IMG-LOGO
Trending Now:
Bahtsul Masail

Memanfaatkan Tanah Wakaf untuk Kepentingan Pribadi

Selasa 23 Juni 2015 14:1 WIB
Share:
Memanfaatkan Tanah Wakaf untuk Kepentingan Pribadi
null
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak kiai yang terhormat. Di kampung saya ada tanah sebelah masjid kosong (mepet masjid) dan itu masih dalam lingkup tanah wakaf masjid. Di situ ditanami buah (pisang, sayuran, ketela ) oleh takmir masjid dan hasilnya untuk pribadi. 
 
Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh yang seperti itu. Terimakasih atas perhatiannya. Wassalamu’alaikum warhahmatullahi wabarakatuh. (Muhammad Syafiin/Blora)
 
Jawaban:
Wa’alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Saudara penanya yang kami hormati. Sebelum menanggapi pertanyaan dari saudara Syafiin di Blora, kami mohon maaf atas keterlambatan jawaban ini.
 
Saudara Syafiin yang dirahmati Allah. Wakaf merupakan anjuran agama Islam yang sangat baik untuk dilaksanakan oleh pemeluknya. Orang yang mewakafkan asetnya demi kemaslahatan umum atau sering disebut waqif dijanjikan akan mendapatkan bonus pahala yang mengalir, meskipun ia telah meninggallkan bisingnya kehidupan dunia ini.
 
Bahkan kebanyakan ulama ketika memberikan penjelasan mengenai hadis yang menjelaskan bahwa diantara amal yang tidak putus pahalanya adalah sedekah jariyah, mereka mengartikan bahwa sedekah jariyah tersebut adalah wakaf.
 
Dalam masalah wakaf ada empat komponen dasar yang tidak bisa lepas yakni pihak/orang yang wakaf (waqif), penerima wakaf (al-mawquf alaih) dalam hal ini adalah nadhir maupun pihak-pihak yang menerima wakaf, barang yang diwakafkan (al-mawquf), dan shighat (ijab qabul) dari kedua belah pihak. Dan dalam tiap-tiap komponen ini terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.
 
Selanjutnya mengenai penggunaan barang wakaf dalam hal ini penanaman sekaligus pemanfaatan lahan kosong sebagaimana pertanyaan yang saudara sampaikan pada dasarnya boleh apabila untuk kepentingan umum artinya kaum muslimin maupun warga di sekitar berhak mengambil manfaatnya atau hasilnya diperuntukkan untuk kepentingan masjid. Adapun si penanam boleh mengambil hasilnya untuk kepentingan pribadi, dengan kadar yang paling sedikit diantara nafkah dan ongkos standar (tidak boleh lebih dari upah minimal pekerja yang ada di daerah tersebut).
 
Dasar pengambilan hukum ini adalah kitab I’anah at-Thalibin:
 
والجواب أن الظاهر من غرسه في المسجد أنه موقوف، لما صرحوا به في الصلح من أن محل جواز غرس الشجر في المسجد إذا غرسه لعموم المسلمين، وانه لو غرسه لنفسه لم يجز، وإن لم يضر بالمسجد، وحيث عمل على أنه لعموم المسلمين فيحتمل جواز بيعه وصرف ثمنه على مصالح المسلمين، وإن لم يمكن الانتفاع به جافا، ويحتمل وجوب صرف ثمنه لمصالح المسجد خاصة،
 
Rujukan di atas pada intinya menjelaskan bahwa menanami pohon di tanah yang diwakafkan untuk masjid pada dasarnya boleh apabila untuk kepentingan kaum muslimin, sedangkan apabila hanya untuk dinikmati oleh pribadi, maka hukumnya tidak boleh, meskipun tidak merugikan masjid. Demikian pula boleh menjual hasil tanamannya jika untuk kepentingan kaum muslimin atau hanya kepentingan masjid. Saudara penanya yang dimuliakan Allah. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa substansi pemanfaatan tanah wakaf sekali lagi adalah untuk kepentingan masyarakat luas (‘amat al-muslimin). Bukan untuk kepentingan pribadi maupun satu golongan tertentu.
 
Mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.
 
 
(Maftukhan ad-Damawi)
 
Share:
Ahad 21 Juni 2015 15:1 WIB
Bagi Musafir, Manakah yang Utama: Berpuasa atau Membatalkannya?
Bagi Musafir, Manakah yang Utama: Berpuasa atau Membatalkannya?

Assalamu’alaikum wr. wb. Langsung saja pak ustadz, saya mau menanyakan soal puasa orang yang bepergian jauh. Sebagaimana yang saya tahu orang yang berpuasa ketika bepergian jauh boleh membatalkan puasanya dan boleh tetap berpuasa. Bagi orang yang bepergian jauh atau musafir antara membatalkan puasa dan tetap berpuasa, mana yang paling utama?<> Atas penjelasan pak ustadz, saya ucapkan terimakasih. Wassalamu’alaikum wr. wb (Abdurrahman/Manado

---

Wa'alaikum salam wr. wb. Penanya yang budiman semoga selalu dirahmati Allah swt. Bahwa seseorang yang berpuasa kemudian mengadakan perjalanan jauh, atau yang disering kita sebut dengan istilah musafir memang boleh memilih antara tetap melanjutkan puasanya atau membatalkannya.

Sayyidah Aisyah ra menceritakan bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami ra pernah bertanya kepada Rasulullah saw tentang puasa dalam perjalanan. Rasul pun memberikan jawaban;  ‘Jika kamu menghendaki maka tetaplah berpuasa, dan jika kamu menghendaki maka batalkanlah”.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

“Dari Aisyah ra, ia berkata bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami pernah bertanya kepada Rasulullah saw mengenai puasa dalam perjalanan. Lantas beliau pun menjawab, ‘Jika kamu menghendaki maka berpuasalah, dan jika kamu menghendaki maka batalkanlah” (H.R. Muslim)”

Adanya pilihan bagi orang yang mengadakan perjalan jauh atau musafir antara tetap menjalankan puasa atau membatalkannya sebenarnya tidak ada persoalan di antara para ulama. Namun yang menjadi perbedaan pendapat di antara mereka adalah mengenai mana yang paling utama, tetap menjalankan puasa atau membatalkannya?

Dalam konteks mana yang lebih utama bagi musafir, tetap menjalankan puasa atau membatalkannya para ulama setidaknya terbelah menjadi dua.

Pedapat pertama menyatakan bahwa yang paling utama bagi musafir adalah tetap berpuasa. Di antara yang menyuarakan pandangan ini adalah imam Abu Hanifah berserta para pengikutnya, imam Malik, dan imam Syafii sebagaimana terdapat dalam sebagian apa yang diriwayatkan dari keduanya. 

وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَفْضَلِ ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي بَعْضِ مَا رُوِيَ عَنْهُمَا : إِلَى أَنَّ الصَّوْمَ أَفْضَلُ

“Para ulama berselisih pendapat mengenai hal yang paling utama (bagi musafir, tetap berpuasa atau membatalkannya, pent). Imam Abu Hanifah beserta para pengikutnya, imam Malik dan imam Syafii dalam sebagian apa yang diriwayatkan dari keduanya (imam Malik dan imam Syafii), mereka berpendapat bahwa berpuasa itu lebih utama”. (lihat Abu Hayyan al-Andalusi, Tafsir al-Bahr al-Muhith, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1422 H/2001 M, juz, 2, h. 40) 

Pendapat kedua menyatakan bahwa yang paling utama bagi orang yang mengadakan perjalanan jauh atau musafir adalah tidak melakukan puasa. Di antara kalangan ulama yang menyuarakan pendapat  ini dalah imam al-Auza’i, imam Ahmad, dan imam Ishaq. 

وَذَهَبَ الْأَوَزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إَلَى أَنَّ الْفِطْرَ أَفْضَلُ

“Imam al-Auza’i, Ahmad, dan imam Ishaq mereka berpendapat bahwa membatalkan puasa itu lebih utama” (Tafsir al-Bahr al-Muhith, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1422 H/2001 M, juz, 2, h. 40)

Dari kedua pendapat yang kami kemukakan tersebut, kami lebih cenderung untuk memilih pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa musafir lebih utama memilih untuk tetap berpuasa. Tetapi dengan catatan sepanjang puasa tersebut tidak membahayakan dirinya. Dan jika berpuasa ternyata membahayakan dirinya, maka yang paling utama adalah tidak berpuasa.  

فَالْمُسَافِرُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ وَالصَّوْمُ أَفْضَلُ مِنَ الْفِطْرِ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ ضَرَرٌ

“…maka musafir bisa memilih antara berpuasa dan tidak. Dan berpuasa itu lebih utama apabila tidak tampak adanya bahaya (baginya, pent)” ( (Imam al-Haramain al-Juwaini, Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Madzhab, tahqiq, Abdul Azhim Mahmud ad-Dib, Bairut-Dar al-Minhaj, cet ke-1, 1428 H/2007 M, juz, 4, h.51)  

Demikian jawaban yang dapat kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Bagi orang yang bepergian jauh dan memilih untuk tidak berpuasa Ramadlan maka segeralah meng-qadla` puasa yang ditinggalkan setelah bulan Ramadlan usai. Dan kami selau terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,

Wassalamu’alaikum wr. wb

 

Mahbub Ma’afi Ramdlan

        

Jumat 19 Juni 2015 18:1 WIB
Ayah Non-Muslim, Bisakah Jadi Wali Nikah bagi Anak Perempuannya yang Muslimah?
Ayah Non-Muslim, Bisakah Jadi Wali Nikah bagi Anak Perempuannya yang Muslimah?
Ilustrasi (via Pinterest)

Assalamu’alaikum wr. wb. Pengasuh rubrik bahtsul masail yang saya hormati, saya mau menanyakan mengenai perempuan muslimah yang mau menikah, tetapi walinya non-muslim. Maksud saya adalah dari sekian keluarganya yang bisa menjadi wali tidak ada yang muslim, seperti ayahnya, kakek, atau saudara laki-lakinya. Yang ingin saya tanyakan siapa yang berhak menjadi walinya ketika ia menikah? Terimakasih atas penjelasannya. Wassalamu’alaikum wr. wb. (Agus Bajuri/DKI)

 

---

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Penanya yang budiman, semoga selalu dirahmati Allah swt. Pernikahan merupakan jalan untuk menjaga kelangsungan keturunan manusia atau dengan kata lain hifzh an-nasl. Kendati demikian dalam pandangan Islam pernikahan tidak bisa dilakukan secara serampangan, tetapi terdapat pelbagai aturan yang ketat dan harus dipenuhi.

Setidaknya ada lima rukun yang harus terpenuhi, yaitu mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua orang saksi, dan shighat.

فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا وَأَرْكَانُهُ خَمْسَةٌ صِيغَةٌ وَزَوْجَةٌ وَشَاهِدَانِ وَزَوْجٌ وَوَلِيٌّ

“Fasal tentang rukun nikah dan selainnya. Rukun nikah itu ada lima yaitu, shigat, mempelai perempuan, dua orang saksi, mempelai laki-laki, dan wali” (Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifati Alfazh al-Minhaj, Bairut-Dar al-Fikr, tt, juz, 3, h. 139)

Dari kelima rukun tersebut salah satunya adalah wali. Artinya, pernikahan tidak dianggap sah kecuali dengan wali. Sebab, wali merupakan salah satu rukun nikah.

  اَلْوَلِيُّ أَحَدُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ فَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِوَلِيٍّ 

“Wali adalah salah satu rukun nikah, maka nikah tidak sah tanpa wali” (Taqiyyuddin al-Husaini al-Hushni, Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar, Surabaya-Dar al-‘Ilm, juz, 2, h. 40)

Sedangkan seseorang yang menjadi wali juga harus memenuhi pelbagai syarat yang harus terpenuhi. Salah satunya adalah beragama Islam. Menurut kesepakatan para ulama, perempuan muslimah walinya harus muslim juga. 

 اَلْقَوْلُ فِي شُرُوطِ الْوَلِيِّ وَالشَّاهِدَيْنِ ( وَيَفْتَقِرُ الْوَلِيُّ وَالشَّاهِدَانِ )اَلْمُعْتَبَرُونَ لِصِحَّةِ النَّكَاحِ( إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ )بَلْ إِلَى أَكْثَرَ كَمَا سَيَأْتِي اَلأَوَّلُ( اَلْإِسْلَامُ )وَهُوَ فِي وَلِيِّ الْمُسْلِمَةِ إِجْمَاعًا) ـ

“Penjelasan mengenai syarat-syarat wali dan dua orang saksi. (Dan wali dan dua orang saksi) yang diakui sebagai kesahan nikah membutuh setidaknya enam syarat bahkan lebih banyak sebagaimana yang dijelaskan. Syarat pertama adalah beragama Islam, dan syarat beragama Islam itu adalah syarat wali untuk perempuan muslimah sebagaimana ijma` para ulama” (Muhammad Khathib asy-Syarbini, al-Iqna` fi Halli Alfazhi Abi Suja`, Bairut-Dar al-Fikr, 1415 H, juz, 2, h. 408-409)

Penjelasan ini mengandaikan bahwa seorang kafir tidak bisa menjadi wali atau memiliki hak perwalian atas perempuan muslimah. Jika ia hendak menikah sedangkan tidak ada pihak keluarganya yang bisa menjadi wali yang beragama Islam, seperti ayahnya, kakek, buyut, atau sauadar laki-laki, maka dalam konteks ini ia tidak memiliki wali. Sebab tak ada satu pun pihak keluarga yang bisa menjadi wali beragama Islam.

Lantas bagaimana jalan keluarnya jika ia hendak menikah? Solusi yang ditawarkan untuk memecah kebuntuan ini adalah dengan wali dari penguasa /sulthan atau wali hakim. Pandangan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah saw berikut ini;

اَلسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”. (H.R. Ahmad)

Wali hakim dalam hal ini adalah pejabat pemerintah Kementerian Agama atau yang mewakilinya sampai tingkat daerah yakni pejabat Kantor Urusan Agam (KUA).

Demikikan penjelasan yang dapat kami kemukakan untuk menjawab pertanyaan di atas. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.  

 

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,

Wassalamu’alaikum wr. wb

 

Mahbub Maafi Ramdlan

Jumat 12 Juni 2015 3:3 WIB
Berapa Batas Minimal Mahar?
Berapa Batas Minimal Mahar?

Assalamu’alaikum wr. wb. Perkenalkan nama saya Ahmad Saiful, sekarang saya tinggal bersama orang tua di Nabire Papua. Insya Allah bulan Syawal saya akan menikah dengan gadis pujaan saya. Insya Allah saya akan memberikan mahar sebesar dua juta rupiah, baik calon mertua maupun isteri sudah setuju dan tidak mempersoalkan. Bahkan keluarga calon isteri malah mengatakan kepada saya, kalau tidak ada uang ya jangan dipaksakan harus dua juta, yang penting ada maharnya.<>

Jujur saya jadi terharu melihat ketulusan calon isteri dan mertua saya sehingga saya berniat kalau ada rejeki lagi saya akan tambahi maharnya. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai batas minimal dan maksimal mahar, terutama menurut pandangan madzhab syafii. Adakah ketentuan mengenai batas berapa minimalnya dan berapa maksimalnya. Mohon untuk segera dijelaskan, dan kami ucapkan terimakasih. Wassalamu’alaikum wr. wb.

 ***

Assalamu’alaikum wr. wb

Penanya yang budiman, semoga selalu dirahmati Allah swt. Mahar—sebagaimana yang telah kita ketahui bersama—bukan masuk kategori sebagai rukun maupun syarat dalam akad nikah, tetapi lebih merupakan konsekwensi logis yang timbul karena akad nikah itu sendiri. Inilah yang dipegangi oleh mayoritas pakar hukum Islam.

وَالْمَهْرُ لَيْسَ شَرْطًا فِي عَقْدِ الزَّوَاجِ وَلاَ رُكْنًا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ، وَإِنَّمَا هُوَ أَثَرٌ مِنْ آثَارِهِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ  

“Menurut mayoritas fuqaha` mahar bukanlah salah satu syarat dalam akad nikah, bukan juga salah satu rukunnya. Tetapi mahar hanyalah merupakan salah satu konsekwensi logis yang timbul karena akad nikah tersebut. (Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, cet ke-2, Kuwait-Dar as-Salasil, 1404 H-1427 H, juz, 24, h. 24)

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan mengenai jumlah maksimal mahar. Namun mereka berselisih pandangan mengenai jumlah minimal mahar. Setidaknya ada dua pendangan yang beredar dikalangan para pakar hukum Islam.

Pertama, menurut imam Syafii, Ahmad, Ishaq, Abu Tsur, dan fuqaha` Madinah dari kalangan tabi’in berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal jumlah mahar. Menurut mereka, segala sesuatu yang boleh dijual-belikan atau bernilai maka bisa dijadikan mahar. Pandangan ini juga dianut oleh Ibnu Wahab salah seoarang ulama dari kalangan madzhab maliki.   

وَأَمَّا قَدْرُهُ فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَكْثَرِهِ حَدٌّ وَاخْتَلَفُوا فِي أَقَلِّهِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَفُقَهَاءُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّابِعِينَ لَيْسَ لِأَقَلِّهِ حَدٌّ وَكُلُّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا وَقِيمَةً لِشَيْءٍ جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا وَبِهِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ

“Adapun mengenai besaran mahar maka para ulama telah sepakat bahwa tidak batasan berapa jumlah maksimal mahar. (namun) mereka berbeda pendapat mengenai batas minimalnya. Menurut imam Syafii, Abu Tsaur, dan para fuqaha` Madinah dari kalangan tabi’in tidak batasan minimal mahar, dan setiap sesuatu yang bisa diperjual-belikan atau bernilai maka boleh dijadikan sebagai mahar. Pandangan ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahb salah seorang ulama dari kalangan madzhab maliki” (lihat Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Mesir-Musthafa Babi al-Halabi, cet ke-4, 1395 H/1975, juz, 2, h. 18)

Sedang pandangan kedua, di antaranya adalah menurut imam Abu Hanifah dan imam Malik bahwa mahar itu ditentukan batas minimalnya. Kendati kedua imam tersebut sepakat akan adanya ketentuan minimal mahar tetapi mereka berselisih mengenai jumlah minimalnya. Menurut imam Abu Hanifah, jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham atau yang senilai dengannya. Sedang menurur imam Malik adalah seperempat dinar atau perak seberat tiga dirham timbangan atau yang senilai dengan perak seberat tiga dirham timbangan (kail), atau bisa yang senilai dengan salah satu dari keduanya (seperempat empat dirham dan perak seberat tiga dirham timbangan).

وَقَاَل طَائِفَةٌ بِوُجُوبِ تَحْدِيدِ أَقَلِّهِ وَهَؤُلَاءِ اخْتَلَفُوا فَالْمَشْهُورُ فِي ذَلِكَ مَذْهَبَانِ: أَحَدُهُمَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابُهُ. وَالثَّانِي مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فَأَمَّا مَالِكٍ فَقَالَ: أَقَلُّهُ رُبْعُ دِينَارٍ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ كَيْلًا مِنْ فِضَّةٍ أَوَ مَا سَاوَى الدَّرَاهِمَ الثَّلَاثَةَ أَعْنِي دَرَاهِمَ الْكَيْلِ فَقَطْ فِي الْمَشْهُورِ وَقِيلَ أَوْ مَا يَسَاوِي أَحَدَهُمَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَشْرَةُ دَرَاهِمَ أَقَلُّهُ وَقِيلَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَقِيلَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا

“Sekelompok ulama berpendapat tentang kewajiban membatasi jumlah minimal mahar. Dan mereka berselisih pendapat, namun yang masyhur dalam persoalan ini ada dua madzhab. Pertama, madzhab imam Malik beserta para pengikutnya. Kedua, madzhab imam Abu Hanifah beserta para pengikutnya. Menurut imam Malik, jumlah minimal mahar adalah seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham timbangan atau yang senilai dengan perak seberat tiga dirham timbangan saja. Hal ini menurut pendapat yang masyhur di kalangan madzhab maliki. Dan ada pendapat yang mengatakan atau yang senilai dengan salah satu dari keduanya. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah, jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham, ada pendapat yang mengatakan lima dirham, dan ada juga yang mengatakan empat puluh dirham”. (Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Mesir-Musthafa Babi al-Halabi, cet ke-4, 1395 H/1975, juz, 2, h. 18)

Berangkat dari penjelasan di atas maka secara global dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa setidaknya ada dua pendapat mengenai mahar. Pertama, tidak membatasi berapa minimal dan maksimal mahar. Sedang pendapat kedua adalah membatasi jumlah minimal mahar, tetapi tidak jumlah maksimalnya.

Jika kemudian ditarik ke dalam konteks pertanyaan di atas, maka jawaban yang dapat kami kemukakan adalah bahwa menurut madzhab syafii tidak ada batasan minimal mengenai jumlah mahar. Apa saja bisa menjadi mahar sepanjang bernilai atau bisa diperjualbelikan. Demikian jawaban yang dapat kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,

Wassalamu’alaikum wr. wb

 

(Mahbub Ma’afi Ramdlan)