IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Akad Murabahah dalam Kajian Fiqih

Rabu 3 Januari 2018 16:0 WIB
Share:
Akad Murabahah dalam Kajian Fiqih
Ilustrasi (via rau.ua)
Kajian kali ini, penulis mengangkat tema murabahah. Murabahah merupakan suatu bentuk transaksi jual-beli dengan tujuan utama berbagi laba/keuntungan penjualan antara pemodal dan wakilnya. 

Suatu misal, ada seorang pedagang (A) tidak mampu mendapatkan barang sendiri dari sebuah produsen. Kemudian ia meminta seorang agen (B) untuk mengusahakan langganan barang tersebut secara tetap dan rutin dengan perjanjian, kelak ia akan mendapatkan keuntungan dari sekian jumlah unit barang yang dipesan, pihak B akan mendapatkan nisbah keuntungan sekian persen (misal 10 persen). Akad seperti ini disebut dengan akad muraabahah (berbagi laba). 

Contoh lain dari penerapan akad murabahah ini adalah seorang pedagang dari Pulau Bawean hendak membeli barang di Surabaya. Jika ia berangkat sendiri, maka akan keluar biaya yang besar untuk ongkos transportasi dan lain-lain. Agar dapat memangkas hal tersebut, ia mengangkat seorang wakil di Surabaya agar mengusahakan barang dagangan yang ia butuhkan, kemudian mengirimkan barang tersebut ke kapal secara rutin setiap bulannya. Dari setiap unit barang yang dipesan, pihak wakil akan mendapatkan keuntungan 10 persen. Ongkos kuli ditanggung oleh pedagang Bawean. Akad antara pedagang dan wakilnya seperti ini dikenal sebagai akad murabahah, karena keberadaan rasio keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama-sama antara ia dan si wakil. 

Dengan demikian, apa pengertian murabahah dalam fiqih kita? Berikut ulasannya.

Imam al-Mawardi dalam kitab al-Iqna’ fi Hillil Alfadh Abi Sujja’ (1/468), mendefinisikan akad murabahah ini sebagai berbagi keuntungan antara pemodal dan pedagang dengan nisbah/rasio keuntungan yang diketahui di awal.

بيع المرابحة جائز من غير كراهة وهو عقد يبنى الثمن فيه على ثمن المبيع الأول مع زيادة بأن يشتري شيئاً بمائة ثم يقول لغيره بعتك هذا بما اشتريته وربح درهم زيادة أو بربح درهم لكل عشرة أو في كل عشرة

Artinya: “Hukum transaksi jual beli murabahah adalah boleh tanpa adanya unsur makruh. Murabahah merupakan akad yang dibangun dengan jalan menetapkan harga suatu barang di atas harga belinya ditambah keuntungan. Misalnya, seseorang membeli barang dengan harga 100 kemudian berkata kepada pihak kedua, aku jual barang ini ke kamu sesuai dengan harga dasar aku membelinya ditambah laba sekian dirham sebagai laba, atau dengan laba sekian dirham untuk tiap-tiap 10 dirhamnya, atau tiap 10 persennya.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pertama, akad murabahah merupakan jenis transaksi yang diperbolehkan dalam syariat. Kedua, unsur pelaku akad ini adalah adanya pemodal dan adanya wakil (orang yang dimodali). Ketiga, diketahuinya harga beli barang (harga dasar), dan Keempat, adanya perhitungan nisbah rasio keuntungan yang mafhum dan diketahui oleh wakil (orang yang dimodali).

Selanjutnya, Imam al-Mawardi menyebutkan:

 ويجوز أن يضم إلى رأس المال شيئاً ثم يبيعه مرابحة مثل أن يقول اشتريته بمائة وقد باعتكه بمائتين وربح درهم زيادة وكأنه قال بعت بمائتين وعشرين وكما يجوز البيع مرابحة يجوز محاطة مثل أن يقول بعت بما اشتريت به وحط درهم زيادة

Artinya: “Murabahah boleh dilakukan dengan jalan menotal pokok harta/modal (ra’sul-mâl) sebagai aset, kemudian menjual aset tersebut dengan murabahah. Contoh: Aku (pemodal) beli barang ini seharga 100, dan aku jual ke kamu (pedagang) dengan harga 200 dengan nisbah keuntungan sekian dirham yang ditambahkan. Seolah ia (pemodal) bilang, ‘Aku (pemodal) jual barang ini ke kamu seharga 220.’ Akad ini sama kebolehannya dengan praktik jual beli muhâthah, misalnya ucapan seorang pemodal: Aku (pemodal) jual barang ini sesuai dengan harga membelinya, ditambah dengan sekian dirham sebagai tambahan keuntungan.” (Lihat: Imam al-Mawardi, al-Iqna’ fi Hillil Alfadh Abi Sujja’ [1/468])

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa boleh menetapkan margin keuntungan oleh wakil kepada pihak yang diwakilinya (pedagang). Harga dasar 100, dijual dengan harga 200 ditambah dengan nisbah keuntungan.

Melihat proses bagaimana lahirnya akad murabahah ini, beberapa fuqaha’ mu’ashirah (ahli fiqih kontemporer) menyebut akad ini sebagai akad jual beli atas dasar amanah (‘aqdul buyu’u al-amânah). Mengapa? Karena dalam prosesnya, akad ini terjadi atas dasar amanah yang diberikan oleh pemilik modal (pedagang) kepada orang yang menjalankan (orang yang dimodali). Oleh karena itu, ia sangat berharap kejujuran orang yang menjalankannya dan berharap orang yang ditugasi menjalankan tidak melakukan hal-hal yang berbuah hilangnya kepercayaan (amanah) tersebut. 

Hikmah dari hal bai’ul amanah/murabahah ini, adalah, kendati pihak pemodal berhak menentukan harga dan nisbah keuntungan, namun ia tidak akan berani menetapkan harga semaunya. Karena, jika hal tersebut ia lakukan, maka “sanksinya” adalah ia akan kehilangan pelanggan/nasabah yang memanfaatkan jasanya.

(Baca juga: Transaksi Giro Bank Syariah dari Sudut Akad Mudharabah)
Beberapa literatur khazanah Islam klasik menyebutkan bahwa akad murabahah ini dijalankan bila ada seseorang yang berniat menjalankan sebuah usaha, namun ia kekurangan modal. Agar usahanya berjalan, maka ia menjalin kerja sama dengan pihak kedua (pemodal), dengan nisbah pembagian keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama-sama. 

Bagaimana penerapan akad ini dalam sistem ekonomi modern perbankan syari’ah? Bagaimana pula jika pemodal terlalu tinggi dalam menetapkan harga terhadap pihak yang dimodali? Siapa yang berhak melakukan regulasi harga? Simak pada tulisan-tulisan berikutnya! Insyaallah.

Wallahu a’lam!


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean, Kab. Gresik, Jatim.



Share:
Selasa 2 Januari 2018 11:18 WIB
Qabdlu Haqiqi dan Qabdlu Hukmi dalam Fiqih Transaksi Modern
Qabdlu Haqiqi dan Qabdlu Hukmi dalam Fiqih Transaksi Modern
Akad jual beli merupakan sebuah akad yang berujung pada perpindahan status kepemilikan dan kuasa atas barang/aset dari seorang penjual kepada pembeli. Dalam literatur fiqih klasik, salah satu syarat jual beli yang wajib ada adalah al-qabdlu (penerimaan aset). Tanpa al-qabdlu, maka ulama kalangan Syafi’iyah sepakat bahwa jual beli tersebut tidak sah. 

Namun seiring perkembangan zaman, dengan objek material barang yang dijual berbeda-beda segi intensitas dan kuantitasnya, maka para ulama berbeda pendapat terkait dengan status kepemilikan barang sebelum atau sesudah qabdlu.

Menurut madzhab Maliki, perpindahan hak milik terjadi apabila pembeli sudah memiliki hak kuasa dalam memanfaatkan barang/aset meskipun belum ada unsur qabdlu. Masih menurut Malikiyyah, barang atau aset di sini bersifat tidak terbatas mencakup ‘aqar (barang tak bergerak, seperti sawah, tanah, kebun, dll), atau manqul (barang bergerak). Namun, madzhab Hanbali, mensyaratkan secara mutlak bahwa terjadinya perpindahan kepemilikan dimulai saat pembeli sudah qabdlu (menerima aset) sebelum ia memanfaatkannya. Perbedaan ini membawa imbas terhadap persoalan furu’ nantinya. Di kalangan Syafi’iyah sendiri, al-qabdlu ini menjadi salah satu syarat mutlak sahnya jual beli. 

Apa sih qabdlu itu?

Dari sudut terminologi bahasanya, qabdlu bermakna memegang atau menggenggam. Sinonim dari qabdlu dalam istilah fiqih adalah naqd, munajazah, hiyazah, yadd, yadd bi yadd, haq wa haq, qada’ wa iqtida’. Namun menurut istilah, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu al-Jauzi dalam al-Qawanînu al-Fiqhiyyah: 328, al-qabdlu adalah:

حيازة الشيء والتمكن منه سواء كان التمكن باليد، أو بعدم المانع من الاستيلاء عليه، وهو ما يسمى بالتخلية أو القبض الحكمي

Artinya: “Kepemilikan atas aset atau hak pakai atas suatu aset, yang diterima baik dengan jalan langsung serah terima tangan, atau dengan ketiadaan penghalang untuk menguasainya.”

Dengan kata lain, bahwa al-qabdlu adalah penguasaan atas aset oleh pembeli yang menyebabkan ia berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap aset tersebut, seperti tasharruf, menjual, dan lain-lain, serta menerima manfaat atau menanggung risiko akibat dari kepemilikannya.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, praktik jual beli juga turut mengalami pengaruh. Semula praktik jual beli hanya bisa dilakukan dengan jalan bertemu langsung antara penjual dan pembeli, atau melalui perantara wakil penjual atau wakil pembeli, namun saat ini media jual beli sudah berkembang melalui media online, atau media lain yang sejenis, seperti misalnya Bursa Efek Indonesia, yang di dalamnya objek jual beli mengalami perubahan.

Jika pada masa awal disampaikannya risalah kenabian, praktik jual beli langsung bisa dilakukan dengan media uang dan barang, atau melalui praktik barter dengan objek barang berupa barang konkret (dhahir). Namun di era sekarang, jual beli dilakukan melalui objek berupa surat berharga, dokumen, nota, cek, dan lain-lain. 

Melihat adanya perubahan objek barang yang dijual berbeda dengan objek awal risalah, maka kemudian para fuqaha’ mengelompokkan jual beli menjadi dua, yaitu bai’ haqiqi dan bai’ hukmi. Penerimaan hak kuasa barang juga dilakukan melalui dua cara yaitu qabdlu hakiki dan qabdlu hukmi. Dalam Keputusan Majma’ al-Fiqh al-Islam Nomor 53 dengan menukil pendapatnya Syeikh Wahbah Al-Zuhaili, disampaikan bahwa:

القبض في بيع العملات إما حقيقي وإما حكمي:
أما القبض الحقيقي فيتم بنحو حسي ملموس بالأخذ باليد ، أو الكيل ، أو الوزن في الطعام ، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابضوأما القبض الحكمي فهو كل ما تتحقق به الحيازة والتمكن من التصرف ، بحسب العرف السائد ، من غير تناول باليد أو قبض حسي

Artinya: “Al-Qabdlu dalam perdagangan surat berharga, ada kalanya haqiqi (legal ownership), dan ada kalanya hukmi (beneficial ownership). Al-qabdlu al-haqiqi adalah sempurnanya perpindahan kepemilikan barang secara tradisional melalui jalan menyentuh, menerima dengan tangan, menakar, menimbang suatu makanan, memindah atau membawa kepada penguasaan pembeli. Sementara al-qabdlu al-hukmi adalah segala sesuatu yang menyatakan terjadinya perpindahan hak milik atau hak kelola aset menurut ‘urf yang berlaku tanpa keterlibatan unsur tangan atau penerimaan tradisional.”

(Baca: Ijtihad untuk Perbankan Syariah pada Kasus Bai’u Hukmi dan Qabdlu Hukmi)
Dalam ta’rif modern menurut kalangan ekonom, qabdlu haqiqi diistilah sebagai kepemilikan penuh/sah dan diakui oleh undang-undang yang berlaku, yang disertai dengan pindah nama secara resmi di atas dokumen hak milik. Sementara qabdlu hukmi, sering mereka istilahkan sebagai beneficial ownership. Status aset lewat qabdlu hukmi ini hampir serupa dengan qabdlu haqiqi, namun ada beberapa perbedaan khusus di sana. 

Sebagai contoh untuk qabdlu haqiqi, adalah jual beli kendaraan bermotor. Jika seorang pembeli telah membayar kepada pihak dealer sejumlah uang yang disyaratkan, maka ia berhak mendapatkan sepeda motor tersebut, dengan surat kuasa sah atas kepemilikan yang diakui oleh negara.

Adapun contoh mudah dari qabdlu hukmi adalah, seorang pelanggan PLN (Perusahaan Listrik Negara), yang mengajukan diri pemasangan listrik di rumahnya. Segala persyaratan sudah dipenuhinya termasuk pembelian alat meteran listrik yang harus dipasang. Status kepemilikan listrik juga atas nama si pelanggan tersebut. Namun, dalam beberapa hak guna, ternyata ia dibatasi oleh PLN, bahwa jika ia tidak mampu membayar listrik, maka pihak PLN bisa memutus listriknya dan sekaligus membawa perangkat tersebut. Status kepemilikan perangkat yang sejatinya sudah atas nama dirinya secara dokumen, namun praktiknya masih menjadi milik PLN. Inilah yang kemudian oleh para fuqaha’ dinamakan dengan istilah qabdlu hukmi atau yang oleh para ekonom istilahkan sebagai beneficial ownership, yaitu kepemilakan atas dasar pemanfaatan. 

Karena status qabdlu hukmi adalah beneficial ownership, asas kemanfaatan, maka biasanya dalam praktik perbankan, istilah ini dipakai untuk transaksi murabahah dengan praktik yang menyerupai qabdlu haqiqi

Apakah qabdlu hukmi ini termasuk yang harus dilaksanakan untuk transaksi dewasa ini?

Dalam keputusan Majma’ Fiqh Islami, dengan nomor keputusan 53 (4/6), disebutkan bahwa untuk beberapa kasus transaksi, demi menjaga kemaslahatan dan menghindar kemudlaratan, qabdlu hukmi sebagai bagian yang wajib untuk dilaksanakan. Adapun pedoman pelaksanaannya adalah ‘urf (adat-istiadat) yang berlaku dalam perseroan/lembaga tersebut. Sebagai contoh, di atas sudah disampaikan untuk kasus PLN. Bagaimana dengan perbankan?

Dalam praktik amaliyah perbankan, kasus jual beli murabahah ini berlaku ketika ada seorang nasabah hendak melakukan pinjaman ke bank. Karena akad mudayyanah dapat mengurangi modal, dan bank syariah tidak berhak menarik bunga kepada nasabah, maka dilakukanlah akad murabahah melalui jual beli dengan akad tawarruq, bai’u al-‘uhdah, atau bai’ bi al-syarth seperti kasus transaksi REPO sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu. Kepemilikan nasabah atas suatu barang, diterimakan secara dokumen, dan penjualannya dipercayakan kepada bank melalui via dokumen pula. Selanjutnya, Nasabah menerima hasil penjualan via transaksi di atas dokumen tersebut, dalam rupa kredit barang yang harus ia angsur sebagai perjanjian yang dilakukannya dengan Bank dan Bank dengan Dealer yang dipercaya oleh Bank. 

Wallahu a’lam

Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean, Kab. Gresik, Jawa Timur

Ahad 31 Desember 2017 13:30 WIB
Ijtihad untuk Perbankan Syariah pada Kasus Bai’u Hukmi dan Qabdlu Hukmi
Ijtihad untuk Perbankan Syariah pada Kasus Bai’u Hukmi dan Qabdlu Hukmi
Pendirian bank syariah di Indonesia dengan fokus peningkatan kualitas muamalah masyarakat Muslim di Indonesia adalah sebuah keniscayaan dalam ijtihad. Semuanya berangkat dari dalil asal bahwa menyiapkan sebuah sistem perbankan zero riba adalah berlandaskan pada keputusan dalil qath’i halalnya jual beli dan haramnya riba. Dengan demikian, untuk mencapai kondisi zero riba, segala wasilah menuju ke arahnya, sangat mungkin untuk diusahakan. Sebuah kaidah fiqih mengatakan:

مالايتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: “Segala sarana menuju sempurna perkara wajib maka wajib pula menyediakan sarana tersebut.”

Masalahnya adalah, upaya memberikan landasan fiqih terhadap beberapa praktik muamalah perbankan syariah terkadang menemui beberapa kendala. Kendala yang amat mungkin terjadi adalah konsepsi fiqih turats (fiqih tradisi/klasik) yang kadang seolah bertentangan dengan konsepsi muamalah modern. Untuk itulah pemikiran terus-menerus dan upaya menggali potensi masuk ke dalam keabsahan akad muamalah modern, sangat diperlukan. 

Banyak wasilah yang bisa dipergunakan oleh para pemikir dan praktisi perbankan syariah ini. Qaidah ‘urfiyah, istihsan, konsepsi maslahatul mursalah, istishhab, memiliki peluang untuk dimanfaatkan. Pertimbangan pesatnya kemajuan teknologi dan faktor yang memungkinkan penjagaan dari unsur ghabn dan tadlis (penipuan), juga dapat dijadikan bahan masukan pertimbangan. Jika produk lama fiqih umumnya menggunakan data murasalah (surat-menyurat) yang diantarkan langsung oleh jasa kurir, bisa jadi kondisi ini bisa dipangkas melalui peran hightech, seperti email, telekonferensi, faximile, telepon, dan lain-lain. 

(Baca juga: Beberapa Problem Fiqih dalam Perbankan Syari’ah)
Dalam pasar saham misalnya, peran hightech sangat tampak mendominasi transaksi jual-belinya. Padahal dalam fenomena pasar saham, lebih banyak dihuni oleh data dan dokumen. Konsep jual-beli yang sebelumnya harus yadan bi yadin (serah terima tangan), memungkinkan menjadi diubah fungsinya menjadi akad mubaya’ah hukmiyah (jual beli hukmi). Jika mubaya’ah sudah berlangsung secara hukmi, maka aqad qabdlu-nya juga pasti berlangsung secara hukmi. Bagaimana dengan syarat harus mengetahui sifat dan jenis barang sebagaimana disyaratkan dalam fiqih klasik? Dalam hal ini, maka dikembalikan kepada kasus urfi (adat/tradisi) yang berlaku di kalangan masyarakat pialang bursa efek.

Mubaya'ah hukmi adalah jual beli yang disertai perpindahan kepemilikan barang yang berlaku melalui nota/dokumen. Qabdlu hukmi, adalah penerimaan hak tamlik atas suatu barang melalui dokumen.

القبض الحكمي هو كل ما تتحق به الحيازة والتمكن من التصرف بحسب العرف السائد من غير تناول باليد أو قبض حسي

Artinya: "Al-Qabdlul hukmi adalah setiap perkara yang bisa memastikan kepemilikan barang dan memungkinkan penggunaannnya secara 'urf setempat meski tanpa harus memegang aset atau memegang secara fisik (legal ownership)." (Wahbah Al Zuhaily dalam kitab al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu)

Dalam kasus mubaya'ah hukmi dan qabdlu hukmi ini permasalahan yang mungkin timbul adalah bagaimana dengan syarat harus mengetahui sifat dan jenis barang sebagaimana disyaratkan dalam fiqih klasik. Dalam hal ini, maka dikembalikan kepada kasus urfi (adat/tradisi) yang berlaku di kalangan masyarakat pialang bursa efek.

Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi’iyah di Mu’tamar NU ke-32 di Makasar, pernah membahas tentang konsepsi majelis dan pengaruhnya terhadap akad jual beli serta akad nikah. Para pembaca bisa merujuk ke hasil sidang tersebut agar mudah memahami arah tulisan ini.

Pada keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi’iyah di Muktamar NU ke-32, Makassar, para musyawwirin pertama kalinya mencoba menggali hukum transaksi jual beli barang dan kebutuhan akad nikah via elektronik seperti media telepon, email dan media siber yang lain. Jawaban dari permasalahan ini ternyata memutuskan bahwa hukum transaksi jual beli melalui media elektronik adalah dipandang sah apabila sebelum transaksi kedua belah pihak penjual dan pembeli “sudah melihat” mabi’ (barang yang diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik “sifat” maupun “jenis” mabi’ serta memenuhi syarat-syarat dan rukun jual belinya.

Pertanyaan kedua dari soal yang sama mencoba mengungkap hukum sah atau tidaknya akad jual beli pada majelis terpisah. Hasil keputusan sidang menyebutkan bahwa hukumnya tetap sah melakukan transaksi jual-beli meskipun berada di majelis yang berbeda. Jawaban dari kedua persoalan di atas ternyata tidak berlaku sama untuk kasus akad nikah. Alasannya tidak akan disampaikan oleh penulis, karena kita fokus pada konsepsi majelis transaksi jual beli yang merupakan landasan perbankan syariah yang sedang kita dalami ini. 

Pertanyaan ketiga, majelis musyawwirin Bahtsul Masail mencoba mengungkap hukum akad/transaksi wakalah dari seorang calon pengantin kepada seseorang yang hadir di majelis. Jawaban musyawwirin terkait dengan masalah tersebut ternyata juga memandang sah mewakilkan melalui SMS dengan batasan syarat yaitu aman dan sesuai dengan nafsu al-amri (sesuai kenyataan). 

Keputusan hasil sidang Bahtsul Masail muktamar dalam memandang konsepsi sahnya transaksi di atas, didasarkan pada teks rujukan beberapa kitab, antara lain Kitab Nihayatul Muhtaj: 11/280, Hasyiyah al-Bujairamy ‘ala al-Khathib: 2/403 dan 10/148, Hasyiyatul Jamal: 4/301, Syarah Al-Yaquuti al-Nafiis: 2/22, Al Syarwany Syarah Tuhfatul Muhtaj: 4/221. 

Salah satu yang dirasa perlu dicuplik oleh penulis pada kesempatan ini adalah dasar dari kitab Al-Syarwany Syarah Tuhfatul Muhtaj (4/221):

وينعقد] البيع من غير السكران الذي لا يدري لأنه ليس من أهل النية على كلام يأتي فيه فى الطلاق [بالكناية] مع النية] 
والكتابة لا على مائع أو هواء كناية فينعقد بها مع النية ولو لحاضر فليقبل فورا عند علمه ويمتد خيارهما لانقضاء مجلس قبوله [قوله: والكتابة إلخ] ومثلها خبر السلك المحدث فى هذه الأزمنة فالعقد به كناية فيما يظهر

Artinya: “(Sah) melakukan jual beli kecuali orang yang mabuk yang tidak menyadari, karena ia bukan termasuk ahli niat berdasarkan kalam yang akan disampaikan nanti tentang thalaq (dengan kiasan) disertai dengan niat.”

Syarah: 
“Menulis di atas sesuatu yang bukan benda cair atau udara adalah masuk unsur kinayah, dan sah bila disertai dengan niat meskipun menulisnya tersebut ditujukan kepada orang yang hadir, maka sebaiknya diterima dengan segera setelah diketahuinya (tulisan tersebut), namun sebaiknya waktu khiyar keduanya diperluas karena selesainya majelis penerimaan. (Ucapan mushannif: dan tulisan, dst) perumpamaannya adalah khabar al-suluki al-muhaddits (SMS) di zaman ini, maka transaksi dengannya merupakan contoh transaksi kinayah.”

Relevansi hasil Muktamar NU ini dengan realitas modern bursa efek dan perdagangan saham tampak menemui adanya korelasi. Rambu-rambu dari fiqih turats memandang legal standing akad ada pada nafsu al-amri (sesuai dengan kenyataan) dan keamanan transaksi. Aman jika dibawa dalam konteks perdagangan saham serta bursa efek bisa jadi masuk dalam wilayah ‘urf iklim perusahaan yang memandang bahwa dokumen transaksi sebagai barang yang bisa dipergunakan sebagai bukti telah terjadinya transaksi jual beli antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. 

Ibarat yang disampaikan oleh musyawwirin dengan menukil kitab Hasyiyatu al-Bujairami (10/147) tampaknya bisa menjadi batasan bagi keabsahan transaksi di atas, yaitu keberadaan unsur kecerdasan pihak yang terlibat. 

وليس لنا نكاح ينعقد بالكناية إلا بالكتابة وإشارة الأخرس إذا اختص بفهمها الفطن

Artinya: “Tidak sah bagi kita akad nikah dengan jalan kinayah kecuali lewat jalan kitabah atau isyarat orang yang tulis ketika bisa dipahami oleh orang yang pandai/cerdas.”

Dengan mengacu pada kutipan di atas, suatu akad dipandang sah dengan jalan tulisan (nota) namun dengan batasan bisa dipahami oleh orang yang cerdas. Lantas bagaimana dengan akad jual-beli lewat jalur dokumen, lalu menjual lagi melalui jalur dokumen pula, sementara unsur qabdlu-nya diwakili secara dokumen pula? Contoh riilnya kasus transaksi tawarruq di perbankan syariah, yang sebelumnya pernah kita bahas di sini. 

(Baca: Dilema Transaksi Tawarruq pada Lembaga Keuangan Syariah)
Sampai di sini, problematika tersebut sudah terjawab, bahwa akad tersebut masih masuk unsur sah, dengan syarat bisa dipahami oleh orang yang cerdas. Aplikasi pihak yang dimaksud sebagai “orang yang cerdas” di sini barangkali adalah Lembaga/Badan Perlindungan Dana Konsumen dan Nasabah Perbankan.” Namun, dimanakah ia berkedudukan?

Wallahu a’lam


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean, Kab. Gresik, Jatim.

Kamis 28 Desember 2017 16:0 WIB
Lima Asas Perbankan Syariah (3): Hifdhud Din dalam Fiqih Transaksi
Lima Asas Perbankan Syariah (3): Hifdhud Din dalam Fiqih Transaksi
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa al-dharuriyyatu al-khamsah merupakan asas primer bagi fiqih transaksi. Ada lima asas primer, sebagaimana disampaikan oleh Al-Ghazaly dalam kitab Nadhariyatu al-Maqashidi ‘inda al-Imami Al-Syathiby: 1/43, bahwa: 

المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة من الملل، ولا شريعة من الشرائع هي: الدين والنفس، والعقل، والنسل، والمال

Artinya: “Ada lima maqashid yang tidak boleh lepas dari penjagaan dari setiap agama dan penerapan syari’at adalah: proteksi agama, penjagaan jiwa, akal, keturunan dan harta.”

Dari kelima maqashid atau (al-dharuriyyatu al-khamsah) ini, mana yang harus didahulukan antara masing-masing asas bila terjadi pertentangan di antara masing-masing asas tersebut. Imam Al-Ghazaly, sebagaimana disampaikan oleh Al-Syathiby dalam kitab yang sama mengatakan: 

قد أطال - رحمه الله - في الدفاع عن تقديم حفظ الدين على حفظ النفس، ومما قاله في ذلك: "فما مقصوده حفظ أصل الدين يكون أولى، نظرا إلى مقصوده وثمرته من نيل السعادة الأبدية في جوار رب العالمين

Artinya: “Sungguh, beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah, telah melakukan pembelaan atas dipilihnya mendahulukan upaya proteksi agama dibanding proteksi jiwa. Sebagaimana substansi pernyataan beliau: “Esensi proteksi agama lebih diutamakan, adalah karena melihat sisi tujuan dari al-dîn (dirisalahkan) dan buahnya dalam mencapai kebahagiaan abadi di sisi Rabbu al-‘Alamîn.”

Jadi, pada pokok bahasan ini, dengan mendasarkan pada qaul Imam Al-Ghazaly ini, maka proteksi agama dalam fiqih transaksi merupakan asas yang paling utama dibanding asas yang lain. Hal ini disebabkan karena Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur’an Surat al-Dzariyat: 56, bahwa: 

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Tiadalah Kami ciptakan Jin danmanusiamelainkan agar merekaberibahkepada-Ku.” 

Ayat ini mendapat penafsiran dari Imam Al-Thabary dalam kitab Tafsir Al-Thabary: 22/444, dengan menukil qaul dari Ibnu ‘Abbas radliyallahu ‘anhu:

ما خلقت الجنّ والإنس إلا لعبادتنا، والتذلل لأمرنا

Artinya: “[Maksud dari ayat tersebut adalah] Tiada Aku ciptakan Jin dan Manusia melainkan agar beribadah kepada-Ku dan pasrah terhadap perintah-Ku.” 

Mencermati beberapa konsep hifdhud dîn di atas, lantas apa yang menjadi objek sasaran dari hifdhud dîn dalam Fiqih Transaksi?

Terhadap hal ini, kita ingat kembali bahwa tujuan utama dari berdirinya Lembaga Keuangan/Perbankan Syari’ah adalah menyediakan sistem perbankan yang bebas riba (zero riba). 

Jika kita melihat konsep dasar munculnya riba, sebenarnya konsep ini timbul akibat adanya akad hutang-piutang (mudayyanah) yang mana pihak yang menghutangi mengambil manfaat dari orang yang dihutangi. Biasanya, pada sistem perbankan konvensional, pihak perbankan langsung membebani nasabah yang berhutang dengan skema persentase bunga. Skema persentase ini diperuntukkan sebagai imbal jasa atas keluarnya modal/keuangan kepada pihak yang berhutang. Melalui skema ini, pihak perbankan konvensional mendapatkan suplai pendanaan (funding) untuk operasionalnya berdasarkan persentase piutang yang ia berikan kepada nasabah. 

Namun demikian, konsep seperti ini ditentang oleh syari’at karena faktor syarat persentase bunga yang ditetapkan di muka tersebut. Syariat menyebutnya sebagai riba nasiah, yaitu riba yang diakibatkan oleh hutang-piutang. Dengan demikian, perbankan syariat tidak mungkin menerapkan akad mudayyanah ini dalam bagian sistem fundingnya. Sebagai alternatifnya, perbankan syariah harus memilih alternatif lain, antara lain melalui proses jual beli, atau investasi permodalan. 

Konsisten dalam (1) sistem zero riba, (2) prinsip jual beli yang dibenarkan oleh syari’at, serta (3) perjanjian kerja sama investasi modal, merupakan wujud penerapan dari hifdhud dîn dalam Fiqih Transaksi. Ini merupakan landasan utama, sehingga apabila ada suatu produk turunan baru yang menyalahi ketiga diktum dari hifdhud dîn ini, maka secara otomatis produk turunan tersebut harus ditolak oleh perbankan syariah.


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean, Kab. Gresik, Jatim