IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Hubungan Kafalah dan Ujrah dalam Bunga Bank

Kamis 28 Juni 2018 20:30 WIB
Share:
Hubungan Kafalah dan Ujrah dalam Bunga Bank
Ilustrasi (via teb.hr)
Terminologi kafâlah sering dimaknai sebagai dlamân, hamâlah atau za’âmah dengan arti secara berurutan adalah jaminan, beban, dan tanggungan. Kafalah juga dimaknai sebagai akad yang mengikat (luzûm) antara seorang kafîl (pemberi jaminan) kepada pihak yang dijamin (makful lahu) atas piutang yang diberikan kepada pelaksana (al-ashîl/makful ‘anhu) untuk terlaksananya suatu proyek/pekerjaan (makful bihi). 

Pak Ahmad hendak mendirikan rumah. Ia tidak memiliki uang cash yang cukup agar pendirian rumahnya bisa berlangsung tepat waktu selama musim kemarau yang hanya berkisar 2 bulan. Untuk itu ia mengajukan pinjaman kepada para tukang dan toko bangunan sebesar dana yang dibutuhkan untuk membangun rumah.

Selanjutnya, untuk melunasinya, ia mengajukan penjaminan kepada bank demi lunasnya tanggungan tersebut. Setelah diadakan survei di lapangan, bank menyetujui usulan Pak Ahmad dan dia menanggung semua biaya kebutuhan untuk mendirikan rumah dengan risiko, Pak Ahmad harus membayar kompensasi penjaminan (ujrah/ja’lu) dengan besaran yang ditetapkan oleh bank dan bersifat ma’lum (diketahui secara jelas). 

Dari kasus ini, maka peran masing-masing pihak adalah dapat diperinci sebagai berikut:

a. Bank bertindak selaku kafil
b. Pak Ahmad bertindak selaku al-ashil atau al-makful ‘anhu
c. Tukang dan toko bangunan bertindak selaku al-makful lahu
d. Pendirian rumah merupakan al-makful bihi
e. Kompensasi yang ditetapkan oleh bank kepada Pak Ahmad disebut sebagai ujrah (upah/kompensasi) atas kafalah (jaminan) yang dilakukan, mengingat bank merupakan sebuah badan yang memiliki karyawan untuk digaji.

Pada dasarnya, relasi antara bank, Pak Ahmad, tukang, dan toko bangunan adalah boleh dalam akad kafalah dengan syarat bahwa pihak kafîl (bank) mengetahui pihak yang dijamin (Pak Ahmad) dan tujuan yang jelas dari penggunaan uang tersebut (al-makful bihi). 

Yang sering menjadi objek perdebatan dalam kafalah adalah terkait dengan ujrah/ja’lu (kompensasi) yang disyaratkan oleh kafîl kepada Pak Ahmad sebagai al-makful ‘anhu. Ada beberapa alasan yang mendasari ikhtilaf tersebut:

Pertama, menurut pendapat ulama yang melarang, bahwa jika yang ditanggung adalah berupa harta (mâl) dalam kafâlah al-mâl, sementara syarat kompensasi juga berupa harta, maka pada dasarnya hal ini sama dengan akad al-qardlu jara naf’an lil muqridl, yaitu suatu akad utang piutang yang disertai adanya syarat manfaat bagi pihak yang member utang. Tak pelak lagi maka akad semacam ini sudah masuk kategori akad ribawi sehingga ulama mengharamkannya. Contoh dari pendapat ini misalnya adalah ulama dari kalangan Hanabilah, seperti Ibnu Qudamah, ia berkata: 

ولوقال : اكفل عني ولك  ألف لم يجز ; لأن الكفيل  يلزمه الدين , فإذا  أداه وجب له على المكفول عنه، فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة، فلم يجز - انتهى

Artinya: “Seandainya ada orang berkata: Berikan jaminan kepadaku, kamu akan saya kasih 1000! (Akad seperti ini, adalah) tidak boleh karena sesungguhnya seorang kafîl terikat olehnya utang. Ketika ia menunaikan jaminan itu, maka menjadi wajib baginya menanggung orang yang dijamin sehingga layaknya utang piutang (qardlu). Maka dari itu, apabila kafîl memutuskan memungut ‘iwadl (kompensasi) maka jadilah akad tersebut menjadi utang berbuntut manfaat, oleh karena itu tidak boleh.” (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Beirut, Darul Kutub Ilmiah, tt: 6/441)

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh At-Thabary dalam kitab Ikhtilâfu al-Fuqahâ, ia berkata: 

ولو كفل رجل على رجل بمال عليه لرجل،على  جُعل (أجرة) جعله له المكفول عليه،فالضمان على ذلك باطل

Artinya: “Seandainya ada seorang laki-laki menjamin laki-laki lain dengan harta miliknya, di atas kewajiban upah yang ditetapkan kepada pihak yang dijamin, maka akad jaminan sedemikian ini adalah bathil.” (Abu Ja’far Muhammad Ibnu Jarir Al-Thabary, Ikhtilâfu al-Fuqahâ’, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, tt.: 9)

Pendapat kedua, adalah dengan menjadikan kafil selaku wakil dari al-makful ‘anh. Dalam hal ini, pihak bank yang sebelumnya hanya berperan selaku kafil (penjamin), ia juga memerankan diri selaku pihak yang mewakili Pak Ahmad dalam menanggung kewajiban Pak Ahmad kepada al-makful lahu, yaitu tukang dan toko bangunan. Selaku wakil, maka pihak bank bisa menerima ujrah dari Pak Ahmad.

Konsekuensi dari menjadikan bank selaku wakil dari Pak Ahmad adalah: (1) yang membayar tukang dan toko bangunan adalah bank, dan (2) Pak Ahmad harus memiliki sejumlah simpanan di bank tersebut sebelumnya, dan (3) bank harus mengeluarkan surat pernyataan resmi yang diberitahukan kepada al-makful lah (tukang dan toko bangunan), bahwa segala transaksi yang berkaitan dengan tanggungan Pak Ahmad kepada mereka adalah harus melalui bank. Kendala jika memakai akad wakalah ini adalah, sulitnya diterapkan bila untuk skala hubungan orang per orang. Antara tukang dan orang yang menyuruh umumnya adalah saling berinteraksi terkait dengan upah dan lain sebagainya. Masak tukang mau mengambil upahnya saja harus melalui mekanisme bank? Tentu hal ini akan memberatkan salah satu pihak yang berinteraksi. 

Alternatif lain adalah Fatwa DSN MUI: No. 11/DSN-MUI/IV/2000 yang menyebutkan bahwa kafalah bil ujrah, yaitu kafalah yang disertai dengan upah hukumnya adalah boleh, dengan catatan bahwa upah yang ditetapkan tidak memberatkan salah satu pihak. Jika memberatkan maka masuk kategori unsur riba yang أضعافا مضاعفة sehingga hukumnya haram. 

Keputusan MUI ini memiliki beberapa pertimbangan dasar, yang salah satunya menjadi hal yang paling penting adalah bahwa beberapa pihak kadang kesulitan untuk mendirikan usaha disebabkan tidak memiliki dana. Agar mendapatkan dana yang dimaksud, ia membutuhkan pihak lain untuk menjaminnya. Dan salah satu pihak yang menjamin dan direkomendasikan dalam fatwa itu adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK). Dengan demikian, maka ujrah dari al-makful ‘anh adalah dibayarkan kepada pihak LKS atau LKK. Dalam bahasa LKK, ujrah ini dinamakan sebagai bunga kredit. Namun dalam LKS, ujrah ini disebut sebagai tarif. Disyaratkan dalam fatwa DSN tersebut, bahwa besar ujrah harus ditentukan di muka dan harus disepakati bersama.

Fatwa DSN MUI ini secara tidak langsung turut melengkapi hasil keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU yang telah digelar sejak tahun 1992. Dalam keputusan itu, disinyalir bahwa bentuk pinjaman produktif ke bank adalah masuk unsur diperbolehkan. Mengapa hal ini diperbolehkan? Berlakunya akad jaminan (kafalah) umumnya hanya terdapat pada paket pinjaman produktif. Adapun untuk paket konsumtif, keberadaan makful lah ini yang tidak ditemukan, sehingga berujung pada akad qardlu. Akibatnya, ujrah yang dibayarkan ke LKK/LKS lewat paket kredit konsumtif ini menjadi akad ribawi sebagaimana yang dimaksud oleh Ibnu Qudamah di atas. Wallahu a’lam bish shawab.


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri, P. Bawean, Gresik, Jatim


Baca juga: Hukum Pinjam Uang ke Bank untuk Membeli Rumah
Share:
Rabu 27 Juni 2018 8:30 WIB
Mengenal Trading Binary Option
Mengenal Trading Binary Option
Ilustrasi (valasonline.com)
“Tak kenal maka tak sayang.” Demikianlah sebuah pepatah berujar. Seolah pepatah ini mengingatkan kita agar jangan buru-buru benci dulu terhadap sesuatu, atau sebaliknya jangan buru-buru suka dulu terhadap sesuatu sebelum benar-benar mengenal dirinya. Indah nian pepatah ini. Selaras dengan maksud sebuah hadits agar mencintai sekadarnya dan membenci sesuatu dengan sekadarnya! Jangan-jangan sesuatu yang dibenci, kelak malah yang dicintai. Sebaliknya, yang sekarang dicintai, ternyata di belakang justru yang dibenci. 

Trading binary option. Pertama kali ketika dihadapkan dengan istilah ini, penulis langsung fokus pada kata “binary” (dua) dan “option” (pilihan). Dua pilihan. Memilih apa, dan bagaimana cara memilih? Itulah yang membuat penasaran penulis. Akhirnya, penulis coba mengkajinya lebih mendalam lagi. 

Trading binary option. Ya, itulah nama dari salah satu brand besar dewasa ini di antara beberapa brand lain yang dimunculkan oleh para spekulan pasar. Sebenarnya, trading binary ini mencakup beberapa trading lain, antara lain trading forex, trading cryphto, commodity, indeks saham, dan lain-lain. Masing-masing jalur trading disediakan oleh sebuah situs broker yang berupa perusahaan penyedia jasa layanan trading.

Perlu pembaca ketahui bahwa trading binary merupakan sebuah upaya perdagangan yang dilakukan dengan jalan membeli valuta asing via online berdasar pergerakan kurs uang di bursa internasional dengan pola kurs yang “fluktuatif”, bisa naik dan bisa turun. Sifat fluktuatifnya ini yang tidak bisa diprediksi oleh kalangan awam. Ia hanya bisa diprediksi oleh orang yang memang sudah ahlinya dan mengenal pergerakan pasar uang. 

Karena bergantung pada cepatnya fluktuasi daya akses peer atau jaringan online yang digunakan oleh individu trader, maka sebagai langkah keadilan pasar agar individu yang terlibat di dalam “trading binary option”, tidak dirugikan, maka sistem “broker trading binary option” selalu menyediakan: 

1. Tutorial cara bertrading
2. Membatasi waktu jatuhnya opsi trader
3. Menyediakan predictor robotic

Ketiga fasilitas ini adalah selaras dengan kepentingan individu trader untuk menetapkan “detik deal transaksinya” sehingga kemudian uangnya bisa ditukar pada waktu jatuh tempo detik itu. Selain itu, ketiga fasilitas di atas juga memiliki hubungan dengan daya akses internet yang dipergunakan oleh trader dengan informasi sumber. Makanya, setiap situs broker di awal pengenalannya selalu menyarankan kepada trader agar menyediakan daya akses internet yang baik dan cepat seiring pergerakan kurs di setiap detiknya yang fluktuatif dan berubah terus.

Di dalam trading option, seorang trader hanya memiliki dua spekulasi pilihan, yaitu memilih naik atau turun dengan batas waktu ketika mulai menekan “deal” sampai waktu jatuh tempo (waktu kadaluarsa). Saat kadaluarsa inilah, transaksi yang sebenarnya terjadi. Oleh karena ada kemungkinan bahwa kurs di waktu kadaluarsa (waktu trading yang sebenarnya) itu naik atau turun terhadap mata uang yang hendak ditukarnya, maka dilengkapilah predictor robotic pada situs broker yang bisa dimanfaatkan oleh trader sebagai panduan transaksinya.

Jika dalam pasar bursa konvensional (misalnya: Bursa Efek Jakarta (BEJ)), umumnya prediksi dilakukan oleh seorang Akuntan Publik atau seorang Perantara Pedagang Efek. Namun, dalam trading binary option, karena tidak mungkin individu mengambil seorang konsultan berupa akuntan publik atau perantara pedagang efek, maka fungsi keduanya dilakukan langsung oleh mesin yang akuntabel yang kemudian dinamakan sebagai predictor robotic. Sekali lagi, predictor robotic di sini sifatnya hanyalah membantu analisa harga bagi trader di detik kurs transaksi yang dikehendakinya, dan bukan digunakan sebagai penentu harga beli. Memahami fungsi dan peran Akuntan Publik (AP) dan Perantara Pedagang Efek (PPE), berarti faham dengan fungsi “predictor robotic” yang disediakan oleh situs broker trading binary option.

Trading binary option yang kita kaji sekarang, memang sengaja diciptakan sebagai bentuk perluasan makna (derivatif) dari perdagangan saham di pasar langsung Bursa Efek. Bedanya hanyalah terletak pada wasilah trading “binary option” yang dilakukan secara online. “Efek” yang berupa “deposit” diinvestasikan secara langsung oleh individu “trader” lewat jasa “perusahaan binary” yang akuntabel dalam kurun waktu yang ia “pilih” sendiri. Perusahaan penyedia jasanya disebut sebagai pihak broker. Dengan demikian, kedudukan broker ini kurang lebih adalah sama dengan Bursa Efek sebagai lokasi (majelis) transaksi perdagangan. Oleh karena ia berperan sebagai tempat dan wasilah transaksi, maka peran dan kredibilitas broker  sangat diperlukan. Dan oleh karenanya pula, seorang trader wajib meneliti terlebih dahulu tingkat akuntabilitas dari wasilah ini sebelum memutuskan diri melakukan trading.

Berikut ini, pengaji sajikan beberapa unsur / pihak yang terlibat dalam trading binary option yang penting untuk diketahui agar kelak kajian fiqih transaksi kita bisa lebih mengerucut. 

1. Trader, selaku individu yang memutuskan untuk melakukan dagang. Peran trader, adalah: selaku investor dan pengambil keputusan transaksi (opsi).

2. Asset yang diperdagangkan. Aset dalam trading binary option ini bisa meliputi “pasangan mata uang asing” (USD/EUR, AUD/USD, GBP/USD, IDR/USD), aset komoditas (misalnya: minyak bumi, emas, tembaga, gandum, kopi, dan lain-lain), Saham (Google, Microsoft, Alibaba, Facebook, Citibank, Boeing), dan Indeks Saham. 

3. Broker, contohnya adalah Olymp Trade, IQ Option, yang berkantor di Limassol, Cyprus dan beroperasi sejak tahun 2013. Peran dari Broker ini setara dengan Bursa Efek. Bedanya, kalau Bursa Efek adalah pasar langsung yang mempertemukan penjual dan pembeli, sementara broker merupakan pasar tidak langsung karena trader harus berhadapan dengan media online. 

4. Predictor robotic, yang berperan memberikan analisis pergerakan pasar sehingga seorang trader bisa melakukan “taksiran spekulatif” harga aset dalam rentang waktu yang telah ditetapkan lewat option-nya. 

5. Option. Option ini dibatasi berdasarkan rentang waktu yang dipilih oleh trader dalam melakukan spekulasi trading. Sekali lagi “opsi” sifatnya berbanding lurus dengan daya akses internet trader dan trend pasaran komoditas / aset / kurs mata uang di dunia yang berlangsung cepat. Kurs detik dan menit ini bisa jauh berbeda dengan kurs 30 menit kemudian. 

6. Deposit merupakan tabungan virtual seorang trader. Perannya menyerupai Bank Kustodian, yaitu tempat menyimpan/menitipkan aset milik trader. Bedanya, pihak trader bisa mengendalikan depositnya secara langsung detik dan menit itu juga ia membutuhkan tanpa melalui proses perjalanan yang rumit.

7. Kecepatan Akses Internet dan Perangkat komputer, sebagai wasilah bagi trader untuk melakukan transaksi. Peran daya akses internet dan jaringan komputer (pair section) sangat menentukan bagi ketepatan predictor dan waktu transaksi.

Menilik dari sisi peran masing-masing unsur pendukung trading binary option, ada kemiripan dengan unsur yang terdapat dalam pasaran bursa efek saham. Bedanya, adalah trading binary option dilakukan via jaringan networking online. Pangkal pokok persoalan fiqih trading ini terletak pada “tingkat kepercayaan harga aset” yang fluktuatif sehingga cenderung spekulasi dalam menentukannya. Perhatikan tampilan harga predictor robotic terhadap pasangan AUD/USD berikut ini! Anda perhatikan kurs AUD terhadap USD pada detik 12.10 WIB cenderung berbeda dengan kurs AUD terhadap USD di detik 12.15 WIB, 12.20 WIB, 12.25 WIB, dan seterusnya. “Sifat pergerakan kurs” merupakan “trend pasar” yang berlangsung setiap hari dan akan selalu begitu disebabkan setiap detik terjadi transaksi yang masuk di berbagai belahan dunia sehingga menyebabkan grafik pasar menjadi naik atau turun (fluktuatif).


   
Spekulasi binary option terjadi akibat trader tidak mengetahui harga barang yang dibelinya berdasar “kurs di muka”. Seperti misalnya, harga rupiah di 5 menit nanti terhadap dolar sebesar 14 ribu per satu dolar, pada 10 menit, rupiah bisa saja berubah menjadi naik Rp. 14.010 rupiah, atau sebaliknya bergerak turun ke Rp. 13.990, misalnya. Gerak naik dan turun yang tidak diketahui oleh trader ini menyebabkan unsur spekulasi ini menjadi ada. Apakah spekulasi ini termasuk maisir  atau perjudian? 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa “trading option” menyimpan unsur maisir atau perjudian berdasar unsur spekulatif tersebut. Pengaji sendiri juga pernah menghukumi masalah seputar “trading binary option” ini berdasarkan keputusan Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002. 

Baca: Hukum Produk 'Binary Option' dan 'Swap Free' 
Pada kesempatan berikutnya penulis akan coba kupas versi face to face antara Fawa MUI yang memutus sebagai maisir (judi) dan tren pasar di binary option. Semua itu agar menambah wawasan kita dalam dunia fiqih dan bekal bagi para fuqaha’ lain untuk lebih mendalaminya sehingga bisa menghasilkan keputusan kolektif di tubuh Lembaga Bahtsul Masail NU. Insyaallah. Wallahu a’lam.


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Gresik Jatim

Jumat 22 Juni 2018 21:0 WIB
Memahami Makna Spekulasi dalam Perjudian dan Pasar
Memahami Makna Spekulasi dalam Perjudian dan Pasar
Ilustrasi (iStock)
Dalam Al-Qur’an telah disinggung bahwa judi merupakan perbuatan kotor, ciri khas dari amaliah setan (QS. Al-Maidah: 90). Judi sering dicirikan sebagai sebuah tindakan spekulatif menebak-nebak keberadaan sesuatu yang berada di balik tirai. Bila sang penebak beruntung, maka ia bisa mendapatkan ‘iwadl (‘ganti rugi/keuntungan’, red), dan bila ia gagal, maka harta miliknya yang dipasang sebagai taruhan akan diambil oleh pihak lain yang benar dalam menebak. Jadi, judi itu identik dengan taruhan dan spekulasi.

Judi dalam sebuah perlombaan ditengarai sebagai ajang taruhan antar-peserta lomba. Semua peserta lomba tanpa kecuali mengumpulkan barang miliknya yang dipertaruhkan, kemudian dilakukan perlombaan, dan pemenangnya berhak mengambil semua bagian yang dikumpulkan tadi sebagai iwadl.

Unsur judi dalam lomba ini hilang, manakala ada salah satu dari peserta lomba berperan sebagai muhallil. Muhallil adalah pihak peserta lomba yang keberadaannya berlaku sebagai penyebab halalnya ‘iwadl yang terkumpul. Dengan keberadaan muhallil ini, sifat maisir menjadi hilang dan berubah menjadi musâbaqah (lomba adu cepat) dan munâdlalah (lomba adu ketangkasan). Sementara ‘iwadl yang terkumpul kurang satu–karena muhallil tidak ikut mengumpulkan–telah berubah kedudukannya menjadi hadiah dan bukan lagi menjadi barang yang dipertaruhkan. Inilah sebagian dari ciri-ciri judi itu. 

Singkatnya, dalam setiap judi, terdapat unsur:
1. Adanya tindakan yang bersifat spekulatif (untung-untungan)
2. Adanya barang yang dipertaruhkan dan 
3. Pihak yang benar dalam spekulasinya menjadi pemenang (penerima untung) sementara pihak yang salah dalam spekulasi akan berlaku sebagai pihak yang dikalahkan (merugi).
Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan dalam perjudian. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Setiap kasus perjudian, wajib memenuhi ketiga syarat di atas. Keluar satu syarat saja, maka tidak bisa dinamakan judi (maisir) yang diharamkan.

Sekarang, mari kita bahas makna spekulasi dalam pasar. Benarkah bahwa spekulasi pasar termasuk bagian dari perjudian (gambling)?

Untuk memahami makna spekulasi pasar itu, kita bawa pada ilustrasi yang memudahkan. Kita awali dari ilustrasi sederhana. Tentu saudara ingat dengan sebuah jajanan anak kecil, yang berisi permen dan di dalamnya tersimpan nomor undian, bukan? Bila beruntung maka ia bisa mendapat hadiah di atasnya. Namun bila gagal, ia hanya mendapat permen dua butir yang harganya tidak setara dengan uang untuk membelinya. Dulu jajanan ini banyak tersebar di kios-kios kampung pengkaji berasal. Namun, akhir-akhir ini sudah tidak begitu marak lagi seperti dulu. Jajanan ini oleh orang Jawa diistilahkan dengan bahaa ngepris, yang asalnya dari kata price.

Jajanan dengan contoh di atas, adalah masuk unsur spekulasi pasar kategori judi. Apa alasannya: 

1. Pembeli tidak membeli permennya, melainkan ia berorientasi pada hadiah yang menggiurkan dan terpajang di atasnya (terdapat unsur taruhan).

2. Pembeli harus memilih pilihan yang masuk kategori “untung-untungan” tanpa adanya “pengetahuan” sama sekali dengan nomor yang tersimpan di antara permen itu (bai’ majhūl). Dengan bahasa lain, sambil merem dan setengah ngantuk pun bisa (terdapat unsur spekulasi)

3. Kalau beruntung dapat nomor bagus, maka ia beroleh hadiah, dan jika tidak beruntung, ya ia dapat permennya saja, atau bahkan hanya nomornya saja (terdapat unsur adanya pihak yang dikalahkan dan diambil hartanya)

Itulah salah satu contoh kasus spekulasi pasar yang masuk unsur judi (maisir). Dasar ini bisa kita gunakan untuk memahami prinsip maisir dalam pasar yang lain.

Kita beralih pada kasus spekulasi pasar yang lain. Di tanah tempat kelahiran penulis, tepatnya Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, para petani memiliki pola dan gaya bercocok tanam yang unik. Keunikannya adalah mereka memiliki sebuah firasat harga barang di pasaran. Padahal, mayoritas hanyalah sebagai petani, dan mengetahui harga pasar hasil pertaniannya kalau pas menepati waktu panen saja atau berdasar informasi dari pedagang. 

Pola bercocok tanam petani yang berdasar tren informasi harga pasar dan tabiat harga hasil pertanian, telah mendidik warga desa untuk arif dalam bercocok tanam. Misalnya, harga cabai merah umumnya naik pada kisaran bulan Januari dan Februari. Pada waktu bulan Maret dan April, bahkan sampai Mei, “seringnya” adalah harga cabai anjlok (turun). Lonjakan harga cabai kembali terjadi manakala sudah memasuki bulan Juni, Juli dan Agustus.

Tabiat harga pasar ini secara tidak langsung mempengaruhi gaya bercocok tanam petani desa tersebut. Karena usia cabai siap panen adalah minimal adalah 70-90 hari setelah tanam, maka pada kisaran bulan Oktober, di akhir musim kemarau, petani ada yang sudah berani untuk memasukkan bibit tanaman ke ladangnya. Padahal risikonya sangat besar, yaitu petani harus setiap pagi dan sore menyirami bibit yang sudah dimasukkan ke ladang itu, sementara tanah benar-benar dalam kondisi kering karena tidak ada air. Bisa diibaratkan, rumput jalanan pun ikut kering. Jika petani melakukan hal ini, maka setidaknya pada pertangahan atau akhir Januari, ia sudah bisa memetik buahnya dengan harga yang jarang dijumpai meleset dari perkiraan. 

Sepekulasi petani dalam menanam yang berdasarkan “tren harga” pasar, sehingga berbuah pada “harga jual cabai” yang mahal tepat pada “waktu panen,” tidak bisa disebut sebagai perjudian. Meskipun, dasarnya adalah sama-sama berangkat dari makna sepekulasi (untung-untungan). Adanya usaha yang dilakukan petani untuk merawat tanamannya, menjadi dasar penghilang makna taruhan. Karena di dalam taruhan tersimpan unsur ketiadaan juhdun (usaha/kerja). Tren pasar juga dimaknai sebagai tabiat pasar dan setara kedudukannya dengan adat/tradisi yang dalam fiqih menempati kategori ‘urf (kebiasaan berdasar pengetahuan). 

Nah, berdasar uraian ini, penulis berharap pembaca bisa membedakan, apa yang dimaksud dengan spekulasi dalam perjudian yang dilarang oleh syara’ dengan spekulasi pasar yang berpatokan pada adat/tradisi harga pasar. Dengan dasar pemahaman ini, kita tidak akan ragu lagi untuk masuk pada level kajian “spekulasi pasar” yang sedikit lebih rumit. Dan akhirnya, semoga bermanfaat! Wallahu a‘lam bish shawab.


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Gresik, Jatim
 

Senin 18 Juni 2018 9:0 WIB
Syarat agar Perdagangan di Bursa Efek Sah secara Fiqih
Syarat agar Perdagangan di Bursa Efek Sah secara Fiqih
Ilustrasi (bbj.hu)
Pasar efek atau yang dikenal dengan istilah bursa efek, secara tradisional pada dasarnya adalah gambaran dari sebuah pasar surat berharga perusahaan yang terjadi di antara wakil-wakil perusahaan, baik emiten (perusahaan penerbit efek) maupun investor selaku pembeli efek. Keberadaan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) berperan selaku hakim yang menengahi transaksi, sementara saksi-saksinya terdiri atas perusahaan efek, biro administrasi efek, dan bank kustodian selaku tempat menyimpan efek-efek yang hendak diperjualbelikan. Sederhananya, sistem ini menyerupai orang yang jualan rumah dengan sejumlah pihak yang turut dilibatkan untuk menjamin keabsahan transaksi jual beli rumah. Dengan demikian, menimbang dari sisi sistem operasionalnya, maka bursa efek adalah boleh dari sisi fiqih.

Baca: Cara Gampang Mengenal Bursa Saham dalam Tinjauan Fiqih
Akan tetapi, karena dalam bursa efek, pihak yang terlibat dan berperan dalam transaksi di satu sisi adakalanya pemilik perusahaan sendiri, sementara di sisi yang lain kebanyakan dihuni oleh wakil-wakil perusahaan yang terdiri atas akuntan publik (wakil emiten) dan perantara pedagang efek (wakil investor), maka setidaknya ada syarat ketentuan agar sebuah perdagangan efek menjadi sah secara fiqih. Apakah syarat itu?

Pertama, yang harus diperhatikan adalah soal ketentuan harga. Dalam wahana fiqih klasik, sebuah harga dalam transaksi jual-beli adalah disyaratkan harus ma‘lûm (diketahui secara jelas). Bayangkan, Anda pergi ke warung kopi, lalu membeli kopi ditambah mengambil pisang goreng, sementara Anda tidak tahu berapa harga pisang goreng tersebut dijual. Maka hukum asal mengambil pisang goreng tadi adalah tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena harganya tidak ma‘lum bagi Anda. Inilah, syarat ma‘lum ini bersifat mutlak dalam fiqih Syafi’iyah, namun tidak dalam fiqih ahnaf (istilah lain dari ulama kalangan madzhab Hanafi). 

Tidak hanya berhenti sampai di situ, syarat ma’lum ini juga berlaku untuk barang yang memiliki dua harga. Tidak boleh menjual sebuah aset dengan dua harga sekaligus. Misalkan, seorang tuan tanah menjual tanah miliknya secara kredit dan tunai tanpa ada kejelasan transaksi di majelis khiyarnya, yaitu antara dibeli secara kreditkah, atau tunaikah. Jika terjadi hal yang semacam ini, maka sudah barang pasti tidak diperbolehkan. Pihak penjual dan pembeli harus menetapkan harga terlebih dahulu. Seperti misalnya: “Aset ini saya beli secara tunai”. Atau ucapan seorang pembeli: “Aset ini saya beli secara kredit.” Jika dibeli secara kredit, berarti transaksinya masuk unsur transaksi jual beli kredit (bai’ taqshith). Jika dibeli secara tunai, maka transaksinya masuk unsur jual beli tunai (hālan). Jika dibeli dalam bentuk tangguh, maka transaksinya masuk unsur jual beli tangguh (bai’muajjalan). Intinya bahwa harus ada kejelasan harga sebelum berpisah majelis. 

Terkait dengan ketentuan harga wajib bersifat ma’lum ini, Imam Nawawi dalam Al-Muhadzab, Juz 2 halaman 20-21 menjelaskan sebagai berikut:

روى أبو هريرة رضي الله عنه قال “نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة” فيحتمل أن يكون المراد به أن يقول بعتك هذا بألف نقداً أو بألفين نسيئة فلا يجوز للخبر ولأنه لم يعقد على ثمن معلوم ويحتمل أن يكون المراد به أن يقول بعتك هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف فلا يصح للخبر ولأنه شرط في عقد وذلك لايصح فإذا سقط وجب أن يضاف إلى ثمن السلعة بإزاء ما سقط من الشرط وذلك مجهول فإذا أضيف إلى الثمن صار مجهولاً فبطل

Artinya: “Abu Hurairah RA telah meriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW telah melarang dua transaksi dalam satu transaksi jual beli. Salah satu model transaksi sebagaimana dimaksud dari hadits ini adalah seandainya ada yang berkata aku jual aset ini seharga 1000 secara tunai dan 2000 secara kredit. Dengan demikian, maka tidak boleh [sebuah transaksi dilakukan] hanya berdasar suatu kabar, karena sama saja dengan tidak dilaksanakan dengan harga yang ma’lum. Hadits ini juga memuat maksud bilamana seseorang berkata, aku jual ini dengan harga 1000 dengan syarat kamu menjual rumahmu padaku sebesar 1000. Transaksi semacam tidak sah dilaksanakan bila hanya berdasar khabar. Dan karena keberadaan harga ma’lum adalah disyaratkan dalam aqad maka tidak sah bilamana model transaksi terakhir terjadi. Apabila transaksi (harga tidak ma’lum) terlanjur terjadi, maka jalan keluarnya adalah wajib disandarkan pada “harga umum barang dijual” dengan mengabaikan apa-apa yang menjadikan gugur transaksi dari sisi syarat. Hal yang menggugurkan transaksi adalah ketidaktahuan harga, sehingga apabila transaksi dipaksa bersandar pada harga majhul ini, maka jadilah transaksi majhuul sehingga (harus) batal.”

Apakah unsur “kejelasan harga” ini ada dalam pasar bursa? 

Harga sebuah efek dalam pasar bursa efek ditentukan oleh Perusahaan Efek. Fungsi dari Perusahaan Efek ini diatur dalam PP No. 45 Tahun 1995 Pasal 32. Personalia Perusahaan Efek ditetapkan oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal). 

Dalam ilustrasi jual beli rumah, sebagaimana tulisan sebelumnya, peran perusahaan efek ini layaknya Pak RT yang merupakan bawahannya Pak Kepala Dusun. Pak RT memiliki warga yang berada di bawah naungannya. Perusahaan Efek juga memiliki warga yang menjadi anggotanya, yaitu terdiri dari perusahaan-perusahaan emiten dan investor, atau wakil-wakil dari keduanya. Fiktif atau tidak fiktifnya sebuah efek, dan berapa harga efek dari masing-masing aset perusahaan anggota, adalah merupakan ketetapan perusahaan efek. Emiten dan Investor tidak bisa membuat sendiri harga efek yang hendak dijual atau dibeli oleh keduanya. Nah, jelas bukan? 

Demikianlah, sebagai kesimpulan akhir dari kajian bursa efek ini, berdasar harga, keberadaan jual beli efek di pasar bursa adalah tidak memiliki kendala hukum secara fiqih. Adanya pihak penjamin efek, seperti Bapepam dan perusahaan efek, menjadikan harga efek menjadi ma’lum oleh wakil-wakil perusahaan. Wakil-wakil perusahaan tinggal melakukan analisa pergerakan pasar untuk mendapatkan deviden / keuntungan jual beli, kemudian melakukan aksi borong efek atau melegonya jika didapati ada trend positif pasar.

Dengan demikian, tinggal satu catatan yang bisa menjadi kendala secara fiqih, yaitu wakil yang diangkat oleh perusahaan. Namun, sisi personal wakil ini tidak bersangkutan langsung dengan hukum pasar bursa. Hukum personalia wakil berhubungan erat antara individu wakil dengan perusahaan yang diwakilinya. Jujur atau tidak jujur seorang wakil berpengaruh terhadap relasinya dengan perusahaan.

Semoga keterangan singkat ini mampu mengurai pernik fiqih transaksi pasar bursa efek. Kajian berikutnya insyaallah akan dibicarakan beberapa trending topic dewasa ini, pasar binary option sebagai soal turunan dari pasar bursa. Insyaallah! Akhirnya semoga bermanfaat! Wallahu a’lam bish shawab. 


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri P. Bawean, Gresik, Jatim