IMG-LOGO
Bahtsul Masail

Politisasi Mimbar Khutbah Jumat dalam Islam

Sabtu 17 Juni 2017 15:27 WIB
Share:
Politisasi Mimbar Khutbah Jumat dalam Islam
Foto: Ilustrasi
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Redaksi Bahtsul Masail NU Online yang kami hormati. Ibadah Jumat dinilai sebagai hari Ied bagi umat Islam. Di dalamnya para jamaah mendengarkan nasihat-nasihat ketakwaan dalam khutbah Jumat.

Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya kalau seorang khatib mengangkat masalah politik praktis dan menjelek-jelekan orang lain terutama politikus dan partai tertentu terlebih lagi di tengah pilpres, pilkada, pilbup? Atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamu ‘alaikum wr. wb. (Jakarta/Abdurrahim).

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya yang budiman, semoga Allah SWT menurunkan rahmat-Nya untuk kita semua. Khutbah merupakan rangkaian yang wajib dilakukan dalam ibadah Jumat. Seorang khatib di dalam khutbahnya wajib berpesan kepada jamaah agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Pesan ketakwaan ini merupakan satu dari lima rukun khutbah itu sendiri.

Memang tidak ada ketentuan perihal pilihan kata terkait pesan ketakwaan atau washiat ketakwaan. Khatib hanya diwajibkan untuk menyampaikan washiat ketakwaan meskipun dengan “taatlah kepada Allah”.

Meskipun demikian, seorang khatib perlu memerhatikan rambu-rambu khutbah. Berikut ini kami kutipkan anjuran para ulama seperti disebutkan Imam Nawawi dalam Al-Majemuk.

يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير تمطيط ولا تقعير ولا تكون الفاظا مبتذلة ملفقة فانها لا تقع في النفوس موقعا كاملا ولا تكون وحشية لانه لا يحصل مقصودها بل يختار الفاظا جزلة مفهمة قال المتولي ويكره الكلمات المشتركة والبعيدة عن الافهام وما يكره عقول الحاضرين واحتج بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه " حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون ان يكذب الله ورسوله" رواه البخاري في اواخر كتاب العلم من صحيحه

Artinya, “Seorang khatib dalam khutbahnya disunahkan menggunakan kata-kata yang jelas dan lancar, teratur, terang, tanpa dipanjangkan dan tanpa teriak. Jangan pula khutbah menggunakan kata-kata klise (seperti slogan dalam propaganda politik maupun iklan) karena tidak mengena dengan sempurna di hati pendengar. Jangan juga menggunakan kata asing karena dapat menjauhkan dari maksud pesan ketakwaan itu sendiri. Seorang khatib hendaknya menggunakan kata-kata secara bijak dan mudah dipahami. Imam Al-Mutawalli berpendapat, khatib makruh menggunakan kata-kata yang mengandung banyak makna (polisemi) dan sulit dipahami. Khatib juga makruh menggunakan kata-kata yang tidak masuk logika sebagian jamaah Jumat. Al-Mutawalli berargumentasi dengan perkataan Sayyidina Ali RA, ‘Bicaralah kepada orang lain sesuai daya pikir mereka. Apakah kalian senang kalau Allah dan Rasul-Nya didustakan?’ (HR Bukhari di akhir Bab Ilmu),” (Lihat Imam An-Nawawi, Al-Majemuk, Maktabah Taufiqiyyah, Kairo, Mesir, Tahun 2010, Juz 4, Halaman 363).

Terkait kata-kata asing yang sulit dijangkau oleh daya pikir sebagian jamaah ini, Syekh Sulaiman Jamal mengingatkan agar para khatib menghindarkan untuk mengeluarkan kata-kata yang terlalu berat untuk dipahami atau bahkan kontroversial seperti istilah-istilah para filsuf atau para sufi yang “berat-berat”.

قَوْلُهُ : لَا غَرِيبَةً وَحْشِيَّةً ) أَيْ غَيْرَ مَأْلُوفَةِ الِاسْتِعْمَالِ قَالَ الْقَمُولِيُّ وَتُكْرَهُ الْكَلِمَاتُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ مَعَانٍ عَلَى السَّوَاءِ وَالْبَعِيدَةُ عَنْ الْأَفْهَامِ وَمَا يُنْكِرُهُ عُقُولُ بَعْضِ الْحَاضِرِينَ، وَقَدْ يَحْرُمُ الْأَخِيرُ إنْ أَوْقَعَ فِي مَحْظُورٍ ا هـ . بِرْمَاوِيٌّ .

Artinya, “(Tidak menggunakan kata aneh dan asing) tidak lazim dalam penggunaan. Syekh Al-Qamuli berkata bahwa khatib dilarang dengan makruh menggunakan kata yang mengandung banyak makna (polisemi) dan sulit dipahami. Khatib juga dimakruh menggunakan kata-kata yang tidak masuk logika sebagian jamaah Jumat. Yang terakhir ini menjadi haram bila khatib terjatuh melakukan hal yang diharamkan melalui ucapannya. Selesai penjelasan Syekh Barmawi,” (Lihat Syekh Sulaiman Jamal, Hasyiyatul Jamal ala Syarhi Manhajit Thullab, Juz 5 halaman 478).

Rambu-rambu seperti di atas memang sengaja dirumuskan para ulama karena mempertimbangkan penyampaian nasihat sebagai tujuan pokok dari pesan ketakwaan itu sendiri. Hal ini diuraikan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dalam karyanya Kanzur Raghibin atau lebih dikenal Al-Mahalli yang kami kutip berikut ini.

والوصية بالتقوى ) للاتباع روى مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوصية بالتقوى في خطبته.(ولا يتعين لفظها) أي الوصية بالتقوى (على الصحيح) لأن غرضها الوعظ ، وهو حاصل بغير لفظها فيكفي أطيعوا الله .

Artinya, “(Washiyyat ketakwaan) karena mengikuti sunah. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari Jabir RA bahwa Rasulullah SAW selalu mewashiatkan ketakwaan dalam khutbahnya. (Tidak ada ketentuan mengenai redaksinya) terkait bahasa pesan ketakwaan (menurut pendapat yang shahih). Karena tujuan dari washiat ini adalah penyampaian nasihat. Penyampaian nasihat ini dianggap memadai meski dengan lafal selain “washiat”. Maka dianggap memadai dengan lafal ‘Taatlah kamu kepada Allah’,” (Lihat Al-Mahalli, Kanzur Raghibin ala Minhajit Thalibin [Hamisy Hasyiyah Qaliyubi wa Umairah], Masyhad Al-Husainy, Kairo, Juz I, Halaman 277).

Meskipun tidak ada ketentuan perihal redaksi wasiat, khatib dianjurkan untuk membatasi diri pada lafal “washiat” itu sendiri. Ini yang lebih utama sebagaimana usul Syekh Qaliyubi yang kami kutipkan berikut ini.

قوله : ( أي الوصية بالتقوى ) لو اقتصر على لفظ الوصية لكان أولى لأن عدم تعين لفظ التقوى لا خلاف فيه

Artinya, “Perihal (washiat ketakwaan), kalau khatib hanya menggunakan lafal ‘washiat’, tentu lebih utama karena tidak adanya ketentuan perihal lafal ketakwaan disepakati para ulama,” (Lihat Qaliyubi, Hasyiyah Qaliyubi wa Umairah, Masyhad Al-Husainy, Kairo, Juz I, Halaman 277).

Lalu bagaimana dengan khatib yang menyelipkan isu politik praktis di dalam washiat ketakwaan dalam khutbahnya? Hemat kami, mimbar Jumat terlalu suci untuk diwarnai dengan kepentingan politik praktis, apalagi misalnya kalau khutbah itu digunakan untuk menghasut, mencaci-maki, melontarkan ghibah, atau melontarkan kata sufistik yang kontroversial (syathahat). Ini jelas diharamkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman Jamal dalam Hasyiyah-nya seperti kami kutip di atas.

Kami menyarankan agar para khatib memerhatikan kembali tujuan utama dari washiat ketakwaan itu sendiri, yakni mengingatkan para jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan kata-kata yang bijak dan santun.

Demikian jawaban yang dapat kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Share:
Selasa 13 Juni 2017 15:24 WIB
Hormat Bendera Indonesia dalam Islam
Hormat Bendera Indonesia dalam Islam
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Redaksi Bahtsul Masa'il NU Online yang saya cintai. Saya mendengar seorang ustadz mengharamkan penghormatan kepada bendera merah putih. Menurutnya, penghormatan kepada selain Allah SWT dapat membawa kemusyrikan. Hal ini juga dilakukan sebagian sekolah. Mereka tidak melakukan upacara bendera merah putih itu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamu 'alaikum wr. wb. (Nurdin/Sumedang)

Jawaban
Assalamu ’alaikum wr. wb.
Penanya yang budiman, semoga Allah selalu menurunkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sebagai Muslim, kita diperintahkan untuk menjaga keyakinan kita dengan mengesakan Allah SWT. Karenanya kita diharamkan untuk melakukan segala bentuk praktik penyembahan kepada selain-Nya.

Adapun perihal penghormatan pada bendera dan simbol kenegaraan lainnya tidak bisa dianggap sebagai bentuk penyembahan kepada makhluk-Nya. Karena penghormatan kepada bendera atau simbol kenegaraan lainnya merupakan bentuk ungkapan rasa cinta dan ungkapan semangat menjaga tanah air.

Penghormatan terhadap bendera itu bukan karena zat bendera itu sendiri, tetapi lebih pada mengenang mereka yang berkorban untuk kedaulatan suatu tanah air. Jadi bentuk penghormatan kepada bendera sama sekali berbeda dengan penghormatan dalam arti penyembahan. Penghormatan bendera ini sama persisi dengan kita menghormati orang alim, orang saleh, orang tua, dan orang-orang yang ramah.

Untuk membangkitkan semangat berjuang, Rasulullah SAW sendiri menggunakan panji-panji di sejumlah peperangan. Berikut ini riwayat Anas bin Malik RA.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له

Artinya, Dari Anas RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW menceritakan bagian dari perang Mu’tah, “Panji perang dipegang oleh Zaid, lalu ia gugur. Panji perang kemudian diambil alih oleh Ja‘far bin Abi Thalib, ia pun kemudian gugur. Panji diraih oleh Abdullah bin Rawahah, ia pun gugur [sampai di sini kedua mata Rasulullah SAW berlinang air mata, kata Anas]. Panji perang lalu diambil Khalid bin Walid dengan inisiatifnya. Ia maju menghantam pasukan musuh hingga mereka takluk di tangannya,” (HR Al-Bukhari).

Sekali lagi bendera ini bukan perihal baru. Ini bahkan sudah menjadi tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Tradisi bendera sebagai salah satu alat efektif untuk mengobarkan semangat masyarakat demi menjaga kedaulatan tanah air digunakan oleh Rasulullah SAW. Keterangan Ibnu Hajar Al-Asqalani berikut ini dapat membantu kejelasan masalah.

وكان النبي صلى الله عليه و سلم في مغازيه يدفع إلى رأس كل قبيلة لواء يقاتلون تحته

Artinya, “Rasulullah SAW dalam sejumlah peperangannya memberikan panji-panji kepada setiap pemimpin kabilah. Di bawah panji itu mereka berperang membela keadilan dan kedaulatan,” (Lihat Ibu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari Syarhu Shahihil Bukhari, Beirut, Darul Ma’rifah, Tahun 1379, Juz 6, Halaman 127).

Kalau penghormatan bendera itu dipahami sebagai bentuk ungkapan cinta dan semangat menjaga tanah, maka tidak satu pun dalil yang secara spesifik mengharamkan praktik ini. Dan semua larangan sudah disebutkan secara spesifik oleh Allah. Dalam firman-Nya Allah menegaskan sebagai berikut.

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

Artinya, “Sungguh, Dia telah menerangkan dengan rinci apa saja yang Dia haramkan kepadamu,” surat Al-An‘am ayat 119.

Dua hadits berikut ini dapat memperkaya pemahaman terhadap Surat Al-An‘am ayat 119 di atas. Berikut ini sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa segala sesuatunya baik kewajiban maupun larangan telah dijelaskan.

وقد صح عن النَّبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله فَرَض فَرَائِض فلا تُضَيِّعُوها، وحَد حُدُوداً فلا تَعْتَدُوهَا، وَنَهَى عن أَشْيَاء فلا تَنْتَهِكُوها، وسكت عن أشياء رَحْمَة لَكُم غَيْر نِسْيَان فلا تَبْحَثُوا عنها"

Artinya, Dari Abu Tsa‘labah Al-Khasyani, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh, Allah telah menetapkan sejumlah kewajiban. Jangan kalian sia-siakan. Dia juga telah menetapkan batasan-batasan. Jangan kalian melewatinya. Dia juga telah melarang beberapa hal. Jangan kalian melanggarnya. Ia juga diam terhadap sejumlah hal karena kasih-sayang-Nya terhadap kalian, bukan karena lupa. Karenanya jangan kalian mengungkitnya lagi,” (HR Daruquthni).

Sementara hadits berikut ini hampir serupa maknanya dengan sabda Rasulullah SAW sebelumnya.

وقد جاء عن النَّبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد من حديث سلمان رضي الله قال: سئل النَّبي صلى الله عليه وسلم عن أَشْيَاء فقال: "الحَلاَل ما أحَلَّه الله، والحَرَام ما حَرمَ الله، ومَا سَكَتَ عَنْه فهو مِمَّا عَفَا عَنْه"

Artinya, Dari Salman RA, ia berkata bahwa ketika ditanya beberapa masalah, Rasulullah SAW menjawab, “Apa saja yang halal sudah dijelaskan Allah. Apa saja yang haram juga sudah disebutkan oleh-Nya. Apa saja yang tidak dijelaskan Allah SWT itu termasuk dari anugerah pengampunan-Nya,” (HR At-Tirmidzi).

Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fasyani dalam mensyarahkan 40 kumpulan hadits Imam An-Nawawi (Al-Arbain An-Nawawiyah) menjelaskan hadits Daruquthni sebagai berikut.

لأن البحث عنها قد يكون سببا لنزول التشديد فيها بإيجاب أو تحريم وقد صح هلك المتنطعون والمتنطع البحاث عمالايعنيه

Artinya, “Karena mengungkit perkara yang tidak dipermasalahkan oleh Allah SWT kerap menyebabkan datangnya kesulitan dalam bentuk kewajiban maupun keharaman. Tidak heran kalau Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan, ‘Celakalah mereka yang memfasih-fasihkan bicara dengan memutar lidah.’ Mereka itu adalah orang yang mempermasalahkan perkara yang tidak perlu,” (Lihat Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fasyani, Al-Majalisus Saniyyah fil Kalam alal Arba‘in An-Nawawiyyah, Halaman 93, Al-Haramain, Singapura-Jeddah-Indonesia).

Dari sejumlah keterangan di atas kita dengan jelas dapat memahami bahwa penghormatan pada bendera sebagai wujud cinta dan pembelaan terhadap tanah air tidak masalah secara agama dan tidak perlu dipermasalahkan.

Adapun penghormatan kepada makhluk diboleh sebatas tidak dalam bentuk penyembahan ketuhanan. Rasulullah SAW menaruh hormat dan takzim luar biasa kepada pamannya, Abbas bin Abdul Muthallib seperti keterangan Aisyah RA dalam riwayat Ahmad dan Al-Hakim.

أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ تَعْظِيمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّهُ أي العباس أَمْرًا عَجِيبًا

Artinya, “Siti Aisyah RA mengatakan, ‘Aku melihat bagaimana Rasulullah SAW begitu luar biasa menghormati pamannya [Sayyidina Abbas RA],’” (HR Ahmad dan Al-Hakim).

Dalam konteks ini, kami menyimpulkan bahwa penghormatan bendera merah putih saat upacara tidak ada masalah dari segi hukum agama. Bendera merah putih sebagai simbol kenegaraan sudah sepatutnya dihargai oleh warga negara Indonesia. Sama halnya dengan warga negara lain, mereka harus menghormati simbol-simbol kenegaraan yang berlaku di daerahnya masing-masing. Penghormatan untuk tanah air ini sama nilainya dengan penghormatan terhadap orang tua karena setiap kita berhutang budi kepada orang tua dan tanah air. Anugerah keduanya patut disyukuri.

Yang perlu diwaspadai dalam hal ini chauvinisme, primordialisme, dan sektarianisme. Yang harus dikembangkan adalah semangat nasionalisme, sebuah semangat rasa cinta, menjaga, melindungi, merawat, dan mensyukuri tanah air serta para pahlawan yang telah memberikan banyak pengorbanan untuk anak bangsa Indonesia selanjutnya.

Saran kami, cinta dan jagalah tanah air yang kedaulatannya telah diperjuangkan para pahlawan terdahulu dari tangan penjajah. Syukurilah suasana kemerdekaan ini. Hormatilah simbol-simbol negara termasuk bendera merah putih. Doakanlah para pemimpin bangsa ini agar bekerja dengan baik sesuai dengan UU yang berlaku.

Sebagai masukan, kami sarankan untuk tidak mempermasalahkan hormat bendera ini dari sudut pandang agama. Tetapi baiknya kita berupaya secara kreatif dan mengejar prestasi mengisi suasana merdeka untuk kemaslahatan bersama.

Demikian jawaban singkat yang dapat kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Jumat 9 Juni 2017 18:1 WIB
Hukum Utang Puasa Yang Belum Diqadha hingga Terbawa Mati
Hukum Utang Puasa Yang Belum Diqadha hingga Terbawa Mati
Foto: Ilustrasi
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Redaksi bahtsul masail NU Online. Pertanyaan saya, kalau ada seseorang meninggal dunia dengan membawa utang puasa, langkah apa yang perlu diambil pihak keluarga. Apakah perlu dibayarkan fidyah atau diqadhakan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamu ‘alaikum wr. wb. (Mansur, Karawang).

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya dan pembaca yang budiman di mana pun berada, semoga Allah menurunkan rahmat-Nya untuk kita semua. Puasa merupakan kewajiban bagi umat Islam. Mereka yang meninggalkan puasa berkewajiban untuk mengqadhanya di luar bulan Ramadhan.

Untuk masalah ini ulama tidak memukul rata. Kondisinya harus dilihat terlebih dahulu. Kalau seseorang memiliki utang puasa, lalu ia tidak sempat mengqadhanya karena uzur atau waktu yang tidak memungkinkan hingga meninggal dunia, maka ia tidak lagi berkewajiban untuk mengaqadhanya. Hal ini persis disampaikan Syekh Wahbah Az-Zuhayli.

أحدهما ـ أن يموت قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم، فلا شيء عليه عند أكثر العلماء لعدم تقصيره، ولا إثم عليه؛ لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت، فسقط حكمه إلى غير بدل كالحج

Artinya, “Kondisi pertama, seseorang yang wafat sebelum mengqadha puasanya karena kepicikan waktu, atau uzur lain semisal sakit, safari, atau ketidaksanggupan berpuasa, tidak terkena beban (qadha) menurut mayoritas ulama karena orang ini dinilai tidak lalai. Ia juga tidak berdosa karena kondisi tidak memungkinkannya melangsungkan kewajiban itu hingga wafat. Oleh karena itu status wajibnya gugur hingga selain badal seperti haji,” (Lihat, Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1405 H/1985 M, juz II, halaman 681).

Tetapi kalau seseorang menunda-tunda pelunasan utang puasanya tanpa uzur, maka ahli warisnya berkewajiban untuk membayar fidyah sebanyak dua mud atas denda satu hari utang puasa almarhum atau satu mud plus qadha puasa oleh ahli warisnya. Hal ini diterankan oleh Syekh M Nawawi Banten.

قال في شرح المنهج فلو أخر القضاء المذكور أي قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل رمضان آخر فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير إن لم يصم عنه وإلا وجب مد واحد للتأخير

Artinya, “Dikatakan di Syarhul Manhaj, ‘Kalau seseorang menunda qadha tersebut, maksudnya qadha Ramadhan, sementara ia sempat melakukannya hingga Ramadhan berikutnya tiba, lalu ia meninggal dunia, maka harus diambil dari harta peninggalannya sebesar dua mud untuk satu hari utang puasanya dengan rincian satu mud denda luput qadha dan satu mud denda penundaan qadha. Denda ini berlaku bila utang puasanya tidak diqadhakan. Kalau utang puasanya diqadhakan, maka cukup diambilkan satu mud sebagai denda penundaan qadha,’” (Lihat Syekh M Nawawi Banten, Kasyifatus Saja ala Safinatin Naja, Surabaya, Maktabah Ahmad bin Sa‘ad bin Nabhan, tanpa tahun, halaman 114).

Dengan atau tanpa uzur mengabaikan qadha puasa, pihak ahli waris seyogianya tetap mengqadhakan utang puasa almarhum. Penunaian qadha puasa oleh pihak ahli waris diharapkan dapat membebaskan jenazah dari tuntutan hukum di alam kubur dan di akhirat kelak sebagaimana anjuran qadha oleh Madzhab Hanbali.

ويستحب عند الحنابلة للولي أن يصوم عن الميت؛ لأنه أحوط لبراءة الميت

Artinya, “Seorang wali jenazah, menurut pandangan Madzhab Hanbali, diajurkan untuk mengqadha puasa almarhum sebagai bentuk ihtiyath bagi pembebasan kewajiban almarhum, (Lihat, Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1405 H/1985 M, juz II, halaman 681).

Sebagaimana diketahui, satu mud setara dengan 543 gram menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. Sementara menurut Hanafiyah, satu mud seukuran dengan 815,39 gram bahan makanan pokok seperti beras dan gandum.

Demikian jawaban yang dapat kami terangkan. Semoga jawaban ini bisa dipahami dengan baik. Kami selalu membuka kritik, saran, dan masukan.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq
Wassalamu ‘alaikum wr. wb.



(Alhafiz Kurniawan)
Kamis 8 Juni 2017 15:20 WIB
Penolakan Sembahyang Jenazah Pendukung Pemimpin Non-Muslim dalam Islam
Penolakan Sembahyang Jenazah Pendukung Pemimpin Non-Muslim dalam Islam
Foto: Ilustrasi
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Yang terhormat redaksi Bahtsul Masail NU Online. Belakangan ini banyak spanduk-spanduk berisi penolakan masyarakat untuk menshalatkan jenazah Muslim atau Muslimah yang mendukung orang yang dianggap sebagai penista agama.

Bahkan selain spanduk, penolakan seperti ini juga pernah kejadian di beberapa tempat di Jakarta. Padahal hukum shalat jenazah itu fardhu kifayah. Pertanyaan saya, apa hukumnya umat Islam yang meninggalkan fardhu kifayah tanpa uzur? Mohon keterangannya. Terima kasih. Wassalamu ‘alaikum wr. wb. (Ali/Jakarta).

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya dan pembaca yang budiman. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya untuk kita semua. Kita memaklumi bahwa pilkada Jakarta ini membawa rahmat bagi sebagian orang. Tetapi kita juga turut prihatin karena pilkada ini pula menyita banyak energi sehingga banyak perintah agama terabaikan seperti menyambung silaturahmi, menjaga akhlak dalam bicara, dan menuntut ilmu agama lebih dalam.

Menurut bacaan kami, pernyataan saudara Ali di atas sudah benar, bahwa hukum shalat atas jenazah Muslim atau Muslimah adalah fardhu kifayah. Selain shalat, memandikan, mengafankan, dan memakamkan jenazah Muslim atau Muslimah juga fardhu kifayah.

Sebagaimana kita maklum bahwa fardhu kifayah adalah kewajiban yang ditujukan bagi semua orang. Namun kewajiban itu gugur sebab dikerjakan oleh sejumlah orang. Tetapi kalau semua orang juga tidak melakukannya, tentu mereka berdosa karena mengabaikan kewajiban itu.

Lalu bagaimana kalau ada umat Islam yang dengan nyata dan sengaja menolak kewajibannya itu tanpa uzur? Ada baiknya kita melihat kembali pandangan para ulama yang kami himpun berikut ini terutama perihal penolakan masyarakat untuk menshalatkan jenazah saudaranya yang Muslim atau Muslimah.

ثم ذكر القسم الثاني وهو فرض الكفاية وبه شرع في أصول الفقه فقال ( وما سوى هذا من الأحكام فرض كفاية على الأنام ) أى ما سوى فرض العين من علو أحكام الله كالتوغل في علم الكلام بحيث يتمكن من إقامة الأدلة وإزالة الشبه فرض كفاية على جميع المكلفين الذين يمكن كلا منهما فعله فكل منهم مخاطب بفعله لكن إذا فعله البعض سقط الحرج عن الباقين فإن امتنع جميعهم من فعله أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به أو لم يعلم وهو قريب يمكنه العلم به بحيث ينسب إلى التقصير ولا إثم على من لم يتمكن لعدم وجوبه عليه

Artinya, “Kemudian penulis menyebut kewajiban jenis kedua, yaitu fardhu kifayah. Fardhu kifayah ini termasuk hukum syariat seperti pada kajian ushul fiqih. Penulis mengatakan, (Selain hukum yang disebut itu ada juga hukum fardhu kifayah bagi segenap manusia), maksudnya, selain fardhu ain itu sebagai hukum-hukum Allah yang luhur ada juga fardhu kifayah seperti penguasaan mendalam kajian ilmu kalam yang sekiranya dapat membangun argumentasi dan menghilangkan keraguan dalam soal ketuhanan. Penguasaan mendalam ilmu kalam dengan dua kemampuan itu menjadi fardhu kifayah bagi semua orang yang dapat melakukannya. Artinya setiap mukallaf harus membangun argumentasi dan menghilangkan keraguan dalam soal ketuhanan. Tetapi ketika kewajiban ini sudah dilakukan oleh sejumlah orang, maka gugurlah dosa orang di luar mereka yang melakukannya. Namun, ketika semuanya tidak melakukan itu, maka orang-orang yang tanpa uzur, mengetahui hal itu, dan mampu melakukannya berdosa. Kalaupun orang-orang yang tanpa uzur ini tidak mengetahui, tetapi seharusnya mereka mengetahui (karena pesatnya informasi misalnya), maka mereka dinilai telah lalai. Sedangkan orang yang tidak mungkin (mengetahui) tidak berdosa karena tidak ada kewajiban padanya,” (Lihat Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli Al-Anshari, Ghayatul Bayan Syarah Zubad ibni Ruslan, Singapura-Jeddah, Al-Haramain, tanpa tahun, halaman 20).

Dari keterangan Syamsuddin Ar-Ramli, kita dapat mengerti bahwa mereka yang memiliki uzur tidak berkewajiban menshalatkan jenazah. Hanya saja mereka yang mengetahui dan tanpa uzur menolak kewajibannya terhadap sesama Muslim yang sudah wafat akan mendapat dosa besar.

Di samping itu perlu diingat juga bahwa sesekali fardhu kifayah ini dapat berubah status menjadi fardhu ain. Dalam kondisi tertentu kewajiban memandikan, mengafankan, menshalatkan, serta memakamkan jenazah yang mulanya hanya fardhu kifayah dapat berubah menjadi fardhu ain khususnya bagi mereka memiliki keterampilan dan kemampuan memandikan, mengafankan, menshalatkan, memakamkan. Hal ini disinggung oleh Jalaluddin Al-Mahalli dalam Syarah Jam‘il Jawami‘ berikut ini.

ويتعين) فرض الكفاية (بالشروع) فيه أن يصير بذلك فرض عين في وجوب الإتمام (على الإصح) بجامع الفرضية

Artinya, “Fardhu kifayah (menjadi fardhu ain dengan sebab masuk) di dalamnya sehingga dengan begitu fardhu kifayah menjadi fardhu ain dalam kewajiban menyempurnakannya (menurut qaul paling shahih) karena memandang kesamaan fardhu keduanya,” (Lihat Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, Syarah ala Matni Jam‘il Jawami‘, Surabaya, Darun Nasyar Al-Mishriyyah, juz I, halaman 185-186).

Tentu saja fardhu kifayah bukan hanya shalat atas jenazah, tetapi juga penghafalan Al-Quran, penguasaan nahwu dan sharaf, dakwah, kerajinan-kerajinan, keterampilan seperti menjahit dan lain seterusnya, aneka profesi seperti pertanian, perikanan, kelautan, industri, dan lain seterusnya.

Perihal perubahan status fardhu kifayah menjadi fardhu ain itu disebut oleh Syekh Wahbah Zuhayli yang kami kutip berikut ini.

كما إذا لم يوجد في البلد إلا طبيب واحد فإن إسعاف المريض يكون واجبا عينيا عليه. وكذلك لو شهد الغريق الذي يستغيث شخص واحد يحسن السباحة، أو لم ير الحادثة إلا واحد ودعي للشهادة، فإن هذين يكون الواجب الكفائي عينيا بالنسبة لهما

Artinya, “Demikian juga bila di sebuah kota hanya terdapat seorang dokter, maka upaya mengobati orang sakit menjadi fardhu ain baginya. Demikian pula bila ada seorang yang pandai berenang melihat seorang tenggelam lalu meminta tolong atau misalnya hanya ada seorang yang menyaksikan peristiwa di TKP lalu ia diminta pengadilan sebagai saksi, maka kewajiban itu yang awalnya adalah fardhu kifayah menjadi fardhu ain bagi keduanya,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Ushulul Fiqhil Islami, Beirut, Darul Fikril Mu’ashir, 1434 H/2013 M, juz I, halaman 71).

Dari keterangan di atas jelas bahwa penolakan kewajiban fardhu kifayah tanpa uzur merupakan sebuah tindakan berlebihan yang tidak dikehendaki agama. Alasan penolakan atas shalat jenazah seorang Muslim dengan alasan politis jelas tidak bisa diterima. Karena selagi seseorang mengucapkan syahadat dan tidak melakukan kekufuran secara nyata, maka ia tetap sebagai seorang Muslim yang memiliki hak-hak tertentu sebagaimana Muslim pada umumnya. Syekh Ibrahim Al-Baijuri mengulas masalah ini dari sudut pandang paham Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab kalam berikut ini.

وأما بالنظر إلى أحكام الدنيا فيكفي فيها الإقرار فقط. فمن أقر جرت عليه الأحكام الإسلامية ولم يحكم عليه بالكفر إلا إن اقترن بشئ يقتضى الكفر كالسجود لصنم

Artinya, “Berkaitan dengan hukum duniawi, maka cukup ikrar (dua kalimat syahadat) saja. Siapa saja yang mengikrarkannya, maka berlaku pula hukum Islam padanya dan ia tidak boleh divonis sebagai kafir kecuali jika ia sambil melakukan sesuatu yang membuatnya jatuh menjadi kafir seperti penyembahan terhadap berhala,” (Lihat Syekh Ibrahim Al-Baijuri, Hasyiyah Tuhfatil Murid ala Jauharatit Tauhid, Indonesia, Daru Ihyail Kutubil Arabiyah, tanpa tahun, halaman 22).

Hukum duniawi berlaku baginya. Hukum duniawi yang dimaksud Syekh Al-Baijuri antara lain hak perkawinan sebagai seorang Muslim, halal daging hewan sembelihannya, hak waris, serta dimakamkan di pekuburan umat Islam, (Al-Baijuri [Tuhfatil Murid]: 22).

Sebagai penganut paham Ahlussunnah wal Jamaah, kita perlu kembali merujuk rambu-rambu dalam hal akidah maupun fikih dari para ulama sebagai pedoman hidup kita dalam beragama. Saran kami, sebaiknya kita menunaikan fardhu kifayah selagi tiada uzur.

Kami juga menyarankan agar kita memberikan hak-hak sesama Muslim seperti paham Ahlussunnah wal Jamaah yang diterangkan Syekh Al-Baijuri tanpa memandang perbedaan suku, warna kulit, kelompok, kelas sosial, selagi ia mengucapkan dua kalimat syahadat. Mari kita perkuat ukhuwah Islamiyah yang selama ini renggang karena kepentingan politik jangka pendek karena masih banyak tugas kita yang lain untuk kepentingan jangka panjang dan lebih maslahat.

Demikian jawaban yang dapat kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)