IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Mudharabah atau Bagi Hasil Ternak Sapi, Apakah Sah Menurut Islam?

Kamis 19 September 2019 23:10 WIB
Share:
Mudharabah atau Bagi Hasil Ternak Sapi, Apakah Sah Menurut Islam?
(Ilustrasi: Daily Sabah)
Yang disebut untung dalam mengelola modal - secara matematis - adalah bilamana hasil yang diperoleh dari menjalankan usaha adalah lebih besar dibanding dengan modal dan biaya pengelolaan yang dikeluarkan. Bila nilai modal dan biaya pengelolaan ini justru berbanding terbalik dari hasil maka hal semacam ini disebut merugi.
 
Berangkat dari sini maka jelas sudah bahwa yang dibagi dalam akad permodalan (mudharabah/qiradh) adalah hasil usaha yang diperoleh dari selisih hasil jual barang setelah dikelola dibandingkan dengan harga asalnya. Untuk itu pula maka berlaku ketentuan bahwa “harga asal” barang, sebagai yang wajib diketahui oleh kedua pihak (pengelola dan pemodal). 
 
Berbekal pengetahuan dasar di atas, kita bisa menghukumi praktik paron sapi yang berlaku di beberapa wilayah. Praktik itu umumnya dilaksanakan dengan jalan seseorang (pemodal) menyerahkan seekor sapi agar dirawat oleh petani (pengelola), kemudian dengan hasil bagi keuntungan berupa anak sapi yang harganya dibagi dua antara pihak yang merawat dan pemilik modal. Praktik seperti ini merupakan sebuah bentuk akad mudharabah yang rusak disebabkan karena ketidakjelasan (jahalah) nilai modal  dan keuntungan yang hendak dibagi sehingga memungkinkan timbulnya gharar (penipuan) yang berakibat merugikan kepada pihak pengelola (petani). Lain halnya bila akad tersebut dilaksanakan sebagai berikut:
 
“Pemodal menyerahkan seekor sapi betina dengan harga 10 juta yang dibeli bersama-sama. Kemudian setelah dirawat selama 2 tahun, sapi betina ini menghasilkan anak. Keharusan tata cara pembagian hasil menurut akad mudharabah adalah berlaku sebagai berikut:
 
1. Sapi betina tersebut dijual, dan modal pokoknya diambil oleh pemilik modal. Selisih dari harga jual dengan modal, wajib dibagi berdua antara pemodal dan petani yang merawat. 
 
2. Anak sapi yang lahir setelah perawatan induknya selama dua tahun itu juga mutlak harus dijual, kemudian harganya langsung dibagi berdua antara pihak pemodal dengan petani yang merawat.”
 
Kedua item ini merupakan solusi bagi hasil akad mudharabah ternak antara pemodal dan perawat, bila modal tersebut harus berupa ‘urudl. Namun, solusi ini seringkali menemui hambatan pelaksanaannya mengingat akad muamalah ini sudah mendarah daging di beberapa wilayah negeri kita tercinta ini. Sebenarnya kasus yang sama juga tidak hanya terjadi di zaman sekarang. Bahkan, sejak masa para ulama mazhab pun hal yang sama juga sering terjadi. Untuk itu, perlu langkah antisipatif maka tidak heran bila kemudian kalangan Malikiyah dan Syafiiyah serta jumhur (mayoritas) ulama Amshar mengeluarkan pernyataan dicegahnya penggunaan ‘urudl (barang materiel) ini sebagai modal. 
 
Mayoritas ulama sepakat bahwa modal harus bisa dinyatakan dalam bentuk angka riil. Yang membolehkan ‘urudl sebagai modal adalah Abu Laila. Untuk Abu Hanifah, ada catatan kebolehan pemakaian “barang materiel” sebagai modal, dengan catatan jika dijual dulu. Sebagaimana ini diulas oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya, yaitu Bidayatu al-Mujtahid
 
وَأَمَّا مَحِلُّهُ: فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْعُرُوضِ فَجُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِالْعُرُوضِ، وَجَوَّزَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى.
 
Artinya: “Sifat modal. Hal yang disepakati oleh para fuqaha’ dalam soal modal adalah boleh bila disampaikan dalam bentuk dinar atau dirham. Adapun bila disampaikan dalam bentuk ‘urudl, maka para ulama berselisih pendapat. Jumhur ulama Amshar menyatakan tidak boleh suatu modal disampaikan dalam bentuk ‘urudl (modal barang), namun tidak dengan Abu Laila, beliau membolehkan” (Ibnu Rusyd al-Andalusy, Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.: 631).
 
Terkait dengan illat yang menyebabkan ketidakbolehan menggunakan barang/obyek materiel sebagai modal, Ibn Rusyd menyampaikan:
 
أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ إِذَا كَانَ عُرُوضًا كَانَ غَرَرًا; لِأَنَّهُ يَقْبِضُ الْعَرَضَ وَهُوَ يُسَاوِي قِيمَةً مَا، وَيَرُدُّهُ وَهُوَ يُسَاوِي قِيمَةً غَيْرَهَا، فَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ وَالرِّبْحُ مَجْهُولًا وَأَمَّا إِنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مَا بِهِ يُبَاعُ الْعُرُوضُ، فَإِنَّ مَالِكًا مَنَعَهُ وَالشَّافِعِيُّ أَيْضًا، وَأَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ
 
Artinya: “Sesungguhnya jika modal itu berupa urudl (barang), maka secara tidak langsung telah terjadi gharar, disebabkan pengelola menerima berupa barang yang tidak diketahui nilai padanannya. Lain halnya bila ada padanan nilainya (maka unsur gharar menjadi hilang). (Jika tidak diketahui nilai padanannya) maka modal menjadi bersifat majhul (tidak diketahui). Sementara itu bila modal adalah berupa obyek materi (urudl) yang dijual dulu, maka menurut Imam Malik hukumnya dicegah. Pendapat yang sama disampaikan oleh Imam Syafii. Lain halnya dengan Abu Hanifah, ia menyatakan boleh” (Ibnu Rusyd al-Andalusi, Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.: 631).
 
Dasar utama penolakan modal berupa ‘urudl (barang materiel) oleh Imam Malik, adalah sebagai berikut:
 
وَعُمْدَةُ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَارَضَهُ عَلَى مَا بِيعَتْ بِهِ السِّلْعَةُ وَعَلَى بَيْعِ السِّلْعَةِ نَفْسِهَا، فَكَأَنَّهُ قِرَاضٌ، وَمَنْفَعَةٌ، مَعَ أَنَّ مَا يَبِيعُ بِهِ السِّلْعَةَ مَجْهُولٌ، فَكَأَنَّهُ إِنَّمَا قَارَضَهُ عَلَى رَأْسِ مَالٍ مَجْهُولٍ
 
Artinya: “Dasar pedoman Imam Malik (atas penolakan ini) adalah dengan modal berupa urudl, maka pemodal mengeluarkan modal berupa barang yang potensi dijual saja (belum berupa nilai pasti). Berdasar sifat barang yang hanya potensi bisa dijual unsigh, maka seolah pemodal memodali pelaksana dengan barang plus mengambil manfaat dari modal tersebut (barang yang diutangkan). Dengan demikian, karena harga pasti barang bersifat tidak diketahui, maka seolah pula pemodal telah mengeluarkan modal berupa barang majhul (tidak diketahui)” (Ibnu Rusyd al-Andalusy, Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.: 631).
 
Walhasil, alasan ketidakbolehan memodali seorang ‘amil berupa barang materiel (‘urudl), adalah disebabkan karena unsur jahalah (ketidaktahuan) atas nilai barang sehingga berpotensi timbulnya gharar (penipuan) yang bersifat merugikan bagi pengelola atau bahkan bagi pemodal sendiri. Dalam praktiknya, seseorang yang menyerahkan sapi kepada pengelola agar dirawat, bisa saja dia memberitahukan bahwa sapi tersebut memiliki harga sebesar 12 juta. Padahal harga aslinya adalah 10 juta. Angka 2 juta itulah yang dimaksud sebagai mengambil manfaat dari barang modal yang dicegah oleh Imam Malik dan jumhur ulama’. Seharusnya, penyerahan modal ini dianjurkan berupa uang yang mana kedua pihak kemudian berangkat ke pasar untuk membeli sapi. Dengan begitu, maka peluang timbulnya unsur jahalah bisa diminimalisir sebagaimana harus dihindari dalam akad, sehingga pula konsekuensi timbulnya grarar (penipuan) tidak terjadi di antara kedua pihak antara pengelola dan pemodal. 
 
Adapun perhitungan untung rugi dari model akad mudharabah dengan modal berupa uang untuk membeli sapi akan menjadi sebagai berikut: 
 
1. Harga beli sapi merupakan modal 
2. Harga jual sapi di akhir akad merupakan kumpulan dari untung dan modal
3. Selisih antara harga beli sapi dengan harga jualnya adalah keuntungan yang bisa dibagi menjadi dua sesuai dengan nisbah yang disepakati antara kedua pihak
4. Bila sapi tersebut memiliki anak, maka anak sapi juga harus diwujudkan dalam bentuk nilai jual. Harga jual anak sapi ini langsung dibagi dua antara pemodal dan perawat, tanpa dipotong biaya modal sebelumnya. 
 
Wallahu a’lam bish shawab.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
 
Share:

Baca Juga

Rabu 18 September 2019 6:0 WIB
Hikmah dan Syarat Sah Akad Mudharabah
Hikmah dan Syarat Sah Akad Mudharabah
Karena semangat dasar mudharabah adalah tolong menolong, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar transaksi berlangsung adil. (Ilustrasi: money.it)
Dasar hukum disyariatkannya akad mudhârabah adalah nash Al-Qur’an, al-Hadits, Ijma' dan Qiyâs (analogi). Sebagaimana diketahui bahwa mudhârabah juga diqiyaskan dengan akad musâqah (Jawa: ngedok sawah); yakni ketika seluruh hasil panenan hakikatnya adalah milik pemodal. Petani penggarap hanya menerima bagian dengan persentase tertentu setelah semua hasil panenan ada di tangan pemodal. Maka dalam hal ini, al-Kasâni menyampaikan sebuah hikmah dengan disyariatkannya mudhârabah, yaitu:
 
فالمضاربة قيست على المساقاة لحاجة الناس إليها، لأن الناس بين غني وفقير، والإنسان قد يكون له مال، لكنه لا يهتدي إلى أوجه التصرف والتجارة به، وهناك من لا مال له، لكنه مهتد في التصرفات، فكان في تشريع هذا العقد تحقيق للحاجتين، والله تعالى ما شرع العقود إلا لمصالح العباد ودفع حوائجهم
 
Artinya: "mudhârabah dianalogikan dengan akad musâqah (ngedok sawah), karena manusia itu adakalanya kaya dan ada kalanya fakir. Kadang ada yang memiliki harta tapi tidak mengetahui bagaimana caranya mengelola atau meniagakan. Di sisi lain ada orang yang tidak punya harta namun cakap dalam mengelolanya. Oleh karenanya, pensyariatan akad mudhârabah ini secara tidak langsung memberi penegasan kebolehan relasi antara dua pihak yang saling membutuhkan tersebut. Allah ﷻ tidak akan pernah menetapkan aturan suatu syariat manakala tidak dijumpai adanya maslahah bagi hambanya dan sekaligus kemanfaatan bagi pemenuhan kebutuhan mereka" (al-Kasâni, Badâi'u al-Shanâi' fi Tartîbi al-Syarâi', Beirut: Dâr al-Fikr, 2019: 8/6).
 
Al-Zuhaili menyampaikan hikmah disyariatkannya akad mudhârabah ini, yaitu:
 
تمكين الناس من تنمية الأموال وتحقيق التعاون بينهم، وضم الخبرات والمهارات إلى رؤوس الأموال لتحقيق أطيب الثمرات.
 
Artinya: "(Dengan akad ini], manusia memungkinkan upaya mengembangkan hartanya sekaligus penegasan terhadap disyariatkannya tolong-menolong di antara sesama. Melalui pengumpulan informasi dan wacana usaha yang dilanjut dengan pengumpulan modal bersama merupakan penegasan terhadap upaya mendapatkan buah usaha yang lebih baik." (al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islâmy wa Adillatuhu, Beirut: Dâru al-Fikr, tt.: 5/570)
 
Karena mudhârabah hakikatnya adalah ta'âwun (tolong menolong) dalam hal permodalan dan bagi hasil, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad mudhârabah. Syarat itu mencakup rukunnya yang berjumlah 5, yaitu: syarat yang berlaku atas pemilik modal, pengelola, jenis usaha, ketetapan bagi hasil dan shighat akad.
 
Syarat Sah Mudhârabah
 
Jika dilihat dari rukun yang harus dipenuhi, maka syarat sah dari akad mudhârabah harus mencakup hal-hal sebagai berikut:
 
1. Mudhârabah merupakan akad yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih pemodal dengan pihak pengelola modal (mudharib) yang terlibat dalam menjalin akad.
 
2. Akad mudhârabah didahului oleh serah terima modal dari pemodal (rabbul mal) dan kerja dari pihak lain selaku pengelola (mudharib).
 
3. Ada nisbah bagi hasil yang disepakati oleh dua atau lebih pihak yang bertransaksi 
 
Ketiga syarat di atas merupakan syarat umum bagi sahnya mudharabah. Adapun untuk syarat khusus, maka syarat ini bersifat mengikat terhadap tiap rukun akad
PertamaSyarat Khusus Berkaitan dengan Modal
 
Para fuqaha’ sepakat bahwa syarat khusus yang berlaku atas modal mudharabah ada empat, yaitu: 
 
1. Jika modal yang diserahkan itu berupa nuqud (cash yang terdiri atas emas, perak, atau sejumlah uang) maka harus ditentukan jenis nuqud yang disepakati. Apabila rupiah, maka modal itu harus diukur berdasarkan rupiah. Jika dinyatakan dalam bentuk dolar, maka seluruh modal dan aset yang ada harus bisa diketahui nilainya menurut angka dolar. 
 
2. Jika modal itu diketahui besarannya oleh masing-masing pihak yang terlibat. Pengejawantahan dari diksi “diketahui” ini, mencakup ukuran, takaran atau satuan yang dipergunakan. Tidak boleh mencampurkan antara rupiah dan dolar, atau emas dengan uang. Seluruhnya harus diketahui secara ma’lum, tanpa adanya unsur nilai kemungkinan (taksiran lain)
 
3. Jika modal yang diserahkan adalah berupa barang wujud dan bukan dalam bentuk utang
 
4. Wajib ditentukan waktu serah terimanya modal dari pemodal ke pengelola (mudharib). Makna dari syarat keempat ini adalah, bahwa penyerahan modal tidak harus seketika di dalam majelis, melainkan boleh dikucurkan kepada mudharib secara bertahap. 
 
KeduaSyarat Khusus Berkaitan dengan Keuntungan
 
Para fuqaha’ mensyaratkan beberapa ketentuan terkait dengan penyaluran keuntungan (ribhun) dari usaha sejak awal transaksi, yaitu: 
 
1. Jika bagian masing-masing pihak (pemodal dan pengelola) ditentukan secara maklum oleh keduanya di majelis akad. Misalnya, untuk pemodal, akan mendapatkan persentase keuntungan sebesar 70 persen, dan sisanya dimiliki pengelola. Ketetapan rasio ini harus disepakati saat berlangsung transaksi.
 
2. Nisbah bagi hasil dari keduanya harus bisa dihitung secara pasti oleh keduanya. 
 
3. Keuntungan yang dibagi adalah keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan, bukan keuntungan yang diperoleh dari jalur lain di luar akad
 
Menilik dari keterangan ini, maka akad mudharabah tidak sah hukumnya bila pihak pengelola sudah ditetapkan bagiannya dalam jumlah tertentu atas pengelolaannya, karena ia bukan seseorang yang berlaku sebagai pihak yang disewa, melainkan pihak pengelola. Misalnya: pihak pengelola akan menerima nisbah bagi hasil sebesar 10 juta setiap bulannya atau 100 juta karena kerja yang dilakukan. Penetapan seperti ini termasuk sama saja mendudukkan pengelola sebagai pihak yang digaji dalam akad ijarah (sewa jasa), dan bukan sebagai mudharib dari suatu modal sehingga berhak menerima nisbah bagi hasil. 
 
Ketiga, Syarat Khusus yang Berlaku atas ‘Amal (Kerja Mengelola)
 
Para fuqaha’ berpendapat bahwa ‘amal (kerja dalam rangka mengelola modal) merupakan salah satu rukun mudharabah. Oleh karena itu, maka bentuk pekerjaan ini harus bisa diklasifikasi dan ditetapkan batasannya.
 
1. Mengerjakan dan mengelola modal merupakan beban wajib seorang pengelola dan bukan tanggungan dari pihak pemodal. Ikut campurnya pemodal dalam kerja pengelolaan modal oleh pihak pengelola dipandang oleh mayoritas ulama sebagai pembatal bagi syarat sah akad, kecuali ulama mazhab Hanbali yang membolehkan. 
 
2. Ketidakbolehan ikut campur pemodal terhadap usaha yang dilakukan oleh pengelola adalah dalam rangka menghindari peluang bagi pemodal untuk mempersempit ruang gerak dan kerja dari pihak yang dimodali. 
 
3. Sementara itu para ulama dari kalangan mazhab Hanbali menetapkan kebolehan itu namun dengan syarat pihak pemodal mematuhi deskripsi kerja yang harus diperankan masing-masing. Dengan kata lain, apabila pihak pemodal turut serta dalam kerja pengelolaan, maka dia berperan selaku pihak yang digaji (karyawan), sementara hak penuh pengelolaan adalah tetap berada di tangan pemodal. 
 
Wallahu a’lam bish shawab.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
 
Ahad 15 September 2019 22:15 WIB
Bisnis Produk Eco Racing, Apakah Money Game?
Bisnis Produk Eco Racing, Apakah Money Game?
(Ilustrasi: NU Online)
Banyak pertanyaan yang dilayangkan kepada penulis, terkait dengan pemasaran produk Eco Racing yang diproduksi oleh PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST)/Sinergy World/ Eco Racing yang berpusat di Bandung. Produk ini "diduga" merupakan bagian dari sistem jual beli dengan pola Multi Level Marketing (MLM) dengan basis money game (arisan berantai). 
 
Sebagai hasil Keputusan Musyawarah Nasional NU tahun 2019, telah disepakati bahwa money game merupakan pola pengumpulan dana masyarakat yang dilarang sehingga hukumnya haram karena banyak ditemukan illat keharaman di sana, seperti gharar (penipuan), ghabn (menyembunyikan potensi cacat), dan dlarar (berakibat merugikan). Nah, apakah Eco Racing juga merupakan bagian dari bisnis MLM dengan money game ini? Inilah pertanyaan yang diajukan masyarakat tersebut.
 
 
Untuk menjawab pertanyaan itu, maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 
Pertama, perlu diketahui bahwa perusahaan pemroduk Eco Racing ini menawarkan sebuah paket usaha jual beli produk Eco Racing dengan manfaat berupa meningkatkan octan bahan bakar minyak (BBM), LVN Series (produk kecantikan), dan EcoMaxx secara Multi Level Marketing (MLM). Jadi ada tiga produk yang dipasarkan.
 
Penting dicatat bahwa pemasaran produk dengan pola MLM, paling tidak memiliki dua arti penting (dilihat dari sisi regulasinya), yaitu:
 
1. Perusahaan harus terdaftar dalam Asosoasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) atau Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI). Tujuan harus terdaftar ini adalah sebagai bagian perlindungan konsumen untuk mendeteksi secara dini apakah perusahaan tersebut termasuk bergerak dalam money game (arisan berantai) atau tidak. Biasanya kunci utama pendeteksian ada pada manfaat dan harga produk. Jika harga tidak sesuai dengan manfaat yang ditawarkan, atau lebih tinggi dari nilai manfaat yang ditawarkan, maka langsung bisa diputuskan bahwa perusahaan tersebut telah bergerak dalam industri money game dan produk hanya berperan sebagai pengelabuan semata. 
 
2. Dengan pola penjualan sistem MLM, maka ada dana masyarakat yang dihimpun secara berantai. Setiap perusahaan yang menghimpun dana masyarakat, biasanya harus terdaftar di bawah lembaga yang menaungi investasi dan pemasaran dan diawasi keberadaannya oleh Satgas Waspada Investasi. 
 
3. Dilihat dari kedua komponen perlindungan ini, Eco Racing sudah terdaftar baik dalam APLI (http://www.apli.or.id/anggota/) maupun AP2LI (https://www.ap2li.com/anggota) dengan tampilan keanggotaan (per 15/9/2019) sebagai nomor 41. Bahkan perusahaan ini dikabarkan sudah mengantongi SIUPL (Surat Ijin Usaha Penjualan Langsung). Benar atau tidaknya informasi ini diperlukan crosscheck lebih lanjut. Namun uniknya dalam situs (yang diduga) merupakan situs resmi Eco Racing, hampir keseluruhan kontak Customer Service Officer selalu merujuk kepada nomor pribadi, dan bukan contact officer kantor. Keterangan ini bisa dirujuk di sini (https://www.sinergy-world.com/)
 
4. Terkait dengan informasi dari Satgas Waspada Investasi, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih terakhir merilis secara resmi dan dicantumkan dalam webnya bahwa PT Sinergy Eco Racing adalah bagian dari perusahaan investasi yang patut diwaspadai karena alasan belum terdaftar. Untuk selanjutnya belum ada rilis informasi lagi dari OJK, apakah PT Sinergy Eco Racing ini masuk dalam bagian daftar perusahaan yang aman sebagai wadah investasi masyarakat atau tidak. Siaran Pers OJK terkait dengan perusahaan tersebut masih merujuk ke sini (https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-...) hingga tulisan ini dilansir. 
 
Kedua, dilihat dari sisi produk yang dijual perusahaan. Perusahaan menawarkan penghematan bahan bakar minyak (BBM), untuk tiap 1 tabletnya dalam 4-8 liter BBM premium adalah sebesar 30% hingga 50%. Itu artinya, penggunaan 4 liter BBM Premium biasa, nilai gunanya akan standar dengan 6 liter BBM jenis premium biasa khususnya bila dalam 4 liter BBM tersebut diberikan 1 tablet Eco Racing. Kebenaran ini mutlak mendapatkan pengujian. Jika memang benar bahwa 4 liter BBM Premium adalah sama nilainya dengan 6 liter BBM Premium bila menggunakan Eco Racing, maka benar bahwa unsur gharar dari jual beli produk ini adalah tidak ada. Namun, bila ternyata dalam faktanya tidak mampu menghemat BBM, maka terdapat unsur gharar dan ghabn (kecurangan) dalam pemasarannya. 
 
Walhasil, apakah benar bahwa dalam jual beli produk Eco Racing terdapat money game? Maka sebagai jawabannya adalah tergantung pada pengujian produk. Jika terdapat manfaat yang senilai dengan harga jual produknya, maka benar bahwa unsur yang diharamkan dalam jual beli (berlaku gharar [menipu] dan ghabn [curang]) diindikasi sebagai tidak terdapat dalam produk tersebut. Akan tetapi, bila ternyata fakta menunjukkan lain, maka itu merupakan indikasi adanya money game di dalamnya sehingga berbisnis Eco Racing hukumnya adalah haram. 
 
Sejauh ini, dalam hasil penelusuran penulis, situs resmi perusahaan Sinergy Eco Racing ini unik. Keunikan tersebut karena menggunakan ekstensi blog, seperti dot net dan dot info. Situs dengan ekstensi demikian biasanya adalah situs gratisan dan bukan situs bisnis. Hanya sinergyword dot com saja yang seolah menunjuk sebagai platform resmi. Mungkinkah sekelas perusahaan besar hanya menggunakan situs gratisan apalagi menggunakan blog? Kiranya ini merupakan satu alasan untuk waspada bagi kita semua, di tengah maraknya kabar investasi bodong yang banyak bermunculan dewasa ini. Apalagi OJK seolah belum memberikan klarifikasi terkait Siaran Pers yang sudah dirilis per Mei 2018 tersebut. Maka dari itu, mari sikapi dana kita secara bijak! Tidak ada salahnya untuk tetap waspada untuk tidak menyesal di belakang hari. Wallahu a'lam bish shawab.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah - PW LBMNU Jawa Timur
 
Sabtu 14 September 2019 17:30 WIB
Rukun Akad Mudharabah dalam Ekonomi Syariah
Rukun Akad Mudharabah dalam Ekonomi Syariah
(Ilustrasi: NU Online)
Dalam Kitab al-Fiqhu 'ala al-Madzâhibi al-Arba'ati, Syekh Abdurrahman Al-Jazairi menjelaskan:
 
ومناسبة المضاربة للمساقاة والمزارعة ظاهرة لأنك قد عرفت أنهما عقدان بين اثنين من جانب أحدهما الأرض أو الشجر، ومن جانب الآخر العمل، ولكل منهما نصيب في الخارج من الثمر، وكذلك المضاربة فإنها عقد يتضمن أن يكون المال منة جانب والعمل من جانب آخر ولكل من الجانبين نصيب في الربح
 
Artinya: "Korelasi antara mudharabah dengan akad musâqah dan muzâra'ah tampak jelas. Sebagaimana anda ketahui bahwa kedua akad terakhir ini terbentuk oleh dua pihak yang menjalin relasi, satu pihak menyerahkan tanah atau pohon, sementara pihak lainnya menyerahkan tenaga. Tiap-tiap dari keduanya ada hak berupa bagian dari hasil panenan berupa buah. Demikian pula dengan akad mudharabah, ia terbentuk dari sebuah jalinan akad yang memuat di dalamnya berupa penyerahan harta dari satu sisi, dan kerja dari sisi yang lain sehingga masing-masing berhak atas bagian keuntungan yang diperoleh." (Abdurrahman al-Jazîry, al-Fiqhu 'ala al-Madzâhibi al-Arba'ati, Beirut: Dâr al-Fikr, 2019: 3/29)
 
Karena dalam mudharabah yang diserahkan kepada pihak lain adalah berupa harta modal, maka akad ini juga disebut dengan akad muqâradlah atau akad qirâdl (transaksi utang piutang). 
 
 
Dengan memperhatikan unsur kesamaan di atas, maka rukun dari akad mudharabahmusâqah, dan mukhâbarah, pada dasarnya mengikuti rukun yang terdapat dalam akad mudharabah. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan rukun mudharabah ini. 
 
Menurut kalangan Hanafiyah, rukun mudharabah ada dua yaitu, adanya lafadh ijab dan qabul yang menunjukkan terhadap maksud dilakukannya akad. Menurut pandangan mayoritas ulama, rukun mudharabah ada 3, yaitu:
 
1. Adanya 'aqidain (dua orang yang berakad), yakni terdiri atas pemilik modal (mâlik) dan pengelola ('amil)
 
2. Adanya ma'qùd 'alaih, yaitu objek yang masuk dalam unsur akad, terdiri dari: (a) jenis pekerjaan ('amal); (b) laba (ribhu); dan (c) modal (ra'sul mâl)
 
3. Shighat akad, terdiri dari shighat ijab (menyerahkan) dan shighat qabul (menerima)
 
Ulama kalangan Syafiiyah, memerinci akad ini menjadi 5, yaitu: harta (mâl), usaha ('amal), laba (ribhu), shighat (lafadh ijab dan qabul) dan 'aqidain (dua orang yang berakad). Dengan begitu, pandangan Syafiiyah ini sebenarnya sama dengan pandangan ulama jumhur (mayoritas). Bagaimana dengan pandangan Hanafiyah? Mengapa hanya ada dua syarat saja, yaitu keberadaan lafadh ijab dan kabul saja?
 
Untuk mengetahui ceruk dari kalangan Hanafiyah dalam memandang akad mudharabah ini, kita bisa lihat pada definisi ijab dan qabul dari kalangan tersebut. Dalam al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, juz 4, dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan lafadh ijab oleh Hanafiyah adalah:
 
فألفاظ الإيجاب: هي لفظ المضاربة والمقارضة والمعاملة، وما يؤدي معاني هذه الألفاظ بأن يقول رب المال: (خذ هذا المال مضاربة على أن ما رزق الله عز وجل من ربح فهو بيننا على كذا من نصف أو ربع أو ثلث أو غير ذلك من الأجزاء المعلومة).
 
Artinya: "Yang dimaksud dengan lafadh ijab adalah lafadh yang menunjukkan makna mudharabah, muqâradlah, atau mu'amalah, atau segala bentuk pernyataan yang bisa mendatangkan pengertian pada akad, misalnya seperti pernyataan pemodal: ‘Ambil harta ini sebagai modal usaha dengan bagi hasil keuntungan yang direzekikan oleh Allah ﷻ kepada usaha kita dalam menjalankan modal ini, dengan rasio pembagian separuh (untuk aku atau kamu), seperempat (untuk aku atau kamu), atau sepertiga (untuk aku atau kamu) atau menurut nisbah tertentu lainnya yang kita ketahui bersama" (al-Kasâni, Badâi'u al-Shanâi' fi Tartîbi al-Syarâi', Damaskus: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971: 8/5-6).
 
Sementara itu dalam lafadh qabul, kalangan Hanafiyah menyampaikan ta'rif sebagai berikut:
 
وألفاظ القبول: هي أن يقول العامل المضارب: أخذت، أو رضيت أو قبلت، ونحوها. وإذا توافر الإيجاب والقبول انعقد العقد
 
Artinya: "Lafadh qabul adalah lafadh yang diucapkan oleh seorang pengelola ('amil), seperti: Aku ambil, atau baiklah, aku terima, dan semacamnya. Bila lafadh ijab tersebut bersesuaian dengan ladah penerimaan (qabul), maka sahlah akad." (al-Kasâni, Badâi'u al-Shanâi' fi Tartîbi al-Syarâi', Damaskus: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971: 8/5-6)
 
Melihat definisi lafadh ijab dan qabul dari kalangan Hanafiyah ini, secara tidak langsung di dalamnya juga terdapat penjelasan bahwa ijab dan qabul dalam akad mudharabah adalah dilakukan oleh:
 
1. Dua orang atau lebih yang bertransaksi
2. Lafadh ijab dan qabul memiliki bentuk shighat
3. Ada modal yang diserahkan
4. Ada nisbah pembagian keuntungan yang disepakati
5. Ada amal yang disepakati
 
Walhasil, meski tampaknya di awal menunjukkan rukun yang berbeda, namun dalam penjabarannya, para ulama ini bersepakat terhadap komponen yang dilibatkan dalam akad mudharabah. Wallahu a'lam bish shawab.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur