IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Beberapa Problem Fiqih dalam Perbankan Syariah

Selasa 19 Desember 2017 15:30 WIB
Share:
Beberapa Problem Fiqih dalam Perbankan Syariah
Ilustrasi (Pinterest)
Dewasa ini marak berkembang jasa-jasa produk perbankan syariah, seperti obligasi syariah, reksadana syariah, efek syariah, saham syariah, dan lain sebagainya. Semangat dari pendirian perbankan syariah di Indonesia ini adalah tidak luput dari karena adanya perhatian terhadap mayoritas penduduk Indonesia yang didominasi oleh umat Islam.

Hal ini berbuntut kepada kewajiban dari seorang presiden (imam) dan/atau yang mewakilinya untuk menjaga kualitas diri masyarakat yang dinaunginya dalam bingkai ajaran agamanya, sebagaimana hal ini disinggung dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara melindungi dan menjamin pelaksanaan setiap pemeluk agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Dalam bingkai masyarakat yang terdiri atas umat Islam, menandakan bahwa kewajiban negara tersebut adalah mengupayakan agar perjalanan syariat agama khususnya dalam bidang muamalah yaumiyah warganya berlangsung sesuai dengan konsep ajarannya. 

Terkait dengan masalah tersebut, maka dalam bidang keuangan dan sirkulasi muamalah warganya, negara berkewajiban menyediakan fasilitas yang bisa membebaskan warganya dari praktik-praktik yang dilarang oleh syariat. Suatu misal, adalah konsep riba. Dengan demikian, maka wujud tanggung jawab negara terkait dengan upaya membebaskan warganya dari praktik riba ini, maka ia harus menyediakan sebuah badan/jasa keuangan yang zero riba.

Inilah pangkal utama berdirinya perbankan syariah yang secara lahiriah bertolak belakang dari perbankan konvensional yang justru melegalisasi riba (bunga) namun dalam konstruk yang terukur. Semangat dari kedua model perbankan ini sebenarnya adalah sama, yaitu membawa kemaslahatan bagi warga negara Indonesia. Hanya saja, untuk perbankan syariah lebih mengerucut lagi yakni kemaslahatan umat Islam dan menyediakan jasa bebas riba (zero riba). Dengan demikian, bank/jasa keuangan syariah, dalam hal ini jelas meneguhkan standing point-nya sebagai antitesa dari bank konvensional. Ia merupakan kebalikan. Jika merupakan kebalikan, maka keduanya tentu ada pangsa saing. Daya saing mutlak harus dikembangkan selama tidak keluar dari rel utama kemaslahatan dan bingkai ajaran.

Permasalahan utama peningkatan daya saing lembaga dan produk jasa syariah ini sebenarnya adalah bagaimana ia melakukan upaya menghidupi lembaga/jasa syariah ini, padahal ia harus bebas bunga? Jika dalam bank konvensional, keberadaan bunga merupakan bagian dari upaya financing terhadap perbankan, sementara dalam bank syariah harus diambil darimana?

Tentu jawabnya adalah dari usaha yang dipandang legal oleh syariah. Hasil dari usaha tersebut bisa membawa kepada ribhun atau laba yang secara mutlak adalah sah dalam bingkai fiqih. Dengan demikian, ruang lingkup usaha lembaga ini pasti tidak jauh dari akad musyarakah, murabahah, mudlarabah, mudayanah (kredit), qardlu, ijarah, istishna’ (penciptaan lapangan usaha/padat karya) dan mubaya’ah (jual beli). Unsur akad lain sebagai penopang adalah dlaman, ju’alah, hiwalah, wakalah dan kafalah

Dari kesekian akad yang secara resmi mendapatkan legalitas syari’at tersebut, pihak perbankan syariah masih harus memilih lagi, yakni manakah di antara kesekian produk akad syariah yang memiliki sekuritas (jaminan usaha) yang aman bagi finansial dan funding perbankan. Mengapa? Sekali lagi adalah karena ia harus tetap berada dalam konteks zero riba, aman terhadap eksistensi lembaga, serta maslahah bagi pengguna (nasabah).

Dalam konteks mudayanah (hutang piutang/kredit), misalnya. Jika dalam bank konvensional, pihak pihak bank langsung menentukan rasio bunga setiap bulannya kepada nasabahnya. Padahal jelas, konsep ini dilarang oleh syariat. Dengan demikian, pihak perbankan syariah harus memakai konsep apa untuk menggantikan rasio suku bunga ini (rate of interest) ini? Apakah dengan murabahah (bagi hasil)? Jika memaksakan diri dengan akad murabahah, berarti pihak bank memberi beban margin pembagian hasil usaha dengan pihak nasabah.

Jika demikian, apa bedanya dengan lembaga perbankan konvensional? Jika perbankan konvensional berbeban bunga, sementara perbankan syariah berbeban margin. Secara produk, jika memakai murabahah ini, tentu daya saing perbankan syariah akan dipandang kalah oleh nasabah, dan nasabah akan banyak lari ke perbankan konvensional, karena efek jumlah total akhir margin pembagian yang bisa melebihi suku bunga yang harus ditanggung nasabah dari perbankan konvensional. Inilah yang menyebabkan kemudian perbankan syariah tidak memperkenalkan akad mudayanah dan qardlu ke dalam bagian produk jasa syariahnya karena faktor risiko terhadap perbankan, khususnya dalam konteks bisnis (mu’awadah). 

Pelarian kepada akad mudlarabah dan musyarakah ternyata juga membawa masalah bagi pihak penyedia jasa syariah. Mengapa? Karena selama ini yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah menjamin keamanan dan keuntungan terhadap dana nasabah. Jaminan keamanan ini dalam jurisprudensi fiqih seharusnya tidak ditemukan, karena dalam konteks mudlarabah, adanya untung rugi merupakan tanggung jawab bersama. Kenyataannya, apa mungkin hal tersebut diberlakukan pada nasabah? Ini juga menjadi bagian permasalahan dalam bank syariah, karena bank syariah dalam ajang kompetisinya dengan bank konvensional, ia juga harus menawarkan janji kepada nasabah sebagai yang akan selalu untung. Akibatnya, tidak mungkin bagi bank untuk berbagi kerugian dengan pemilik modal (nasabah). Ini konsep yang selain membuat beban bagi bank juga tidak ditemukan dalam konsep fiqih.

Dalam suatu akad musyarakah, pihak pemodal (shahibul mâl) umumnya adalah berasal dari kedua pihak antara ‘amil dan shahibul mâl. Realitas di lapangan, pihak perbankan hanya berlaku sebagai pihak wakil dari ‘amil. Ia hanya berperan dalam mengatur dan mengorganisasikan modal tersebut ke unit-unit usaha tempat investasi (menanamkan modal). Dalam konteks ini, akad yang berlaku antara bank dan shahibul mâl adalah wakalah. Efek berantainya, adalah terjadi dua akad atau lebih dalam satu transaksi antara perbankan dan nasabah. Ini juga yang membuat dilema bagi perbankan syariah.

Berbagai dilema ini akan senantiasa berkembang seiring perkembangan zaman. Jika perbankan syariah tidak bisa mencari solusi bagi permasalahannya tersebut dengan tetap menyesuaikan diri dengan iklim kompetisi dengan perbankan konvensional, maka lambat laun ia akan ditinggalkan oleh nasabah. Lantas di mana letak unsur kemaslahatannya bagi umat, yang padahal dalam konsep ajaran Islam, adalah: al-Islâmu ya’lu wa lâ yu’la ‘alaih, yang artinya Islam itu unggul dan tidak terkalahkan keunggulannya? Pemikiran semacam ini yang musti disadari oleh semua kalangan demi merawat konsepsi syariah yang sudah terlanjur digulirkan demi kemaslahatan umat Islam pada umumnya di Negara Indonesia tercinta ini. 

Walillaahu al-musta’an!

Muhammad Syamsudin, Penulis adalah pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean, Kab. Gresik, Jatim

Tags:
Share:
Selasa 19 Desember 2017 12:30 WIB
Mengenal Konsep ‘Hilah’, Menyiasati Hukum Fiqih
Mengenal Konsep ‘Hilah’, Menyiasati Hukum Fiqih
Pada tulisan yang lalu, penulis mengupas soal akad tawarruq dalam praktik jual beli konvensional. Sebenarnya penulis terikat dengan janji untuk mengupas praktik tawarruq ini dalam perbankan syari’ah. Namun, sebelum masuk ke pembahasan mengenai hal tersebut, tampaknya penulis terlebih dahulu harus mengupas konsep hiyal (bentuk plural dari hîlah; siasat, 'rekayasa') menurut pandangan fiqih. Mengapa?

(Baca: Mengenal Akad Tawarruq dalam Hukum Islam, Halal atau Haram?) 
Ada sebuah kaidah tentang hiyal dan terkenal di di kalangan ushuliyyin fiqih transaksi, yaitu: 

كل حيلة يتوصل بها إلى إبطال حق أو إحقاق باطل هي حرام

“Setiap strategi hukum yang menghilangkan yang benar dan menguatkan yang salah/bathil, maka hukumnya adalah haram.”

Kaidah ini merupakan hasil pengembangan dari kaidah yang menyatakan bahwa segala washilah yang menuju pada terlaksananya perkara yang diharamkan, maka hukum washilah tersebut adalah haram juga.

Sebuah ilustrasi kasus, misalnya adalah jual beli barang najis hukumnya adalah haram. Sebagaimana hal ini pernah disinggung oleh Syeikh Ibrahim al Bajury dalam kitab Hasyiyah al Bajury: 1/352. Beliau mengatakan:

قوله ولا يصح بيع عين نجسة اى سواء كان امكن تطهيرها بالاستحالة كالخمر وجلد الميتة ام لا كالسرجين او كلب

“Tidak sah jual beli barang najis meskipun ada kemungkinan barang tersebut berubah menjadi suci karena adanya perubahan wujud ‘ain, misalnya khamr dan kulit bangkai, atau memang sama sekali tidak bisa berubah menjadi wujud lain, seperti pupuk (dari kotoran) atau anjing.”

Sebagaimana umum berlaku di masyarakat bahwa jual beli kotoran adalah tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi. Masyarakat sudah mafhum dalam mengetahui manfaat kotoran tersebut adalah dipergunakan untuk kemaslahatan tanaman mereka. Bahkan, berlaku di beberapa daerah yang tanahnya sudah lama dikelola dan dibudidayakan, tanahnya harus setiap tahunnya diberikan kotoran hewan sebagai pupuk dan mengembalikan kesuburan tanah kembali. Untuk itu, manfaat dari kotoran hewan menjadi sebuah kebutuhan yang berujung pada kemaslahatan. Namun, kendalanya dalam hukum fiqih, jual beli kotoran (benda najis) hukumnya adalah haram. Dengan demikian, bolehkah mengatur siasat (hiyal) dalam fiqih tersebut sehingga petani tetap bisa memanfaatkan fungsi kotoran sebagai penyubur tanah namun terhindar dari keharaman jual beli benda najis? Inilah yang menjadi persoalan.

Para ulama dari kalangan madzhab Hanbali menyatakan hukumnya tidak boleh adanya hiyal. Karena bagaimanapun juga hukum asal adalah panduan justifikasi fiqih yang harus tetap dijaga. Larangan untuk melakukan hiyal adalah sama dengan upaya saddu al-dzari’ah (menutup keburukan), karena kalangan fuqaha’ menetapkan kaidah saddu al-dzari’ah ini adalah dalam rangka menutup segala cara untuk mencapai hasil akhir yang diharamkan. Sementara hiyal merupakan tindakan yang dapat membuka cara-cara mendapatkan perkara yang diharamkan tersebut menjadi diperbolehkan. Pendapat semacam ini banyak diikuti oleh kalangan ulama dari madzhab Hanbali. Makanya kemudian berlaku kaidah fiqhiyah di kalangan madzhab ini bahwa:

الذرائع إلى الحرام تسد

“Segala proses yang menuju pada pembolehan perkara haram adalah harus dicegah.”

Bagaimana dengan pandangan fiqih dari kalangan Syafi’iyah? Dalam fiqih Syafi’iyah dikenal adanya kaidah mashlahatul mursalah. Kaidah ini adalah berangkat dari spirit sebuah QS Thaha: 1-3:

طه، مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى، إِلا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى 

“Thâhâ. Kami tidak menurunkan Al-Qur’an ini kepadamu (Muhammad) agar engkau menjadi susah; melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah)”

Imam at-Thabary dalam kitab tafsirnya menjelaskan tentang ta’wil ayat ini sebagai berikut:

يا رجل ما أنـزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنـزلناه عليك فنكلفك ما لا طاقة لك به من العمل

“Wahai laki-laki, Kami tidak menurunkan Al-Qur’an ini untuk tujuan menyudutkanmu dalam masyaqqah (kesulitan). Tiada ia Kami turunkan kepadamu sehingga Kami bebani kamu dengan sesuatu yang tiada mampu kamu tanggung dalam beramal.”

Berangkat dari spirit bahwa Al-Qur’an sebagai induk hukum utama, diturunkan oleh Allah SWT tidak dalam rangka menyulitkan manusia inilah kemudian para fuqaha’ kalangan Syafi’iyah ini menangkap semangat maslahatu mursalah ini yang berisikan bahwa tujuan utama risalah kenabian adalah kemaslahatan bagi umat manusia. Selanjutnya, apa hubungannya dengan hiyal muamalah jual beli kotoran sebagaimana kasus di atas? 

Jual beli pada hakikatnya adalah yang disepakati sebagai yang dihalalkan dalam syari’at. Salah satu syarat barang yang menjadi objek jual beli (al-ma’qud ‘alaih) adalah bahwa barang tersebut harus memiliki nilai manfaat bagi pembeli, memiliki kemaslahatan, dan bukan terdiri dari benda najis. Karena ‘ain kotoran adalah merupakan benda najis, maka diperlukan cara lain. Cara lain ini merupakan hiyal.

Suatu misal ada seorang tuan rumah yang rumahnya penuh dengan kotoran kelelawar. Bolehkah si tuan rumah tadi menyuruh orang lain yang bukan pembantunya untuk membersihkan dan mengeluarkan kotoran tersebut dari rumah? Tentu saja, jawabnya adalah boleh. Kalau begitu akadnya termasuk akad apa? Dan uang yang diberikan kepada orang yang membersihkan tersebut disebut uang apa? Pasti jawabnya adalah bahwa akad tersebut adalah akad ijarah (gaji menggaji). Uang yang diberikan adalah berupa gaji (ujrah). Bagaimana misalnya tempat pembuangan kotoran tadi berada di tanah orang lain yang dengan senang hati menerima tempatnya sebagai tempat pembuangan kotoran? Bahkan akan sangat bersyukur bila tempatnya dijadikan pembuangan kotoran.

Konsep pemindahan tempat pembuangan dari tempatnya si tuan rumah ke tempat orang yang dengan suka rela dan senang hati tanahnya dipakai sebagai tempat akhir pembuangan ini adalah masyhur disebut sebagai konsep naqlu al-yad (pengalihan kuasa). Kuasa atas apa? Tentu kuasa atas barang najis tersebut. Konsep ini dipandang boleh di kalangan madzhab Syafi’i. Sebagaimana hal ini dikutip oleh Syeikh Ibrahim al Bajury dalam kitab beliau Hasyiyah al Bajury: 1/356:

و يجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم كما في النزول عن الوظائف و طريقه ان يقول المستحق له اسقطت حقي من هذا بكذا فيقول الاخر قبلت

“Boleh melakukan pemindah kuasa (naqlu al-yad) atas barang najis dengan upah dirham sebagaimana hal ini sering terjadi dalam beberapa pekerjaan yang caranya dilakukan dengan jalan si pemilik (tuan rumah) berkata kepada orang yang siap menanggung: ‘Aku terbebas dari hakku atas benda ini lho ya dengan upah sebesar ini!? Kemudian orang lain yang menerima tanggungan tersebut menjawab: ‘Oke’.”

Adakah yang bertentangan dengan syari’at bentuk proses hiyal seperti di atas khususnya terkait dengan pemindahan barang najis? Jawabnya adalah tidak. Mengapa? Karena akadnya bukan lagi jual beli, melainkan akadnya adalah ijarah dan pengalihan tanggungan (dlamman) atas suatu ‘ain al-najasah (benda najis). 

Bagaimana bila hiyal semacam diberlakukan pada akad transaksi ribawi? Misalnya pertukaran jagung antara kedua belah pihak namun pihak yang satu memiliki jagung dengan kualitas yang baik sementara yang satu lagi memiliki jagung dengan kualitas yang jelek. Bolehkah langsung menukar kedua jagung tersebut dengan pertimbangan yang berbeda? Misalnya, pemilik jagung dengan kualitas baik, menerima pertukaran berupa jagung dengan kualitas jelek, namun dengan risiko bahwa jagung dengan kualitas jelek tersebut harus ditambah takaran timbangannya? 

Jawab dari kasus di atas, adalah tentu saja tidak boleh disebabkan adanya beda takaran dan timbangan. Perbedaan takaran dan timbangan ini dalam kasus fiqih disebut sebagai riba al-fadl, yaitu riba yang terjadi karena ada unsur lebih dalam takaran di salah satu pihak yang saling melakukan akad/transaksi. Jika demikian, bolehkah misalnya salah satu pihak menjual dulu jagung yang dimilikinya, kemudian setelah mendapat uang, ia membeli jagung yang dikehendakinya tersebut? Jawabnya di sini adalah tentu saja boleh. Mengapa? Karena ada unsur jual beli yang dianggap sah secara syariatnya. 

Wallahu a’lam bis shawab

Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean, Kab. Gresik, Jatim

Senin 18 Desember 2017 20:15 WIB
Mengenal Akad Tawarruq dalam Hukum Islam, Halal atau Haram?
Mengenal Akad Tawarruq dalam Hukum Islam, Halal atau Haram?
Terkadang dalam kehidupan, ada orang yang kepepet. Di satu sisi ia membutuhkan keuangan, namun di sisi yang lain, orang tersebut tidak memiliki orang dekat untuk dipinjami dan mau meminjami uang. Mau berhutang kepada orang lain yang belum dikenal, dia tidak berani. Akhirnya ia mengambil siasat (hilah). Ia mendatangi seorang penjual elektronik, kemudian membeli secara kredit suatu barang elektronik. Setelah mendapatkan barang tersebut, segera ia berangkat ke pasar, lalu menjual barang tersebut dengan harga kontan. 

Agar mudah memahami konsep di atas, berikut ini adalah contoh ilustrasinya. Suatu ketika Pak Abdul membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anaknya. Kemudian ia mendatangi toko elektroniknya Pak Ahmad, dengan niat ia mahu membeli sebuah komputer kepadanya seharga Rp4.500.000 secara kredit dengan jangka waktu cicilan selama 12 bulan. Pak Ahmad menyanggupinya, lalu memberikan komputer sebagaimana yang dipesan oleh Pak Abdul tersebut. Setelah Pak Abdul mendapatkan komputer pesanannya, lalu komputer tersebut ia jual ke pasar dengan harga Rp3.000.000 secara kontan.

Akad transaksi semacam ini di dalam fiqih disebut sebagai akad tawarruq. Pertanyaannya adalah, apakah akad tawarruq ini diperbolehkan secara fiqih? Berikut ini adalah penjelasannya.

Para ulama salaf memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan kebolehan akad ini. Ada yang membolehkan, dan ada pula yang tidak membolehkan.

Pandangan Ulama Salaf yang Tak Membolehkan Tawarruq

Ulama yang tidak membolehkan umumnya menyamakan konsep tawarruq ini sama dengan bai’u al-‘inah. Bai’u al-‘inah adalah menjual suatu barang secara kredit (muajjalan) dengan harga tertentu, kemudian membelinya kembali secara kontan (hâlan) dengan harga yang tentunya lebih murah dari harga kredit, yang mana waktu antara menjual dan membeli tadi dilakukan dalam waktu yang bersamaan atau tempo. Kesamaan konsep tawarruq dan bai’u al-‘inah ini terletak pada “motif utama pelaku” adalah agar ia mendapatkan hutangan uang.

(Baca: Meneliti Jenis Akad yang Sedang Dilangsungkan)
Dengan memahami “motif utama” transaksi ini, maka para ulama yang melarang tawarruq berpandangan bahwa ini hanyalah sebuah siasat (hilah) untuk menghindari bunga (riba). Pelaku mendapatkan hajatnya berupa mendapatkan hutangan, akan tetapi hutang yang didapat, merupakan hutang yang di salah satu pihak menerima surplus (berkelebihan), sementara di pihak yang lain mendapatkan defisit (kekurangan). Selisih antara surplus dan defisit ini menyerupai riba. 

Pandangan Ulama Salaf yang Membolehkan Tawarruq

Pandangan ulama yang membolehkan tawarruq ini didasarkan pada penelitian terhadap QS Al-Baqarah: 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ،  ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dalam ayat di atas secara jelas Allah SWT membolehkan akad jual beli, dan melarang riba. Dalam kitab Ahkâmul Qur’ân, dijelaskan terkait dengan pengertian kehalalan jual beli sebagaimana yang dikandung dalam ayat di atas, yaitu menyangkut dua hal:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ أَحَلَّ كُلَّ بَيْعٍ تَبَايَعَهُ الْمُتَبَايِعَانِ -: جَائِزِي الْأَمْرِ فِيمَا تَبَايَعَاهُ.- عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا. وَهَذَا أَظْهَرُ مَعَانِيه. وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَحَلَّ الْبَيْعَ: إذَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Pertama, halalnya jual beli atas suatu barang/perkara antara dua orang yang saling bertransaksi adalah bila dari kedua belah pihak saling ridla antara satu sama lain. Kedua, jika barang yang menjadi objek transaksi bukan termasuk perkara yang dilarang melalui lisan Rasulullah SAW. 

Berangkat dari sini, maka kita bisa melakukan penelitian terhadap konsep tawarruq sebagaimana contoh kasus di atas. 

Pertama, transaksi antara Pak Abdul dan Pak Ahmad, adalah transaksi jual beli tersendiri. Pak Abdul selaku pembeli, sementara Pak Ahmad selaku penjual. Barang yang dipesan Pak Abdul adalah jelas berupa komputer, dan Pak Ahmad menyerahkan barang kepada Pak Abdul sebagaimana yang ia pesan. Pak Abdul menerima barang dan Pak Ahmad ridla dengan ketentuan pembelian secara kredit tersebut. Sampai di sini, akad transaksi antara Pak Abdul dan Pak Ahmad tidak ada masalah secara hukum. Harga ditentukan dalam majelis dan dipandang sah karena salah satu pihak sudah sepakat dengan harga. Barang yang dibeli berupa barang yang nyata (‘ain) dan langsung yadan bi yadin (diterima melalui serah terima). Dengan demikian, tidak ada masalah dalam fiqihnya.

Setelah Pak Abdul menerima barang, ia pergi ke pasar untuk menjual barang yang baru dibeli secara kredit tersebut kepada pihak lain. Sahkah jual beli Pak Abdul dengan pihak lain tersebut? 

Jika melihat subyek transaksinya, maka hal tersebutadalah dipandang sah. Karena pihak yang membeli adalah seorang pihak lain, bukan ditempat asal Pak Abdul mendapatkan komputer. 

Mungkin ada yang berkilah, lho harganya kan lebih rendah dari harga sebelumnya!? Terkait dengan persoalan ini, kita bisa memakai sebuah qaidah: الخراج بالضمان (untung rugi merupakan resiko yang harus ditanggung). Dengan kata lain, bahwa pada penjualan komputernya Pak Abdul ke pasar tersebut, Pak Abdul adalah seorang pihak yang tengah mengalami kerugian (muflis). Namun, transaksinya tetap sah, karena ada barang yang maujud yang dijual, serta bentuk transaksinya yang jelas. 

Kesimpulan akhir dari kasusnya Pak Abdul di atas, mulai dari ia mendapatkan barang, sampai ia mendapatkan uang kembali, adalah dipandang sah secara fiqih karena masing-masing tahapan dilakukan secara sah. 

Lantas, apa yang menyebabkan perbedaan di kalangan ulama dalam memandang konsep tawarruq ini?

Pada dasarnya, meskipun secara dhahir tampak berbeda, namun pada dasarnya para ulama salaf adalah sepakat bahwa konsep tawarruq ini adalah boleh. Akan tetapi, ada catatan yang membuat bahwa konsep tawarruq ini menjadi boleh, yaitu:

1. Ada kebutuhan riil untuk bertransaksi. Maksudnya adalah, bahwasannya orang yang melakukan tawarruq benar-benar sedang memerlukan uang, sementara ia tidak mampu mendapatkan pinjaman hutang dari siapa pun. Pendapat ini merupakan pendapat untuk motif kehati-hatian (ihtiyath). Dengan kata lain: jika pihak pelaku transaksi (Pak Abdul) ternyata bisa mendapatkan pinjaman di luar cara tawarruq, maka sebaiknya ia tidak melakukan tawarruq. Tawarruq menjadi alternatif terakhir dari usaha mendapatkan uang tersebut.

2. Kontrak tawarruq harus berbeda dengan kontrak ribawi. Maksudnya adalah, langkah untuk mendapatkan barang dengan langkah menjualnya kembali, dilakukan tidak pada subyek transaksi yang sama. Sebagaimana dalam kasus, Pak Abdul mendapatkan barang dari Pak Ahmad. Kemudian Pak Abdul menjual barang tersebut ke pasar. Hukum ini akan berbeda, bila Pak Abdul kemudian menjual kembali barang tersebut kepada Pak Ahmad dalam waktu yang sama. Mengapa? Karena cara yang seperti ini disebut sebagai bai’u al-inah yang dilarang oleh mayoritas ulama sebagaimana hal tersebut dipandang hanya sebagai siasat menghindari riba saja, namun pada dasarnya tetap riba. Ada juga ulama yang memberi ilah untuk hukum semacam ini sebagai sekilas bentuk pertukaran uang saja. Konsep seperti inilah yang dimaksud sebagai riba. 

3. Si pembeli harus benar-benar sudah menerima barang yang dibelinya, sebelum ia menjual kepada konsumen lain.

Nah, sampai di sini maka jelas bahwa pada dasarnya ulama dari kedua pihak sepakat. Kesimpulan akhirnya adalah, konsep tawarruq sebagaimana yang dicontohkan dalam kasus di atas adalah Boleh. Masalahnya kemudian, bagaimana dengan tawarruq dilaksanakan dalam sistem perbankan syari’ah? Apakah sama hukumnya dengan konsep tawarruq sebagaimana contoh kasus di atas? Simak tulisan berikutnya!

Wallahu a’lam bis shawab!

Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri Pulau Bawean, Jatim

Rabu 13 Desember 2017 16:30 WIB
Transaksi Repo Perbankan Syariah dalam Tinjauan Fiqih
Transaksi Repo Perbankan Syariah dalam Tinjauan Fiqih
Repo (Repurchase Agreement) merupakan suatu bentuk transaksi penjualan “surat berharga” dengan janji untuk dibeli kembali oleh pihak penjual. 

Praktik Repo di dunia perbankan biasanya berlangsung dengan jalan pencatatan aset yang telah dibeli sebagai asetnya. Namun, meski benar bahwa aset tersebut telah menjadi milik pembeli, namun pembeli masih dibebani kewajiban terikat, yaitu harus bersedia menjual kembali aset yang telah dibelinya kepada perbankan (penjual). Mungkin istilah fiqih yang tepat untuk pola akad jual beli seperti ini adalah masuk kategori aqdu al-buyû’ bis-syarthi lsi syirâ’, ‘aqd al-buyû’ bil-wa’di li al-syirâ’.

(Baca juga: Transaksi Giro Bank Syariah dari Sudut Akad Mudharabah)
Para ahli perbankan menyatakan bahwa 30 persen nyawa dunia perbankan adalah dihidupi oleh hasil transaksi Repo. Hal ini dikarenakan dalam transaksi Repo, keuntungan sudah pasti bisa didapatkan oleh pihak penjual. Misalnya bank syariah, membeli sebuah surat berharga kepada Bank Indonesia, dengan janji akan dibeli kembali oleh Bank Indonesia, maka dalam hal ini keuntungan dari pihak Bank Indonesia sudah pasti didapatkan melalui transaksi tersebut dengan tetap terjaga asetnya, karena asetnya tdak mungkin keluar. Sementara pihak bank syariah, mendapatkan kucuran dana melalui transaksi pembelian tersebut karena memiliki surat berharga yang dapat ia gunakan. 

Permasalahan hukum yang timbul dari akad transaksi model ini adalah bagaimanakah pandangan fiqih terhadap transaksi Repo? Inilah yang akan dikupas dalam tulisan kali ini.

Pandangan MUI terhadap Hukum Transaksi Repo

Pandangan pertama, kita mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kompilasi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan prinsip syariah, Majelis Ulama Indonesia secara tegas menyampaikan bahwa boleh bagi perbankan untuk melaksanakan transaksi Repo. Ada beberapa ketentuan yang turut disertakan dalam Deret Fatwa tersebut, yakni:

Pertama, transaksi Repo SBS (Repurchase Agreement on Surat Berharga Syariah) dilakukan dengan aqad al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira', yaitu akad jual beli dengan janji akan dibeli lagi. Akad ini nampaknya dipandang oleh MUI sebagai sejalan dengan al-ba’u al-ahdi

Kedua, akad Jual beli Surat Berharga Syariah (SBS) harus dilakukan dengan akad jual beli yang sesungguhnya (al-bai' al-haqiqi) yang antara lain ditandai dengan berpindahnya kepemilikan SBS yang diperjualbelikan berikut segala hak dan akibat hukum lain yang melekat padanya, sehingga bukan hanya sekedar catatan saja. 

Ketiga, penjual SBS berjanji untuk membeli kembali SBS tersebut pada masa yang akan datang; dan Pembeli juga berjanji untuk menjual kembali SBS tersebut pada masa yang akan datang (saling berjanji/al-muwa'adah). 

Keempat, jual-beli SBS harus menggunakan/mengacu pada “harga pasar” atau harga yang disepakati. 

Kelima, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) boleh menjadi penjual dan/atau pembeli Repo SBS. 

Keenam, Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) yang melakukan jual-beli SBS harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang terdapat dalam fatwa MUI tersebut. 

Ketujuh, dalam hal janji tidak dipenuhi, maka pihak yang mengingkari janji dapat dikenakan sanksi. 

Dasar keputusan DSN MUI ini selain Al-Qur’an dan Al Hadits, juga ditambah beberapa landasan lain yaitu fatwa Ibnu Taimiyah, Keputusan Lembaga Fiqih Intemasional OKI No. 157, pertemuan ke-17 tahun 2006, tentang al-Muwa'adah wa al-Muwatha'ah fi al-'Uqud  yang dilaksanakan pada 24-28 Juni 2006 di ‘Amman, pendapat Syeikh Yusuf al Syubaili, dan beberapa Fatwa DSN MUI lainnya. Untuk pendapat Syeikh Yusuf al Syubaili  adalah dikutip dari kitab Adawatu al-idarat al-Makhatir al-Suyulah wa al-Badail ittifaqiyyati i’adati al Syira’ fi al Muassasati al Maliyah al Islamiyah halaman 15, adalah sebagai berikut:

فإذا احتاجت مؤسسة مالية للسيولية فإنها تبيع أوراقا مالية مملوكة لها – كصكوك اسلامية أو أسهم – بثمن نقدي وتنقل ملكيتها للمشتري ملكية تامة بما لها وما عليها من حقوق بما في ذلك قبض الأرباح وحضور الجمعيات العمومية في الأسهم والتصويت والمشاركة في زيادة رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مصدرة الأسهم وكافة التصرفات القانونية الناشئة عن ملكية هذه الأوراق. ويقترن عقد البيع بوعد من قبل المشتري ببيع هذه الأوراق للمالك الأول (البائع) خلال فترة محددة 

"Jika lembaga keuangan perlu likuiditas, maka lembaga tersebut dapat menjual surat berharga seperti sukuk atau saham secara tunai. Dengan jual beli ini, maka kepemilikan surat berharga tersebut berpindah ke tangan pernbeli secara penuh dengan berbagai akibat hukurnnya, seperti mendapatkan keuntungan, menanggung risiko kerugian, hak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, hak suara, hak dalam penambahan modal, pengubahan akta perusahaan, pengubahan anggaran dasar/anggaran rurnah tangga perusahaan penerbit saham, serta seluruh hak dan perbuatan hukurn lain yang melekat pada surat berharga tersebut sesuai peraturan perundangundangan. Transaksi jual ini disertai dengan janji dari pembeli untuk rnenjual kernbali surat berharga tersebut kepada penjual pertama selama periode tertentu."

Realitas Transaksi Jual Beli Repo di Tubuh Bank Syariah

Apakah benar bahwa bank syariah menerapkan sistem Transaksi Repo ini dalam praktik kesehariannya dan apakah benar telah sejalan dengan amanat Fatwa DSN MUI di atas?

Untuk mengetahui praktik di lapangan, ada sebuah Surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan via online secara resmi dalam webnya Bank Indonesia. Surat Edaran ditujukan kepada  bisa dijadikan bukti fisik penerapan.

Bank Indonesia (BI) dalam pengumuman resminya tertanggal 16 Nopember 2015,melalui Surat Edaran Nomor 17/ 42 /DPM tanggal 16 November 2015 tentang Tata Cara Transaksi Repurchase Agreement Surat Berharga Syariah Negara dengan Bank Indonesia dalam rangka Standing Facilities Syariah, sebagaimana yang dikutip oleh penulis, menerbitkan pemberitahuan terkait latar belakang terbitnya surat edaran, antara lain sebagai berikut:

Penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia ini dilatarbelakangi oleh upaya penguatan infrastruktur transaksi Operasi Moneter, yaitu Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform (Sistem BI-ETP).

Transaksi Repurchase Agreement (Repo) SBSN merupakan transaksi penjualan SBSN oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh Bank sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka Standing Facilities Syariah. 

Akad yang digunakan dalam Repo SBSN adalah akad al-bai’ (jual beli) yang disertai dengan al-wa’d (janji) oleh BUS/UUS kepada Bank Indonesia untuk membeli kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.

Repo SBSN dilakukan melalui mekanisme non lelang, dengan jangka waktu Repo SBSN adalah 1 hari kerja (overnight).

Kesimpulan dari surat edaran ini, adalah bahwa memang benar jika bank syariah juga ikut turut serta berpartisipasi dalam transaksi Repo. 

Apakah partisipasinya ini menempatkan bank syariah sebagai subyek atau sebagai obyek Repo? 

Jika melihat isi dari surat edaran Bank Indonesia di atas, nampak bahwa sebenarnya bank syariah menempati obyek Repo. Indikasi dari hal ini adalah bank syariah harus mematuhi segala ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang kendali seluruh perbankan di Indonesia. 

Pandangan Banknoter terhadap Transaksi Repo

Nama lain dari transaksi Repo menurut ahli perbankan adalah sama dengan secured loan (pinjaman dengan jaminan), buy back arrangement/pembiayaan dengan jaminan bisa dibeli kembali (BBA), collateralized borrowing/meminjam bersyarat. Instrumen yang umumnya digunakan dalam transaksi adalah berupa Obligasi Negara (surat utang negara), obligasi perusahaan, Sertifikat Bank Indonesia dan Saham. 

Berdasarkan tempo jangka waktu jatuhnya, Repo dibagi menjadi tiga, yaitu Repo dengan jangka waktu sehari, Repo dengan jangka waktu tertentu dan Repo tidak berjangka waktu. Adanya perbedaan antara harga jual dan harga beli merupakan obyek yang dipandang sebagai sarana mudah investasi perbankan.

Tinjauan Fiqih Klasik terhadap Transaksi Repo

Di dalam literatur Fiqih Klasik, ada sebuah transaksi yang menyerupai dengan Transaksi Repo ini. Transaksi tersebut disebut sebagai bay’u al-‘inath, yaitu sebuah transaksi yang dilakukan melalui proses menjual barang secara ajil (kredit) dengan harga tertentu dan kemudian membelinya kembali secara haalan (kontan) dengan harga yang lebih murah dari harga kredit yang mana kedua transaksi antara menjual dan membeli tersebut terjadi pada waktu yang bersamaan.

Bay’u al-‘inah ini merupakan jenis transaksi yang dipandang sebagai tidak sah oleh mayoritas ulama fiqih disebabkan karena beberapa hal. Pertama, transaksi ini pada dasarnya adalah hilah (siasat) dari seorang peminjam (penjual) yang membutuhkan dana talangan usahanya. Hilah (siasat) ini dimaksudkan untuk menghindari riba yang diakibatkan proses pinjam-meminjam tersebut, sehingga ia siasati melalui transaksi jual-beli dengan bersyarat akan dibeli lagi dengan harga yang lebih mahal dibanding harga jual. Selisih antara harga jual dan harga beli ini yang mereka sebut sebagai ribhun, namun pada dasarnya adalah sama dengan riba, karena adanya faktor jatuh temponya pembelian obyek yang dijual tersebut kepada pemilik asal. Adanya jatuh tempo pembelian kembali, menunjukkan bahwa kepemilikan obyek Repo oleh pembeli bersifat tidak taam (tidak sempurna). 

Alasan lain, yang menyebabkan bay’u al-inah ini sebagai yang dipandang tidak sah oleh ulama fiqih adalah karena seharusnya pihak penjual suatu ‘ain (barang), sudah tidak memiliki kewajiban apa pun terhadap barang yang dijualnya. Namun, justru dalam transaksi Repo ini, pihak penjual masih memiliki tanggungan dengan menebus barang yang dijualnya dengan ketentuan harga yang ditetapkan pada masa terakhir jatuh tempo. Jika demikian halnya, maka seharusnya benar apa yang disampaikan oleh banknoter bahwa Repo ini pada dasarnya adalah secured loan (pinjaman dengan jaminan). Kalau begitu, selisih harga tersebut apakah bisa disebut riba? Kira-kira, menurut anda disebut sebagai apa?

Wallahu a’lam


Muhammad Syamsudin, pegiat Kajian Fiqih Terapan; Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, Pulau Bawean, Jatim