IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Meneliti Jenis Akad yang Sedang Dilangsungkan

Senin 13 November 2017 15:20 WIB
Share:
Meneliti Jenis Akad yang Sedang Dilangsungkan
Ilustrasi (via twitter.com)
Sebagaimana telah dijelaskan pada tulisan sebelumnya bahwa niat memegang peranan penting terhadap perjalanan hukum fiqih. Sebagaimana kaidah:

الأمور بمقاصدها

“Bahwa segala perbuatan adalah bergantung lada maksudnya (niat).”

(Baca: Kajian Fiqih Muamalah Terapan: Akad)
Kaidah ini dibangun berdasarkan hadits yang sangat terkenal bahwa sesungguhnya sahnya suatu amal harus disertai dengan niat. Maksud dari hadits ini adalah bahwasannya balasan atau pahala suatu amal adalah tergantung pada niat. Demikian juga, sah atau tidaknya suatu amal adalah tergantung pula pada niat. 

Seseorang mengambil barang hilang di jalan, yang ternyata kemudian barang tersebut rusak di tangannya, atau bahkan hilang. Apakah ia berkewajiban mengganti barang yersebut? Maka, dalam kasus seperti ini, memecahkannya adalah dikembalikan lagi pada niat awal ketika orang tersebut mengambil barangnya. Jika niat awal mengambilnya adalah untuk diserahkan kepada pemilik asli barang, atau agar orang lain tahu bahwa barang tersebut ada di tangannya , dan sewaktu-waktu pemiliknya mencari, barang itu akan ia serahkan, maka dalam hal ini pelaku adalah seorang yang memang amanah sehingga ia tidak dikenakan atas ganti rugi terhadap barang yang hilang atau rusak tersebut.

Namun bila, niat awal mengambil barang tersebut adalah untuk dimilikinya, sementara di kemudian hari ternyata pemilik sebenarnya datang mencari dan menemui orang yang mengambil tersebut, maka bila barang itu hilang atau rusak, dengan demikian ia wajib untuk menggantinya. Mengapa? Karena akibat perbedaan niat awal tersebut, pelaku yang mengambil bisa dihukumi dengan dua sudut pandang fiqih yang berbeda. Pertama, ia dihukumi sebagai orang yang amanah, dan yang kedua ia dihukumi sebagai pencuri. Inilah konsistensi fiqih, yang memandang pekerjaan yang sama namun dengan dua hukum yang berbeda, karena niatnya berbeda. Sikap konsistensi fiqih ini kemudian digambarkan dalam sebuah kaidah: 

العبرة  بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

“Pada hakikatnya hukum itu tergantung pada sebab, bukan pada keumuman lafadh.”

Kaidah fiqih ini jika diterapkan pada bentuk terapan dalam wilayah akad/transaksi, sebenarnya masih terlalu umum. Karena tidak semua sebab adalah niat, dan tidak semua niat adalah sebab. Misalnya pernyataan “padinya dimakan tikus”, untuk menjelaskan bahwa tikus merupakan sebab, sehingga suatu padi di dalam petak gagal untuk dijual. 

Jika ada suatu hadiah diberikan, namun dilengkapi dengan adanya syarat dan ketentuan sehingga hadiah tersebut gagal diterima bila syarat dan ketentuan tersebut tidak dilengkapi, maka pada dasarnya hadiah tersebut bukanlah hadiah, meskipun ia disebut sebagai hadiah. Lebih tepatnya hal itu bisa disebut sebagai akad jual beli sehingga bukan tempatnya jika ia disebut sebagai hadiah. Nah, sampai di sini, manakah yang disebut sebagai sebab, dan mana yang disebut sebagai niat? 

Untuk itulah kemudian ulama mengembangkan sebuah kaidah lain dengan berangkat dari lafadh sebab khusus dan lafadh umum, sebagaimana kaidah di atas. 

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

"Hukum di dalam akad tergantung pada niat dan makna sehingga bukan bergantung pada lafadh dan bentuknya."

Sesuai dengan kaidah ini, meskipun pemberian di atas dinamakan hadiah, tetapi karena dalam praktiknya ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh yang diberi, serta hadiah tersebut bisa batal untuk diberikan manakala tidak dipenuhi persyaratannya, maka hadiah tersebut sejatinya bukan hadiah, melainkan jual beli. 

Contoh kasus yang lain adalah pada praktik pengalihan hutang (hawalah). Jika merujuk pada pola hawalah, maka seharusnya bagi pihak yang mengalihkan hutang adalah sudah bebas dari hutangnya dan ia sudah tidak memiliki tanggung jawab lagi terhadap hutang tersebut. Akan tetapi, bila ternyata dalam praktiknya, orang yang mengalihkan ternyata masih harus menanggung beban pembayaran dari orang yang menggantinya, maka meskipun akad tersebut pada awalnya disebut sebagai hawalah namun pada dasarnya, ia bukanlah hawalah, melainkan kafalah.

Kesimpulannya, “sebab” yang sebelumnya merupakan niat dan soko utama dalam akad/transaksi, menjadi diperinci kembali, apakah benar ia sebagaimana yang diniatkan, ataukah sebagaimana yang dimaksudkan? Jika dalam praktiknya ia harus dikembalikan kepada sebagaimana yang dimaksudkan dalam maknanya shighat, maka harus ada penelitian kembali terhadap jenis akad yang berlangsung sehingga tidak terjadi salah sebut akad. (Muhammad Syamsudin)

Tags:
Share:
Ahad 12 November 2017 17:30 WIB
Kajian Fiqih Muamalah Terapan: Akad
Kajian Fiqih Muamalah Terapan: Akad
Ilustrasi (via rau.ua)
Sebagai makhluk sosial manusia akan senantiasa berhubungan dengan orang lain. Karena bagaimanapun ia memiliki tuntutan untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan lawan interaksi sosialnya. Maksud dari lawan interaksi di sini adalah bisa jadi orang lain, atau bahkan keluarga sendiri.

Dalam interaksi sosial, secara syariat, manusia dibatasi oleh upaya memenuhi hak dan kewajiban sebagai wujud tanggung jawabnya. Tak jarang mereka harus menarik sebuah kesepakatan-kesepakatan bersama. Proses mendapatkan kesepakatan dan kontrak ini lazimnya adalah disebut aqad atau dalam bahasa Indonesia, akad. Untuk itu ia memiliki peran pribadi selaku makhluk aqad dalam kehidupannya. 

Karena sifat manusia antara satu dengan yang lainnya berbeda, maka diperlukan aturan baku yang harus disepakati bersama dalam rangka menarik kesepakatan atau kontrak tersebut. Tujuan dari penetapan aturan ini adalah terjaganya hak dan kewajiban masing-masing, menghindari penjajahan atas hak orang lain, dan penipuan. Bahkan bila terjadi perselisihan, maka dengan adanya ketetapan aturan ini, akan mudah diurai silang sengkarut permasalahan dan tanggung jawab masing-masing pihak sehingga konflik relasi sosial dan kontrak tersebut bisa diatasi bersama dengan saling menguntungkan, tanpa ada yang dirugikan, ditipu atau merasa dijatuhkan. Inilah maqashid syari'ah terkait dengan aqad tersebut. 

Penejelasan Aqad dalam Fiqih

Dari sudut pandang bahasa, aqad memiliki bentuk jama’ dari ‘uqûd. Dalam literatur Arab, sinonim aqad adalah rabth, syaddu, tautsiq, ihkam, quwwah, kumpulan dari dua hal, dan al ‘ahdu. Mengikuti pengertian bahasa ini, aqad seolah memiliki dua sisi pengertian, yakni hissi (inderawi) dan ma’nawi (bathin). Pengertian indrawinya (hissi), adalah sebagaimana ikatan dua ujung tali. Adapun pengertian ma’nawi dimaknai sebagai ikatan bathin, kontrak sosial, sebagaimana layaknya pernikahan, jual beli, berserikat, dan sebagainya. Persamaan dari kedua sudut pandang ini, titik persamaan dari pengertian aqad adalah berkumpulnya dua benda atau dua hal yang berbeda menjadi satu.

Secara istilah, menurut Ibnu Rajab dalam kitabnya Al-Qaidah li Ibn Rajab: 73 aqad dalam fiqih dimaknai sebagai: 

العقد معنيان عام وخاص فالمعنى العام يطلق على كل التزام تعهد به الإنسان على نفسه سواء كان يقابله التزام آخر أم لا، وسواء كان التزاماً دينياً كالنذر أو دنيوياً كالبيع ونحوه وأما المعنى الخاص فيطلق العقد على كل اتفاق تم بين إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله، فهو لا يتحقق إلا من طرفين أو أكثر، وهذا هو المعنى الغالب عند إطلاق الفقهاء للعقد في الاصطلاح الفقهي

Aqad ada dua makna, yaitu ‘Am dan Khash. Makna ‘Am aqad adalah sesuatu yang diucapkan karena adanya komitmen yang harus dipatuhi oleh diri dari seorang insan, baik ada hubungannya dengan orang lain atau tidak, termasuk urusan agama seperti nadzar, atau murni duniawi saja seperti jual beli dan sejenisnya. Adapun makna khas dari aqad adalah, suatu upaya menjalin kesepakatan yang sempurna (ittifaq tam) antara dua pihak yang memiliki kehendak atau lebih, agar tumbuh komitmen bersama atau bahan rujukan. Dengan demikian, maka berdasar pengertian khusus ini, aqad hanya terjadi bila ada dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi. Pengertian terakhir inilah yang sering dipakai oleh para fuqaha’ untuk memaknai aqad menurut istilah fiqihnya. 

Pengertian di atas diringkas oleh Syekh Ibn Himam dalam kitabnya Faidlul Qadir 3/187, bahwasanya aqad diartikan sebagai:

ذكر الكمال تعريف العقد "مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر . أو كلام الواحد القائم مقامهما

Syekh Al Kamal menyebut bahwa definisi aqad adalah “suatu kumpulan antara lafadh ijab dan qabul antara dua orang yang berbeda. Atau bisa juga diartikan sebagai: “Statemen pertama yang menjadi rule (aturan).”

Pendapat lain juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Qadary dalam kitabnya Mursyidul Hairaan, beliau menyatakan: 

العقد بأنه "ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه مشروع يثبت أثره في المعقود عليه 

“Aqad ituu sesungguhnya merupakan rangkaian dari lafadh ijab dari salah satu dua pihak yang saling beraqad yang disertai dengan lafadh qabul pihak yang lain menurut cara-cara yang dibenarkan oleh syara’ serta bersifat mengikat khususnya perihal yang diaqadkan (al-ma’qud ‘alaih).”

Berdasarkan definisi ini, maka bisa ditarik adanya kesimpulan bahwa dalam aqad terdapat unsur-unsur antara lain (1) shighat aqad yang terdiri atas lafadh ijab dan qabul, (2) dua pihak atau lebih yang beraqad, (3) dan perihal yang diaqadkan (al-ma’qûd ‘alaihi).

Urgensi dan Gambaran Praktis Pelaksanaan Aqad

Setiap shighat (pernyataan) aqad memiliki keterikatan hubungan dengan niat. Seseorang ingin melakukan transaksi jual beli, maka keinginannya ini adalah hakikatnya niat. Sementara bentuk transaksinya antara ia dengan pembeli disebut sebagai shighat. Karena ada hubungan yang erat antara niat dan shighat, maka di sinilah titik berangkatnya aqad atau biasa disebut maqashid al 'aqdi. 

Sebagaimana diketahui bahwa niat memegang peranan yang sangat penting dalam hukum fiqih. Suatu kontrak/transaksi dihukumi sebagai benar atau tidak, sah atau tidak, adalah tergantung pada motivasi awalnya (niat). Jika suatu perbuatan dilakukan dengan niat yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT, maka perbuatan itu dinilai tidak benar (bathil) di dalam kacamata fiqih/syariah, sehingga otomatis tidak mendapatkan pahala, bahkan dihitung sebagai kejahatan dan perbuatan dosa. 

Dalam aspek hukum, para ulama banyak sekali menitikberatkan pembahasan pada niat ini serta akibat-akibat yang mungkin ditimbulkannya. Para ulama juga telah meneliti banyak hal terkait dengan niat serta hubungannya dengan muamalah atau ibadah yang berhubungan dengan fiqih. Seperti dalam aqad transaksi bisnis, hukum keluarga, ibadah dan lain-lain. Mereka juga telah menentukan status dan posisi hukum suatu amal berdasarkan niat dan tujuannya. Sebagai contoh kaidah fiqih mereka yang terkenal: 

الأمور بمقاصدها

Suatu perbuatan adalah tergatung pada maksudnya (niatnya) 

Suatu contoh, ada seseorang memberi hadiah kepada orang lain dengan niat menghindar dari hitungan nishab zakat. Maka, dalam hal ini, status hukum memberi hadiah tersebut, meski pada awalnya adalah boleh, menjadi tidak boleh (tidak sah) disebabkan karena adanya niat menghindari zakat. Sama halnya dengan niat seseorang yang niatnya adalah sebagai sarana menuju riba, maka jual beli semacam hukumnya adalah tidak sah disebabkan dilarangnya riba tersebut. 

Dalam kasus saddud dzari'ah, digambarkan ada seseorang memeras anggur dengan niatan untuk membuat cuka. Maka niat seperti ini menjadikan muamalah memeras anggur tersebut menjadi sah dan halal. Berbeda halnya dengan kasus, bilamana tujuan memeras anggur dimaksudkan untuk membuat khamr, maka hukum memerasnya dihukumi sebagai haram, disebabkan 'illah kerusakan dan keharaman khamr tersebut. Inilah contoh gambaran posisi niat terkait dengan aqad/transaksi kelak dipandang sah atau tidak. 

Kesimpulannya bahwa, suatu perbuatan dipandang sah, bilamana niatnya adalah benar dan tidak menimbulkan mudarat, kerusakan atau kemungkaran. Untuk selanjutnya, niat ini kemudian oleh para ulama digambarkan sebagai shighat (bunyi aqad), sementara dua orang yang melakukan transaksi disebut sebagai 'aqidain, dan barang yang diaqadkan dikenal sebagai al-ma'qud, kemudian tujuan akhir dari aqad kemudian dikenal sebagai al-ma'qud 'alaih. 

Jika diuraikan lebih lanjut, dalam kasus anggur di atas, shighat aqad adalah jalinan antara pengusaha dan petani anggur. Pengusaha menyuruh petani untuk menanam anggur mau digunakan sebagai apa? Jika pengusaha memberi tahu petani bahwa anggurnya kelak akan dipakai untuk memproduksi minuman keras, misalnya, maka menjualnya petani untuk hasil panen anggurnya kepada pengusaha, hukumnya menjadi tidak boleh. Pemberitahuan pengusaha kepada petani terkait kegunaan anggurnya kelak diibaratkan sebagai sebab aqad yang memperantarai terbentuknya shighat. Pengusaha dan petani anggur disebut 'aqidain. Anggur hasil panenan disebut al ma'qud. Dan tujuan transaksi untuk membuat minuman keras disebut al-ma'qud 'alaih

Wallahu a'lam

(Muhammad Syamsudin)

Senin 19 Mei 2008 11:27 WIB
Hukum Transaksi Jual Beli secara Kredit
Hukum Transaksi Jual Beli secara Kredit
Salah satu kegiatan bisnis yang terjadi di zaman modern ini adalah jual beli barang secara kredit dengan harga yang labih tinggi dari pada biasanya. Prakteknya adakalanya si tukang kredit memasang dua harga, jika beli secara kredit harganya sekian dan kalau tunai harganya sekian.

Tetapi adakalanya memang si tukang kredit hanya menjual barang secara kredit saja. Tentu harga jual barang secara kredit lebih mahal dari pada jual kontan. Bagaimana status hukum dari transaksi seperti ini?

Para ulama merumuskan kaidah tentang hukum transaksi (mu’amalah) bahwa pada prinsipnya hukum bertransaksi adalah boleh (mubah) kecuali kalau di dalamnya terdapat unsur penipuan (gharar), sepekulasi (maysir), riba dan  barangnya dijual dua kali.

Ada istilah yang umum yakni transaksi “dijual dua” yakni menjual suatu barang kepada dua orang atau lebih, atau mentransaksikan suatu barang dengan harga kredit dan harga tunai tetapi si pembeli langsung membawanya tanpa menjelaskan apakah membeli dengan secara tunai atau dengan secara kredit.

Nah, untuk transaksi model kredit ini, para ulama berbeda pendapat: (1) Jumhur ahli fiqih, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali dan Muayyid Billahi berpendapat, bahwa jual-beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut adalah sah. Menurut mereka penangguhan itu adalah harga. Mereka melihat kepada dalil umum yang membolehkan.

(2).Jumhur ulama menetapkan, bahwa seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Sebaliknya kalau sampai kepada batas kezaliman hukumnya berubah menjadi haram.

(3). Pendapat lainnya mengatakan bahwa upaya menaikkan harga di atas yang sebenamya lantaran kredit (penangguhan pembayaran) lebih dekat kepada riba nasiah (tambahan harga karena limit waktu) yang jelas dilarang oleh nash Al-Qur’anul Karim.

Jadi, menurut hemat saya, transaksi jual beli secara kredit hukumnya sah dan halal asalkan akad (transaksinya) antara penjual dan pembeli dilakukan secara jelas (aqd sharih). Artinya, antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui dan terdapat kesepakatan harga barang dan batas waktu pada saat akad.

Transaksi jual beli secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dibanding membeli secara kontan hukumnya sah dan halal. Dengan syarat, transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan dengan aqd sharih ’adam al jahalah (dilakukan secara jujur dan mensepakati batas waktu dan harga barang).

Jangan sampai akad sudah selesai dan barang sudah di bawa pulang sementara antara penjual dan pembeli belum ada kesepakatan, apakah membeli secara tunai atau kontan. Sehingga si pembeli memutuskan sendiri dalam akadnya setelah beberapa waktu dari waktu transaksi. Ketidakjelasan seperti ini hukumnya haram karena akadnya tidak jelas (sharih).


HM Cholil Nafis, Lc., MA
Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masa’il PBNU
Jumat 27 April 2007 14:12 WIB
Transaksi Dua Akad dalam Praktik MLM
Transaksi Dua Akad dalam Praktik MLM
Ilustrasi (© iStock)

Dalam kajian fikih ada istilah al-‘aqdain fil ‘aqd atau al-bai’ain fi al-bai’ah yang berarti dua akad yang terkumpul dalam sesuatu transaksi. Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad Bin Hanbal dari Sahabat Abdullah bin Mas’ud RA telah melarang model transaksi seperti ini.

Para fuqaha merinci penjelasan mengenai al-‘aqdain fil ‘aqd ini ke dalam tiga model. Pertama, adanya dua harga dalam sebuah jual beli. Misalnya, jika seseorang mengatakan kepada orang lain, “Aku jual baju ini kepadamu  dengan harga sepuluh dirham jika tunai, dan dua puluh dirham jika hutang.” Kemudian kedua orang tersebut berpisah dan belum ada kesepakatan tentang salah satu model jual beli tersebut.

Dikatakan bahwa jual beli semacam ini telah rusak (fasid), karena kedua pihak yang bertransaksi tidak mengetahui harga mana yang dipastikan. Asy-Syaukani menyatakan, sebab diharamkannya jual beli semacam itu adalah tidak disepakatinya salah satu (akad) harga dari dua (akad) harga tersebut. Akan tetapi, jika kedua orang tersebut bersepakat tentang salah satu akad (harga) dari dua akad (harga) jual beli tersebut; misalnya pembeli menerima harga baju tersebut 20 dirham secara kredit sebelum keduanya berpisah, maka sahlah jual beli tersebut. Sebab, harga baju itu telah ditetapkan, dan kedua belah pihak mengetahui dengan jelas harga dari baju tersebut serta bentuk transaksinya.

Kedua, Imam Syafi’i, menafsirkan al-‘aqdain fil ‘aqd sebagai jual beli bersyarat. Misalnya, jika seseorang berkata kepada orang lain, “Saya jual rumahku kepadamu dengan harga sekian, akan tetapi engkau harus menikahkan putramu dengan putriku.” Muamalat semacam ini menyebabkan tidak jelasnya harga.

Ketigaal-‘aqdain fil ‘aqd adalah memasukkan transaksi kedua ke dalam transaksi pertama yang belum selesai. Misalnya, jika seseorang memesan barang dalam jangka waktu satu bulan, dengan harga yang telah ditentukan. Ketika tempo masa telah tiba, pihak yang dipesan meminta kembali barangnya dengan berkata kepada pemesan, “Juallah barang yang seharusnya saya berikan kepada anda dengan harga sekian, tapi jangkanya ditambah dua bulan.” Jual beli semacam ini adalah fasid, sebab akad yang kedua telah masuk pada akad yang pertama. Demikianlah.

Para ahli fikih sering mengkaji transaksi multi level marketing (MLM) yang saat ini semakin beragam model melalui perspektif al-‘aqdain fil ‘aqd ini, yakni adanya dua akad dalam satu transaksi.

Paling tidak MLM bisa diklasifikasikan ke dalam tiga model:  Pertama, MLM yang membuka pendaftaran member (posisi) di mana member tersebut harus membayar sejumlah uang sembari membeli produk. Pada waktu yang sama juga, dia menjadi referee atau makelar bagi perusahaan dengan cara merekrut orang, karena ia akan mendapatkan "nilai lebih" jika berhasil merekrut orang lain menjadi member dan membeli produk. Maka praktek MLM seperti ini jelas termasuk dalam kategori al-‘aqdain fil ‘aqd. Sebab, dalam hal ini orang tersebut telah melakukan transaksi jual-beli dengan pemakelaran (samsarah) secara bersama-sama dalam satu akad.

Kedua, ada MLM yang membuka pendaftaran member, tanpa harus membeli produk meski untuk keperluan itu orang tersebut tetap harus membayar sejumlah uang tertentu untuk menjadi member. Pada waktu yang sama membership (keanggotaan) tersebut mempunyai dampak diperolehnya bonus (poin), baik dari pembelian yang dilakukannya di kemudian hari maupun dari jaringan di bawahnya. Maka praktek ini juga termasuk dalam kategori al-‘aqdain fil ‘aqd, yakni akad membership dan akad samsarah (pemakelaran).

Membership tersebut merupakan bentuk akad, yang mempunyai dampak tertentu, yakni ketika pada suatu hari dia membeli produk dia akan mendapatkan bonus langsung. Pada saat yang sama, ketentuan dalam membership tadi menetapkan bahwa orang tersebut berhak mendapatkan bonus, jika jaringan di bawahnya aktif, meski pada awalnya belum. Bahkan ia akan mendapat poin karena ia telah mensponsori orang lain untuk menjadi member.
 
Ketiga, MLM tersebut membuka membership tanpa disertai ketentuan harus membeli produk, maka akad membership seperti ini justru merupakan akad yang tidak dilakukan terhadap salah satu dari dua perkara, zat dan jasa. Tetapi, akad untuk mendapad jaminan menerima bonus, jika di kemudian hari membeli barang.
 
Ini sangat berbeda dengan orang yang membeli produk dalam jumlah tertentu, kemudian mendapatkan bonus langsung berupa kartu diskon yang bisa digunakan sebagai alat untuk mendapatkan diskon dalam pembelian selanjutnya. Sebab, dia mendapatkan kartu diskon bukan karena akad untuk mendapatkan jaminan, tetapi akad jual beli terhadap barang. Dari akad jual beli itulah, dia baru mendapatkan bonus. Dalam MLM model ketiga ini pihak-pihak terkait sebenarnya tidak melakukan transaksi apa-apa, hanya melakukan semacam permainan bisnis yang mirip sekali dengan perjudian.(A Khoirul Anam