IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Penjelasan tentang Wakaf Tunai dalam Islam (2)

Selasa 27 Maret 2018 8:30 WIB
Share:
Penjelasan tentang Wakaf Tunai dalam Islam (2)
Allah subhânahu wata‘âlâ berfirman di dalam kitab suci Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 261-262:

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih bijian yang menumbuhkan tujuh bulir, yang pada tiap-tiap tandannya berbuah 100 biji-bijian. Allah akan melipat gandakan (pahala) bagi orang yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nyalagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 262).

Baca: Penjelasan tentang Wakaf Tunai dalam Islam (1)
Di dalam ayat selanjutnya Allah subhânahu wata‘âlâ berfirman:

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi nafkahnya itu dengan mengundat-ngundat dan tidak pula menyakiti, maka bagi mereka adalah pahala di sisi Tuhan-nya. Tiada ketakutan bagi mereka serta tiada merasa sedih.” (QS. Al-Baqarah: 263)

Kedua ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah subhânahu wata‘âlâ adalah ibarat menanam kebajikan, yang kelak kebajikan itu pasti berbuah dengan kebajikan lainnya. Buah kebajikan yang paling diharapkan adalah pahala dari Allah. Kedua ayat ini setidaknya dapat dijadikan dasar, bahwa apa yang diinfaqkan oleh seorang hamba, baik itu berupa wakaf, zakat, shadaqah, nafaqah, sumbangan suka rela dan lain sebagainya, asal diniatkan di jalan Allah subhânahu wata‘âlâ, maka tiada kesia-siasaan atas infaqnya tersebut. Infaq bisa batal dari sisi kajian fiqih, namun ia tidak akan pernah batal di sisi pahala jariyahnya. 

Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Thabrany, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

نية المؤمن خير من عمله وعمل المنافق خير من نيته

Artinya: “Niat seorang mukmin adalah lebih baik dari amalnya. Sementara niatnya orang munafik adalah lebih baik dibanding niatnya.” (Yahya bin Hamzah al-Yamany, kitab Tashfiyatul Qulûb min Idrânil Auzâr wadz Dzunûb, Al-Muassisah al-Kutub al-Tsaqâfiyyah, tt., halaman 338)

Hadits ini mendapatkan syarah dari Imam Yahya bin Hamzah al-Yamany di dalam kitab yang sama, beliau menyebutkan bahwasanya:

1) Sebuah amal tidak akan ada nilai dan pengaruhnya sama sekali bila tidak disertai dengan niat

2) Niat seorang mukmin sudah dihitung kebaikan setimbang dengan amalnya. Niat orang fasiq (rusak agama dan aqidahnya) juga demikian halnya, dihitung sebagai keburukan setimbang dengan amalnya. Oleh karenanya, tidak ada yang lebih utama antara amal ataukah niat. Keduanya menduduki posisi kebaikan bagi mukmin dan menduduki keburukan bagi seorang fasiq.

3) Niat seorang mukmin akan selalu dinilai sebagai kebaikan meskipun amalnya rusak (batal, red). Amal rusak bisa disebabkan karena ada unsur riya’ atau kurang memenuhi syaratnya amal.

Berangkat dari statemen yang disampaikan oleh Imam Yahya bin Hamzah al-Yamany di atas, maka melanjutkan dari kajian sebelumnya, bahwa andaikan wakaf tunai dianggap sebagai tidak sah secara fiqih, pahala amal dari pewakaf tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah subhânahu wata‘âlâ, disebabkan niat awal pewakaf akan senantiasa dicatat sebagai kebaikan oleh Allah subhânahu wata‘âlâ. Dengan demikian, dari sisi adab tasawuf, tidak ada wujud batalnya pahala disebabkan tidak sahnya amal dari sisi fiqih, kecuali bila menyangkut rukun terpisah dan saling bergantungan antara satu sama lain. Misalnya seperti wudlu dengan shalat. Bila tidak sah wudlu, maka tidak sah shalatnya seorang muslim. Namun, tidak sahnya salat tidak menghilangkan pahala dari qiraah di dalamnya, selagi orang yang membaca tidak sedang hadats besar.

Bagaimanakah agar fiqih tetap memandang sahnya wujud wakaf tunai dari sisi syariat? Adakah kemungkinan untuk melakukan hilah secara fiqih? Simak ulasan berikutnya!


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jawa Timur

Share:
Selasa 27 Maret 2018 16:20 WIB
Penjelasan tentang Wakaf Tunai dalam Islam (3-Habis)
Penjelasan tentang Wakaf Tunai dalam Islam (3-Habis)
Ilustrasi (Reuters)
Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pertama dari tema tulisan tentang wakaf tunai, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah sebuah upaya menahan suatu aset manfaat bersama tetapnya wujud barang yang disertai hilangnya hak kepemilikan pewakaf  ke suatu bidang jalur wakaf yang mubah karena niat ibadah. Yang menjadi titik tekan dari definisi ini adalah bahwa wakaf itu, adalah:

1. Ada habsu, yaitu tindakan mencegah pewakaf pewakaf atas barang yang diwakafkan
2. Aset wakaf adalah berupa aset manfaat atau aset yang bisa dimanfaatkan
3. Ada wujud barang yang mana wujud barang ini tidak boleh rusak akibat pemanfaatan. Apabila dirusak, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, maka bagi pihak yang merusak dikenai dlamman (menangggung dan mengganti barang)
4. Pewakaf hilang status kepemilikannya terhadap aset selamanya dan berpindah kepada Allah
5. Niat wakaf adalah li al-tabarru’, yaitu semata karena Allah subhânahu wata‘âlâ

Baca: Penjelasan tentang Wakaf Tunai dalam Islam (1)
Baca: Penjelasan tentang Wakaf Tunai dalam Islam (2)
Titik persoalan dari wakaf tunai ini adalah pada status ibqâu ‘ainil mauquf , yaitu tetapnya wujud aset serta tidak mengalami kerusakan setelah dimanfaatkan. Ini yang mendasari tidak boleh wakaf dilakukan dengan dinar atau dirham sebagaimana disampaikan oleh Syeikh Abu Bakar bin Muhammad Shatha’ di dalam kitabnya yang terkenal, yaitu I’ânatuth Thâlibîn. Untuk mengurai masalah ini, mari kita buat analogi-analogi!

Pertama, di dalam masyarakat kita, ada perbedaan cara pandang terhadap uang, dan hal itu sudah umum berlaku. Sebagai gambarannya adalah ketika nuqud ditasharufkan dalam akad wadi'ah (penitipan) dunia perbankan. Pada saat seseorang menitipkan uangnya ke bank, akad penitipan adalah menggunakan akad wadi’ah. Lazimnya penitipan (wadi’ah) adalah kembalinya barang sesuai dengan saat ketika ia menitipkan. Ketika Pak Udin menitipkan sepeda motor ke sebuah jasa penitipan, maka pada hakikatnya, ia harus menerima barang yang sama dengan saat di mana barang tersebut dititipkan pertama kalinya oleh Pak Udin. Tidak boleh bagi Pak Udin mengambil kembalian berupa sepeda motor dengan merk dan jenis lain. 

Sekarang, bandingkan dengan dasar penerapan wadiah ini pada lembaga keuangan. Hal yang seharusnya berjalan, adalah ketika Pak Udin melakukan penarikan saldo tabungannya, ia seharusnya mengambil uang yang sama saat ia pertama menitipkannya. Konsep wadiah ini semakin menunjukkan makna perluasan, apabila Pak Udin melakukan penarikan uangnya dari mesin ATM bank yang berada di mana saja. Uang yang diambil oleh Pak Udin, menjadi uang yang benar-benar baru, bukan wujud “uang yang pertama” saat ia memutuskan melakukan setoran tabungan ke bank, meskipun nilai uangnya sama. 

Ada sebuah gambaran dialog menarik antara dua orang yang berteman. Pak Udin punya saudara di Jombang, bernama Pak Nashir. Pak Nashir hendak mengambil mantu. Tanggal sudah ditetapkan dan ia berharap agar Pak Udin mau hadir ke pesta pernikahan ngunduh mantu ini. Seiring jadwal harian Pak Udin yang padat, ia berhalangan untuk hadir ke acara saudaranya tersebut. Lalu ia meminta bantuan ke Pak Hafidz, temannya yang sekarang menjadi tetangganya Pak Nashir. Ia bilang bahwasanya ia hendak “menitipkan” uang ke Pak Hafidh untuk disampaikan ke Pak Nashir dan agar disampaikan permohonan maafnya karena tidak bisa hadir dalam hajatan Pak Nasshir. Kemudian ia bertanya, nomor rekening Pak Hafidh. Akhirnya, dilakukanlah transfer uang dari Pak Udin ke Pak Hafidh. 

Selang beberapa hari menjelang hari H acara hajatan, Pak Hafidh kebetulan lewat depan rumah Pak Nashir. Karena kebetulan lewat dan ia membawa uang, lalu ia bilang bahwa Pak Udin telah menitipkan uang kepadanya untuk disampaikan ke Pak Nashir dan tidak lupa menyampaikan permohonan maafnya Pak Udin karena tidak bisa hadir di acara hajatan pak Nashir. Lalu Pak Hafidh mengeluarkan dompet dan diberikanlah sejumlah uang dengan nilai yang sama dengan yang dititipkan Pak Udin. Pak Nashir menyampaikan terima kasih. 

Jika akad titipan Pak Udin ke Pak Hafidh diputus dengan akad wadi’ah, maka sudah ada beberapa hal ketentuan pelanggaran di dalamnya:

- Pak Udin tidak menentukan “uang yang mana” yang telah dititipkan ke Pak Hafidh. Pak Hafidh sendiri ketika melakukan qabdlu (penerimaan), juga tidak mengetahui, uang mana yang telah dititipkan kepadanya. 

- Ketika Pak Hafidh menyerahkan uang kepada Pak Nashir yang berasal dari dompet, maka itu menandakan bahwa Pak Hafidh benar-benar tidak mengambil uang dari mesin ATM, yang berarti menambah jauh dari kedekatan uang mana yang telah dititipkan oleh Pak Udin kepada Pak Hafidh. 

- Dengan demikian, antara uang yang dititipkan dengan uang saat diterimakan adalah bukan “ain” uang saat Pak Udin menyampaikan. Hanya saja, nilai uangnya besarnya sama. Namun, Pak Nashir ridla dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hafidh.

Kesimpulan dari dialog ini adalah, dalam konsep “uang” terdapat perbedaan dalam praktik wadi’ah.  Orang menilai bahwa sebuah barang titipan, mengalami pergeseran makna, ketika barang tersebut adalah uang, karena kecondongan masyarakat adalah asal nilainya menunjukkan kesamaan. Oleh karena itu, “wujud uang” mengalami pergeseran menjadi “nilai uang”. 

Bila dikaitkan dengan salah satu syarat pelaksanaan wakaf, dinar dan dirham merupakan nuqûd, yaitu “keping mata uang” atau bisa disebut juga sebagai wujud uang (ainu al-nuqud). Ketika wakaf dilaksanakan dengan mewakafkan ainu al-nuqûd, maka benar bahwa ainu al-nuqud ini tidak masuk di dalam bagian yang boleh diwakafkan, karena bisa menyebabkan itlaf (hilang/rusaknya) ain disebabkan karena tasharuf. Uang mewakafkan “lembaran uang 100 ribu”, adalah tidak boleh, disebabkan karena “lembaran uang” tersebut dapat hilang, ketika ia dibelanjakan, sehingga tidak memenuhi prasyarat ibqau al-‘ain (tetapnya wujud uang). Hukum akan berbeda bila yang diwakafkan adalah “nilai uang” sebesar 100 ribu. Karena “nilai uang” tidak akan pernah menemui adanya “hilang ‘ain nilai” manakala ia ditasharufkan. 

Hal yang memungkinkan hilangnya “nilai uang” hanya apabila ia dibelanjakan sehingga menyebabkan “berkurangnya” nilai. Dengan demikian, apabila “nilai uang” ini diwakafkan, maka tanggung jawab “nâdhir al-waqfi” - petugas pengelola wakaf – adalah hanya sebatas menjaga “tetapnya wujud ‘ain nilai” uang tersebut agar tidak mengalami pengurangan. Caranya bagaimana? Jawabnya adalah bila ia dirupakan ra’su al-maal (pokok harta) sebagai modal usaha. Dengan dirupakan sebagai modal usaha, maka tugas nadhir adalah menjaga agar modal tersebut kembali. Adapun orang yang dimodali, harus menjamin kembalian modal tersebut karena ia merupakan harta wakaf yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan dan sudah menjadi milik Allah subhânahu wata‘âlâ. 

Semoga tulisan ini bisa menjadi dasar bagi keabsahan “Wakaf Tunai” sebagaimana hal yang sama tengah dipromosikan oleh Rais ‘Aam PBNU lewat Bank Wakaf Mikro yang baru didirikan dengan sasaran tasharuf wakaf adalah masyarakat kecil dan usaha kecil masyarakat! Wakaf tunai tidak sama dengan wakaf uang. Wakaf tunai harus dirupakan modal. Wallahu a’lam.


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim
Senin 26 Maret 2018 23:25 WIB
Penjelasan tentang Wakaf Tunai dalam Islam (1)
Penjelasan tentang Wakaf Tunai dalam Islam (1)
Ilustrasi (bebasinaja.com)
Pada tulisan kali ini, penulis sedikit akan mengulas soal hukum wakaf tunai. Banyak pihak di kalangan Nahdliyin yang menjadikan persoalan ini sebagai wacana baru di bidang kajian fiqih, khususnya di kalangan mazhab Syafi’i. Namun, seiring didirikannya Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Nawawi Tanara, Serang, Banten yang diasuh oleh Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin, maka persoalan hukum menarik untuk diungkap kembali. Hal ini disebabkan, NU merupakan organisasi yang memayungi jamaah terbesar di Indonesia yang berhaluan fiqih Syafiiyah. Bagaimanakah sebenarnya hukum wakaf tunai tersebut?

Wakaf Tunai di Indonesia secara umum diatur di dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yang berisi Pedoman Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Di dalam aturan ini dijelaskan bahwa seorang waqif (pewakaf) dapat melakukan wakaf tunai dengan dibayarkan pada lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Sifat pembayarannya adalah fleksibel dan bisa dilakukan sewaktu-waktu. Keberadaan aturan ini secara tidak langsung memberikan payung hukum bagi masyarakat menengah ke bawah, di dalam melakukan wakaf tanpa harus menunggu kaya. Hal ini disebabkan di dalam pelaksanaannya, wakaf tunai dijaring melalui proses transfer uang ke sejumlah rekening tertentu sesuai dengan besaran nominal keuangan yang diinginkan oleh waqif.

Meskipun pelaksanaan wakaf tunai ini sudah mendapatkan payung hukum, bagi warga NU, kebijakan pembolehan wakaf tunai ini masih menyisakan kendala problem fiqih. Hal ini berangkat dari bunyi teks kajian turats sendiri yang selama ini dijadikan pedoman acuan hukum fiqih bagi masyarakat. Bunyi teks turats menyebutkan bahwa wakaf didefinisikan sebagai:

الوقف شرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح وجهة

Artinya: “Wakaf secara syara’ bermakna menahan (habsu) suatu aset manfaat bersama tetapnya wujud aset (baqâu ‘ainihi) dengan memutus jalan tasharuf dari tanggungan pewakaf untuk suatu tujuan dan jalur yang mubah (mauqûf ‘alaih).” (Abu Bakar bin Muhammad Shatha’, I’ânatuth Thâlibîn, Dâru Ihyâi al-Kutub al-Arabiyyah, Juz 3, halaman 186)

Syarat dari bidang wakaf yang diperbolehkan dalam kitab yang sama, yaitu:

وشرط الموقوف عليه إن كان معينا، إمكان تملكه للموقوف حال الوقف عليه، فلا يصح الوقف على جنين، لعدم صحة تملكه، ولا وقف عبد مسلم أو مصحف على كافر

Artinya: “Syarat bidang wakaf adalah jika keberadannya tidak fiktif (mu’ayyan), bisa memegang/menguasai (tamalluk) barang yang diwakafkan ketika wakaf tersebut diserahkan. Oleh karenanya, tidak sah wakaf atas janin, karena ketiadaan memegang/menguasainya. Dan tidak sah wakaf atas seorang hamba Muslim atau mushaf yang diserahkan atas orang kafir.” (Abu Bakar bin Muhammad Shatha’, I’ânatuth Thâlibîn, Dâru Ihyâi al-Kutub al-Arabiyyah, Juz 3, halaman 186)

Syarat barang yang diwakafkan adalah sebagai berikut:

وشرط الموقوف أن يكون عينا معينة مملوكة، إلى آخر ما سيأتي

Artinya: “Adapun syarat dari aset yang bisa diwakafkan adalah apabila berupa aset wujud yang bisa dikuasakan kepada orang lain sebagaimana akan dijelaskan mendatang.” (Abu Bakar bin Muhammad Shatha’, I’ânatuth Thâlibîn, Dâru Ihyâi al-Kutub al-Arabiyyah, Juz 3, halaman 186)

Syarat shighat wakaf adalah sebagai berikut:

وشرط الصيغة، لفظ يشعر بالمراد صريحا: كوقفت، وسبلت، وحبست كذا على كذا، وكناية: كحرمت، وأبدت هذا للفقراء، وكتصدقت به على الفقراء، ويشترط فيها عدم التعليق، فلو قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا على الفقراء، لم يصح، وعدم التأقيت: فلو قال وقفت كذا على الفقراء سنة، لم يصح

Artinya: “Syarat shighat wakaf adalah memuat lafadh yang bisa dirasakan maksudnya secara jelas (shârih), seperti lafadh: Aku wakafkan, Aku serahkan penyalurannya, atau aku tahan seperti ini untuk maksud seperti ini. Atau menggunakan lafadh kiasan: Aku haramkan (atas diriku), Aku tetapkan sepenuhnya selemanya barang ini untuk kaum fakir. Disyaratkan dalam shighat ketiadaan penggantungan. Maka apabila seorng pewaqif berkata: “Ketika ra’su al-shahri datang, maka akan aku wakafkan ini untuk kaum fakir. Hal sedemikian ini tidak sah. Syarat lainnya dalam shighat adalah ketiadaan menentukan waktunya. Seperti jika pewaqif berkata: Aku wakafkan barang ini untuk keperluan orang fakir selama setahun. Hal demikian ini tidak sah.”(Abu Bakar bin Muhammad Shatha’, I’ânatuth Thâlibîn, Dâru Ihyâi al-Kutub al-Arabiyyah, Juz 3, hal. 186)

Di dalam kitab I’ânatuth Thâlibîn disebutkan bahwa, “menahan barang” (habsu) merupakan inti dari wakaf. Oleh karena itu, ia merupakan rukun wakaf yang paling mendominasi dan memuat (include) kesekian rukun wakaf lainnya, antara lain pewakaf, bidang wakaf (mauquf ‘alaih), aset wakaf dan shighat wakaf. Artinya, dengan keberadaan habsu  ini, maka hak wakaf seorang pewakaf di dalam menguasai dan mengelola barang menjadi hilang, karena diserahkan sepenuhnya kepada Allah subhânahu wata‘âlâ untuk maksud tabarru’, yaitu niat semata karena ibadah. 

Adapun yang dimaksud dengan “harta” yang bisa diwakafkan adalah disyaratkan berupa sebuah aset wujud (ainun mu’ayyan), dengan syarat sebagai berikut:

العين المعينة بشرطها الآتي، غير الدراهم والدنانير، لأنها تنعدم بصرفها، فلا يبقى لها عين موجودة

Artinya: “Aset wujud dengan syarat sebagai berikut: bukan terdiri atas dirham dan dinar, karena ia bisa hilang sebab perputarannya. Dengan demikian, maka hilang syarat wujud tetapnya aset.” (Abu Bakar bin Muhammad Shatha’, I’ânatuth Thâlibîn, Dâru Ihyâi al-Kutub al-Arabiyyah, Juz 3, hal. 186)

Kesimpulan dari sudut pandang fiqih turats, maka sebenarnya konteks wakaf tunai adalah tidak sah karena harta yang diwakafkan adalah berupa uang tunai. Menurut konteks kajian kitab ini, syarat tetapnya wujud aset (ibqâi mâl) menjadi faktor penghalang utama sisi keabsahan tersebut. Apakah ada kemungkinan rekayasa fiqih syafi’iyah yang bisa membantu mengatasi persoalan sahnya wakaf tunai tersebut? Simak ulasan berikutnya!


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jawa Timur

Ahad 25 Maret 2018 14:30 WIB
Peran Adat dalam Membatasi Hukum Fiqih Transaksi
Peran Adat dalam Membatasi Hukum Fiqih Transaksi
Ilustrasi (via rau.ua)
Pada kisaran tahun 1980-an, Gus Dur – sapaan akrab dari Almarhum KH Abdurrahman Wahid – pernah menggaungkan pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam ini merupakan sebuah konsep transformasi nilai-nilai Islam ke dalam unsur-unsur budaya pribumi masyarakat Indonesia. Setidaknya ini menjadi wacana penting sebagai pembuka tulisan ini. Dengan demikian, jika kita adopsi unsur pribumisasi Islam ini ke dalam dunia Fiqih Transaksi, maka itu artinya bahwa perlu adanya upaya melakukan transformasi nilai-nilai Islam ke dalam unsur-unsur budaya transaksi yang sudah berlaku. Kapan sebuah transaksi dinyatakan boleh dan kapan sebuah transaksi dinyatakan tidak boleh.

Sebagaimana dimaklumi bahwa di dalam fiqih, terdapat diktum-diktum fiqih yang didasarkan pada realitas adat-istiadat yang ada. Sebuah qaidah fiqih, misalnya menyebutkan al-âdatu muhakkamah, yang artinya sebuah adat bisa dijadikan hukum. Kaidah ini menggarisbawahi bahwa dalam konteks “tertentu”, tradisi bisa dijadikan landasan hukum. Makna tertentu ini ditentukan oleh:

  • selagi tidak bertentangan dengan syariat
  • selagi syariat tidak menetapkan batasan-batasannya secara jelas
Adapun terhadap tradisi yang kondisinya bertentangan dengan syariat, serta sudah ditetapkan batasan-batasannya dalam wilayah hukumnya, maka tradisi tersebut dihukumi sebagai batal secara nash. Hal ini karena ada penyamaan antara hukum ‘urf dengan hukum nash. Sebuah qaidah menyebutkan:

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

Artinya: “Sesuatu yang ditentukan hukumnya berdasar ‘urf sama dengan sesuatu yang ditentukan secara nash.” (Muhammad Musthafa al-Zuhaily, Al-Qawâ’idu al-Fiqhiyyah wa Tathbîqâtuhâ fi al-Madzâhibi al-Arba’ati, Damaskus: Dâru al-Fikr, Juz 1, hal 345)

Sekarang, mari kita kita tarik praktik urf ini pada pelaksanaan obligasi ijarah sebagaimana yang sudah kita bahas pada tulisan sebelumnya.Dalam tulisan terdahulu disebutkan bahwa Pak Ahmad menyewa rumah Pak Zaid sebesar 10 juta. Kemudian Pak Zaid menyewa kembali rumahnya yang sudah disewa oleh Pak Ahmad sebesar 12 juta. Bolehkah akad semacam ini?

Melihat dari sisi ‘urf, hal semacam ini sejatinya kita didorong untuk tidak boleh serta merta menghukumi akan kebolehan transaksi atau sebaliknya memutuskan ketidakbolehannya. Adakalanya, hukum praktik di atas adalah boleh disebabkan adat kebiasaan setempat melazimkan praktiknya. Entoh tidak melanggar batasan ketentuan fiqih sebagaimana disyariatkan dalam Fiqih Syafi’iyah. Ketidaklazimanpraktik semacam ini di masyarakat, dapat berakibat pada dianggapnya pola transaksi ijarah semacam sebagai transaksi riba. Dengan demikian, tugas seorang ahli fiqih adalah meneliti terlebih dahulu hukum dan praktik kelazimannya di masyarakat. 

Kita ingat kembali kasus bai’u al-‘inah yang dulu pernah dibahas di awal-awal terbitnya kanal ekonomi syariah ini, yang mana kasusnya dianggap hanya sekedar menghindar dari riba. Padahal Ulama’ Syafi’iyah secara tegas, menyatakan:

يجوز أن يشتري الدراهم من الصراف ويبيعها منه بعد القبض وتمام العقد بالتفرق أو التخاير بأقل من الثمن أو أكثر . سواء جرت له بذلك عادة أم لا ما لم يكن ذلك مشروطا في عقد البيع ، قاله الشافعي والأصحاب خلافا لمالك ، حيث قال : إن كان ذلك عادة له حرم ، وتمسك الأصحاب بأن العادة الخاصة لا تنزل منزلة الشرط .

Artinya: “Membeli dirham dari money changer lalu menjualnya kembali ke tempat itu, setelah qabdl (serah terima),  sempurnanya akad yang ditandai dengan jeda atau menentukan pilihan harga yg lebih murah atau lebih mahal,  baik sudah menjadi tradisi atau belum, selagi tidak disyaratkan di dalam akad, hukumnya adalah boleh sebagai ini pernah diucapkan oleh Imam Syafii dan santrinya. Berbeda dengan Imam Malik yg menyatakan: meskipun sudah menjadi tradisi, hukumnya tetap haram. Namun, para ashab Syafii berpandangan bahwa adat/kebiasaan khusus tidak bisa disamakan dengan syarat.” (Taqiyuddin al-Subky, Al-Majmû’ Syarh al-Muhadhab li al-Syaîrazî, Juz: 10, halaman 140)

Jika kita mengikut pada bunyi penjelasan di atas, maka praktik jual-beli ‘inah, pada dasarnya adalah boleh. Akan menjadi “tidak boleh” seiring praktik transaksinya dipandang tidak lazim. Maka dari itu, ulama’ menetapkan adanya batasan tafarruq dan takhâyur, yaitu adanya jeda (tenggang waktu) dan upaya khiyar. Batasan adanya jeda ini merupakan prasyarat “adat” bagi kebolehan transaksi. Adapun jika tidak ada jeda, maka akan terkena pasal “saling ridla”. Artinya, orangnya yang menjual sedang dalam kondisi “terpaksa” dan “sangat membutuhkan” atau “kepepet”. Padahal di dalam Q.S. al-Nisâ ayat 29, Allah SWT berfirman:

ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara bathil kecuali lewat perdagangan yang saling ridla di antara kalian.” 

Berdasarkan ayat ini, Allah SWT mensyaratkan agar jual beli dilaksanakan dengan jalan saling ridla. Di dalam Tafsir Al-Thabary, disimpulkan bahwa yang dimaksud sebagai saling ridla adalah:

قالوا: فالتجارة عن تراض، هو ما كان على ما بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم من تخيير كل واحد من المشتري والبائع في إمضاء البيع فيما يتبايعانه بينهما = أو نقضه بعد عقد البيع بينهما وقبل الافتراق = أو ما تفرقا عنه بأبدانهما عن تراض منهما بعد مُواجبة البيع فيه عن مجلسهما. فما كان بخلاف ذلك، فليس من التجارة التي كانت بينهما عن تراض منهما

Artinya: “Para ulama berpendapat: sebuah perdagangan bisa saling ridla, manakala memenuhi penjelasan dari Rasulillah SAW, yaitu bisa memilihnya dua orang yang saling bertransaksi di dalam melanjutkan akad, atau memutuskan menghentikan akad sebelum keduanya berpisah, atau keduanya tidak saling membelakangkan badan meninggalkan majelis akad dengan saling ridla setelah terjadinya transaksi. Apabila hal yang terjadi sebaliknya, tidak sebagaimana ketentuan tersebut, maka transaksi tijarah antara keduanya tidak bisa disebut saling ridla.” (Abu Ja’far Muhammad Ibnu Jarir Al-Thabary, Jami’u al-Bayân ‘An Ta’wili al-Qur’an, Damaskus: Dâru al-Fikr, tt, Juz: 8, hal: 226)

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa sahnya jual beli ‘inah adalah dibatasi oleh “adat/urf”. Kesimpulan ini bila kita tarik dalam praktik obligasi ijarah sebagaimana akad yang dibangun antara Pak Ahmad dan Pak Zaid, maka kebolehan akad tersebut juga mutlak dibatasi oleh adat/‘urf setempat. 

Bisa jadi karena uang tersebut dipandang terlampau besar, sehingga bisa membuat terhambatnya kinerja Pak Ahmad karena macetnya uang di Pak Zaid, maka praktik transaksinya bisa dipandang boleh. Hukum akan berbeda manakala uang tersebut dipandang kecil oleh ‘urf. Dengan demikian, titik tekan permasalahan adalah pada ‘urf, dan hal ini bisa berbeda-beda menurut situasi dan tempat terjadi serta daerah yang melingkupinya. 

Ketentuan yang perlu digarisbawahi apabila akad obligasi ijarah sebagaimana praktik Pak Ahmad dan Pak Zaid di atas dibolehkan, adalah:

1. Setiap tahapan yang terjadi harus berlangsung sah

2. Harus ada jeda waktu (tafarruq) antara tahapan satu dengan tahapan lainnya agar kedua pihak yang bertransaksi bisa saling menentukan pilihan untuk memutuskan atau melanjutkan akad.

Wallahu a’lam

Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim