IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Fiqih Transaksi: Sertifikat sebagai Jaminan Transaksi dan Efek

Selasa 6 Maret 2018 23:30 WIB
Share:
Fiqih Transaksi: Sertifikat sebagai Jaminan Transaksi dan Efek
Saat ini kepemilikan atas suatu barang tidak hanya berwujud sebagai klaim kepemilikan, klaim pembelian, dan klaim-klaim yang lain. Seiring pesatnya kemajuan teknologi, klaim ini memerlukan bukti sebagai sebuah jaminan atas legalnya kepemilikan tersebut. Sudah pasti Anda pernah melihat wujud kuitansi pembayaran, nota bukti transfer, sertifikat tanah, sertifikat-sertifikat yang lain, bukan? Pernahkah Anda bertanya, untuk apa semua sertifikat itu?

Semua orang sudah tahu dan punya pemahaman yang sama. Semua sertifikat tadi, baik bukti pembayaran (kuitansi), bukti transfer, sertifikat tanah, dan sejenisnya, adalah diperuntukkan tidak hanya sebagai bukti kepemilikan dan transaksi muamalah, melainkan juga sebagai jaminan keamanan (sekuritas) resmi dan diakui oleh negara. Keberadaan jaminan keamanan aset dan kepemilikan inilah yang menjadi prinsip dasar diperlukannya ia dalam praktik muamalah. Nota yang berisi jaminan keamanan ini—dalam fiqih transaksi— selanjutnya disebut sebagai “efek” (sekuritas).

Karena sebuah efek selalu menyatakan hak atas suatu aset (mâl), maka dalam dunia keuangan dikenal istilah Efek Beragun Aset (EBA), artinya adalah sebuah surat jaminan kebolehan mendapatkan hak serta memiliki kewajiban atas suatu aset (mâl). Dengan demikian, berdasarkan definisi ini, maka EBA senantiasa memiliki dua peran:

1. Sebagai jaminan mendapatkan hak, yang berarti adalah hak memanfaatkan dan hak mengelola atas suatu aset (mâl).

2. Sebagai jaminan adanya kewajiban pemegang atas suatu aset, yang berarti adalah pemegang memiliki kewajiban melaksanakan ketentuan terhadap aset (mâl).

Contoh dari “efek” sebagai jaminan mendapatkan hak misalnya adalah ijazah, Bukti Pembelian Kendaraan Bermotor (BPKB), saham, cek (syukuk), dan sebagainya. Orang yang memiliki ijazah pada dasarnya memiliki hak untuk berperan sebagai tenaga ahli di bidang sebagaimana tertulis dalam ijazahnya. Demikian pula, BPKB secara tidak langsung menyatakan bahwa orang yang memegangnya memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari kendaraan yang dibelinya. Saham merupakan bukti bahwa pemegangnya berhak untuk mendapatkan bagi hasil atau bagi untung rugi atas suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan. cek/syukuk merupakan bukti bahwa pemegangnya memiliki hak atas suatu keuangan yang dititipkannya pada sebuah bank. Selebihnya, pembaca bisa mengembangkan sendiri dalam memaknai sebuah sertifikat atau nota lain.

Efek dengan jaminan pemegang bisa mendapatkan hak manfaat atas suatu aset ini dikenal sebagai efek unjuk. Sekarang, coba bayangkan bahwa pembaca tengah memegang sebuah sertifikat saham. Saat dilakukan rapat tahunan oleh sebuah badan usaha, lalu saudara tidak dipanggil untuk mendapatkan jatah bagian pembagian hasil tersebut. Apa yang akan saudara lakukan? Pasti saudara akan melakukan “unjuk rasa” ke jajaran direksi atau komisaris perusahaan bahwa Anda memiliki hak mendapatkan bagi hasil dan sisa hasil usaha (deviden) dari perusahaan namun hak saudara tengah diabaikan oleh mereka. Keberadaan bisanya saudara menggunakan hak melakukan unjuk rasa (protes) dengan disertai bukti kepemilikan saham, menjadikan efek berupa saham ini disebut sebagai efek unjuk atau sertifikat unjuk.

Adapun efek yang berperan sebagai jaminan bahwa pemegang memiliki kewajiban atas suatu aset contohnya adalah nota tagihan, buku tabungan, buku deposito, buku reksadana, giro, obligasi, dan lain sebagainya. Nota tagihan, dalam dunia keuangan, sering disebut dengan istilah obligasi, yaitu surat berharga yang diperuntukkan bahwa pemegang memiliki hak untuk menagih suatu manfaat dari aset (mâl) yang berada di pihak ketiga. Dengan demikian, maka di dalam obligasi dan nota tagihan ini bisa berlaku akad hawalah, yaitu pengalihan tanggung jawab utang kepada pihak lain selaku pemegang obligasi/nota tagihan. Karena sifatnya adalah pengalihan, maka nota pengalihan tagihan ini sering disebut juga dengan istilah nota tagihan atas nama. Dalam dunia ekonomi keuangan, nota tagihan atas nama ini dikenal dengan istilah “sertifikat atas nama.”

Sebuah gambaran dari akad hawalah ini, adalah misalnya Pak Tono memiliki tagihan utang kepada Pak Toni sebesar 1 juta rupiah. Pak Tono punya utang kepada Pak Roni, juga sebesar 1 juta rupiah. Agar Pak Tono tidak pusing-pusing lagi menagih kepada Pak Toni, maka dia bilang ke Pak Roni dan Pak Roni: “Pak Roni, utang saya ke Anda adalah sebesar 1 juta rupiah. Pak Toni punya utang ke saya juga sebesar 1 juta rupiah. Nah, saya ingin mengalihkan tanggung jawab penagihan utang saya ke Pak Toni kepada Pak Roni. Apakah Pak Roni menerima?” Pak Roni menjawab: “Iya, saya terima.” Akad sebagaimana yang Pak Tono lakukan dengan Pak Roni dan Pak Toni ini disebut akad hawalah atau pengalihan tanggungan. Untuk menjaga agar Pak Toni tidak mangkir dari akad yang sudah dilakukan tersebut maka dibutuhkan saksi (syuhud) dan bukti (bayyinah). Bukti inilah yang selanjutnya disebut sebagai obligasi atau nota tagihan. Apakah akad seperti ini bertentangan dengan syariat?

Dalam kitab tafsirnya, Syekh Muhammad bin Jarir Al-Thabary meriwayatkan dari shahabat Ibnu Juraih, bahwasannya:

عن ابن جريج قوله (يا أيها الَّذِين آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أجَلٍ مُسَمّى فَاكْتُبُوْهُ) قال : فمن أَدَانَ دَيْنًا فَلْيَكْتُب , ومن باع فليشهد

Artinya: Dari Ibnu Juraih, Firman Allah: “Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian saling berutang sampai batas suatu tempo tertentu, maka catatlah”. Maksud dari ayat ini adalah barangsiapa yang memberikan utang suatu aset (kepada orang lain), maka sebaiknya ia mencatat, dan barang siapa melakukan jual beli, maka sebaiknya mengambil saksi. (Lihat Muhammad bin Jarir Al-Thabary, Jami’ul Bayan ‘An Ta’wili al-Qur’an, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994, hal: 48)

Berdasarkan bunyi ibarat dari kitab tafsir di atas, Allah subhanahu wata’ala memerintahkan pentingnya:

1. Pencatatan transaksi. Catatan transaksi ini dalam dunia ekonomi modern dikenal sebagai efek

2. Pentingnya mengambil saksi dalam jual beli. Dalam obligasi maka akad hawalah ini bisa berupa lembaga resmi dan diakui oleh negara.

Demikian, sekelumit ulasan mengenal efek dalam dunia transaksi keuangan. Semoga ulasan singkat ini bermanfaat sebagai dasar kita memasuki kajian yang lebih mendalam dan rumit kelak di kemudian hari! Wallahu a’lam.


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim

Share:
Senin 5 Maret 2018 19:30 WIB
Mau Kredit di Bank Syariah, Kenali Dulu Jenis Agunan Anda!
Mau Kredit di Bank Syariah, Kenali Dulu Jenis Agunan Anda!
Salah satu peran lembaga perbankan syariah adalah sebagai lembaga intermediasi  keuangan. Intermediasi maksudnya bahwa bank berperan selaku “wakil nasabah” dalam menerima dan sekaligus menyalurkannya ke unit-unit pembiayaan. Unit pembiayaan bisa terdiri atas suatu badan usaha, unit usaha menengah dan usaha kecil (UMKM) dan atau bahkan personal. Jika bank tersebut berbasis syariah, maka langkah penyaluran ini senantiasa berusaha memenuhi  prinsip-prinsip syariah. 

Dalam sistem perbankan konvensional, fungsi intermediasi ini dimainkan dengan jalan mengumpulkan dana masyarakat nasabah kemudian bank berperan menyalurkannya ke unit-unit pembiayaan melalui penyaluran bantuan kredit perbankan. Selanjutnya bank memberikan bunga kepada nasabah yang keuangannya ditasharufkan oleh perbankan.

Terkait dengan penyaluran pembiayaan/perkreditan, selain bank melakukan survei ke nasabahnya dan mengadakan studi kelayakan nasabah, kadang bank juga mengharuskan adanya peran jaminan. Jaminan ini selanjutnya disebut sebagai agunan. Ada dua jenis prinsip agunan yang dikenal dalam syariah, yaitu agunan berbasis aset (rahn) dan agunan berbasis personal (kafâlah). 

Fungsi dari agunan ini sebenarnya ada banyak sekali, salah satunya sebagai jaminan kembalinya pinjaman dana nasabah ke bank. Mengapa harus ada jaminan? Selain karena faktor nasabah yang beraneka ragam kondisi sosial dan karakteristiknya, juga dalam rangka sekuritisasi (jaminan keamanan) dana investor dan/atau nasabah yang sudah menabung ke bank tersebut. Dalam hal ini, yang diputar adalah dananya nasabah. Karena dan investor bisa menarik dananya sewaktu-waktu, maka pihak perbankan harus membuat sistem yang mudah untuk mencairkan dananya (liquiditas). Caranya, adalah dengan keberadaan agunan tersebut. 

Untuk agunan berbasis personal (kafâlah bin nafs) dalam perbankan syariah umumnya diterapkan melalui skema kafîl (Institusi penjamin pembiayaan/kredit) akan menjamin bahwa pihak kedua/nasabah yang mengajukan kredit (makfûl ‘anhu) akan mengembalikan hutangnya (al-makfûl) kepada pihak ketiga, yaitu bank syariah (al-makfûl lahu). 

Misalnya Pak Tono (pihak 1) menjamin bahwa Pak Toni (pihak 2) akan melaksanakan kewajiban mengembalikan hutang-hutangnya (al-makfûl) kepada Pak Roy (pihak 3). Dalam sistem perbankan syariah, peran Pak Tono (pihak 1) ini diperankan oleh sebuah institusi penjamin kredit. Untuk mengetahui keberadaan dan peran institusi tersebut, pihak yang mengajukan bisa menanyakannya di bank syariah yang bersangkutan. Jenis pembiayaan dengan agunan personal (kafâlah bin nafs) ini umumnya diberikan dengan istilah pembiayaan tanpa agunan. Praktiknya bagaimana? Biasanya, nasabah akan diajak melakukan skema jual beli murabahah. 

Adapun agunan berbasis aset (kafâlah bil mâl), maka salah satu cara yang dibenarkan oleh syariah adalah dengan sistem rahn (gadai). Dewasa ini, ruang lingkup aset sudah sangat berkembang sekali. Menurut ulama jumhur selain ulama dari madzhab Hanafi, bahwa yang dimaksud dengan aset adalah: 

وأما المال عند الجمهور غير الحنفية: فهو كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه

Artinya: “Pengertian aset menurut ulama Jumhur selain Hanafiyah adalah mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai dan mewajibkan dlaman bila merusaknya.” (Syeikh Wahbah Al-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islamu wa Adillatuh, Juz 7, Beirut: Daru al-Fikr, 1985, hal: 385)

Berdasarkan definisi di atas, maka yang dimaksud sebagai aset adalah kadang berupa barang wujud, barang yang memiliki nilai dan barang yang jika rusak, maka yang merusakkan wajib menanggungnya.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Syukuk, Pasal 3, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan barang (aset) yang bisa dijadikan jaminan (agunan) sehingga disebut juga sebagai aset dasar (underlying asset), terbagi menjadi beberapa macam: 

• Aset berwujud tertentu (a’yan maujudat); misalnya pekarangan rumah, mobil, sepeda motor.

• Nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul a’yan) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada; misalnya: surat tanah, BPKB kendaraan, saham, hak paten dan lain-lain

• Jasa (al-khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada; misalnya hak paten, hak produksi, dan lain-lain

• Aset proyek tertentu (maujudat masyru’ mu’ayyan); misalnya hak pendirian franchise,  hak guna bangunan, hak sewa, hak kontrak dan/atau 

• Kegiatan investasi yang telah ditentukan dalam jangka panjang (nasyath ististmarin khashah).

Masih dalam peraturan di atas, aset sebagaimana yang dimaksud dalam ta’rif madzhab Syafi’i dijadikan sebagai syarat minimal aset, yaitu memiliki nilai dan memiliki status kepemilikan.

Dengan mengenali beberapa aset di atas, maka seseorang yang ingin mengajukan pembiayaan beragun aset – pembiayaan dengan jaminan barang -, maka ia terlebih dahulu harus mengenali jenis aset yang dimilikinya. 

Dewasa ini mulai diperkenalkan istilah Efek Beragun Aset. Bagaimanakah penjelasan tentang masalah ini? Dan bagaimanakah perannya dalam dunia perekonomian syariah? Tunggu tulisan berikutnya! Wallahu a’lam.


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim
Ahad 4 Maret 2018 22:30 WIB
Bagaimana Mengelola Pendapatan secara Islami?
Bagaimana Mengelola Pendapatan secara Islami?
Ilustrasi (via tni.co.nz)
Dalam syariah agama kita, bekerja merupakan yang diperintahkan oleh syariat. Adanya hadits yang menyebutkan bahwa kefakiran dekat dengan kekufuran, semestinya dijadikan cambuk oleh kita untuk giat dalam bekerja dan tidak lupa bersyukur setelah mendapatkannya. Syekh Abu Abdillah Muhammad al-Sakhawi (831-902H) menyampaikan, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang disampaikan dari jalur sanad shahabat Amru bin Ash:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاعمل عمل امرئ يظن أنه لن يموت أبداً، واحذر حذر امرئ يخشى أن يموت غداً

Artinya: “Bekerjalah seperti kerjanya orang yang menyangka dia tidak akan mati selamanya, dan takutlah seakan takutnya orang yang akan mati besok.” (Lihat: Abu Abdillah Muhammad bin Abdi al-Rahman Al-Sakhawy, al-Fatawy al-Haditsiyah, Daru al-Mawazin li al-Turats, 1971: 16)

Ada banyak seruan hadits lainnya yang menyerukan hal yang sama dengan hadits di atas, namun intinya sama yaitu perintah untuk bekerja. Tentunya bekerja di sini bukan hanya perintah untuk sekadar mencari nafkah saja, akan tetapi syariat agama kita juga menyampaikan tuntunan.

Orang bekerja tentu karena ingin mendapatkan hasil. Adakalanya hasilnya banyak, dan adakalanya hasilnya sedikit. Dalam bekerja seperti dalam bidang niaga misalnya, maka pasti ada untung dan ada rugi. Keduanya menghendaki kita untuk bergerak menyikapi. Tentunya sikap dalam hal ini juga mencakup tiga hal, yaitu:

1. Menyikapi laba dan pendapatan baik kecil maupun besar
2. Menyikapi kerugian usaha baik kecil atau besar
3. Mengembangkan profesionalisme kinerja karyawan

Syariat kita menyampaikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengelola pendapatan/keuangan kita, yaitu:

1) pembelanjaannya di jalan yang halal,
2) berinfaq, memperhatikan keluar-masuknya aset, dan
3) mencatat setiap transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran.

Pertama, Pembelanjaan. Kita harus membelanjakan setiap harta kita pada jalur yang dibenarkan oleh Allah SWT sebagai ungkapan rasa bersyukur. Jika kita bersyukur maka nikmat Allah pasti akan ditambah. Dan sebaliknya apabila kita kufur maka adzab Allah SWT yang justru akan sampai kepada kita (Q.S. Ibrahim: 7). Pembelanjaan harta pun juga diperintahkan agar selektif dan melihat sisi manfaat. Tidak setiap hal yang bagus dan diinginkan selalu bisa dibeli, karena perbuatan semacam itu adalah identik dengan pemborosan. Al-Thabary menyampaikan dalam kitab tafsirnya:

والتبذير إنفاق المال في غير حقه ، ولا تبذير في عمل الخير

Artinya: “Pemborosan adalah menginfaqkan harta pada yang bukan haqnya, dan bukanlah disebut pemborosan (bila infaq dilakukan) dalam perbuatan baik.” (Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurtuby, al-Jami li Ahkami al-Qur’an, Beirut, Muassisah al-Risalah, Cet. 1, 2006, hal. 284).

Kedua, Berinfaq (Debt). Berinfaq tidak selalu bermakna shadaqah. Memberikan haq harta ke keluarga merupakan bagian dari infaq. Menyisihkan sebagian profit keuntungan dalam rangka antisipasi adanya peluang rusaknya alat yang dipergunakan untuk produksi, juga masuk dalam bagian infaq ini. Pedoman dalam infaq ini, sudah digariskan oleh Allah SWT, yaitu mendahulukan yang dekat dibanding yang jauh (Q.S. al-Isra: 26). Contoh yang memiliki relasi dekat tentu dalam hal ini adalah orang-orang yang menjadi partner dalam melakukan usaha, pekerja, pesangon karyawan, zakat dan tidak lupa untuk kebutuhan pribadi. Inilah indahnya syariat agama kita, karena kebutuhan pribadi pun juga turut diperhatikan (Q.S. Al-Isra’ : 29).

Ketiga, harus menyisakan saldo tabungan. Di dalam Q.S. Al-Isra’ ayat 29, Allah SWT menjelaskan bahwasanya:

ولَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu jadikan kedua tanganmu terbelenggu ke lehermu dan jangan mengulurkannya seluas-luasnya kemudian kamu terduduk merasa tercela lagi menyesal.”

Al Thabary menyatakan bahwa dalam ayat ini Allah SWT seolah memberi peringatan kepada kita bahwa agar tidak pelit dalam penyaluran atau sebaliknya terlalu boros dalam pengeluaran, karena keduanya bisa berujung pada penyesalan. Dalam tafsirnya, Imam Al-Thabary menyebutkan ada dua jenis penyesalan terkait harta, yaitu: penyesalan karena hilangnya sebagian harta (kerugian/maluuman) dan penyesalan karena hilangnya semua harta (pailit/mahsuuran).

فَتَقْعُدَ مَلُوما يقول: يلوم نفسه على ما فات من ماله (مَحْسُورًا) يعني: ذهب ماله كله فهو محسور

Artinya: “Kemudian kamu terduduk merasa tercela”, maksud mushannif: mencela diri sendiri atas apa yang hilang dari sebagian hartanya, “lagi menyesal” maksudnya: hilang hartanya seluruhnya sehingga menyesal. (Lihat Muhammad bin Jarir Al-Thabary, Jami’u al-Bayan ‘an Ta’wili al-Qur’an, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1994, hal. 285)

Berdasarkan ayat di atas seolah Allah SWT menjelaskan bahwa pelit dan boros adalah dua akar utama terjadinya kerugian dan pailitnya usaha. Keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan serta pendapatan yang disimpan mutlak diperhatikan oleh setiap muslim yang ingin terjun dalam bidang usaha.

Ketiga yang perlu kita perhatikan dalam mengelola keuangan kita adalah senantiasa cermat dalam melakukan pencatatan. Ketidak cermatan serta kekurang telitian dapat berakibat kita menderita kerugian. Sudah menjadi dasar tabiat manusia adalah terkadang lupa dan terkadang salah. Manusia juga terkadang ada yang pelik dan ada kala yang jujur dalam bermuamalah. Kesemua itu membutuhkan langkah antisipasi.

Salah satu langkah antisipasi yang diperintahkan dalam syariah agama kita adalah agar kita senantiasa untuk mencatat setiap transaksi yang kita lakukan. Dalam Kitab Tafsirnya, Syeikh Muhammad bin Jarir Al-Thabary meriwayatkan dari shahabat Ibnu Juraih, bahwasannya:

عن ابن جريج قوله (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) قال : فمن ادان دينا فليكتب , ومن باع فليشهد

Artinya: “Dari Ibnu Juraih, Firman Allah: “Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian saling berhutang sampai batas suatu tempo tertentu, maka catatlah”. Maksud dari ayat ini adalah barangsiapa yang menghutangkan suatu aset (kepada orang lain), maka sebaiknya ia mencatat, dan barangsiapa melakukan jual beli, maka sebaiknya mengambil saksi.” (Lihat Muhammad bin Jarir Al-Thabary, Jami’u al-Bayan ‘an Ta’wili al-Qur’an, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1994, hal. 48)

Bagaimana fokus terhadap pencatatan ini kita lakukan, kelak akan disampaikan pada tulisan-tulisan berikutnya. Sekian semoga bermanfaat buat kita semuanya!

Wallahu a’lam bi al-shawab.



Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim

Sabtu 3 Maret 2018 16:30 WIB
Kedudukan Saham dalam Sistem Keuangan Syariah
Kedudukan Saham dalam Sistem Keuangan Syariah
Ilustrasi (via ibmec.br)
Dalam ilmu ekonomi, saham dikenal sebagai stock. Ia merupakan sebuah dokumen bukti kepemilikan atas suatu barang/aset perusahaan. Kepemilikan terdiri atas keikutsertaan seseorang dalam suatu permodalan atas suatu badan usahaa/unit kegiatan. Karena keikutsertaan pemegang saham adalah dalam modal, maka ia berhak untuk mendapatkan pembagian keuntungan atau kerugian usaha (profit and lost sharing) atau bagi hasil (revenue sharing).

Dengan demikian, maka istilah saham ini dalam konteks syariah pasti terdapat di dalam akad musyarakah. Untuk memahami konsep profit and loss sharing dan revenue sharing, pembaca bisa menyimak di sini: Konsep Profit and Loss Sharing dalam Perbankan Syariah

Pada kesempatan ini, kita akan mengaji tentang saham dan kedudukannya dalam sistem keuangan syariah. Kita masih belum lepas dari materi akad musyarakah dan investasi syariah. Karena titik tekan objek kajian kali ini adalah musyarakah dan saham, maka selanjutnya kita sebut sebagai musyarakah musahamah, artinya sebuah perserikatan yang dibangun atas dasar kepemilikan saham/modal (joint-stock-company). 

Mungkin ada yang bertanya, pada saat kita membahas musyarakah mutanaqishah kita berbicara soal saham. Sekarang, pada topik musyarakah musahamah, kita berbicara masalah saham lagi. Jika saham adalah sama-sama menyatakan rasio kepemilikan modal antara dua orang atau lebih, lantas apa yang membedakan antara musyarakah mutanaqishah dan musahamah? 

(Baca juga: Musyarakah Mutanaqishah sebagai Modifikasi Akad Syirkah ‘Inan)
Sebagaimana kajian yang lalu, bahwa dalam musyarakah mutanaqishah terdapat hubungan terbatas antara dua orang yang saling berakad atas suatu objek akad. Sementara dalam musyarakah musahamah, sifat hubungan ini tidak mengikat antara satu sama lain. Setiap pemegang saham berperan sekadar sebagai partner partisipasi modal dan berbagi keuntungan dan kerugian. Karena relasi antara orang yang berakad ini bersifat tidak mengikat, maka pihak pemegang saham suatu saat bisa mengalihkan sahamnya kepada orang lain berdasar dokumen saham yang ia terima dengan jalan menjualnya. 

Dalam istilah dunia ekonomi konvensional, musyarakah mutanaqishah ini merupakan dasar akad pendirian perusahaan Perseroan Terbatas (PT), sementara akad musyarakah musahamah adalah dasar bagi akad pendirian perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk). Dengan demikian, menurut Anda, jika Anda suatu saat ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan dan Industri di Indonesia, dan ditugaskan oleh negara untuk menjalin akad dengan pemodal asing, maka seharusnya Anda memakai akad yang mana? Perseroan Terbatas (PT) atau Perseroan Terbuka (Tbk)? Musyarakah mutanaqishah atau musyarakah musahamah?

Tentu, bila Anda mencintai negara Indonesia ini, Anda pasti akan memilih akad Perseroan Terbatas/musyarakah mutanaqishah, karena selain sifat keanggotaannya adalah terbatas, ada peluang bagi negara untuk mengaquisisi modal perusahaan di belakang harinya, sehingga sepenuhnya modal akan menjadi milik negara. Namun bila Anda memilih akad Perseroan Terbuka/musyarakah musahamah, maka secara tidak langsung dan perlahan Anda sama saja dengan telah menjual negara ke pihak lain – bisa jadi warga negara Indonesia sendiri atau bahkan ke asing. Paham bukan, perbedaan keduanya?

Dalam yurisprudensi Islam, musyarakah musahamah ini diperkenalkan sebagai akad yang baru dan belum pernah tercatat dalam kitab-kitab fiqih klasik. Undang-Undang Kerajaan Saudi Arabia sebagaimana dikutip oleh Hasan bin Ibrahim dalam disertasinya mendefinisikan musyarakah musahamah ini sebagai berikut:

الشركة المساهمة هي: الشركة الـتي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، وقابلة للتـداول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم، ولا يجوز أن يقل عددالشركاء فيها عن خمسة

Artinya: “Syirkah musahamah adalah hubungan partnership yang dilakukan dengan jalan membagi modal menjadi beberapa lembar saham yang memiliki besaran nilai sama, bisa berganti-ganti pemilik, dan masing-masing anggota serikat tidak meminta bagian melainkan menurut kadar nilai saham yang mereka miliki. Sifat dari keanggotaan syirkah tidak boleh kurang dari 5 orang.” (Lihat Hasan bin Ibrahim bin Muhammad al-Saif, Ahkamul Iktitab fisy Syirkaatil Musahamati, Daru Ibn Al-Jauzy, TT: 28).

Perhatikan beberapa elemen musyarakah musahamah dalam definisi di atas! Ada beberapa catatan yang harus kita garis bawahi, bahwa:

1. Musyarakah musahamah dibangun atas dasar jalinan kepemilikan lembar saham
2. Setiap lembar saham memiliki deskripsi nilai jual.
3. Karena saham bisa diperjualbelikan kepada pihak lain, maka pihak pemegang saham bisa berganti-ganti setiap periode penawaran dan penjualan saham.
4. Keuntungan dan kerugian ditanggung dan diterima menurut nisbah saham yang dimiliki
5. Saham bisa diperjualbelikan kepada pihak lain. Sampai di sini, jika kita punya beberapa lembar saham perusahaan, saham tersebut termasuk barang zakawi atau bukan? Jawabnya adalah, tentu ia merupakan barang zakawi karena peruntukannya dalam tijarah (perdagangan). Dengan demikian, zakat saham adalah sama dengan zakat tijarah.

6. Pelaku musyarakah musahamah terdiri atas 2 orang atau lebih. Jika dalam definisi di atas, dibatasi tidak boleh kurang dari 5 peserta pemegang saham. Terkait dengan batas minimal pemegang saham ini sifatnya tidak mutlak, karena tergantung pada regulasi (UU) negara tempat akad tersebut dilaksanakan.

Nah, sekarang andaikan Anda bersama 4 orang kawan Anda yang lain mendirikan sebuah kegiatan usaha, dan setelah selang beberapa waktu unit kegiatan usaha itu berkembang dengan pesat, memiliki aset yang banyak, sementara Anda membutuhkan dana yang besar untuk mengembangkan kegiatan usaha tersebut, upaya apa yang Anda lakukan agar Anda tidak perlu pergi ke bank tapi bisa mendapatkan pendanaan buat badan usaha yang Anda dirikan? 

Jawabnya, ada tiga kemungkinan yang bisa Anda lakukan, yaitu: 

1. Sisihkan sebagian laba/profit yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengembangkan perusahaan
2. Terbitkan obligasi syariah
3. Terbitkan saham lalu jual-lah!

Bagaimana langkah dan uraiannya? Insyaallah akan dibahas pada tulisan berikutnya. Wallahu a’lam!


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim