IMG-LOGO
Trending Now:
Jenazah

Empat Alasan Kuburan Boleh Digali Lagi

Selasa 14 November 2017 19:30 WIB
Share:
Empat Alasan Kuburan Boleh Digali Lagi
Ilustrasi (via Twitter)
Salah satu kewajiban manusia yang masih hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia adalah menguburkan setelah sebelumnya si mayat dimandikan, dikafani dan dishalati. Bila keempat hal tersebut tidak dilakukan seluruhnya atau salah satunya maka penduduk pada wilayah tersebut terkena dosa mengingat keempatnya berstatus hukum fardlu kifayah. Namun bila salah satu ada yang melakukannya maka gugrlah kewajiban orang lainnya.

Realitas di masyarakat seringkali kita melihat adanya mayat yang telah dikubur namun kembali dibongkar kuburnya dan diambil mayatnya. Dalam hal ini fiqih Islam telah mengatur sedemikian rupa boleh tidaknya sebuah kuburan dibongkar kembali setelah si mayat dikubur di dalamnya.

Syekh Salim bin Sumair Al-Hadlrami dalam kitabnya Safînatun Najâ menyebutkan 4 (empat) hal yang bisa menjadi alasan sebuah kubur boleh dibuka lagi. Dalam kitab tersebut beliau menuturkan:

ينبش الميت لأربع خصال: للغسل إذا لم يتغير ولتوجيهه إلى القبلة وللمال اذا دفن معه وللمرأة اذا دفن جنينها معها وأمكنت حياته

Artinya: “Mayit yang telah dikubur boleh digali kembali dengan empat alasan: untuk memandikannya bila kondisinya masih belum berubah, untuk menghadapkannya ke arah kiblat, karena adanya harta yang ikut terkubur bersamanya, dan bila si mayat seorang perempuan yang di dalam perutnya terdapat janin yang dimungkinkan hidup.” (lihat Salim bin Sumair Al-Hadlrami, Safînatun Najâ .” (Beirut: Darul Minhaj: 2009), hal. 53)

(Baca juga: Gigi Emas pada Jenazah, Dicabut atau Dikubur?)
Apa yang disampaikan oleh Syekh Salim di atas kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam kitabnya Kâsyifatus Sajâ sebagai berikut:

Pertama, mayat yang telah dikubur namun sebelumnya tidak dimandikan maka wajib hukumnya menggali kembali kuburan tersebut untuk kemudian diambil dan dimandikan mayatnya dengan catatan kondisi mayat masih belum berubah, belum berbau.

Kedua, bila mayat yang telah dikubur ternyata tidak dihadapkan ke arah kiblat maka wajib hukumnya menggali kembali kuburan tersebut untuk kemudian si mayat di hadapkan ke arah kiblat. Ini juga dengan ctatan bila si mayat masih belum berubah kondisinya sebagaimana poin pertama.

Ketiga, bila ada harta semisal cincin atau lainnya yang ikut terkubur bersama mayat maka wajib hukumnya membuka kembali kuburan untuk mengambil harta tersebut meskipun kondisi si mayat telah berubah, baik pemilik harta tersebut memintanya ataupun tidak. 

Sepadan dengan itu adalah bila mayat dikubur di tanah atau dikafani dengan kain rampasan, sementara ada tanah dan kain yang bukan rampasan yang bisa digunakan untuk mengkafani dan mengubur si mayat, maka wajib hukumnya menggali kuburan tersebut meskipun kondisi mayat telah berubah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan tanah dan kain rampasan tersebut kepada pemiliknya bila sang pemilik tidak rela dan meminta untuk dikembalikan. Namun bila si pemilik rela dan tidak menuntut untuk dikembalikan maka kuburan tersebut tidak wajib digali kembali.

Bagaimana bila harta yang ikut terkubur itu sebelumnya ditelan oleh si mayat ketika masih hidup?

Bila harta tersebut milik pribadi si mayat maka kubur tidak harus digali lagi. Namun bila harta yang ditelan itu milik orang lain dan menuntut untuk dikembalikan maka kuburan mesti digali lagi, perut si mayat dibedah, dikeluarkan hartanya dan dikembalikan kepada si pemilik. Namun bila ahli waris mau menanggung untuk mengembalikan harta tersebut maka hal itu tidak perlu dilakukan, menurut pendapat yang mu’tamad.

Keempat, seorang mayat perempuan yang sedang mengandung dan dimungkinkan janinnya hidup maka wajib menggali kembali kuburannya. Kemungkinan janin hidup ini bila usia kandungannya sudah mencapai enam bulan atau lebih. Bila sejak sebelum dikubur diketahui ada janin yang ada kemungkinan hidup maka wajib hukumnya membedah perut si mayat sebelum dikubur. Namun bila berdasarkan pendapat ahli tidak ada harapan hidupnya janin maka haram membedah perut si mayat (lihat Muhammad Nawawi Al-Bantani, Kâsyifatus Sajâ, [Cyprus: Dar Ibnu Hazm, 2011], hal. 415 – 417).

Masih menurut Syekh Nawawi Banten bahwa sesungguhnya masih banyak alasan yang memperbolehkan kuburan dibuka kembali. Untuk itu kiranya tidak ada masalah bila di Indonesia seringkali mayat yang telah dikubur digali kembali kuburannya dengan alasan untuk kepentingan autopsi demi terkuaknya sebuah kasus hukum umpamanya. Wallahu a’lam. (Yazid Muttaqin)

Tags:
Share:
Rabu 26 Juli 2017 13:0 WIB
Jenazah Bayi yang Meninggal Sebelum Dipotong Ari-arinya
Jenazah Bayi yang Meninggal Sebelum Dipotong Ari-arinya
Masyarakat kita cukup akrab dengan istilah ari-ari. Organ yang dalam bahasa medisnya disebut plasenta ini terdapat di dalam rahim yang terbentuk sementara saat terjadi kehamilan. Plasenta berfungsi menyalurkan nutrisi dan oksigen pada janin, juga membuang zat sisa dari darah bayi. Ari-ari juga mampu mengadaptasi suhu janin agar sesuai dengan yang dibutuhkan, serta menghadang infeksi internal.

Bayi sangat membutuhkan ari-ari karena melalui organ itu ia mendapatkan asupan makanan dan keperluan lainnya yang menunjang keberlangsungan hidup dirinya. Ketika bayi lahir, ari-ari tak dibutuhkan lagi dan karenanya dipotong lalu dikubur dalam tanah.

Dalam beberapa kasus, kadang bayi lahir dan meninggal dunia ketika ari-ari (masyimah) belum diputus. Pertanyaan lalu muncul seputar cara merawat jenazah si bayi: apakah ari-ari tersebut dipotong baru kemudian jenazah dikebumikan atau ari-ari dibiarkan menempel saja lalu dikubur bersama tubuh si bayi.

Ari-ari bayi tetap sejatinya adalah bagian dari organ manusia meskipun ia dipotong lalu dibuang saat bayi dilahirkan. Sebab, plasenta diputus bukan karena ia datang dari luar (bukan bagian dari organ manusia) melainkan karena sudah tak dibutuhkan lagi perannya. Karena bagian dari tubuh manusia maka—dari sudut pandang fiqih—ia sesungguhnya suci dan cara diperlakukan sebagaimana tubuh manusia lainnya, termasuk saat menjadi mayat.

Persoalan tersebut pernah Muktamar Nahdlatul Ulama ke-3 di Surabaya pada 28 September 1928. Muktamirin berpendapat bahwa plasenta tidak perlu dipotong bahkan harus dirawat bersama-sama jenazah si bayi karena ia berstatus hukum suci.

Kesimpulan ini dilandaskan pada pendapat dalam Hasyiyah al-Syirwani:

وَالْجُزْءُ الْمُنْفَصِلُ وَمِنْهُ الْمَشِيْمَةُ الَّتِيْ فِيْهَا الْوَلَدُ طَاهِرٌ مِنَ اْلأَدَمِيِّ نَجْسٌ مِنْ غَيْرِهِ. أَمَّا الْمُنْفَصِلُ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ حُكْمُ مَيْتَتِهِ بِلاَ نِزَاعٍ

“Bagian yang terpisah seperti ari-ari yang terdapat pada bayi, jika berasal dari manusia hukumnya suci, sedangkan dari selain manusia hukumnya najis. Adapun bagian yang terpisah setelah kematiannya, maka hukumnya seperti jenazahnya tanpa ada perbedaan pendapat. (Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani ‘ala Tuhfah al-Muhtaj [Beirut: Dar al-Fikr, 1418H/1997 M], Cet. I, Jilid I, h. 318).

Dengan demikian, bayi yang lahir dalam kondisi meninggal dunia tak usah buru-buru memotong ari-ari selayaknya bayi hidup, lalu dikubur secara terpisah. Ari-ari atau plasenta sebagaimana organ tubuh lainnya dibiarkan melekat lalu dikubur bersamaan dengan jasad si bayi. Wallahu a’lam. (Mahbib)


Selasa 25 Juli 2017 0:52 WIB
Jenazah Teroris dan Koruptor dalam Islam
Jenazah Teroris dan Koruptor dalam Islam
Foto: Ilustrasi
Aksi teror dan korupsi dengan segala bentuknya dan motifnya mendadak jadi kejahatan paling terkutuk setidaknya pada lima belas tahun terakhir di Indonesia. Bahkan orang-orang yang terlibat atau menikmati dua jenis kejahatan ini ikut juga melaknat perilaku teror dan perilaku koruptif yang dilakukan orang lain.

Aksi teror dan tindak kejahatan korupsi karenanya menjadi musuh masyarakat. Tidak heran saat aksi teror atau tindak kejahatan korupsi tercium oleh media, masyarakat mengumpat pelakunya dengan sebutan “Dajjal”.

Dampak kejahatan setingkat Dajjal ini bisa dilihat dan diraba langsung oleh pancaindra. Banyak sekali kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat aksi teror dan tindakan korupsi.

Karena aksi teror, seorang istri menjadi janda, seorang suami menjadi duda, anak-anak menjadi yatim, orang-orang sehat menjadi cacat, aset-aset dan fasilitas umum menjadi rusak, orang-orang menjadi resah.

Sementara korupsi menurunkan derajat kemuliaan seseorang. Yang paling kentara, korupsi meruntuhkan keikhlasan. Mereka yang diamanahkan melayani masyarakat, justru merasa paling berjasa dan mengharapkan imbalan di luar gaji pokok. Layanan untuk masyarakat umum atau mewujudkan kepentingan umum bergeser menjadi layanan untuk kepentingan “pemborong”.

Atas dasar ini kejahatan teror dan perilaku busuk korupsi digolongkan sebagai dosa besar yang dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Khazanah ulama menyebutnya sebagai “kaba’ir” dosa besar yang mengundang laknat Allah beserta makhluk-Nya hingga ikan-ikan di dasar laut.

Terlebih lagi kejahatan teror. Kejahatan ini bisa juga masuk ke dalam kategori bid’ah dan zindik. Pasalnya pelaku teror kerap mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah seperti membunuh manusia dalam kondisi aman atau membunuh diri dengan meledakan bom di keramaian. Demikian juga aparat birokrasi yang menjadi centeng atas kepentingan-kepentingan perusahaan tertentu dengan mengintimidasi masyarakat demi kelancaran aktivitas perusahaan yang bersangkutan.

Tetapi segagah apa pun, teroris dan koruptor juga tetap mengalami kematian sebagaimana makhluk hidup pada umumnya. Lalu bagaimana kalau mereka wafat? Apakah umat Islam tetap diwajibkan untuk memandikan, mengafankan, menyembahyangkan, dan memakam jenazahnya? Ibnu Rusydi dalam Bidayatul Mujtahid menerangkan sebagai berikut.

وأجمع  أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة على كل من قال لا إله إلا الله. وفي ذلك أثر أنه قال عليه الصلاة والسلام "صلوا على من قال " لا إله إلا الله " وسواء كان من أهل كبائر أو من أهل البدع، إلا أن مالكا كره لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع، ولم ير أن يصلي الإمام على من قتله حدا. ومن العلماء من لم يجز الصلاة على أهل الكبائر ولا أهل البغي والبدع. وأما كراهية مالك الصلاة على أهل البدع فذلك لمكان الزجر والعقوبة لهم.

Mayoritas ulama sepakat membolehkan umat Islam untuk menyembahkan jenazah setiap orang yang mengucapkan “Lâ ilâha illallâh” baik jenazah itu pelaku dosa besar maupun ahli bid‘ah. Hanya saja Imam Malik memakruhkan orang-orang terpandang atau terkemuka untuk ikut menyembahyangkan jenazah ahli bid’ah. Tetapi Imam Malik tidak berpendapat perihal pemerintah menyembahyangkan jenazah mereka yang terkena hukuman mati (hudud). Bahkan sebagian ulama tidak memperbolehkan masyarakat menyembahyangkan jenazah pelaku dosa besar, pelaku zina, dan pelaku bid‘ah. Pilihan makruh oleh Imam Malik lebih pada kecaman dan sanksi (sosial) untuk mereka.

Dari keterangan di atas, Ibnu Rusydi mengisyaratkan bahwa ulama, para kiai, para ustadz, modin, amil, dan juga orang terpandang di sebuah masyarakat tidak perlu hadir menyembahkan jenazah teroris, koruptor, dan mereka yang menyalahgunakan jabatan.

Cukup masyarakat awam yang menghadiri upacara sembahyang dan pemakaman jenazah mereka. Ini merupakan bentuk sanksi sosial dan kecaman keras atas kejahatan-kejahatan besar seperti teror, korupsi, sweeping yang sangat merusak kehidupan masyarakat secara umum. Wallâhu a’lam. (Alhafiz K)


Rabu 12 Juli 2017 15:0 WIB
Hukum Menunda Penguburan Jenazah
Hukum Menunda Penguburan Jenazah
Pengurusan jenazah hukumnya fardhu kifayah, dan anjuran Rasulullah dalam hal ini adalah menyegerakannya. Namun, kadangkala pada praktiknya muncul beberapa masalah karena berkenaan dengan, misalnya kepentingan studi, penyelidikan hukum, atau adat. Beberapa praktik tersebut kerap menunda pelaksanaan pemandian jenazah yang secara otomatis menunda pula prosesi pemakaman.

Munculah pertanyaan, apa hukum mengakhirkan penguburan jenazah? Berapa lama batas mengakhirkan penguburan jenazah?

Rasulullah bersabda:

أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

"Percepatlah kalian dalam membawa jenazah. Jika jenazah itu baik maka kalian telah mendekatkanya pada kebaikan. Jika jenazah itu jelek, maka kalian telah melepaskan dari pundak kalian." (HR Bukhari)

Berdasarkan hadits ini Muhammad al-Khatib al-Syirbini dalam kitab Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Alfazh al-Minhaj, berpendapat tidak boleh menunda penguburan jenazah untuk alasan memperbanyak orang yang menshalatinya.

(وَلَا تُؤَخَّرُ) الصَّلَاةُ (لِزِيَادَةِ مُصَلِّينَ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ وَلَا بَأْسَ بِانْتِظَارِ الْوَلِيِّ عَنْ قُرْبٍ مَا لَمْ يُخْشَ تَغَيُّرُ الْمَيِّتِ

“(Dan tidak tunda) pelaksanaan shalat jenazah (karena alasan memperbanyak orang yang menshlatinya) berdasarkan hadits shahih: ‘Bersegeralah kalian dengan urusan jenazah’. Dan boleh menanti walinya sebentar selama tidak dikhawatirkan perubahan kondisinya.” (Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Alfazh al-Minhaj [Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah t. th.], Jilid II, h. 51)

Dengan mengulas pendapat Imam Nawawi, Muhammad al-Khatib al-Syirbini lalu merinci bahwa ketika sebelum shalat jenazah telah hadir beberapa orang, maka yang belum hadir tidak perlu ditunggu. Beliau lalu melanjutkan:

نَعَمْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ إذَا كَانُوا دُونَ أَرْبَعِينَ فَيُنْتَظَرُ كَمَالُهُمْ عَنْ قُرْبٍ لِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ مَطْلُوبٌ فِيهَا وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِلْأَرْبَعِينَ قِيلَ وَحِكْمَتُهُ أَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ أَرْبَعُونَ إلَّا كَانَ للهِ فِيهِمْ وَلِيٌّ وَحُكْمُ الْمِائَةِ كَالْأَرْبَعِينَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ

“Meskipun demikian, al-Zarkasi dan ulama selainnya berpendapat, bila mereka belum mencapai 40 orang, maka ditunggu sebentar agar mencapai jumlah tersebut. Sebab, jumlah jamaah 40 orang ini dianjurkan dalam menshalati jenazah. Dalam kitab Shahih Muslim, terdapat riwayat dari Ibn Abbas, bahwa sungguh beliau menunda shalat jenazah karena menanti jumlah jamaah 40 orang. Disebutkan hikmahnya adalah tiada berkumpul 40 orang jamaah melainkan salah seorangnya adalah wali Allah. Dan hukum 100 orang sama dengan 40 orang, seperti kesimpulan yang diambil dari hadits tadi.

(Baca juga: Gigi Emas pada Jenazah, Dicabut atau Dikubur?)


Kasus tentang penundaan terhadap prosesi penguburan jenazah juga pernah muncul dalam bahtsul masail waqi'iyyah pada Muktamar Ke-10 Nahdlatul Ulama di Makassar pada tahun 2010. Dengan mengutip penjelasan Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Alfazh al-Minhaj di atas disimpulkan bahwa mengakhirkan penguburan jenazah pada dasarnya tidak diperbolehkan.

Hanya saja larangan tersebut terkecuali untuk kasus-kasus tertentu, di antaranya (1) untuk mensucikan jenazah berpenyakit menular yang menurut dokter harus ditangani secara khusus; (2) untuk keperluan otopsi dalam rangka penegakan hukum; (c) untuk menunggu kedatangan wali jenazah dan atau menunggu terpenuhinya empat puluh orang yang akan menshalati dengan segera selama tidak dikhawatirkan ada perubahan pada jenazah.

Dari sini terungkap bahwa di luar kasus-kasus khusus, hukum asal menunda-nunda penguburan jenazah adalah tidak boleh. Batas akhir jeda menanti hingga penguburan jenazah adalah sampai timbulnya khauf al-taghayyur (kehawatiran perubahan kondisi jenazah) atau sampai selesainya kebutuhan atas kasus-kasus khusus tersebut. Wallâhu alam. (Mahbib)