IMG-LOGO
Bahtsul Masail

Hukum Beragama dengan Rujukan Langsung Al-Quran dan Hadits

Sabtu 30 Desember 2017 9:1 WIB
Share:
Hukum Beragama dengan Rujukan Langsung Al-Quran dan Hadits
Assalamu ’alaikum wr. wb.
Redaksi Bahtsul Masail NU Online yang kami hormati. Kadang kami menjumpai ada seorang yang kadar pengetahuan agamanya masih meragukan karena memang baru belajar Islam belum lama tetapi ia dengan percaya diri mengatakan, “Saya tidak mengikuti salah satu madzhab manapun, saya hanya mengamalkan apa yang disampaikan Al-Quran dan Sunah.”

Ketika ada orang lain yang memberikan penjelasan dengan merujuk kepada ulama yang kompeten dalam bidangnya, ia enggan menerimanya. Hal ini karena disebabkan ia merasa sudah bisa memahami kandungan ayat atau hadits yang ia sampaikan. Yang ingin kami tanyakan apakah sikap orang tersebut dapat dibolehkan? Wassalamu ’alaikum. wr. wb. (Nama Dirahasiakan/Jakarta)

Jawaban
Assalamu ’alaikum wr. wb.
Penanya yang budiman, semoga selalu dirahmati Allah SWT. Pengambilan putusan hukum dengan langsung merujuk pada nash Al-Quran maupun hadits adalah pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sembarang orang. Hanya orang-orang yang memiliki daya intektual yang memadai dengan ketentuan-ketentuan yang ketat.

Karena memang faktanya memahami sebuah ayat atau hadits bukanlah pekerjaan mudah, dibutuhkan penguasaan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu mushtalahul hadits, sharaf, nahwu, dan lain sebagainya. Di samping itu yang tak kalah pentingnya adalah menelisik pandangan-pandangan ulama sebelumnya yang mu’tabar.

Misalnya ketika kita berbicara tentang status hukum kejadian tertentu dengan merujuk kepada Al-Quran atau hadits, maka salah satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah memperhatikan pandangan para fuqaha terdahulu tentang bagaimana mereka memahami ayat atau hadits tersebut. Begitu juga pandangan para ahli tafsir atau pensyarah hadits yang sudah mu’tabar atau diakui.

Dari sini kemudian muncul pertanyaan apakah sikap orang tersebut dibolehkan mengingat ia adalah orang yang pengetahuan agamanya masih meragukan karena baru belajar tentang Islam?

Dalam kontkes ini, ada baiknya kami mengetengahkan kembali pandangan Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbili, seorang ulama besar yang wafat pada tahun 1914, penganut Madzhab Syafi’i dan Tarekat Naqsyabandiyyah. Dalam Kitab Tanwirul Qulub yang merupakan kitab yang sudah masyhur di kalangan pesantren, ia mengatakan sebagai berikut:

وَمَنْ لَمْ يُقَلِّدْ وَاحِدًا مِنْهُمْ وَقَالَ أَنَا أَعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُدَّعِيًا فَهْمَ اْلأَحْكَامِ مِنْهُمَا فَلاَ يُسْلَمُ لَهُ بَلْ هُوَ مُخْطِئٌ ضَالٌّ مُضِلٌّ سِيَّمَا فِيْ هَذَا الزَّمَانِ الَّذِيْ عَمَّ فِيْهِ الْفِسْقُ وَكَثُرَتْ فِيْهِ الدَّعْوَى الْبَاطِلَةُ  لِأَنَّهُ اسْتَظْهَرَ عَلَى أَئِمَّةِ الدِّيْنِ وَهُوَ دُوْنَهُمْ فِي الْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ وَاْلإِطِّلاَعِ

Artinya, “Barang siapa yang tidak mengikuti salah satu dari mereka (imam-imam madzhab) dan berkata, ‘Saya beramal berdasarkan Al-Quran dan hadits,’ dan mengaku telah mampu memahami hukum-hukum Al-Quran dan hadits, maka orang tersebut tidak bisa diterima. Ia bahkan termasuk orang yang bersalah, sesat dan menyesatkan, terutama pada masa sekarang ini di mana kefasikan merajalela dan banyak tersebar dakwaan atau klaim-klaim batil. Pasalnya, ia ingin mengungguli para pemimpin agama padahal ia di bawah mereka dalam ilmu, amal, integritas, dan analisis,” (Lihat Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbili, Tanwirul Qulub fi Mu’amalati ‘Allamil Ghuyub, Beirut, Darul Fikr, 1994 M/1414 H, halaman 75).

Jika pandangan Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbili ini ditarik ke dalam konteks pertanyaan di atas, maka pesan penting yang ingin disampaikan adalah ketidakbolehan bagi kita sebagai orang awam ketika berbicara mengenai persoalan untuk merujuk langsung Al-Quran dan hadits dengan mengabaikan pandangan-pandangan ulama yang sudah dianggap mu’tabar atau diakui dan diterima pendapatnya.

Hal ini lebih dikarenakan kerendahan tingkat keilmuan, amaliah, dan analisis kita dibanding dengan mereka. Lain ceritanya ketika yang berbicara tentang suatu hukum adalah orang-orang yang bisa dikategorikan sebagai orang yang mumpuni, memiliki pengetahuan mendalam dan luas tentang hukum Islam.

Demikian jawaban singkat yang dapat kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamu ‘alaikum wr. wb.



(Mahbub Maafi Ramdlan)
Share:
Rabu 27 Desember 2017 18:1 WIB
Hukum Belanja di Minimarket hingga Warung Kecil Gulung Tikar
Hukum Belanja di Minimarket hingga Warung Kecil Gulung Tikar
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Redaksi Bahtsul Masail NU Online, kehadiran minimarket menjamur hingga pelosok kampung. Sebagaimana kita ketahui sebagian dari masyarakat kita juga membuka warung. Pertanyaan saya, bagaimana hukum berbelanja di berbagai minimarket setempat yang berakibat kematian atau penutupan toko-toko warga? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamu ‘alaikum wr. wb. (Syamsul Bahri/Lampung Timur).

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya yang budiman, semoga Allah SWT menurunkan rahmat-Nya untuk kita semua. Kehadiran minimarket menjadi problematis di tengah perkampungan. Pasar swalayan kecil ini dianggap oleh sebagian masyarakat lebih berdaya tarik. Secara otomatis, kehadiran minimarket seperti ini menurunkan omset warung-warung di sekitarnya dan perlahan mematikan mereka.

Masalah ini diangkat juga dalam Sidang Komisi Bahtsul Masail Waqi’iyyah pada Musyawarah Nasional Alim Ulama NU yang berlangsung di Mataram pada 23-25 November 2017.

Forum para kiai waktu itu menjawab bahwa masyarakat boleh secara syar‘i berbelanja di minimarket tersebut. Hanya saja forum ini menganjurkan masyarakat untuk berbelanja di toko milik saudara atau tetangga sendiri karena mengandung nilai silaturahmi. Mereka mengutip salah satunya Kitab Al-Majmu‘ karya Imam An-Nawawi sebagai berikut:

فَرْعٌ) قَالَ الْغَزَالِيُّ الْأَسْوَاقُ الَّتِي بَنَاهَا السَّلَاطِينُ بِالْأَمْوَالِ الْحَرَامِ تَحْرُمُ التِّجَارَةُ فِيهَا وَسُكْنَاهَا فَإِنْ سَكَنَهَا بِأُجْرَةٍ وَكَسَبَ شَيْئًا بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ كَانَ عاصِيًا بِسُكْنَاهُ وَلَايَحْرُمُ كَسْبُهُ وَلِلنَّاسِ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُ وَلَكِنْ إنْ وَجَدُوا سُوقًا أُخْرَى فَالشِّرَاءُ مِنْهَا أَوْلَى لِأَنَّ الشِّرَاءَ مِنْ الْأُولَى إعَانَةٌ لِسُكَّانِهَا وَتَرْغِيبٌ فِي سُكْنَاهَا وَكَثْرَةُ أُجْرَتِهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

Artinya, “(Ini satu cabang masalah) Imam Al-Ghazali mengatakan, ‘Aktivitas penjualan dan pengambilan lapak di dalam bangunan pasar yang difasilitasi pemerintah dengan biaya yang haram, juga haram dilakukan. Kalau seseorang menempatinya dengan biaya sewa tertentu dan ia membuka usaha dengan cara syar‘i, maka ia terbilang bermaksiat atas pengambilan lapaknya. Sedangkan usahanya sendiri tidak diharamkan. Masyarakat juga boleh menurut syar‘i berbelanja kepadanya. Tetapi jika ada pasar alternatif, masyarakat tentu lebih utama berbelanja di pasar alternatif tersebut karena aktivitas belanja di pasar sebelumnya itu tidak lain menolong penjual yang menempati lapak, membuat ‘nyaman’ penempatan lapak, dan tentu saja memperbanyak modal bagi penjual untuk biaya sewa lapak,” (Lihat Imam An-Nawawi, Al-Majmu‘ Syarhul Muhadzdzab, Kairo, Maktabah At-Taufiqiyyah, tanpa catatan tahun, juz IX, halaman 321).

Melalui pandangan Imam An-Nawawi itu, forum para kiai ini melakukan pembelaan bagi warung-warung kecil yang dikelola masyarakat. Mereka mengatakan, selagi ada pasar atau toko alternatif di luar minimarket yang juga menyediakan kebutuhan masyarakat, sebaiknya warga berbelanja di warung tersebut.

Kadar pahala berbelanja di toko atau warung masyarakat jauh lebih besar dibanding berbelanja di minimarket sebagai pandangan Sayyidina Ali RA yang dikutip Imam Al-Ghazali dalam Ihya ‘Ulumiddin sebagai berikut:

الصفة السادسة أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام فتكون صدقة وصلة رحم وفي صلة الرحم من الثواب ما لا يحصى قال علي رضي الله عنه لأن أصل أخا من إخواني بدرهم أحب إلي من أن أتصدق بعشرين درهما ولأن أصله بعشرين درهما أحب إلي من أن أتصدق بمائة درهم ولأن أصله بمائة درهم أحب إلي من أن أعتق رقبة

Artinya, “Sifat keenam adalah pertalian kerabat dan hubungan darah sehinga bernilai sedekah dan silaturahmi sekaligus. Silaturahmi sendiri mengandung banyak pahala yang tak terhingga. Sayyidina Ali RA mengatakan, ‘Silaturahmi sambil memberikan satu dirham kepada salah seorang saudaraku lebih kusukai dibanding sedekah 20 dirham (kepada orang lain). Silaturahmi sambil memberikan 20 dirham kepada salah seorang saudaraku lebih kusukai dibanding sedekah 100 dirham (kepada orang lain). Silaturahmi sambil memberikan 100 dirham kepada salah seorang saudaraku lebih kusukai dibanding sedekah dengan cara memerdekakan seorang budak perempuan,’” (Lihat Imam Al-Ghazali, Ihya ‘Ulumiddin, Mesir, Maktabah Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1939 M/1358 H, juz I, halaman 227).

Sebagaimana diketahui bahwa harga budak saat itu tidak murah. Meskipun demikian, Sayyidina Ali RA lebih memilih bersedekah 100 dirham untuk kerabat atau tetangga karena sedekah kepada kerabat dan silaturahmi adalah sebuah kebaikan yang tak terhingga.

Dari dua kutipan di atas, para kiai tidak menyarankan masyarakat berbelanja di minimarket selagi kebutuhan mereka terpenuhi oleh warung atau toko kecil yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.



(Alhafiz Kurniawan)
Selasa 26 Desember 2017 18:3 WIB
Hukum Jual Beli Buku Agama, Puisi, dan Ilmu Pengetahuan
Hukum Jual Beli Buku Agama, Puisi, dan Ilmu Pengetahuan
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Redaksi Bahtsul Masail NU Online, kebutuhan masyarakat akan ilmu agama seperti tafsir, hadits, fikih, tasawuf, dan lain sebagainya tidak bisa ditahan. Oleh karena itu sejumlah pengusaha mengalirkan modalnya di bidang percetakan dan penerbitan buku-buku agama itu. Pertanyaannya, apakah pandangan agama perihal penjualan buku-buku agama ini? Mohon keterangannya. Terima kasih. Wassalamu ‘alaikum wr. wb. (Abdul Aziz /Tangsel).

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya yang budiman, semoga Allah SWT menurunkan rahmat-Nya untuk kita semua. Sebagaimana kita tahu bahwa tingkat melek agama masyarakat Indonesia kini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Seiring dengan itu kebutuhan akan buku-buku agama itu seperti tafsir, hadits, fikih, atau kajian tematik keislaman juga tetap tinggi meski banyak juga masyarakat yang mencari informasi keislaman di dunia maya.

Secara hukum, menjual buku-buku agama tidak masalah. Selain buku-buku agama, penjualan buku-buku lain yang menjadi kebutuhan masyarakat dan tentu saja buku yang mengandung konten bermanfaat bagi mereka tidak masalah menurut syara‘. Hal ini disinggung oleh Imam An-Nawawi sebagai berikut:

فرع) قال اصحابنا يجوز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والادب والشعر المباح المنتفع به وكتب الطب والحساب وغيرهما مما فيه منفعة مباحة

Artinya, “(Ini cabang masalah) ulama kami dari kalangan Syafi‘iyah menyatakan, penjualan buku-buku hadits, fikih, bahasa, sastra, puisi yang mengandung konten mubah dan bermanfaat, buku kedokteran, buku ilmu hitung, atau buku-buku lain yang mengandung manfaat dan bersifat mubah, boleh menurut syar‘i,” (Lihat Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab, Kairo, Maktabah At-Taufiqiyyah, tanpa catatan tahun, juz IX, halaman 228).

Pada prinsipnya, buku-buku yang mengandung informasi penting atau membantu manusia untuk mengembangkan diri diperbolehkan. Semua buku yang bermanfaat untuk manusia secara pribadi dan secara umum boleh diperjualbelikan. Pasalnya, ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya menunjang kehidupan manusia di dunia ini.

Adapun perihal penjualan buku agama, para pengusaha tidak perlu takut dianggap menjual agama. Keberadaan mereka justru penting sebagai bagian dari dakwah agama itu sendiri.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.



(Alhafiz Kurniawan)
Selasa 26 Desember 2017 7:3 WIB
Pemberian Izin Usaha Minimarket Berpotensi Mafsadat dalam Syariat Islam
Pemberian Izin Usaha Minimarket Berpotensi Mafsadat dalam Syariat Islam
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Redaksi Bahtsul Masail NU Online, belakangan ini kehadiran minimarket tidak lagi bisa dibendung. Pasar swalayan kecil ini sudah menjamur dan merangsek hingga ke pelosok-pelosok dusun. Pertanyaan saya, bagaimana hukum agama memandang pemerintah sebagai pemegang otoritas atas izin usaha tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamu ‘alaikum wr. wb. (H Sadzili/Banjar).

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya yang budiman, semoga Allah SWT menurunkan rahmat-Nya untuk kita semua. Kehadiran minimarket yang menjamur hingga pelosok kampung di Indonesia menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Satu sisi kehadiran minimarket dianggap membawa berkah karena memudahkan masyarakat yang semakin kompleks. Pasar swalayan kecil ini dianggap oleh sebagian masyarakat lebih nyaman dalam berbelanja. Di samping itu minimarket melayani sejumlah kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dipenuhi oleh warung-warung kecil yang dikelola warga.

Sisi lain pasar swalayan kecil yang masuk hingga kampung-kampung ini juga membawa serta efek negatif bagi perkembangan usaha kecil masyarakat sekitar. Kehadiran minimarket dengan sendirinya menurunkan daya beli masyarakat terhadap warung-warung kecil di sekitarnya yang pada gilirannya juga gulung tikar.

Kehadiran minimarket ini tidak lepas dari pemberian izin usaha melalui surat izin usaha perdagangan (SIUP) oleh pemerintah. Lalu bagaimana padangan Islam terkait memberikan izin usaha (retail) yang berpotensi menimbulkan mafsadah rakyat sekitar (toko-toko umat)?

Masalah ini diangkat dalam Sidang Komisi Bahtsul Masail Waqi’iyyah pada Musyawarah Nasional Alim Ulama NU yang berlangsung di Mataram pada 23-25 November 2017.

Forum bahtsul masail ketika itu memberikan dua jawaban. Pertama, pemerintah tidak diperbolehkan mengeluarkan izin usaha apabila dampak mafsadah minimarket itu lebih besar dibanding mashlahat yang dirasakan, semisal mengakibatkan terjadinya monopoli harga. Tetapi pemerintah boleh mengeluarkan izin usaha jika mashlahat pasar swalayan kecil itu bagi masyarakat lebih besar.

Forum yang terdiri atas para kiai dari pelbagai daerah di Indonesia ini antara lain mengutip sejumlah pandangan ulama, salah satunya Syekh Wahbah Az-Zuhayli.

القاعدة الثالثة ترتب ضرر أعظم من المصلحة: إذا استعمل الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه، ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه، أويساويها، منع من ذلك سداً للذرائع، سواء أكان الضرر الواقع عاماً يصيب الجماعة، أوخاصاً بشخص أو أشخاص

والدليل على المنع قول الرسول صلّى الله عليه وسلم: «لاضررولاضرار» وعلى هذا فإن استعمال الحق يكون تعسفاً إذا ترتب عليه ضرر عام، وهو دائماً أشد من الضرر الخاص، أوترتب عليه ضرر خاص أكثر من مصلحة صاحب الحق أو أشد من ضرر صاحب الحق أو مساو لضرر المستحق. أما إذا كان الضرر أقل أو متوهماً فلا يكون استعمال الحق تعسفاً

Artinya, “Kaidah ketiga adalah dampak mudharat yang lebih besar disbanding maslahatnya. Ketika seseorang menggunakan haknya dengan tujuan mewujudkan sebuah kemaslahatan yang dapat dilakukan, tetapi usahanya menimbulkan mudharat bagi orang lain yang lebih besar dibanding atau setara dengan maslahat yang direncanakan, maka harus dicegah sebagai bentuk preventif, sama saja apakah mudharat itu bersifat umum yang menimpa banyak orang atau bersifat khusus orang per orang.

Argumentasi atas larangan ini adalah sabda Rasulullah SAW, ‘Tidak mudharat dan memudharatkan.’ Atas dasar ini penggunaan hak itu menjadi sebuah kelaliman bila berdampak mudharat secara umum dan ini jelas lebih lebih bahaya dari mudharat secara khusus; atau dampak mudharat secara khusus yang lebih banyak dibanding kemaslahatan pemegang hak, atau lebih bahaya dari mudharat yang diterima pemegang hak, atau setara dengan mudharat orang yang berhak. Sedangkan bila mudharat itu lebih kecil atau masih bersifat spekulasi, maka penggunaan hak usaha itu bukan kelaliman,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Beirut, Darul Fikr, juz 4, halaman 392).

Muncul pertanyaan dalam forum, apakah pemerintah wajib mencabut izin usaha tersebut bila pemerintah sudah terlanjur mengeluarkan izin bagi minimarket tersebut?

Forum ini menyatakan bahwa pemerintah wajib melakukan upaya proteksi ekonomi bagi masyarakat bawah sehingga harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan hingga harus mencabut izin. Forum ini mendasarkan pandangannya pada kutipan fikih empat madzhab berikut ini:

قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر، ولا ضرار) والضرار هو الضرر، ومعناه، إنه ينبغي لكل مسلم أن يرفع ضرره عن غيره. ويجب على كل ‏رئيس قادر سواء كان حاكماً، أو غيره أن يرفع الضرر عن مرؤوسيه، فلا يؤذيهم هو، ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم. ومما لا شك فيه، ان ترك ‏الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر، يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه

Artinya, “Pengertian sabda Rasulullah SAW, ‘Tidak mudharat dan memudharatkan’ adalah semestinya seorang Muslim menghilangkan mudharat dari saudaranya. Setiap pemimpin apakah ia pemerintah atau bukan wajib melenyapkan mudharat dari para pengikut atau masyarakatnya. Ia tidak boleh menyakiti mereka. Ia tidak boleh mengizinkan siapapun untuk menyakiti mereka. Tidak perlu disangsikan, pembiaran atas masyarakat dengan misalnya ketiadaan regulasi yang dapat memproteksi mereka dari tindakan menyakitkan dan mudharat jelas bertentangan dengan semangat hadits ini. Karena itu, setiap regulasi yang mengandung maslahat dan melenyapkan mudharat diafirmasi dan direstui oleh syariat,” (Lihat Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba‘ah, juz V, halaman 193).

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.



(Alhafiz Kurniawan)