IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Fiqih Transaksi: Leasing (Sewa Guna Usaha) dengan Hak Opsi

Jumat 16 Februari 2018 21:15 WIB
Share:
Fiqih Transaksi: Leasing (Sewa Guna Usaha) dengan Hak Opsi
Ilustrasi (cio.com)
Leasing dengan hak opsi dipahami sebagai yang berbeda dengan leasing tanpa hak opsi. Jika pada kasus leasing tanpa hak opsi, seorang leasee memiliki keterikatan untuk melakukan pembelian terhadap barang dengan harga yang sudah pasti. Hanya saja, dalam akad musyarakah, prinsip ijarah harus disertai dengan aquisisi secara berangsur salah modal dari rekan musyarakah yang lain.

Baca: Leasing dan Hukumnya dalam Fiqih Transaksi (I)
Baca: Leasing dan Hukumnya dalam Fiqih Transaksi (II)
Adapun leasing dengan hak opsi, dulunya dipahami sebagai seorang leasee yang tidak memiliki keterikatan untuk melakukan pembelian. Ia bisa melakukan pilihan antara membeli atau sekedar menyewa barang yang disewagunausahakan pada akhir tempo perjanjian dengan mitranya. Namun, karena pada akhirnya leasing ini dimaksudkan untuk tujuan pembiayaan agar seorang leasee bisa memiliki suatu barang, maka keluarlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) yang selanjutnya mendefinisikan “leasing dengan hak opsi” sebagai seorang leasee di akhir masa perjanjian berhak untuk memutuskan pilihan antara membeli barang, atau melanjutkan akad sewa guna usaha barang.” Dengan demikian, berdasarkan peraturan ini, bila terjadi keterlambatan dalam pembayaran oleh leasee terhadap cicilan, maka pihak leasee dan lessor bisa melakukan negosiasi berupa penjadwalan ulang terhadap sewa guna usaha objek leasing. Keputusan ini dapat dimaknai sebagai akad shuluh (damai). Bagaimana peran dan untung ruginya shuluh ini, insyaallah akan dihadirkan dalam kesempatan berikutnya.

Hal-hal yang perlu dicatat dalam kaidah leasing dengan hak opsi adalah:

1. Adanya peran dua akad dalam satu transaksi, yaitu akad ijarah, dan akad musyarakah yang akrab disebut akad jual beli.

2. Ada masa tempo kontrak ijarah yang berlaku antara pihak lessor dengan pihak leasee.

3. Setelah jatuh tempo, apabila pihak leasee belum mampu untuk melakukan pembelian, maka harus dilakukan akad sewa guna usaha yang baru atau biasa disebut penjadwalan ulang. Hal ini mengingat, barang yang dijadikan objek leasing adalah barang hasil musyarakah (modal bersama) sehingga masing-masing pihak memiliki hak untuk mentasharrufkan.

Dugaan Adanya Dua Akad dalam Satu Transaksi

Adanya dua akad dalam satu objek transaksi atau yang biasa dikenal sebagai al-uqudu al-murakkabah, merupakan perkara yang dilarang oleh Nabiullah Muhammad SAW. Bagaimana gambaran dari larangan ini? Sebuah hadits yang menyebutkan hukum asal larangan adalah:

نهى عن صفقتين في صفقة

Artinya: “Rasulullah SAW melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek.” (Lihat Muhammad bin Abdu al-Rahman bin Abdu al-Rahim al-Mubarakfury, Syarah Hadits Tuhfatu al-Ahwadzy, Beirut: Daru al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz 4: 357)

Illah / alasan larangan dari praktik dua bentuk akad dalam satu objek ini adalah ketidakjelasan harga.

والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين

Artinya: “Illah dari keharaman dua jual beli dalam satu objek transaksi jual beli adalah ketiadaan tetapnya harga – adanya dua harga dalam satu objek jual beli.” (Lihat Muhammad bin Abdu al-Rahman bin Abdu al-Rahim al-Mubarakfury, Syarah Hadits Tuhfatu al-Ahwadzy, Beirut: Daru al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz 4: 357)

Maksud dari keterangan di atas adalah bahwa dua akad dalam satu objek transaksi dipandang “haram” disebabkan harga tidak ditentukan terlebih dahulu sebelum kedua pihak yang bertransaksi meninggalkan majelis akad. Di satu sisi, barang dihukumi sebagai dibeli secara kontan, namun di sisi yang lain barang juga bisa dibeli secara kredit. Ketidak pastian ini nantinya bisa membawa dampak mudarat bagi salah satu pihak, makanya kemudian diharamkan. Solusi agar akad ini menjadi sah adalah pemastian harga ketika di awal transaksi.

Penjelasan Akad Ijarah dalam Leasing dengan Hak Opsi

Boleh hukumnya menyewakan objek leasing kepada salah satu pihak di dalam syirkah itu sendiri selagi kegunaannya bukan untuk kepentingan usaha bersama. Kebolehan itu menitiktekankan pada upaya melihat nisbah bagian sebagai ‘ainun (barang) manfaat. Ibnu Qudamah menyatakan:

ولأنها عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها ، فجازت إجارتها بالأثمان ونحوها

Artinya: “Karena sesungguhnya suatu barang yang bisa diambil manfaat mubahnya bersama tetapnya barang, maka boleh diambil sewanya dengan suatu harga tertentu, dan semisal.” (Lihat: Ibnu Qudamah, Al Mughny li Ibni al-Qudamah, Daru Ihyai al-Turats al-Araby, 1985, Juz:. 5/248).

Dasar ketetapan penentuan harga sewa adalah sebuah hadits yang diriwayatkan dari Sa’id bin Musayyab dari Sa’ad bin Abi Waqqash, Rasulullah SAW bersabda: 

كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها , فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك , وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة

Artinya: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.” HR. Abu Daud (Lihat: Ibnu Qudamah, Al Mughny li Ibni al-Qudamah, Daru Ihyai al-Turats al-Araby, 1985, Juz:. 5/248).

Peran Akad Musyarakah dalam Leasing dengan Hak Opsi

Syarat dari musyarakah adalah adanya amal/usaha dari mudlarrib dan salah satu praktik amal dalam akad leasing adalah menyewakan objek transaksi. Sebagai catatan adalah bahwa harga sewa mutlak harus disepakati oleh kedua belah pihak karena nantinya berpengaruh terhadap pembagian hasil.Dan karena sejak awal, leasing sudah disepakati dilaksanakan secara musyarakah, maka nisbah saham bisa mengalami pengurangan seiring penebusan/akuisisi saham sehingga nisbah sewa juga turut berkurang.

Kedudukan akad ijarah dan musyarakah dalam leasing dengan hak opsi

Di dalam leasing dengan hak opsi (hak khiyar), akad sewa menyewa (ijarah) berdiri secara terpisah dari akad musyarakah. Dalam akad musyarakah mengharuskan bagi hasil. Akad ijarah terjadi setelah serikat terbentuk. Seorang leasee di dalam leasing berperan selaku penyewa objek leasing (ajiir). Sebagai penyewa ia wajib memberikan ujrah kepada serikat. Ujrah ini selanjutnya dibagi bersama menurut nisbah kepemilikan modal. 

Akad musyarakah dapat dijadikan alasan untuk melakukan angsuran aquisisi modal / kepemilikan syirkah sebagaimana ini umum terjadi dalam syirkah musahamah atau syirkah mutanaqishah. Dengan demikian, berlakunya akad ijarah di dalam musyarakah ini bukan berlangsung linier sehingga dipandang sebagai uquudu al-murakkabah, melainkan ia berlangsung terpisah (paralel) antara satu sama lain.

وليس هذا الخبر محمولا على ظاهره : لأن البيع بانفراده جائز ، والقرض بانفراده جائز ، واجتماعهما معا من غير شرط جائز ، وإنما المراد بالنهي بيع شرط فيه قرض . وصورته : أن يقول قد بعتك عبدي هذا بمائة على أن تقرضني مائة ، وهذا بيع باطل ، وقرض باطل : لأمور منها : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه . 

Artinya: “Hadits (larangan ba’iun wa salafun) ini tidak dipahami sebagai makna dlahirnya: “karena jual beli yang berdiri terpisah hukumnya adalah boleh, hutang piutang juga boleh, mengumpulkan keduanya bersama-sama tanpa adanya syarat adalah boleh. Yang dikehendaki dari makna larangan jual beli di dalam hadits itu adalah bila di dalam jual beli ada syarat menghutangi. Contoh gambarannya: Bila seseorang berkata “Aku jual hambaku ini kepadamu dengan 100, dengan syarat kamu menghutangi aku 100.” Jual beli seperti ini adalah bathil dan qardlunya juga bathil karena beberapa hal, yang salah satunya adalah adanya larangan Nabi SAW dari melakukannya.” (Lihat: Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardy al-Bashry, Al-Hawy al-Kabiir fi Fiqhi Madzhaby al-Imam Al-Syafi’iy, Daru al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999: 5/351)

Maksud dari ibarat di atas adalah bahwa tidaklah setiap perkara jual beli yang bersama-sama dengan hutang lantas diputus haram. Yang diputus haram adalah bila hutang linier dengan syarat bagi terlaksananya jual beli. Andaikata si fulan pada ibarat di atas, menjadikan hamba sahayanya sebagai jaminan dalam akad rahnun (gadai), maka pada prinsipnya hal tersebut adalah boleh, sehingga yang terjadi bukan jual beli, melainkan akad rahnun dan qardlu. 

Di dalam leasing, kedudukan janji perpindahan hak milik pada saat akhir masa akuisisi adalah berlangsung paralel dan terpisah sebab musyarakahnya. Karena terpisah, maka boleh diterapkan dalam praktik mu’amalah.Adapun karena memandang adanya dua akad yang berdiri sendiri-sendiri ini, makanya ulama’ menyebutnya sebagai Musyarakah bi nihayati al-tamlik atau ijarah muntahiyah bi al-tamlik. Kedua istilah adalah sama, hanya berbeda titik tekan. Wallahu a’lam.

Catatan:

1. Dalam musyarakah mutanaqishah, ujrah yang turut dibayarkan harus ikut turun seiring jumlah angsuran. Jika ujrah tidak ikut turun seiring angsuran akuisisi modal musyarakah, maka akadnya menjadi fasad dan tetapnya ujrah bisa dipandang sebagai riba qardlu, yaitu riba karena hutang-piutang. 

2. Dalam akad sewa-menyewa, ada masa jatuh tempo persewaan. Bila sudah jatuh tempo, dan penyewa tidak bisa lagi melakukan pembayaran sewa atau melakukan penjadwalan ulang, maka barang harus kembali kepada syirkah, dan selanjutnya diputuskan menurut akad shuluh.


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim

Tags:
Share:
Senin 12 Februari 2018 14:30 WIB
Outsourcing sebagai Modifikasi Akad Salam
Outsourcing sebagai Modifikasi Akad Salam
(mbs.ac.uk)
Sebuah perusahaan memiliki beberapa bidang garap, misalnya: bidang Human Resource Development (HRD), Marketing Executif (ME), Accountant Public (AP), dan lain-lain. Karena besarnya perusahaan, sehingga menjadi kurang efektif bila perusahaan mengurusi semua bidang tersebut, oleh karenanya perlu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab rekrutmen karyawan yang diperlukan oleh perusahaan kepada perusahaan lain.  

Misalnya, untuk menggantikan tugas HRD, maka perusahaan menjalin kontrak kerja sama dengan perusahaan penyedia dan penyalur jasa tenaga kerja (PJTK) untuk keperluan penjaringan tenaga  karyawan perusahaan. Kadang kontrak kerja sama ini juga dilakukan dengan sekolah-sekolah kejuruan yang diharapkan menghasilkan kualifikasi lulusan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kontrak kerja sama semacam ini disebut dengan outsourcing (alih daya).

Namun dewasa ini, outsourcing lebih sering disematkan untuk pengertian kerja samanya perusahaan dengan perusahaan PJTK atau sebaliknya antara PJTK dengan perusahaan yang menjanjikan pekerjaan. Perusahaan yang membutuhkan jasa disebut sebagai perusahaan inti. Sementara PJTK merupakan perusahaan jasa. Akad antara perusahaan inti yang melimpahkan kontrak ke PJTK ini disebut sebagai outsourcing atau biasa kita kenal dengan istilah proses alih daya. Jadi, uraian ini sangat penting dipahami agar kita tidak salah dalam memahami pengertian outsourcing.  

Jika mencermati alur di atas, maka rukun outsourcing itu terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

• Perusahaan inti yang melakukan alih daya
• Perusahaan penerima kontrak alih daya
• Obyek kontrak alih daya
• Jangka waktu kontrak
• Shighat 

Yang patut dipersoalkan dalam praktik afshah-nya outsourcing dalam prinsip kajian fiqih adalah, hubungan antara perusahaan inti dengan PJTK ini. Di sini kita petakan ada dua tipe model hubungan mereka, yaitu:

1. Perusahaan inti menjadikan perusahaan lain sebagai mitra 

Dalam model hubungan seperti ini, maka baik antara perusahaan inti dengan perusahaan PJTK (misalnya), tidak memiliki keterkaitan hubungan sama sekali dalam manajemen. Masing-masing pihak berperan selaku perusahaan independen. Perusahaan inti sebagai perusahaan yang membutuhkan, sementara jasa dari perusahaan PJTK adalah yang dibutuhkan. Hubungan keduanya terjadi sesuai lamanya jalinan kontrak itu terbentuk. 

Dilihat dari lamanya kontrak, ada dua jenis kontrak yang terjadi antara perusahaan inti dengan perusahaan penyedia jasa, antara lain: 

Kontrak dalam jangka waktu terbatas

Kontrak dalam jangka waktu terbatas ini contohnya adalah kontrak antara perusahaan inti produsen batako dengan perusahaan lain penyedia pasir dan toko bangunan penyedia jasa semen. Sifat dari kontrak ini adalah mengikat, yaitu perusahaan inti wajib selalu membeli pasir dan semen dari setiap mitranya selama ia masih beroperasional. Jadi, sifat terbatasnya di sini dibatasi oleh operasionalnya tiap-tiap mitra dan kebutuhan perusahaan inti terhadap jasa keduanya, ditambah dengan kriteria lain yang mereka sepakati, misalnya jenis pasir dan jenis semen yang dipakai. Suatu kontrak bisa berakhir manakala:

Masing-masing pihak memutuskan diri untuk tidak lagi bermitra
Kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan inti tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan mitra. 
Kontrak dalam jangka waktu tidak terbatas

Kontrak dalam jangka waktu tidak terbatas ini contohnya adalah hubungan kemitraan antara pabrik dengan perusahaan penyedia bahan bakar yang mana operasionalnya pabrik sangat tergantung pada ketersediaan bahan bakar yang mereka miliki.

2. Perusahaan jasa mencari mitra dengan perusahaan inti

Perusahaan jasa yang mencari mitra ini umumnya disebut sebagai perusahaan mitra. Perusahaan mitra ini bisa berwujud sebagai balai latihan kerja (BLK), sekolah-sekolah kejuruan atau bahkan perguruan tinggi yang memiliki sistem Link and Match, seperti perguruan tinggi yang mencetak alumni mahir accounting, elektronika, dan lain-lain. Di Indonesia perguruan tinggi semacam ini banyak sekali jumlahnya. Biasanya mereka menawarkan sertifikasi keahlian di bidang tertentu dan penyaluran lulusan. 

Jika mengamati dua praktik outsourcing di atas, maka sejatinya praktik outsourcing dewasa ini adalah bukan masuk kategori syirkah, apalagi masuk kategori syirkah mufawadlah. Mengapa? Karena keberadaan perusahaan jasa ini berdiri secara terpisah dengan perusahaan inti. Ia tidak memiliki andil saham apapun terhadap perusahaan inti. Ia hanya merupakan pelaksana kontrak kerja sama dengan perusahaan untuk memenuhi tugas tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan.  

Meski outsourcing pada dasarnya bukan masuk kategori perusahaan syirkah, namun juga tidak menutup kemungkinan hubungan antara kedua perusahaan inti dan perusahaan jasa ini menjadi sebuah syirkah. Sebuah outsourcing bisa masuk kategori syirkah mufawadlah apabila PJTK (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja) masih masuk dalam lingkaran perusahaan inti yang membutuhkan jasanya. Dengan demikian, ia memiliki saham/andil di perusahaan inti dan memiliki wewenang ikut mengarahkan jalur usaha perusahaan inti. Namun, sepertinya, banyak perusahaan yang lebih memilih tidak melakukan ini, karena rentan dengan resiko di belakang harinya. 

Demikian, tulisan ini hanya sebagai pengantar untuk memahami outsourcing. Adapun, terkait dengan hukum asal outsourcing, sebagaimana keterangan di atas, penulis lebih condong kepada hukum boleh karena bisa dikategorikan kontrak salam, atau bahkan mungkin adalah istishna’iy. Tergantung dari obyek yang dialihdayakan dan transparansi kontrak. Wallahu a’lam.


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim

Sabtu 10 Februari 2018 21:0 WIB
Musyarakah Permanen sebagai Modifikasi Akad Syirkah ‘Inan
Musyarakah Permanen sebagai Modifikasi Akad Syirkah ‘Inan
Syeikh Wahbah Al-Zuhaily dalam sebuah catatannya mendefinisikan syirkah atau musyarakah sebagai:

المشاركة من حيث المبدأ: هي من شركات الأموال التي تقوم على الاشتراك أو المتاجرة في رأس المال، بقصد تحقيق الربح، في إقامة بعض المشروعات الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو التجارية ونحوها

Artinya: “Asal kata musyarakah pada dasarnya adalah berangkat dari pengertian syirkah amwal (persekutusan harta), yaitu syirkah yang didirikan di atas prinsip kerjasama atau jasa di dalam permodalan (ra’su al-maal), dengan niat menghasilkan keuntungan (secara bersama-sama) melalui usaha menjalankan bidang usaha pertanian, perusahaan, infrastruktur atau dagang dan sejenisnya.” (Lihat Syeikh Wahbah al-Zuhaily, di dalam situs ini)

Berdasarkan lamanya perjanjian kontrak, syirkah dibagi menjadi dua, yaitu syirkah daimah (syirkah permanen) dan syirkah mutanaqishah tantahi bit tamlik. Untuk syirkah mutanaqishah tantahy bit tamlik sudah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu, yang mana syirkah ini ditengarai sebagai syirkah nonpermanen karena sifatnya adalah temporer (berbatas dengan waktu) seiring pengurangan rasio modal salah satu pihak oleh pihak lainnya. 

(Baca: Musyarakah Mutanaqishah sebagai Modifikasi Akad Syirkah ‘Inan)
Syirkah daimah menurut Syeikh Wahbah Al-Zuhaily didefinisikan sebagai: 

المشاركة الثابتة- أو الدائمة- هي التي يقصد بها الاستمرار أو البقاء في الشركة إلى حين انتهائها

Artinya: “Syirkah permanen adalah syirkah yang dibangun atas dasar/maksud keberlanjutan atau tetap di dalam jalinan kerjasamanya (pihak yang berserikat) terhitung sejak awal terbentuknya syirkah sampai dengan masa berakhirnya.” 

Syirkah permanen merupakan syirkah klasik serta merupakan kebanyakan jenis syirkah yang dijalankan oleh banyak pihak. Di dalam unit perbankan syariah, biasanya syirkah ini dilakukan dengan jalan pihak perbankan melakukan kontrak kerjasama yang diiringi dengan jalan membiayai sekian porsi modal usaha yang dibutuhkan untuk suatu proyek tertentu sebagai pemegang saham perusahaan (stakeholder). Untuk selanjutnya, pihak bank berpartisipasi di dalam manajemen perusahaan dan sekaligus pengawasan proyek bersama-sama dengan mitranya. Adapun terhadap keuntungan dan kerugian usaha, pihak perbankan bersama-sama dengan mitranya turut menanggungnya sebagaimana yang disepakati dalam kontrak usaha. 

Meskipun nama syirkah ini adalah syirkah permanen, namun bukan berarti bahwa perjalanan syirkah ini bisa berjalan selamanya. Berakhirnya syirkah ini adalah bergantung pada kesehatan usaha dan sampai selesainya proyek atau sampai waktu yang ditetapkan. Biasanya syirkah jenis ini adalah diterapkan pada pembiayaan proyek skala besar, seperti investasi infrastruktur jalan tol, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini wacana pemerintah untuk menanamkan dana haji ke infrastruktur jalan raya adalah besar kemungkinan didasarkan pada jenis syirkah permanen ini. Berakhirnya tentu seiring adanya kebijakan semisal pembongkaran jalan atau sudah tidak diperlukan lagi keberadaan infrastruktur tersebut oleh pemerintah. Dari segi finansial bank, tentu investasi di jalur ini akan sangat menguntungkan. Namun, seiring perkembangan tehnologi informasi, masyarakat condong pada mempertanyakan legalitas hukum dan status keamanannya dan ini adalah suatu kewajaran. Namun, jika ditimbang dari sisi jangka panjang, memang banyak sekali faedah yang bisa didapat secara tidak langsung terhadap sehatnya perbankan. 

Dari sisi fiqih turats, syirkah permanen ini merupakan pengembangan dari syirkah ‘inan. Hanya saja, bedanya adalah ada akad istimrar (kontinuitas) atau akad baqa’-nya (permanent) syirkah ini yang sedikit membedakan. Namun substansi pelaksanaan antara syirkah ‘inan dan syirkah permanen adalah sama dan tidak ditemui adanya unsur gharar (tipuan) yang dilarang syara’. Dalam perjalanannya, syirkah ini juga bisa berubah menjadi syirkah mutanaqishah muntahiyah bit tamlik atau syirkah musahamah–kelak akan dibahas setelah kajian ini–khususnya bila dibawa ke pasar saham dan terjadi aquisisi saham atau pergantian kepemilikan.

Hal yang terpenting yang harus diperhatikan adalah aturan main dari syirkah permanen. MUI melalui fatwanya menetapkan adanya empat pokok hal yang harus diperhatikan agar syirkah permanen ini bisa berlangsung dengan baik dan sesuai syara’. Keempat pokok aturan main tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan kontrak, dengan tetap mempertimbangkan tiga elemen, yaitu:

    a.    Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak, 
    b.    Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak, dan 
    c.    Akad harus disampaikan secara tertulis baik melalui korespondensi maupun melalui sarana komunikasi modern

2. Para pihak harus cakap hukum,yakni dengan memperhatikan hal-hal, antara lain; 

    a.    Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan,
    b.    Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil, 
    c.    Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyârakah dalam proses bisnis normal 
    d.    Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyârakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja, dan 
    e.    Seorang mitra tidak diijinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri

3. Objek akad meliputi modal, kerja, keuntungan dan kerugian. 

4. Biaya operasionaldibebankan pada modal bersama. Namun jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan yang berwenang setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Selain keempat aturan main di atas, masih ada aturan paralelitas aset, yang isinya kurang lebih adalah setiap mitra syirkah tidak boleh menyimpan aset syirkah untuk tujuan pribadi. Setiap aset yang dijalankan harus berdasar rekomendasi dan sepengetahuan mitra lainnya. Untuk itu, tidak boleh ada satu asetpun yang mengalami perpindahan kepemilikan tanpa sepengetahuan anggota lainnya. Dalam mekanisme perusahaan, biasanya ada rapat komisaris yang berfungsi menjembatani persoalan perpindahan kepemilikan itu. Demikian halnya, sebuah aset tidak boleh mengalami perpindahan kekuasaan tanpa adanya rapat komisaris perusahaan yang dihadiri oleh para mitra pemodal syirkah. Wallahu a’lam.


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim 

Jumat 9 Februari 2018 8:0 WIB
Musyarakah Mutanaqishah sebagai Modifikasi Akad Syirkah ‘Inan
Musyarakah Mutanaqishah sebagai Modifikasi Akad Syirkah ‘Inan
Sebuah hubungan kemitraan yang mana sebagian pemiliknya bisa melakukan aquisisi saham perusahaan secara bertahap sehingga kemudian berakhir dengan kepemilikan sepenuhnya, merupakan ciri khas dari praktik akad musyarakah mutanaqishah. Musyarakah jenis ini diawali dari pelaksanaan kontrak syirkah amlak atau juga syirkah ‘inan. Syeikh Wahbah al-Zuhaily dalam situs fiqh.islammessage.com – yakni, sebuah situs khusus publikasi hasil multaqa fiqhu al-islamy, ia menjelaskan:

المشاركة المتناقصة: هي التي يتفق فيها الشريكان على إمكان التنازل من أحد الطرفين عن حصته في المشاركة للطرف الآخر، إما دفعة واحدة أو على دفعات، بحسب شروط متفق عليها

Artinya: “Musyarakah mutanaqishah adalah serikat yang dibangun atas dasar kesepakatan antara dua pihak bersama kemungkinan bisanya berpindahnya rasio saham serikat salah satu pihak kepada pihak yang lain, baik dengan jalan spontan atau dengan jalan berangsur, sesuai dengan kesepakatan yang dibangun oleh keduanya.” (Lebih lengkapnya, pembaca bisa merujuk ke situs ini

Jadi, dalam model syirkah mutanaqishah, terdapat beberapa rukun antara lain: 1) adanya dua pihak atau lebih yang bekerjasama, 2) modal dan obyek yang akan dimiliki, 3) kesepakatan kedua pihak untuk bekerjasama, serta saling percaya antara kedua pihak, 4) adanya pencampuran hak masing-masing dalam kepemilikan asset, dan 5) adanya pembagian keuntungan sesuai dengan rasio modal yang dimiliki.

Menilik dari kelima rukun ini, maka sebenarnya syirkah mutanaqishah ini adalah sama dengan syirkah ‘inan. Persoalan yang muncul, adalah akad syirkah ini mirip sekali dengan akad sewa (ijarah) sehingga menyulitkan ketika penentuan bagi hasil. Tepatnya adalah, persoalan apakah bagi hasil mengikuti akad syirkah, ataukah bagi hasil mengikuti akad ijarah. Agar mudah memahami mari kita cermati kasus berikut ini!

“Pak Ahmad berniat membantu Pak Zaid yang ingin mendirikan sebuah lapangan usaha jahit. Karena keuangan Pak Ahmad yang pas-pasan sehingga tidak mungkin meminjamkan uangnya kepada Pak Zaid sepenuhnya, maka dibangunlah kesepakatan bahwa Pak Ahmad akan bersama-sama dengan Pak Zaid mendirikan usaha jahit itu. Hasil usaha menjahit nantinya akan dibagi sesuai dengan kepemilikan modal. Agar lapangan usaha bisa menjadi milik Pak Zaid sepenuhnya, Pak Zaid bisa melakukan tebusan terhadap modal Pak Ahmad selama waktu tertentu. Dan selama masa penebusan itu, Pak Ahmad tetap mendapat bagi hasil sesuai dengan tingkat pengurangan modalnya.” 

Nampak dari kasus di atas, terdapat dua akad yang serupa keduanya, yaitu 1) bisa dipandang sebagai akad syirkah dan 2) bisa juga dipandang sebagai akad ijarah. Akad syirkah terbentuk atas dasar jalinan syirkah amlak antara Pak Ahmad dan Pak Zaid. Sementara akad ijarah (sewa) terbentuk atas dasar praktik sewa alat oleh Pak Zaid terhadap barangnya Pak Ahmad. Perlu diketahui bahwa komponen akad ijarah dalam fiqih adalah sebagai berikut: 1) adanya penyewa/musta’jir (Pak Zaid), 2) ada menyewakan /ajîr (Pak Ahmad), 3) adanya kesepakatan ujrah/ongkos/upah antara keduanya, dan 4) adanya benda yang disewakan/diangsurkan (manfaat alat).

Jika kasus di atas dihukumi sebagai syirkah, maka berlaku ketentuan bahwa Pak Ahmad mendapatkan nisbah bagi hasil usaha yang dilakukan oleh Pak Zaid karena nisbah modal/sahamnya terhadap unit usaha yang terbentuk. Pak Zaid selaku mudlarib, ia menerima upah (ujrah) atas kerjanya ditambah dengan nisbah bagi hasil atas modalnya. Nisbah rasio bagi hasil Pak Ahmad lambat laun akan berkurang seiring tebusan (aquisisi) modal yang dilakukan oleh Pak Zaid. Demikian juga ketentuan bagi hasil dari syirkah yang didapat oleh Pak Ahmad, akan berkurang seiring berkurangnya rasio modal yang dimilikinya. 

Adapun jika akad di atas diputus sebagai kasus ijarah, maka berlaku ketentuan bahwa pada dasarnya Pak Ahmad tidak menyewakan modal. Karena menyewakan modal hukumnya adalah tidak boleh karena bisa masuk unsur riba nasiah, apalagi ada ketentuan di mukaberupa adanya imbal jasa oleh Pak Zaid kepada Pak Ahmad. Dengan demikian, unit usaha yang terbentuk pada dasarnya adalah bukan syirkah, melainkan unit usaha mandiri dari Pak Ahmad. Sementara alat usaha, merupakan milik Pak Ahmad sesuai dengan besar uang yang diberikan oleh Pak Ahmad kepad Pak Zaid agar Pak Zaid membeli sendiri alat yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Karena berakad ijarah, maka Pak Ahmad berhak menerima ongkos sewa dari mesin yang dibeli oleh Pak Zaid dengan menggunakan uangnya sesuai dengan “idzin” dari Pak Ahmad sendiri. 

Karena adanya keserupaan dua akad di atas, maka persoalan mengenai standar pemberian besaran uang yang diberikan kepada Pak Ahmad oleh pak Zaid menuntut untuk disepakati sejak awal di dalam majelis khiyar agar tidak terjebak dalam dua akad yang dilarang. Jika uang yang diberikan kepada Pak Ahmad berangkat dari “bagi hasil,” maka unit usaha yang terbentuk tersebut merupakan akad syirkah. Sebaliknya jika ujrah yang diberikan berdasarkan hasil sewa, maka termasuk akad ijarah dan bukan akad syirkah. 

Imbas lain dari pemberlakuan akad syirkah adalah akuisisi yang dilakukan Pak Zaid secara bertahap terhadap saham yang dimiliki oleh Pak Ahmad. Akuisisi sehingga berakibat berkurangnya rasio modal Pak Ahmad atas syirkah sehingga terjadi perpindahan miliki secara berangsur inilah maka akad syirkah ini memperkenalkan istilah mutanaqishah. Akuisisi ini dihukumi sebagai boleh selama ada idzin dari salah satu pihak, yakni Pak Ahmad. Berbeda dengan apabila diberlakukan akad ijarah, maka pembayaran yang dilakukan oleh Pak Ahmad di luar ujrah sewa, adalah sama dengan akad bai’ muajjal, yaitu jual beli secara cicilan. Menurut beberapa ulama’ kontemporer, akad ijarah yang diakhiri dengan kepemilikan salah satu pihak disebut juga dengan istilah akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik, yaitu akad sewa yang berakhir dengan pindahnya kepemilikan akan suatu aset/barang. Insyaallah kelak akan dikaji lebih mendalam tentang akad ini.

Sebagai kesimpulan terakhir, ada sebuah qaul yang penulis ingat dari perkataan Imam al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat, Juz 2 hal. 513, ia menyebutkan: 

الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني ، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني

Artinya: “Hukum asal ibadah yang dinisbahkan kepada mukallaf adalah ta’abbud (tidak melakukan penafsiran hukum/istiqra’) bukan berpaling kepada makna. Sedangkan hukum asal adat adalah berpaling kepada makna (sehingga perlu penafsiran hukum/istiqra’).” (Lihat : Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhamy al-Syathiby, al-Muwafaqat, Juz. 2, Daru ‘Affan, 2003, hal. 513!)

Mengikut metodologi yang disampaikan oleh Al-Syatiby ini, maka hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan (ta’abbud) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat/adat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (iltifât ila ma’âny). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah adanya izin (al-idzn). Sebagaimana mu’amalah yang dilakukan antara Pak Ahmad dan Pak Zaid di atas, maka adanya idzin dari Pak Ahmad agar Pak Zaid mengakuisisi modal yang ia berikan secara bertahap menjadikan catatan bahwa syirkah mutanaqishah- yang berakibat pengurangan saham salah satu pihak - adalah “boleh” dilaksanakan.

Wallahu a’lam

Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, JATIM