IMG-LOGO
Nikah/Keluarga

Khuluk dalam Islam, Ketika Istri Minta Cerai dengan Tebusan

Rabu 17 Januari 2018 9:32 WIB
Share:
Khuluk dalam Islam, Ketika Istri Minta Cerai dengan Tebusan
Ilustrasi (via Pixabay)
Islam ialah agama rahmatan lil alamin yang memberikan hak suara bagi semua pihak. Jika sebelumnya di zaman jahiliyyah, wanita sama sekali tidak memiliki hak bicara bahkan di dalam ranah domestik keluarga, maka sesudah turunnya syariat Islam, perempuan diberikan hak bicara. Salah satu kewenangan perempuan untuk menyuarakan suaranya di dalam bab nikah ialah ia berhak mengajukan khuluk atau biasa kita sebut sebagai tebus talak.

Khuluk ini memiliki legalitas hukum dalam Al-Qur’an sebagaimana yang disebutkan dalam Surat al-Baqarah ayat 229:

 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: “Maka apabila kalian khawatir bahwa keduanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa mengambil bayaran (tebus talak) yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya (dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu).”

Secara definitif, menurut syariat, khuluk ialah pengajuan talak oleh istri, sebagaimana diungkapkan oleh Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, hal. 127:

الخلع: وهو الطلاق الذي يقع برغبة من الزوجة وإصرار منها على ذلك، وقد شرع لذلك سبيل الخلع، وهو أن تفتدي نفسها من زوجها بشئ يتفقان عليه من مهرها تعطيه إياه

Artinya: “Khuluk ialah talak yang dijatuhkan sebab keinginan dan desakan dari pihak istri, hal semacam itu disyariatkan dengan jalan khuluk, yakni pihak istri menyanggupi membayar seharga kesepakatan antara dirinya dengan suami, dengan (standar) mengikuti mahar yang telah diberikan.”

Dari pemaparan tersebut bisa kita pahami bahwa khuluk secara syariat hukumnya boleh diajukan jika memenuhi persyaratan. Selain itu, dalam khuluk harus terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, suami maupun istri tentang nominal tebusan. Kesepakatan ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam akad khuluk, harus ada kerelaaan dari pihak suami untuk menerima tebusan, dan kesanggupan dari pihak istri untuk membayar tebusan tersebut. Namun dengan catatan, nominal harga tebusan tidak boleh melebihi nominal maskawin pada saat pernikahan.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa hukum asal khuluk ini ialah mubah jika memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut di antaranya telah disebutkan oleh Imam Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi al-Syairazi dalam al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), juz II, hal. 489:

إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة وخافت أن لا تؤدي حقه جاز أن تخالعه على عوض

Artinya: “Apabila seorang perempuan benci terhadap suaminya karena penampilannya yang jelek, atau perlakuannya yang kurang baik, sementara ia takut tidak akan bisa memenuhi hak-hak suaminya, maka boleh baginya untuk mengajukan khuluk dengan membayar ganti rugi atau tebusan.”

Selain faktor di atas, ada juga motif lain dari khuluk yang bisa mengubah hukumnya, seperti jika suami melalaikan hukum Allah, semisal meninggalkan shalat, atau lainnya, maka hukum khuluk menjadi wajib. Sebaliknya, jika tidak ada motif atau alasan apa pun yang mendasarinya, maka khuluk hukumnya haram.

Sedikit berbeda dari talak, tidak ada rujuk dalam khuluk. Perbedaannya lagi adalah, jika talak haram dijatuhkan ketika istri sedang haid, maka dalam khuluk tetap sah dilangsungkan entah dalam keadaan suci ataupun haid. Wallahu a’lam bi-shawab.

(Muhammad Ibnu Sahroji)
Share:
Rabu 10 Januari 2018 11:0 WIB
Istri Dianggap ‘Nusyuz’ bila Melakukan Hal Ini
Istri Dianggap ‘Nusyuz’ bila Melakukan Hal Ini
Ilustrasi (Pinterest)
Dalam bahtera pernikahan, persoalan pasti akan selalu ada. Perselisihan pendapat dalam sebuah masalah hampir dipastikan terjadi antara suami dan istri. Tidak jarang, muara dari perselisihan tersebut adalah sikap nusyuz yang ditampakkan oleh sang istri. Dalam pemaparan kali ini, akan dibahas apa sebenarnya arti dari nusyuz, apa saja yang bisa menyebabkan seorang perempuan dianggap nusyuz, apa yang harus dilakukan oleh suami, dan bagaimana konsekuensi hukumnya menurut syariat.

(Baca: Masak dan Mencuci Bukan Kewajiban Istri)
Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليها عمّا أوجب الله عليها من طاعته…ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: “Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami… nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239: 

ويسقط بالنشوز قسمُها ونفقتها

Artinya: “Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”. 

Lebih lanjut, dalam lanjutan teks di kitab al-Fiqh al-Manhaji dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya.

Lantas apakah berarti setiap akan keluar atau bepergian, seorang istri harus meminta izin lagi dan lagi kepada suaminya? Tidak juga. Izin dari suami ini bisa diberikan secara umum, artinya jika diyakini bahwa suami pasti rela, maka itu bisa dianggap sebagai izin.

(Baca: Hukum Istri Ambil Uang Suami Tanpa Izin
(Baca: Suami Larang Isteri Kunjungi Orang Tuanya)
Tidak semua tindakan kasar yang dilakukan oleh istri dianggap sebagai nusyuz. Sebagaimana dijelaskan dalam lanjutan teks kitab Fathul Qarib:

وليس الشتم للزوج من النشوز، بل تستحق به التأديب من الزوج في الأصح، ولا يرفعها إلى القاضي

Artinya: “Menurut pendapat yang lebih sahih, berkata kasar kepada suami bukan termasuk nusyuz, tetapi dia berhak (harus) diajari oleh suami jika melakukan hal tersebut. Jika hal ini terjadi, suami tidak perlu melapor pada qadli (hakim).”

Jika sudah terbukti bahwa istri melakukan nusyuz dengan cara keluar rumah atau bepergian semaunya tanpa seizin suami atau menolak ajakan suami untuk berhubungan, maka tindakan yang perlu dilakukan oleh suami, sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an, yakni:

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS an-Nisa: 34)

(Baca: Inilah Hukum Suami yang Lakukan KDRT kepada Istrinya)
Cara pertama ialah suami menasihati istrinya bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah haram dan bisa mengakibatkan terhentinya pemberian nafkah lahir. Jika masih nusyuz, maka langkah kedua ialah tidak memberikan nafkah batin kepadanya. Langkah terakhir jika masih tetap nusyuz ialah dengan memukulnya, namun memukul di sini tidak boleh sembarangan, pukulan yang dilakukan hanyalah pukulan yang sifatnya ancaman belaka, dan tidak boleh melukai.

Wallahu a’lam bish-shawab.

(Muhammad Ibnu Sahroji)

Senin 8 Januari 2018 13:0 WIB
Ajaran Kesetaraan Sosial dalam Pensyariatan Walimah
Ajaran Kesetaraan Sosial dalam Pensyariatan Walimah
Ilustrasi (Pinterest)
Walimah atau jamuan makan perayaan pernikahan, merupakan sebuah kesunnahan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Selain bertujuan memberikan syiar tentang telah terjadinya sebuah ikatan yang suci, walimah juga merupakan perwujudan rasa syukur terhadap nikmat Allah subhanahu wata‘ala.

(Baca: Anjuran Mengadakan Pesta Pernikahan dalam Islam)
Dalam literatur kitab-kitab fiqih, ternyata kesunnahan jamuan makan bukan hanya ada pada saat pernikahan, namun pada momen-momen yang lain juga. Sebagaimana dipaparkan oleh Imam Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi al-Syairazi dalam al- Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), juz II, hal. 476:

الطعام الذي يدعى إليه الناس ستة: الوليمة للعرس والخرس للولادة والإعذار للختان والوكيرة للبناء والنقيعة لقدوم المسافر والمأدبة لغير سبب ويستحب ما سوى الوليمة لما فيها من إظهار لنعم الله والشكر عليها واكتساب الأجر والمحبة

Artinya: “Ada enam macam undangan jamuan makan bagi manusia: al-walimah saat pernikahan, al-khars saat kelahiran, al-i’dzar saat khitanan, al-wakirah saat membangun rumah, an-naqi’ah saat baru pulang dari perjalanan, dan al-ma’dabah bagi jamuan makan tanpa sebab (sekedar ingin makan-makan saja). Selain al-walimah (yang menurut sebagian ulama hukumnya adalah wajib, red), mengadakan jamuan makan hukumnya sunnah karena di dalamnya terdapat pengungkapan terhadap nikmat-nikmat Allah, perwujudan rasa syukur, bentuk usaha untuk mendapatkan pahala, dan meningkatkan rasa asih antarsesama.”

Meski pada asalnya, istilah jamuan makan berbeda-beda disesuaikan konteksnya, namun di Indonesia, umumnya semua bentuk jamuan makan dinamakan walimah. Hingga kita mengenal istilah walimah khitan, walimah safar haji, dan lainnya. Menurut hemat penulis, hal ini tidaklah menjadi masalah, karena hanya persoalan beda bahasa saja, yang terpenting adalah tujuan dan substansinya sama.

Telah juga kita ketahui bersama, bahwa mendatangi undangan jamuan makan ini hukumnya adalah wajib untuk walimah pernikahan, dan sunnah untuk lainnya. Meski demikian, ada beberapa faktor yang bisa membatalkan kewajiban atau kesunnahan tersebut, yakni jika dalam jamuan makan tersebut ada prinsip kesetaraan sosial yang tercederai. Keterangan tentang hal ini bisa kita simak dalam sabda Rasulullah Saw, sebagaimana penulis kutip dari kitab Sahih al-Bukhari nomor hadits 5177:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Sejelek-jeleknya makanan (tanpa berkah) ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya, namun melewatkan orang-orang fakir. Barangsiapa meninggalkan (tidak menghadiri) undangan makan, maka sesungguhnya ia telah berbuat maksiat pada Allah dan Rasul-Nya.”

Dari hadits di atas, Syekh Jalaluddin al-Mahalli dalam Syarah al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz III, hal. 296, menjelaskan:


وَإِنَّمَا تَجِبُ) الْإِجَابَةُ (أَوْ تُسَنُّ) كَمَا تَقَدَّمَ (بِشَرْطِ أَنْ لَا يَخُصَّ الْأَغْنِيَاءَ) بِالدَّعْوَةِ فَإِنْ خَصَّهُمْ بِهَا انْتَفَى طَلَبُ الْإِجَابَةِ عَنْهُمْ حَتَّى يَدْعُوَ الْفُقَرَاءَ مَعَهُمْ)


Artinya: “Bahwasanya wajib atau sunnahnya memenuhi undangan jamuan makan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dengan syarat tidak secara khusus hanya mengundang orang-orang kaya. Jika dalam acara tersebut hanya mengkhususkan mengundang orang kaya, maka tuntutan kewajiban memenuhi undangan menjadi hilang, sampai orang-orang fakir juga ikut diundang.”

Sedangkan apabila sebaliknya, jika undangan hanya dikhususkan bagi orang-orang fakir saja tanpa mengundang orang-orang kaya, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban menghadiri undangan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sulaiman al-Bujairami dalam kitab al-Bujairimi ‘ala al-Minhaj (Beirut: Dar al-Fikr, 1950), juz III, halaman 433:

وَالْمُعْتَمَدُ وُجُوبُهَا إذَا خَصَّ الْفُقَرَاءَ

Artinya: “Menurut pendapat mu’tamad, tetap wajib (memenuhi undangan) yang mengkhususkan orang-orang fakir.”

Dari penjelasan-penjelasan di atas, bisa kita pahami bahwa syariat Islam sangat memberikan perhatian pada kesetaraan sosial. Hilangnya kewajiban menghadiri undangan yang hanya mengkhususkan orang-orang kaya menunjukkan bahwa pihak pengundang harus menyamaratakan undangan baik pada yang kaya maupun kepada yang miskin. Sebaliknya jika yang diundang hanyalah orang-orang fakir, hal tersebut diperbolehkan. Hal ini selaras sekali dengan prinsip sosial dalam syariat Islam dimana prioritas perhatian harus diberikan pada mereka yang lebih membutuhkan.

Wallahu a’lam bi-shawab.

(Muhammad Ibnu Sahroji)

Ahad 7 Januari 2018 15:0 WIB
Mengenal Istilah Mahar Musamma dan Mahar Mitsli
Mengenal Istilah Mahar Musamma dan Mahar Mitsli
Ilustrasi (perfectmuslimwedding.com)
Pembaca yang budiman, sebagaimana kita ketahui, mahar merupakan hak istri berupa harta yang wajib dibayarkan oleh suami saat akad nikah. Dalam hal ini, mahar tidak mesti harus dibayar kontan saat itu juga, dan bukan hanya terbatas pada bentuk barang saja. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi al-Syairazi dalam Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), juz II, hal. 463:

فصل: ويجوز أن يكون الصداق ديناً وعيناً وحالاً ومؤجلاً لأنه عقد على المنفعة فجاز بما ذكرناه كالإجازة.
فصل: ويجوز أن يكون منفعة كالخدمة وتعليم القرآن وغيرهما من المنافع المباحة

Artinya: “Pasal: Maskawin boleh dalam bentuk piutang, barang, kontan, maupun ditempokan, karena nikah merupakan akad untuk mendapatkan manfaat, maka boleh dilakukan dengan hal-hal yang telah kami sebutkan, sebagaimana dalam akad sewa. Pasal: Maskawin boleh juga berupa jasa, seperti dalam bentuk pelayanan, pengajaran Al-Qur’an atau hal-hal lain yang berupa jasa yang diperbolehkan”.

(Baca: Maskawin: Hukum dan Ketentuannya dalam Islam)
Dalam persoalan mahar ini, ada dua permasalahan yang menarik untuk dibahas, yakni masalah mahar musamma dan mahar mitsli. Masih dari kitab yang sama, kita bisa melihat keterangan tentang permasalahan tersebut pada hal. 465: 

فصل: وتملك المرأة المسمى بالعقد إن كان صحيحاً ومهر المثل إن كان فاسداً

Artinya: “Seorang perempuan berhak memiliki mahar musamma yang disebutkan dalam akad apabila akadnya sah, dan tetap berhak memiliki mahar mitsli apabila akadnya rusak.”

Pemahamannya adalah bahwa pada prinsipnya mahar merupakan sejumlah harta yang harus dibayarkan oleh suami yang disebabkan suami telah mendapatkan manfaat dari pernikahan yakni halalnya berhubungan intim. Oleh karena itu menurut para ulama, tetapnya kewajiban pembayaran mahar dimulai sejak hubungan itu terjadi.

Untuk memudahkan pemahaman, kita contohkan seorang suami yang memberikan mahar secara menghutang. Sebelum hubungan intim terjadi, meski sudah akad, mahar tersebut belum lagi tetap kewajibannya. Tetapnya kewajiban pembayaran mahar dimulai sejak ia sudah berhubungan dengan istrinya.

Pada saat tersebut, jika setelah diteliti bahwa pernikahannya itu sah adanya, maka yang wajib baginya ialah mahar musamma, yakni mahar sebagaimana yang disebutkan ketika akad. Namun apabila setelah diteliti ternyata pernikahannya tidak sah, semisal karena kedapatan ada penyakit yang menyebabkan batalnya nikah, maka yang wajib bukan lagi mahar musamma, namun mahar mitsli. Mahar mitsli ini ialah mahar yang disesuaikan dengan mahar-mahar yang dibayarkan pada sebayanya perempuan tersebut. Bisa dengan cara melihat kepada mahar yang diterima oleh saudara-saudara perempuannya atau bibi-bibinya.

(Baca: Beberapa Penyakit yang Bisa Membuat Pernikahan Dibatalkan)
 
Lantas bagaimana status mahar apabila pasangan tersebut bercerai sebelum terjadinya hubungan suami-istri?, Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 236, menjelaskannya sebagai berikut:

 ويسقط بالطلاق قبلَ الدخول بها نصفُ المهر

Artinya: “Gugur sebab talak sebelum berhubungan, separuh mahar.”

Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ...

Artinya: “Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu”

Meskipun demikian, apabila pihak suami merelakan keseluruhan mahar, hal tersebut tetap diperbolehkan, dan bahkan lebih baik, sebagaimana kelanjutan ayatnya:

إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Artinya: “Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa.”

Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik, dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wallahu a’lam bish-shawab.


(Muhammad Ibnu Sahroji)