IMG-LOGO
Trending Now:
Syariah

Kembali kepada Al-Qur'an-Hadits, Mungkinkah?

Kamis 8 Maret 2018 11:0 WIB
Share:
Kembali kepada Al-Qur'an-Hadits, Mungkinkah?
Ilustrasi (via ok.ru)
Slogan kembali kepada Al-Qur’an dan hadits tidak boleh dimakan secara mentah. Jika semangat kembali kepada Al-Qur’an dan hadits hanya dimaknai mengacu Al-Qur’an dan hadits secara tekstual begitu saja, maka akan timbul aneka macam kekacauan dalam memahami Al-Qur'an maupun hadits itu sendiri. Padahal kekacauan dalam kedua sumber utama ajaran Islam tersebut adalah hal yang mustahil. 

Kita bisa melihat bagaimana Al-Qur’an mengarahkan kita untuk tidak hanya berhenti pada teks Al-Qur’an dan hadits dengan mengesampingkan peran akal dalam arti ijtihad yang sesuai koridor disiplin keilmuan Islam. Allah berfirman:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (QS: An Nahl: 43)

Hadratussyekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengungkapkan, mayoritas ulama mewajibkan bagi siapa saja yang tidak sampai level mujtahid mutlak, untuk mengikuti (taqlid) kepada salah satu dari empat imam mazhab.
 
يجب عند جمهور العلماء المحققين على من ليس له اهلية الاجتهاد المطلق وان كان قد حصل بعض العلوم المعتبرة فى الاجتهاد تقليد قول المجتهدين والأخذ بفتواهم ليخرج عن عهدة التكليف بتقليد أيهم شاء، لقوله تعالى (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ). فأوجب السؤال على من لم يعلم ذلك، وذلك تقليد لعالم

Artinya: “Menurut mayoritas ulama hukumnya wajib mengikuti (taqlid) dan mengikuti fatwa-fatwanya ulama yang kredibel di bidang ijtihad yaitu bagi siapa saja yang tidak memiliki kapasitas ijtihad mutlak meskipun orang itu telah menguasai sebagian ilmu secara mendalam. Orang ini bebas memilih ulama mujtahid siapa yang ia kehendaki. Hal ini mengacu kepada ayat "Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu jika kalian tidak  mengetahui." Di sini Allah mewajibkan orang tidak tahu satu hal untuk bertanya kepada orang yang menguasai di bidangnya." (Muhammad Hasyim Asy'ari, Risalah Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam Irsyadus Sari, Jombang, Maktabah Al Masruriyah, halaman 16)

Al-Qur’an tidak memonopoli untuk selalu merujuk secara tekstual Al-Qur’an dan hadits, meskipun terdapat satu sumber hadits Baginda Nabi yang tetap disuruh memegang teguh Al-Qur’an maupun hadits. Namun perlu kita ketahui, cara memeganginya dengan teguh, tidak mesti harus menyentuh secara langsung. 

Ibarat orang yang akan menjadikan bara api supaya manfaat. Cara mengambil manfaatnya tentu tidak harus dipegang tangan lalu dimasukkan ke dalam mulut. Begitu pula Al-Qur’an, isinya sangat beragam. Ada yang bisa dimakan mentah. Ada pula yang perlu dimasak hingga masak betul.  

Ada contoh dari Al-Qur’an yang secara sastrawi menampilkan redaksi dengan maksud lain dari pada teks yang ditampilkan. Misalnya, dalam ilmu balaghah (kajian sastra Arab) ada yang disebut majaz ithlaqul jam'i anil mufrad (mengutarakan dalam bentuk plural, namun yang dikehendaki adalah tunggal). Simak ayat berikut:
 
حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ

Artinya: (Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata: “Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia). (QS: Al Mu'minun: 99) 

Dalam ayat di atas terdapat teks yang menampilkan orang berdoa kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia dengan kalimat اِرْجِعُوْنِ.

Jika diurai, lafadz ini tersusun dari dua kalimat, yaitu ارجعو   (artinya: semoga Engkau kembalikan) dan نِ (yang berarti kepada kami) dengan keterangan singkatan ijaz yang cukup panjang penjelasannya. 

Kalimatارجعو merupakan bentuk kalimat perintah untuk jama' (dua orang ke atas). Sedangkan dalam konteks ayat ini, yang menjadi objek hanya satu yaitu Allah. Bukan objek dengan jumlah di atas dua. Secara gramatikal normal, apabila objek hanya satu, memakai kalimat ارجع bukan ارجعو. Artinya, ini Al-Qur’an menggunakan kalimat antara yang ditampilkan dengan makna yang dimaksud tidak sama persis karena memang ada nuansa sastrawi yang cukup rumit.

Contoh semacam di atas bisa jadi mencapai ratusan. Itu baru satu bab, satu masalah. Belum lagi memahami ayat mujmal, mutasyabihat, muqayyad dan segunung keilmuan yang perlu dipelajari terlebih dahulu untuk bisa menjangkau bahasa Al-Qur’an yang begitu tinggi. 

Seperti orang yang belum pernah belajar ilmu kedokteran lalu ia tidak mau mendengar keterangan dari dokter. Ia hanya mau jika mengoperasi dirinya sendiri selayaknya dokter mahir. Ini tentu merupakan tindakan bodoh. 

Adalah sesuatu yang mustahil, orang yang tidak pernah mendalami kajian ketatabahasaan Arab dengan 12 macam cabang keilmuan yang mengelilingi lalu berani berteriak "mari kita kembali kepada Al-Qur’an dan hadits" dengan maksud meninggalkan tafsir Al-Qur’an, syarah hadits, dan hanya merasa cukup dengan terjemah saja. Wallahu a'lam. (Ahmad Mundzir) 

Tags:
Share:
Selasa 27 Februari 2018 21:15 WIB
Metode Istishab dan Aplikasinya dalam Hukum Islam
Metode Istishab dan Aplikasinya dalam Hukum Islam
Seorang ulama terkemuka bernama Ibnu Rusyd menegaskan bahwa jumlah ayat Al-Qur’an dan Hadits terbatas, sedangkan problematika kehidupan manusia tidak terbatas. (Lihat Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Kairo, Dar al-Kutub al-Arabiyyah, t.t., halaman 2). Karenanya, para ulama dituntut untuk berijtihad guna mengawal hukum Islam agar senantiasa dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman. Salah satu instrumen dalam berijtihad adalah istishab

Istishab secara etimologi berasal dari kata is-tash-ha-ba yang bermakna: menemani atau menyertai. Sedangkan istishab secara terminologi, Imam Ibnu al-Subki mendefinisikannya sebagai:

ثُبُوْتُ أَمْرٍ فِي الثَّانِي لِثُبُوْتِهِ فِي الأَوَّلِ لِفُقْدَانِ مَا يَصْلُحُ لِلتَّغْيِيْرِ

“Menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang mengubahnya.” (Lihat Ali Abdul Kafi al-Subki, Al-Ibhaj, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1404 H, juz 3, halaman 173)

Contohnya, bila tadi pagi seseorang telah wudhu untuk shalat subuh, maka keadaan telah wudhu tersebut masih diperhitungkan keberadaannya pada waktu ia akan melaksanakan shalat Dhuha. Maka ia tidak perlu berwudhu kembali, selama tidak ada bukti dan tanda-tanda bahwa wudhunya telah batal. 

Imam Abu Zahrah dalam kitab Ushul al-Fiqh membagi istishab ke dalam empat hal, yaitu: Pertama, istishab al-bara’ah al-ashliyyah. Dari sini, para ulama merumuskan kaidah fiqih:

الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

“Pada dasarnya setiap orang itu terbebas dari tanggungan.”

Penerapan Istishab ini misalnya, Ahmad mengklaim bahwa Bisri memiliki utang sebesar Rp100.000, tetapi Bisri tidak mengakuinya. Dalam hal ini, yang dimenangkan adalah pihak Bisri. Sebab, pada dasarnya, Bisri terbebas dari tanggungan kepada Ahmad, kecuali jika Ahmad mampu mengajukan bukti yang memperkuat pengakuannya.

Kedua, istishab al-ibahah al-ashliyyah, yakni istishab yang didasarkan atas hukum asal, yaitu mubah. Dari istishab ini, para ulama menetapkan kaidah:

الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ 

“Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

Contohnya, jerapah tidak dijelaskan status halal-haramnya dalam Alquran maupun hadits. Di sisi lain, hewan ini tidak memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh hewan-hewan yang telah dijelaskan hukum keharamannya. Berdasarkan hal ini, ulama menghalalkan jerapah.

Ketiga, istishab al-hukm yaitu menetapkan hukum yang sudah ada dan berlaku pada masa lalu sampai sekarang, hingga ada dalil lain yang mengubahnya. Istishab al-hukm ini melahirkan kaidah fiqih:

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ 

“Pada dasarnya, sesuatu yang telah memiliki kepastian hukum tertentu ditetapkan sebagaimana keadaan hukum semula.”

Penerapan Istishab al-hukm dalam hukum Islam misalnya seseorang hendak berpuasa, kemudian ia makan sahur. Namun ia ragu, apakah sewaktu makan sahur masih tersisa waktu sahur ataukah sudah masuk waktu puasa. Dalam kasus ini, puasa orang tersebut tetap dianggap sah. Sebab, ia meyakini bahwa waktu itu merupakan waktu sahur. 

Keempat, istishab al-wasf, yaitu Istishab yang didasarkan pada anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Misalnya, sifat hidup yang dimiliki seseorang yang hilang tetap dianggap masih ada sampai ada bukti bahwa ia telah wafat. (Lihat Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t, halaman 297-299). Istishab keempat ini memunculkan kaedah fiqih berbunyi:
 
اليَقِيْنُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِ

“Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.”

Para ulama berbeda pendapat tentang nilai kehujjahan istishab. Mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali menyatakan bahwa istishab merupakan hujjah secara penuh, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada (daf’i), maupun menetapkan sesuatu yang belum ada (itsbat). 

Sedangkan ulama muta’akhirin dari mazhab Hanafi, di antaranya imam Abu Zaid dan Shadrul Islam Abul Yusr, berpendapat, istishab merupakan hujjah dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada (daf’i), bukan menetapkan sesuatu yang belum ada (itsbat). Sementara, mayoritas ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi’i, Abul Husein al-Bashri, dan sekelompok ulama ilmu kalam berpendapat, istishab bukan merupakan hujjah sama sekali. 

Perbedaan pandangan ulama tentang penggunaan istishab dalam ijtihad ternyata menyebabkan perbedaan pandangan mereka dalam hukum Islam, seperti dalam masalah hukum waris orang hilang

Ulama berbeda pendapat tentang orang hilang yang tidak jelas status hidup atau matinya; apakah dia dihukumi mati sehingga hartanya dibagi ke ahli warisnya, dan dia tidak berhak atas warisan dari keluarganya yang meninggal, ataukah dia dihukumi hidup sehingga hartanya tidak dibagi dan dia berhak atas bagian warisan dari keluarganya yang meninggal?

Imam Malik dan imam Syafi’i berpendapat, orang tersebut dihukumi hidup sehingga hartanya tidak boleh diwarisi, dan dia berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang meninggal. Mereka beralasan bahwa pada dasarnya (hukum asalnya) orang tersebut hidup, karenanya sifat hidup ini masih berlaku sampai ada dalil yang menegaskan kematiannya.

Sedangkan, Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa hartanya tidak boleh diwarisi, dan dia tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang meninggal. Mereka beralasan bahwa istishab hanya berlaku untuk mempertahankan hak yang sudah ada, bukan menetapkan hak yang baru.

Di sisi lain, imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, orang tersebut dianggap hidup selama empat tahun dari waktu hilangnya. Jika melebihi empat tahun maka dianggap mati, karenanya hartanya diwarisi dan dia tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang meninggal. (Lihat Musthafa Dib al-Bugha, Atsarul Adillah al-Mukhtalafu Fiha fi al-Fiqh al-Islami, Damaskus: Dar al-Imam al-Bukhari, t.t, halaman 221-222)

Dalam konteks kehidupan modern ini, penggunaan istishab sebagai sarana merumuskan hukum Islam kontemporer sangatlah diperlukan. Bidang Hukum Pidana misalnya, ada istilah ‘asas praduga tak bersalah’, yaitu bahwa seorang terdakwa dianggap tidak bersalah sehingga ada bukti hukum secara material bahwa orang tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Asas praduga tak bersalah ini relevan dengan konsep “Istishab al-Bara’ah al-Ashliyyah”, yaitu Istishab yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya manusia bebas dari beban, sampai adanya dalil yang merubah status tersebut. Wallahu A’lam.


Husnul Haq, Dosen IAIN Tulungagung dan Pengurus LDNU Jombang.

Kamis 22 Februari 2018 12:36 WIB
Hukum Jual Beli Ulat, Cacing, Semut untuk Makanan Burung
Hukum Jual Beli Ulat, Cacing, Semut untuk Makanan Burung
Ilustrasi (via animalia-life.club)
Pernah kita mendapati seseorang melakukan jual beli ulat, cacing, atau semut untuk makanan burung? Fenomena ini jamak dijumpai di masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab atas kelangsungan hidup binatang piaraannya. Demi efisiensi, mereka yang malas atau kesulitan berburu sendiri ulat, cacing, atau semut itu lebih memilih untuk membelinya.

Kita tahu ketiga binatang itu haram dikonsumsi. Semut diharamkan karena terdapat hadits Nabi yang melarang membunuh serangga kelas insekta ini. Sementara cacing dan ulat dalam fiqih syafi’iyah haram pula dikonsumsi karena menjijikkan. Tidak ada persoalan hukum alias boleh ketika transaksi antara penjual dan pembeli adalah transaksi jual beli jasa. Artinya, orang yang butuh makanan burung sedang memberi upah berburu/menangkap kepada si pemilik cacing, ulat, atau semut. 

Namun fakta umum keseharian masyarakat tidak demikian. Si pembeli lazimnya dengan sadar berniat membeli, bukan sekadar mengganti ongkos (jasa) menangkap/berburu binatang-binatang tersebut. Begitu pun si penjual biasanya sedari awal memang tak bermaksud menjual jasa, melainkan cacing, ulat, atau semut sebagai mata pencaharian. Lalu bagaimana hukumnya ketika seseorang secara sengaja melakukan jual beli tiga binatang haram itu?

Persoalan ini pernah disinggung dalam Muktamar Ke-30 Nahdlatul Ulama pada tahun 1999. Saat itu muktamirin menyajikan jawaban bahwa terjadi khilafiyah (beda pendapat) di antara ulama. Pertama, mengharamkan karena dianggap hina. Kedua, sebagian ulama membolehkan karena dinilai ada unsur manfaatnya.

Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh mengungkapkan bahwa para ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan barang yang dijualbelikan harus suci (bukan najis atau bukan terkena najis). Mereka memperbolehkan jualbeli barang-barang najis, seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan. Kecuali barang yang terdapat larangan memperjual belikannya, seperti minuman keras, daging babi, bangkai dan darah, sebagaimana mereka juga memperbolehkan jual beli binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Ia menambahkan:

وَالضَّابِطُ عِنْدَهُمْ أَنَّ كُلَّ مَا فِيْهِ مَنْفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُوْزُ لِأَنَّ اْلأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنْفَعَةِ اْلإِنْسَانِ

Artinya: “Dan parameternya menurut ulama Hanafiyah adalah, semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara.’, maka boleh menjual belikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.” (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, [Damaskus: Dar al-Fikr, 1989], Jilid IV, 181-182)

Dasar lain yang menjadi acuan adalah keterangan dalam al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah. Dalam kitab ini Abdurrahman al-Juzairi mengatakan:
 
وَكَذلِكَ يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ وَالْهَوَامِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ إِذَا كَانَ يُنْتَفَعُ بِهَا. وَالضَّابِطُ في ذلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا فِيْهِ مَنْفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُوْزُ 

Artinya: “Dan begitu pula sah jual beli serangga dan binatang melata, seperti ular dan kelajengking ketika bermanfaat. Dan parameternya menurut mereka (ulama Hanafiyah) dalam hal itu adalah semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara.’, maka boleh menjualbelikannya. Sebab, semua benda itu diciptakan untuk kemanfaatan manusia.” (Abdurrahman al-Juzairi, al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, [Beirut: Dar al-Fikr, 1996], Jilid I, h. 382)

Keputusan muktamar tersebut tidak memberikan penjelasan lebih rinci tentang mana pendapat yang lebih kuat, seolah membuka kelonggaran kepada tiap orang untuk memilih pendapat yang diyakininya. Jika memilih pendapat yang kedua maka asas manfaat harus benar-benar ada, bukan untuk hal sia-sia atau merugikan. Wallahu a’lam. (Mahbib)

Selasa 20 Februari 2018 11:2 WIB
Ini Jenis Pengetahuan dalam Kajian Ushul Fiqih
Ini Jenis Pengetahuan dalam Kajian Ushul Fiqih
Definisi fiqih ialah pengetahuan tentang hukum syariat yang didapatkan dari serangkaian proses ijtihad. Dalam pemaparan kali ini akan dibahas tingkatan pengetahuan sekaligus memilah pengetahuan mana saja yang termasuk dalam kategori fiqih.

Imam Abu Ishaq As-Syirazi, seorang ahli ushul fiqih Madzhab Syafii membagi pengetahuan dalam empat kategori, yakni al-‘ilmu, azh-zhann, as-syakk, dan al-jahlu sebagaimana pernyataannya berikut ini:

فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه

Artinya, “Ilmu ialah mengetahui sesuatu sesuai dengan apa adanya (kenyataan),” (Lihat Abu Ishaq As-Syirazi, Al-Luma’ fî Ushûlil Fiqh [Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyyah, 2010), halaman 4 ).

Pertama, tingkatan pengetahuan yang paling tinggi ialah al-‘ilmu atau ilmu yang diartikan sebagai mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Contohnya adalah pengetahuan kita bahwa bentuk bumi itu bulat. Pengetahuan kita atas bentuk bumi itu sesuai dengan kenyataan.

Dalam kajian fiqih, contoh al-‘ilmu ini ialah pengetahuan kita tentang kewajiban shalat yang kita dapatkan dari dalil nash dalam Surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya, “Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat, dan shalat (rukuk)-lah bersama orang-orang yang shalat.”

Di sini kita tahu bahwa shalat itu wajib sesuai dengan kenyataan adanya perintah Allah yang jelas tersebut.

Kedua, tingkatan pengetahuan selanjutnya ialah azh-zhan, yakni:

والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر

Artinya, “Persangkaan ialah menghadapi dua kemungkinan di mana salah satunya lebih kuat.”

Azh-zhan atau persangkaan ini jika kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari ialah ketika seorang istri yang telat haidh melakukan tes urine dan mendapatkan ada garis merah yang menandakan ia hamil. Status kehamilan istri tersebut dalam hal ini termasuk dalam kategori azh-zhan atau persangkaan kuat, karena secara medis, kemungkinan besar ia hamil yang ditandai dengan telat haidl dan garis merah pada alat tes kehamilan. Namun tetap juga ada kemungkinan dia tidak hamil, karena secara medis, masih ada 10% kemungkinan hasil test tersebut tidak akurat.

Kalau dalam kajian fiqih, azh-zhan ini bisa kita temukan contohnya dalam persoalan penafsiran ayat Surat Al-Baqarah ayat 238:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى

Artinya, “Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha.”

Dalam menafsirkan kata wustha, ulama berselisih pendapat. Ketika ada salah satu mujtahid menafsirkannya sebagai shalat witir dengan argumen bahwa shalat witir dilakukan di tengah (wustha) malam, mujtahid tersebut berarti telah menunjukkan azh-zhan sesuai dengan argumennya.

Ketiga, tingkatan pengetahuan berupa as-syakk:

 والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر

Artinya, “Ragu ialah menghadapi dua kemungkinan dan tidak ada keistimewaan salah satunya dibanding yang lain.”

Syak atau ragu ini contohnya ialah ketika kita mendapati langit yang mendung namun hanya tipis saja, lantas kita ragu apakah akan turun hujan atau tidak.

Keempat, tingkatan terakhir ialah al-jahlu yang sebetulnya bukanlah pengetahuan karena berupa ketidaktahuan:

 وحد الجهل تصور المعلوم على خلاف ما هو به

Artinya, “Definisi bodoh ialah membayangkan sesuatu yang bisa diketahui tetapi tidak sesuai dengan kenyataan.”

Contoh al-jahlu ini ialah seseorang yang meyakini bahwa bumi itu datar padahal kenyataannya bumi itu bulat.

Dalam kajian fiqih, pengetahuan yang bisa diterima ialah al-‘ilmu dan azh-zhan. Diterimanya azh-zhan sebagai pengetahuan dalam kajian fiqih ialah karena pada dasarnya pengetahuan yang terdapat dalam kajian fiqih terbangun dari dugaan-dugaan belaka. Contohnya, ketika ada sebuah persoalan baru, misalkan: “Apa hukum menggunakan media sosial untuk kepentingan penyebaran hoaks?” maka untuk menjawabnya, seorang ahli fiqih akan mengumpulkan dalil dan mengolahnya menjadi sebuah jawaban. Jawaban yang diajukan tersebut pada dasarnya adalah dugaan belaka karena sebagaimana kita tahu, Sang Maha Tahu dan Sang Pemberi Hukum itu sendiri adalah Allah SWT. Hanya Allah yang tahu sebenar-benarnya tentang hukum syariat. Tugas seorang ahli fiqih hanyalah mengajukan dugaan yang lebih mendekati kebenaran, entah dengan prinsip kehati-hatian atau dengan prinsip rasionalitas. Wallahu a’lam. (Muhammad Ibnu Sahroji)