Disebutkan dalam kitab Fath al-Mu’in beserta Hasyiyah I’anah al-Thalibin keterangan sebagai berikut:
 
وَيُصْرَفُ ثَمَنُهَا لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ حَصِيْرٍ أَوْ جَذْعِ بِهِ.
 
“Dan uang penjualannya dialokasikan untuk kemaslahatan masjid bila tidak mungkin membeli tikar atau pelapah kurma dengannya.”
 
 (قَوْلُهُ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ حَصِيْرٍ أَوْ جَذْعٍ بِهِ) أَيْ بِالثَّمَنِ، فَإِنْ أَمْكَنَ اُشْتُرِيَ بِهِ وَلَا يُصْرَفُ لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ
 
“Ungkapan Syekh Zainuddin al-Malibar; bila tidak mungkin membeli tikar atau pelapah kurma dengannya; bila memungkinkan maka dibelikan tikar atau pelapah kurma dengannya dan uang tersebut tidak ditasarufkan untuk kemaslahatan masjid” (Syekh Zainuddin al-Malibari dan Syekh Abu Bakr bin Muhammad Syatha, Fath al-Mu’in dan Hasyiyah I’anah al-Thalibin, juz 3, hal. 180).
 
Pendapat berbeda disampaikan oleh segolongan ulama dari kalangan Syafi’iyyah, menurut mereka hukum menjual harta wakafan tersebut tidak diperbolehkan, sebab lebih menekankan kepada kelestarian harta wakaf. 
 
Permasalahan ini pernah disinggung dalam forum konferensi besar (Konbes) Pengurus Besar Syuriyah Nahdlatul Ulama ke-2 di Jakarta pada tanggal 1-3 Jumadil Ulaa 1381 H./11 - 13 Oktober 1961 M.
 
Selain membahas hukum menjualnya, keputusan tersebut juga menyebut alat-alat masjid yang sudah rusak masih menetapi statusnya sebagai harta wakaf, tapi boleh dijual bila maslahatnya hanya dijual.
 
Berikut bunyi keputusannya:
 
Bagaimana hukumnya alat-alat mesjid yang sudah rusak seperti tikar dan pelepah kurma? Apakah masih tetap kewakafannya/kemesjidannya, ataukah tidak?
 
Alat-alat mesjid yang sudah rusak yang tidak patut dipakai lagi kecuali dibakar, itu masih tetap hukum kewakafannya, tetapi boleh dijual kalau kemaslahatannya hanya dijual, kecuali menurut segolongan ulama” (Ahkam al-Fuqaha, hal. 333-335).
 
Para kiai dalam forum Konbes mengambil keputusan tersebut dengan merujuk beberapa referensi sebagai berikut:
 
1. Fath al-Mu’in dan I’anah al-Thalibin 
 
وَيَجُوْزُ بَيْعُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ الْمَوْقُوْفَةِ عَلَيْهِ إِذَا بَلِيَتْ بِأَنْ ذَهَبَ جَمَالُهَا وَنَفْعُهَا وَكَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِيْ بَيْعِهَا وَكَذَا جُذُوْعُهُ الْمُنْكَسِرَةُ خِلاَفًا لِجَمْعٍ فِيْهِمَا 
 
)قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ بَيْعُ حَصْرِ الْمَسْجِدِ إِلَخ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ أَيْ لِئَلاَّ تَضِيْعَ فَتَحْصِيْلُ يَسِيْرٍ مِنْ ثَمَنِهَا يَعُوْدُ عَلَى الْوَقْفِ أَوْلَى مِنْ ضِيَاعِهَا وَاسْتُثْنِيَتْ مِنْ بَيْعِ الْوَقْفِ لِأَنَّهَا صَارَتْ كَالْمَعْدُوْمَةِ ... وَزَادَ فِيْ مَتْنِ الْمِنْهَاجِ وَلَمْ تَصْلُحْ إِلاَّ ِلْلإِحْرَاقِ قَالَ فِيْ التُّحْفَةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ تَصْلُحْ إلخ مَا إِذَا أَمْكَنَ أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهُ نَحْوُ اْلأَلْوَاحِ فَلاَ تُبَاعُ قَطْعًا بَلْ يَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ وَيَسْتَعْمِلُهُ فِيْمَا هُوَ أَقْرَبُ لِمَقْصُوْدِ الْوَاقِفِ قَالَ السُّبْكِيْ حَتَّى لَوْ أَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُ بِإِدْرَاجِهِ فِيْ آلآتِ الْعِمَارَةِ امْتَنَعَ بَيْعُهُ فِيْمَا يَظْهَرُ.اهـ (قَوْلُهُ خِلاَفًا لِجَمْعٍ فِيْهِمَا) أَيْ فِي الْحَصْرِ وَالْجُذُوْعِ صَحَّحُوْا عَدَمَ جَوَازِ بَيْعِهِمَا بِصِفَتِهِمَا الْمَذْكُوْرَةِ إِدَامَةً لِلْوَقْفِ فِيْ عَيْنِهِمَا
 
“Diperbolehkan menjual tikar yang diwakafkan untuk mesjid yang sudah rusak, dengan hilangnya keindahan dan fungsinya, sedangkan kemaslahatnya adalah dengan menjualannya. Begitu pula batang kayu mesjid yang patah, berbeda dengan sejumlah ulama dalam keduanya. 
 
(Ungkapan Syekh Zainuddin al-Malibari: “Diperbolehkan menjual tikar yang diwakafkan untuk mesjid.”) Dalam kitab al-Tuhfah Ibn Hajar al-Haitami berkata: “Maksudnya supaya tidak tersia-sia, karena menghasilkan harta -uang- sedikit dari harga penjualannya yang kembali pada barang wakaf itu lebih baik dari pada menyia-nyiakannya. Penjualan tersebut dikecualikan dari -larangan penjualan barang wakaf karena tikar dan batang kayu tersebut seperti sudah tidak ada.” Dalam Matn al-Minhaj al-Nawawi menambahkan: “Dan tikar serta batang kayu tersebut tidak layak kecuali dibakar.” Dalam al-Tuhfah Ibn Hajar berkata: “Dengan ungkapan: “Dan tikar serta batang kayu tersebut tidak layak …” al-Nawawi mengecualikan kondisi bila batang kayu itu masih bisa dibuat papan, maka tidak boleh dijual tanpa khilafiyah para ulama.” Namun hakim -daerah terkait- harus melakukan pertimbangan matang dan menggunakannya dalam perkara yang lebih dekat dengan tujuan si pewakaf. Al-Subki berkata: “Sehingga bila mungkin digunakan sebagai alat-alat perawatan masjid, maka tidak boleh dijual menurut pengkajian yang kuat.” Sampai disini pernyataan Ibn Hajar. 
 
(Ungkapan beliau: “Berbeda dengan sejumlah ulama dalam keduanya.”) Maksudnya dalam kasus tikar dan batang kayu. Mereka membenarkan ketidakbolehan menjualnya dengan kondisi tersebut, demi mengabadikan -sifat- wakaf dalam kedua barang itu” (Syekh Zainuddin al-Malibari dan Syekh Abu Bakr bin Muhammad Syatha, Fath al-Mu’in dan Hasyiyah I’anah al-Thalibin, juz 3, hal. 180).
 
2. Fath al-Mu’in dan I’anah al-Thalibin 
 
)وَلاَ يُبَاعُ مَوْقُوْفٌ وَإِنْ خَرُبَ) ... فَإِنْ تَعَذَّرَ اْلاِنْتِفَاعُ بِهِ إِلاَّ بِاْلإِسْتِهْلاَكِ كَأَنْ صَارَ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ إِلاَّ بِاْلإِحْرَاقِ اِنْقَطَعَ الْوَقْفُ أَيْ وَيَمْلِكُهُ الْمَوْقُوْفُ عَلَيْهِ حِيْنَئِذٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ... (وَسُئِلَ) شَيْخُنَا عَمَّا اِذَا عُمِّرَ مَسْجِدٌ بِآلآتٍ جُدُدٍ وَبَقِيَتْ الْآلَةُ الْقَدِيْمَةُ فَهَلْ يَجُوْزُ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ آخَرَ قَدِيْمٍ بِهَا أَوْ تُبَاعُ وَ يُحْفَظُ ثَمَنُهَا (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوْزُ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ قَدِيْمٍ وَحَادِثٍ بِهَا حَيْثُ قُطِعَ بِعَدَمِ احْتِيَاجِ مَا هِيَ مِنْهُ إِلَيْهَا قَبْلَ فَنَائِهَا وَلاَ يَجُوْزُ بَيْعُهُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوْهِ .
 
)قَوْلُهُ وَلاَ يُبَاعُ مَوْقُوْفٌ) أَيْ وَلاَ يُوْهَبُ لِلْخَبَرِ الْمَآرِّ أَوَّلَ الْبَابِ وَكَمَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ يَمْتَنِعُ تَغْيِيْرُ هَيْئَتِهِ كَجَعْلِ الْبُسْتَانِ دَارًا 
 
"Barang wakaf tidak boleh dijual meski sudah rusak … Maka bila sudah tidak bisa difungsikan, kecuali dengan pemanfaatan yang menghabiskannya, seperti tidak akan termanfaatkan kecuali dengan dibakar, maka -sifat- wakafnya terputus. Maskudnya maka dalam kondisi seperti ini mauquf ‘alih (pihak yang diwakafi) bisa memilikinya menurut qaul mu’tamad.
 
Guruku (Ibn Hajar al-Haitami) pernah ditanya tentang mesjid yang direnovasi dengan bahan bangunan baru, dan bahan bangunan yang lama (tidak digunakan lagi). Maka apakah boleh merenovasi mesjid lain yang kuno dengan bahan bangunan yang sudah tidak digunakan itu?
 
Maka beliau menjawab: “Boleh merenovasi mesjid lama atau membangun mesjid baru yang lain dengan bahan bangunan yang sudah tidak digunakan tersebut, sekiranya sudah dipastikan mesjid yang direnovasi dengan bahan bangunan baru (dalam soal) tidak membutuhkannya sebelum bahan bangunan yang sudah tidak digunakan itu rusak total. Dan tidak boleh menjualnya sama sekali. (Syekh Zainuddin al-Malibari dan Syekh Abu Bakr bin Muhammad Syatha, Fath al-Mu’in dan Hasyiyah I’anah al-Thalibin, juz 3, hal. 179-182).
 
 
Ustadz M. Mubasysyarum Bih, Dewan Pembina Pondok Pesantren Raudlatul Quran, Geyongan, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat.