IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Ijtihad untuk Perbankan Syariah pada Kasus Bai’u Hukmi dan Qabdlu Hukmi

Ahad 31 Desember 2017 13:30 WIB
Share:
Ijtihad untuk Perbankan Syariah pada Kasus Bai’u Hukmi dan Qabdlu Hukmi
Pendirian bank syariah di Indonesia dengan fokus peningkatan kualitas muamalah masyarakat Muslim di Indonesia adalah sebuah keniscayaan dalam ijtihad. Semuanya berangkat dari dalil asal bahwa menyiapkan sebuah sistem perbankan zero riba adalah berlandaskan pada keputusan dalil qath’i halalnya jual beli dan haramnya riba. Dengan demikian, untuk mencapai kondisi zero riba, segala wasilah menuju ke arahnya, sangat mungkin untuk diusahakan. Sebuah kaidah fiqih mengatakan:

مالايتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: “Segala sarana menuju sempurna perkara wajib maka wajib pula menyediakan sarana tersebut.”

Masalahnya adalah, upaya memberikan landasan fiqih terhadap beberapa praktik muamalah perbankan syariah terkadang menemui beberapa kendala. Kendala yang amat mungkin terjadi adalah konsepsi fiqih turats (fiqih tradisi/klasik) yang kadang seolah bertentangan dengan konsepsi muamalah modern. Untuk itulah pemikiran terus-menerus dan upaya menggali potensi masuk ke dalam keabsahan akad muamalah modern, sangat diperlukan. 

Banyak wasilah yang bisa dipergunakan oleh para pemikir dan praktisi perbankan syariah ini. Qaidah ‘urfiyah, istihsan, konsepsi maslahatul mursalah, istishhab, memiliki peluang untuk dimanfaatkan. Pertimbangan pesatnya kemajuan teknologi dan faktor yang memungkinkan penjagaan dari unsur ghabn dan tadlis (penipuan), juga dapat dijadikan bahan masukan pertimbangan. Jika produk lama fiqih umumnya menggunakan data murasalah (surat-menyurat) yang diantarkan langsung oleh jasa kurir, bisa jadi kondisi ini bisa dipangkas melalui peran hightech, seperti email, telekonferensi, faximile, telepon, dan lain-lain. 

(Baca juga: Beberapa Problem Fiqih dalam Perbankan Syari’ah)
Dalam pasar saham misalnya, peran hightech sangat tampak mendominasi transaksi jual-belinya. Padahal dalam fenomena pasar saham, lebih banyak dihuni oleh data dan dokumen. Konsep jual-beli yang sebelumnya harus yadan bi yadin (serah terima tangan), memungkinkan menjadi diubah fungsinya menjadi akad mubaya’ah hukmiyah (jual beli hukmi). Jika mubaya’ah sudah berlangsung secara hukmi, maka aqad qabdlu-nya juga pasti berlangsung secara hukmi. Bagaimana dengan syarat harus mengetahui sifat dan jenis barang sebagaimana disyaratkan dalam fiqih klasik? Dalam hal ini, maka dikembalikan kepada kasus urfi (adat/tradisi) yang berlaku di kalangan masyarakat pialang bursa efek.

Mubaya'ah hukmi adalah jual beli yang disertai perpindahan kepemilikan barang yang berlaku melalui nota/dokumen. Qabdlu hukmi, adalah penerimaan hak tamlik atas suatu barang melalui dokumen.

القبض الحكمي هو كل ما تتحق به الحيازة والتمكن من التصرف بحسب العرف السائد من غير تناول باليد أو قبض حسي

Artinya: "Al-Qabdlul hukmi adalah setiap perkara yang bisa memastikan kepemilikan barang dan memungkinkan penggunaannnya secara 'urf setempat meski tanpa harus memegang aset atau memegang secara fisik (legal ownership)." (Wahbah Al Zuhaily dalam kitab al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu)

Dalam kasus mubaya'ah hukmi dan qabdlu hukmi ini permasalahan yang mungkin timbul adalah bagaimana dengan syarat harus mengetahui sifat dan jenis barang sebagaimana disyaratkan dalam fiqih klasik. Dalam hal ini, maka dikembalikan kepada kasus urfi (adat/tradisi) yang berlaku di kalangan masyarakat pialang bursa efek.

Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi’iyah di Mu’tamar NU ke-32 di Makasar, pernah membahas tentang konsepsi majelis dan pengaruhnya terhadap akad jual beli serta akad nikah. Para pembaca bisa merujuk ke hasil sidang tersebut agar mudah memahami arah tulisan ini.

Pada keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi’iyah di Muktamar NU ke-32, Makassar, para musyawwirin pertama kalinya mencoba menggali hukum transaksi jual beli barang dan kebutuhan akad nikah via elektronik seperti media telepon, email dan media siber yang lain. Jawaban dari permasalahan ini ternyata memutuskan bahwa hukum transaksi jual beli melalui media elektronik adalah dipandang sah apabila sebelum transaksi kedua belah pihak penjual dan pembeli “sudah melihat” mabi’ (barang yang diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik “sifat” maupun “jenis” mabi’ serta memenuhi syarat-syarat dan rukun jual belinya.

Pertanyaan kedua dari soal yang sama mencoba mengungkap hukum sah atau tidaknya akad jual beli pada majelis terpisah. Hasil keputusan sidang menyebutkan bahwa hukumnya tetap sah melakukan transaksi jual-beli meskipun berada di majelis yang berbeda. Jawaban dari kedua persoalan di atas ternyata tidak berlaku sama untuk kasus akad nikah. Alasannya tidak akan disampaikan oleh penulis, karena kita fokus pada konsepsi majelis transaksi jual beli yang merupakan landasan perbankan syariah yang sedang kita dalami ini. 

Pertanyaan ketiga, majelis musyawwirin Bahtsul Masail mencoba mengungkap hukum akad/transaksi wakalah dari seorang calon pengantin kepada seseorang yang hadir di majelis. Jawaban musyawwirin terkait dengan masalah tersebut ternyata juga memandang sah mewakilkan melalui SMS dengan batasan syarat yaitu aman dan sesuai dengan nafsu al-amri (sesuai kenyataan). 

Keputusan hasil sidang Bahtsul Masail muktamar dalam memandang konsepsi sahnya transaksi di atas, didasarkan pada teks rujukan beberapa kitab, antara lain Kitab Nihayatul Muhtaj: 11/280, Hasyiyah al-Bujairamy ‘ala al-Khathib: 2/403 dan 10/148, Hasyiyatul Jamal: 4/301, Syarah Al-Yaquuti al-Nafiis: 2/22, Al Syarwany Syarah Tuhfatul Muhtaj: 4/221. 

Salah satu yang dirasa perlu dicuplik oleh penulis pada kesempatan ini adalah dasar dari kitab Al-Syarwany Syarah Tuhfatul Muhtaj (4/221):

وينعقد] البيع من غير السكران الذي لا يدري لأنه ليس من أهل النية على كلام يأتي فيه فى الطلاق [بالكناية] مع النية] 
والكتابة لا على مائع أو هواء كناية فينعقد بها مع النية ولو لحاضر فليقبل فورا عند علمه ويمتد خيارهما لانقضاء مجلس قبوله [قوله: والكتابة إلخ] ومثلها خبر السلك المحدث فى هذه الأزمنة فالعقد به كناية فيما يظهر

Artinya: “(Sah) melakukan jual beli kecuali orang yang mabuk yang tidak menyadari, karena ia bukan termasuk ahli niat berdasarkan kalam yang akan disampaikan nanti tentang thalaq (dengan kiasan) disertai dengan niat.”

Syarah: 
“Menulis di atas sesuatu yang bukan benda cair atau udara adalah masuk unsur kinayah, dan sah bila disertai dengan niat meskipun menulisnya tersebut ditujukan kepada orang yang hadir, maka sebaiknya diterima dengan segera setelah diketahuinya (tulisan tersebut), namun sebaiknya waktu khiyar keduanya diperluas karena selesainya majelis penerimaan. (Ucapan mushannif: dan tulisan, dst) perumpamaannya adalah khabar al-suluki al-muhaddits (SMS) di zaman ini, maka transaksi dengannya merupakan contoh transaksi kinayah.”

Relevansi hasil Muktamar NU ini dengan realitas modern bursa efek dan perdagangan saham tampak menemui adanya korelasi. Rambu-rambu dari fiqih turats memandang legal standing akad ada pada nafsu al-amri (sesuai dengan kenyataan) dan keamanan transaksi. Aman jika dibawa dalam konteks perdagangan saham serta bursa efek bisa jadi masuk dalam wilayah ‘urf iklim perusahaan yang memandang bahwa dokumen transaksi sebagai barang yang bisa dipergunakan sebagai bukti telah terjadinya transaksi jual beli antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. 

Ibarat yang disampaikan oleh musyawwirin dengan menukil kitab Hasyiyatu al-Bujairami (10/147) tampaknya bisa menjadi batasan bagi keabsahan transaksi di atas, yaitu keberadaan unsur kecerdasan pihak yang terlibat. 

وليس لنا نكاح ينعقد بالكناية إلا بالكتابة وإشارة الأخرس إذا اختص بفهمها الفطن

Artinya: “Tidak sah bagi kita akad nikah dengan jalan kinayah kecuali lewat jalan kitabah atau isyarat orang yang tulis ketika bisa dipahami oleh orang yang pandai/cerdas.”

Dengan mengacu pada kutipan di atas, suatu akad dipandang sah dengan jalan tulisan (nota) namun dengan batasan bisa dipahami oleh orang yang cerdas. Lantas bagaimana dengan akad jual-beli lewat jalur dokumen, lalu menjual lagi melalui jalur dokumen pula, sementara unsur qabdlu-nya diwakili secara dokumen pula? Contoh riilnya kasus transaksi tawarruq di perbankan syariah, yang sebelumnya pernah kita bahas di sini. 

(Baca: Dilema Transaksi Tawarruq pada Lembaga Keuangan Syariah)
Sampai di sini, problematika tersebut sudah terjawab, bahwa akad tersebut masih masuk unsur sah, dengan syarat bisa dipahami oleh orang yang cerdas. Aplikasi pihak yang dimaksud sebagai “orang yang cerdas” di sini barangkali adalah Lembaga/Badan Perlindungan Dana Konsumen dan Nasabah Perbankan.” Namun, dimanakah ia berkedudukan?

Wallahu a’lam


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean, Kab. Gresik, Jatim.

Tags:
Share:
Kamis 28 Desember 2017 16:0 WIB
Lima Asas Perbankan Syariah (3): Hifdhud Din dalam Fiqih Transaksi
Lima Asas Perbankan Syariah (3): Hifdhud Din dalam Fiqih Transaksi
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa al-dharuriyyatu al-khamsah merupakan asas primer bagi fiqih transaksi. Ada lima asas primer, sebagaimana disampaikan oleh Al-Ghazaly dalam kitab Nadhariyatu al-Maqashidi ‘inda al-Imami Al-Syathiby: 1/43, bahwa: 

المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة من الملل، ولا شريعة من الشرائع هي: الدين والنفس، والعقل، والنسل، والمال

Artinya: “Ada lima maqashid yang tidak boleh lepas dari penjagaan dari setiap agama dan penerapan syari’at adalah: proteksi agama, penjagaan jiwa, akal, keturunan dan harta.”

Dari kelima maqashid atau (al-dharuriyyatu al-khamsah) ini, mana yang harus didahulukan antara masing-masing asas bila terjadi pertentangan di antara masing-masing asas tersebut. Imam Al-Ghazaly, sebagaimana disampaikan oleh Al-Syathiby dalam kitab yang sama mengatakan: 

قد أطال - رحمه الله - في الدفاع عن تقديم حفظ الدين على حفظ النفس، ومما قاله في ذلك: "فما مقصوده حفظ أصل الدين يكون أولى، نظرا إلى مقصوده وثمرته من نيل السعادة الأبدية في جوار رب العالمين

Artinya: “Sungguh, beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah, telah melakukan pembelaan atas dipilihnya mendahulukan upaya proteksi agama dibanding proteksi jiwa. Sebagaimana substansi pernyataan beliau: “Esensi proteksi agama lebih diutamakan, adalah karena melihat sisi tujuan dari al-dîn (dirisalahkan) dan buahnya dalam mencapai kebahagiaan abadi di sisi Rabbu al-‘Alamîn.”

Jadi, pada pokok bahasan ini, dengan mendasarkan pada qaul Imam Al-Ghazaly ini, maka proteksi agama dalam fiqih transaksi merupakan asas yang paling utama dibanding asas yang lain. Hal ini disebabkan karena Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur’an Surat al-Dzariyat: 56, bahwa: 

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Tiadalah Kami ciptakan Jin danmanusiamelainkan agar merekaberibahkepada-Ku.” 

Ayat ini mendapat penafsiran dari Imam Al-Thabary dalam kitab Tafsir Al-Thabary: 22/444, dengan menukil qaul dari Ibnu ‘Abbas radliyallahu ‘anhu:

ما خلقت الجنّ والإنس إلا لعبادتنا، والتذلل لأمرنا

Artinya: “[Maksud dari ayat tersebut adalah] Tiada Aku ciptakan Jin dan Manusia melainkan agar beribadah kepada-Ku dan pasrah terhadap perintah-Ku.” 

Mencermati beberapa konsep hifdhud dîn di atas, lantas apa yang menjadi objek sasaran dari hifdhud dîn dalam Fiqih Transaksi?

Terhadap hal ini, kita ingat kembali bahwa tujuan utama dari berdirinya Lembaga Keuangan/Perbankan Syari’ah adalah menyediakan sistem perbankan yang bebas riba (zero riba). 

Jika kita melihat konsep dasar munculnya riba, sebenarnya konsep ini timbul akibat adanya akad hutang-piutang (mudayyanah) yang mana pihak yang menghutangi mengambil manfaat dari orang yang dihutangi. Biasanya, pada sistem perbankan konvensional, pihak perbankan langsung membebani nasabah yang berhutang dengan skema persentase bunga. Skema persentase ini diperuntukkan sebagai imbal jasa atas keluarnya modal/keuangan kepada pihak yang berhutang. Melalui skema ini, pihak perbankan konvensional mendapatkan suplai pendanaan (funding) untuk operasionalnya berdasarkan persentase piutang yang ia berikan kepada nasabah. 

Namun demikian, konsep seperti ini ditentang oleh syari’at karena faktor syarat persentase bunga yang ditetapkan di muka tersebut. Syariat menyebutnya sebagai riba nasiah, yaitu riba yang diakibatkan oleh hutang-piutang. Dengan demikian, perbankan syariat tidak mungkin menerapkan akad mudayyanah ini dalam bagian sistem fundingnya. Sebagai alternatifnya, perbankan syariah harus memilih alternatif lain, antara lain melalui proses jual beli, atau investasi permodalan. 

Konsisten dalam (1) sistem zero riba, (2) prinsip jual beli yang dibenarkan oleh syari’at, serta (3) perjanjian kerja sama investasi modal, merupakan wujud penerapan dari hifdhud dîn dalam Fiqih Transaksi. Ini merupakan landasan utama, sehingga apabila ada suatu produk turunan baru yang menyalahi ketiga diktum dari hifdhud dîn ini, maka secara otomatis produk turunan tersebut harus ditolak oleh perbankan syariah.


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean, Kab. Gresik, Jatim

Kamis 28 Desember 2017 7:30 WIB
Lima Asas Perbankan Syariah (2): Hifdhun Nasl Produk Turunan Perbankan
Lima Asas Perbankan Syariah (2): Hifdhun Nasl Produk Turunan Perbankan
Ilustrasi (wordpress.com)
Pada tulisan yang lalu, kita sudah mengupas tentang tiga unsur pokok al-dlarurariyyat al-khams, antara lain: hifdhun nafs, hifdhul ‘aql, hifdhul mâl. Namun, pada tulisan kali ini, kita akan kaji satu unsur lainnya, yaitu hifdhun nasl dan penerapannya dalam perbankan syariah. 

(Baca:  Lima Asas Perbankan Syariah (1): Hifdhun Nafs, Hifdhul ‘Aql, Hifdhul Mal)
Hifdhun nasl asalnya merupakan sebuah konsepsi menjaga keturunan. Menjaga keturunan ini bisa mencakup memilih pasangan yang baik, mendidik anak, memberi nama, menafkahi dengan nafkah yang halal dan lain-lain. Dalil asal hifdhun nasl ini adalah berangkat dari QS Al-Ra’du: 38, yaitu:  

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Sesungguhnya kami benar-benar telah mengirim utusan sejak sebelummu (Muhammad) dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan keturunan. Dan tiada seorang pun dari utusan itu datang membawa suatu ayat kecuali atas seidzin Allah. Dan untuk setiap yang bernyawa ada sebuah kitab.”

Sebagaimana konsep hifdhun nasl bisa kita terapkan pada individu, selanjutnya kita bawa makna kontekstualnya ke dalam dunia perbankan/perseroan. Kontekstualiasi makna hifdhun nasl dalam perspektif perbankan syariah dapat mencakup banyak hal. Wujud dari hifdhun nasl ini bisa terdiri atas seluruh produk turunan perbankan, baik dalam bidang funding, financing maupun jasa.

Diawali dari kewajiban menjaga tetap berlangsungnya kerja perbankan merupakan bagian dari hifdhun nasl. Konteks hifdhun nasl terhadap nasabah bisa mencakup jaminan dana nasabah, jaminan tidak akan menemui itlaaf (rusak) akibat tasharruf oleh perbankan melalui istishna’ (investasi usaha), serta jaminan selalu untung. Ini bagian dari hifdhun nasl yang merupakan tantangan terberat bagi perbankan syari’ah. 

Bagaimana tidak berat? Dalam berbagai akad muamalah, setiap usaha yang mengatasnamakan usaha bersama, maka kedua belah pihak harus siap menanggung untung rugi. Sebagaimana skim pembiayaan dan permodalan di bank konvensional, yang selalu menjanjikan untung kepada nasabahnya. Namun, dalam konteks fiqih muamalah, hal seperti itu tidak ditemui. Untuk itu, pihak manajemen perbankan harus memutar otak untuk agar lubang skim ini bisa tertutupi melalui hilah atau oleh hasil usaha lain.

(Baca juga: Mengenal Konsep ‘Hilah’, Menyiasati Hukum Fiqih)
Seluruh produk perbankan syariah baik dalam rangka funding (pembiayaan), financing (penyaluran dana), maupun jasa, secara keseluruhan memiliki basis akad-akad muamalah. Produk funding yang terdiri atas deposito, tabungan, giro, basis akadnya mudlarabah dan wadi’ah. Itulah sebabnya mengapa produk funding diperbankan syari’ah selalu disemati dengan istilah mudlarabah ini, seperti giro wadi’ah, tabungan mudlarabah, deposito mudlarabah.

Sementara itu untuk produk financing selalu disemati dengan istilah al-musyarakah, seperti akad al musyarakah, bai’ al-murabahah, mudlarabah atau ijarah. Inilah sebabnya, mengapa kita akan selalu menemukan istilah skim pembiayaan oleh bank syari’ah, dengan istilah pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudlarabah dan pembiayaan ijarah (multijasa). 

Apa motif utama perbankan memberi nama produk funding dan financing tersebut berdasar akad muamalah? Jawabnya, semua itu ditujukan untuk menjaga al-nasl (produk turunan) dari perbankan syari’ah ini agar senantiasa terpercaya sebagai yang berbasis syariah. Untuk produk jasa seperti Forex (foreign exchange), transfer antar perbankan dan ATM, seluruhnya menggunakan dasar akad muamalah, misalnya bai’ al-sharf, hiwalah, ijarah, dan lain-lain. 

Gambaran di atas selintas memberikan kesan kepada kita bahwa upaya kontekstualisasi fiqh al-nasl dalam fiqih transaksi perbankan, adalah harus diaplikasikan melalui upaya memberikan legitimasi setiap produk perbankan dengan konsep-konsep fiqih turats. Dengan demikian, kerja dari Dewan Syariah perbankan terkait dengan upaya hifdhun nasl ini, secara tidak langsung adalah:

1. Ia harus mencari landasan hukum muamalah setiap produk perbankan, khususnya terkait dengan produk yang akan diluncurkan. 

2. Landasan hukum yang dipakai dasar harus sesuai dengan madzhab basis konsep perbankan tersebut akan diterapkan

3. Hukum yang dikeluarkan memiliki keterpaduan dengan konsepsi riel di masyarakat. Karena masyarakat Indonesia, mayoritas dilandasi khazanah fiqih klasik, maka hukum ini tidak boleh menabrak norma-norma yang telah digariskan oleh khazanah klasik tersebut

4. Hukum yang dikeluarkan harus tetap menimbang sisi kompetitifnya dengan perbankan konvensional, karena mustahil diberlakukan suatu produk namun dalam faktanya justru kalah daya saingnya dengan perbankan konvensional. 

5. Hukum dapat diaplikasikan melalui teknologi yang berkembang. Seperti misalnya akad dropshipping, jual-beli online, bai’ muathah, dan lain-lain. 

Kelima tugas utama dewan syari’ah perbankan di atas, juga bisa menjadi standar produk perbankan syari’ah. Mengapa? Karena bank/lembaga keuangan syari’ah ini pada dasarnya didirikan dalam rangka islamisasi dunia perbankan. Karena merupakan proses islamisasi, maka produk yang diislamisasikan tidak boleh meninggalkan perkembangan dunia perbankan di sekelilingnya. Langkah islamisasi juga tidak boleh keluar dari konteks ketentuan-ketentuan yang telah dituangkan oleh para ulama sebelumnya. Singkatnya, pendasaran terhadap akad-akad muamalah fiqhiyyah seolah menjadi paradigma yang mendasar dalam setiap penciptaan produk-produk baru perbankan syariah, wujud lain dari hifdhun nasl

Wallahu a’lam

Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri Pulau Bawean, Kab. Gresik, Jatim
Rabu 27 Desember 2017 16:0 WIB
Lima Asas Perbankan Syariah (1): Hifdhun Nafs, Hifdhul ‘Aql, Hifdhul Mal
Lima Asas Perbankan Syariah (1):  Hifdhun Nafs, Hifdhul ‘Aql, Hifdhul Mal
Sepakat terhadap dlarurat yang bisa diterapkan pada kasus perbankan syari’ah, secara otomatis sepakat pula terhadap konsep al-dlaruriyyatu al-khams bisa berlaku pada perbankan tersebut. Kajian mendalam terkait dengan al-dlaruriyyatu al-khams serta hubungannya dengan eksistensi perbankan syariah, akan dikupas lebih mendalam lagi setelah kita mengetahui konsep umumnya.

(Baca: Konsepsi Darurat dalam Sistem Ekonomi Perbankan Syariah)
Pada dasarnya konsep dlarurat dalam Islam itu tidak lepas dari 5 pilar kebutuhan primer (al-dlaruriyyatul al-khams), yaitu: hifdhun nafs (jaminan perlindungan jiwa), hifdhul ‘aql (jaminan perlindungan akal), hifdhul mâl (jaminan perlindungan harta), hifdhun nasl (jaminan perlindungan keturunan), dan hifdhud dîn (jaminan perlindungan agama). 

Hifdhun nafs,  merupakan konsep penjagaan diri. Allah SWT berfirman dalam QS an-Nisa’: 29: 

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Janganlah kalian membunuhdiri kalian! Sesungguhnya Allah Mahapenyayang terhadap kalian.”

Ibnu ‘Asyur memberikan penjelasan terhadap ayat di atas dalam tafsirnya at-Tahrîr wat Tanwîr: 5/25:

قَوْلُهُ: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ نَهْيٌ عَنْ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ غَيْرَهُ، فَالضَّمِيرَانِ فِيهِ عَلَى التَّوْزِيعِ، إِذْ قَدْ عُلِمَ أَنَّ أَحَدًا لَا يَقْتُلُ نَفْسَهُ فَيُنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَتْلُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ دَاخِلٌ فِي النَّهْيِ، لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُبِحْ لِلْإِنْسَانِ إِتْلَافَ نَفْسِهِ كَمَا أَبَاحَ لَهُ صَرْفَ مَالِهِ، أَمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ هُنَا خُصُوصَ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ فَلَا

Artinya: “[Janganlah kalian membunuh diri kalian!]. Allah SWT melarang seorang membunuh sesamanya. Keberadaan dua dlamir di firman tersebut berfaedah tauzî’ (pengaturan), maksudnya: karena diketahui bahwa bila seorang individu dilarang melakukan bunuh diri maka ia harus mencegah dirinya dari mendekati perbuatan tersebut. Dengan demikian, usaha bunuh dirinya seorang rajul termasuk bagian dari yang dilarang, karena sesungguhnya Allah tidak membolehkan seseorang melakukan kerusakan pada dirinya sendiri sebagaimana tidak membolehkan melakukan kerusakan dalam tasharruf hartanya. Adapun, ayat ini hanya dimaksudkan khusus berbicara tentang larangan dari bunuh dirinya seseorang maka tidak boleh.”

Dalam tafsir dan ayat di atas, Ibnu ‘Asyur menyandingkan antara perbuatan bunuh diri dengan berbuat kerusakan pada tasharruf harta. Penyandingannya disebabkan karena sama-sama memuat unsur itlaf-nya (sumber kerusakan).

Hifdhu al-aql merupakan konsep penjagaan akal. Menjaga kesehatan mental/akal meliputi larangan melakukan perbuatan yang bisa menghilangkan kewarasan akal itu sendiri. Seperti misalnya mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan, atau bahkan melakukan tindakan yang diluar akal. Misalnya seperti mendatangi dukun, berbuatan thayyarah (ramalan buruk), undi nasib, perjudian, dan lain sebagainya.  Allah SWT telah berfirman Q.S. Al-Maidah: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, perjudian, undi nasib, dan azlam merupakan perbuatan menjijikkan pekerjaannya syaithan. Oleh karena itu jauhilah agar kalian termasuk orang yang beruntung.”

Syeikh Al-Thabary dalam Kitab Tafsir Al-Thabary: 122, memberikan penjelasan mengenai ayat tersebut sebagai:

فنهاهم بذلك عن تحريم ما أحلّ الله لهم من الطيبات. ثم قال: ولا تعتدوا أيضًا في حدودي، فتحلُّوا ما حرَّمت عليكم، فإن ذلك لكم غير جائز، كما غيرُ جائزٍ لكم تحريم ما حلّلت، وإنيّ لا أحبُّ المعتدين

Artinya: “Allah SWT melarang kaum yang beriman dari mengharamkan suatu perkara yang baik yang dihalalkan oleh Allah untuk mereka. Kemudian disertai dengan firman: “janganlah kalian melampaui” batas-batas yang telah aku tetapkan, yaitu termasuk kamu menghalalkan apa yang aku haramkan kepada kalian, karena sesungguhnya hal yang demikian itu adalah tidak boleh, sebagaimana tidak boleh bagimu mengharamkan perkara yang halal. Sesungguhnya aku tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas”

Al-Dlaruriyyatu al-Khamsah berikutnya adalah hifdhul mâl, yaitu penjagaan harta. Dalil asal dari penjagaan harta ini adalah hadits, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Shahih Bukhari, No. Hadits. 1477:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنِي كَاتِبُ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ "رواه البخاري

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT membenci untuk kalian tiga perkara: dikatakan dan mengatakan (perdebatan), menyia-nyiakan harta dan banyak tanya.” HR. Bukhary.

Menyia-nyiakan harta termasuk bagian yang dibenci oleh syari’at sebagaimana hadits di atas. Termasuk tindakan menyia-nyiakan barang ada beberapa perincian, sebagaimana dalam catatan kaki dari Kitab tersebut, yaitu: 

إضاعة المال -  بإنفاقه في المعاصي أو الإسراف فيه في المباحات

Artinya: “Menyia-nyiayakan harta, yaitu menginfakkannya dalam kema’siatan, atau berlebih-lebihan dalam penggunaannya untuk perkara yang mubah”

Mencermati qaul di atas, dalam kajian fiqih transaksi, maka termasuk bagian dari tindakan melakukan hifdhu al-maal adalah tindakan hajr (pemblokiran) oleh bank, tindakan pre-emption (menunda pemberian hak atas ahli waris yang safîh), mencegah keluarnya peredaran uang ke luar negeri, dan lain sebagainya. 

Bersambung...

Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean, Kab. Gresik, Jatim