IMG-LOGO
Bahtsul Masail

Hukum Pinjam Uang ke Bank untuk Membeli Rumah

Ahad 24 Juni 2018 15:0 WIB
Share:
Hukum Pinjam Uang ke Bank untuk Membeli Rumah
Ilustrasi (via Pinterest)
Assalamualaikum.
Saya mau tanya. Saya pinjam uang ke bank untuk membeli rumah untuk anak dan istri saya. Jika tidak pinjam (kredit) rasanya agak sulit saya memiliki rumah. Bagaimanakah hukumnya mengingat jika kita pinjam ke bank pasti ada bunga yang harus dibayar? Terimakasih. (Hamba Allah)

Jawaban:
Wa’alaikum salam.
Saudara penanya yang budiman. Semoga Allah subhanahu wata’ala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian! 

Terkait dengan hukum bunga bank, NU lewat keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Lampung Tahun 1992 telah menghasilkan keputusan bahwa hukum bunga bank masih ikhtilaf. Ada yang mempersamakan dengan riba, ada yang tidak mempersamakan keduanya, dan ada yang menyatakan statusnya syubhat. Oleh karenanya, kemudian hasil keputusan Munas tersebut memerinci bahwa apabila meminjam uang ke bank tersebut untuk tujuan produktif maka diperbolehkan. Demikian sebaliknya, apabila meminjam uang ke bank tersebut untuk tujuan konsumtif, maka tidak diperbolehkan. 

Untuk pendapat yang membolehkan, ada catatan bahwa bunga bank konvensional adalah sama maksudnya dengan istilah tarif (‘ujrah) sehingga tidak bisa disebut riba. Hal ini mengingat bahwa riba adalah cenderung kepada arah dhalim dan mendhalimi. Sementara itu, bunga bank tidak dimaksudkan untuk dhalim dan mendhalimi melainkan ujrah (upah) kepada bank selaku kafil (penjamin) dari makful 'anh (yang diberi jaminan), yakni nasabah/peminjam. 

Bunga bank ditetapkan berdasarkan prinsip akad kafalah. Dengan akad kafalah, bunga disamakan dengan istilah tarif. Oleh karena itu, maka disyaratkan agar bank menyampaikan besaran tarif tersebut secara umum di awal dan hal ini sudah berlangsung hingga detik ini. Besaran tarif yang sifatnya konstan (tetap) ini membedakannya dengan pengertian riba yang bersifat أضعافا مضاعفة yaitu berlipat ganda. Tarif ditentukan berdasarkan prinsip “keadilan.”

Dengan merujuk pada pendapat yang membolehkan dalam keputusan Munas NU 1992 ini, maka keputusan saudara penanya untuk meminjam ke bank disebabkan hajat memiliki sebuah rumah karena tingginya biaya membangun sebuah rumah adalah diperbolehkan. Keputusan ini berdasarkan prinsip maslahah mursalah, yang mana salah satunya adalah mensyaratkan peruntukannya untuk maslahah dlaruriyah (memenuhi kebutuhan primer), maslahah hajiyah (memenuhi hajat masyarakat banyak/berupa perumahan) dan maslahah tahsiniyah (menuju kualitas hidup yang lebih baik). Usaha memenuhi kebutuhan primer merupakan yang diperintahkan oleh syara’. 

Demikian sekilas jawaban dari kami, semoga dapat menjawab pertanyaan saudara. Jawaban ini tentu memiliki konsekuensi akan adanya ikhtilaf. Sebagai jalan keluar, apabila ditemukan cara lain yang bisa menggantikan posisi pinjam ke bank tersebut, maka wajib untuk mengambil sistem tersebut karena lebih menyelamatkan. Wallahu a’lam bish shawab.


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Gresik, Jawa Timur


Baca juga: Hubungan Kafalah dan Ujrah dalam Bunga Bank

Tags:
Share:
Sabtu 23 Juni 2018 14:35 WIB
Hukum Hubungan Badan Sebelum Istri Mandi Junub dari Haid atau Nifas
Hukum Hubungan Badan Sebelum Istri Mandi Junub dari Haid atau Nifas
(Foto: ok.ru)
Assalamu 'alaikum wr. wb.
Redaksi bahtsul masail NU Online, seorang perempuan telah selesai haidh. Darah haidhnya telah berhenti keluar. Pertanyaannya, apakah suaminya mungkin karena tidak tahan boleh berhubungan badan dengannya sebelum si istri mandi wajib atau mandi junub? Mohon keterangannya. Terima kasih. Wassalamu 'alakum wr. wb. (Hasanudin/Jepara).

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya dan pembaca yang budiman. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Praktik hubungan badan antara suami-istri harus dilakukan dalam kondisi istri suci dari haid dan nifas. Hal ini didasarkan pada Surat Al-Baqarah ayat 222 berikut ini:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222/2

Artinya, “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh, katakanlah, ‘Itu adalah kotoran. Maka itu, jauhilah perempuan saat haidh. Jangan kalian dekati mereka hingga mereka suci. Kalau mereka telah suci, maka datangilah mereka dari jalan yang Allah perintahkan kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang bertobat dan orang yang bersuci,’” (Surat Al-Baqarah ayat 222).

Adapun perihal praktik hubungan badan setelah istri selesai haidh sebelum mandi junub, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sebelum hubungan badan, perempuan tersebut harus mandi wajib atau mandi junub terlebih dahulu.

ولم يجز الجمهور غير أبي حنيفة إتيانها حتى ينقطع الحيض، وتغتسل بالماء غسل الجنابة

Artinya, “Mayoritas ulama selain Abu Hanifah, tidak membolehkan hubungan badan seseorang dengan istrinya hingga darah haidh itu benar-benar berhenti dan istrinya mandi wajib terlebih dahulu,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405 H, juz 3, halaman 553).

Sementara Madzhab Hanafi mengatakan bahwa ketika seorang perempuan yang melalui masa haidh (10 hari) tetapi belum sempat mandi boleh melakukan hubungan badan dengan suaminya. Kalau darahnya sudah berhenti sebelum masa haidh selesai, maka ia harus menunggu sekira waktu shalat selesai (durasi antara zhuhur hingga ashar) atau mandi junub terlebih dahulu sebelum hubungan badan.

وأجاز أبو حنيفة إتيان المرأة إذا انقطع دم الحيض، ولو لم تغتسل بالماء إلا أنه إذا انقطع دمها بعد أكثر الحيض (عشرة أيام) حلت حينئذ، وإن انقطع دمها لأقل من عشرة أيام، لم تحل حتى يمضي وقت صلاة كامل أو تغتسل

Artinya, “Abu Hanifah membolehkan hubungan badan dengan istri bila darah haidhnya telah selesai meskipun ia belum mandi wajib. Tetapi, jika darah haidh itu berhenti setelah masa haid (10 hari), maka (ia) halal ketika itu. Jika darah itu berhenti persis kurang dari 10 hari, maka ia belum halal hingga waktu shalat sempurna berlalu atau ia mandi wajib,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405 H, juz 3, halaman 553).

Sedangkan Madzhab Maliki membolehkan praktik ini seketika darah haidh seseorang berhenti dengan catatan ia harus mandi junub terlebih dahulu sebelum berhubungan badan. Madzhab ini juga membolehkan rekayasa medis untuk penghentian darah haidh sebagaimana keterangan berikut ini:

هذا ولا يخفي ما في تحريم إتيان الحائض من المحاسن فقد أجمع الأطباء على أن إتيان الحائض ضار بعضوي التناسل ضررا شديدا ومع هذا فإن في المذاهب ما قد يرفع المحظور فإن الحنفية قد أباحوا إتيان المرأة إذا انقطع دمها ومضى على انقطاعه وقت صلاة كاملة من الظهر إلى العصر مثلا ولو لم تغتسل ولا يخفي أن كثيرا من النساء لا يستمر عليها نزول الدم كل مدة الحيض وأباح المالكية إتيانها متى انقطع الدم ولو بعد لحظة بشرط أن تغتسل وكثير من النساء ينقطع عنها الدم في أوقات شتى ثم إن المالكية قالوا: إذا قطعت المرأة دمها: ولو بدواء فإنه يصح إتيانها فلا يلزم أن ينقطع بنفسه فعلى الشهويين الذين لا يستطيعون الصبر أن يجتهدوا في قطع الدم قبل الإتيان طبقا لهذا

Artinya, “Tidak samar lagi kemaslahatan perihal pengharaman praktik hubungan badan dengan perempuan yang sedang haidh. Para dokter sepakat bahwa praktik ini dapat membahayakan luar biasa organ rahim. Meskipun demikian, sebagian madzhab menghilangkan keharaman praktik ini. Madzhab Hanafi membolehkan praktik ini–meskipun perempuan itu belum mandi wajib–bila darah haidhnya telah berhenti selama satu waktu shalat penuh misalnya dari zhuhur hingga ashar. Jelas, bahwa kebanyakan perempuan yang haidh tidak mengucurkan darah setiap saat sepanjang masa haidhnya. Sementara Madzhab Maliki membolehkan praktik ini ketika darah haidh berhenti meskipun sesaat dengan catatan perempuan itu harus mandi wajib terlebih dahulu. Tetapi kebanyakan perempuan memiliki pengalaman berbeda terkait waktu perhentian darah haidh. Madzhab Maliki kemudian berpendapat bahwa jika perempuan menghentikan darah haidhnya dengan misalnya obat, maka hubungan seksualnya sah karena darah haidh tidak selalu harus berhenti sendiri (perhentian darah haidh dapat direkayasa dengan obat mutakhir). Dengan logika ini, seorang suami dengan libido tinggi yang tidak sanggup menahan diri boleh berjuang untuk menghentikan darah haidh istrinya sebelum hubungan seksual,” (Lihat Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqhu alal Madzahibil Arba‘ah, Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, tanpa catatan tahun, juz I, halaman 114).

Demikian perbedaan pandangan ulama terkait praktik seksual sebelum perempuan yang haidh atau nifas mandi wajib atau mandi junub.

Kami menyarankan, seseorang yang ingin berhubungan dengan istrinya yang berada di ujung haidh atau nifas sebaiknya tetap menjaga adab jimak, yaitu mandi wajib atau mandi junub dari haidh atau nifas terlebih dahulu, membaca doa jimak, menghindari arah kiblat saat praktik ini, bertutup kain atau selimut, dan seterusnya.

Demikian jawaban kami, semoga dipahami dengan baik. Demikian jawaban singkat ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.



(Alhafiz Kurniawan)
Jumat 22 Juni 2018 19:4 WIB
Hukum Masuk Masjid bagi Non-Muslim
Hukum Masuk Masjid bagi Non-Muslim
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Di dalam lingkungan saya, terbentuk komunitas remaja/muda-mudi yang salah satu anggotanya non-Muslim. Karena tidak ada tempat yang baik untuk menampung kegiatan rapat, maka kami memanfaatkan area di dalam masjid yang tidak terpakai sebagai area untuk komunitas remaja tersebut berdiskusi dan menyusun program kerja. Pertanyaannya, apakah remaja non-Muslim anggota komunitas remaja tersebut bisa masuk ke area rapat tersebut? Mohon pencerahannya. Wassalamu 'alakum Wr Wb. (Triharso).

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya dan pembaca yang budiman. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Pertama sekali yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa ulama berbeda pendapat kebolehan masuk non-Muslim ke dalam masjid.

Perbedaan pendapat ulama perihal ini berangkat dari perbedaan pemahaman mereka atas Surat At-Taubah ayat 28 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

Artinya, “Wahai orang yang beriman, sungguh orang musyrik itu najis. Janganlah mereka memasuki masjidil haram setelah tahun ini,” (At-Taubah ayat 28).

Dari ayat ini, lahir pelbagai pandangan ulama perihal masuknya non-Muslim ke dalam tanah haram, masjidil haram, dan masjid selain masjidil haram, dengan atau tanpa izin umat Islam, dan dengan atau tanpa keperluan.

Madzhab Hanafi mengikuti pandangan Abu Hanifah yang membolehkan orang kafir, orang musyrik, atau non-Muslim untuk masuk ke dalam masjid termasuk ke dalam masjidil haram.

Berikut ini pemahaman Abu Hanifah terkait Surat At-Taubah ayat 28:

أجاز أبو حنيفة للكافر دخول المساجد كلها، حتى المسجد الحرام من غير إذن، ولو لغير حاجة. ومعنى آية {فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة:28/9] عنده: ألا يحجوا، ولا يعتمروا عراة بعد حج عامهم هذا، عام تسع من الهجرة، حين أمر الصديق، ونادى علي بهذه السورة، وقال: «ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك، ولا يطوف عريان». وقد دخل أبو سفيان مسجد المدينة لتجديد عقد صلح الحديبية، بعدما نقضته قريش، وكذلك دخل إليه وفد ثقيف، وربط ثمامة بن اثال في المسجد النبوي حينما أسر

Artinya, “Abu Hanifah membolehkan orang kafir masuk masjid mana saja, termasuk masjidil haram tanpa izin dan tanpa keperluan sekalipun. Sedangkan pengertian ayat, ‘Jangan mereka memasuki masjidil haram setelah tahun ini,’ (At-Taubah ayat 28) menurut Abu Hanifah, adalah larangan untuk berhaji dan umrah dengan telanjang setelah tahun ini, yaitu tahun 9 H ketika ia memerintahkan Abu Bakar As-Shiddiq dan Sayyidina Ali menyeru dengan surat ini, ‘Setelah tahun ini tidak boleh lagi ada orang musyrik melaksanakan haji dan tidak boleh ada lagi orang telanjang berthawaf,’ (HR Bukhari dan Muslim). Abu Sufyan sendiri pernah memasuki masjid Madinah untuk memerbaharui kontrak perdamaian Hudaibiyah setelah dilanggar oleh Quraisy. Demikian juga rombongan tamu dari Bani Tsaqif pernah memasuki masjid Madinah. Tsamamah bin Atsal ketika dalam kondisi tawanan diikat di masjid nabawi,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405 H, juz 3, halaman 582).

Sementara Madzhab Maliki membolehkan non-Muslim untuk memasuki tanah haram kecuali masjidil haram dengan izin umat Islam dan dengan aman. Tetapi Madzhab Malik mengharamkan non-Muslim untuk masuk ke dalam masjid manapun kecuali ada uzur tertentu.

Sedangkan Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanbali mengharamkan sama sekali non-Muslim untuk masuk ke dalam masjidil haram meskipun untuk kemaslahatan tertentu. Hanya saja non-Muslim–menurut mereka–boleh memasuki masjid lain untuk sebuah hajat tertentu dengan izin umat Islam sebagaimana keterangan berikut ini:

وقال الشافعية والحنابلة: يمنع غير المسلم، ولو لمصلحة من دخول حرم مكة، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة:28/9] وقد ورد في الأثر: « الحرم كله مسجد». ويجوز عندهم للكافر لحاجة دخول المساجد الأخرى غير المسجد الحرام، بإذن المسلمين؛ لأن نص الآية في المسجد الحرام، والأصل في الأشياء الإباحة، ولم يرد في الشرع ما يخالف هذا الأصل، ولأن النبي صلّى الله عليه وسلم قدم عليه وفد أهل الطائف، فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم. وقال سعيد بن المسيب: قد كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة، وهو على شركه. وقدم عمير بن وهب، فدخل المسجد، والنبي صلّى الله عليه وسلم فيه ليفتك به، فرزقه الله الإسلام

Artinya, “Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanbali berpendapat bahwa non-Muslim sekalipun untuk sebuah kemaslahatan dilarang untuk memasuki tanah haram Mekah berdasarkan firman Allah, ‘Wahai orang yang beriman, sungguh orang musyrik itu najis. Janganlah mereka memasuki masjidil haram setelah tahun ini,’ (At-Taubah ayat 28). Di dalam atsar disebutkan, ‘Tanah haram seluruhnya adalah masjid.’ Menurut ulama dari dua madzhab ini, orang kafir boleh masuk masjid dengan izin umat Islam karena suatu keperluan kecuali masjidil haram. Pasalnya, teks ayat tersebut hanya menyinggung masjidil haram. Hal ini juga sesuai kaidah bahwa pada asalnya segala sesuatu adalah boleh. Di dalam syariat sendiri tidak ada dalil yang mengalahi hukum asal ini. Rasulullah SAW sendiri–ketika didatangi oleh rombongan kunjungan dari Thaif–menempatkan tamunya di masjid tersebut sebelum mereka memeluk Islam. Sa‘id Ibnul Musayyab mengatakan, Abu Sufyan pernah memasuki masjid Madinah ketika masih menjadi seorang musyrik. Ketika Rasulullah sedang berada di dalam masjid, ‘Umair bin Wahb pernah datang lalu memasukinya untuk membunuh Rasul. Tetapi Allah menganugerahkan Islam kepadanya,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405 H, juz 3, halaman 583).

Dari pelbagai keterangan ini, kita dapat mengatakan bahwa ulama berbeda pendapat perihal masuknya non-Muslim ke masjid selain masjidil haram. Ulama memiliki cara pandang yang khas atas Surat At-Taubah ayat 28 dan sejumlah riwayat hadits sehingga melahirkan perbedaan pendapat perihal ini.

Adapun terkait masuknya remaja non-Muslim ke dalam sebuah area di dalam masjid untuk merapatkan agenda tertentu, masalah ini perlu merujuk pada tradisi dan kesepakatan sosial setempat atau setidaknya izin pengurus masjid dengan catatan pengurus masjid mengerti perbedaan pandangan di kalangan ulama.

Demikian jawaban kami, semoga dipahami dengan baik. Demikian jawaban singkat ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.



(Alhafiz Kurniawan)
Kamis 14 Juni 2018 15:0 WIB
Perihal Hukum Shalat Id Sendiri
Perihal Hukum Shalat Id Sendiri
(Foto: pinterest)
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Redaksi Bahtsul Masail NU Online, saya mau bertanya. Pernah saya pernah bangun kesiangan di hari raya sehingga saya tidak sempat mengikuti shalat id di masjid bersama para tetangga. Apakah saya harus mengerjakan shalat id sendiri di rumah? Mohon keterangannya. Terima kasih. Wassalamu ‘alaikum wr. wb. (Abdul Hamid/Semarang).

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya yang budiman, semoga Allah SWT menurunkan rahmat-Nya untuk kita semua. Shalat id merupakan salah satu sembahyang sunah yang sangat dianjurkan. Shalat id dikerjakan secara berjamaah dengan sejumlah takbir sunah dan bacaan lantang (jahar) surat Al-Quran.

ويكبر في الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرات الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرات القيام من السجود؟ روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة رواه الترمذي

Artinya, “Seseorang bertakbir sebanyak tujuh kali pada rekaat pertama selain takbiratul ihram, dan lima kali pada rekaat kedua selain takbir berdiri dari sujud. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bertakbir sebanyak tujuh kali sebelum membaca surat pada shalat Idul Fitri dan Idul Adha, dan lima takbir pada rekaat kedua sebelum membaca surat, (HR At-Tirmidzi),” (Lihat Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hishni, Kifayatul Akhyar, [Beirut, Darul Fikr: 1994 M/1414 H], juz I, halaman 126).

Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang lebih dekat kepada madzhab Hanbali menganjurkan orang yang luput shalat id berjamaah melakukan shalat Id sendiri sebanyak empat rekaat.

فإن فاته جميع صلاة العيد استحب له قضاؤها وهو مخير في ذلك بين أن يصلي أربعا كصلاة الضحى بغير تكبير أو بتكبير كهيئتها، فيجمع أهله وأصحابه كل ذلك إليه، وله بذلك فضل كثير

Artinya, “Bila luput seluruh rangkaian shalat Id, seseorang dianjurkan mengqadha shalat Id. Ia boleh memilih shalat empat rakaat seperti shalat Dhuha dengan beberapa takbir sunah (setelah takbiratul ihram) atau tanpa takbir sunah (setelah takbiratul ihram) seperti lazimnya shalat Dhuha. Lalu ia mengumpulkan seluruh anggota keluarga dan sahabatnya. Dengan demikian ia akan mendapatn keutamaan yang banyak,” (Lihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Guniyah, [Tanpa keterangan tempat, Darul Kutub Al-Islamiyyah: tanpa catata tahun], juz II, halaman 128).

Sebenarnya para ulama berbeda pendapat perihal qadha shalat Id itu sendiri dan perihal cara mengqadhanya. Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid mendokumentasi perbedaan pendapat di kalangan para ulama sebagai berikut:

واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الإمام فقال قوم: يصلي أربعا وبه قال أحمد والثوري وهو مروي عن ابن مسعود. وقال قوم: بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال قوم: بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبير العيد. وقال قوم: إن صلى الإمام في المصلى صلى ركعتين وإن صلى في غير المصلى صلى أربع ركعات. وقال قوم: لا قضاء عليه أصلا وهو قول مالك وأصحابه.

Artinya, “Ulama berbeda pendapat perihal orang yang luput shalat Id bersama imam. Sebagian ulama mengatakan, orang itu melakukan shalat empat rekaat. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad dan Ats-Tsauri berdasarkan riwayat dari sahabat Ibnu Mas‘ud RA. Sebagian ulama mengatakan, ia harus mengqadha shalat dua rekaat dengan cara yang dilakukan imam, baca takbir dan baca surat dengan lantang (jahar) seperti yang dilakukan imam. Pendapat ini dipegang oleh Imam As-Syafi’i dan Abu Tsaur. Ulama lain mengatakan, ia cukup shalat dua rekaat tanpa lantang (jahar) baca surat dan tanpa takbir sunah. Ulama lain mengatakan, jika imam shalat id di mushalla, maka ia shalat Id dua rekaat. Tetapi jika imam shalat di luar mushalla, maka ia shalat id empat rekaat. Ada lagi ulama mengatakan, ia tidak perlu mengqadha shalat id sama sekali. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik dan pengikutnya,” (Lihat Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 2013 M/1434 H], cetakan kelima, halaman 204).

Selain itu, Ibnu Rusyd juga mencoba mengangkat argumentasi yang dibangun oleh para ulama yang berbeda pendapat perihal shalat Id sendirian dan perihal caranya. Ibnu Rusyd mencoba menguji analogi sejumlah ulama perihal shalat Id yang menjadi landasan logis yang menentukan kedudukan shalat Id.

وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي فمن قال أربعا شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف ومن قال ركعتين كما صلاهما الإمام فمصير إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء ومن منع القضاء فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعا إذ ليست هي بدلا من شيء وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر: أعني قول الشافعي وقول مالك. وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر وهذه ليست بدلا من شيء فكيف يجب أن تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته الظهر قضاء بل هي أداء لأنه إذا فاته البدل وجبت هي والله الموفق للصواب

Artinya, “Ibnul Mundzir menghikayatkan seperti pandangan Imam As-Syafi’i. Pendapat yang menyatakan shalat id sendirian berjumlah empat rekaat karena menganalogikan shalat Id dengan shalat Jum’at didasarkan pada analogi yang lemah. Sedangkan ulama yang mengatakan bahwa shalat Id sendirian berjumlah dua rekaat seperti yang dikerjakan imam merujuk pada prinsip bahwa qadha wajib dilakukan sesuai dengan sifat atau cara yang dilakukan secara tunai (adâ’an). Sementara ulama yang menyatakan bahwa shalat Id tidak perlu diqadha memandang bahwa pengerjaan shalat Id disyaratkan berjamaah dan bersama imam seperti shalat Jumat sehingga bila luput maka tidak ada ceritanya mengqadha dua maupun empat rekaat. Pasalnya, shalat id bukan gantian dari shalat lain (sebagaimana Jum’at dan zhuhur). Dua pandangan ini yang patut dipertimbangkan, yaitu pandangan Imam As-Syafi’i dan Imam Malik. Sedangkan pandangan selain keduanya lemah sekali, tidak ada maknanya. Shalat Jum’at merupakan substitusi atau gantian dari shalat zhuhur. Sedangkan shalat Id bukan substitusi dari shalat manapun sehingga bisa dianalogikan antara keduanya (shalat Id dan shalat Jumat) perihal qadhanya? Dan benar, orang yang luput shalat Jumat bukan melakukan shalat zhuhur dengan niat qadha, tetapi tunai (adâ’an) karena logikanya bila luput sesuatu harus diqadha sebagaimana adanya. Semoga Allah memberikan jalan menuju kebenaran,” (Lihat Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 2013 M/1434 H], cetakan kelima, halaman 204).

Kami menyarankan orang yang luput shalat id berjamaah untuk melakukan shalat id dua rekaat sendirian tanpa perlu jahar dan tentu tanpa khotbah. Orang yang luput itu melakukan shalat id sendiri di rumah atau di masjid dengan niat tunai (adâ’an).

Adapun perihal perbedaan pendapat di kalangan ulama, kita perlu menghargai pandangan orang lain tanpa perlu mempersoalkan masalah furu’iyah karena masing-masing ulama memiliki pertanggungjawaban dalilnya masing-masing.

Kami menyarankan umat Islam sebaiknya pasang alarm atau pengingat lainnya agar dapat berkesempatan shalat id berjamaah di masjid meskipun malamnya kita disunahkan untuk menghidupkan malam hari raya. Pasalnya, shalat id berjamaah merupakan shalat sunah yang sangat dianjurkan, memiliki keutamaan luar biasa, dan juga bentuk syiar Islam.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.



(Alhafiz Kurniawan)