IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Qabdlu Haqiqi dan Qabdlu Hukmi dalam Fiqih Transaksi Modern

Selasa 2 Januari 2018 11:18 WIB
Share:
Qabdlu Haqiqi dan Qabdlu Hukmi dalam Fiqih Transaksi Modern
Akad jual beli merupakan sebuah akad yang berujung pada perpindahan status kepemilikan dan kuasa atas barang/aset dari seorang penjual kepada pembeli. Dalam literatur fiqih klasik, salah satu syarat jual beli yang wajib ada adalah al-qabdlu (penerimaan aset). Tanpa al-qabdlu, maka ulama kalangan Syafi’iyah sepakat bahwa jual beli tersebut tidak sah. 

Namun seiring perkembangan zaman, dengan objek material barang yang dijual berbeda-beda segi intensitas dan kuantitasnya, maka para ulama berbeda pendapat terkait dengan status kepemilikan barang sebelum atau sesudah qabdlu.

Menurut madzhab Maliki, perpindahan hak milik terjadi apabila pembeli sudah memiliki hak kuasa dalam memanfaatkan barang/aset meskipun belum ada unsur qabdlu. Masih menurut Malikiyyah, barang atau aset di sini bersifat tidak terbatas mencakup ‘aqar (barang tak bergerak, seperti sawah, tanah, kebun, dll), atau manqul (barang bergerak). Namun, madzhab Hanbali, mensyaratkan secara mutlak bahwa terjadinya perpindahan kepemilikan dimulai saat pembeli sudah qabdlu (menerima aset) sebelum ia memanfaatkannya. Perbedaan ini membawa imbas terhadap persoalan furu’ nantinya. Di kalangan Syafi’iyah sendiri, al-qabdlu ini menjadi salah satu syarat mutlak sahnya jual beli. 

Apa sih qabdlu itu?

Dari sudut terminologi bahasanya, qabdlu bermakna memegang atau menggenggam. Sinonim dari qabdlu dalam istilah fiqih adalah naqd, munajazah, hiyazah, yadd, yadd bi yadd, haq wa haq, qada’ wa iqtida’. Namun menurut istilah, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu al-Jauzi dalam al-Qawanînu al-Fiqhiyyah: 328, al-qabdlu adalah:

حيازة الشيء والتمكن منه سواء كان التمكن باليد، أو بعدم المانع من الاستيلاء عليه، وهو ما يسمى بالتخلية أو القبض الحكمي

Artinya: “Kepemilikan atas aset atau hak pakai atas suatu aset, yang diterima baik dengan jalan langsung serah terima tangan, atau dengan ketiadaan penghalang untuk menguasainya.”

Dengan kata lain, bahwa al-qabdlu adalah penguasaan atas aset oleh pembeli yang menyebabkan ia berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap aset tersebut, seperti tasharruf, menjual, dan lain-lain, serta menerima manfaat atau menanggung risiko akibat dari kepemilikannya.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, praktik jual beli juga turut mengalami pengaruh. Semula praktik jual beli hanya bisa dilakukan dengan jalan bertemu langsung antara penjual dan pembeli, atau melalui perantara wakil penjual atau wakil pembeli, namun saat ini media jual beli sudah berkembang melalui media online, atau media lain yang sejenis, seperti misalnya Bursa Efek Indonesia, yang di dalamnya objek jual beli mengalami perubahan.

Jika pada masa awal disampaikannya risalah kenabian, praktik jual beli langsung bisa dilakukan dengan media uang dan barang, atau melalui praktik barter dengan objek barang berupa barang konkret (dhahir). Namun di era sekarang, jual beli dilakukan melalui objek berupa surat berharga, dokumen, nota, cek, dan lain-lain. 

Melihat adanya perubahan objek barang yang dijual berbeda dengan objek awal risalah, maka kemudian para fuqaha’ mengelompokkan jual beli menjadi dua, yaitu bai’ haqiqi dan bai’ hukmi. Penerimaan hak kuasa barang juga dilakukan melalui dua cara yaitu qabdlu hakiki dan qabdlu hukmi. Dalam Keputusan Majma’ al-Fiqh al-Islam Nomor 53 dengan menukil pendapatnya Syeikh Wahbah Al-Zuhaili, disampaikan bahwa:

القبض في بيع العملات إما حقيقي وإما حكمي:
أما القبض الحقيقي فيتم بنحو حسي ملموس بالأخذ باليد ، أو الكيل ، أو الوزن في الطعام ، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابضوأما القبض الحكمي فهو كل ما تتحقق به الحيازة والتمكن من التصرف ، بحسب العرف السائد ، من غير تناول باليد أو قبض حسي

Artinya: “Al-Qabdlu dalam perdagangan surat berharga, ada kalanya haqiqi (legal ownership), dan ada kalanya hukmi (beneficial ownership). Al-qabdlu al-haqiqi adalah sempurnanya perpindahan kepemilikan barang secara tradisional melalui jalan menyentuh, menerima dengan tangan, menakar, menimbang suatu makanan, memindah atau membawa kepada penguasaan pembeli. Sementara al-qabdlu al-hukmi adalah segala sesuatu yang menyatakan terjadinya perpindahan hak milik atau hak kelola aset menurut ‘urf yang berlaku tanpa keterlibatan unsur tangan atau penerimaan tradisional.”

(Baca: Ijtihad untuk Perbankan Syariah pada Kasus Bai’u Hukmi dan Qabdlu Hukmi)
Dalam ta’rif modern menurut kalangan ekonom, qabdlu haqiqi diistilah sebagai kepemilikan penuh/sah dan diakui oleh undang-undang yang berlaku, yang disertai dengan pindah nama secara resmi di atas dokumen hak milik. Sementara qabdlu hukmi, sering mereka istilahkan sebagai beneficial ownership. Status aset lewat qabdlu hukmi ini hampir serupa dengan qabdlu haqiqi, namun ada beberapa perbedaan khusus di sana. 

Sebagai contoh untuk qabdlu haqiqi, adalah jual beli kendaraan bermotor. Jika seorang pembeli telah membayar kepada pihak dealer sejumlah uang yang disyaratkan, maka ia berhak mendapatkan sepeda motor tersebut, dengan surat kuasa sah atas kepemilikan yang diakui oleh negara.

Adapun contoh mudah dari qabdlu hukmi adalah, seorang pelanggan PLN (Perusahaan Listrik Negara), yang mengajukan diri pemasangan listrik di rumahnya. Segala persyaratan sudah dipenuhinya termasuk pembelian alat meteran listrik yang harus dipasang. Status kepemilikan listrik juga atas nama si pelanggan tersebut. Namun, dalam beberapa hak guna, ternyata ia dibatasi oleh PLN, bahwa jika ia tidak mampu membayar listrik, maka pihak PLN bisa memutus listriknya dan sekaligus membawa perangkat tersebut. Status kepemilikan perangkat yang sejatinya sudah atas nama dirinya secara dokumen, namun praktiknya masih menjadi milik PLN. Inilah yang kemudian oleh para fuqaha’ dinamakan dengan istilah qabdlu hukmi atau yang oleh para ekonom istilahkan sebagai beneficial ownership, yaitu kepemilakan atas dasar pemanfaatan. 

Karena status qabdlu hukmi adalah beneficial ownership, asas kemanfaatan, maka biasanya dalam praktik perbankan, istilah ini dipakai untuk transaksi murabahah dengan praktik yang menyerupai qabdlu haqiqi

Apakah qabdlu hukmi ini termasuk yang harus dilaksanakan untuk transaksi dewasa ini?

Dalam keputusan Majma’ Fiqh Islami, dengan nomor keputusan 53 (4/6), disebutkan bahwa untuk beberapa kasus transaksi, demi menjaga kemaslahatan dan menghindar kemudlaratan, qabdlu hukmi sebagai bagian yang wajib untuk dilaksanakan. Adapun pedoman pelaksanaannya adalah ‘urf (adat-istiadat) yang berlaku dalam perseroan/lembaga tersebut. Sebagai contoh, di atas sudah disampaikan untuk kasus PLN. Bagaimana dengan perbankan?

Dalam praktik amaliyah perbankan, kasus jual beli murabahah ini berlaku ketika ada seorang nasabah hendak melakukan pinjaman ke bank. Karena akad mudayyanah dapat mengurangi modal, dan bank syariah tidak berhak menarik bunga kepada nasabah, maka dilakukanlah akad murabahah melalui jual beli dengan akad tawarruq, bai’u al-‘uhdah, atau bai’ bi al-syarth seperti kasus transaksi REPO sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu. Kepemilikan nasabah atas suatu barang, diterimakan secara dokumen, dan penjualannya dipercayakan kepada bank melalui via dokumen pula. Selanjutnya, Nasabah menerima hasil penjualan via transaksi di atas dokumen tersebut, dalam rupa kredit barang yang harus ia angsur sebagai perjanjian yang dilakukannya dengan Bank dan Bank dengan Dealer yang dipercaya oleh Bank. 

Wallahu a’lam

Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean, Kab. Gresik, Jawa Timur

Tags:
Share:
Ahad 31 Desember 2017 13:30 WIB
Ijtihad untuk Perbankan Syariah pada Kasus Bai’u Hukmi dan Qabdlu Hukmi
Ijtihad untuk Perbankan Syariah pada Kasus Bai’u Hukmi dan Qabdlu Hukmi
Pendirian bank syariah di Indonesia dengan fokus peningkatan kualitas muamalah masyarakat Muslim di Indonesia adalah sebuah keniscayaan dalam ijtihad. Semuanya berangkat dari dalil asal bahwa menyiapkan sebuah sistem perbankan zero riba adalah berlandaskan pada keputusan dalil qath’i halalnya jual beli dan haramnya riba. Dengan demikian, untuk mencapai kondisi zero riba, segala wasilah menuju ke arahnya, sangat mungkin untuk diusahakan. Sebuah kaidah fiqih mengatakan:

مالايتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: “Segala sarana menuju sempurna perkara wajib maka wajib pula menyediakan sarana tersebut.”

Masalahnya adalah, upaya memberikan landasan fiqih terhadap beberapa praktik muamalah perbankan syariah terkadang menemui beberapa kendala. Kendala yang amat mungkin terjadi adalah konsepsi fiqih turats (fiqih tradisi/klasik) yang kadang seolah bertentangan dengan konsepsi muamalah modern. Untuk itulah pemikiran terus-menerus dan upaya menggali potensi masuk ke dalam keabsahan akad muamalah modern, sangat diperlukan. 

Banyak wasilah yang bisa dipergunakan oleh para pemikir dan praktisi perbankan syariah ini. Qaidah ‘urfiyah, istihsan, konsepsi maslahatul mursalah, istishhab, memiliki peluang untuk dimanfaatkan. Pertimbangan pesatnya kemajuan teknologi dan faktor yang memungkinkan penjagaan dari unsur ghabn dan tadlis (penipuan), juga dapat dijadikan bahan masukan pertimbangan. Jika produk lama fiqih umumnya menggunakan data murasalah (surat-menyurat) yang diantarkan langsung oleh jasa kurir, bisa jadi kondisi ini bisa dipangkas melalui peran hightech, seperti email, telekonferensi, faximile, telepon, dan lain-lain. 

(Baca juga: Beberapa Problem Fiqih dalam Perbankan Syari’ah)
Dalam pasar saham misalnya, peran hightech sangat tampak mendominasi transaksi jual-belinya. Padahal dalam fenomena pasar saham, lebih banyak dihuni oleh data dan dokumen. Konsep jual-beli yang sebelumnya harus yadan bi yadin (serah terima tangan), memungkinkan menjadi diubah fungsinya menjadi akad mubaya’ah hukmiyah (jual beli hukmi). Jika mubaya’ah sudah berlangsung secara hukmi, maka aqad qabdlu-nya juga pasti berlangsung secara hukmi. Bagaimana dengan syarat harus mengetahui sifat dan jenis barang sebagaimana disyaratkan dalam fiqih klasik? Dalam hal ini, maka dikembalikan kepada kasus urfi (adat/tradisi) yang berlaku di kalangan masyarakat pialang bursa efek.

Mubaya'ah hukmi adalah jual beli yang disertai perpindahan kepemilikan barang yang berlaku melalui nota/dokumen. Qabdlu hukmi, adalah penerimaan hak tamlik atas suatu barang melalui dokumen.

القبض الحكمي هو كل ما تتحق به الحيازة والتمكن من التصرف بحسب العرف السائد من غير تناول باليد أو قبض حسي

Artinya: "Al-Qabdlul hukmi adalah setiap perkara yang bisa memastikan kepemilikan barang dan memungkinkan penggunaannnya secara 'urf setempat meski tanpa harus memegang aset atau memegang secara fisik (legal ownership)." (Wahbah Al Zuhaily dalam kitab al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu)

Dalam kasus mubaya'ah hukmi dan qabdlu hukmi ini permasalahan yang mungkin timbul adalah bagaimana dengan syarat harus mengetahui sifat dan jenis barang sebagaimana disyaratkan dalam fiqih klasik. Dalam hal ini, maka dikembalikan kepada kasus urfi (adat/tradisi) yang berlaku di kalangan masyarakat pialang bursa efek.

Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi’iyah di Mu’tamar NU ke-32 di Makasar, pernah membahas tentang konsepsi majelis dan pengaruhnya terhadap akad jual beli serta akad nikah. Para pembaca bisa merujuk ke hasil sidang tersebut agar mudah memahami arah tulisan ini.

Pada keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi’iyah di Muktamar NU ke-32, Makassar, para musyawwirin pertama kalinya mencoba menggali hukum transaksi jual beli barang dan kebutuhan akad nikah via elektronik seperti media telepon, email dan media siber yang lain. Jawaban dari permasalahan ini ternyata memutuskan bahwa hukum transaksi jual beli melalui media elektronik adalah dipandang sah apabila sebelum transaksi kedua belah pihak penjual dan pembeli “sudah melihat” mabi’ (barang yang diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik “sifat” maupun “jenis” mabi’ serta memenuhi syarat-syarat dan rukun jual belinya.

Pertanyaan kedua dari soal yang sama mencoba mengungkap hukum sah atau tidaknya akad jual beli pada majelis terpisah. Hasil keputusan sidang menyebutkan bahwa hukumnya tetap sah melakukan transaksi jual-beli meskipun berada di majelis yang berbeda. Jawaban dari kedua persoalan di atas ternyata tidak berlaku sama untuk kasus akad nikah. Alasannya tidak akan disampaikan oleh penulis, karena kita fokus pada konsepsi majelis transaksi jual beli yang merupakan landasan perbankan syariah yang sedang kita dalami ini. 

Pertanyaan ketiga, majelis musyawwirin Bahtsul Masail mencoba mengungkap hukum akad/transaksi wakalah dari seorang calon pengantin kepada seseorang yang hadir di majelis. Jawaban musyawwirin terkait dengan masalah tersebut ternyata juga memandang sah mewakilkan melalui SMS dengan batasan syarat yaitu aman dan sesuai dengan nafsu al-amri (sesuai kenyataan). 

Keputusan hasil sidang Bahtsul Masail muktamar dalam memandang konsepsi sahnya transaksi di atas, didasarkan pada teks rujukan beberapa kitab, antara lain Kitab Nihayatul Muhtaj: 11/280, Hasyiyah al-Bujairamy ‘ala al-Khathib: 2/403 dan 10/148, Hasyiyatul Jamal: 4/301, Syarah Al-Yaquuti al-Nafiis: 2/22, Al Syarwany Syarah Tuhfatul Muhtaj: 4/221. 

Salah satu yang dirasa perlu dicuplik oleh penulis pada kesempatan ini adalah dasar dari kitab Al-Syarwany Syarah Tuhfatul Muhtaj (4/221):

وينعقد] البيع من غير السكران الذي لا يدري لأنه ليس من أهل النية على كلام يأتي فيه فى الطلاق [بالكناية] مع النية] 
والكتابة لا على مائع أو هواء كناية فينعقد بها مع النية ولو لحاضر فليقبل فورا عند علمه ويمتد خيارهما لانقضاء مجلس قبوله [قوله: والكتابة إلخ] ومثلها خبر السلك المحدث فى هذه الأزمنة فالعقد به كناية فيما يظهر

Artinya: “(Sah) melakukan jual beli kecuali orang yang mabuk yang tidak menyadari, karena ia bukan termasuk ahli niat berdasarkan kalam yang akan disampaikan nanti tentang thalaq (dengan kiasan) disertai dengan niat.”

Syarah: 
“Menulis di atas sesuatu yang bukan benda cair atau udara adalah masuk unsur kinayah, dan sah bila disertai dengan niat meskipun menulisnya tersebut ditujukan kepada orang yang hadir, maka sebaiknya diterima dengan segera setelah diketahuinya (tulisan tersebut), namun sebaiknya waktu khiyar keduanya diperluas karena selesainya majelis penerimaan. (Ucapan mushannif: dan tulisan, dst) perumpamaannya adalah khabar al-suluki al-muhaddits (SMS) di zaman ini, maka transaksi dengannya merupakan contoh transaksi kinayah.”

Relevansi hasil Muktamar NU ini dengan realitas modern bursa efek dan perdagangan saham tampak menemui adanya korelasi. Rambu-rambu dari fiqih turats memandang legal standing akad ada pada nafsu al-amri (sesuai dengan kenyataan) dan keamanan transaksi. Aman jika dibawa dalam konteks perdagangan saham serta bursa efek bisa jadi masuk dalam wilayah ‘urf iklim perusahaan yang memandang bahwa dokumen transaksi sebagai barang yang bisa dipergunakan sebagai bukti telah terjadinya transaksi jual beli antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. 

Ibarat yang disampaikan oleh musyawwirin dengan menukil kitab Hasyiyatu al-Bujairami (10/147) tampaknya bisa menjadi batasan bagi keabsahan transaksi di atas, yaitu keberadaan unsur kecerdasan pihak yang terlibat. 

وليس لنا نكاح ينعقد بالكناية إلا بالكتابة وإشارة الأخرس إذا اختص بفهمها الفطن

Artinya: “Tidak sah bagi kita akad nikah dengan jalan kinayah kecuali lewat jalan kitabah atau isyarat orang yang tulis ketika bisa dipahami oleh orang yang pandai/cerdas.”

Dengan mengacu pada kutipan di atas, suatu akad dipandang sah dengan jalan tulisan (nota) namun dengan batasan bisa dipahami oleh orang yang cerdas. Lantas bagaimana dengan akad jual-beli lewat jalur dokumen, lalu menjual lagi melalui jalur dokumen pula, sementara unsur qabdlu-nya diwakili secara dokumen pula? Contoh riilnya kasus transaksi tawarruq di perbankan syariah, yang sebelumnya pernah kita bahas di sini. 

(Baca: Dilema Transaksi Tawarruq pada Lembaga Keuangan Syariah)
Sampai di sini, problematika tersebut sudah terjawab, bahwa akad tersebut masih masuk unsur sah, dengan syarat bisa dipahami oleh orang yang cerdas. Aplikasi pihak yang dimaksud sebagai “orang yang cerdas” di sini barangkali adalah Lembaga/Badan Perlindungan Dana Konsumen dan Nasabah Perbankan.” Namun, dimanakah ia berkedudukan?

Wallahu a’lam


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean, Kab. Gresik, Jatim.

Kamis 28 Desember 2017 16:0 WIB
Lima Asas Perbankan Syariah (3): Hifdhud Din dalam Fiqih Transaksi
Lima Asas Perbankan Syariah (3): Hifdhud Din dalam Fiqih Transaksi
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa al-dharuriyyatu al-khamsah merupakan asas primer bagi fiqih transaksi. Ada lima asas primer, sebagaimana disampaikan oleh Al-Ghazaly dalam kitab Nadhariyatu al-Maqashidi ‘inda al-Imami Al-Syathiby: 1/43, bahwa: 

المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة من الملل، ولا شريعة من الشرائع هي: الدين والنفس، والعقل، والنسل، والمال

Artinya: “Ada lima maqashid yang tidak boleh lepas dari penjagaan dari setiap agama dan penerapan syari’at adalah: proteksi agama, penjagaan jiwa, akal, keturunan dan harta.”

Dari kelima maqashid atau (al-dharuriyyatu al-khamsah) ini, mana yang harus didahulukan antara masing-masing asas bila terjadi pertentangan di antara masing-masing asas tersebut. Imam Al-Ghazaly, sebagaimana disampaikan oleh Al-Syathiby dalam kitab yang sama mengatakan: 

قد أطال - رحمه الله - في الدفاع عن تقديم حفظ الدين على حفظ النفس، ومما قاله في ذلك: "فما مقصوده حفظ أصل الدين يكون أولى، نظرا إلى مقصوده وثمرته من نيل السعادة الأبدية في جوار رب العالمين

Artinya: “Sungguh, beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah, telah melakukan pembelaan atas dipilihnya mendahulukan upaya proteksi agama dibanding proteksi jiwa. Sebagaimana substansi pernyataan beliau: “Esensi proteksi agama lebih diutamakan, adalah karena melihat sisi tujuan dari al-dîn (dirisalahkan) dan buahnya dalam mencapai kebahagiaan abadi di sisi Rabbu al-‘Alamîn.”

Jadi, pada pokok bahasan ini, dengan mendasarkan pada qaul Imam Al-Ghazaly ini, maka proteksi agama dalam fiqih transaksi merupakan asas yang paling utama dibanding asas yang lain. Hal ini disebabkan karena Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur’an Surat al-Dzariyat: 56, bahwa: 

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Tiadalah Kami ciptakan Jin danmanusiamelainkan agar merekaberibahkepada-Ku.” 

Ayat ini mendapat penafsiran dari Imam Al-Thabary dalam kitab Tafsir Al-Thabary: 22/444, dengan menukil qaul dari Ibnu ‘Abbas radliyallahu ‘anhu:

ما خلقت الجنّ والإنس إلا لعبادتنا، والتذلل لأمرنا

Artinya: “[Maksud dari ayat tersebut adalah] Tiada Aku ciptakan Jin dan Manusia melainkan agar beribadah kepada-Ku dan pasrah terhadap perintah-Ku.” 

Mencermati beberapa konsep hifdhud dîn di atas, lantas apa yang menjadi objek sasaran dari hifdhud dîn dalam Fiqih Transaksi?

Terhadap hal ini, kita ingat kembali bahwa tujuan utama dari berdirinya Lembaga Keuangan/Perbankan Syari’ah adalah menyediakan sistem perbankan yang bebas riba (zero riba). 

Jika kita melihat konsep dasar munculnya riba, sebenarnya konsep ini timbul akibat adanya akad hutang-piutang (mudayyanah) yang mana pihak yang menghutangi mengambil manfaat dari orang yang dihutangi. Biasanya, pada sistem perbankan konvensional, pihak perbankan langsung membebani nasabah yang berhutang dengan skema persentase bunga. Skema persentase ini diperuntukkan sebagai imbal jasa atas keluarnya modal/keuangan kepada pihak yang berhutang. Melalui skema ini, pihak perbankan konvensional mendapatkan suplai pendanaan (funding) untuk operasionalnya berdasarkan persentase piutang yang ia berikan kepada nasabah. 

Namun demikian, konsep seperti ini ditentang oleh syari’at karena faktor syarat persentase bunga yang ditetapkan di muka tersebut. Syariat menyebutnya sebagai riba nasiah, yaitu riba yang diakibatkan oleh hutang-piutang. Dengan demikian, perbankan syariat tidak mungkin menerapkan akad mudayyanah ini dalam bagian sistem fundingnya. Sebagai alternatifnya, perbankan syariah harus memilih alternatif lain, antara lain melalui proses jual beli, atau investasi permodalan. 

Konsisten dalam (1) sistem zero riba, (2) prinsip jual beli yang dibenarkan oleh syari’at, serta (3) perjanjian kerja sama investasi modal, merupakan wujud penerapan dari hifdhud dîn dalam Fiqih Transaksi. Ini merupakan landasan utama, sehingga apabila ada suatu produk turunan baru yang menyalahi ketiga diktum dari hifdhud dîn ini, maka secara otomatis produk turunan tersebut harus ditolak oleh perbankan syariah.


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean, Kab. Gresik, Jatim

Kamis 28 Desember 2017 7:30 WIB
Lima Asas Perbankan Syariah (2): Hifdhun Nasl Produk Turunan Perbankan
Lima Asas Perbankan Syariah (2): Hifdhun Nasl Produk Turunan Perbankan
Ilustrasi (wordpress.com)
Pada tulisan yang lalu, kita sudah mengupas tentang tiga unsur pokok al-dlarurariyyat al-khams, antara lain: hifdhun nafs, hifdhul ‘aql, hifdhul mâl. Namun, pada tulisan kali ini, kita akan kaji satu unsur lainnya, yaitu hifdhun nasl dan penerapannya dalam perbankan syariah. 

(Baca:  Lima Asas Perbankan Syariah (1): Hifdhun Nafs, Hifdhul ‘Aql, Hifdhul Mal)
Hifdhun nasl asalnya merupakan sebuah konsepsi menjaga keturunan. Menjaga keturunan ini bisa mencakup memilih pasangan yang baik, mendidik anak, memberi nama, menafkahi dengan nafkah yang halal dan lain-lain. Dalil asal hifdhun nasl ini adalah berangkat dari QS Al-Ra’du: 38, yaitu:  

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Sesungguhnya kami benar-benar telah mengirim utusan sejak sebelummu (Muhammad) dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan keturunan. Dan tiada seorang pun dari utusan itu datang membawa suatu ayat kecuali atas seidzin Allah. Dan untuk setiap yang bernyawa ada sebuah kitab.”

Sebagaimana konsep hifdhun nasl bisa kita terapkan pada individu, selanjutnya kita bawa makna kontekstualnya ke dalam dunia perbankan/perseroan. Kontekstualiasi makna hifdhun nasl dalam perspektif perbankan syariah dapat mencakup banyak hal. Wujud dari hifdhun nasl ini bisa terdiri atas seluruh produk turunan perbankan, baik dalam bidang funding, financing maupun jasa.

Diawali dari kewajiban menjaga tetap berlangsungnya kerja perbankan merupakan bagian dari hifdhun nasl. Konteks hifdhun nasl terhadap nasabah bisa mencakup jaminan dana nasabah, jaminan tidak akan menemui itlaaf (rusak) akibat tasharruf oleh perbankan melalui istishna’ (investasi usaha), serta jaminan selalu untung. Ini bagian dari hifdhun nasl yang merupakan tantangan terberat bagi perbankan syari’ah. 

Bagaimana tidak berat? Dalam berbagai akad muamalah, setiap usaha yang mengatasnamakan usaha bersama, maka kedua belah pihak harus siap menanggung untung rugi. Sebagaimana skim pembiayaan dan permodalan di bank konvensional, yang selalu menjanjikan untung kepada nasabahnya. Namun, dalam konteks fiqih muamalah, hal seperti itu tidak ditemui. Untuk itu, pihak manajemen perbankan harus memutar otak untuk agar lubang skim ini bisa tertutupi melalui hilah atau oleh hasil usaha lain.

(Baca juga: Mengenal Konsep ‘Hilah’, Menyiasati Hukum Fiqih)
Seluruh produk perbankan syariah baik dalam rangka funding (pembiayaan), financing (penyaluran dana), maupun jasa, secara keseluruhan memiliki basis akad-akad muamalah. Produk funding yang terdiri atas deposito, tabungan, giro, basis akadnya mudlarabah dan wadi’ah. Itulah sebabnya mengapa produk funding diperbankan syari’ah selalu disemati dengan istilah mudlarabah ini, seperti giro wadi’ah, tabungan mudlarabah, deposito mudlarabah.

Sementara itu untuk produk financing selalu disemati dengan istilah al-musyarakah, seperti akad al musyarakah, bai’ al-murabahah, mudlarabah atau ijarah. Inilah sebabnya, mengapa kita akan selalu menemukan istilah skim pembiayaan oleh bank syari’ah, dengan istilah pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudlarabah dan pembiayaan ijarah (multijasa). 

Apa motif utama perbankan memberi nama produk funding dan financing tersebut berdasar akad muamalah? Jawabnya, semua itu ditujukan untuk menjaga al-nasl (produk turunan) dari perbankan syari’ah ini agar senantiasa terpercaya sebagai yang berbasis syariah. Untuk produk jasa seperti Forex (foreign exchange), transfer antar perbankan dan ATM, seluruhnya menggunakan dasar akad muamalah, misalnya bai’ al-sharf, hiwalah, ijarah, dan lain-lain. 

Gambaran di atas selintas memberikan kesan kepada kita bahwa upaya kontekstualisasi fiqh al-nasl dalam fiqih transaksi perbankan, adalah harus diaplikasikan melalui upaya memberikan legitimasi setiap produk perbankan dengan konsep-konsep fiqih turats. Dengan demikian, kerja dari Dewan Syariah perbankan terkait dengan upaya hifdhun nasl ini, secara tidak langsung adalah:

1. Ia harus mencari landasan hukum muamalah setiap produk perbankan, khususnya terkait dengan produk yang akan diluncurkan. 

2. Landasan hukum yang dipakai dasar harus sesuai dengan madzhab basis konsep perbankan tersebut akan diterapkan

3. Hukum yang dikeluarkan memiliki keterpaduan dengan konsepsi riel di masyarakat. Karena masyarakat Indonesia, mayoritas dilandasi khazanah fiqih klasik, maka hukum ini tidak boleh menabrak norma-norma yang telah digariskan oleh khazanah klasik tersebut

4. Hukum yang dikeluarkan harus tetap menimbang sisi kompetitifnya dengan perbankan konvensional, karena mustahil diberlakukan suatu produk namun dalam faktanya justru kalah daya saingnya dengan perbankan konvensional. 

5. Hukum dapat diaplikasikan melalui teknologi yang berkembang. Seperti misalnya akad dropshipping, jual-beli online, bai’ muathah, dan lain-lain. 

Kelima tugas utama dewan syari’ah perbankan di atas, juga bisa menjadi standar produk perbankan syari’ah. Mengapa? Karena bank/lembaga keuangan syari’ah ini pada dasarnya didirikan dalam rangka islamisasi dunia perbankan. Karena merupakan proses islamisasi, maka produk yang diislamisasikan tidak boleh meninggalkan perkembangan dunia perbankan di sekelilingnya. Langkah islamisasi juga tidak boleh keluar dari konteks ketentuan-ketentuan yang telah dituangkan oleh para ulama sebelumnya. Singkatnya, pendasaran terhadap akad-akad muamalah fiqhiyyah seolah menjadi paradigma yang mendasar dalam setiap penciptaan produk-produk baru perbankan syariah, wujud lain dari hifdhun nasl

Wallahu a’lam

Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri Pulau Bawean, Kab. Gresik, Jatim