IMG-LOGO
Trending Now:
Nikah/Keluarga

Bolehkah Ayah Tiri Menjadi Wali Nikah?

Senin 29 Januari 2018 19:30 WIB
Share:
Bolehkah Ayah Tiri Menjadi Wali Nikah?
Ilustrasi (via pikiran-rakyat.com)
Pembaca yang budiman, sebagaimana kta ketahui, sebuah pernikahan tidak mungkin sah dilaksanakan tanpa keberadaan wali. Syariat Islam telah menentukan siapa saja yang berhak menjadi wali berikut urutannya. Secara garis besar, wali yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah yang memiliki garis hubungan darah dengan perempuan tersebut.

Urutan prioritas wali yang berhak menikahkan seorang perempuan, dijelaskan oleh Imam Abu Suja’ dalam Matan al-Ghâyah wa Taqrîb (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), hal. 31, sebagai berikut:

وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدمت العصبات ف…الحاكم

Artinya: “Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris ‘ashabah, maka…hakim.”

(Baca: Syarat dan Urutan yang Berhak Jadi Wali Nikah)
Namun demikian, dalam realitas kehidupan kerap kita temui kasus ketika seorang anak perempuan yang hidup bersama dengan ayah tirinya semisal karena ibunya telah bercerai dengan ayah kandungnya. Ayah tiri ini terkadang merasa lebih berhak menjadi wali dari anak perempuan tersebut, terkadang dengan alasan bahwa dia lah yang merawatnya selama ini sedari kecil hingga dewasa.

Sebenarnya, di dalam syariat, keberadaan ayah tiri ini sama sekali  tidak dipertimbangkan untuk menjadi wali nikah, karena ia tidak disebutkan dalam daftar urutan prioritas wali menurut syariat Islam.

Meskipun demikian, tetap ada peluang seorang ayah tiri menjadi wali nikah, yakni dengan cara mewakilan (tawkil), artinya wali asli dari perempuan tersebut mewakilkan perwalian pernikahan kepadanya.

Referensi dari hal tersebut bisa kita simak pada penjelasan Abu Hasan Ali al-Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), juz IX, hal. 113:

فَأَمَّا تَوْكِيلُ الْوَلِيِّ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ إِلَّا مَنْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا فِيهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا بالغاً حراً مسلماً رشيداً فإذا اجتمعت هَذِهِ الْأَوْصَافُ … صَحَّ تَوْكِيلُهُ

Artinya: “Adapun mewakilkan perwalian, hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali seseorang yang memenuhi persyaratan yakni: lelaki, baligh, merdeka, muslim, dan pintar. Jika syarat tersebut terkumpul…maka sah mewakilannya.”

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa jika ayah tiri tersebut memenuhi persyaratan, maka ia bisa menerima tawkil wali nikah. Tentunya tawkil ini harus dilakukan dengan kalimat serah terima yang sah menurut syariat.

(Baca juga: Wali Telah Mewakilkan, Bolehkah Hadir di Majelis Akad Nikah?)
Hal demikian juga berlaku bagi selain ayah tiri, seperti misalkan ayah angkat ataupun lainnya. Namun, perlu benar-benar diingat bahwa tawkil ini dilakukan atas dasar serah terima, sehingga keberadaan pihak yang menyerahkan, dalam hal ini adalah wali asli, haruslah benar-benar ada.

Sedangkan apabila tidak ditemukan wali asli, entah karena sudah meninggal atau sebab lainnya, maka yang berhak menjadi wali adalah hakim. Jika di suatu wilayah tidak ditemukan adanya hakim, maka yang menempati posisi hakim ini ialah muhakkam, yakni seseorang yang diposisikan sebagai hakim dengan persyaratan tertentu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Zainuddin Ahmad bin Abdulaziz al-Malibari dalam Fathul Mu’in (Surabaya: Kharisma, 1998), hal. 472:

ثم إن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها محكم عدل حر

Artinya: “Kemudian jika tidak ditemukan wali dari orang-orang yang telah tersebut di atas, maka yang menikahkan perempuan tersebut adalah muhakkam yang adil dan merdeka”.

Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a’lam bish shawab.

(Muhammad Ibnu Sahroji)
Share:
Rabu 17 Januari 2018 9:32 WIB
Khuluk dalam Islam, Ketika Istri Minta Cerai dengan Tebusan
Khuluk dalam Islam, Ketika Istri Minta Cerai dengan Tebusan
Ilustrasi (via Pixabay)
Islam ialah agama rahmatan lil alamin yang memberikan hak suara bagi semua pihak. Jika sebelumnya di zaman jahiliyyah, wanita sama sekali tidak memiliki hak bicara bahkan di dalam ranah domestik keluarga, maka sesudah turunnya syariat Islam, perempuan diberikan hak bicara. Salah satu kewenangan perempuan untuk menyuarakan suaranya di dalam bab nikah ialah ia berhak mengajukan khuluk atau biasa kita sebut sebagai tebus talak.

Khuluk ini memiliki legalitas hukum dalam Al-Qur’an sebagaimana yang disebutkan dalam Surat al-Baqarah ayat 229:

 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: “Maka apabila kalian khawatir bahwa keduanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa mengambil bayaran (tebus talak) yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya (dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu).”

Secara definitif, menurut syariat, khuluk ialah pengajuan talak oleh istri, sebagaimana diungkapkan oleh Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, hal. 127:

الخلع: وهو الطلاق الذي يقع برغبة من الزوجة وإصرار منها على ذلك، وقد شرع لذلك سبيل الخلع، وهو أن تفتدي نفسها من زوجها بشئ يتفقان عليه من مهرها تعطيه إياه

Artinya: “Khuluk ialah talak yang dijatuhkan sebab keinginan dan desakan dari pihak istri, hal semacam itu disyariatkan dengan jalan khuluk, yakni pihak istri menyanggupi membayar seharga kesepakatan antara dirinya dengan suami, dengan (standar) mengikuti mahar yang telah diberikan.”

Dari pemaparan tersebut bisa kita pahami bahwa khuluk secara syariat hukumnya boleh diajukan jika memenuhi persyaratan. Selain itu, dalam khuluk harus terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, suami maupun istri tentang nominal tebusan. Kesepakatan ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam akad khuluk, harus ada kerelaaan dari pihak suami untuk menerima tebusan, dan kesanggupan dari pihak istri untuk membayar tebusan tersebut. Namun dengan catatan, nominal harga tebusan tidak boleh melebihi nominal maskawin pada saat pernikahan.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa hukum asal khuluk ini ialah mubah jika memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut di antaranya telah disebutkan oleh Imam Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi al-Syairazi dalam al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), juz II, hal. 489:

إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة وخافت أن لا تؤدي حقه جاز أن تخالعه على عوض

Artinya: “Apabila seorang perempuan benci terhadap suaminya karena penampilannya yang jelek, atau perlakuannya yang kurang baik, sementara ia takut tidak akan bisa memenuhi hak-hak suaminya, maka boleh baginya untuk mengajukan khuluk dengan membayar ganti rugi atau tebusan.”

Selain faktor di atas, ada juga motif lain dari khuluk yang bisa mengubah hukumnya, seperti jika suami melalaikan hukum Allah, semisal meninggalkan shalat, atau lainnya, maka hukum khuluk menjadi wajib. Sebaliknya, jika tidak ada motif atau alasan apa pun yang mendasarinya, maka khuluk hukumnya haram.

Sedikit berbeda dari talak, tidak ada rujuk dalam khuluk. Perbedaannya lagi adalah, jika talak haram dijatuhkan ketika istri sedang haid, maka dalam khuluk tetap sah dilangsungkan entah dalam keadaan suci ataupun haid. Wallahu a’lam bi-shawab.

(Muhammad Ibnu Sahroji)
Rabu 10 Januari 2018 11:0 WIB
Istri Dianggap ‘Nusyuz’ bila Melakukan Hal Ini
Istri Dianggap ‘Nusyuz’ bila Melakukan Hal Ini
Ilustrasi (Pinterest)
Dalam bahtera pernikahan, persoalan pasti akan selalu ada. Perselisihan pendapat dalam sebuah masalah hampir dipastikan terjadi antara suami dan istri. Tidak jarang, muara dari perselisihan tersebut adalah sikap nusyuz yang ditampakkan oleh sang istri. Dalam pemaparan kali ini, akan dibahas apa sebenarnya arti dari nusyuz, apa saja yang bisa menyebabkan seorang perempuan dianggap nusyuz, apa yang harus dilakukan oleh suami, dan bagaimana konsekuensi hukumnya menurut syariat.

(Baca: Masak dan Mencuci Bukan Kewajiban Istri)
Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليها عمّا أوجب الله عليها من طاعته…ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: “Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami… nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239: 

ويسقط بالنشوز قسمُها ونفقتها

Artinya: “Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”. 

Lebih lanjut, dalam lanjutan teks di kitab al-Fiqh al-Manhaji dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya.

Lantas apakah berarti setiap akan keluar atau bepergian, seorang istri harus meminta izin lagi dan lagi kepada suaminya? Tidak juga. Izin dari suami ini bisa diberikan secara umum, artinya jika diyakini bahwa suami pasti rela, maka itu bisa dianggap sebagai izin.

(Baca: Hukum Istri Ambil Uang Suami Tanpa Izin
(Baca: Suami Larang Isteri Kunjungi Orang Tuanya)
Tidak semua tindakan kasar yang dilakukan oleh istri dianggap sebagai nusyuz. Sebagaimana dijelaskan dalam lanjutan teks kitab Fathul Qarib:

وليس الشتم للزوج من النشوز، بل تستحق به التأديب من الزوج في الأصح، ولا يرفعها إلى القاضي

Artinya: “Menurut pendapat yang lebih sahih, berkata kasar kepada suami bukan termasuk nusyuz, tetapi dia berhak (harus) diajari oleh suami jika melakukan hal tersebut. Jika hal ini terjadi, suami tidak perlu melapor pada qadli (hakim).”

Jika sudah terbukti bahwa istri melakukan nusyuz dengan cara keluar rumah atau bepergian semaunya tanpa seizin suami atau menolak ajakan suami untuk berhubungan, maka tindakan yang perlu dilakukan oleh suami, sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an, yakni:

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS an-Nisa: 34)

(Baca: Inilah Hukum Suami yang Lakukan KDRT kepada Istrinya)
Cara pertama ialah suami menasihati istrinya bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah haram dan bisa mengakibatkan terhentinya pemberian nafkah lahir. Jika masih nusyuz, maka langkah kedua ialah tidak memberikan nafkah batin kepadanya. Langkah terakhir jika masih tetap nusyuz ialah dengan memukulnya, namun memukul di sini tidak boleh sembarangan, pukulan yang dilakukan hanyalah pukulan yang sifatnya ancaman belaka, dan tidak boleh melukai.

Wallahu a’lam bish-shawab.

(Muhammad Ibnu Sahroji)

Senin 8 Januari 2018 13:0 WIB
Ajaran Kesetaraan Sosial dalam Pensyariatan Walimah
Ajaran Kesetaraan Sosial dalam Pensyariatan Walimah
Ilustrasi (Pinterest)
Walimah atau jamuan makan perayaan pernikahan, merupakan sebuah kesunnahan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Selain bertujuan memberikan syiar tentang telah terjadinya sebuah ikatan yang suci, walimah juga merupakan perwujudan rasa syukur terhadap nikmat Allah subhanahu wata‘ala.

(Baca: Anjuran Mengadakan Pesta Pernikahan dalam Islam)
Dalam literatur kitab-kitab fiqih, ternyata kesunnahan jamuan makan bukan hanya ada pada saat pernikahan, namun pada momen-momen yang lain juga. Sebagaimana dipaparkan oleh Imam Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi al-Syairazi dalam al- Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), juz II, hal. 476:

الطعام الذي يدعى إليه الناس ستة: الوليمة للعرس والخرس للولادة والإعذار للختان والوكيرة للبناء والنقيعة لقدوم المسافر والمأدبة لغير سبب ويستحب ما سوى الوليمة لما فيها من إظهار لنعم الله والشكر عليها واكتساب الأجر والمحبة

Artinya: “Ada enam macam undangan jamuan makan bagi manusia: al-walimah saat pernikahan, al-khars saat kelahiran, al-i’dzar saat khitanan, al-wakirah saat membangun rumah, an-naqi’ah saat baru pulang dari perjalanan, dan al-ma’dabah bagi jamuan makan tanpa sebab (sekedar ingin makan-makan saja). Selain al-walimah (yang menurut sebagian ulama hukumnya adalah wajib, red), mengadakan jamuan makan hukumnya sunnah karena di dalamnya terdapat pengungkapan terhadap nikmat-nikmat Allah, perwujudan rasa syukur, bentuk usaha untuk mendapatkan pahala, dan meningkatkan rasa asih antarsesama.”

Meski pada asalnya, istilah jamuan makan berbeda-beda disesuaikan konteksnya, namun di Indonesia, umumnya semua bentuk jamuan makan dinamakan walimah. Hingga kita mengenal istilah walimah khitan, walimah safar haji, dan lainnya. Menurut hemat penulis, hal ini tidaklah menjadi masalah, karena hanya persoalan beda bahasa saja, yang terpenting adalah tujuan dan substansinya sama.

Telah juga kita ketahui bersama, bahwa mendatangi undangan jamuan makan ini hukumnya adalah wajib untuk walimah pernikahan, dan sunnah untuk lainnya. Meski demikian, ada beberapa faktor yang bisa membatalkan kewajiban atau kesunnahan tersebut, yakni jika dalam jamuan makan tersebut ada prinsip kesetaraan sosial yang tercederai. Keterangan tentang hal ini bisa kita simak dalam sabda Rasulullah Saw, sebagaimana penulis kutip dari kitab Sahih al-Bukhari nomor hadits 5177:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Sejelek-jeleknya makanan (tanpa berkah) ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya, namun melewatkan orang-orang fakir. Barangsiapa meninggalkan (tidak menghadiri) undangan makan, maka sesungguhnya ia telah berbuat maksiat pada Allah dan Rasul-Nya.”

Dari hadits di atas, Syekh Jalaluddin al-Mahalli dalam Syarah al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz III, hal. 296, menjelaskan:


وَإِنَّمَا تَجِبُ) الْإِجَابَةُ (أَوْ تُسَنُّ) كَمَا تَقَدَّمَ (بِشَرْطِ أَنْ لَا يَخُصَّ الْأَغْنِيَاءَ) بِالدَّعْوَةِ فَإِنْ خَصَّهُمْ بِهَا انْتَفَى طَلَبُ الْإِجَابَةِ عَنْهُمْ حَتَّى يَدْعُوَ الْفُقَرَاءَ مَعَهُمْ)


Artinya: “Bahwasanya wajib atau sunnahnya memenuhi undangan jamuan makan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dengan syarat tidak secara khusus hanya mengundang orang-orang kaya. Jika dalam acara tersebut hanya mengkhususkan mengundang orang kaya, maka tuntutan kewajiban memenuhi undangan menjadi hilang, sampai orang-orang fakir juga ikut diundang.”

Sedangkan apabila sebaliknya, jika undangan hanya dikhususkan bagi orang-orang fakir saja tanpa mengundang orang-orang kaya, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban menghadiri undangan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sulaiman al-Bujairami dalam kitab al-Bujairimi ‘ala al-Minhaj (Beirut: Dar al-Fikr, 1950), juz III, halaman 433:

وَالْمُعْتَمَدُ وُجُوبُهَا إذَا خَصَّ الْفُقَرَاءَ

Artinya: “Menurut pendapat mu’tamad, tetap wajib (memenuhi undangan) yang mengkhususkan orang-orang fakir.”

Dari penjelasan-penjelasan di atas, bisa kita pahami bahwa syariat Islam sangat memberikan perhatian pada kesetaraan sosial. Hilangnya kewajiban menghadiri undangan yang hanya mengkhususkan orang-orang kaya menunjukkan bahwa pihak pengundang harus menyamaratakan undangan baik pada yang kaya maupun kepada yang miskin. Sebaliknya jika yang diundang hanyalah orang-orang fakir, hal tersebut diperbolehkan. Hal ini selaras sekali dengan prinsip sosial dalam syariat Islam dimana prioritas perhatian harus diberikan pada mereka yang lebih membutuhkan.

Wallahu a’lam bi-shawab.

(Muhammad Ibnu Sahroji)