IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Lima Asas Perbankan Syariah (3): Hifdhud Din dalam Fiqih Transaksi

Kamis 28 Desember 2017 16:0 WIB
Share:
Lima Asas Perbankan Syariah (3): Hifdhud Din dalam Fiqih Transaksi
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa al-dharuriyyatu al-khamsah merupakan asas primer bagi fiqih transaksi. Ada lima asas primer, sebagaimana disampaikan oleh Al-Ghazaly dalam kitab Nadhariyatu al-Maqashidi ‘inda al-Imami Al-Syathiby: 1/43, bahwa: 

المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة من الملل، ولا شريعة من الشرائع هي: الدين والنفس، والعقل، والنسل، والمال

Artinya: “Ada lima maqashid yang tidak boleh lepas dari penjagaan dari setiap agama dan penerapan syari’at adalah: proteksi agama, penjagaan jiwa, akal, keturunan dan harta.”

Dari kelima maqashid atau (al-dharuriyyatu al-khamsah) ini, mana yang harus didahulukan antara masing-masing asas bila terjadi pertentangan di antara masing-masing asas tersebut. Imam Al-Ghazaly, sebagaimana disampaikan oleh Al-Syathiby dalam kitab yang sama mengatakan: 

قد أطال - رحمه الله - في الدفاع عن تقديم حفظ الدين على حفظ النفس، ومما قاله في ذلك: "فما مقصوده حفظ أصل الدين يكون أولى، نظرا إلى مقصوده وثمرته من نيل السعادة الأبدية في جوار رب العالمين

Artinya: “Sungguh, beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah, telah melakukan pembelaan atas dipilihnya mendahulukan upaya proteksi agama dibanding proteksi jiwa. Sebagaimana substansi pernyataan beliau: “Esensi proteksi agama lebih diutamakan, adalah karena melihat sisi tujuan dari al-dîn (dirisalahkan) dan buahnya dalam mencapai kebahagiaan abadi di sisi Rabbu al-‘Alamîn.”

Jadi, pada pokok bahasan ini, dengan mendasarkan pada qaul Imam Al-Ghazaly ini, maka proteksi agama dalam fiqih transaksi merupakan asas yang paling utama dibanding asas yang lain. Hal ini disebabkan karena Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur’an Surat al-Dzariyat: 56, bahwa: 

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Tiadalah Kami ciptakan Jin danmanusiamelainkan agar merekaberibahkepada-Ku.” 

Ayat ini mendapat penafsiran dari Imam Al-Thabary dalam kitab Tafsir Al-Thabary: 22/444, dengan menukil qaul dari Ibnu ‘Abbas radliyallahu ‘anhu:

ما خلقت الجنّ والإنس إلا لعبادتنا، والتذلل لأمرنا

Artinya: “[Maksud dari ayat tersebut adalah] Tiada Aku ciptakan Jin dan Manusia melainkan agar beribadah kepada-Ku dan pasrah terhadap perintah-Ku.” 

Mencermati beberapa konsep hifdhud dîn di atas, lantas apa yang menjadi objek sasaran dari hifdhud dîn dalam Fiqih Transaksi?

Terhadap hal ini, kita ingat kembali bahwa tujuan utama dari berdirinya Lembaga Keuangan/Perbankan Syari’ah adalah menyediakan sistem perbankan yang bebas riba (zero riba). 

Jika kita melihat konsep dasar munculnya riba, sebenarnya konsep ini timbul akibat adanya akad hutang-piutang (mudayyanah) yang mana pihak yang menghutangi mengambil manfaat dari orang yang dihutangi. Biasanya, pada sistem perbankan konvensional, pihak perbankan langsung membebani nasabah yang berhutang dengan skema persentase bunga. Skema persentase ini diperuntukkan sebagai imbal jasa atas keluarnya modal/keuangan kepada pihak yang berhutang. Melalui skema ini, pihak perbankan konvensional mendapatkan suplai pendanaan (funding) untuk operasionalnya berdasarkan persentase piutang yang ia berikan kepada nasabah. 

Namun demikian, konsep seperti ini ditentang oleh syari’at karena faktor syarat persentase bunga yang ditetapkan di muka tersebut. Syariat menyebutnya sebagai riba nasiah, yaitu riba yang diakibatkan oleh hutang-piutang. Dengan demikian, perbankan syariat tidak mungkin menerapkan akad mudayyanah ini dalam bagian sistem fundingnya. Sebagai alternatifnya, perbankan syariah harus memilih alternatif lain, antara lain melalui proses jual beli, atau investasi permodalan. 

Konsisten dalam (1) sistem zero riba, (2) prinsip jual beli yang dibenarkan oleh syari’at, serta (3) perjanjian kerja sama investasi modal, merupakan wujud penerapan dari hifdhud dîn dalam Fiqih Transaksi. Ini merupakan landasan utama, sehingga apabila ada suatu produk turunan baru yang menyalahi ketiga diktum dari hifdhud dîn ini, maka secara otomatis produk turunan tersebut harus ditolak oleh perbankan syariah.


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean, Kab. Gresik, Jatim

Tags:
Share:
Kamis 28 Desember 2017 7:30 WIB
Lima Asas Perbankan Syariah (2): Hifdhun Nasl Produk Turunan Perbankan
Lima Asas Perbankan Syariah (2): Hifdhun Nasl Produk Turunan Perbankan
Ilustrasi (wordpress.com)
Pada tulisan yang lalu, kita sudah mengupas tentang tiga unsur pokok al-dlarurariyyat al-khams, antara lain: hifdhun nafs, hifdhul ‘aql, hifdhul mâl. Namun, pada tulisan kali ini, kita akan kaji satu unsur lainnya, yaitu hifdhun nasl dan penerapannya dalam perbankan syariah. 

(Baca:  Lima Asas Perbankan Syariah (1): Hifdhun Nafs, Hifdhul ‘Aql, Hifdhul Mal)
Hifdhun nasl asalnya merupakan sebuah konsepsi menjaga keturunan. Menjaga keturunan ini bisa mencakup memilih pasangan yang baik, mendidik anak, memberi nama, menafkahi dengan nafkah yang halal dan lain-lain. Dalil asal hifdhun nasl ini adalah berangkat dari QS Al-Ra’du: 38, yaitu:  

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Sesungguhnya kami benar-benar telah mengirim utusan sejak sebelummu (Muhammad) dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan keturunan. Dan tiada seorang pun dari utusan itu datang membawa suatu ayat kecuali atas seidzin Allah. Dan untuk setiap yang bernyawa ada sebuah kitab.”

Sebagaimana konsep hifdhun nasl bisa kita terapkan pada individu, selanjutnya kita bawa makna kontekstualnya ke dalam dunia perbankan/perseroan. Kontekstualiasi makna hifdhun nasl dalam perspektif perbankan syariah dapat mencakup banyak hal. Wujud dari hifdhun nasl ini bisa terdiri atas seluruh produk turunan perbankan, baik dalam bidang funding, financing maupun jasa.

Diawali dari kewajiban menjaga tetap berlangsungnya kerja perbankan merupakan bagian dari hifdhun nasl. Konteks hifdhun nasl terhadap nasabah bisa mencakup jaminan dana nasabah, jaminan tidak akan menemui itlaaf (rusak) akibat tasharruf oleh perbankan melalui istishna’ (investasi usaha), serta jaminan selalu untung. Ini bagian dari hifdhun nasl yang merupakan tantangan terberat bagi perbankan syari’ah. 

Bagaimana tidak berat? Dalam berbagai akad muamalah, setiap usaha yang mengatasnamakan usaha bersama, maka kedua belah pihak harus siap menanggung untung rugi. Sebagaimana skim pembiayaan dan permodalan di bank konvensional, yang selalu menjanjikan untung kepada nasabahnya. Namun, dalam konteks fiqih muamalah, hal seperti itu tidak ditemui. Untuk itu, pihak manajemen perbankan harus memutar otak untuk agar lubang skim ini bisa tertutupi melalui hilah atau oleh hasil usaha lain.

(Baca juga: Mengenal Konsep ‘Hilah’, Menyiasati Hukum Fiqih)
Seluruh produk perbankan syariah baik dalam rangka funding (pembiayaan), financing (penyaluran dana), maupun jasa, secara keseluruhan memiliki basis akad-akad muamalah. Produk funding yang terdiri atas deposito, tabungan, giro, basis akadnya mudlarabah dan wadi’ah. Itulah sebabnya mengapa produk funding diperbankan syari’ah selalu disemati dengan istilah mudlarabah ini, seperti giro wadi’ah, tabungan mudlarabah, deposito mudlarabah.

Sementara itu untuk produk financing selalu disemati dengan istilah al-musyarakah, seperti akad al musyarakah, bai’ al-murabahah, mudlarabah atau ijarah. Inilah sebabnya, mengapa kita akan selalu menemukan istilah skim pembiayaan oleh bank syari’ah, dengan istilah pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudlarabah dan pembiayaan ijarah (multijasa). 

Apa motif utama perbankan memberi nama produk funding dan financing tersebut berdasar akad muamalah? Jawabnya, semua itu ditujukan untuk menjaga al-nasl (produk turunan) dari perbankan syari’ah ini agar senantiasa terpercaya sebagai yang berbasis syariah. Untuk produk jasa seperti Forex (foreign exchange), transfer antar perbankan dan ATM, seluruhnya menggunakan dasar akad muamalah, misalnya bai’ al-sharf, hiwalah, ijarah, dan lain-lain. 

Gambaran di atas selintas memberikan kesan kepada kita bahwa upaya kontekstualisasi fiqh al-nasl dalam fiqih transaksi perbankan, adalah harus diaplikasikan melalui upaya memberikan legitimasi setiap produk perbankan dengan konsep-konsep fiqih turats. Dengan demikian, kerja dari Dewan Syariah perbankan terkait dengan upaya hifdhun nasl ini, secara tidak langsung adalah:

1. Ia harus mencari landasan hukum muamalah setiap produk perbankan, khususnya terkait dengan produk yang akan diluncurkan. 

2. Landasan hukum yang dipakai dasar harus sesuai dengan madzhab basis konsep perbankan tersebut akan diterapkan

3. Hukum yang dikeluarkan memiliki keterpaduan dengan konsepsi riel di masyarakat. Karena masyarakat Indonesia, mayoritas dilandasi khazanah fiqih klasik, maka hukum ini tidak boleh menabrak norma-norma yang telah digariskan oleh khazanah klasik tersebut

4. Hukum yang dikeluarkan harus tetap menimbang sisi kompetitifnya dengan perbankan konvensional, karena mustahil diberlakukan suatu produk namun dalam faktanya justru kalah daya saingnya dengan perbankan konvensional. 

5. Hukum dapat diaplikasikan melalui teknologi yang berkembang. Seperti misalnya akad dropshipping, jual-beli online, bai’ muathah, dan lain-lain. 

Kelima tugas utama dewan syari’ah perbankan di atas, juga bisa menjadi standar produk perbankan syari’ah. Mengapa? Karena bank/lembaga keuangan syari’ah ini pada dasarnya didirikan dalam rangka islamisasi dunia perbankan. Karena merupakan proses islamisasi, maka produk yang diislamisasikan tidak boleh meninggalkan perkembangan dunia perbankan di sekelilingnya. Langkah islamisasi juga tidak boleh keluar dari konteks ketentuan-ketentuan yang telah dituangkan oleh para ulama sebelumnya. Singkatnya, pendasaran terhadap akad-akad muamalah fiqhiyyah seolah menjadi paradigma yang mendasar dalam setiap penciptaan produk-produk baru perbankan syariah, wujud lain dari hifdhun nasl

Wallahu a’lam

Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri Pulau Bawean, Kab. Gresik, Jatim
Rabu 27 Desember 2017 16:0 WIB
Lima Asas Perbankan Syariah (1): Hifdhun Nafs, Hifdhul ‘Aql, Hifdhul Mal
Lima Asas Perbankan Syariah (1):  Hifdhun Nafs, Hifdhul ‘Aql, Hifdhul Mal
Sepakat terhadap dlarurat yang bisa diterapkan pada kasus perbankan syari’ah, secara otomatis sepakat pula terhadap konsep al-dlaruriyyatu al-khams bisa berlaku pada perbankan tersebut. Kajian mendalam terkait dengan al-dlaruriyyatu al-khams serta hubungannya dengan eksistensi perbankan syariah, akan dikupas lebih mendalam lagi setelah kita mengetahui konsep umumnya.

(Baca: Konsepsi Darurat dalam Sistem Ekonomi Perbankan Syariah)
Pada dasarnya konsep dlarurat dalam Islam itu tidak lepas dari 5 pilar kebutuhan primer (al-dlaruriyyatul al-khams), yaitu: hifdhun nafs (jaminan perlindungan jiwa), hifdhul ‘aql (jaminan perlindungan akal), hifdhul mâl (jaminan perlindungan harta), hifdhun nasl (jaminan perlindungan keturunan), dan hifdhud dîn (jaminan perlindungan agama). 

Hifdhun nafs,  merupakan konsep penjagaan diri. Allah SWT berfirman dalam QS an-Nisa’: 29: 

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Janganlah kalian membunuhdiri kalian! Sesungguhnya Allah Mahapenyayang terhadap kalian.”

Ibnu ‘Asyur memberikan penjelasan terhadap ayat di atas dalam tafsirnya at-Tahrîr wat Tanwîr: 5/25:

قَوْلُهُ: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ نَهْيٌ عَنْ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ غَيْرَهُ، فَالضَّمِيرَانِ فِيهِ عَلَى التَّوْزِيعِ، إِذْ قَدْ عُلِمَ أَنَّ أَحَدًا لَا يَقْتُلُ نَفْسَهُ فَيُنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَتْلُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ دَاخِلٌ فِي النَّهْيِ، لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُبِحْ لِلْإِنْسَانِ إِتْلَافَ نَفْسِهِ كَمَا أَبَاحَ لَهُ صَرْفَ مَالِهِ، أَمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ هُنَا خُصُوصَ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ فَلَا

Artinya: “[Janganlah kalian membunuh diri kalian!]. Allah SWT melarang seorang membunuh sesamanya. Keberadaan dua dlamir di firman tersebut berfaedah tauzî’ (pengaturan), maksudnya: karena diketahui bahwa bila seorang individu dilarang melakukan bunuh diri maka ia harus mencegah dirinya dari mendekati perbuatan tersebut. Dengan demikian, usaha bunuh dirinya seorang rajul termasuk bagian dari yang dilarang, karena sesungguhnya Allah tidak membolehkan seseorang melakukan kerusakan pada dirinya sendiri sebagaimana tidak membolehkan melakukan kerusakan dalam tasharruf hartanya. Adapun, ayat ini hanya dimaksudkan khusus berbicara tentang larangan dari bunuh dirinya seseorang maka tidak boleh.”

Dalam tafsir dan ayat di atas, Ibnu ‘Asyur menyandingkan antara perbuatan bunuh diri dengan berbuat kerusakan pada tasharruf harta. Penyandingannya disebabkan karena sama-sama memuat unsur itlaf-nya (sumber kerusakan).

Hifdhu al-aql merupakan konsep penjagaan akal. Menjaga kesehatan mental/akal meliputi larangan melakukan perbuatan yang bisa menghilangkan kewarasan akal itu sendiri. Seperti misalnya mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan, atau bahkan melakukan tindakan yang diluar akal. Misalnya seperti mendatangi dukun, berbuatan thayyarah (ramalan buruk), undi nasib, perjudian, dan lain sebagainya.  Allah SWT telah berfirman Q.S. Al-Maidah: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, perjudian, undi nasib, dan azlam merupakan perbuatan menjijikkan pekerjaannya syaithan. Oleh karena itu jauhilah agar kalian termasuk orang yang beruntung.”

Syeikh Al-Thabary dalam Kitab Tafsir Al-Thabary: 122, memberikan penjelasan mengenai ayat tersebut sebagai:

فنهاهم بذلك عن تحريم ما أحلّ الله لهم من الطيبات. ثم قال: ولا تعتدوا أيضًا في حدودي، فتحلُّوا ما حرَّمت عليكم، فإن ذلك لكم غير جائز، كما غيرُ جائزٍ لكم تحريم ما حلّلت، وإنيّ لا أحبُّ المعتدين

Artinya: “Allah SWT melarang kaum yang beriman dari mengharamkan suatu perkara yang baik yang dihalalkan oleh Allah untuk mereka. Kemudian disertai dengan firman: “janganlah kalian melampaui” batas-batas yang telah aku tetapkan, yaitu termasuk kamu menghalalkan apa yang aku haramkan kepada kalian, karena sesungguhnya hal yang demikian itu adalah tidak boleh, sebagaimana tidak boleh bagimu mengharamkan perkara yang halal. Sesungguhnya aku tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas”

Al-Dlaruriyyatu al-Khamsah berikutnya adalah hifdhul mâl, yaitu penjagaan harta. Dalil asal dari penjagaan harta ini adalah hadits, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Shahih Bukhari, No. Hadits. 1477:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنِي كَاتِبُ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ "رواه البخاري

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT membenci untuk kalian tiga perkara: dikatakan dan mengatakan (perdebatan), menyia-nyiakan harta dan banyak tanya.” HR. Bukhary.

Menyia-nyiakan harta termasuk bagian yang dibenci oleh syari’at sebagaimana hadits di atas. Termasuk tindakan menyia-nyiakan barang ada beberapa perincian, sebagaimana dalam catatan kaki dari Kitab tersebut, yaitu: 

إضاعة المال -  بإنفاقه في المعاصي أو الإسراف فيه في المباحات

Artinya: “Menyia-nyiayakan harta, yaitu menginfakkannya dalam kema’siatan, atau berlebih-lebihan dalam penggunaannya untuk perkara yang mubah”

Mencermati qaul di atas, dalam kajian fiqih transaksi, maka termasuk bagian dari tindakan melakukan hifdhu al-maal adalah tindakan hajr (pemblokiran) oleh bank, tindakan pre-emption (menunda pemberian hak atas ahli waris yang safîh), mencegah keluarnya peredaran uang ke luar negeri, dan lain sebagainya. 

Bersambung...

Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean, Kab. Gresik, Jatim

Selasa 26 Desember 2017 8:30 WIB
Konsepsi Darurat dalam Sistem Ekonomi Perbankan Syariah
Konsepsi Darurat dalam Sistem Ekonomi Perbankan Syariah
Terkadang karena faktor kebutuhan darurat, seseorang melakukan hal-hal yang sejatinya dilarang oleh nash syara’. Islam pun menjamin kebolehan akan hal tersebut, selagi dalam batas-batas kewajaran dan sebatas upaya mempertahankan hidup. Bangkai yang semula haram, diperbolehkan bagi orang yang tidak menemukan makanan apa pun selain itu. Sudah umum berlaku kaidah di kalangan para pengaji fiqih, bahwa bahaya harus dihilangkan. Sementara itu untuk menghilangkan unsur bahaya, berlaku kaidah:

الضرورة تبيح المحظورات

“Kondisi darurat memaksa diperbolehkannya hal yang dilarang”

Bagaimana jika hal itu diterapkan pada kondisi darurat, namun dengan objek yang memiliki sifat hukum makruh atau setidaknya khilâful aula (menyelisihi pendapat yang utama)? 

Jawabnya, tentu dalam hal ini lebih diperbolehkan dibanding untuk kasus yang pertama di atas. Karena ada kaidah: 

ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها

“Apa saja yang diperbolehkan karena darurat, ditentukan menurut kadar bahayanya.”

Syekh Muhammad Mushthafa Al-Zuhaily, seorang ulama kontemporer abad ini, yang bermukim di Damaskus, dalam kitabnya al-Qawâ‘idul Fiqhiyyah wa Tathbîqatiha fil Madzâhibil Arba’ati: 1/281 menjelaskan bahwa:

هذه القاعدة قيد لقاعدة" الضرورات تبيح المحظورات "للتنبيه على أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظور إنما يرخص منهالقدر الذي تندفع به الضرورة فحسب، فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليسله أن يتوسع في المحظور، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط، فالاضطرار إنما يبيح المحظورات بمقدار ما يدفع الخطر

Artinya: “Kaidah ini bermanfaat untuk membatasi penerapan kaidah ‘al-dlarûrâtu tubîhu al-mahdhûrât”, berfaedah memberikan tanbih (peringatan) bahwasannya hal-hal yang dilarang syara’ namun karena adanya darurat, adalah hanya dirukhshah menurut kadar bisanya menolak kedaruratan tersebut. Ketika seseorang terpaksa melakukan perkara yang dilarang syara’, maka baginya tidak boleh membuat-buat keluasan di dalam perkara tersebut, melainkan dicukupkan sekedar mampu menolak bahaya saja. Pembolehan ini hanya cukup untuk menolak kekhawatiran.”

Tidak membuat-buat keluasan dalam perkara yang dilarang syara’ ini maksudnya adalah tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan hal yang dilarang tersebut, adalah dengan batasan hilangnya rasa “kekhawatiran” sehingga “hidupnya” terselamatkan. Bila rasa kekhawatiran ini sudah hilang, maka hilang pula ‘illah (alasan) hukum rukhshah (keringanan)-nya. 

Intinya adalah bahwa konsep darurat ini berlaku untuk mempertahankan “eksistensi” atau “hak hidup”. Selama ini, wacana yang sering kita temukan adalah bahwa hak hidup itu adanya pada manusia. Seluruh ulama sepakat bahwa mempertahankan hak hidup manusia dalam situasi dlarurat itu adalah boleh bahkan wajib. Misalnya suatu misal ada orang yang melaksanakan sholat, di tengah sholatnya ia melihat ada anak kecil lari menuju ke tempat yang berbahaya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Padahal membatalkan sholat hukumnya adalah haram. Ternyata, kitab turats menyebutkan bahwa menyelamatkan nyawa anak kecil tersebut hukumnya adalah wajib, sehingga orang tersebut juga wajib membatalkan sholatnya. Ini merupakan konsistensi fiqih untuk kasus darurat, dan bukan merupakan sebuah alasan yang dicari-cari untuk melaksanakan perkara yang dilarang. 

Seiring pembahasan hak hidup, maka bolehkah bila konsep pertahanan “hak hidup” ini kita bawa dan diterapkan untuk sebuah lembaga atau perseroan? Maka dalam hal ini, kita tidak boleh serta merta menjawabnya “tidak boleh”. Mengapa, karena dengan jawaban tersebut, kita sebenarnya justru terjebak di dalam ketidakkonsistenan konsep “dlarurat”. 

Dalam terminologi qiyas, kita dibenarkan untuk menganalogikan sebuah kejadian dengan kejadian lainnya selagi rukun qiyasnya terpenuhi. Imamuna Al-Syafi’i, sebagaimana dikutip oleh Al-Syairazy dalam kitab Thabaqatu al-Fuqaha’: 71, beliau menjelaskan:

وَ مَنْ تَنَازَعَ ِممَّنْ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ ص رَدَّ اْلاَمْرَ اِلىَ قَضَاءِ اللهِ ثُمَّ قَضَاءِ رَسُوْلــِهِ. فَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْمَا يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهِ قَضَاءٌ نَصًّا فِيْهِمَا وَلاَ فِى وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَدُّوْهُ قِيَاسًا عَلَى اَحَدِهِمَا

“Barang siapa berselisih pendapat setelah wafatnya Rasulillah SAW, maka [hendaknya] mengembalikan perkara [yang diperselisihkan] tersebut kepada ketentuan Allah SWT, kemudian ketentuan Rasul-Nya. Jika ia tidak menemukan ketetapan hukum sebagaimana yang diperselisihkannya tesebut di dalam keduanya, atau salah satu dari keduanya, maka [hendaknya] mereka mengembalikan hukum tersebut dengan qiyas berdasar salah satu dari keduanya.”

Beliau Imam Syafi’i menyarankan agar kita menggunakan qiyas untuk kasus-kasus baru yang timbul yang memungkinkan terjadinya perselisihan di kalangan fuqaha’ zamannya. Lantas di mana unsur kesamaan antara pertahanan “hak hidup” manusia dengan “hak hidup sebuah lembaga”? Dalam konsep ini, kita perlu memilah terlebih dahulu soal lembaga yang wajib kedudukannya dipertahankan. Karena hidup manusia hukumnya wajib dijaga, maka alasan utama wajibnya pertahanan eksistensi lembaga adalah bila lembaga tersebut juga berstatus“wajib keberadaannya” serta menguasai hajat hidup orang banyak. 

Kita tentu tidak bisa meng-qiyas-kan kedudukan penjagaan hak hidup manusia dengan penjagaan eksistensi lembaga-lembaga yang sifatnya temporer, yang tidak menjamin khalayak, atau lembaga yang ada atau ketiadaannya sama sekali tidak dibutuhkan bahkan tidak berpengaruh besar terhadap hajat orang banyak. Mengapa? Karena status hukum mempertahankannya tidak sepadan dengan kewajiban penjagaan eksistensi hidup manusia. 

Adapun lembaga yang wajib dijaga, misalnya eksistensi lembaga ekonomi syari’ah. Keberadaan lembaga ini status hukumnya adalah wajib eksistensinya, karena ia merupakan wadah pelaksana mewujudkan sistem keuangan bebas riba (zero riba). Penyamaan penjagaan eksistensi ini bisa diqiyaskan dengan penjagaan eksistensi manusia, karena sama-sama wajibnya. 

Dengan demikian, dimana letak relevansi konsepsi darurat sebagaimana diuraikan di muka? 

Bila kita sepakati bahwa eksistensi lembaga keuangan atau lembaga ekonomi syari’ah ini sebagai yang wajib dijaga, maka dalam beberapa hal terkait dengan hukum darurat sejatinya juga bisa berlaku untuk lembaga ini. Mengingat hajat yang dipayunginya adalah umat Islam, maka produk hukum yang dijadikan landasan, tentunya tidak boleh sampai menjurus ke perkara yang benar-benar haram. Paling tidak statusnya adalah makruh, atau khilaful aula (menyelisihi pendapat yang utama).

Suatu misal penerapan akad salam (pesan) dalam lembaga keuangan syariah. Aplikasi akad ini secara tidak langsung menjadi berganda. Bagaimana tidak? Di satu sisi, pihak perbankan mengadakan akad dengan nasabah selaku pemesan, namun di sisi yang lain ia melakukan akad dengan pihak pemasok, seperti dealer, supplier, atau pihak ketiga lainnya. Bagaimana penerapan akad salam ini di perbankan syari’ah? Ternyata perbankan syari’ah menggunakan akad ini untuk membuat skema pembiayaan kepada petani dalam jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2 – 6 bulan. 

Skema pembiayaan Bank ke petani ini dimaksudkan untuk menggantikan sistem kredit dengan bunga bank yang selama ini dianggap riba. Prosesnya, seorang petani yang kesulitan biaya produksi pertanian mendatangi Bank untuk memperoleh pinjaman modal. Selanjutnya, Bank melakukan survei ke lokasi pertanian petani untuk memastikan ketersediaan lahan dan memastikan komuditas apa yang akan ditanam oleh petani. Berikutnya Bank memesan semua hasil komuditas yang akan ditanam oleh petani untuk dibeli dengan bank melakukan pembayaran di muka. Karena pihak Bank telah memesan semua produk hasil pertanian Si Petani, maka untuk pemasarannya, Bank menjalin kerjasama dengan perusahaan yang mau membeli produk tersebut dengan akad salam. Setelah masa panen tiba, petani menjual semua produknya ke bank syariah yang memberinya modal, lalu Bank menjualnya ke perusahaan yang telah memesan produk tersebut sebelumnya. Dari hasil penjualan, pihak Bank mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama dengan petani melalui bai’murabahah. Bai’ murabahah adalah jual beli barang sesuai harga aslinya dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

(Beberapa Problem Fiqih dalam Perbankan Syari’ah)
Sampai di sini, jika kita teliti mekanisme dan alur pinjaman Bank Syariah ke Petani, sejatinya terdapat beberapa persoalan yang menyangkut akad syariah. Akad ini dalam pandangan fiqih statusnya masih diperselisihkan, namun pendapat yang kuat (rajih) menyatakan ketidakbolehannya. Berikut ini merupakan daftar yang diperselisihkan itu:

1. Peran Bank selaku makelar produk
2. Pembelian dengan pembayaran di muka sebelum masa tanam yang diatasnamakan akad salam
3. Meminjami modal dengan kewajiban si petani menjual komuditas panennya ke pihak yang meminjami
4. Nisbah rasio keuntungan dari akad bai’ murabahah yang dibagi antara pihak Bank dan Petani yang tidak ma’lum oleh Si Petani.

Keempat persoalan ini dianggap sebagai legal oleh Bank Syariah, dan halal, meskipun menselisihi pendapat/qaul ulama yang rajih dan telah menyatakan larangannya. Sebagai contoh ulasan, kita ambil salah satu, yakni kupasan akad salam dalam kitab Turats

Dalam kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh V/269, disebutkan:

واتفق أئمة المذاهب على أن السلم يصح بستة شروط: وهي أن يكون في جنس معلوم، بصفة معلومة، ومقدار معلوم، وأجل معلوم، ومعرفة مقدار رأس المال وتسمية مكان التسليم إذا كان لحمله مؤنة ونفقة

Artinya: "Para imam madzhab sepakat bahwa sahnya akad salam adalah disebabkan terpenuhinya 6 syarat, yaitu bila 1) jenis, 2) sifat barang, 3) kadar, 4) tempo pesanan seluruhnya diketahui, dan 5) mengetahui besarnya modal, serta 6) menyebutkan tempat penyerahan apabila untuk membawa pesanan tersebut membutuhkan adanya biaya serta nafaqah [kendaraan].

Berdasarkan kriteria syarat ini, maka ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi dalam akad salam tersebut, antara lain: sifat barang yang dipesan saat akad salam dilangsungkan dan kadar barang yang dipesan. Jangankan kadar, menanam saja belum. Namun, pihak Bank Syariah berani menerapkan kebolehannya karena adanya pendapat sebagian kecil ulama yang hanya mensyaratkan ra’sul al-mâl (modal) dan al-muslam fîh (barang yang dipesan). Dalam hal ini ada banyak perbedaan. 

Demikian juga terhadap seberapa besar ujrah samsarah (makelar) juga tidak disebutkan secara jelas. Terkait dengan hal ini, para ulama masih memperselisihkan terhadap kebolehannya. Meski demikian, sebagian besar ulama masih memperbolehkan akad samsarah kendati tidak diketahui berapa besar ujrah yang bakal diberikan. Sebagaimana dikutip dalam kitab al-Madzahib al-Arbaah: 3/129:

ومن ذلك أجرة السمسار والدلال. فإن الأصل فيه عدم الجواز لكنهم أجازوه لحاجة الناس إليه

Artinya: “Sebagian dari permasalahan tersebut adalah gaji makelar dan pemberi rujukan (yang tidak diketahui), karena sesungguhnya dalil asal adalah tidak membolehkan. Kendati demikian, para ulama masih mentolerirnya karena faktor kebutuhan manusia kepada jasa makelar.”

Pada kasus darurat, tidak diketahuinya upah selaku makelar ini masih dapat ditolerir karena adanya perhitungan upah atas dasar upah mitsil (upah standar). Padahal pendapat yang terkuat adalah ketidakbolehannya mengangkat makelar tanpa diketahui upahnya. Sebagaimana hal ini terdapat dalam kitab al-Mughni al-Muhtaj: 3/431:

ثم شرع في الركن الرابع، وهو الجعل، فقال: (ويشترط) لصحة الجعالة (كون الجعل) مالاً (معلوماً) لأنه عوض كالأجرة، ولأنه عقد جوز للحاجة، ولا حاجة لجهالة العوض

Artinya: “Selanjutnya rukun yang keempat adalah upah. Mushannif berkata: Disyaratkan untuk syarat sahnya ju’alah adalah adanya upah harta yang diketahui karena sesungguhnya ‘iwadl merupakan ujrah. Karena sesungguhnya suatu akad diperbolehkan adalah karena adanya hajat. Tidak ada hajat bagi orang yang tidak mengetahui upah.”

Sementara dalam kasus darurat, yaitu kasus di mana upah makelar tidak diketahui, maka cara penyelesaian upah dikembalikan kepada adat kebiasaan, yaitu ujrah mitsil

Namun, apakah hal ini dibenarkan oleh syara’? Dan sampai kapan, kasus ujrah mitsil bagi makelar ini bisa berlangsung dalam situasi darurat? Ini persoalan yang lumayan rumit untuk diselesaikan dan membutuhkan pemikiran semua pihak dengan tetap mempertimbangkan hajat nol riba (zero riba) dan kondisi persaingan antara bank/lembaga keuangan syariah dan lembaga konvensional. Dan sesulit apapun permasalahan, hal itu tidak boleh membuat eksistensi lembaga sebagai yang harus ditiadakan, akan tetapi harus dibantu dengan disertai solusi hukum menurut manhaj Syafi’i yang berlaku di Indonesia.

Wallahu a’lam


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean, Kab. Gresik, Jatim.