IMG-LOGO
Fiqih Perbandingan

Perbedaan Ulama soal Daging Sembelihan Tanpa Mengucap Basmalah

Kamis 26 Juli 2018 17:30 WIB
Share:
Perbedaan Ulama soal Daging Sembelihan Tanpa Mengucap Basmalah
Ilustrasi (wa-gulf.com)
Tak terasa sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Dzul Hijjah, yang sering disebut dengan bulan kurban atau bulan haji, sebab di dalam bulan ini terjadi beberapa peristiwa penting bagi kaum muslimin, sebut saja salah satunya adalah memotong hewan kurban.

Hukum memotong kurban sendiri adalah sunnah muakkad, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Qasim al-Ghazzi:

وَالأُضْحِيةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ؛ فَإِذَا أَتَى بِهَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ كَفَى عَنْ جَمِيْعِهِمْ. وَلَا تَجِبُ الْأُضْحِيةُ إِلَّا بِالنَّذْرِ

“Berkurban hukumnya sunnah muakkad kifayah; apabila satu orang berkurban untuk keluarganya maka sudah mencukupi semuanya, dan tidak wajib berkurban kecuali jika ia bernadzar. (Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, Fathul Qarîb al-Mujîb fî Syarh Alfâdhit Taqrîb, Beirut, Daar Ibn Hazm, 2005, halaman 311)

Proses penyembelihan hewan sangat penting, karena hal ini menyangkut juga dengan diterima atau tidaknya pahala kurban kita. Beberapa anjuran dalam pelaksanaan kurban penting diperhatikan, seperti menyembelih hewan kurban mesti dilakukan setelah selesai shalat Id (tidak boleh sebelum shalat Id), dan menggunakan pisau yang tajam agar tidak terlalu menyakiti hewan sembelihan.

Namun, bagaimana dengan hukum membaca basmalah atau menyebut nama Allah bagi tukang jagal ketika proses penyembelihan?

Di sini ada dua pendapat yang masyhur, yaitu Jumhur (mayoritas ulama, dalam hal ini Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah) dan Hanafiyah. Jumhur berpendapat bahwa hukumnya sunnah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi:

وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الذَّبْحِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا (التَّسْمِيَةُ) فَيَقُوْلُ الذَّابِحُ «بِسْمِ اللهِ». وَالْأَكْمَلُ «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ»؛ فَلَوْ لَمْ يُسَمِّ حَلَّ الْمَذْبُوْحُ.

“Lima perkara yang disunnahkan ketika menyembelih. Pertama, menyebut nama Allah. Artinya, si penyembelih menyebut ‘bismillah’, dan paling sempurnanya adalah 'bismilLahirrahmanirrahim'; seandainya dia tidak menyebut nama Allah maka tetap halal sembelihannya. (Syekh Muhammad bin Qasim, Fathul Qarîb al-Mujîb fî Syarh Alfâdhit Taqrîb, Beirut, Daar Ibn Hazm, 2005, halaman 313)

Berbeda dari Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa menyebut nama Allah dalam sembelihan hukumnya wajib. Hal ini mereka dasarkan pada Surat al-An’am ayat 121:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ 

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.” (Q:S Al-An’am: 121)

Hanafiyah tidak men-takhsish (merinci penjelasan) ayat di atas dengan hadits ahad, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ

Rasulullah Saw bersabda: “Sembelihan Muslim halal, dengan menyebut nama Allah (ketika menyembelih) maupun tidak.” (Sunan al-Baihaqi)

Jumhur ulama memperbolehkan menyembelih tanpa mengucap basmalah karena men-takhsish ayat dalam Surat Al-An’am itu dengan hadits tersebut. Dasar perbedaanya berakar dari boleh tidaknya men-takhsish dalil qath’i seperti Al-Qur’an dengan dalil dhannî seperti hadits ahad yang belum mencapai derajat mutawatir. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Ushûl al-Fiqh al-Islâmy:

رَأَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ تَخْصِيْصُ الْعَامِ الْقَطْعِيِّ بِالظَّنِّيِّ: لِأَنَّ دِلَالَةَ العَامِ عَلَى أَفْرَادِهِ قَطْعِيَّة، وَقَطْعِيُّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ لَا يَصِحُّ تَخْصِيْصُهُ بِالظَّنِيِّ كَخَبَرِ الوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ، لِأَنَّ التَّخْصِيْصَ عِنْدَهُمْ التَّغْيِيْرُ، وَمُغَيِّرُ الْقَطْعِيُّ لَايَكُوْنُ ظَنِّيًّا

“Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh men-takhsish dalil ‘âm yang qath’î (bersifat pasti) dengan yang dhannî (kurang pasti), sebab dalil ‘âm bersifat pasti secara individunya, dan sifat pasti pada Al-Qur’an dan hadits mutawatir tak dapat di-takhsish dengan dalil dhannî seperti khabar wahid dan qiyas, karena takhsish menurut mereka adalah perubahan, dan sesuatu yang dhannî (kurang pasti) tak dapat mengubah sesuatu yang qath’î (pasti).” (Syekh Wahbah Zuhaili, Ushûl al-Fiqh al-Islâmy, Daarul Fikr, Damaskus, cetakan pertama tahun 1986, juz pertama halaman 252)

Baca juga:
Ini Tiga Ilmu Bantu untuk Memahami Hadits Rasulullah
Dialog Para Imam Mazhab soal Hadits
Oleh karena itu ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sembelihan yang tidak disertai asma Allah tidak halal. Adapun dalam permasalahan takhsish dalil qath’î dengan dhannî, ulama Jumhur membolehkannya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Ushûl al-Fiqh al-Islâmy:

وَأَجَازَ الْجُمْهُوْرُ هَذَا التَّخْصِيْصَ: لِأَنَّ دِلَالَةَ الْعَامِّ عَلَى أَفْرَادِهِ ظَنِّيَّةً، فَيَجُوْزُ تَخْصِيْصُهُ بِالدَّلِيْلِ الظَّنِّيِّ مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسِ.

Ulama Jumhur membolehkan takhsish ini (qatha‘î dengan dhannî), sebab dalil ‘am bersifat dhannî secara individunya, maka boleh men-takhsish dalil qatha‘î dengan dalil dhannî berupa khobar wahid dan qiyas. (Syekh Wahbah Zuhaili, Ushûl al-Fiqh al-Islâmy, Daarul Fikr, Damaskus, cetakan pertama tahun 1986, juz pertama halaman 252)

Begitulah penjelasan seputar perbedaan ulama dalam sembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika penyembelihannya. Ulama Jumhur berpendapat boleh dimakan, dan Hanafiyah tidak. 

Kita sebagai warga Indonesia yang kebanyakan menganut mazhab Syafi’i tentunya tak masalah memakannya. Namun diusahakan bagi para jagal hewan kurban untuk tetap menyebut nama Allah ﷻ karena itu merupakan bagian dari sunnah yang dijalankan oleh Rasulullah ﷺ. Wallahu a’lam. (Amien Nurhakim)

Tags:
Share:
Jumat 20 Juli 2018 7:0 WIB
Ragam Pendapat Ulama soal Jumlah Minimal Jamaah Shalat Jumat
Ragam Pendapat Ulama soal Jumlah Minimal Jamaah Shalat Jumat
Masjid sekitar kita penuh setiap Jumat siang. Orang-orang beranjak menunaikan ibadah shalat Jumat di tempat kerjanya masing-masing. Karena Jumat masih hari kerja, maka kantor dan berbagai instansi pun turut menyelenggarakan ibadah Jumat. 

Salah satu hal yang mungkin musykil bagi sebagian kita adalah ada beberapa masjid di fasilitas umum, seperti stasiun, bandara, atau sentra perbelanjaan, yang ternyata difungsikan juga untuk shalat Jumat. Tertera jadwal imam dan khatib. Masalahnya, di sana tidak setiap hari tempat seperti itu ramai, dan terkadang orang yang Jumatan juga tak banyak.

Syarat wajib serta syarat sah pelaksanaan shalat Jumat adalah ia mesti dilakukan secara berjamaah. Shalat Jumat yang tidak dilakukan secara berjamaah itu tidak sah menurut fiqih.

Perlu diketahui shalat Jumat secara berjamaah mesti melampaui batas minimal sejumlah orang. Jika jumlah jamaah terpenuhi, maka shalat Jumat menjadi wajib bagi orang yang berdomisili di sekitar masjid, serta jumlah ini yang menentukan sah tidaknya ibadah Jumat.

Mengapa mesti berjamaah? Nabi memang disebutkan tidak pernah melaksanakan shalat Jumat sendirian. Begitu pula pendapat para ulama tentang ayat berikut:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah menuju dzikrullâh dan tinggalkanlah jual beli. Itulah yang baik buat kamu jika kamu mengetahui.” (QS Al Jumu’ah: 9)

Ayat di atas menggunakan lafal fas‘au, yang menunjukkan persona jama’ (lebih dari satu orang), dan sasaran perintah ini adalah untuk umat muslimin. Dari shighat (persona) jama’ inilah diskusi seputar batas minimal sembahyang Jumat bermula.

Kata benda jama’ atau plural, secara bahasa bermakna sesuatu yang lebih dari satu. Namun secara lumrah, penggunaan shighat jama’ ini terkait kumpulan yang lebih dari tiga atau empat. Dari pemahaman ini saja, muncul ragam pendapat jumlah minimum jamaah Jumat.

Ada ulama yang menyebutkan bahwa jamaah itu cukup minimal dua orang saja – ini tidak populer. Selain itu ada ulama menyebutkan minimal Jumatan bisa dan sah dilakukan jika ada dua orang makmum, atau sebagaimana pendapat Abu Hanifah, tiga orang makmum.

Jumlah minimal ini pun berbeda lagi: apakah imam termasuk bagian dari jamaah? Jika ia dianggap sebagai bagian dari jamaah, maka cukup dua orang–imam dan makmum–untuk bisa memulai ibadah Jumat. Namun yang mengecualikan imam dalam hitungan jamaah, maka jumlah orang minimal adalah tiga, atau empat orang – termasuk imam.

Pendapat di atas, mengikuti logika kebahasaan, kurang disepakati oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Menurut Ibnu Qudamah, sesuatu yang dipercontohkan oleh Nabi (yaitu shalat Jumat dengan jamaah yang banyak) lebih utama dibanding mengikuti logika kebahasaan.

Sedangkan menurut Imam Malik, jumlah jamaah boleh kurang dari 40 orang, namun kiranya jangan sampai jumlah jamaah Jumatnya hanya tiga atau empat orang saja. Jumlah minimal menurut mazhab Imam Malik, adalah sekiranya seseorang bisa membikin suatu kampung (tataqarra biha qaryatan). 

Karena salah satu syarat lain dari shalat Jumat adalah jamaah yang mustawthin (berdomisili di tempat tersebut) maka oleh Imam Malik, jumlah minimal jamaah ini sekiranya bisa menjadikan satu domisili kampung yang representatif – tentu sesuai kampung di masa Imam Malik. (Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Kairo, Darul Hadits, 2004, halaman 167-168)

Pendapat yang populer di masyarakat kita adalah pendapat Imam as-Syafii, bahwa shalat Jumat dinilai sudah wajib dan sah jika diikuti minimal 40 orang. Pendapat yang mengharuskan 40 orang jamaah ini dipakai oleh Imam as-Syafii dan Ahmad bin Hanbal. 

Para imam mujtahid yang menyandarkan pendapat pada jumlah minimal jamaah adalah 40 orang, mereka mengikuti keterangan bahwa shalat Jumat yang pertama kali didirikan pada masa Nabi adalah sejumlah orang tersebut.

Ibnu Qudamah mencatat, haditsnya pun diriwayatkan oleh para penyusun kitab Sunan. (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Mesir, Maktabah al Qahirah, 1968, Juz 2, halaman 244). Disebutkan dalam sebuah riwayat:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَهَا جُمُعَةً

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: telah menjadi Sunnah, bahwa Jumat selalu dilakukan untuk 40 orang atau lebih.” (HR. Daruquthni)

Ibnu Qudamah menambahkan, bahwa ada hadits lain yang menunjukkan bahwa minimal jumlah jamaah Jumat adalah 50 orang. Namun hadits tersebut masih diperselisihkan kualitasnya.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى خَمْسِينَ رَجُلًا، وَلَا تَجِبُ عَلَى مَا دُونَ ذَلِكَ

Artinya: “Dari Abu Umamah, ia berkata: Rasulullah bersabda: ‘Shalat Jumat menjadi wajib atas 50 orang pria, dan tidak wajib bagi jumlah kurang dari itu’.” (HR Ahmad bin Hanbal)

Maka persoalan jumlah jamaah yang kurang banyak, hendaknya dikomunikasikan dengan pengelola masjid di berbagai fasilitas umum tersebut. Solusi terbaik untuk para jamaah, dengan kesediaan dari pengelola masjid mengingat ada syarat dan rukun Jumat yang perlu dipenuhi, adalah hal yang mesti diperbicangkan bersama.

Namun beberapa organisasi masyarakat Islam di luar Nahdliyin, terlebih dengan pengikut yang tak banyak, bisa Anda temui membuat jadwal Jumatan tersendiri di masjid mereka. Tentu ini perlu dicermati sebagai keragaman pemahaman Islam yang diyakini oleh sebagian saudara Muslim di luar kalangan Nahdliyin. Karena ada sesama Muslim yang memilih tidak Jumatan bersama, janganlah lantas dituding macam-macam–itu kurang bijak.

Secara umum, masjid-masjid kampung atau kantor-kantor toh tetap ramai dijubeli jamaah Jumat, baik warga setempat atau orang-orang yang sedang mampir. Jumlah yang lebih banyak ini, tentu membuat kita merasa lebih nyaman dan tenang dalam melaksanakan ibadah Jumat, serta meningkatkan keutamaannya. Jika ada lokasi Jumatan yang ramai dan dekat, mengapa mesti ribet? Wallahu a’lam. (Muhammad Iqbal Syauqi)

Selasa 3 Juli 2018 11:45 WIB
Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank
Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank
Akhir-akhir ini, permasalahan hukum bunga bank kembali mengemuka di masyarakat dan menjadi viral. Bahkan, ada seorang profesor yang di-bully habis-habisan karena ‘dianggap’ menghalalkan riba. Padahal sesungguhnya beliau hanya menyebutkan adanya perbedaan pendapat ulama apakah bunga bank termasuk riba atau bukan.

Riba secara bahasa berarti tumbuh dan tambah. Sedangkan secara istilah, Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah mengartikannya sebagai “bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini”. Misalnya, menukarkan 10 kilogram beras ketan dengan 12 kilogram beras ketan, atau si A bersedia meminjamkan uang sebesar Rp300 ribu kepada si B, asalkan si B bersedia mengembalikannya sebesar Rp325 ribu.

Para ulama, baik ulama salaf (mazhab empat) maupun ulama kontemporer, semua sepakat akan keharaman riba. Bahkan ulama yang membolehkan bunga bank, juga mengharamkan riba. (Lihat: Al-Mabsut juz 14 halaman 36, Al-Syarh al-Kabir juz 3 halaman 226, Nihayatul Muhtaj juz 4 halaman 230, Al-Mughni juz 4 halaman 240, Al-Tafsir al-Wasit juz 1 halaman 513).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat ulama bukan soal hukum keharaman riba, melainkan soal hukum bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank menganggap bahwa bunga bank termasuk riba, sedangkan ulama yang membolehkannya meyakini bahwa ia tidak termasuk riba.

Dalam kegiatan bank konvensional, terdapat dua macam bunga: Pertama, bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. Bagi pihak bank, bunga simpanan merupakan harga beli. Kedua, bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank, seperti bunga kredit. Bagi pihak bank, bunga pinjaman merupakan harga jual.

Bunga simpanan dan bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Selisih dari bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan merupakan laba atau keuntungan yang diterima oleh pihak bank. (Lihat: Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, halaman 503-504).

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. Pertama, sebagian ulama, seperti Yusuf Qaradhawi, Mutawalli Sya’rawi, Abu Zahrah, dan Muhammad al-Ghazali, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat forum ulama Islam, meliputi: Majma’ al-Fiqh al-Islamy, Majma’ Fiqh Rabithah al-‘Alam al-Islamy, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Adapun dalil diharamkannya riba adalah firman Allah subhanahu wa ta’ala dalam Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
  
Dan hadits Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ  

Dari Jabir, ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya.” Ia berkata: “Mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim, nomor 2994). (Lihat: Yusuf Qaradhawi, Fawa’id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram, Kairo: Dar al-Shahwah, halaman 5-11; Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga).   

Kedua, sebagian ulama kontemporer lainnya, seperti syaikh Ali Jum’ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaltut, menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma’ al-Buhus al-Islamiyyah tanggal 23 Ramadhan 1423 H, bertepatan tanggal 28 November 2002 M.

Mereka berpegangan pada firman Allah subhanahu wata’ala Surat an-Nisa’ ayat 29:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

Pada ayat di atas, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, menggasab, dan dengan cara riba. Sebaliknya, Allah menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling ridha. Karenanya, keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal, sebagaimana yang terjadi di bank, dibenarkan dalam Islam.

Di samping itu, mereka juga beralasan bahwa jika bunga bank itu haram maka tambahan atas pokok pinjaman itu juga haram, sekalipun tambahan itu tidak disyaratkan ketika akad. Akan tetapi, tambahan dimaksud hukumnya boleh, maka bunga bank juga boleh, karena tidak ada beda antara bunga bank dan tambahan atas pokok pinjaman tersebut.

Di dalam fatwa Majma’ al-Buhus al-Islamiyyah disebutkan:

إِنَّ اسْتِثْمَارَ الْأَمْوَالِ لَدَى الْبُنُوْكِ الَّتِيْ تُحَدِّدُ الرِّبْحَ أَوِ العَائِدَ مُقَدَّمًا حَلَالٌ شَرْعًا وَلَا بَأْسَ بِهِ

Sesungguhnya menginvestasikan harta di bank-bank yang menentukan keuntungan atau bunga di depan hukumnya halal menurut syariat, dan tidak apa-apa. (Lihat: Ali Ahmad Mar’i, Buhus fi Fiqhil Mu’amalat, Kairo: Al-Azhar Press, halaman 134-158; Asmaul Ulama al-ladzina Ajazu Fawaidal Bunuk; Fatwa Majma' Buhuts al-Islam bi Ibahati Fawaidil Masharif)

Pada Munas ‘Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992, terdapat tiga pendapat tentang hukum bunga bank: Pertama, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram. Kedua, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh. Ketiga, pendapat yang mengatakan bunga bank hukumya syubhat. Meski begitu, Munas memandang perlu untuk mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa hukum bunga bank merupakan masalah khilafiyah. Ada ulama yang mengharamkannya karena termasuk riba, dan ada ulama yang membolehkannya, karena tidak menganggapnya sebagai riba. Tetapi mereka semua sepakat bahwa riba hukumnya haram. 

Terhadap masalah khilafiyah seperti ini, prinsip saling toleransi dan saling menghormati harus dikedepankan. Sebab, masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan tenaga dalam berijtihad menemukan hukum masalah tersebut, dan pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda.

Karenanya, seorang Muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap mengatakan bunga bank itu boleh maka ia bisa mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya. Sedangkan jika hatinya ragu-ragu, ia bisa mengikuti pendapat ulama yang mengharamkannya. Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

البِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَاحَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوْكَ

"Kebaikan adalah apa saja yang menenangkan hati dan jiwamu. Sedangkan dosa adalah apa yang menyebabkan hati bimbang dan cemas meski banyak orang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebaikan." (HR. Ahmad)

Wallahu A’lam.


Husnul Haq, Dosen IAIN Tulungagung dan Pengurus LDNU Jombang
Ahad 24 Juni 2018 7:0 WIB
Beda Pendapat Para Ulama tentang Hukum Sperma
Beda Pendapat Para Ulama tentang Hukum Sperma
Ilustrasi (flonta.es)
Sperma (mani) adalah cairan berwarna putih yang keluar memancar dari kemaluan. Biasanya, keluarnya cairan ini diiringi dengan rasa nikmat dan dibarengi dengan syahwat. Sperma dapat keluar dalam keadaan sadar, seperti karena berhubungan suami-istri, ataupun dalam keadaan tidur, biasa dikenal dengan sebutan “ihtilam” atau mimpi basah. Keluarnya sperma menyebabkan seseorang harus mandi besar.

Mengetahui pendapat para ulama tentang hukum sperma merupakan hal urgen. Sebab, tubuh atau pakaian seseorang, terutama yang sudah berkeluarga, akan sangat rentan terkena sperma. Bahkan tidak jarang keberadaan sperma tersebut baru diketahui setelah ia selesai melaksanakan shalat.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sperma; apakah suci atau najis? Pertama, Imam Malik, Abu Hanifah, Tsauri, dan Auza’i menyatakan bahwa sperma hukumnya najis (Lihat: Syarh Fathul Qadir, juz I, halaman 197). Jika ia mengenai anggota tubuh atau pakaian maka wajib disucikan. Hanya saja, menurut Abu Hanifah, jika sperma itu sudah kering, cara menyucikannya cukup dikerik (digosok). Sedangkan menurut Malik dan Auza’i, cara menyucikannya adalah dengan membasuhnya (mencucinya), baik sperma tersebut dalam keadaan masih basah atau sudah kering.
 
Mereka berpedoman pada hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam riwayat Umrah dari Aisyah radhiyallahu anha:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إذَا كَانَ رَطْبًا

Dari ‘Aisyah, ia berkata: “Aku mengerik mani dari pakaian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam jika ia kering, dan mencucinya (membasuhnya) jika ia basah.” (HR Daruquthni)

Hadits di atas menjelaskan, Aisyah mengerik atau mencuci pakaian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang terkena sperma. Ini menunjukkan bahwa sperma itu najis. Sebab jika sperma itu suci, Aisyah tidak akan mengeriknya atau mencucinya. Perbuatan Aisyah tersebut dilakukan berkali-kali, sehingga kemungkinan besar Nabi mengetahuinya, tetapi membiarkannya, sebagai pertanda beliau menyetujuinya.

Di samping hadits, mereka juga berpedoman pada dalil akal bahwa sperma keluar melalui lubang keluarnya air kencing. Lubang tersebut dihukumi najis sebab terkena air kencing. Sehingga, sperma juga dihukumi najis karena terkena najisnya lubang dimaksud.
 
Kedua, Imam Syafi’i, Ahmad bin Hambal, Sufyan al-Tsauri, Ibnu Hazm, dan Daud al-Dzahiri menegaskan bahwa sperma itu suci (Lihat: Raudhatut Thalibin, juz I, halaman 17). Mereka berpegangan pada hadits riwayat Al-Aswad bin Yazid dari Aisyah radhiyallahu anha:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي فِيهِ

Dari ‘Aisyah, ia berkata: “Aku mengerik mani dari pakaian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, kemudian ia shalat dengan pakaian itu.” (HR. Jama’ah, kecuali Imam Bukhari)

Pada hadits di atas, Aisyah mengerik sperma dari pakaian Rasul kemudian beliau shalat dengan pakaian tersebut. Ini menunjukkan bahwa sperma tidak najis. Karena jika sperma dihukumi najis maka cara menyucikannya tidak dengan mengeriknya, melainkan dengan mencucinya, sebagaimana darah, madzi, dan sebagainya.

Kelompok ini membantah pemahaman kelompok pertama terhadap hadits Umrah dari Aisyah di atas, bahwa mengerik sperma tidak berarti sperma itu najis. Mengerik sperma bisa untuk tujuan kebersihan atau memperoleh kesunnahan belaka.

Mereka juga membantah dalil akal yang digunakan kelompok pertama, bahwa keluarnya sperma dari lubang kencing tidak otomatis membuatnya najis. Sebab permasalahan suci dan najis hanya terkait pada hal-hal yang ada di luar tubuh manusia, bukan hal-hal yang masih ada dalam tubuhnya. Karenanya, persentuhan sperma dengan benda najis yang terjadi dalam tubuh seseorang tidak membuatnya najis, berbeda jika persentuhan tersebut terjadi di luar tubuhnya.

Sebaliknya, kelompok pertama juga menyanggah pemahaman kelompok kedua terhadap hadits riwayat Al-Aswad bin Yazid dari Aisyah, bahwa hadits ini bertentangan dengan hadits-hadits yang dijadikan sandaran oleh kelompok pertama. Dalam keadaan seperti ini, hadits kelompok pertama lebih diunggulkan daripada hadits kelompok kedua, sebagaimana kaidah:

إَذَا حَدَثَ تَعَارُضٌ بَيْنَ دَلِيْلٍ مُبِيْحٍ وَدَلِيْلٍ مُحَرِّمٍ فَإِنَّ الْمُحَرِّمَ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُبِيْحِ

“Jika terjadi pertentangan antara dalil yang membolehkan dengan dalil yang mengharamkan, maka dalil yang mengharamkan didahulukan daripada dalil yang membolehkan.”

Akan tetapi, kelompok kedua membantah sanggahan ini dan menyatakan bahwa tidak ada pertentangan antara hadits-hadits tersebut, sebab hadits-hadits itu bisa difahami secara bersamaan (al-jam’u baina al-adillah), yaitu bahwa mencuci sperma dilakukan untuk kebersihan semata sedangkan mengeriknya saja sudah dianggap cukup untuk menyucikannya.

Dari kedua pendapat di atas, tampaknya pendapat yang menegaskan kesucian sperma merupakan pendapat yang kuat. Karena, jika sperma dihukumi najis maka untuk menyucikannya tidak cukup dengan mengeriknya, melainkan harus mencucinya. (Lihat: Muhammad Ra’fat Usman, Muqaranatul Madzahib Al-Islamiyyah, Kairo: Al-Azhar Press, t.t, halaman 45-55).

Lalu jika sperma itu suci, bagaimanakah hukum menelannya? Imam An-Nawawi dalam kitab al-Majmu Syarh al-Muhadzab juz 2 halaman 556 menyebutkan:

هَلْ يَحِلُّ أَكْلُ الْمَنِيِّ الطَّاهِرِ؟ فِيْهِ وَجْهَانِ. الصَّحِيْحُ الْمَشْهُوْرُ: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ، لِأَنَّهُ مُسْتَخْبَثٌ، قَالَ تَعَالَى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (الأعراف:157). وَالثَّانِيْ: يَجُوْزُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِيْ زَيْدٍ الْمَرُوْزِيْ، لِأَنَّهُ طَاهِرٌ لَا ضَرَرَ فِيْهِ 

“Apakah boleh memakan sperma yang suci? Ada dua pendapat; pendapat yang shahih dan masyhur adalah tidak halal, karena sperma dianggap menjijikkan. Allah subhanahu wata’ala berfirman: “Diharamkan bagi kalian, hal-hal yang menjijikkan”. Pendapat kedua: Boleh. Ini adalah pendapat syaikh Abi Zaid al-Maruzi. Alasannya, sperma itu suci, tidak membahayakan.”

Wallahu A’lam.


Husnul Haq, Dosen IAIN Tulungagung dan Pengurus LDNU Jombang.