IMG-LOGO
Warisan

Bagaimana Tanggung Jawab Utang kepada Orang Meninggal yang Tak Punya Ahli Waris?

Senin 17 Juni 2019 11:30 WIB
Share:
Bagaimana Tanggung Jawab Utang kepada Orang Meninggal yang Tak Punya Ahli Waris?
Ilustrasi (via Pixabay)

Kematian adalah suatu keniscayaan bagi semua orang. Suatu saat kita pasti mengalaminya. Kematian bukanlah akhir dari suatu perjalanan kehidupan manusia, justru dengan kematian kehidupan lain di akhirat baru dimulai. Karena itu langkah terbaik adalah bagaimana semaksimal mungkin menjalankan ibadah dan amal saleh sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kita beramal seakan-akan besok akan meninggal, dan mengerjakan kehidupan duniawi seakan-akan hidup selamanya. Dengan begitu niscaya akan tercapai keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat.

Harta bukanlah tujuan, tapi sarana mempertahankan hidup dan beribadah. Namun, banyak diantara kita yang berusaha mengantisipasi keadaan sepuluh tahun, lima puluh tahun bahkan seratus tahun yang akan datang, tanpa jarang yang mengantisipasi kehidupan akhirat.

Sehubungan dengan harta, utang-piutang merupakan salah satu hal penting yang dibahas dalam fiqih. Karena dalam sebuah hadits diterangkan bahwa Rasulullah Saw. tidak mau menshalati jenazah yang masih menanggung utang. Karena orang yang meninggal masih dalam keadaan menanggung utang, di akhirat kelak akan dituntut dan dimintai pertanggungjawaban.
Oleh karena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga melunasi utang-utangnya. Kalau memang tidak mampu, hendaknya meminta kerelaan dain (pihak yang memberi utang) untuk membebaskannya. Dalam istilah fiqih hal ini disebut dengan istilah ibra’.

Kewajiban membayar utang tidak gugur meski telah meninggal. Sebab dengan kematian akan terjadi proses pewarisan atau peralihan kepemilikan dari si jenazah kepada ahli warisnya. Termasuk harta yang diwariskan adalah utang-utang yang diberikan kepada si jenazah kepada orang lain semasa hidupnya.

Dengan demikian, madin (pihak yang berutang) diwajibkan  membayar utangnya kepada ahli waris almarhum atau almarhumah. Adalah beban madin untuk berusaha mencari mereka guna membayar utang.

Pertanyaannya, bagaimana jika ahli waris tidak diketahui tempatnya? Seandainya semua ahli waris tidak ditemukan, dan madin pun tampak putus asa, tidak ada harapan sama sekali, kondisi ini tidak secara otomatis menggugurkan kewajiban. Dia masih terbebani melunasinya. Bagaimana caranya? Hal itu diatur dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, yakni dengan menyerahkan utang itu untuk kepentingan umat Islam.

Jika di daerahnya kebetulan ada usaha pembangunan masjid atau madrasah, utang tersebut bisa disumbangkan. Meski jumlahnya mungkin tak seberapa dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan itu. Karena yang penting, si madin menemukan saluran untuk melunasi utangnya.

Dalam hukum utang-piutang, bila utang beras 10 kilogram, maka membayarnya juga dengan jumlah dan kualitas yang sama pula. Utang seratus ribu rupiah membayarnya juga seratus  ribu rupiah. Itu adalah kewajiban dan ketentuan minimal. Dalam suatu hadis Rasulullah Saw. bersabda:

Artinya: “Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik dalam membayar utang” (Muttafaq Alaihi)

Membayar utang dengan baik, artinya membayar degan jumlah lebih besar atau dengan kualitas lebih baik, disamping tidak mengulur-ulur waktu kalau pada kenyataanya telah sanggup melunasi. Hanya saja, harus diingat, tambahan yang dibayarkan haruslah dilakukan dengan sukarela dan tidak disyaratkan pada saat akad peminjaman dilakukan. Hal itu betul-betul berdasarkan ketentuan dari si madin. Sebab kalau diwajibkan atau disyaratkan pada saat akad, maka hukumnya malah menjadi haram. Sebab,  hal itu termasuk praktik riba, yang nyata-nyata diharamkan Islam, karena berlawanan dengan semangat saling membantu dan persaudaraan, at-ta’awun wa al-ukhuwah.

Sumber: KH.MA. Sahal Mahfudh. Dialaog Problematika Umat. Surabaya: Khalista & LTN PBNU


Catatan: Naskah ini terbit pertama kali di NU Online pada Kamis, 16 Februari 2012 pukul 15:03. Redaksi mengunggahnya ulang dengan sedikit penyuntingan.

Share:
Ahad 30 September 2018 9:30 WIB
Anjuran untuk Tak Menunda Pembagian Harta Warisan
Anjuran untuk Tak Menunda Pembagian Harta Warisan
Salah satu permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat perihal harta warisan adalah menunda pembagian harta warisan. Penundaan ini terjadi dengan berbagai alasan, di antaranya masih adanya salah satu orang tua yang masih hidup, adanya harapan nilai jual yang lebih tinggi di waktu mendatang, adanya salah satu ahli waris yang menempati rumah warisan dan belum mampu memiliki rumah sendiri, hingga karena semua ahli waris sudah mapan secara ekonomi dan tidak benar-benar membutuhkan harta warisan tersebut. Pun ada juga—bahkan sering—pembagian harta warisan menjadi tertunda karena permasalahan yang timbul di antara para ahli waris.

Yang perlu dipahami sejak awal adalah bahwa harta warisan merupakan hak bagi setiap orang yang secara sah menjadi ahli waris dari orang yang meninggal dunia. Karena ini menjadi hak maka pemilik hak dapat memintanya kapan pun ia mau baik ketika ia membutuhkan ataupun tidak membutuhkan. Dan karena harta warisan merupakan hak maka menunda pembagian warisan tanpa ada kerelaan dari semua ahli waris yang ada adalah sebuah tindakan yang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan karena penundaan ini menjadikan hak orang lain menjadi terganggu.
Berbeda masalahnya apabila penundaan itu merupakan kesepakatan dengan penuh kerelaan semua ahli waris karena adanya alasan tertentu. Meskipun hal ini juga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya permasalahan di kemudian hari.

Sering terjadi di masyarakat di mana penundaan pembagian harta warisan—bahkan dengan niat dan alasan yang baik dari seluruh ahli waris—berujung pada permasalahan yang rumit di antara para ahli warisnya. Sebagai contoh kasus, seorang meninggal dunia dengan ahli waris A, B, C, dan D. Harta yang ditinggalkan berupa sebuah rumah yang cukup besar. Semuanya sepakat untuk tidak segera membagi rumah warisan itu dengan alasan yang cukup baik, yakni rumah itu biar dihuni oleh si D sampai ia mampu membeli rumah sendiri. Juga mereka beralasan agar pada saat-saat tertentu rumah tersebut bisa menjadi basecamp keluarga ketika mereka yang kini telah tinggal di berbagai kota datang di kota asal mereka.

Seiring berjalannya waktu terjadilah beberapa peristiwa. Si A meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang anak. Lalu disusul D meninggal dunia yang juga meninggalkan beberapa orang anak dan posisinya masih menempati rumah warisan orang tuanya. Permasalahan kemudian muncul ketika anak-anak si D ingin membagi rumah yang selama ini mereka tempati. Mereka tak tahu dan bahkan tak mau tahu bahwa rumah yang selama ini ditempati bukan milik orang tuanya secara keseluruhan. Ada hak-hak saudara orang tua mereka di sana. Permasalahan semakin berkembang. Anak-anak dari si A juga menuntut rumah itu karena tahu bahwa ada hak orang tuanya di rumah tersebut. Namun anak-anak si D tak mau tahu. Pada akhirnya yang terjadi bisa ditebak, minimal tali silaturahim keluarga itu menjadi retak dan putus, dan tak jarang tindakan pidana terjadi di antara mereka demi mendapatkan harta warisan yang dianggap sebagai haknya.

Kasus yang demikian itu sangat sering terjadi di masyarakat dengan berawal dari satu keputusan; menunda pembagian harta warisan.

Karenanya sangat dianjurkan agar tidak lama setelah selesainya pengurusan jenazah beserta berbagai hal yang berkaitan dengannya pembagian harta warisan segera dilakukan. Namun demikian juga perlu digarisbawahi bahwa membagi harta warisan tidak berarti menjual harta tersebut. Pun segera membagi harta warisan tidak berarti segera menjual harta tersebut.

Segera membagi warisan bisa diartikan sebagai langkah bersama untuk menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan yang ada. Bila setiap ahli waris telah mengetahui bagiannya masing-masing maka langkah berikutnya adalah masalah teknis membagi objek warisan. Satu kasus memungkinkan harta warisan bisa dibagi secara tunai dan segera pada saat itu juga. Namun tidak sedikit kasus dalam pembagian warisan di mana harta warisan sulit untuk segera dibagi karena berbagai alasan. 

Berita Acara Pembagian Warisan

Pada kasus di mana harta warisan sulit untuk segera dibagi maka diketahuinya terlebih dahulu bagian masing-masing ahli waris adalah langkah awal yang tepat. Selanjutnya, yang disarankan adalah menuangkan penetapan bagian-bagian itu ke dalam satu bentuk tulisan hitam di atas putih—semacam berita acara—yang ditandatangani oleh semua pihak di atas materai lengkap dengan para saksi. Bubuhkan pula catatan-catatan yang diperlukan dalam berita acara tersebut.

Terlalu formal? Ya. Untuk ukuran urusan keluarga dan kebiasaan masyarakat kita yang menjunjung tinggi nilai saling percaya mungkin hal ini dirasa terlalu formal. Tapi yakinlah, legalitas seperti itu sangat bermanfaat untuk mencegah berbagai permasalahan yang sangat mungkin lahir dari pembagian warisan. Kasus sebagaimana dicontohkan di atas barangkali tidak akan menjalar permasalahannya dan akan lebih mudah diselesaikan bila dari awal telah dibuat kesepakatan tertulis di antara ahli waris.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa membagi harta warisan tidak berarti menjual aset warisan. Ketika setiap ahli waris telah mengetahui berapa bagian untuk dirinya, maka membagi aset warisan adalah soal teknis. Tidak setiap aset warisan harus dijual kepada pihak ketiga untuk kemudian dibagi uangnya. Bisa jadi di antara ahli waris ada yang mau membayar kepada ahli waris yang lain sesuai dengan bagiannya dari aset warisan tersebut yang kemudian aset tersebut menjadi miliknya. Dalam istilah Jawa ini disebut dengan njujuli. Atau, bila aset warisan tersebut dirasa memiliki nilai bisnis yang besar maka bisa dijadikan sebagai modal usaha bersama yang kelak hasilnya akan dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan bagian warisan masing-masing. Misal, bila si A mendapat bagian 1/4 dari harta warisan maka juga mendapat 1/4 dari hasil usaha bersama tersebut.

Baca juga: Tata Cara Pembagian Harta Warisan dalam Islam
Walhasil, selama tidak ada alasan yang kuat dan kesepakatan bersama penuh kerelaan menunda pembagian warisan bukanlah tindakan yang dibenarkan. Tak ada alasan untuk menunda-nunda memberikan hak orang lain. Adalah hak ahli waris untuk menuntut dibaginya harta peninggalan tersebut. Namun juga penuntutan hak semestinya tidak dilakukan dengan mengorbankan hak ahli waris lainnya.

Wallâhu a’lam. (Yazid Muttaqin)

Kamis 19 Juli 2018 21:15 WIB
Mengenal Konsep Musytarakah dalam Hukum Waris Islam
Mengenal Konsep Musytarakah dalam Hukum Waris Islam
Imam Muhammad bin Ali Ar-Rahabi dalam kitabnya Matnur Rahabiyyah menuturkan beberapa bait nadham dalam hal masalah musytarakah:

وإن تجد زوجاًوأما ورثا ... وإخوة للأم حازوا الثلثا
وإخوة أيضـــــاً لأم وأب ... واستغرقوا المال بفرض النصب
فـاجعـــــلهم كلــــــهم لأم ... واجعل أباهم حجراًفي اليم
واقسم على الاخوة ثلث التركه ... فهذه المسألة المشتركه

Salah satu permasalahan yang terjadi di dalam pembagian harta warisan adalah masalah musytarakah atau ada juga yang menyebut musyarrakah. Di dalam hukum waris Islam, sebagaimana dituturkan dalam nadham di atas, masalah musytarakah ini digambarkan di mana dalam pembagian warisan ahli waris yang ada terdiri dari suami, dua orang saudara seibu atau lebih (baik laki-laki maupun perempuan atau campuran keduanya), seorang saudara laki-laki kandung atau lebih, dan seorang ibu atau nenek (Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, Matnur Rahabiyyah dalam ar-Rabahiyyatud Dîniyyah, [Semarang: Toha Putra] tanpa tahun), halaman 46–47).

Dalam masalah musytarakah ini suami mendapatkan bagian 1/2, ibu atau nenek mendapat bagian 1/6, saudara seibu memperoleh bagian 1/3, dan saudara laki-laki kandung mendapat bagian ashabah. Namun pada kenyataannya semua ahli waris yang mendapatkan bagian pasti menghabiskan seluruh harta waris yang ada sehingga saudara laki-laki sekandung yang mendapat bagian ashabah atau sisa tidak mendapatkan apa-apa.

Untuk lebih mudah memahami masalah ini dapat digambarkan dalam sebuah tabel sebagai berikut:



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa saudara laki-laki kandung pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa dari harta waris dikarenakan telah dibagi habis oleh para ahli waris yang memperoleh bagian pasti (dzawil furûdl).

Untuk menyelesaikan masalah ini para ulama faraidl mengambil jalan dengan menjadikan saudara laki-laki kandung sebagai saudara seibu di mana mereka bersama-sama mendapatkan bagian pasti 1/3.

Dengan demikian maka pembagian warisan dalam masalah musytarakah ini menjadi sebagai berikut:



Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa bagian 1/3 yang pada mulanya hanya menjadi bagian saudara seibu kini juga dibagikan kepada saudara laki-laki kandung. Dengan demikian maka siham 2 dibagikan secara rata kepada sejumlah ahli waris yang terdri dari saudara seibu dan saudara laki-laki kandung.

Menurut Musthafa Al-Khin masalah musytarakah ini pertama kali ditetapkan oleh sahabat Umar bin Khathab dan disepakati oleh sekelomok sahabat di antaranya Zaid bin Tsabit. Atas dasar ini pula Imam Syafi’i menjadikannya sebagai pendapat madzhabnya (Musthafa Al-Khin, Al-Fiqhul Manhaji, [Damaskus: Darul Qalam, 1992], juz V, halaman 113).

Walâhu a’lam. (Yazid Muttaqin)

Rabu 18 Juli 2018 19:30 WIB
Hijab dalam Ilmu Waris: Definisi, Jenis, dan Contohnya
Hijab dalam Ilmu Waris: Definisi, Jenis, dan Contohnya
Masalah hijab dalam hukum waris Islam dituturkan oleh Imam Muhammad bin Ali Ar-Rahabi dalam banyak bait nadham sebagai berikut:

والجد محجوب عن الميراث ... بالأب في احواله الثلاث
وتسقط الجدات من كل جهه ... بالأم فافهمه وقس ما أشبهه
وهكذا ابن الابن بالابن فلا ... تبغ عن الحكم الصحيح معدلا
وتســقط الاخـوة بالبــنـينــا ... وبالأب الادنى كما روينا
أو ببني البنين كيف كـــانوا ... سيان فيه الجمع والوحدان
ويفضل ابن الام بالاسقاط ... بالجد فافهمه على احتياط
وبالبنـــات وبنـــــات الابن ... جمعاً ووحداناً فقل لى زدني
ثم بنـات الابن يسقطن متى ... حاز البنات الثلثين يافتى
إلا إذا عصـــبهن الذكـــر ... من ولد الابن على ماذكروا
ومثلــهن الاخوات اللاتي ... يدلين بالقرب من الجهات

(Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, Matnur Rahabiyyah dalam ar-Rabahiyyatud Dîniyyah, (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), halaman 41-46)

Hijab menurut bahasa adalah tutup atau mencegah. Sedangkan menurut istilah ulama ahli faraidl (ilmu waris) hijab berarti tidak bisanya seseorang mendapat warisan yang sebenarnya bisa mendapatkan dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit.

Dengan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa dalam bab hijab ini tercegahnya seseorang dari mendapatkan warisan bukan karena adanya sebab-sebab yang menghalanginya mendapat warisan sebagaimana disebutkan pada bab Penghalang Warisan, namun dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat posisinya dengan si mayit. Jadi sesungguhnya ahli waris yang terhalang (mahjub) ini memiliki hak untuk mendapatkan harta waris si mayit, hanya saja karena ada ahli waris yang lebih dekat ke mayit dari pada dirinya maka ia terhalang haknya untuk mendapatkan warisan tersebut. Bila orang yang terhalang ini disebut dengan “mahjub” maka ahli waris yang menghalangi disebut dengan “hajib”.

Baca juga: Tiga Sebab Seseorang Tak Berhak Memperoleh Harta Warisan
Hijab ini dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni:

Pertama, hijab hirmân dimana orang yang mahjub benar-benar tidak bisa mendapatkan harta waris secara keseluruhan. Misalnya seorang cucu laki-laki sama sekali tidak bisa mendapatkan harta waris bila ia bersamaan dengan anak laki-lakinya si mayit. 

Kedua, hijab nuqshân dimana seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan bagian warisnya secara penuh. Seperti seorang suami yang tidak bisa mendapatkan bagian 1/2 dan hanya bisa mendapatkan 1/4 saja bila ia bersamaan dengan anak atau cucunya si mayit.

Dari semua ahli waris yang ada hanya 6 (enam) ahli waris yang tidak bisa mahjub dengan hijab hirmân. Keenam ahli waris itu adalah bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami, dan istri. 

Sedangkan ahli waris selain keenam tersebut dapat menjadi mahjub secara mutlak. Mereka adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ali Ar-Rahabi dalam bait nadham di atas, yakni:

1. Kakek menjadi mahjub apabila bersamaan dengan bapak si mayit.

Contoh:



2. Nenek menjadi mahjub apabila bersamaan dengan ibu si mayit.

Contoh:



3. Cucu laki-laki dari anak lakilaki menjadi mahjub bila bersamaan dengan anak laki-laki si mayit.
Contoh:



4. Semua saudaranya si mayit baik laki-laki maupun perempuan, baik sekandung, sebapak, ataupun seibu menjadi mahjub apabila bersamaan dengan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau bapak si mayit.

Contoh:






5. Waladul umm atau saudara seibu baik laki-laki ataupun perempuan, selain menjadi mahjub bila bersamaan dengan ketiga ahli waris pada nomor 4 di atas juga menjadi mahjub apabila bersamaan dengan kakek, anak perempuan, atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

Contoh:





6. Cucu perempuan dari anak laki-laki apabila bersamaan dengan anak peremupan si mayit lebih dari satu maka menjadi mahjub.

Contoh:



Namun demikian bila ada mu’ashshib-nya (ahli waris yang mengashabahkannya) maka ia tidak jadi mahjub, namun menjadi mendapatkan bagian ashabah bil ghair. Adapun mu’ashshib-nya adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit.

7. Saudara perempuan sebapak menjadi mahjub apabila bersamaan dengan saudara perempuan sekandung si mayit lebih dari satu.

Namun demikian bila ada mu’ashshib-nya, yakni saudara laki-laki sebapaknya si mayit, maka tidak mahjub namun mendapat bagian ashabah bil ghair. 

Pada nadham terakhir dalam Bab Hijab ini Imam Ar-Rahabi memberikan catatan bahwa anak laki-laki dari saudara laki-lakinya si mayit tidak bisa menjadi mu’ashshib (mengashabahkan) perempuan siapapun baik yang setingkat derajatnya maupun yang lebih tinggi darinya.

Hijab Nuqshân

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa selain hijab hirmân juga ada hijab nuqshân di mana seorang ahli waris tidak bisa mendapatkan hak warisnya secara penuh dikarenakan adanya ahli waris lain.

Dr. Musthafa Al-Khin dalam al-Fiqhul Manhajî-nya menyatakan bahwa hijab nuqshân ini dapat mengenai semua ahli waris yang ada. Seorang suami yang semestinya bisa mendapatkan bagian setengah menjadi terhalang mendapatkannya ketika ia bersamaan dengan anak atau cucunya si mayit, sehingga ia hanya bisa mendapatkan seerempat saja. Seorang istri yang semestinya mendapatkan hak waris sebesar seperempat, berkurang menjadi seperdelapan manakala ia bersamaan dengan anak atau cucunya si mayit. Seorang ibu menjadi terhalang untuk mendapatkan bagian sepertiga ketika ia bersamaan dengan anak atau beberapa saudaranya si mayit, maka ia hanya mendapatkan seperenam saja.

Sementara seorang cucu perempuan dari anak laki-laki terhalang mendapatkan bagian setengah ketika ia bersamaan dengan anak perempuannya, maka ia hanya mendapat seperenam. Seorang saudara perempuan sebapak yang semestinya bisa mendapatkan bagian setengah menjadi hanya mendapatkan seperenam manakala ia berbarengan dengan saudara perempuan sekandung. Sedangkan seorang anak laki-laki menjadi berkurang bagian warisnya manakala ia bersamaan dengan anak laki-laki lainnya. Demikian pula dengan ahli waris lainnya.

Terhalang Mendapat Warisan karena Sifat

Sebagaimana pernah di jelaskan sebelumnya bahwa ada orang-orang tertentu yang semestinya menjadi ahli waris dan berhak mendapatkan warisan namun oleh syari’at ia dicegah untuk mendapatkannya karena adanya sifat-sifat tertentu pada diri orang tersebut. 

Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah orang yang membunuh si mayit, orang kafir, dan budak. Seorang anak yang membunuh orang tuanya ia tak berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua yang dibunuhnya itu. Sementara ahli waris yang tidak beragama Islam karena kekafirannya itu ia tidak bisa mendapatkan warisan dari si mayit yang beragama Islam meskipun sesungguhnya ia termasuk salah satu ahli warisnya. Adapun seorang budak karena status budaknya itu tidak bisa mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan tuannya.

Dr. Musthafa Al-Khin dalam al-Fiqhul Manhaji (Damaskus, Darul Qalam, 1992, juz V, halaman 112) mengingatkan satu hal yang mesti digaris bawahi, bahwa ketiga orang tersebut yang tercegah mendapat warisan karena sifat keberadaannya tidak dapat menghalangi ahli waris lain untuk mendapatkan warisan, baik secara hirmân maupun nuqshân.

Sebagai contoh, seorang anak laki-laki yang membunuh ayahnya dan ahli waris yang ada saat itu adalah seorang istri dan anak laki-laki yang membunuh tersebut, maka sang istri tetap mendapatkan bagian seperempat meskipun ada anak laki-laki si mayit. Ini dikarenakan ada atau tidaknya sang anak yang membunuh dianggap sama saja, tidak berpengaruh apapun pada ahli waris yang lain.

Wallâhu a’lam. (Yazid Muttaqin)