IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Kerugian akibat Perkara yang Tak Bisa Dikendalikan, Wajibkah Ganti Rugi?

Ahad 6 Oktober 2019 21:30 WIB
Share:
Kerugian akibat Perkara yang Tak Bisa Dikendalikan, Wajibkah Ganti Rugi?
Tanggung jawab mensyaratkan adanya pilihan tindakan sebelumnya.
Suatu misal, ada orang membakar sampah di jalan. Tiba-tiba, tanpa disadari, ada angin puting beliung yang menerpa sampah yang dibakar itu. Akibatnya, sampah yang terbakar tersebut berhamburan ke mana-mana dan jatuh pada salah satu barang yang mudah terbakar. Misalnya jatuh ke tempat penyimpanan bensin sehingga menimbulkan kebakaran hebat. Yang menjadi permasalahan adalah, apakah pihak yang membakar sampah itu wajib melakukan ganti rugi? 
 
Untuk menjawab pertanyaan ini, ada sebuah qaidah fiqhiyah yang dijadikan pedoman penyelesaian sengketa. Kaidah tersebut adalah: 
 
ما لايمكن الإحتراز منه لاضمان فيه
 
Artinya: “Sesuatu yang tidak mungkin dijaga/dikendalikan, maka tidak ada tanggung jawab ganti rugi terhadapnya” (Syekh Mahmud Hamzah, al-Faraidu al-Bahiyyah fi al-Qawa’idi al-Fiqhiyyah, Damaskus: Dâr al-Fikr, tt.: 62)
 
Jadi, menurut pemahaman dari kaidah ini, pembakaran yang umumnya berlaku aman-aman saja, tapi tanpa disadari tiba-tiba berembus angin puting beliung yang kencang, sehingga menyebabkan sampah yang dibakar tersebut menjadi tidak bisa dikendalikan sehingga menyebabkan timbulnya kebakaran hebat pada tempat penyimpanan bensin, adalah merupakan perbuatan yang tidak bisa dimintai ganti rugi konsekuensinya. 
 
Hal yang sama juga bisa diberlakukan pada kasus lain, misalnya: ada seseorang yang menaruh batu di tepi jalan. Lalu tiba-tiba datang banjir, dan batu itu menghancurkan rumah seseorang karenanya. Maka tindakan orang yang menaruh batu tersebut tidak bisa dimintai ganti rugi disebabkan karena ada unsur banjir yang menyebabkan berpindahnya batu. Hukum jinayah (pidana) menjadi hilang disebabkan perkara yang tidak mungkin dicegah dan dihindari tersebut, baik oleh angin maupun oleh banjir. 
 
Satu contoh lagi untuk penerapan kaidah di atas, yaitu pada kasus yang disampaikan pengarang kitab al-Duru al-Mukhtar wa Raddi al-Mukhtar. Misalnya ada seorang hakim menjatuhkan hukuman potong tangan atas seorang pencuri. Setelah dipotong tangan, ternyata Si Pencuri tersebut meninggal. Apakah Si Hakim wajib dikenai pertanggungan kerugian akibat kasus ini? Jawabnya adalah tidak. Mengapa? Karena di dalam putusan hukum potong tangan, tidak terdapat ketentuan yang membatasi bahwa setelah hukuman tersebut dilaksanakan, maka Si Pencuri tidak boleh meninggal. Hal yang sama juga berlaku atas seorang dokter yang melakukan praktek bedah. Bila ternyata setelah dijalankan proses operasi, kemudian nyawa pasien tidak bisa diselamatkan, maka Si Dokter tidak bisa dikenai hukuman qishash atau tempuh risiko akibat luka bedah yang dibuatnya. Syekh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan:
 
لايضمن تلف النفس بعد إجراء العملية الجراحية لمريض إذا قام بواجبه على الوجه المعتاد
 
Artinya: “Tidak ada pertanggungan risiko berupa rusaknya jiwa setelah berlakunya tindakan operasi bagi orang yang sakit, selagi Si Dokter telah berjalan sesuai dengan prosedur kerja yang operasi yang berlaku” (Syekh Wahbah Al-Zuhaili, Nadhariyatu al-Dlamân aw Ahkâm al-Mas’uliyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fiqhi al-Islâmi, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998: 38).
Jika menilik dari ibarat ini, maka hal serupa tidak bisa dilaksanakan untuk dokter yang tidak memenuhi standart operating procedure (SOP) dalam kerjanya. Kasus terakhir akibat tidak memenuhi standar kerja ini, dikenal dengan istilah lain, yaitu malapraktik. Untuk kasus ini tetap berlaku dlaman sesuai dengan yang telah disepakati dalam hukum yang positif negara disebabkan melanggar kode etik kedokteran. 
 
Walhasil, untuk kasus kerugian yang diakibatkan ada unsur lain yang turut serta mempengaruhi, adalah tidak bisa dikenai pertanggungjawaban kerugian, selagi unsur lain tersebut bersifat tidak bisa dikendalikan (‘adamu al-ihtirâz). Pengendalian yang dimaksud di sini bisa bermakna melokalisir (secara adat atau prosedur kerja), menjaga agar tidak merembet ke datangnya kerugian akibat faktor lain, atau adanya prosedur yang harus dipatuhi yang dikenal sebagai standart operating procedure (SOP). Tanpa keberadaan tiga hal itu, maka kerugian yang timbul bisa dianggap sebagai sebuah kelalaian. Untuk itu perlu adanya pertanggungjawaban. Wallahu a’lam bish shawab.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
 
 
Share:

Baca Juga

Ahad 6 Oktober 2019 9:0 WIB
Hukum Jual Beli Barang Hasil Curian
Hukum Jual Beli Barang Hasil Curian
Di antara syarat seseorang menjual barang adalah ia punya hak penuh atas barang tersebut.
Syariat Islam sejatinya telah mengatur berbagai ketentuan dalam menyikapi setiap problem yang terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk dalam hal transaksi jual beli. Dalam salah satu hadits dijelaskan:
 
لاَ بَيْعَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ
 
“Tidak ada jual beli kecuali pada harta yang engkau miliki” (HR. Abu Daud)
 
Berdasarkan hadits ini dapat dipahami bahwa tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan milik kita sendiri. Lantas apakah menjual barang hasil curian termasuk dalam larangan hadits di atas?
 
Baca juga:
 
Dalam istilah fiqih, menjual harta milik orang lain dikenal dengan istilah bai’ fudluli. Dalam kitab Dalil al-Muhtaj Syarh al-Minhajbai’ fudluli diartikan sebagaimana berikut:
 
والفضولي هو البائع لملك غيره بغير إذنه ولا ولاية
 
Bai’ fudluli adalah ketika seseorang menjual harta milik orang lain tanpa seizinnya dan tanpa adanya hak kuasa (wilayah) pada harta tersebut” (Syekh Rajab Nuri, Dalil al-Muhtaj Syarh al-Minhaj, juz 1, hal. 394)
 
Menjual harta hasil curian dari orang lain jelas termasuk bagian dari fudluli ini, sebab harta curian sejatinya masih milik pemilik aslinya alias korban pencurian (al-masruq minhu), sedangkan orang yang mencuri harta orang lain, selamanya tidak akan disebut sebagai pemilik harta tersebut secara syara’.
 
Para ulama menegaskan bahwa praktik bai’ fudluli ini tergolong sebagai akad yang tidak sah untuk dilakukan, sebab salah satu syarat sahnya jual-beli adalah penjual harus memiliki atas barang yang ia jual dan pembeli harus memiliki atas uang yang akan ia tukarkan pada penjual. Sedangkan dalam kasus bai’ fuduli, penjual tidak memiliki kekuasaan atas barang yang ia jual, sebab barang tersebut bukan dalam kepemilikannya. Tidak sahnya bai’ fuduli ini salah satunya seperti yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman al-Bujairami:
 
والشرط الثالث ما ذكره بقوله (مملوك) أي أن يكون للعاقد عليه ولاية ، فلا يصح عقد فضولي وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه
 
“Syarat jual beli yang ketiga adalah benda (yang diperjual belikan) harus dimiliki, maksudnya orang yang mengakadi jual-beli harus memiliki kuasa atas benda yang ia jual-belikan. Maka tidak sah akad fudluli, meskipun pemilik barang memperbolehkan padanya (untuk menjual barang tersebut), sebab ia tidak memiliki kuasa atas barang yang diakadi (ma’qud ‘alaih)” (Syekh Sulaiman al-Bujairami, Hasyiyah al-Bujairami ala al-Khatib, juz 7, hal. 287)
Karena jual beli harta hasil curian ini tergolong jual beli yang tidak sah, maka dari aspek tidak sahnya jual beli tersebut, jual beli ini dikenal juga dengan istilah bai’ fasid. Dalam transaksi yang fasid (rusak) kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berkewajiban untuk mengembalikan barang yang telah mereka tukarkan saat akad jual-beli, sebab akad jual-beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak dianggap tidak nufudz (tidak diakui syara’), walaupun sebenarnya kedua belah pihak sama-sama merelakan barangnya untuk ditukarkan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab Fatawa ar-Ramli:
 
(سُئِلَ) هَلْ الْمَأْخُوذُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ مَعَ رِضَا الْمُتَبَايِعَيْنِ حَلَالٌ أَمْ لَا ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْآخِذِ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا رَدُّ مَا أَخَذَهُ عَلَى مَالِكِهِ
 
“Apakah harta yang diambil atas jual beli yang fasid (tidak sah) besertaan kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) merupakan hal yang halal atau haram?” Imam ar-Ramli menjawab: “Tidak halal bagi orang yang mengambil harta tersebut untuk membelanjakannya, sebab hal yang wajib bagi mereka berdua adalah mengembalikan setiap harta yang mereka terima kepada pemilik asal” (Syihabuddin ar-Ramli, Fatawa ar-Ramli, juz 2, hal. 470) 
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menjual ataupun membeli barang hasil curian merupakan akad jual-beli yang tidak sah dan disebut juga dengan jual beli yang fasid. Sebab pencuri berkewajiban mengembalikan harta yang ia curi kepada pemiliknya. Sehingga ketika barang curian terlanjur dijual maka pencuri wajib mengembalikan kembali uang hasil penjualan tersebut kepada pembeli dan mengembalikan barang curian tersebut kepada pemilik aslinya. 
 
Jika seandainya pencuri sudah tidak mengetahui keberadaan pemilik barang yang telah ia curi, maka ia dianggap tetap memiliki tanggungan (hak adami) kepada pemilik barang. Konsekuensi dari kondisi ini mirip dengan orang yang memiliki utang. Penjelasan selengkapnya terkait hal ini, dapat disimak dalam pembahasan ‘Cara Melunasi Utang pada Orang Yang Sulit Ditemukan Keberadaannya’. Wallahu a’lam.
 
 
Ustadz M. Ali Zainal Abidin, Pengajar di Pondok Pesantren Annuriyah, Kaliwining, Rambipuji, Jember
 
Kamis 3 Oktober 2019 14:0 WIB
Wakaf dan Salah Kaprah Penyebutan Masjid dan Mushala
Wakaf dan Salah Kaprah Penyebutan Masjid dan Mushala
Masjid sudah pasti wakaf, sedangkan mushala belum tentu wakaf. (Ilustrasi: via navkolo.me)
Banyak yang masih bingung mengenai perbedaan masjid dan mushala. Ada yang memahami masjid adalah tempat jamaah shalat yang dibuat shalat Jumat, sementara mushala adalah tempat jamaah shalat lima waktu biasa yang tidak dipakai shalat Jumat. Kejanggalan juga terjadi dalam persoalan mushala wakafan. Ada yang memahami statusnya adalah masjid karena melihat wakafnya, sebagian yang lain menganggap itu bukan masjid. Bagaimana penjelasannya secara fiqih?
 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mushala (KBBI menggunakan kata “musala”) didefinisikan dengan tempat shalat, langgar atau surau. Sementara masjid adalah rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang Islam. 
 
Secara istilah syariat, masjid adalah tempat yang diwakafkan untuk shalat dengan niat menjadikannya masjid. Sementara mushala adalah tempat shalat secara mutlak, baik berupa wakafan, milik pribadi, hibah, dan lain sebagainya. Dari definisi tersebut menjadi jelas bahwa masjid sudah pasti wakaf, sedangkan mushala belum tentu wakaf.
 
Dari definisi tersebut juga bisa dipahami bahwa penggunaan tempat untuk jamaah shalat Jumat bukan menjadi prinsip dalam menentukan status masjid, tapi ditentukan oleh sighat (ucapan) pewakaf. Bila ada tanah yang diwakafkan sebagai masjid, maka statusnya adalah masjid, meski tidak pernah dipakai shalat Jumat.
 
Dari definisi di atas, para fuqaha Syafi’iyah menjelaskan bahwa tidak semua tempat yang diwakafkan untuk shalat berstatus masjid. Namun harus dilihat dari shighat/ucapan pewakafannya.
 
Shighat pewakafan masjid terbagi menjadi dua. Pertama, sharih (yang jelas), yaitu setiap ucapan yang secara tegas mengarah kepada wakaf masjid, tidak bisa diarahkan kepada makna lain. Kedua, kinayah, yaitu ucapan yang memungkinkan untuk diarahkan kepada pewakafan masjid dan makna lain. Agar menjadi masjid, shighat sharih tidak membutuhkan niat, sedangkan shighat kinayah butuh niat.
 
Contoh ungkapan sharih dalam pewakafan masjid adalah “Aku jadikan tanah ini menjadi masjid”, “Aku wakafkan tanah ini menjadi masjid”, dan lain sebagainya. Hanya dengan ucapan pewakaf sejenis itu, status tanah sudah sah menjadi masjid, tanpa harus disertai niat menjadikannya sebagai masjid.
 
Contoh shighat kinayah adalah “Aku wakafkan tempat ini untuk shalat”. Dalam ucapan ini, secara tegas mengarah kepada arti wakaf tempat shalat, namun secara lebih spesifik mengarah kepada arti wakaf masjid masih sebatas isyarat (belum tegas), ucapan tersebut memiliki dua kemungkinan makna, yaitu wakaf mushala biasa dan wakaf masjid. Sehingga untuk berstatus sebagai masjid, harus diniatkan menjadi masjid. Jika tidak diniati menjadi masjid, maka hanya bersatus wakaf untuk shalat, bukan masjid. 
 
Status sebuah tanah menjadi masjid memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan wakaf mushala biasa, seperti haramnya berdiam diri bagi orang junub, sahnya i’tikaf, bertambahnya pahala shalat dan lain-lain. Dengan demikian, mushala wakaf tidak sah untuk menjadi tempat i’tikaf, tidak haram bagi orang junub berdiam diri di dalamnya dan lain sebagainya. Berbeda dengan wakaf masjid yang berlaku hukum-hukum masjid di dalamnya seperti sahnya i’tikaf, haramnya berdiam diri bagi wanita haidl dan lain sebagainya.
 
Baca juga:
 
Penjelasan di atas merujuk kepada referensi dari kitab Umdah al-Mufti wa al-Mustafti sebagai berikut:
 
مَسْأَلَةٌ قَالَ الْمَنَاوِي فِي التَّيْسِيْرِ قَوْلُهُ وَقَفْتُ هَذَا لِلصَّلَاةِ صَرِيْحٌ فِي وَقْفِهِ لِلصَّلَاةِ كِنَايَةٌ فِي خُصُوْصِ وَقْفِهِ مَسْجِدًا فَإِنْ نَوَى بِهِ الْمَسْجِدَ صَارَ مَسْجِدًا وَإِلَّا فَلَا كَالْمَدْرَسَةِ. وَأَمَّا الْمَسْجِدُ فَأَمْرٌ زَائِدٌ يَكْثُرُ فِيْهِ الْأَجْرُ وَيُعْتَكَفُ فِيْهِ وَيَحْرُمُ عَلَى ذِي الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ الْمُكْثُ فِيْهِ وَلَهُ أَحْكَامٌ زَائِدَةٌ عَلَى مَا وُقِفَ لِلصَّلَاةِ كَمُصَلَّى الْعِيْدِ فَإِنَّهُ وَقْفٌ لِلصَّلَاةِ وَلَيْسَ لَهُ حُرْمَةُ الْمَسْجِدِ وَلَا يَصِيْرُ وَقْفًا بِالْإِذْنِ بِالصَّلَاةِ فِيْهِ.
 
“Sebuah permasalahan. Al-Manawi berkata dalam kitab al-Taisir, ucapan seseorang aku mewakafkan tempat ini untuk shalat tegas mengarah kepada makna mewakafkan untuk shalat, kinayah untuk kekhususan wakaf masjidnya, bila ia meniatkannya sebagai masjid, maka berstatus masjid, bila tidak ada niat, maka tidak menjadi masjid seperti wakaf madrasah. Adapun masjid adalah perkara yang memiliki nilai lebih yang banyak pahala di dalamnya, sah dibuat I’tikaf, dan haram bagi yang berhadats besar berdiam diri di dalamnya. Masjid memiliki hukum-hukum yang melebihi tempat yang diwakafkan untuk shalat, seperti mushala shalat ‘Ied, sesungguhnya mushala tersebut diwakafkan untuk shalat namun tidak memiliki kehormatan seperti masjid. Dan tidak menjadi wakaf dengan memberi izin shalat di dalamnya” (Muhammad bin Abdurrahman Al-Ahdal, ‘Umdah al-Mufti wa al-Mustafti, juz 2, hal. 258).
 
Uraian di atas pernah disinggung oleh para kiai dalam forum Muktamar Nahdlatul Ulama ke-10 di Surakarta pada tanggal 10 Muharram 1354 H/April 1935 M. Berikut ini bunyi keputusannya:
 
Soal: Bagaimana hukumnya tempat yang diwakafkan untuk sembahyang, apakah tempat itu menjadi masjid sebagaimana keterangan dalam kitab Safinah?
 
Jawaban: Bahwa tempat itu tidak menjadi masjid apabila tidak diniatkan menjadi masjid.
 
Para masyayikh dalam forum tersebut merujuk pada beberapa referensi sebagai berikut:
 
1. Mughni al-Muhtaj 
 
وَلاَ يَصِحُّ الْوَقْفُ إِلاَّ بِلَفْظٍ مِنْ نَاطِقٍ يُشْعِرُ بِالْمُرَادِ إِلَى أَنْ قَالَ تَنْبِيْهٌ يُسْتَثْنَى مِنْ اشْتِرَاطِ اللَّفْظِ مَا إِذَا بَنَى مَسْجِدًا فِيْ مَوَاتٍ وَنَوَى جَعْلَهُ مَسْجِدًا فَإِنَّهُ يَصِيْرُ مَسْجِدًا وَلَمْ يَحْتَجَّ إِلَى لَفْظٍ كَمَا قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ تَبَعًا لِلْماَوَرْدِي لِأَنَّ الْفِعْلَ مَعَ النِّيَّةِ مُغْنِيَانِ عَنِ الْقَوْلِ. وَوَجَّهَهُ السُّبُكِيّ بِأَنَّ الْمَوَاتِ لَمْ يَدْخُلْ فِيْ مِلْكِ مَنْ أَحْيَاهُ مَسْجِدًا وَإِنَّمَا احْتِيْجَ لِلَفْظِ لِإِخْرَاجِ مَا كَانَ مِلْكَهُ عَنْهُ وَصَارَ لِلْبِنَاءِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ تَبَعًا قَالَ اْلإِسْنَوِيُّ وَقِيَاسُ ذَلِكَ إِجْرَاؤُهُ فِيْ غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَيْضًا مِنَ الْمَدَارِسِ وَالرِّبَاطِ وَغَيْرِهَمَا وَكَلاَمُ الرَّافِعِي فِيْ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ يَدُلُّ لَهُ. 
 
“Wakaf itu tidak sah kecuali disertai ucapan (dari yang mewakafkan) yang memberikan pengertian (pewakafan) yang dimaksud ... dikecualikan dari syarat mengucapan, bila seseorang membangun masjid di lahan bebas, dan ia berniat menjadikannya masjid, maka bangunan tersebut menjadi masjid tanpa memerlukan ucapan pewakafan. Hal ini sebagaimana pendapat Ibn Rif’ah dalam kitab al-Kifayah dengan mengikuti al-Mawardi: “Sebab aktifitas membangun disertai niat menjadikannya masjid sudah mencukupi pewakafan dari pengucapan wakaf. Al-Subki memperkuatnya, bahwa lahan bebas tersebut tidak menjadi milik seseorang yang membukanya sebagai masjid. Diperlukannya pengucapan wakaf itu untuk mengeluarkan lahan dari kepemilikan seseorang. Dan untuk bangunannya diberlakukan hukum masjid karena mengikuti lahannya. Al-Isnawi berpendapat: “Dan hukum qiyas kasus tersebut adalah pemberlakuannya pada selain masjid, yaitu sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, dan selainnya. Pendapat al-Rafi’i dalam bab Ihya al-Mawat juga menunjukkan demikian.
 
2. I’anah al-Thalibin 
 
)قَوْلُهُ وَوَقَفْتُهُ لِلصَّلاَةِ إِلَخ) أَيْ وَإِذَا قَالَ الْوَاقِفُ وَقَفْتُ هَذَا الْمَكَانَ لِلصَّلاَةِ فَهُوَ صَرِيْحٌ فِيْ مُطْلَقِ الْوَقْفِيَّةِ (قَوْلُهُ وَكِنَايَةٌ فِيْ خُصُوْصِ الْمَسْجِدِيَّةِ فَلاَ بُدَّ مِنْ نِيَّتِهَا) فَإِنْ نَوَى الْمَسْجِدِيَّةَ صَارَ مَسْجِدًا وَإِلاَّ صَارَ وَقْفًا عَلَى الصَّلاَةِ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًا كَالْمَدْرَسَةِ. 
 
“(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: “Saya mewakafkannya untuk shalat.”), yakni jika si pewakaf  berkata: “Saya wakafkan tempat ini untuk shalat.” Maka ucapan itu termasuk sharih (jelas) dalam kemutlakan wakaf. (Ungkapan beliau: “Dan kinayah dalam kekhususannya sebagai masjid, maka harus ada niat menjadikannya masjid”) Jika ia berniat menjadikan masjid, maka tempat tersebut menjadi masjid. Jika tidak, maka hanya menjadi wakaf untuk shalat saja, dan tidak menjadi masjid seperti sekolahan.”

 
Ustadz M. Mubasysyarum Bih, Dewan Pembina Pondok Pesantren Raudlatul Quran, Geyongan, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat.
 
 
Rabu 2 Oktober 2019 13:30 WIB
Tumpahan Minyak dan Tanggung Jawab Risiko Dampak Lingkungan
Tumpahan Minyak dan Tanggung Jawab Risiko Dampak Lingkungan
(Ilustrasi: Antara)
Baru-baru ini muncul kasus kebocoran minyak Pertamina di perairan Karawang. Insiden ini terjadi di wilayah pesisir utara Jawa Barat pada Jum’at (12/7/2019) dan mengalami perluasan hingga Senin (15/7/2019) di wilayah sekitar anjungan lepas pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ. Sebuah wilayah yang berjarak lokasi dua kilometer dari pantai utara Karawang, Jawa. 
 
Ada banyak kerugian yang diakibatkan tumpahan minyak ke perairan. Berdasarkan data lapangan, kerugian itu mencakup kerugian bagi petambak di sekitar lokasi pesisir, kerugian nelayan yang menurun hasil tangkapannya, serta dampak ekologi lainnya, berupa matinya biota laut dan terumbu karang tempat berkembangbiaknya ikan. Ringkasnya, kerugian itu pastilah sedemikian besar. 
 
Yang ingin kita kupas kali ini adalah apakah dampak kerugian itu masuk wilayah fiqih yang harus mendapatkan ganti? 
 
 
Kasus di atas, mirip dengan kasus seorang yang menggali sumur di jalanan umum, kemudian ada orang meninggal akibat tercebur ke sumur itu. Apakah penggalinya wajb memberikan tempuh risiko? Kasus di atas sekiranya juga sama dengan seseorang yang menaruh sesuatu di atas kendaraan angkutan. Kemudian, akibat menaruhnya tersebut, rusaklah barang yang lain yang juga turut diangkut di kendaraan tersebut. Adakah orang yang menaruh wajib melakukan ganti kerugian? Sama halnya dengan seorang tukang angkutan, menaruh barang di atas angkutannya. Kemudian, secara tidak disengaja, barang tersebut jatuh di tengah perjalanan. Adakah jasa angkutan tersebut wajib menanggung risiko?
 
Mengapa kita samakan kasus tumpahan minyak dengan kasus menggali sumur di tengah jalan? Jawabnya karena jalan merupakan sarana umum. Kedudukannya sama dengan laut yang merupakan wasilah transportasi laut. Dengan demikian, laut menduduki maqam jalanan umum. Adapun tumpahan minyak merupakan unsur ketidaksengajaan. Maqam fiqihnya menduduki maqam galian sumur yang memang tidak ditujukan untuk mencelakai orang. Jika ada orang yang masuk dan terjatuh ke dalam sumur yang ada di jalanan umum tersebut, maka itu adalah masuk unsur ketidaksengajaan. Karena bagaimanapun juga, menggali sumur di lokasi jalanan umum untuk dimanfaatkan kebutuhan sehari-hari, hukum asalnya adalah boleh, meskipun ada harus ada catatan, yaitu izin dari hakim atau pamong masyarakat setempat. Sumur minyak sudah pasti digali dengan berdasarkan izin kepada pengelola yang ada dari pemerintah. 
 
Mengapa kasus di atas juga kita samakan dengan kasus jatuhnya barang seseorang yang barangnya diangkut oleh juru angkut? Bagaimanapun juga angkutan itu merupakan sarana umum yang diizinkan penggunaannya oleh pemilik jasa. Pemilik jasa menempati maqam pemerintah pemberi izin. Angkutan menempati maqam lokasi pengeboran yang diizinkan. Sementara pengangkutan menempati maqam pengeborannya. Bila terjadi kasus barang jatuh, maka kasus ini menempati maqam kebocoran pada kasus pengeboran. 
 
Dengan memperhatikan qiyas (analogi semacam), maka Syeikh Wahbah Al-Zuhaili memberikan sebuah jawaban yang cukup menarik dalam hal ini, antara lain sebagai berikut: 
 
إذا سقط الحمل الذي يحمله الحمال فأتلف مال آخر يكون الحمال ضامنا
 
Artinya: “Apabila ada barang bawaan yang dibawa tukang angkut itu jatuh, kemudian menimpa barang lain sehingga rusak, maka juru bawa (juru angkut barang) wajib menanggung risiko.” (Al-Zuhaili, Nadhariyatu al-Dlammân awa Ahkâm al-Masûliyyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fiqhy al-Islâmi, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 68)
 
Untuk kasus tumpahan minyak di atas disamakan dengan jalanan umum, Syeikh Wahbah al-Zuhaili menghukuminya demikian: 
 
إذا وضع إنسان على الطريق العام حجارة أو أدوات عمارة فعثر به حيوان وتلف أو صب أحد على الطريق العام شيأ يزلق به كالدهن والماء الكثير ونحوهما فزلق به حيوان وتلف يضمن
 
Artinya: “Apabila seseorang menaruh batu atau perkakas bangunan di jalanan umum, lalu ada hewan yang mengais-ngaisnya, kemudian hewan tersebut mengalami kerusakan, atau ada seseorang yang menuang sesuatu yang licin di jalanan umum, semacam minyak atau air yang banyak, atau semisal keduanya, kemudian ada binatang ternak yang terpeleset karenanya dan rusak, maka (penaruh atau penuang cairan) wajib memberikan tempuhan ganti kerugian.” (Al-Zuhaili, Nadhariyatu al-Dlammân awa Ahkâm al-Masûliyyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fiqhy al-Islâmi, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 68-69)
 
Untuk kasus di atas bila disamakan dengan kasus menggali sumur di jalan atau di dekat lokasi berkumpulnya masyarakat, dalam hal ini Syeikh Wahbah al-Zuhaili menyampaikan: 
 
ولو حفر بئرا في سوق العامة أو بنى فيه دكانا فعطب به شيء: إن فعل ذلك بإذن الحاكم لايكون ضامنا وبغير إذنه يكون ضامنا
 
Artinya: “Andaikan ada seseorang yang menggali subur di dekat pasar umum atau membangun toko di lokasi pasar itu, kemudian (tanpa diduga) menyebabkan kerusakan barang lainnya: ‘maka jika tindakan pelaku di atas dilakukan dengan seidzin Hakim, maka ia tidak wajib menanggung risiko kerusakan barang lain tersebut. Akan tetapi apabila tindakannya tanpa disertai idzin Hakim, maka ia wajib menanggung ganti rugi.’” (Al-Zuhaili, Nadhariyatu al-Dlammân awa Ahkâm al-Masûliyyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fiqhy al-Islâmi, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 69)
 
Nah, dari ketiga model qiyas di atas, ada perbedaan menyangkut hukumnya tumpahan minyak. Kita mau ambil yang mana dari ketiganya itu? Jika mengikut qiyas model 1 dan 2, maka pelaku wajib menanggung dampak kerugian. Akan tetapi, bila kita mengikut pada contoh kasus ketiga, maka hukum asal yang berlaku bagi Pertamina adalah tidak wajib menanggung kerugian, sebab bagaimanapun juga, kasus pengeboran minyak, sudah pasti didahului oleh adanya izin dari pemerintah (hakim). 
 
Tapi, apakah benar demikian yang harus berlaku? Kerusakan yang terjadi di pantai sekitar lokasi pengeboran offshore (lepas pantai) secara nyata merupakan imbas dari tumpahan. 
 
Untuk menjawab permasalahan ini, dibutuhkan pengetahuan tentang izin. Izin dalam kasus fiqih menempati maqam syarat. Apabila Pertamina berperan selaku yang mematuhi izin yang diberikan, maka benar bahwa Pertamina tidak memiliki kewajiban untuk menanggung risiko. Pertanggungan risiko dikembalikan kepada Hakim atau Imam atau pemerintah untuk mengatasinya. Akan tetapi, apabila ternyata ditemukan bahwa Pertamina menyalahi perizinan yang diberikan, maka ia tetap berlaku sebagai yang menanggung kerugian. 
 
Ada dua materi perizinan dalam fiqih terkait dengan hal ini, yaitu:
 
وللإنتفاع فيما يمس حقوق الناس في الطرقات يشترط شرطان: أولا - السلامة يعني عدم الآضرار بالآخرين في الحالات التي يمكن التحرز منها. ثانيا - الحصول على إذن من ولي الأمر في الجلوس ووضع الأشياء وإحداثها ونحو ذلك فإن خالف الشخص أحد هذين الشرطين كان ضامنا أثر فعله الذي تسبب به
 
Artinya: "Untuk pemanfaatan sarana jalan yang berhubungan dengan hak masyarakat umum maka berlaku dua syarat, yaitu: Pertama, keselamatan, yakni ketiadaan merugikan pihak lain dalam beberapa hal yang bisa dijaga. Kedua, mendapatkan izin dari pemerintah setempat yang duduk, menangani dan mengoordinasi bidang tersebut, atau lembaga yang sejenis. Jika di kemudian hari ada pihak yang tidak melaksanakan salah satu dari dua syarat ini, maka ia harus bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan karena usahanya." (Al-Zuhaili, Nadhariyatu al-Dlammân awa Ahkâm al-Masûliyyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fiqhy al-Islâmi, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 68)
 
Dengan mencermati qaidah ini, maka sudah seharusnya bagi pihak Pertamina sejak jauh-jauh hari memiliki mekanisme penanganan kasus-kasus darurat semacam kebocoran. Karena bagaimanapun juga dalam setiap usaha yang memanfaatkan fasilitas publik, ada suatu masa di mana perusahaan harus melakukan perbaruan terhadap manajemen dan sarana usahanya. Bila keberadaan regenerasi dan perbaruan sarana tersebut hilang dari sistem manajerial, maka secara tidak langsung perjalanan usaha itu bisa dikategorikan sebagai tindakan eksploitatif semata yang kehilangan semangat untuk kesetimbangan. Padahal, dalam setiap analisis proyek pendirian badan usaha wajib disertakan adanya mekanisme penanganan risiko ke dalam bagian Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ketiadaan manajemen risiko ini menunjukkan bahwa perusahaan telah lalai untuk memenuhi dua unsur perijinan sebagaimana dimaksud di atas. Akibatnya, bila terjadi sebuah risiko kebocoran, maka ia wajib menanggungnya. Wallahu a'lam bish shawab.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur