IMG-LOGO
Trending Now:
Nikah/Keluarga

Makruh Mengulang Jima’ Tanpa Wudhu

Ahad 16 Juni 2019 15:30 WIB
Share:
Makruh Mengulang Jima’ Tanpa Wudhu

Sudah menjadi hal yang maklum bahwa bersetubuh dengan istri (jima’) merupakan sebagian dari laku ibadah. Oleh karena itu, hendaklah jima’ dilakukan dalam kondisi suci. Artinya tidak menanggung hadats besar. Masalahnya kemudian, bagaimanakah jikalau seseorang hendak bersetubuh untuk yang kedua kali, padahal ia belum mandi untuk jima’ yang pertama? Bagaimana hukumnya? haruskah orang itu mandi terlebih dahulu kemudian jima’ untuk kedua kali? />

Jika seseorang telah usai jima’ dan berkeinginan untuk mengulanginya lagi, hendaklah ia berwudhu terlebih dahulu. Karena jika tidak diselingi dengan wudhu hukumnya makruh. Maka hilangkanlah kemakruhan itu dengan istinja’ dan wudhu dan tidak harus mandi terlebih dahulu. Bahkan disebutkan bahwa selagi kita belum mandi maka makruh hukumnya, makan, minum, merokok demikian pula tidur. Jadi sekurang-kurang menghilangkan kemakruhan adalah wudhu.

Alhafidzul Iroqy mempunyai nadzam yang menerangkan beberapa hal dari pada tujuh puluh delapan perkara yang disunnatkan berwudhu. Di antaranya;

وان جنبا يختار اكـــــلا ونومـــة # وشربا وعودا للجماع المجدد

Artinya: dan sunnat wudhu jika orang yang junub itu memilih makan atau tidur, minum dan mengulang jima’ yang diperbaharui

Ini juga yang diterangkan dalam sebuah hadits riwayat Abi Said dari Nabi saw beliau bersabda:

اذااتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضاء (رواه الجماعة الا البخارى

Artinya: barang siapa telah mempergauli istrinya, kemudian bermaksud mengulanginya lagi (untuk kedua kali) maka hendaklah ia berwudhu

Bahkan dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan al-Hakim, menerangkan bahwa berwudhu sebelum jima’ dapat menambah semangat

فانه انشط للعود

Artinya: bahwasannya wudhu itu dapat menambah semangat untuk mengulangi (jima’)

Alhafidz selanjutnya menerangkan:

ويؤيد هذا حديث أنس الثابت فى الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد

Artinya: hal ini diperkuat dengan hadits Anas dalam Shahihain, bahwa Nabi saw. berkeliling mempergauli isteri-isterinya dengan Mandi yang satu. (Disarikan dari Taudlihul Adillah, karya Muallim KH. Syafi'i Hadzami)


Catatan: Naskah ini terbit pertama kali di NU Online pada Kamis, 10 Maret 2011 pukul 15:44. Redaksi mengunggahnya ulang dengan sedikit penyuntingan.

Share:
Rabu 12 Juni 2019 21:30 WIB
Membangun Keluarga Sakinah Dunia-Akhirat
Membangun Keluarga Sakinah Dunia-Akhirat
Ilustrasi (pixabay.com)

Setiap perkawinan yang dibangun oleh sepasang suami istri pasti dikehendaki untuk langgeng tanpa ada perceraian yang menimpa. Setiap keluarga yang dibina pasti diinginkan untuk tetap terus kokoh sampai kapan pun di mana terjalin ikatan lahir batin yang baik antar semua anggotanya.

Dalam sebuah kehidupan berkeluarga yang terbina dengan baik setiap anggotanya akan saling memperhatikan satu sama lain, berkeinginan untuk selalu berbagi dan bersama dalam suka dan duka.

Sebuah contoh kecil, seorang yang baik biasanya akan teringat orang tua, suami, istri dan anak-anaknya saat ia makan enak sendirian di sebuah restoran. Seenak apa pun makanan yang disajikan untuknya dirasa tak istimewa tanpa kehadiran anggota keluarga tercinta. Namun sebaliknya, sesederhana apa pun makanan yang disantap akan terasa nikmat bila dinikmati bersama seluruh anggota keluarga.

Gambaran kecil seperti itu bukan saja dialami oleh setiap manusia yang hidup di dunia, tapi bahkan saat di akhirat kelak seorang yang baik akan merasa kesepian bila ia menikmati hasil ketaatannya sendirian tanpa ditemani anggota keluarganya baik orang tua, suami, istri atau anak-anak keturunannya. Dengan demikian berkumpulnya semua anggota keluarga di dunia hingga akhirat dalam kebaikan mestinya menjadi cita-cita bagi setiap orang mukmin yang berkeluarga.

Dalam Surat An-Nisa ayat 11 Allah berfirman:

آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً

“Orang-otang tua dan anak-anak kalian, kalian tidak tahu manakah di antara mereka yang lebih dekat kemanfaatannya bagi kalian.”

Mengenai ayat tersebut sahabat Abdullah bin Abas mengatakan sebagimana dikutip oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab tafsirnya Al-Munir, bahwa kelak Allah akan memberi syafaat kepada orang-orang mukmin, di mana sebagian mereka akan memberi syafaat kepada sebagian yang lain. Siapa yang lebih taat kepada Allah maka dialah yang lebih tinggi derajatnya di surga. Maka bila ada orang tua yang lebih tinggi derajatnya di surga daripada anaknya, maka atas permintaan sang orang tua Allah akan menaikkan derajat anaknya sehingga orang tuanya akan merasa bahagia bisa kembali berkumpul dengan anaknya. Pun sebaliknya, bila sang anak lebih tinggi derajatnya di surga dibanding orang tuanya, maka Allah akan menaikkan derajat orang tuanya sehingga sang anak merasa senang dapat berkumpul kembali dengan orang tuanya.

Hal serupa juga disinggung dalam Surat At-Thur ayat 21 yang menyebutkan bahwa di akhirat kelak seorang mukmin akan ditemukan dengan anak-anak keturunannya yang sama-sama beriman.

Penjelasan atas ayat tersebut dirasa penting untuk diperhatikan oleh setiap orang mukmin yang membina keluarga, baik pasangan suami istri baru atau pun yang telah lama membangun dan membina rumah tangga. Bahwa ikatan perkawinan bukan saja dirajut untuk membangun keluarga yang kokoh di dunia tapi juga diharapkan akan mampu mengumpulkan kembali setiap anggota keluarga di akhirat kelak di tempat penuh kenikmatan. Dan untuk mencapai itu mesti ada usaha dari setiap anggota keluarga untuk menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah agar kelak ia bisa mengangkat derajat anggota keluarga yang lain.

Lebih khusus lagi bagi orang tua semestinya berusaha lebih kuat untuk bisa menciptakan generasi yang taat beragama. Pendidikan agama mesti lebih diperhatikan untuk diberikan kepada anak-anak agar tercipta generasi yang saleh lahir dan batin. Karena ia tidak tahu apakah dirinya atau anak-anaknya yang kelak lebih memberi manfaat meninggikan derajat yang lainnya di surga. (Yazid Muttaqin)

Referensi:
Tafsir Maroh Labid/Al-Munir, Syaikh Nawawi Al-Bantani
Hasyiyah As-Showy, Imam Ahmad As-Showy


Catatan: Naskah ini terbit pertama kali di NU Online pada Sabtu, 06 Mei 2017 pukul 15:15 Redaksi mengunggahnya ulang tanpa penyuntingan.

Rabu 29 Mei 2019 15:30 WIB
Wali Nikah bagi Anak Hasil Kawin Beda Agama
Wali Nikah bagi Anak Hasil Kawin Beda Agama
Ilustrasi (via Pinterest)
Salah satu permasalahan yang kerap terjadi dalam hal perkawinan adalah soal wali nikah. Di Kantor Urusan Agama (KUA) permasalahan seputar wali nikah yang sering terjadi di antaranya wali yang enggan menikahkan anaknya karena berbagai alasan, wali yang ternyata bukan orang tua kandungnya, berebut menjadi wali di antara beberapa orang yang sederajat dan berhak menjadi wali, wali muallaf bagi pengantin muallaf, wali nikah bagi anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama, dan lain sebagainya.

Tulisan singkat ini mencoba membahas tentang persoalan wali nikah yang disebut terakhir, yakni wali nikah bagi anak perempuan dari hasil perkawinan beda agama. Sebagai gambaran contoh kasus dalam hal ini; seorang perempuan Muslimah hendak melangsungkan perkawinan dengan lelaki calon suaminya. Saat pemeriksaan di KUA diketahui bahwa anak perempuan ini lahir dari hasil perkawinan orang tuanya yang beda agama di mana sang ayah beragama Islam dan sang ibu beragama selain Islam. Keduanya menikah dalam status memeluk agamanya masing-masing dan terus berlanjut sampai saat ini.

Pada kasus yang demikian dapatkah sang ayah yang notabene seorang Muslim menjadi wali nikah bagi anak perempuannya yang Muslimah? Untuk menjawab hal ini sebelumnya mesti dibahas terlebih dahulu bagaimana status keabsahan perkawinan beda agama dalam pandangan hukum Islam.

Imam Syafi’i di dalam kitabnya Al-Umm menuturkan:

وَيَحِلُّ نِكَاحُ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّهُنَّ بِغَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ

Artinya: “Halal bagi setiap Muslim laki-laki menikahi perempuan merdeka ahli kitab karena Allah ta’ala menghalalkan mereka tanpa adanya pengecualian.” (Muhammad bin Idris As-Syafi’i, Al-Umm, [Beirut: Darul Fikr, 2009], jil. III, juz V, hal. 7)

Dari tuturan Imam Syafi’i di atas bisa diambil satu kesimpulan bahwa pada dasarnya diperbolehkan seorang laki-laki Muslim menikah dengan seorang perempuan non-Muslim dengan catatan ia adalah seorang ahli kitab. Pernikahan keduanya dihukumi sah oleh agama.

Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah siapa yang dimaksud dengan ahli kitab? Apakah termasuk hali kitab semua orang yang beragama selain Islam tanpa terkecuali? Atau, apakah hanya pemeluk agama samawi—seperti Yahudi dan Nasrani—saja yang termasuk non-Muslim ahli kitab?

Menjawab pertanyaan ini Imam Syafi’i di dalam kitab yang sama menjelaskan:

وَأَهْلُ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَحِلُّ نِكَاحُ حَرَائِرِهِمْ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى دُونَ الْمَجُوسِ قَالَ وَالصَّابِئُونَ وَالسَّامِرَةُ مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الَّذِينَ يَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ وَذَبَائِحُهُمْ

Artinya: “Ahli kitab yang dihalalkan menikahi perempuan merdeka di anatara mereka adalah orang-orang yang memiliki dua kitab yang masyhur yakni Taurat dan Injil. Mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani, bukan Majusi (penyembah api). Beliau berkata, Kaum Shabiun dan Samirah termasuk orang Yahudi dan Nasrani yang perempuannya halal dinikahi dan sembelihannya halal dimakan.” (Muhammad bin Idris As-Syafi’i, Al-Umm, hal. 7)

Dari sini kembali bisa diambil satu kesimpulan bahwa yang dimaksud ahli kitab adalah orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani yang berkitab Taurat dan Injil. Perempuan-perempuan dari kedua agama ini halal dinikahi oleh seorang Muslim.

Namun demikian masih ada satu pertanyaan lagi yang mesti dijelaskan untuk bisa memastikan apakah pernikahan seorang laki-laki Muslim dan perempuan non-Muslim dari ahli kitab di atas dapat dipastikan keabsahannya. Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah apakah para pemeluk agama Yahudi dan Nasrani pada masa sekarang ini, termasuk yang ada di Indonesia, termasuk ahli kitab sebagaimana yang dimaksud di atas?

Tentang hal ini Ahmad Al-Mahamili dalam kitab Al-Lubâb fil Fiqhis Syâfi’i (Madinah: Darul Bukhari, 1416 H, hal. 307-108) menerangkan bahwa seorang Muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab, kecuali dalam tiga hal; pertama, bila sang perempuan bukan dari kalangan Bani Israil; kedua, bila sang perempuan memeluk agama tersebut setelah adanya penggantian atau perubahan ajaran dalam kitab sucinya; dan ketiga, bila sang perempuan memeluk agama tersebut setelah diutusnya Rasulullah Muhammad shallallâhu ‘alai wa sallam.

Dari sini maka bisa dipahami bahwa perempuan ahli kitab yang boleh dinikahi oleh seorang Muslim dan pernikahannya dianggap sah adalah seorang perempuan keturunan asli Bani Israil yang memeluk agama Yahudi atau Nasrani dengan kitab suci yang masih asli sebagaimana diturunkan oleh Allah kepada rasul yang menerimanya dan ia memeluk agama tersebut sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad shallallâhu ‘alaihi wa sallam. Bila salah satu dari ketiga kriteria tersebut luput dari sang perempuan maka ia bukanlah ahli kitab yang halal dinikahi oleh seorang Muslim.
Maka dengan demikian para perempuan non-Muslim yang ada pada masa sekarang ini, termasuk yang berada di Indonesia, bukan termasuk ahli kitab yang halal dinikahi oleh seorang laki-laki Muslim.

Dengan demikian pula, perkawinan beda agama antara seorang laki-laki Muslim dan seorang perempuan non-Muslim sebagaimana digambarkan di atas tidak bisa dihukumi sah dan perkawinannya menjadi batal.

Lalu bagaimana dengan wali nikah bagi anak perempuan hasil perkawinan beda agama yang hendak melangsungkan pernikahan sebagaimana contoh kasus di atas?

Permasalah tersebut dapat diambil satu simpulan bahwa karena ia lahir dalam sebuah perkawinan yang tidak sah menurut ajaran agama Islam maka ia tidak bisa dinasabkan kepada sang ayah dan karenanya sang ayah tidak bisa menjadi wali nikah bagi dirinya. Pada saat ijab kabul nanti anak perempuan tersebut menikah dengan wali kepala KUA yang bertindak sebagai wali hakim. Wallâhu a’lam.


Ustadz Yazid Muttaqin, santri alumni Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta, kini aktif sebagai Penghulu di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tegal.

Kamis 9 Mei 2019 12:0 WIB
Calon Istri Dilarang Hadir di Majelis Ijab Kabul?
Calon Istri Dilarang Hadir di Majelis Ijab Kabul?
Ilustrasi (thepersonette.wordpress.com)
Sepasang pengantin baru mengeluh ke penghulu yang bertugas mencatat perkawinan mereka. Pasalnya keduanya sangat ingin duduk berdampingan ketika proses ijab kabul namun hal itu tidak diperkenankan oleh penghulu yang hadir. Keinginan keduanya untuk duduk bersanding pada saat akad nikah bukan tanpa alasan, ingin didokumentasikan sebagai kenangan. Namun sang penghulu tetap saja tak mengizinkan pengantin perempuan hadir di majelis akad nikah. Ia bahkan memintanya untuk kembali masuk ke bagian dalam rumah.

Di lain waktu sang penghulu bukan saja tidak mengizinkan mempelai perempuan hadir di majelis akad tapi juga meminta kaum perempuan lainnya untuk tidak berada di majelis tersebut. Tentunya hal ini menjadikan mereka kecewa karena keinginan untuk menyaksikan ijab kabul perkawinan anggota keluarganya tak terwujud.

Permasalahan seperti ini sangat sering terjadi di Indonesia manakala prosesi ijab kabul pernikahan akan dilaksanakan. Mereka yang tidak mengizinkan hadirnya mempelai perempuan bukan saja seorang penghulu tapi juga tokoh agama. Tidak semuanya memang, di beberapa tempat mempelai perempuan dibiarkan duduk bersanding dengan calon suaminya pada saat proses ijab kabul berlangsung. Tidak hanya itu, bahkan kepala keduanya juga ditutupi dengan sehelai kain tipis, layaknya proses pernikahan di banyak sinetron.

Lalu bagaimana sebenarnya fiqih mengatur hal ini, apakah hadirnya mempelai perempuan dan kaum perempuan di majelis akad nikah memang dilarang oleh agama? Apakah kehadiran kaum hawa ini berakibat pada tidak sahnya akad nikah?

Sebelumnya perlu diketahui bahwa di dalam prosesi akad nikah hanya ada 4 (empat) pihak yang harus hadir di majelis tersebut. Keempat pihak itu adalah mempelai laki-laki, wali pengantin perempuan, dan dua orang saksi. Selebihnya tak ada yang wajib hadir pada majelis akad nikah, termasuk pengantin perempuan. Ini sebagaimana dituturkan oleh Abu Bakar Al-Hishni di dalam kitab Kifâyatul Akhyâr:

يشْتَرط فِي صِحَة عقد النِّكَاح حُضُور أَرْبَعَة ولي وَزوج وشاهدي عدل

Artinya: “Disyaratkan dalam sahnya akad nikah hadirnya empat orang, yakni wali, suami, dan dua orang saksi yang adil.” (Abu Bakar Al-Hishni, Kifâyatul Akhyâr, [Bandung: Al-Ma’arif, tt.], juz II, hal. 49)

Dari keterangan di atas maka jelas dapat dipahami bahwa pengantin perempuan tidak wajib hadir dan ada di majelis tempat dilaksanakannya akad nikah. Namun demikian, apakah ketidakharusan hadirnya pengantin perempuan dapat diartikan ketidakbolehannya hadir di majelis itu, hingga ketika ia hendak disandingkan dengan calon suaminya saat akad nikah banyak pihak yang melarangnya?

Bila kita mencermati teks-teks fiqih dalam berbagai kitab ulama terdahulu—sebatas pengetahuan penulis—belum ditemukan teks yang secara jelas melarang hadirnya pengantin perempuan dan kaum perempuan di majelis akad nikah. Pun teks yang secara nyata menetapkan ketidakabsahan akad nikah yang dihadiri oleh kaum hawa, belum ditemukan.

Hanya saja pada bab yang lain banyak ulama membahas tentang tidak diperbolehkannya pencampuran (ikhtilâth) antara laki-laki dan perempuan bila dikhawatirkan akan timbulnya fitnah. Misalnya apa yang disampaikan oleh Imam Bujairami yang mengutip sebuah penjelasan dari kitab Syarhur Raudl:

أَمَّا النَّظَرُ وَالْإِصْغَاءُ لِصَوْتِهَا عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ أَيْ: الدَّاعِي إلَى جِمَاعٍ، أَوْ خَلْوَةٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا فَحَرَامٌ 

Artinya: “Adapun memandang dan mendengarkan suara perempuan ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah—yakni yang mengundang kepada persetubuhan, bersepian atau yang semisalnya—maka hukumnya haram.” (Sulaiman Al-Bujairami, Hâsyiyah Al-Bujairami ‘alâ Syarhil Minhaj, [Al-Halabi, 1950], juz III, hal. 325)

Bila membaca teks di atas kiranya bisa dipahami bahwa pencampuran laki-laki dan perempuan masih bisa diperbolehkan bila tidak ada kekhawatiran terjadinya fitnah (godaan, red). Pencampuran itu baru dihukumi haram bila ada kekhawatiran timbulnya fitnah tersebut. 
Artinya bila dapat dipastikan tidak akan menimbulkan fitnah maka sah-sah saja hadirnya mempelai perempuan dan perempuan lainnya pada majelis akad nikah.

Pada saat prosesi akad nikah biasanya banyak dihadiri oleh kaum laki-laki baik dari keluarga mempelai perempuan ataupun dari keluarga mempelai laki-laki. Di daerah tertentu bahkan mereka yang hadir dari pihak laki-laki sebagian besar adalah kaum muda yang menjadi teman bermainnya. Dalam kondisi seperti ini keberadaan pengantin perempuan di tengah-tengah majelis akad nikah dikhawatirkan dan sangat dimungkinkan akan menimbulkan fitnah di antara kaum laki-laki itu. Fitnah itu bisa berupa pandangan kaum lelaki kepada pengantin perempuan, condongnya hati kepada apa-apa yang dilarang atau hal-hal lain yang dilarang oleh agama dan yang semestinya tidak terjadi di majelis akad nikah.

Realitas di masyarakat seringkali ditemukan fitnah-fitnah yang dikhawatirkan tersebut. Saat pengantin perempuan keluar menuju tempat akad para hadir yang sebagian besar kaum muda seringkali melakukan aksi-aksi tak pantas seperti bersiul-siul, bersorak sorai menggoda kedua mempelai, dan ungkapan-ungkapan lain yang tak layak yang semestinya tidak terjadi di majelis akad nikah yang sakral.

Barangkali dengan alasan-alasan ini sejumlah pihak tidak mengizinkan pengantin perempuan keluar dan duduk berdampingan dengan calon suaminya sebelum selesainya akad nikah.

Lebih lanjut, sebagaimana disinggung di atas bahwa dalam akad nikah diharuskan hadirnya dua orang saksi yang adil. Sifat adil ini secara sederhana dapat dipahami sebagai sifat tidak fasik atau tidak banyak melakukan perbuatan dosa. Ke-adil-an dua orang saksi ini menjadi salah satu syarat bagi keabsahan akad nikah merujuk pada sabda Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Artinya: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan hadirnya wali dan dua orang saksi yang adil.”

Di masa sekarang ini mendapatkan saksi yang benar-benar adil sangatlah sulit. Maka dari itu para ulama menyarankan agar sebelum akad nikah dimulai para hadir yang ada di majelis itu beristighfar bersama dalam rangka bertaubat dari perbuatan-perbuatan dosa yang selama ini dilakukan. Dengan demikian harapannya adalah pada saat prosesi ijab kabul mereka yang hadir tidak berstatus fasik sehingga lebih yakin dalam mendapatkan keabsahan akad nikah.

Hadirnya pengantin perempuan di tengah-tengah majelis akad nikah disamping akan terjadi ikhtilath antara laki-laki dan perempuan dan terjadinya fitnah di antara mereka juga dikhawatirkan akan menumbuhkan kefasikan pada diri para saksi.

Muhammad Ali As-Shabuni dalam kitab Rawâi’ul Bayân Tafsîr âyâtil Ahkâm mengutip pendapat Imam Ibnu Kasir:

وذهب ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ إلى أن المرأة منهية عن كل شيء يلفت النظر إليها، أو يحرك شهوة الرجال نحوها

Artinya: “Ibnu Katsir rahimahullâh berpendapat bahwa seorang perempuan dilarang dari segala hal yang yang menjadikan pandangan mengarah kepadanya atau menggerakkan syahwat para lelaki padanya.” (Muhammad Ali As-Shabuni, Rawâi’ul Bayân Tafsîr âyâtil Ahkâm, [Beirut: Darul Fikr, tt.], juz II, hal. 167)

As-Shabuni sendiri dalam kitab yang sama menegaskan:

ينبغي على الرجال أن يمنعوا النساء من كل ما يؤدي إلى الفتنة والإغراء، كخروجهن بملابس ضيقة، أو ذات ألوان جذابة

Artinya: “Seyogianya kaum laki-laki mencegah para perempuan dari segala yang mendatangkan fitnah dan godaan, seperti mereka keluar dengan pakaian yang ketat atau memiliki warna yang menarik.” (Muhammad Ali As-Shabuni, Rawâi’ul Bayân Tafsîr âyâtil Ahkâm, [Beirut: Darul Fikr, tt.], juz II, hal. 167)

Bisa digambarkan, ketika pengantin perempuan hadir di majelis akad dengan hiasan dan riasan yang begitu menawan, yang menjadikan ia tampil lebih cantik dari biasanya, terlebih bila ia mengenakan gaun pengantin ala barat yang memperlihatkan sebagian auratnya, tentunya hal itu akan mengundang kekaguman para hadir yang ada. Kecantikannya mampu menawan pandangan para hadir hingga mereka menikmati pemandangan yang ada. Dan pada akhirnya tidak dipungkiri hati mereka akan condong kepada perasaan-perasaan yang tidak semestinya.

Bila ini semua terjadi pada diri para saksi pada saat proses ijab kabul berlangsung itu berarti mereka menjadi saksi dalam keadaan bermaksiat yang bisa jadi menghilangkan sifat ke-adil-an mereka.

Lalu apakah yang demikian dapat mencegah keabsahan akad nikah?

KH Subhan Makmun, salah satu Rais Syuriah PBNU, dalam satu kesempatan menjelaskan bahwa hal itu tidak sampai menjadikan akad nikah tidak sah. Akad nikah tetap sah. Hanya saja adanya saksi yang menyaksikan akad nikah dalam keadaan bersyahwat sebagaimana digambar di atas dapat mengurangi sifat wira’i (kehati-hatian) dalam berakad yang imbasnya akan mengurangi kewira’ian dan adab sang anak dari hasil pernikahan tersebut.

Alhasil, tidak diperkenankannya pengantin perempuan dan para perempuan lain hadir di tengah majelis akad nikah oleh sebagian pihak adalah merupakan satu langkah kehati-hatian agar akad nikah yang menjadi gerbang pertama dan utama sebuah perkawinan dapat benar-benar mengantarkan kedua mempelai pada kehidupan rumah tangga yang sakinah, tidak hanya bahagia bersama di dunia saja tapi juga sampai kelak di akherat. Wallâhu a’lam


Ustadz Yazid Muttaqin, santri alumni Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta, kini aktif sebagai Penghulu di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tegal.